Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan nilai tukar rupiah ke kisaran Rp17.500 per dolar AS, mulai memberi tekanan besar terhadap sejumlah sektor manufaktur nasional, terutama industri yang masih bergantung pada bahan baku impor.

Kondisi tersebut dinilai dapat menekan margin usaha, menahan ekspansi, hingga meningkatkan risiko perlambatan produksi.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengatakan, sektor manufaktur dengan kandungan impor tinggi menjadi yang paling rentan terhadap gejolak kurs saat ini.

"Seperti farmasi, kimia, elektronik, otomotif, tekstil tertentu, makanan-minuman berbahan baku impor, serta industri yang memakai bahan baku energi atau komponen dolar," katanya kepada Bisnis, Rabu (13/5/2026).

Menurut ekonom itu, pelemahan rupiah membuat biaya impor bahan baku, mesin, komponen, hingga energi meningkat tajam sehingga menekan biaya produksi industri nasional.

Tekanan tersebut diperburuk oleh kondisi mismatch antara biaya produksi yang naik dalam denominasi dolar AS, sementara mayoritas pendapatan industri masih berbasis rupiah.

"Jika industri tidak mampu menaikkan harga jual, margin akan turun. Jika harga dinaikkan, permintaan domestik bisa melemah," kata Rizal.

Menurutnya, pelemahan rupiah saat ini tidak hanya memengaruhi biaya produksi, tetapi juga daya saing industri nasional. Di pasar domestik, harga produk manufaktur berpotensi meningkat sehingga membebani konsumen.

Sementara itu, di pasar ekspor, depresiasi rupiah memang dapat membuat harga produk Indonesia lebih kompetitif. Namun, keuntungan tersebut dinilai terbatas bagi industri yang masih memiliki kandungan impor tinggi.

Dia menambahkan, tekanan terhadap manufaktur terjadi di tengah perlambatan aktivitas industri nasional. Hal itu tercermin dari Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia yang turun ke level 49,1 pada April 2026 atau masuk zona kontraksi.

"Pelemahan rupiah ke kisaran Rp17.500 per dolar AS jelas menekan industri manufaktur, terutama yang masih bergantung pada bahan baku impor," imbuhnya.

Selain menekan margin usaha, volatilitas kurs juga dinilai berpotensi membuat pelaku industri menahan ekspansi dan investasi baru.

Investor disebut akan menghitung ulang biaya impor mesin, bahan baku, cicilan utang valuta asing, hingga risiko pasar domestik.

Padahal, ekonomi Indonesia pada kuartal I/2026 masih tumbuh 5,61%, sedangkan sektor manufaktur tumbuh 5,04%. Namun, tekanan kurs dinilai dapat membuat dunia usaha lebih berhati-hati dalam memperluas usaha.

Rizal juga mengingatkan risiko imported inflation akibat depresiasi rupiah perlu diwaspadai, terutama pada bahan baku industri, energi, pangan impor, obat-obatan, elektronik, hingga barang konsumsi tahan lama.

Jika tekanan rupiah berlangsung lebih lama, kenaikan harga barang industri diperkirakan akan semakin terasa pada semester II/2026.

Selain itu, industri dengan margin tipis disebut berpotensi melakukan efisiensi tenaga kerja apabila tekanan biaya tidak diimbangi peningkatan penjualan.

"Industri yang margin usahanya tipis berpotensi mengurangi shift kerja, menahan rekrutmen, menurunkan kapasitas produksi, atau merumahkan sebagian pekerja," sebutnya.

Menurut Rizal, risiko terbesar berada pada industri padat karya karena bergantung pada bahan baku impor, menghadapi pelemahan permintaan domestik, serta tidak memiliki ruang untuk menaikkan harga jual.

Dalam situasi ini, Rizal mendorong pemerintah dan Bank Indonesia memperkuat stabilitas rupiah sekaligus mempercepat penguatan struktur industri nasional melalui substitusi impor bahan baku, perbaikan logistik, penguatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), hingga pemberian insentif fiskal bagi industri berorientasi ekspor.

"BI tetap menjaga volatilitas melalui intervensi pasar valas, tetapi pemerintah harus memperkuat sisi struktural agar industri tidak terus rentan setiap kali rupiah melemah," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Para ekonom memproyeksi kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) akan berjalan lebih konservatif dengan ruang penurunan suku bunga yang makin terbatas pada 2026.

Tekanan global yang persisten seperti ketidakpastian arah Fed Funds Rate (FFR) hingga kebijakan perdagangan negara maju diyakini memaksa otoritas moneter untuk kembali menempatkan stabilitas nilai tukar sebagai prioritas utama di atas dorongan pertumbuhan.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David E. Sumual menilai bahwa meskipun masih terdapat ruang pelonggaran moneter pada 2026 seiring dengan inflasi yang terkendali, eksekusinya tidak akan seagresif tahun 2025.

"Penurunan suku bunga di 2026, bila masih ada ruang dari inflasi yang terkendali, diproyeksikan tidak akan seagresif tahun 2025, karena spread dengan suku bunga dolar AS yang menipis," ujarnya kepada Bisnis, dikutip Rabu (31/12/2025).

Dalam laporan 2026 Indonesia Economic Outlook yang dirilis Tim Ekonom BCA, skenario dasar (base case) BCA memperkirakan BI Rate akan berada di level 4,00% pada akhir 2026, turun dari proyeksi akhir 2025 sebesar 4,75%.

Hanya saja, dalam skenario terburuk (worst-case) dengan imbal hasil global tetap tinggi, BI Rate berpotensi tertahan di level 4,75% sepanjang tahun depan.

Senada, Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet memandang ruang penurunan suku bunga pada 2026 menjadi sempit akibat risiko tekanan lanjutan terhadap nilai tukar dan potensi capital outflow.

Menurutnya, depresiasi rupiah tahun ini (-3,89% terhadap dolar AS) mencerminkan tekanan global yang belum sepenuhnya mereda. Kondisi ini, sambungnya, membuat BI harus lebih pragmatis dalam memilih kebijakan.

"Dari sisi kebijakan moneter, perkembangan rupiah ini membuat BI harus lebih mengutamakan stabilitas dibandingkan dorongan pertumbuhan. Bahkan ketika likuiditas dilonggarkan, transmisi kebijakan ke sektor riil cenderung tidak optimal," jelas Yusuf kepada Bisnis, dikutip Rabu (31/12/2025).

Yusuf menyoroti fenomena di mana penurunan biaya dana (cost of funds) perbankan berjalan lambat dan penyaluran kredit belum sepenuhnya agresif, meski ada pelonggaran likuiditas.

Analisis itu sejalan dengan laporan 2026 Indonesia Economic Outlook dari Tim Ekonom BCA, yang menyebut transmisi pelonggaran moneter saat ini terasa lemah atau seperti 'pushing on a string', di mana penurunan suku bunga tidak serta-merta mendongkrak permintaan kredit karena kepercayaan diri pelaku usaha belum pulih sepenuhnya.

Dampak ke Fiskal & Sektor Riil

Lebih lanjut, Yusuf mengingatkan bahwa pelemahan rupiah bukan tanpa risiko bagi sektor riil dan fiskal. Di satu sisi, pelemahan kurs memicu imported inflation karena kenaikan biaya bahan baku dan energi, yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat.

Di sisi lain, depresiasi rupiah menambah beban pada APBN 2026. Kenaikan biaya utang (cost of fund), baik melalui imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) maupun beban bunga, membuat pengelolaan defisit semakin menantang.

"Jika pelemahan rupiah berlangsung lebih dalam dari asumsi APBN dan penerimaan negara tidak tumbuh sesuai target, pemerintah berpotensi semakin bergantung pada pembiayaan utang dengan biaya yang lebih mahal," ujar Yusuf.

Meskipun fundamental ekonomi Indonesia—seperti pertumbuhan PDB, inflasi, dan cadangan devisa—terlihat solid, Yusuf menilai hal tersebut lebih mencerminkan daya tahan jangka pendek ketimbang kekuatan struktural.

"Pelemahan rupiah masih bisa ditolerir, tetapi toleransinya semakin menipis. Ketergantungan pada stabilitas global dan aliran modal portofolio membuat rupiah rentan jika tekanan eksternal berlanjut," tutupnya.

Bisnis.com, MALANG — Kota Malang mengalami inflasi bulan ke bulan (m-to-m) sebesar0,31% yang dipicu terutama kenaikan emas perhiasan pada Oktober 2025.

Kepala BPS Kota Malang Umar Sjaifudin mengatakan komoditas utama penyumbang inflasi antara lain emas perhiasan, telur ayam ras, cabai merah, daging ayam ras dan sigaret kretek tangan (SKT)

“Penyumbang utama inflasi bulan Oktober 2025 secara m-to-m adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,24%,” katanya, Senin (3/11/2025).

Menurutnya, kenaikan harga pada komoditas cabai merah, yang disebabkanoleh adanya penurunan produksi di tengah kenaikan permintaan masyarakat terhadap komoditas tersebut.

Sedangkan kenaikan harga telur ayam ras, kata dia, dipengaruhi oleh tingginyapermintaan dan kenaikan biaya pakan, terutama jagung.

Sementara, kenaikan daging ayam ras disebabkan penipisan stok pada peternak, sehingga pada pedagang juga terjadi penurunan stok.

Pada Oktober 2025, tren kenaikan harga emas masih berlanjut dan mencapai puncak tertingginya pada minggu ke-3 Oktober. Secara umum, sepanjang bulan Oktober 2025, harga emas relatif lebih tinggi dibanding September 2025.Perubahan harga ini memicu perubahan harga produk turunannya seperti emas perhiasan

Inflasi tahun kalender (y-to-d), kata dia, tercatat sebesar 2,08% dan secara y-on-y juga mengalami inflasi sebesar 2,79%.

Secara y-on-y, inflasi pada Oktober 2025 dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Komoditas utama penyumbang inflasi yaitu emas perhiasan.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Joko Budi Santoso menilai imported inflation pemicu utama inflasi Oktober. Masih tingginya permintaan emas oleh masyarakat sebagai instrumen investasi mendorong harga emas terus melejit, naik hampir 4% sepanjang Oktober dibandingkan bukan sebelumnya.

Inflasi Oktober, kata dia, juga disebabkan oleh pergeseran musim yang berdampak pada penurunan sejumlah komoditas pangan seperti cabai merah.

Selain itu, pemerintah pusat dan daerah yang masih belum bisa berbuat banyak dalam mengendalikan harga pakan ternak berimbas pada kenaikan komoditas telur dan daging ayam.

Permintaan komoditas tersebut cenderung meningkat seiring dengan perluasan program makan bergizi gratis atau MBG. Dia menegaskan hal tersebut menjadi PR bagi pemerintah melalui TPIN Dan TPID untuk bisa masuk lebih dalam dalam pengendalian harga input produksi seperti pakan ternak yang berasal dari pabrikan besar.