REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan alasan pemerintah memperpanjang kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) karena dinilai mampu menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Berdasarkan hasil evaluasi, sejak kebijakan WFH diterapkan, penggunaan BBM jenis Pertalite tercatat turun hingga mendekati 9 persen pada April 2026.

“Kita evaluasi terkait WFH, dalam dua bulan dan terlihat hasilnya cukup baik, di mana juga terjadi penurunan penggunaan Pertalite di bulan April mendekati 9 persen. Jadi hasilnya cukup baik, dan oleh karena itu tadi diputuskan untuk dilanjutkan,” kata Airlangga saat ditemui di Jakarta, Selasa (26/5/2026)

Sebagaimana diketahui, pemerintah saat ini resmi melanjutkan penerapan WFH untuk dua bulan ke depan. Terkait pelaksanaannya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) akan menerbitkan surat edaran baru mengenai perpanjangan WFH bagi ASN.

Hal serupa juga akan diikuti oleh Badan Pengaturan (BP) BUMN melalui surat edaran tersendiri. Sementara, untuk sektor swasta, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bakal menerbitkan surat edaran terkait imbauan WFH.

Diberitakan sebelumnya, Airlangga menyatakan pemerintah menyiapkan berbagai kebijakan ekonomi lanjutan, termasuk penerapan WFH selama dua bulan mendatang sebagai bagian dari strategi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global.

Menurutnya, penerapan WFH selama dua bulan ke depan merupakan bagian dari penyesuaian kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengklaim kebijakan Work Form Home (WHH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dilakukan setiap Jumat berhasil menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini tercermin dari konsumsi penggunaan Pertalite yang turun mencapai 9%.

"Tadi kita evaluasi terkait WFH, work from home, dalam dua bulan, dan terlihat hasilnya cukup baik, di mana juga terjadi penurunan penggunaan Pertalite di bulan April mendekati 9%," kata Airlangga kepada wartawan di Kantornya, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Airlangga menuturkan berdasarkan hasil evaluasi, pemerintah memutuskan untuk kembali melanjutkan kebijakan WFH. AdapunKementerian PANRB Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) akan segera menerbitkan surat edaran terbaru.

"Kemudian untuk daerah dari Pak Mendagri, kemudian untuk BUMN, kemudian kepala badan pengatur daripada BUMN, dan swasta nanti dari Pak Menaker," ungkap Airlangga.

Sebelumnya pemerintah berencana melanjutkan kebijakan work from home atau WFH selama dua bulan ke depan di tengah upaya menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah tersebut memunculkan perhatian publik karena dilakukan saat pemerintah mulai mengantisipasi dampak dinamika ekonomi global terhadap Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan WFH menjadi bagian dari strategi pemerintah menjaga momentum ekonomi pada kuartal II 2026. Pemerintah juga menilai fleksibilitas pola kerja masih diperlukan untuk mendukung penyesuaian kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan.

"Akan dilanjutkan work from home untuk dua bulan ke depan," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Airlangga menjelaskan kebijakan tersebut disiapkan setelah pemerintah mencermati perkembangan ekonomi global pasca berakhirnya perang yang sebelumnya mempengaruhi kondisi ekonomi dunia. Menurut dia, pemerintah ingin memastikan aktivitas ekonomi nasional tetap bergerak di tengah ketidakpastian global yang masih terjadi.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah melanjutkan skema work from home (WFH) selama dua bulan ke depan sebagai respons terhadap situasi global yang dinilai belum stabil.

Dia mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan sejumlah kebijakan ekonomi baru di tengah ketidakpastian global akibat konflik geopolitik yang masih berlangsung.

“Kemudian juga tadi dibahas berbagai kebijakan yang akan diambil, termasuk kebijakan paket terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang, di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home (WFH) untuk dua bulan ke depan,” ujar Airlangga usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis (21/5/2026).

Selain perpanjangan WFH, pemerintah juga tengah mempersiapkan sejumlah stimulus dan insentif ekonomi guna menjaga momentum pertumbuhan nasional pada kuartal II/2026.

“Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal II/2026 bisa bergerak,” katanya.

Airlangga belum memerinci bentuk insentif yang akan diberikan pemerintah. Namun, langkah tersebut disebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan aktivitas dunia usaha di tengah tekanan ekonomi global.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah melanjutkan skema work from home (WFH) selama dua bulan ke depan sebagai respons terhadap situasi global yang dinilai belum stabil.

Dia mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan sejumlah kebijakan ekonomi baru di tengah ketidakpastian global akibat konflik geopolitik yang masih berlangsung.

“Kemudian juga tadi dibahas berbagai kebijakan yang akan diambil, termasuk kebijakan paket terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang, di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home (WFH) untuk dua bulan ke depan,” ujar Airlangga usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis (21/5/2026).

Selain perpanjangan WFH, pemerintah juga tengah mempersiapkan sejumlah stimulus dan insentif ekonomi guna menjaga momentum pertumbuhan nasional pada kuartal II/2026.

“Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal II/2026 bisa bergerak,” katanya.

Airlangga belum memerinci bentuk insentif yang akan diberikan pemerintah. Namun, langkah tersebut disebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan aktivitas dunia usaha di tengah tekanan ekonomi global.

Bisnis.com, SURABAYA — Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengeklaim penerapan kebijakan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) yang dilakukan sekali sepekan berhasil menekan beban pengeluaran rutin pemerintah daerah.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan bahwa sejak kebijakan tersebut diimplementasikan secara rutin setiap hari Jumat, terjadi penurunan signifikan pada terhadap biaya operasional kantor, khususnya pada tagihan listrik.

“Saya kemarin, sudah ada [data tagihan utilitas] kalau terkait itu, listrik saja, listrik tok itu turunnya [tagihan] Rp200 juta,” ungkap Eri, Jumat (8/5/2026).

Kendati demikian, Eri menyebut pihaknya saat ini masih melakukan kalkulasi lebih lanjut mengenai variabel pengeluaran lainnya, seperti penggunaan air. Hingga saat ini, data yang terkumpul dan terverifikasi pemerintah kota baru mencakup tagihan listrik.

Sebagai informasi, kebijakan WFH di lingkup Pemkot Surabaya tersebut mulai direalisasikan sejak 10 April 2026 melalui Surat Edaran (SE) Nomor 57 Tahun 2026. Langkah ini diambil atas koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri guna meningkatkan efisiensi birokrasi dan penggunaan anggaran.

Eri menjelaskan meski sebagian besar staf menjalankan WFH, pejabat struktural tetap diwajibkan untuk masuk kerja secara fisik. Namun, terdapat skema penggabungan ruang kerja guna mengoptimalkan penggunaan utilitas gedung.

Adapun pejabat yang tetap masuk mencakup kepala perangkat daerah (PD), kepala bidang (kabid), hingga ketua tim kerja (katimja).

“Kita sudah melakukan WFH, para pejabat struktural tetap masuk kerja, tapi ruang kerja kita satukan agar penggunaan listrik dan air bisa ditekan. Dan akan kami hitung akhir bulan,” kata Eri pada kesempatan sebelumnya.

Selain efisiensi penggunaan gedung, Pemkot Surabaya juga tengah mengevaluasi kebijakan transportasi bagi segenap Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Selasa. Dalam kebijakan ini, pegawai diwajibkan untuk beralih dari kendaraan pribadi menggunakan moda kendaraan bertenaga listrik, transportasi umum, atau sepeda.

Guna memastikan kepatuhan, Ketua Dewan Pengurus APEKSI ini menegaskan ia mewajibkan pelaporan mandiri yang disertai bukti pembayaran penggunaan transportasi publik dari masing-masing pegawai organisasi perangkat daerah terkait.

“Hasil sementara menunjukkan kebijakan ini berjalan baik dan mulai mengubah kebiasaan dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum maupun kendaraan listrik,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan work from home (WFH) setiap Jumat yang digaungkan pemerintah sempat disambut antusias oleh pekerja sektor swasta.

Harapannya sederhana, yakni ritme kerja lebih fleksibel, waktu lebih efisien, dan kualitas hidup meningkat.

Namun di lapangan, realitas berbicara lain, WFH bagi swasta ternyata bukan kewajiban, melainkan sekadar imbauan.

Akibatnya, penerapan kebijakan ini sangat bergantung pada keputusan masing-masing perusahaan.

Tidak sedikit karyawan yang akhirnya tetap harus masuk kantor seperti biasa, karena perusahaan menilai operasional bisnis belum memungkinkan untuk dijalankan secara jarak jauh.

Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara ekspektasi pekerja dan praktik di lapangan, sekaligus menegaskan bahwa tanpa aturan yang mengikat, kebijakan WFH di sektor swasta masih bersifat opsional dan belum menjadi standar kerja baru.

Harapan vs kenyataan

Berbeda dengan aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki dasar kebijakan jelas, sektor swasta berada di wilayah abu-abu.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memang mendorong penerapan WFH satu hari dalam sepekan, tetapi implementasinya sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing perusahaan.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat menilai, kebijakan ini belum berjalan efektif di kalangan swasta.

“Terus terang, imbauan WFH di sektor swasta belum berjalan optimal, bahkan cenderung diabaikan,” kata Mirah kepada Kompas.com, Senin (4/5/2026).

“Banyak perusahaan memperlakukan kebijakan ini hanya sebagai formalitas, bukan sebagai langkah serius untuk melindungi pekerja,” tambahnya.

Perspektif pengusaha

Dari sisi pengusaha, keputusan menerapkan WFH bukan perkara sederhana.

Ada pertimbangan bisnis yang tidak bisa diabaikan, mulai dari efisiensi operasional hingga produktivitas kerja.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam mengatakan, implementasi WFH di sektor swasta sangat bergantung pada kebutuhan masing-masing industri.

“Namanya kan imbauan ya, apalagi imbauannya pemerintah. Swasta bisa mengikuti, bisa tidak. Yang tidak ini kan memang kaitannya masalah produktivitas bisnisnya dia,” ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (5/5/2026).

Ia menambahkan, perusahaan harus menghitung untung-rugi sebelum menerapkan kebijakan tersebut.

“Masing-masing industri atau perusahaan kan berhitung. Kalau memang dipaksakan dan akan merugi ya…,” kata Bob.

Selain itu, faktor biaya tetap seperti sewa gedung dan utilitas juga menjadi pertimbangan.

Belum lagi budaya kerja yang masih mengedepankan kehadiran fisik di kantor, membuat sebagian perusahaan belum siap beralih ke sistem kerja fleksibel secara penuh.

Dilema sektor: tidak semua bisa WFH

Satu hal yang tak bisa dipungkiri, sektor swasta tidak homogen.

Ada industri yang relatif mudah menerapkan WFH, seperti teknologi, fintech, atau agensi kreatif.

Namun di sisi lain, banyak sektor yang bergantung pada kehadiran fisik.

Mirah menegaskan bahwa beberapa sektor memang sulit menerapkan WFH.

“Manufaktur, transportasi dan logistik, ritel, hingga sektor kesehatan memang tidak memungkinkan untuk WFH,” jelasnya.

Namun ia mengkritik perusahaan di sektor yang sebenarnya bisa menerapkan WFH tetapi tidak melakukannya.

“Yang jadi masalah, sektor yang sebenarnya bisa WFH justru banyak yang tidak diberi kesempatan,” tegasnya.

Senada, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menilai imbauan WFH untuk swasta tidak relevan kalau ditinjau dari kebutuhan operasional sektor industri dan manufaktur.

Apalagi, kegiatan produksi di pabrik tidak memungkinkan penerapan pola kerja jarak jauh.

Sektor swasta, secara khusus industri, tetap harus beroperasi setiap hari tanpa henti sehingga kebijakan WFH bagi ASN justru berpotensi menimbulkan hambatan administratif yang berdampak pada dunia usaha.

Sektor swasta juga tidak memungkinkan untuk memberlakukan WFH karena kegiatan produksi harus terus berjalan.

“Jika pelayanan pemerintah ikut terganggu maka akan berdampak pada proses perizinan, termasuk ekspor-impor dan izin tenaga kerja asing,” ujar Iqbal bulan lalu.

“Kebijakan yang tampak praktis belum tentu menjawab persoalan yang ada. Jangan sampai niat efisiensi justru menimbulkan masalah baru bagi pelayanan publik dan dunia kerja,” tutur Iqbal.

DOK. PT KAI Commuter Volume penumpang Commuter Line Jabodetabek terpantau menurun pada hari pertama kebijakan bekerja dari rumah (work from home) berlaku, Jumat (10/4/2026).

Antara imbauan dan kepastian

Tanpa dasar hukum yang mengikat atau insentif konkret dari pemerintah, kebijakan WFH Jumat di sektor swasta tampaknya masih akan berjalan setengah hati.

Mirah pun menekankan pentingnya peran negara dalam memastikan kebijakan ini tidak sekadar menjadi wacana.

“Pastikan perlindungan pekerja jadi prioritas utama, bukan hanya menjaga stabilitas bisnis. Dorong sistem kerja fleksibel (hybrid) sebagai standar baru, bukan opsi tambahan,” kata dia.

“Libatkan serikat pekerja dalam perumusan kebijakan, agar kebijakan tidak bias kepentingan pengusaha semata,” tambah dia.

Untuk saat ini, WFH Jumat di sektor swasta masih menjadi “privilege” bagi sebagian pekerja di perusahaan tertentu—bukan standar yang berlaku luas.

Tanpa regulasi yang lebih tegas atau insentif seperti keringanan pajak, kebijakan ini berpotensi tetap menjadi fenomena eksklusif di kota-kota besar seperti Jakarta.

“WFH bukan soal pilihan perusahaan, tapi soal keselamatan dan hak pekerja. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan bisnis,” tegasnya.

Imbauan Menaker

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan bahwa kebijakan bekerja dari rumah atau WFH selama satu hari dalam sepekan bagi sektor swasta bersifat imbauan, bukan kewajiban yang mengikat.

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya mendorong pola kerja yang lebih adaptif sekaligus efisiensi penggunaan energi di tempat kerja.

“Pola kerja yang produktif, adaptif dan berkelanjutan perlu dilakukan langkah-langkah sistematis dalam pemanfaatan energi di tempat kerja,” ujar Menaker bulan lalu.

Ia menambahkan, pelaksanaan WFH harus tetap menjamin hak pekerja, termasuk pembayaran upah secara penuh dan tidak mengurangi hak cuti tahunan.

Selain itu, pekerja yang menjalankan WFH tetap diwajibkan memenuhi tanggung jawab pekerjaan seperti biasa, sementara perusahaan harus menjaga kinerja dan kualitas layanan.

“Pelaksanaan WFH tidak mengurangi cuti tahunan dan hak lainnya tetap dibayarkan sesuai ketentuan,” kata Yassierli.

Namun, ia menekankan bahwa kebijakan ini tidak berlaku untuk seluruh sektor.

Sejumlah bidang yang membutuhkan kehadiran fisik, seperti kesehatan, energi, transportasi, logistik, industri manufaktur, hingga layanan publik, dikecualikan dari penerapan WFH.

Lebih lanjut, pemerintah juga mendorong perusahaan untuk menjalankan program efisiensi energi di lingkungan kerja, mulai dari penggunaan teknologi hemat energi hingga pengawasan konsumsi listrik dan bahan bakar.

“Teknis pelaksanaan WFH diatur oleh masing-masing perusahaan,” tegas Menaker.

momentum WFH membuat kebutuhan listrik rumah tangga meningkat

Makassar (ANTARA) - PT PLN (Persero) menghadirkan program diskon tambah daya listrik 50 persen "Power Up Real, Listrik Aman Kerja Lancar" guna mendukung penerapan Work From Home (WFH) di masyarakat menyusul terbitnya kebijakan pemerintah terkait hal tersebut.

Promo yang berlangsung mulai 15 - 28 April 2026 ini ditujukan bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa dengan daya awal mulai dari 450 volt ampere (VA) hingga 5.500 VA yang ingin melakukan penambahan daya hingga 7.700 VA.

Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Priyanto melalui keterangannya di Makassar, Kamis, menyampaikan bahwa momentum WFH membuat kebutuhan listrik rumah tangga meningkat.

Untuk itu, perseroan menghadirkan program ini guna memberikan kenyamanan masyarakat sehingga dapat beraktivitas secara optimal dari rumah.

“Melalui program ini, PLN ingin memberikan kemudahan tambah daya listrik bagi pelanggan dengan biaya yang lebih rendah, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas di rumah khususnya WFH dengan nyaman tanpa khawatir kekurangan daya,” ujar Adi.

Sebagai gambaran, pelanggan dengan daya awal 1.300 VA yang ingin menambah daya menjadi 7.700 VA cukup membayar Rp3.100.800, atau hemat 50 persen dibandingkan biaya normal sebesar Rp6.201.600.

Lebih lanjut, Adi menjelaskan mekanisme program ini dilakukan secara penuh melalui PLN Mobile. Bagi pelanggan prabayar, cukup dengan melakukan minimal satu kali transaksi pembelian token, sedangkan pelanggan pascabayar dengan membayar tagihan listrik.

Setelah transaksi berhasil, pelanggan akan menerima e-voucher diskon tambah daya pada menu “Reward” di PLN Mobile atau melalui email yang terdaftar.

Selanjutnya, pelanggan dapat memasukkan kode e-voucher saat mengajukan permohonan penambahan daya di PLN Mobile. Setelah pembayaran terverifikasi, unit PLN setempat akan segera memproses permohonan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Masyarakat tak perlu khawatir karena proses pengajuan diskon tambah daya listrik cukup mudah dan cepat hanya melalui aplikasi PLN Mobile,” ujar Adi.

Adi menambahkan, promo ini berlaku bagi pelanggan yang telah terdaftar sebelum 1 April 2026 dan melunasi seluruh tagihan listrik atau kewajiban lain. Dirinya pun mengajak seluruh pelanggan untuk dapat mengoptimalkan program diskon tambah daya listrik ini.

“Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan promo diskon tambah daya listrik ini dengan sebaik mungkin. Sehingga daya listrik di rumah cukup guna mendukung aktivitas WFH dan produktivitas sehari-hari,” tutup Adi.

General Manager PT PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) Edyansyah mengatakan bahwa peningkatan aktivitas di rumah selama WFH mendorong kebutuhan daya listrik yang lebih besar.

“Penggunaan perangkat elektronik saat bekerja dari rumah lebih intens dan berlangsung lebih lama, sehingga kebutuhan daya listrik ikut meningkat. Pelanggan dapat menyesuaikan kebutuhan tersebut melalui layanan tambah daya yang tersedia di PLN Mobile secara praktis,” ujar Edyansyah.

Ia menambahkan PLN Mobile juga menyediakan berbagai layanan kelistrikan dalam satu aplikasi, mulai dari tambah daya hingga layanan lainnya.

Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan work from home (WFH) yang kembali diterapkan oleh pemerintah dinilai tidak serta merta menjadi ancaman bagi emiten transportasi. Sebaliknya, perubahan pola mobilitas justru membuka peluang baru bagi emiten taksi milik keluarga Djokosoetono, PT Blue Bird Tbk. (BIRD) untuk menjaga kinerja tetap stabil.

Pemerintah melalui Kementerian PANRB resmi menerapkan pola kerja baru bagi aparatur sipil negara (ASN) dengan skema kombinasi work from office (WFO) dan WFO. Dalam beleid tersebut, pemerintah menetapkan pola kerja ASN selama lima hari kerja dengan komposisi empat hari bekerja dari kantor (Senin–Kamis) dan satu hari bekerja dari rumah pada Jumat.

Kebijakan ini juga dikaitkan dengan upaya penghematan energi dan pengurangan dampak lingkungan melalui pengurangan mobilitas pegawai serta optimalisasi kerja berbasis teknologi.

Direktur Utama BIRD Adrianto Djokosoetono menilai pengurangan mobilitas harian akibat WFH memang berdampak pada perjalanan rutin, terutama di jam sibuk. Namun, kebutuhan transportasi tidak hilang melainkan bergeser dan menjadi lebih tersebar di berbagai waktu.

Kondisi ini dinilai menciptakan pola permintaan yang lebih dinamis. Perjalanan tidak lagi terpusat pada jam berangkat dan pulang kantor, melainkan menyebar ke jam-jam nonsibuk, termasuk untuk kebutuhan rekreasi, bisnis fleksibel, hingga aktivitas harian lainnya.

“Kebijakan ini lebih mendorong perubahan pola mobilitas, bukan menghilangkan kebutuhan perjalanan. Perjalanan kerja mungkin berkurang di hari tertentu, namun kebutuhan mobilitas jadi terdistribusi di luar jam sibuk,” ujarnya, Senin (13/4/2026).

Pemerintah saat ini juga tengah mendorong perubahan perilaku masyarakat, termasuk pejabat dalam penggunaan transportasi publik sebagai respons terhadap ancaman krisis energi global akibat gejolak geopolitik. Berdasarkan data Tradingview pada Senin (13/4/2026), harga minyak mentah jenis Brent melonjak 6,95% ke level US$101,82 per barel. Sementara itu, harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) menguat 8,17% ke level US$104,46 per barel.

Dorongan pemerintah terhadap penggunaan transportasi publik menjadi katalis positif bagi BIRD. Dengan portofolio layanan yang beragam, mulai dari taksi, shuttle, hingga rental, perusahaan dinilai cukup tangguh dalam menangkap perubahan tren tersebut.

Dalam merespons dinamika WFH dan ketidakpastian global, BIRD juga mengedepankan strategi adaptif untuk menjaga efisiensi dan keberlanjutan bisnis.

Salah satu langkah kunci adalah diversifikasi sumber energi armada. Perseroan mulai mengembangkan penggunaan bahan bakar alternatif seperti Compressed Natural Gas atau CNG serta memperluas armada kendaraan listrik secara bertahap.

Langkah ini tidak hanya bertujuan menekan biaya operasional, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada satu jenis energi, terutama di tengah fluktuasi harga energi akibat kondisi geopolitik global.

Selain itu, BIRD juga mengoptimalkan pengelolaan armada dengan pendekatan berbasis data. Penyesuaian kapasitas dan distribusi kendaraan dilakukan secara lebih presisi sesuai dengan pola permintaan di masing-masing wilayah.

Didukung sistem monitoring terintegrasi, perusahaan dapat memastikan ketersediaan layanan tetap optimal tanpa mengorbankan efisiensi.

Pengembangan kendaraan listrik menjadi bagian penting dalam strategi jangka panjang BIRD. Namun, implementasinya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan ekosistem serta kebutuhan di tiap daerah operasional.

Pendekatan ini dinilai penting agar perusahaan tetap mampu menjaga keseimbangan antara efisiensi biaya, kualitas layanan, dan keberlanjutan bisnis.

Sepanjang 2025, Blue Bird mencatatkan penambahan sedikitnya 1.800 armada baru, yang kini membuat total armada perseroan mencapai lebih dari 26.000 unit termasuk armada kendaraan listrik. Khusus kendaraan listrik, Andre menyebut lebih dari 700 kendaraan listrik telah beroperasi di berbagai lini layanan Bluebird Group, mulai dari taksi reguler, rental mobil, hingga bus listrik.

Ekspansi jaringan operasional juga dilakukan perseroan melalui peningkatan jumlah pool menjadi 58 lokasi dan perluasan pangkalan yang kini mencapai sedikitnya 1.300 titik di berbagai kota di Indonesia.

Berdasarkan laporan keuangannya, BIRD membukukan pendapatan neto sebesar Rp5,7 triliun sepanjang 2025. Pendapatan ini naik 13,20% secara tahunan dari Rp5,03 triliun pada 2024.

Pendapatan ini diperoleh dari pendapatan taksi sebesar Rp3,99 triliun, dan pendapatan non taksi sebesar Rp1,71 triliun pada tahun 2025. Setelah dikurangi berbagai beban dan pajak, laba bersih BIRD pun meningkat 8,65% secara tahunan menjadi Rp635,8 miliar. Sebelumnya, pada 2024, BIRD mencetak laba bersih sebesar Rp585,19 miliar.

Kinerja solid Blue Bird pada 2025 tersebut diklaim tidak lepas dari upaya investasi berkelanjutan yang telah dilakukan perseroan sepanjang tahun lalu. Beberapa strategi seperti penambahan armada hingga optimalisasi aplikasi, dinilai telah menjadi mesin pendorong kinerja solid perseroan tahun lalu.

Dampak Ganda

Head of Online Trading BCA Sekuritas, Achmad Yaki menilai kebijakan kerja fleksibel atau work from home (WFH) yang kembali digaungkan akan membawa dampak beragam bagi emiten transportasi, bagi BIRD. Di tengah dorongan penggunaan transportasi publik seperti MRT, LRT, dan Transjakarta, prospek kinerja perseroan dipandang berada di persimpangan antara tekanan dan peluang baru.

“Pengurangan mobilitas dan dorongan penggunaan transportasi publik [seperti MRT/LRT/Trans Jakarta] berpotensi punya dampak ganda bagi emiten transportasi konvensional seperti BIRD,” ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa di satu sisi pengurangan mobilitas masyarakat berpotensi menekan permintaan taksi konvensional. Hal ini menjadi perhatian mengingat kontribusi pendapatan dari segmen taksi masih mendominasi BIRD hingga sekitar 70% pada 2025, sementara non taksi menyumbang 30%.

Meski demikian, di balik tekanan tersebut tersimpan peluang. Peralihan masyarakat ke transportasi publik justru membuka ruang bagi BIRD untuk memperkuat peran sebagai penghubung first mile dan last mile. Integrasi layanan taksi dengan moda transportasi massal seperti KRL, MRT, dan busway dinilai dapat menciptakan sumber permintaan baru.

Apalagi, BIRD saat ini telah memperkuat kapasitas armadanya dengan lebih dari 26.000 unit, termasuk penambahan kendaraan listrik (EV). Ekspansi ini juga difokuskan untuk memperluas layanan di luar wilayah Jabodetabek, seiring meningkatnya kebutuhan mobilitas di kota-kota besar lainnya.

Selain itu, inovasi digital melalui aplikasi My Blue Bird juga menjadi kunci. Kolaborasi dengan layanan transportasi lain, termasuk taksi online maupun pemain sejenis, dinilai berpotensi membuka sumber pendapatan baru di tengah perubahan pola mobilitas masyarakat.

Dengan berbagai dinamika tersebut, BCA Sekuritas merekomendasikan accumulative buy untuk saham BIRD dengan target harga di level Rp1.840 per saham.

Senada, Senior Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji mengatakan di balik penurunan mobilitas, muncul peluang baru bagi transportasi massal seperti Mass Rapid Transit Jakarta (MRT), LRT, dan layanan bus perkotaan. Moda ini dinilai semakin relevan sebagai tulang punggung mobilitas masyarakat yang kini lebih selektif dan efisien dalam bepergian.

Dengan berkurangnya aktivitas harian ke kantor, masyarakat cenderung memilih moda transportasi yang lebih terintegrasi dan hemat biaya.

Di sisi lain, tekanan biaya energi seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) turut mendorong perubahan preferensi masyarakat terhadap kendaraan. Kondisi ini mempercepat peralihan ke kendaraan yang lebih efisien, termasuk kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

Transformasi ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pelaku industri transportasi. Operator seperti BIRD didorong untuk melakukan konversi armada secara selektif menuju kendaraan listrik guna menekan biaya operasional dalam jangka panjang sekaligus meningkatkan daya saing layanan.

Selain itu, pengembangan ekosistem pendukung seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) menjadi faktor penting dalam mempercepat adopsi EV di Indonesia. Integrasi antara transportasi publik, kendaraan listrik, dan infrastruktur pendukung diyakini akan membentuk ekosistem transportasi yang lebih berkelanjutan.

Digitalisasi juga menjadi pilar utama. Layanan berbasis aplikasi, pemantauan waktu tempuh hingga integrasi antarmoda menjadi nilai tambah yang semakin dibutuhkan pengguna. Pelaku industri yang mampu mengoptimalkan layanan digital diperkirakan akan memiliki keunggulan kompetitif di tengah perubahan ini.

Namun demikian, dia masih merekomendasikan saham BIRD dengan wait and see.

Sumber: Laporan Keuangan BEI per 31 Desember 2025

Jakarta (ANTARA) - LRT Jabodebek mencatat jumlah pengguna LRT turun sebesar 10 persen di hari pertama penerapan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) pada Jumat (10/4).

"Penurunan volume pengguna LRT Jabodebek ini merupakan dampak langsung dari kebijakan kerja WFH bagi ASN, khususnya pada jam sibuk," ujar Manager of Public Relation LRT Jabodebek Radhitya Mardika dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Pada Jumat (10/4), KAI melayani 106.301 pengguna LRT Jabodebek. Sementara itu, pada Kamis (9/5) tercatat 118.505 pengguna LRT Jabodebek, atau menurun 12.204 pengguna atau sekitar 10 persen.

Berdasar data, penurunan volume terbanyak terjadi di stasiun yang berada di dekat perkantoran maupun stasiun integrasi, seperti Stasiun Kuningan terjadi penurunan sebesar 2.246 pengguna, dari 12.530 pengguna pada Kamis (9/4), menjadi 10.284 pengguna pada Jumat (10/4).

Kemudian, pada Stasiun Dukuh Atas terjadi penurunan sebesar 1.095 pengguna, dari 16.954 pengguna pada Kamis (9/4), menjadi 15.859 pengguna pada Jumat (10/4).

Stasiun ketiga yang mengalami penurunan volume terbanyak adalah Stasiun Rasuna Said, dengan penurunan penumpang sebanyak 1.052 orang, dari 7.621 pengguna pada Kamis (9/4), menjadi 6.659 pengguna pada Jumat (10/4).

Radhitya menyampaikan bahwa stasiun LRT Jabodebek yang terlihat mengalami penurunan pengguna terjadi pada stasiun yang berdekatan dengan kantor pemerintahan seperti di stasiun Kuningan, Setiabudi, Rasuna Said, Cikoko, Pancoran, dan stasiun lainnya.

Namun demikian, tambahnya, untuk melayani pengguna LRT Jabodebek agar tetap optimal, pada Jumat (10/4), KAI tetap mengoperasikan pola weekday dengan 430 perjalanan LRT Jabodebek.

Seluruh fasilitas stasiun dan petugas LRT Jabodebek tetap disiagakan penuh untuk menjamin kenyamanan pengguna LRT Jabodebek. KAI berkomitmen untuk terus hadir sebagai solusi transportasi publik yang efisien, tepat waktu, dan terintegrasi.

“KAI akan terus hadir mendukung mobilitas masyarakat, dan memastikan setiap perjalanan LRT Jabodebek mengedepankan aspek keselamatan serta kenyamanan bagi seluruh pengguna,” kata Radhitya.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan tidak semua unit kerja di lingkungan BGN menerapkan bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) secara penuh. Hal ini dilakukan untuk memastikan kelancaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Unit yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat, seperti Inspektorat Utama, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran, serta Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan, akan menerapkan skema kerja kombinasi, yakni Work From Office (WFO) dan WFH.

"Unit kerja yang berhubungan langsung dengan masyarakat, yaitu Inspektorat Utama, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran, serta Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan, melaksanakan tugas kedinasan dengan mekanisme WFO dan WFH masing-masing sebesar 50% yang diatur pelaksanaannya pada hari Senin dan hari Jumat," kata Dadan dalam keterangan tertulis, Jumat (10/4/2026).

Selain itu, kebijakan WFH juga tidak berlaku bagi sejumlah posisi yang membutuhkan kehadiran fisik, seperti Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Ahli Gizi, dan Akuntan yang bertugas dalam pelayanan dan operasional strategis.

"Bagi Kepala SPPG, Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, operasional strategis, pengamanan dan tugas lainnya yang membutuhkan kehadiran fisik maka tetap melaksanakan tugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi," lanjut Dadan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan ini dilakukan secara berjenjang oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama, serta Kepala KPPG, khususnya dalam memastikan kehadiran dan kinerja pegawai tetap sesuai ketentuan.

Dadan menegaskan bahwa penerapan WFH ini dilakukan secara terukur dan tidak akan mengganggu penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan ini mulai berlaku pada 10 April 2026 hingga pemberitahuan lebih lanjut, dengan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas pelaksanaannya di lapangan.

Diberitakan sebelumnya, BGN memastikan rencana penerapan WFH untuk aparatur pemerintah tidak akan mengganggu keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hidayana menyatakan layanan MBG akan tetap berjalan optimal meski ada rencana kebijakan pemerintah terkait penerapan pola kerja satu hari WFH dalam sepekan.

“Apapun bentuk penyesuaian pola kerja, layanan MBG harus tetap berjalan. Distribusi kepada penerima manfaat, termasuk peserta didik dan 3B [ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita] harus tetap sesuai jadwal,” kata Dadan.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa penyaluran MBG akan tetap mengikuti jumlah hari sekolah. Misalnya, bagi sekolah yang masuk 5 hari dalam seminggu akan diberikan MBG 5 hari, sesuai dengan jumlah hari sekolah.

"Jadi nanti kita akan sesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang ada dan kita menyesuaikan pola kerja kita dengan kebijakan umum,” ujar Dadan.

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai Jumat (10/04/2026).

Kebijakan ini tidak hanya menyasar pola jam kerja, tetapi juga mencakup restrukturisasi penggunaan fasilitas negara secara masif dan terukur di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Hari ini sudah dimulai. Jangan sampai karena WFH ini kualitas pelayanan dan kinerja menurun," tegas Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
Luthfi menyebut kebijakan WFH itu sebagai bentuk implementasi dari transformasi budaya kerja yang berorientasi pada efisiensi anggaran daerah dan konservasi energi nasional.

Meskipun memberikan fleksibilitas, aspek pengawasan tetap diperketat melalui instrumen digital yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Sistem penandaan lokasi (tagging) dan pelaporan aktivitas kerja harian telah dipersiapkan BKD untuk menjamin produktivitas ASN.
Penerapan WFH sendiri merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Mendagri Nomor 800.1.5/3349/SJ serta SE Gubernur Jawa Tengah Nomor B/000.8.3/3/2026. Luthfi mengatakan, perubahan ini harus dipandang sebagai upaya modernisasi birokrasi yang tetap mengedepankan profesionalisme dan kualitas output kerja.

Pergeseran lokasi kerja dari kantor ke rumah diharapkan tidak menghambat akses masyarakat terhadap layanan pemerintah yang bersifat esensial. Selain menerapkan sistem WFH, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga ikut mendorong upaya konservasi energi.

"Saya lihat ASN kita ada yang naik sepeda, ada yang naik kendaraan listrik, hingga naik angkot. Itu jangan karena ada surat edaran, tetapi jadikan budaya sehingga menjadi senang dan tidak terasa berat," tuturnya.
Kebijakan tersebut mencakup pengaturan ketat terhadap penggunaan sarana prasarana di lingkungan kantor guna menekan biaya utilitas. Penggunaan listrik di ruang kerja dibatasi hanya pada pukul 06.30-15.30 WIB, sementara penggunaan pendingin ruangan (AC) diwajibkan pada suhu 24-26°C.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menginstruksikan pembatasan penggunaan kendaraan dinas jabatan maksimal 50% dan mendorong transisi ke kendaraan listrik atau transportasi umum.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menyebut kebijakan WFH dan konservasi energi diproyeksikan bakal memangkas ongkos operasional pemerintah daerah. Terutama pada pos pemeliharaan kendaraan, bahan bakar, dan beban listrik-air.

"Efisiensi di kantor juga mengedepankan biaya listrik dan sebagainya. Nanti kita hitung lagi bisa menghemat berapa dengan WFH ini," katanya.
Pengecualian diberikan kepada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan pelayanan umum masyarakat. Sektor kesehatan seperti rumah sakit, layanan perpajakan di Samsat, serta sektor pendidikan tetap beroperasi secara penuh di lapangan untuk menjaga stabilitas layanan publik.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menetapkan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai langkah konkret dalam mengimplementasikan transformasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien, adaptif, dan berbasis kinerja.

Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai ASN di Instansi Pemerintah, yang mulai berlaku efektif pada 1 April 2026.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menjelaskan bahwa penyesuaian ini menjadi panduan bagi instansi pemerintah dalam mengatur pelaksanaan tugas kedinasan ASN secara lebih fleksibel dengan tetap mengedepankan kinerja organisasi.

Penyesuaian pola kerja ASN dilakukan melalui kombinasi fleksibilitas lokasi kerja, yaitu empat hari kerja di kantor (work from office/WFO) pada Senin hingga Kamis dan satu hari kerja dari rumah/tempat tinggal yang menjadi lokasi domisili ASN (work from home (WFH) pada hari Jumat.

Meski demikian, Menteri Rini menegaskan bahwa kebijakan ini tidak mengubah ketentuan hari kerja dan jam kerja ASN, melainkan penyesuaian cara kerja yang tetap berorientasi pada capaian kinerja.

Dalam implementasinya, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)/Pimpinan Instansi Pemerintah di masing-masing instansi diberikan kewenangan untuk mengatur proporsi pegawai dan mekanisme pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan karakteristik tugas dan layanan.

Pemerintah juga menekankan bahwa penyesuaian ini tidak boleh mengganggu penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, instansi wajib memastikan layanan esensial tetap tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat.

“Layanan kesehatan, keamanan, kebersihan, kependudukan, serta layanan kedaruratan harus tetap berjalan optimal, termasuk dengan memastikan layanan yang ramah bagi kelompok rentan,” jelas Menteri Rini.

Secara khusus, hasil evaluasi tersebut wajib disampaikan kepada Menteri PANRB, dan bagi pemerintah daerah juga kepada Menteri Dalam Negeri, paling lambat pada tanggal 4 setiap bulan berikutnya.

Selain itu, panduan teknis lebih lanjut bagi ASN di lingkungan pemerintah daerah akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri guna memastikan keselarasan pelaksanaan kebijakan di tingkat pusat dan daerah.

Pemerintah juga memastikan bahwa kanal pengaduan publik tetap terbuka sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas layanan.

Berikut foto-foto suasana WHS ASN hari pertama di Jakarta

Pegawai melayani warga di Kantor Kecamatan Limo, Depok, Jumat (10/4/2026). Kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) resmi diterapkan satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat. Dalam pantauan di Kantor Kecamatan Limo, Depok, tampak sejumlah meja kosong karena penerapan WFH secara bergantian/Bisnis. Nurul Hidayat

Suasana Work From Home (WFH) secara perdana dilaksanakan di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (10/4/2026)/Akbar Evandio

Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Jakarta Timur tetap menggelar kegiatan senam sehat meski sudah diberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) di Kantor Walikota Jakarta Timur, Jumat (10/4/2026). (ANTARA/Siti Nurhaliza).

Layanan legalisasi buku nikah di Gedung Kemenag, Jalan Thamrin, Jakarta. ANTARA/HO-Kemenag

Kendaraan melintas di Jalan Sudirman, Jakarta pada hari pertama penerapan WFH bagi ASN, Jumat (10/4/2026). Meski pemerintah menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) setiap Jumat bagi aparatur sipil negara (ASN), jalanan di Ibukota masih terpantau macet dan padat. Penerapan WFH bagi ASN setiap Jumat ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk berhemat atau efisiensi, khususnya terkait energi usai pecahnya konflik di Timur Tengah/Bisnis. Himawan L Nugraha