REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan alasan pemerintah memperpanjang kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) karena dinilai mampu menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Berdasarkan hasil evaluasi, sejak kebijakan WFH diterapkan, penggunaan BBM jenis Pertalite tercatat turun hingga mendekati 9 persen pada April 2026.

“Kita evaluasi terkait WFH, dalam dua bulan dan terlihat hasilnya cukup baik, di mana juga terjadi penurunan penggunaan Pertalite di bulan April mendekati 9 persen. Jadi hasilnya cukup baik, dan oleh karena itu tadi diputuskan untuk dilanjutkan,” kata Airlangga saat ditemui di Jakarta, Selasa (26/5/2026)

Sebagaimana diketahui, pemerintah saat ini resmi melanjutkan penerapan WFH untuk dua bulan ke depan. Terkait pelaksanaannya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) akan menerbitkan surat edaran baru mengenai perpanjangan WFH bagi ASN.

Hal serupa juga akan diikuti oleh Badan Pengaturan (BP) BUMN melalui surat edaran tersendiri. Sementara, untuk sektor swasta, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bakal menerbitkan surat edaran terkait imbauan WFH.

Diberitakan sebelumnya, Airlangga menyatakan pemerintah menyiapkan berbagai kebijakan ekonomi lanjutan, termasuk penerapan WFH selama dua bulan mendatang sebagai bagian dari strategi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global.

Menurutnya, penerapan WFH selama dua bulan ke depan merupakan bagian dari penyesuaian kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan pemerintah.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan seluruh pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berstatus ASN/PNS akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR).

Menurutnya, pemberian THR untuk seluruh ASN sudah diatur dalam perundangan. Semua abdi negara berhak atas THR tanpa terkecuali, termasuk pegawai dapur MBG.

"Kalau ASN sesuai dengan peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sesuai dengan undang-undang ASN," ujarnya ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Kamis (29/1).

Aturan THR PNS biasa akan ditetapkan saat ramadan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang kemudian diturunkan menjadi Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Pencairannya dilakukan sejak H-14 Idulfitri.

Dadan sebelumnya mengungkap pegawai BGN termasuk yang ditempatkan di SPPG akan diangkat menjadi PPPK. Misalnya, pada 1 Februari 2026, ada 32 ribu pegawai diangkat PPPK.

Ia mengatakan dari 32 ribu pegawai yang akan diangkat, sebanyak 31.250 orang melalui tahap seleksi formasi khusus dan 750 orang melalui formasi umum yang terdiri dari 375 orang akuntan dan tenaga gizi 375 orang.

Pengangkatan ini adalah untuk seleksi tahap II, setelah tahap I telah diangkat 2.080 pegawai berstatus PPPK pada 1 Juli 2025.

Setelah proses seleksi tahap 2 selesai dilakukan, BGN akan kembali membuka tahap 3 dan 4 dengan jumlah pegawai yang diangkat masing-masing 32.460 orang tiap gelombang.

"Kemudian kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk melakukan seleksi PPK tahap 3 dan 4 dan kita akan buka nanti secara umum dengan jumlah formasi masing-masing 32.460," tegas Dadan usai Rapat Kerja Komisi IX DPR RI, Selasa (20/1).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap alasan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi (MBG) berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Padahal semua dapur program tersebut milik swasta.

Menurut Dadan, tidak semua pekerja SPPG menjadi PPPK. Penetapan status tersebut hanya untuk pegawai BGN yang memang ditetapkan sebagai pengawas di SPPG.

"Setiap SPPG itu ditempatkan 3 perwakilan Badan Gizi Nasional. SPPG-nya milik mitra, relawannya berkoordinasi dengan mitra, tetapi Badan Gizi menempatkan 3 orang, yaitu 1 kepala SPPG, 1 ahli gaji, 1 akuntan. Ini adalah pegawai Badan Gizi Nasional," ujar Dadan usai Rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (20/1).

Dadan menjelaskan, ketiga pegawai tersebut merupakan representasi resmi BGN yang bertugas memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar. Karena itu, sejak awal rekrutmen, status kepegawaian mereka telah diarahkan sebagai PPPK.

"Dan mereka inilah kemudian status kepegawainya dijanjikan dulu ketika direkrut untuk PPPK dan Badan Gizi sudah melakukan seleksi, sudah tes lewat CAT, dan mereka sudah sekarang dalam proses pelengkapan administrasi dan ASN-nya akan keluar 1 Februari," jelasnya.

Sebelumnya, dalam rapat Dadan melaporkan bahwa akan ada 32 ribu pekerja SPPG berstatus PPPK yang diangkat pada 1 Februari 2026. Ini adalah seleksi tahap 2 yang dilaksanakan lembaganya.

"Pada tahap 2 kami sudah melakukan seleksi sebanyak 32 ribu dan mereka sudah melakukan pendaftaran, kemudian tes dengan komputer," terangnya.

Sementara, pada tahap 1, telah dilaksanakan pada tahun lalu. Di mana, telah diangkat 2.080 pegawai berstatus PPPK pada 1 Juli 2025.

Selanjutnya, BGN akan kembali membuka tahap 3 dan 4 dengan jumlah pegawai yang diangkat masing-masing 32.460 orang tiap gelombang.

"Kemudian kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk melakukan seleksi PPK tahap 3 dan 4 dan kita akan buka nanti secara umum dengan jumlah formasi masing-masing 32.460," tegasnya.

Badan Gizi Nasional (BGN) bakal mengangkat 32 ribu pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 1 Februari 2026.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan seluruh pekerja yang diangkat sudah melalui proses rekrutmen dan tes, sesuai dengan peraturan pemerintah untuk PPPK.

"Pada tahap kedua, kami sudah melakukan seleksi sebanyak 32 ribu dan mereka sudah melakukan pendaftaran, kemudian tes dengan komputer," ujar Dadan dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI, Selasa (20/1).

Dari 32 ribu pegawai yang akan diangkat, sebanyak 31.250 orang melalui tahap seleksi formasi khusus, dan 750 orang melalui formasi umum yang terdiri dari 375 orang akuntan dan tenaga gizi 375 orang.

"31.250 itu khusus, itu adalah seluruh kepala SPPG yang didik melalui Sarjana Penggerak Pemerintah Indonesia," jelasnya.

Dadan mengatakan, pengumuman kelulusan peserta saat seleksi tahap kedua dilakukan pada 12-13 Januari 2026. Kemudian, dilanjutkan dengan pengisian daftar riwayat hidup pada 14-23 Januari 2026.

Selanjutnya, proses pengusulan Nomor Induk PPPK akan dilakukan pada 24-31 Januari 2026.

"Mereka sekarang dalam tahap pengisian daftar riwayat hidup dan pengusulan Nomor Induk PPPK, sehingga diperkirakan mereka akan menjadi PPPK mulai tanggal 1 Februari 2026," terangnya.

Setelah proses seleksi tahap kedua selesai dilakukan, BGN akan kembali membuka tahap ketiga dan keempat dengan jumlah pegawai yang diangkat masing-masing 32.460 orang setiap gelombang.

"Kemudian, kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk melakukan seleksi PPK tahap ketiga dan keempat, dan kita akan buka nanti secara umum dengan jumlah formasi masing-masing 32.460," tegasnya.

Sementara, rekrutmen tahap pertama telah dilaksanakan tahun lalu. Di mana, telah diangkat 2.080 pegawai berstatus PPPK pada 1 Juli 2025.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal merumahkan sebanyak 16 ribu pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) hanya sebatas gertakan. Namun, ia menekankan hal itu bisa saja dilakukan jika dalam satu tahun ke depan kinerja Bea dan Cukai tidak maksimal.

Purbaya mengonfirmasi belum ada pembahasan soal tindak lanjut ancamannya merumahkan belasan ribu pegawai Bea dan Cukai atau membekukan Bea dan Cukai dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Hal itu menunjukkan perkara tersebut memang belum diseriuskan.

“Belum ada (diskusi dengan Menteri PANRB). Itu kan gini, kira-kira kita minta waktu satu tahun untuk memperbaiki Bea Cukai. Ini kan beberapa minggu saja sudah kayak gini, sudah lumayan (perbaikannya), artinya mereka mampu, memang perlu didorong-dorong saja, digebuk-gebuk lah,” kata Purbaya usai acara peresmian alat pemindai peti kemas di Terminal 3 dan Terminal Mustika Alam Lestari, serta peluncuran aplikasi kepabeanan berbasis AI di kawasan Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (12/12/2025).

Berdasarkan pengamatannya mengenai kinerja Bea dan Cukai belakangan ini, ia menilai para anak buahnya sudah cukup melakukan berbagai upaya yang sesuai dengan harapannya. Ia menyebut para pegawai Bea dan Cukai merupakan orang-orang yang pintar sehingga bisa diandalkan.

“Nanti kalau setahun ke depan enggak ada kemajuan, mungkin kita akan mikir hal itu. Tapi kalau sudah maju, sudah bagus, buat apa lagi? Jadi masih terlalu dini untuk ngomong dengan PANRB tentang pembekuan pegawai. Masih belum ke sana langkahnya,” tegasnya.

Purbaya menekankan langkahnya saat ini adalah memperbaiki DJBC semaksimal mungkin. Di antaranya dengan memanfaatkan teknologi yang semakin canggih dalam sistem Bea dan Cukai serta meningkatkan sumber daya manusia (SDM)-nya.

“Kita mesti maintain dan jaga. Karena kalau membangun yang baru (SDM baru), mungkin enggak segampang itu. Jadi kita luruskan saja semuanya. Jadi langkah kita itu,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini menegaskan pihaknya belum membahas secara khusus rencana itu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menyebut urusan organisasi harus dilihat terlebih dahulu sebelum berbicara soal pegawai.

“Saya belum diskusi dengan Pak Menteri Purbaya, karena masalah pegawai itu kan tadi ikutannya dengan masalah organisasi. Nanti tentunya saya harus lihat apakah lembaganya atau sistemnya yang memang harus diperbaiki, baru kita bicara orangnya. Jadi saya memang belum ada diskusi dengan beliau,” ujar Rini di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

“Saya memang sudah berencana untuk meminta waktu, namun beliau masih ada beberapa agenda yang belum disampaikan,” lanjutnya.

Rini menilai mutasi maupun rotasi pegawai merupakan hal wajar dalam birokrasi. Namun, ia mengingatkan fungsi negara tetap harus berjalan, termasuk tugas pokok Bea Cukai.

“Kalau masalah mutasi, rotasi itu suatu yang biasa, ya. Tetapi kan tentunya urusan pemerintahan itu tetap harus dijalankan. Ada Bea Cukai, ada fungsi-fungsi pemerintahan, nah itu tentunya harus dilaksanakan oleh PNS. Tapi kalau masalah mutasi seperti itu, itu adalah suatu hal yang biasa,” jelasnya.