Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa ekonomi terjadi pada Senin (11/5/2026), mulai dari penundaan penerapan royalti tambang hingga tidak ada pemeriksaan ulang terhadap harta yang diungkapkan oleh peserta Tax Amnesty Jilid II.

Berikut sejumlah berita ekonomi kemarin yang menarik dibaca kembali pada pagi hari ini.

1. Menteri Bahlil tunda penerapan royalti tambang

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menunda penerapan royalti tambang untuk komoditas tembaga, timah, nikel, emas dan perak untuk membangun formulasi yang lebih baik.

“Setelah mendengar masukan dari publik dan teman-teman pengusaha, maka ini saya akan pending untuk membangun formulasi yang baik, yang saling menguntungkan,” ujar Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin.

Baca berita selengkapnya di sini.

2. Danantara dan Pemda teken MoU percepat pembangunan PSEL di enam lokasi

Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) melalui PT Danantara Investment Management menandatangani kesepakatan (MoU) dengan pemerintah daerah guna mempercepat pembangunan pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan menjadi energi listrik (PSEL) di enam lokasi.

“Baru saja telah ditandatangani MoU antara Danantara dengan pemda untuk percepatan pembangunan PSEL di enam lokasi, yaitu Lampung, Serang, Medan, Semarang, Bogor-Depok, dan Kabupaten Bekasi,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Graha Mandiri, Jakarta, Senin.

Baca berita selengkapnya di sini.

3. Purbaya pastikan pembayaran gaji KDMP tak menambah defisit APBN

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pembayaran gaji untuk manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tak akan menambah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, menjelaskan skema pembayaran gaji manajer KDMP akan dilakukan secara bertahap, di mana sumber anggaran pada dua tahun pertama akan berasal dari APBN.

Baca berita selengkapnya di sini.

4. Menteri Bahlil usulkan ASEAN bangun storage hub minyak di Indonesia

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan agar Indonesia menjadi lokasi pembangunan storage hub cadangan minyak untuk negara-negara ASEAN.

“Kita akan membangun storage di mana saja, tetapi kemarin saya tawarkan untuk di Indonesia,” ujar Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin.

Baca berita selengkapnya di sini.

5. Menkeu Purbaya pastikan tak akan periksa ulang peserta tax amnesty

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tak akan memeriksa ulang harta yang telah diungkapkan oleh wajib pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid II.

Pernyataannya itu untuk meluruskan informasi mengenai pemeriksaan terhadap peserta PPS yang sebelumnya disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto.

“Pada dasarnya, yang sudah tax amnesty tidak akan digali-gali yang sudah didaftarkan itu. Ke depan, mereka harus bayar sesuai dengan bisnisnya saja, perkembangan bisnis seperti biasa,” kata Purbaya dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin.

Baca berita selengkapnya di sini.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Lembaga riset NEXT Indonesia Center menilai ekonomi Indonesia masih berpeluang tumbuh di atas 5 persen pada 2026 meski dibayangi ketidakpastian global dan perbedaan proyeksi dari lembaga internasional.

Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan mengatakan ketahanan ekonomi nasional saat ini sedang diuji di tengah tekanan eksternal yang dinilai semakin tajam.

“Situasi ini merupakan ujian nyata bagi kesehatan ekonomi nasional. Kita harus melihat secara jeli apakah ekonomi kita benar-benar masih sehat atau mulai melorot di bawah tekanan eksternal,” kata Herry berdasarkan keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu.

Ia menilai ketegangan geopolitik di Timur Tengah telah meningkatkan ketidakpastian global, terutama melalui dampaknya terhadap harga energi dan volatilitas pasar keuangan.

Kondisi tersebut, menurut dia, turut memengaruhi pandangan sejumlah lembaga internasional terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026.

Bank Dunia dalam laporan terbarunya merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini dari 5,0 persen menjadi 4,7 persen.

Angka itu lebih rendah dibandingkan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 yang mencapai 5,11 persen.

Di sisi lain, Asian Development Bank (ADB) justru memproyeksikan ekonomi Indonesia dapat tumbuh 5,2 persen pada 2026 atau lebih tinggi dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

Herry mengatakan perbedaan proyeksi antara Bank Dunia dan ADB menunjukkan bahwa penilaian terhadap daya tahan ekonomi Indonesia masih sangat dinamis.

“Perbedaan angka proyeksi ini membuktikan bahwa faktor ketidakpastian global sangat memengaruhi penilaian terhadap daya tahan ekonomi Indonesia di tahun 2026,” ujar dia.

Untuk membaca arah ekonomi secara lebih objektif, NEXT Indonesia Center menggunakan Composite Leading Indicator (CLI) yang dirilis Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

"Sinyal CLI adalah kompas arah ekonomi," ujar dia.

Berdasarkan data Maret 2026, CLI Indonesia tercatat berada di level 100,52 atau masih di atas ambang 100 yang menunjukkan ekonomi berada dalam fase ekspansi dan berpotensi tumbuh di atas tren jangka panjang.

Menurut Herry, posisi CLI tersebut menandakan fundamental ekonomi nasional masih cukup terjaga di tengah tekanan global, bahkan lebih kokoh dibandingkan sejumlah negara Asia yang indikatornya berada di bawah level 100.

“Data CLI kita masih berada di atas level 100, yang artinya secara fundamental ekonomi Indonesia masih memiliki napas untuk tumbuh di atas rata-rata tren jangka panjangnya,” katanya.

Meski demikian, ia mengingatkan adanya moderasi momentum yang terlihat dari penurunan tipis CLI Indonesia dari 100,59 pada Februari menjadi 100,52 pada Maret 2026.

Ia menilai pelemahan tersebut perlu dibaca sebagai peringatan dini bahwa motor utama pertumbuhan ekonomi nasional, yakni konsumsi rumah tangga, mulai mengalami tekanan.

NEXT Indonesia Center mencatat konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang terbesar ekonomi Indonesia dengan kontribusi sekitar 53,9 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

Karena itu, Herry menilai pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran investasi dan ekspor agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya bertumpu pada konsumsi domestik.

“Kita tidak boleh menutup mata terhadap moderasi yang mulai terjadi di awal 2026. Jika tidak ada intervensi kebijakan yang adaptif untuk menjaga daya beli, target pertumbuhan bisa meleset,” kata Herry.

Ia menambahkan penguatan kebijakan fiskal yang adaptif serta perlindungan terhadap daya beli masyarakat bawah menjadi krusial agar fase moderasi tersebut tidak berkembang menjadi perlambatan yang lebih dalam.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) bersiap akan melakukan investasi ke sebanyak empat proyek prioritas pada tahun 2026.

Empat proyek itu diberi nama Proyek Wamena, Proyek Cordova, Proyek Fukuoka, dan Proyek Johor, dengan total nilai investasi ke empat proyek sebesar Rp202,4 triliun.

"Tahun ini, selain 20 proyek hilirisasi, tetapi juga proyek waste to energy, juga investasi fasilitas caustic soda, perkembangan data center, platform bersama global operator, dan juga investasi di Australia itu kurang lebih ini nilai-nilainya," ujar CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani dalam Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat.

Rincian empat proyek tersebut, pertama, Proyek Wamena yaitu Pengembangan fasilitas Waste to Energy (WtE) tersebar di 33 kota dengan nilai investasi sebesar Rp84 triliun, yang ditargetkan dapat menciptakan multiplier effect sebesar 10 kali lipat.

Kedua, Proyek Cordova yaitu pengembangan fasilitas caustic soda untuk mendukung hilirisasi dengan nilai investasi sebesar Rp13,4 triliun, yang ditargetkan dapat menciptakan multiplier effect sebesar lima kali lipat.

Ketiga, Proyek Fukuoka yaitu pengembangan Data Center Platform bersama global operator dengan nilai investasi sebesar Rp21 triliun, yang ditargetkan dapat menciptakan multiplier effect sebesar enam kali lipat.

Ke empat, Proyek Johor yaitu investasi di bidang agrikultur dengan nilai investasi sebesar Rp84 triliun, yang ditargetkan dapat menciptakan multiplier effect sebesar dua kali lipat.

Pada 6 Februari 2026, Danantara Indonesja telah melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) enam proyek hilirisasi fase I, dengan total investasi mencapai 7 miliar dolar AS atau sekitar Rp110 triliun yang tersebar di 13 daerah.

Rosan mengatakan menilai proyek-proyek tersebut menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi daerah.

“Alhamdulillah pada hari ini kita baru saja melakukan hal yang sangat penting. Bukan hanya dari segi investasi, tapi juga dari sisi membuat lapangan pekerjaan, dari segi pertumbuhan daerah dan pertumbuhan nasional, tentunya akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi kita,” ujar Rosan.

Adapun, proyek-proyek yang masuk dalam fase pertama ini meliputi pembangunan dua proyek hilirisasi bauksit dengan nilai investasi sekitar 3 miliar dolar AS, pengembangan bioavtur, bioetanol, industri garam, serta integrated poultry atau peternakan ayam yang komprehensif.

Proyek-proyek tersebut dinilai akan mendukung berbagai program prioritas pemerintah, terutama dalam penguatan hilirisasi dan ketahanan industri nasional.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir menegaskan demutualisasi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi perusahaan terbuka dengan saham yang dapat dimiliki oleh publik tidak akan menimbulkan konflik kepentingan,

Ia juga memastikan konflik kepentingan tidak akan terjadi meskipun jika nantinya Danantara Indonesia menjadi salah satu pemegang saham (shareholders) di BEI. Hal tersebut karena operasional bursa saham akan tetap diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator.

“OJK-lah yang melakukan pengaturan. Pemegang saham ya fokus kepada profit (mencari keuntungan) untuk institusi itu,” ujar Pandu Sjahrir dalam wawancara cegat di Gedung BEI, Jakarta, Minggu.

Ia menuturkan, fokus stakeholders adalah untuk mengembangkan perusahaan menjadi lebih baik dan bisa mendapatkan laba yang nantinya dapat dibagikan sebagai dividen bagi seluruh pemegang saham.

Dengan adanya pembagian peran tersebut, ia meyakini bahwa independensi pengaturan pasar modal domestik tetap terjaga.

"Kita juga ingin lebih maju lagi kan. Kita ingin pasar modal kita lebih dalam. Jadi, whereas (sementara) fungsi untuk regulator diperjelas, fungsi pemegang saham juga jelas," tutur Pandu.

Ia juga memastikan bahwa BEI nantinya tidak akan menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Terkait rencana Danantara Indonesia untuk menginvestasikan 50 persen dananya di dalam negeri, Pandu mengatakan sebagian investasi akan dilakukan di pasar modal, baik dalam bentuk obligasi maupun ekuitas.

“Kami melihat (instrumen investasi seperti obligasi dan ekuitas) menarik. Saya nggak bakal juga describe specifically (merinci secara spesifik) berapa persen (investasi yang digelontorkan di pasar modal), karena pemain-pemain pasar modal ini sangat pintar, yang pasti kami akan terus berinvestasi di pasar modal Indonesia,” katanya.

Demutualisasi bursa merupakan salah satu upaya regulator untuk mereformasi pasar modal Indonesia, memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi, serta mengurangi potensi benturan kepentingan.

Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat proses demutualisasi BEI dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, dan peraturan terkait ditargetkan terbit pada kuartal I tahun ini.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - CEO Danantara Rosan Roeslani menegaskan bahwa pihaknya masih mengkaji secara mendalam rencana pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tekstil.

Rosan menyampaikan, setiap rencana investasi yang dilakukan pihaknya dilakukan melalui studi kelayakan (feasibility study) dan asesmen menyeluruh, termasuk terhadap sektor tekstil yang saat ini tengah menjadi perhatian pemerintah.

"Kita di Danantara, semuanya tentunya investasi yang kita lakukan itu sudah dalam feasibilitystudy atau assessment yang penuh dari segala macam sektor. Tentunya juga kita ada kriteria-kriteria atau parameter-parameter yang harus kita penuhi. Termasuk juga, parameter yang kita masuk itu adalah lapangan pekerjaan," ucap dia ditemui di Jakarta, Kamis.

Pihaknya lanjut dia, terbuka menerima investasi dengan tingkat imbal hasil yang lebih rendah dari parameter yang ditetapkan, sepanjang investasi tersebut mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar.

Ia mencontohkan sektor tekstil sebagai salah satu industri dengan daya serap tenaga kerja yang tinggi, sehingga memiliki potensi besar untuk dikembangkan, sehingga Danantara akan melihat peluang yang ada, terutama terhadap perusahaan-perusahaan yang telah masuk dalam kategori aset bermasalah (distressed asset)

“Kita melihat potensi-potensi yang ada saja, apalagi kalau itu sudah termasuk dalam distressed asset," katanya lagi.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai kepastian pembentukan BUMN tekstil baru, Rosan menegaskan bahwa Danantara masih membuka berbagai opsi dan belum mengambil keputusan final.

“Kita masih melihat opsi-opsinya," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, Pemerintah akan membentuk BUMN baru khusus sektor tekstil.

Rencana tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto saat rapat di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, 11 Januari 2026 lalu.

Alasannya, industri tekstil dan garmen dinilai menjadi garda terdepan dalam menghadapi risiko kebijakan tarif AS.

"Bapak Presiden mengingatkan kita pernah mempunyai BUMN tekstil dan ini akan dihidupkan kembali, sehingga pendanaan 6 miliar (dolar AS) nanti akan disiapkan oleh Danantara," kata Airlangga dalam acara Indonesian Business Council (IBC) Business Outlook 2026 di Jakarta, Rabu (14/1).

Ia menerangkan dari hasil studi yang telah rampung, rencana itu bakal dilanjutkan dengan penyusunan peta jalan (roadmap) penguatan industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Guna mendukung kebijakan tersebut, Pemerintah menyiapkan pendanaan sebesar 6 miliar dolar AS melalui BPI Danantara.

Dana tersebut diarahkan untuk pengadaan barang modal, penerapan teknologi baru, hingga peningkatan ekspor di sektor tekstil.

"Oleh karena itu sudah dibuat roadmap bagaimana meningkatkan ekspor kita yang dari 4 miliar (dolar AS), bisa naik ke 40 miliar (dolar AS) dalam 10 tahun l, dan bagaimana pendalaman dari value chain daripada industri tekstil," jelasnya.

Dalam hal ini, Menko mengakui saat ini masih ada kelemahan pada rantai nilai (value chain) tekstil, terutama pada produksi benang, kain, dyeing, printing, dan finishing.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Kita sudah memiliki RTRW dan juga Lahan Sawah Dilindungi. Kita konsisten dengan kebijakan tersebut dan akan terus mempertahankan,

Serang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Banten menegaskan komitmennya menjaga kawasan lahan pertanian di tengah meningkatnya investasi industri, sebagai bagian dari strategi mempertahankan swasembada beras dan ketahanan pangan daerah.

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, pemerintah daerah telah memiliki payung kebijakan yang jelas untuk melindungi lahan pertanian produktif, di antaranya melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

“Kita sudah memiliki RTRW dan juga Lahan Sawah Dilindungi. Kita konsisten dengan kebijakan tersebut dan akan terus mempertahankan,” ujar Andra di Serang, Rabu.

Menurut dia, masuknya investasi ke Provinsi Banten tidak serta-merta menggerus sektor pertanian. Justru, di tengah pertumbuhan industri, Banten masih mampu meningkatkan produksi padi secara signifikan.

Andra menilai, konsistensi menjaga lahan sawah menjadi kunci agar peningkatan produksi beras dapat berlangsung berkelanjutan. Oleh karena itu, Pemprov Banten tidak hanya mempertahankan lahan eksisting, tetapi juga menyiapkan langkah ekspansif.

“Saat ini sedang kita upayakan pencetakan sawah baru yang akan dilakukan bersama-sama dengan Forkopimda. Insya Allah akan kita laksanakan,” katanya.

Upaya pencetakan sawah baru tersebut diharapkan dapat menambah luas tanam sekaligus mengantisipasi tekanan alih fungsi lahan akibat pembangunan. Pemerintah daerah juga mendorong sinergi antara sektor pertanian dan sektor lain agar pembangunan ekonomi tetap seimbang.

Dalam konteks produksi, dia menyebut daerah-daerah lumbung pangan seperti Pandeglang, Lebak, dan Serang akan terus diperkuat sebagai basis produksi padi Banten. Pemerintah daerah akan memfokuskan dukungan pada infrastruktur irigasi, sarana produksi, dan pendampingan petani.

Ia menegaskan, keberpihakan terhadap sektor pertanian menjadi bagian dari strategi besar Pemprov Banten dalam menjaga stabilitas pangan sekaligus kesejahteraan petani.

“Mohon dukungan dan doanya agar swasembada ini dapat terus berkelanjutan,” kata Andra.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia — Kabar merger dua perusahaan teknologi, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dan Grab kembali mencuat setelah muncul pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Dia mengatakan bahwa pemerintah tengah membahas penyempurnaan Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek online (ojol). Di dalam pembahasan pemerintah dan para pemangku kepentingan juga berbicara soal rencana penggabungan antara Grab dan GOTO.

Ketika ditanya mengenai kementerian yang terlibat, Prasetyo menjelaskan bahwa proses tersebut melibatkan banyak pihak, termasuk Danantara. Namun, Ia belum menjelaskan secara rinci terkait rencana tersebut.

"Dalam hal ini macam-macam karena kemudian ada juga Danantara juga ikut terlibat di situ karena ada proses korporasinya juga yang menjadi bagian dari yang dibicarakan gitu. Makanya minta tolong sabar dulu," ujarnya, dikutip Rabu (12/11/2025).

Sementara, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menyoroti hal yang paling penting dalam aksi korporasi tersebut. Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengataka, perhitungan bisnisnya (Business to Business/BTB) menjadi foktit utama.

"Yang paling penting unsur B2B nya mereka harus ngikutin B2B," ujarnya di Jakarta, Selasa (11/11).

Pandu menegaskan dalam hal ini Danantara akan menyerahkan kepada masing-masing. "Kan pemerintah juga udah ngasih masukan, kita pasti ngikutin. Masukannya dari pemerintah," ungkapnya.

Ia mengaku, Danantara akan mendukung penggabungan dua bisnis digital tersebut selama dari sisi komersial juga menguntungkan. "Karena yang penting juga dari sisi commercial return harus ada, dan kita juga harus menjaga itu," sebutnya.

Pandu memandang, masukan pemerintah terhadap bisnis perusahaan digital tersebut sangat baik, namun perlu diingat bahwa GOTO juga berstatus emiten di pasar modal sehingga perlu perhitungan yang matang.

"Tapi kita tentu mendengarkan masukan pemerintah, itu pasti sangat baik, inginnya. Tapi tentu kita harus fokus B2B antara kedua perusahaan itu, dan juga jangan lupa mereka berdua perusahaan Tbk loh Jadi harus hati-hati loh kita ngomongnya," pungkasnya.

Sementara itu GOTO menegaskan, hingga saat ini belum ada suatu keputusan ataupun kesepakatan terkait hal tersebut.

"Setiap langkah yang diambil oleh GoTo akan senantiasa patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan publik, dengan tetap memprioritaskan penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham serta menjaga kepentingan terbaik bagi mitra pengemudi, mitra UMKM, pelanggan, serta seluruh pemangku kepentingan," Direktur Legal dan Group Corporate Secretary GOTO R. A Koesoemohadiani.

Di sisi lain, manajemen menyebut, sebagai perusahaan teknologi yang didirikan dan tumbuh di Indonesia, GoTo menyambut baik upaya berkelanjutan pemerintah Indonesia dalam memperkuat ekosistem digital nasional, serta tetap berkomitmen untuk mendukung dan mematuhi kebijakan serta regulasi Pemerintah yang bertujuan membangun industri yang efisien, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk mitra pengemudi, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta konsumen di seluruh Indonesia.

"GoTo berkomitmen untuk senantiasa mendukung arahan dan kebijakan Pemerintah," sebutnya.

Fokus perusahaan saat ini tetap pada eksekusi agar dapat mencapai sasaran strategis guna menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemegang saham dan seluruh ekosistem GoTo.

Sementara itu keterlibatan Danantara di proses penggabungan GOTO dan Grab, seiring dengan investasi Telkom pada saham GOTO sejak 2023.

Telkom mulai berinvestasi di GOTO sejak 18 Mei 2023, dengan pembelian sebanyak 29.708 lembar saham konversi GOTO senilai US$ 150 juta atau setara Rp 2,1 triliun.

Bukan hanya Telkom, anak usahanya Telkomsel yang juga memiliki sebanyak 59.417 lembar saham tambahan dari opsi pembelian saham atau senilai US$ 300 juta setara Rp 4,29 triliun.

Secara total, investasi Telkom dan anak usahanya di GOTO mencapai US$ 450 juta, atau setara Rp6,4 triliun.

Jakarta, CNBC Indonesia - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2025 hanya akan tumbuh di bawah 5%, di bawah ekspektasi pemerintah dan Bank Indonesia (BI).

Dalam seri kajian berjudul Indonesia Economic Outlook 2026, para ekonom LPEM FEB UI memperkirakan, pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2025 hanya akan tumbuh 4,88% atau sedikit di atas titik bawah rentang perkiraan 4,86%-4,90%. Masih jauh di bawah realisasi pertumbuhan kuartal II-2025 sebesar 5,12% yang memang saat itu di luar ekspektasi konsensus para ekonom.

Sementara itu, untuk keseluruhan tahun ini, LPEM FEB UI juga memperkirakan, pertumbuhan ekonomi masih akan lebih rendah dari realisasi pada 2024 yang hanya tumbuh 5,03%. Mereka memperkirakan, pertumbuhan ekonomi 2025 hanya akan mencapai 4,95% dari rentang prediksi 4,93%-4,97%.

"Meskipun angka pertumbuhan yang mengejutkan pada Triwulan II-2025, kami tetap berpandangan bahwa Indonesia tidak mengalami pertumbuhan yang berkualitas dan mungkin masih tumbuh di bawah 5%, setidaknya untuk tahun ini," dikutip dari laporan LPEM FEB UI, Rabu (5/11/2025).

Khusus untuk proyeksi kuartal III-2025, LPEM FEB UI mengungkapkan, dipicu oleh kurangnya faktor musiman yang bisa mendorong percepatan laju pertumbuhan. Diperburuk dengan kebijakan pemerintah yang turut mengganggu aktivitas ekonomi sejak awal tahun.

Kebijakan pertama, yang menurut mereka mengganggu aktivitas ekonomi di antaranya ialah program populis, seperti program makan gratis dan koperasi pedesaan, yang menimbulkan konsekuensi fiskal besar dan memaksa pemerintah melakukan pemangkasan anggaran secara agresif pada berbagai pos belanja, termasuk transfer ke daerah.

Kedua, meningkatnya tekanan politik untuk mempercepat pertumbuhan telah menimbulkan kekhawatiran akan tergerusnya independensi bank sentral dan peran otoritas fiskal dalam memengaruhi likuiditas di tengah periode depresiasi Rupiah yang masih berlangsung.

Ketiga, laporan pertumbuhan PDB untuk kuartal II-2025 menunjukkan sejumlah inkonsistensi dan kejanggalan ketika dibandingkan dengan indikator makroekonomi dan mikroekonomi yang lebih luas. Meskipun angka utama menunjukkan pertumbuhan yang lebih kuat dibandingkan kuartal I-2025, sejumlah indikator dasar justru mengarah pada pelemahan permintaan domestik dan melambatnya aktivitas produksi.

Keempat, kombinasi antara meningkatnya pembayaran bunga, penerimaan negara yang stagnan, serta lonjakan besar pengeluaran fiskal akibat program populis, telah menimbulkan risiko serius terhadap keberlanjutan fiskal.

Kelima, masalah-masalah struktural yang terus-menerus seperti lemahnya penegakan hukum dan ketertiban, maraknya praktik rente, serta regulasi dan birokrasi yang kompleks dan menghambat arus investasi yang sangat dibutuhkan untuk menciptakan lapangan kerja, hingga kini belum tertangani dengan baik.

Masalah-masalah tersebut menjadi semakin mendesak seiring meningkatnya erosi daya beli masyarakat, meluasnya pekerjaan informal, dan melebar­nya ketimpangan pendapatan.

Selain itu, faktor-faktor global semakin mempersempit ruang kebijakan Indonesia. Suku bunga global yang tetap tinggi, ketegangan geopolitik, dan penerapan tarif oleh Amerika Serikat telah melemahkan permintaan eksternal dan memicu volatilitas arus modal. Nilai tukar Rupiah bergerak di kisaran Rp16.900 per dolar AS, level terlemah sejak masa pandemi. Sementara partisipasi investor asing dalam surat berharga negara menurun.

Perkembangan ini membuat pengelolaan makroekonomi semakin bergantung pada tindakan yang terkoordinasi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Namun, bentuk koordinasi yang terjadi sepanjang 2025 melalui penempatan dana pemerintah, penurunan suku bunga kebijakan, dan kebijakan berbagi beban (burden-sharing) yang diperbarui menunjukkan batas antara otoritas moneter dan fiskal semakin kabur, menimbulkan kekhawatiran pasar dalam jangka pendek sekaligus risiko kelembagaan dalam jangka panjang.

Oleh sebab itu, LPEM FEB UI menyarankan supaya Indonesia perlu keluar dari kebijakan-kebijakan yang sifatnya sementara untuk mendorong laju pertumbuhan, seperti subsidi dan stimulus fiskal, menuju penyelesaian masalah-masalah struktural dengan melaksanakan deregulasi besar-besaran serta memperkuat penegakan hukum dan kepastian regulasi.

Apabila berhasil, para ekonom LPEM FEB UI menganggap, reformasi semacam itu dapat mengubah jalur pertumbuhan Indonesia tidak hanya menjadi lebih tinggi, tetapi juga menuju pertumbuhan yang lebih berkualitas dan inklusif. Sebaliknya, kegagalan untuk melakukannya dapat memperpanjang tekanan ekonomi hingga 2026 dengan proyeksi pertumbuhan di kisaran 4,9%-5%.

"Pada akhirnya, kuncinya terletak pada upaya untuk memfokuskan kembali kebijakan pada persoalan mendasar seperti produktivitas, penciptaan lapangan kerja, daya beli masyarakat, dan iklim usaha secara keseluruhan," dikutip dari seri kajian makroekonomi LPEM FEB UI itu.

Berbeda dengan LPEM FEB UI, beberapa lembaga lain memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bisa ke kisaran atas 5% khusus untuk kuartal III-2025, meskipun lebih rendah dari kuartal II-2025.

Permata Institute for Economic Research (PIER) misalnya memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III tahun ini hanya akan mencapai 5,04%, lebih rendah dari pertumbuhan kuartal II di level 5,12%.

Kepala Departemen Riset Makroekonomi & Pasar Keuangan Bank Permata Faisal Rachman mengatakan, perlambatan pertumbuhan ini mencerminkan melemahnya konsumsi rumah tangga, sebagian disebabkan oleh ketidakpastian politik pada akhir Agustus 2025, yang menurunkan keyakinan konsumen, dan normalisasi pembentukan modal tetap bruto (PMTB) seiring dengan melambatnya impor barang modal.

"Kami masih melihat bahwa prospek pertumbuhan PDB Indonesia masih menghadapi beberapa hambatan, yang menggarisbawahi pentingnya mempertahankan kebijakan ekonomi ekspansif, terutama melalui percepatan belanja pemerintah, terutama untuk sektor-sektor produktif dengan efek pengganda yang tinggi," ucapnya.

Adapun untuk keseluruhan tahun atau sepanjang 2025, tim ekonom Bank Permata memperkirakan, ekonomi Indonesia kan tetap berada di kisaran rata-rata 10 tahun sebesar 5%, yakni dalam rentang 5%-5,1%, menandai revisi ke atas proyeksi sebelumnya yang di bawah 5%.

Sedangkan tim ekonom Bank Mandiri memperkirakan, pertumbuhan ekonomi kuartal III-2025, yang realisasinya akan diumumkan BPS per hari ini, akan berada di kisaran 5,05%. Di dorong oleh daya tahan konsumsi rumah tangga dan ekspor yang masih baik, mengimbangi aktivitas investasi dan belanja pemerintah yang lebih lambat.

Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro mengatakan, konsumsi rumah tangga akan tetap kuat di level 5,0% yoy. Didukung oleh pertumbuhan penjualan ritel yang lebih tinggi dengan rata-rata 4,7% yoy (naik dari 0,9% di kuartal II-2025), yang mencerminkan permintaan domestik yang berkelanjutan di tengah inflasi yang terkendali.

Sedangkan aktivitas investasi diproyeksikan melambat menjadi 4,5% yoy (dibandingkan 7,0% pada kuartal II-2025), sebagaimana ditunjukkan oleh kontraksi penjualan semen (-2,3% vs. 2,7%) dan impor barang modal yang melemah (10,4% vs. 32,5%). Mencerminkan normalisasi setelah pertumbuhan yang kuat pada kuartal sebelumnya.

Namun, rata-rata PMI naik menjadi 50,4 (dari 47,0), sejalan dengan peningkatan kapasitas produksi yang dilaporkan dalam Survei Kegiatan Usaha Bank Indonesia, yang memberikan sedikit ruang terhadap perlambatan yang lebih dalam.

Adapun dari pengeluaran pemerintah diperkirakan mencatat kontraksi sebesar -2,5% yoy (dibandingkan 0,3% pada kuartal II-2025), sejalan dengan aliran belanja fiskal yang turun -2,9% yoy. Aliran belanja pemerintah pusat juga mengalami kontraksi sebesar -5,1% yoy, menunjukkan laju realisasi anggaran yang terukur.

Terakhir, pertumbuhan ekspor diproyeksikan meningkat sebesar 11,0% yoy (dibandingkan 10,7% pada kuartal II-2025), sementara impor melambat lebih tajam menjadi 3,2% yoy (dibandingkan 11,7%).

"Dinamika ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi ekspor neto, memberikan dukungan bagi pertumbuhan PDB secara keseluruhan di tengah kondisi perdagangan global yang masih rapuh," ucap Andry.