REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyerap lebih banyak telur dari peternak untuk menahan anjloknya harga di tingkat peternak. Pemerintah menilai peningkatan konsumsi telur melalui MBG dapat membantu menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat kesejahteraan peternak unggas di daerah.

Amran mengatakan pemerintah telah berkoordinasi langsung dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana agar konsumsi telur dalam program MBG ditingkatkan. Langkah tersebut dilakukan setelah muncul laporan telur peternak belum terserap optimal di sejumlah daerah, terutama di Jawa Timur.

“Makanya aku minta Pak Dadan, tolong konsumsi itulah fungsinya MBG. Pak Dadan saya telepon, Prof Dadan tolong konsumsi telur dinaikkan dari satu hari per minggu katakanlah jadi dua hari,” kata Mentan di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Amran mengungkapkan BGN bahkan telah meminta konsumsi telur dalam MBG dinaikkan menjadi tiga hari dalam sepekan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mengangkat permintaan telur di tengah tekanan harga yang dialami peternak rakyat.

Menurut dia, program MBG harus menjadi offtaker bagi hasil produksi petani dan peternak di berbagai daerah. Pemerintah ingin rantai distribusi pangan lebih pendek sehingga hasil produksi masyarakat dapat langsung terserap pasar.

“Tiga hari, sudah minta tiga hari,” ujar Amran.

Ia meminta jajarannya segera berkoordinasi dengan pelaksana MBG di daerah agar penyerapan telur peternak lebih optimal. Amran secara khusus menyinggung wilayah Nganjuk dan sejumlah daerah lain di Jawa Timur yang disebut masih menghadapi persoalan penyerapan hasil produksi telur.

Ia menilai kritik dari peternak terkait belum maksimalnya penyerapan telur perlu dijadikan bahan evaluasi pemerintah. Dia mengaku terbuka terhadap masukan yang bersifat konstruktif demi memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Tolong Pak deputi sampaikan di Nganjuk, pokoknya bukan Nganjuk aja, Jawa Timur,” tutur Amran.

Ia menjelaskan pemerintah tengah membangun ekosistem pangan yang terintegrasi melalui koperasi desa dan MBG. Koperasi disebut akan memotong rantai pasok dari delapan jalur distribusi menjadi tiga jalur sehingga harga di tingkat petani dan peternak lebih menguntungkan.

Menurut Amran, MBG nantinya berperan sebagai pasar penampung hasil produksi petani dan peternak nasional. Skema tersebut disiapkan untuk menopang produksi pangan sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.

“Koperasi men-supply ke MBG. MBG ini jangan dilihat berdiri sendiri, ini adalah offtaker 160 juta petani,” kata tokoh yang juga Kepala Badan Pangan Nasional ini.

Pemerintah menilai penguatan penyerapan hasil peternak melalui MBG menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas pangan nasional. Langkah itu juga diharapkan mampu melindungi peternak rakyat dari gejolak harga dan rantai distribusi yang terlalu panjang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku akan membawa doa khusus bagi perekonomian Indonesia saat menunaikan ibadah haji bulan ini. Ia berharap pertumbuhan ekonomi nasional terus menguat dan kesejahteraan masyarakat meningkat dalam beberapa tahun ke depan.

“Doanya pertumbuhan ekonomi makin cepat. Doa supaya ekonomi bagus terus, makin kuat. Tiga tahun lagi kita kaya bareng-bareng,” ujar Purbaya dalam Bincang Bareng Media di Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (6/5/2026) sore.

Purbaya mengatakan, rencananya akan berangkat ke Tanah Suci pada 21 Mei 2026, meski jadwal tersebut masih menunggu kepastian. Saat ini ia mulai mempersiapkan diri, termasuk mengikuti pembekalan terkait tata cara ibadah haji.

“Nanti malam mau latihan, katanya mau dituntun gimana cara melakukan haji yang baik,” ujarnya.

Pernyataan itu disampaikan di tengah optimisme pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan pada kuartal I 2026, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 4,87 persen.

Purbaya menilai capaian tersebut menjadi sinyal ekonomi Indonesia mulai keluar dari tren pertumbuhan di kisaran lima persen. Pemerintah pun menargetkan pertumbuhan ekonomi dapat terus dipacu mendekati enam persen hingga akhir tahun.

“Kalau saya bilang kita sudah keluar dari kutukan pertumbuhan lima persen. Sekarang 5,61 persen. Kita harapkan ke depan makin cepat,” katanya.

Ia juga meminta publik tetap optimistis terhadap kondisi ekonomi nasional. Menurut dia, fundamental fiskal Indonesia masih cukup kuat dengan defisit APBN yang tetap dijaga di bawah tiga persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Fiskal kita bagus, defisit terkendali. Dibanding banyak negara di Asia dan dunia, kita ini termasuk kuat,” ujar Purbaya.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti sebelumnya menyebut konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi pada awal tahun ini. Daya beli masyarakat dinilai tetap terjaga, didukung momentum libur nasional dan hari besar keagamaan seperti Nyepi dan Idulfitri.

“Pertumbuhan ekonomi triwulan I-2026 salah satunya ditopang oleh konsumsi masyarakat yang tetap terjaga,” kata Amalia.

Konsumsi rumah tangga memberi andil terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi, yakni 2,94 persen. Selain itu, berbagai stimulus pemerintah seperti pemberian THR, diskon tiket transportasi, hingga stabilitas suku bunga turut menopang aktivitas belanja masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Center of Macroeconomics and Finance INDEF, Riza Annisa, menyoroti persoalan klasik pengelolaan anggaran negara, khususnya terkait ketidaktepatan sasaran subsidi dan bantuan sosial di Indonesia. Menurut Riza, akar masalah utama terletak pada kualitas data penerima manfaat yang hingga kini belum sepenuhnya akurat.

"Sebenarnya masalahnya klasik, pertama adalah masalah data. Beberapa kali sudah ada pembaruan data untuk kelompok miskin, tapi lagi-lagi sampai saat ini masalah data ini masih belum selesai," ujar Riza dalam diskusi bertajuk "2 Bulan Perang Israel-AS vs Iran: Waspada Dampak ke Perekonomian!" di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Selain persoalan data, lanjut Riza, pemerintah juga kerap luput dalam memperhatikan kondisi kelompok kelas menengah yang memiliki kerentanan berbeda-beda. Riza menilai kebijakan yang tidak mempertimbangkan variasi dalam kelompok kelas menengah berpotensi membuat sebagian masyarakat tidak tersentuh bantuan, meskipun mereka masih membutuhkan.

"Tidak serta-merta kelas menengah ini semuanya sudah mampu, karena ada leveling-nya. Ada yang memang sudah middle class, ada yang middle class ke atas, itu yang perlu diperhatikan," sambung dia.

Riza juga menyoroti ketimpangan dalam kebijakan subsidi energi. Di satu sisi, kata Riza, sektor industri mendapatkan berbagai insentif, sementara di sisi lain, sebagian rumah tangga justru menghadapi beban energi yang meningkat.

"Dalam kasus BBM ini, industri ditolong, sudah ada insentif pajaknya keluar, kemudian Pertalite dipertahankan. Sementara untuk rumah tangga yang tidak bisa menggunakan gas melon tiga kilogram, kenaikannya melonjak tajam," ucapnya.

Selain itu, Riza juga memberikan sorotan terhadap implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum sepenuhnya tepat sasaran. Ia mendorong pemerintah memprioritaskan ulang agar manfaatnya lebih optimal dan tidak menyasar kelompok yang sebenarnya sudah mampu.

"Sebenarnya MBG ini sudah beberapa kali dibahas, perlu diprioritaskan ulang, mungkin yang memang banyak sekolah yang itu adalah kelas menengah atas yang sudah tidak perlu dibantu lagi," ungkap dia.

Ia menjelaskan sejumlah sekolah di kelompok menengah atas bahkan telah memiliki fasilitas katering sendiri dengan kemampuan pembiayaan yang memadai sehingga tidak lagi membutuhkan intervensi dari program tersebut. Dalam kondisi keterbatasan anggaran, menurutnya, pemerintah perlu lebih selektif agar program sosial benar-benar menyentuh kelompok rentan.

"Mereka dibiarkan saja, sehingga itu bisa diberikan ke yang lebih membutuhkan lagi, terutama di daerah 3T dan di daerah miskin ekstrem," lanjut Riza.

Riza menekankan realokasi program MBG sangat penting untuk menjangkau wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi, termasuk daerah terpencil dengan akses infrastruktur terbatas. Ia menilai bahkan di Pulau Jawa masih terdapat kantong-kantong kemiskinan ekstrem yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

"Karena di Jawa pun masih banyak daerah yang miskin ekstrem, apalagi di luar, terutama yang 3T, di mana akses jalannya masih sulit dan banyak hal yang perlu diperbaiki," sambungnya.

Selain penajaman target, Riza juga mendorong adanya peran lebih aktif pemerintah dalam mengarahkan distribusi program agar benar-benar menyasar anak-anak dari keluarga tidak mampu. Hal ini dinilai penting untuk mendukung pemenuhan gizi dan tumbuh kembang anak secara optimal di kelompok rentan.

"Jadi mungkin perlu ada kebijakan di sini dari pemerintah untuk mengalihkan target MBG untuk anak-anak yang memang ada di wilayah kantong-kantong kemiskinan yang perlu dibantu," lanjut Riza.

Riza berharap program MBG seharusnya tidak berjalan sendiri, melainkan terintegrasi dengan program gizi lain yang sudah ada, seperti intervensi untuk ibu hamil dan balita dalam periode 1.000 hari pertama kehidupan. Dengan integrasi tersebut, efektivitas kebijakan dapat ditingkatkan melalui optimalisasi layanan kesehatan dasar.

"Seharusnya itu bisa dikalibrasi, bisa dielaborasi, supaya pemanfaatan posyandu dan puskesmas bisa dioptimalkan untuk memberikan makanan bergizi gratis," kata Riza.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat kebutuhan ahli gizi meningkat tajam seiring ekspansi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Kondisi ini menunjukkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan dampak lebih luas.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengemukakan setiap SPPG wajib memiliki tenaga ahli gizi untuk memastikan kualitas dan komposisi makanan yang disajikan sesuai standar serta memberdayakan potensi lokal. “Setiap SPPG harus ada ahli gizi, karena yang kita tetapkan itu bukan menu nasional, melainkan standar komposisi gizi. Jadi, harus ada yang meramu sesuai potensi lokal,” ujar Dadan dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Dengan jumlah SPPG yang telah mencapai puluhan ribu unit, kata dia, kebutuhan tenaga gizi turut melonjak signifikan. Setiap unit membutuhkan setidaknya satu tenaga ahli, belum termasuk tim pendukung lain di bidang pengolahan pangan dan pengawasan kualitas.

Hal tersebut membuka peluang besar bagi tenaga kerja di sektor kesehatan dan pangan, lanjut dia, mengingat sebelumnya profesi ahli gizi kurang diminati dan kini justru menjadi salah satu yang paling dicari. “Program studi gizi dulu tidak terlalu diminati, tetapi sekarang justru menjadi yang paling laku karena kebutuhan di lapangan sangat besar,” katanya.

Tidak hanya lulusan gizi murni, kata dia, BGN juga membuka ruang bagi tenaga dengan latar belakang lain yang relevan, seperti kesehatan masyarakat, teknologi pangan, pengolahan makanan, hingga keamanan pangan.

Hal tersebut untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) sekaligus menjaga kualitas layanan di setiap SPPG. Lonjakan kebutuhan tenaga ahli gizi ini, menurutnya, juga membuktikan Program MBG tidak hanya memberikan dampak pada sektor ekonomi dan kesehatan, tetapi juga pendidikan.

Menurut Dadan, keberadaan tenaga ahli gizi menjadi kunci dalam keberhasilan Program MBG, terutama karena pendekatan yang digunakan berbasis potensi lokal. Setiap daerah memiliki karakteristik bahan pangan dan pola konsumsi yang berbeda, sehingga dibutuhkan peran ahli untuk menyusun menu yang tepat dan seimbang.

Selain membuka peluang kerja baru, kata dia, lonjakan kebutuhan SDM ini juga mendorong perguruan tinggi untuk menyesuaikan kurikulum dan kapasitas pendidikan di bidang gizi dan pangan. Program MBG dinilai dapat menjadi momentum kebangkitan sektor pendidikan vokasi dan profesi di bidang tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, CILACAP -- Presiden Prabowo Subianto menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bukti nyata kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama bagi kelompok rentan.

Dalam acara Groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II di area Pertamina Patra Niaga Refinery Unit (RU) IV Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026), Presiden mengatakan Program MBG telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat dan akan terus diperluas hingga mencakup seluruh sasaran yang ditetapkan pemerintah.

“Kita sudah memberi makan puluhan juta orang dan akan terus kita lanjutkan sampai tuntas,” kata Prabowo.

Kepala Negara menjelaskan Program MBG tidak hanya menyasar anak-anak, tetapi juga ibu hamil dan lansia yang membutuhkan asupan gizi memadai. Distribusi bantuan dilakukan secara aktif, termasuk dengan mengantarkan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.

Prabowo menilai skala program tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. “Di mana ada negara yang bisa memberi makan lebih dari 60 juta orang secara rutin,” kata Presiden.

Prabowo juga mengatakan Program MBG mulai menarik perhatian sejumlah negara lain yang ingin mempelajari implementasinya.

Menurut Kepala Negara, keberhasilan program tersebut tidak terlepas dari kerja sama berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dukungan masyarakat. Meski demikian, Presiden mengakui masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan yang terus dievaluasi dan diperbaiki secara bertahap.

“Kita terus perbaiki agar program ini semakin baik,” kata Presiden.

Lebih lanjut, Prabowo menegaskan Program MBG merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Presiden juga mengaitkan keberlanjutan program tersebut dengan upaya hilirisasi yang diharapkan mampu meningkatkan penerimaan negara.

Dengan demikian, hasil pengelolaan sumber daya alam dapat digunakan untuk membiayai program-program sosial secara berkelanjutan. “Kita ingin kemakmuran itu dirasakan oleh seluruh rakyat, bukan hanya sebagian kecil,” kata Prabowo.

Pemerintah optimistis melalui kombinasi kebijakan ekonomi dan sosial tersebut, Indonesia dapat mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat ekonomi Ibrahim Assuaibi mengkritisi keputusan pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah masih memanasnya tensi peperangan di Timur Tengah. Meski demikian, pengamatannya menunjukkan harga barang-barang di lapangan sudah mengalami peningkatan.

“Walaupun pemerintah tidak menaikkan BBM, tetapi di lapangan harga-harga sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, bahkan ada yang sudah melampaui 100 persen. Ini mengindikasikan bahwa perang di Timur Tengah yang mengakibatkan harga minyak mentah mengalami kenaikan, sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat Indonesia,” kata Ibrahim dalam keterangan suara kepada wartawan, Rabu (1/4/2026).

Ia mencontohkan, harga plastik terpantau sudah melambung tinggi, dari mulanya sekitar Rp 30.000 per kilogram (kg), naik 100 persen menjadi sekitar Rp 60.000 per kg. Hal itu menunjukkan bahan dasar yang diimpor dari luar negeri berupa campuran turunan dari minyak mentah telah terdampak kenaikan harga minyak mentah dunia yang cukup signifikan.

Di sisi lain, kata Ibrahim, memang di dalam negeri plastik limbah ternyata tidak digunakan masyarakat Indonesia, baik sebagai alat pembungkus ataupun fungsi lainnya.

Menurutnya, beberapa produk lainnya yang diimpor juga akan mengalami lonjakan, di antaranya komoditas pupuk dan kacang kedelai. “Di sisi lain, kita juga melihat harga-harga kebutuhan pokok sudah mengalami kenaikan. Kemungkinan besar akan berdampak terhadap makanan siap saji yang setiap hari kita makan. Ini akan berdampak cukup luar biasa. Kemudian, kita melihat barang-barang elektronik pun kemungkinan akan kembali naik,” tuturnya.

Prediksinya, di lapangan, tarif transportasi pun diperkirakan bakal terkerek, meskipun harga BBM tidak dinaikkan oleh pemerintah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diliburkan selama Idul Fitri. Upaya ini dapat menghemat anggaran beberapa triliun rupiah.

"Ketua MBG sudah lapor, kan, ya? Katanya liburan akan diberhentikan katanya. Hemat lumayan berapa triliun. Dia bilang, kan, saya udah baca juga tuh," kata Purbaya, Kamis (19/3/2026).

Jadi yang liburan tidak akan keluar MBG-nya, itu hemat lumayan. Nanti pas itu jalan lagi biasa," tambahnya.

Purbaya merujuk kepada pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang menyatakan Program MBG akan diliburkan selama Idul Fitri dan dapat menghemat anggaran hingga sekitar Rp 5 triliun. Dalam pernyataan pada Selasa (17/3/2026), Kepala BGN menyebut bahwa penyaluran MBG ke sekolah-sekolah dihentikan sejak 13 Maret 2026 dan pengiriman untuk ibu hamil, menyusui serta balita dilakukan terakhir pada 17 Maret 2026.

Dia menyebut Program MBG akan kembali disalurkan kepada para penerima per 31 Maret 2026. "Itu kurang lebih sekitar Rp 5 triliun dihemat dengan seperti itu," tuturnya.

Dadan juga menjelaskan, pada 18-24 Maret tidak dilakukan penyaluran MBG bagi seluruh sasaran penerima manfaat, baik peserta didik maupun non-peserta didik. Sebagai penggantinya, distribusi dilakukan lebih awal.

Sementara itu, Purbaya juga menyampaikan pada Senin (16/3/2026) bahwa masih terdapat ruang efisiensi anggaran dari program MBG yang mendapatkan pagu Rp 335 triliun. Purbaya mengatakan MBG merupakan program yang baik lantaran membantu banyak masyarakat, terutama kelompok kelas bawah. Hanya saja, menurut dia, pelaksanaan program MBG masih bisa untuk lebih dioptimalkan.

"MBG akan diefisienkan, cara mereka belanjanya. Saya pikir MBG itu program yang bagus karena nggak semuanya kaya. Hanya pelaksanaannya dioptimalkan saja," ujar Purbaya

Saat ini, Purbaya juga tengah menyusun rencana efisiensi anggaran sejumlah kementerian/lembaga sebagai salah satu upaya menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 tetap di bawah tiga persen.

Bisnis.com, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menghabiskan anggaran sekitar Rp19 triliun per bulan dinilai berisiko menekan ruang fiskal hingga memicu tekanan inflasi pangan apabila tidak dikelola secara efisien.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan program MBG pada 2026 menghabiskan anggaran sekitar Rp19 triliun per bulannya.Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menuturkan, penyerapan anggaran MBG naik signifikan, dari hanya Rp300 miliar pada akhir Februari 2025, kini sudah mencapai Rp39 triliun per Februari 2026.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian mengatakan, kondisi fiskal Indonesia hingga akhir Februari 2026 menunjukkan tren belanja negara yang meningkat jauh lebih cepat dibandingkan pendapatan.

Realisasi pendapatan negara per 28 Februari 2026 mencapai Rp358 triliun atau naik sekitar 12,8% secara tahunan (year-on-year/yoy). Di sisi lain, belanja negara meningkat jauh lebih cepat mencapai Rp493,8 triliun atau tumbuh sekitar 41,9% yoy.

Akibatnya, hingga akhir Februari 2026, APBN telah mencatatkan defisit sekitar Rp135,7 triliun atau setara 0,53% terhadap produk domestik bruto (PDB), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada Februari 2025 yang hanya sebesar 0,13%.

Eliza menilai program MBG menjadi salah satu komponen belanja yang cukup signifikan dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp19 triliun setiap bulan atau lebih dari Rp200 triliun per tahun.

“Kalau dikalkulasikan secara tahunan program ini [MBG] bisa mencapai lebih dari Rp200 triliun per tahunnya. MBG akan jadi salah satu pos belanja sosial terbesar dalam APBN dan memiliki implikasi langsung terhadap ruang fiskal pemerintah,” kata Eliza kepadaBisnis, dikutip pada Sabtu (14/3/2026).

Menurut Eliza, intervensi fiskal untuk meningkatkan kualitas gizi dan sumber daya manusia memang penting. Namun, program dengan skala anggaran sangat besar perlu diukur secara ketat efektivitasnya agar tidak menimbulkan tekanan terhadap keseimbangan fiskal negara.

Dia menilai apabila tidak dirancang secara efisien, program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu justru berpotensi menciptakan tekanan terhadap fiskal, terutama jika pertumbuhan belanja lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan penerimaan negara.

Selain itu, Eliza juga mengingatkan risiko rigiditas belanja karena program MBG bersifat populis dan menyasar langsung masyarakat sehingga sulit dikurangi dalam jangka pendek.

Untuk itu, Core menilai pemerintah perlu memastikan program MBG tidak sekadar menjadi program dengan penyerapan anggaran besar, tetapi juga mampu memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian nasional.

Salah satu caranya, kata Eliza, adalah memastikan bahan baku program tersebut berasal dari produksi domestik dan melibatkan petani, peternak, serta pelaku UMKM pangan di daerah.

“Kalau rantai pasoknya berbasis lokal, maka belanja negara yang besar tersebut dapat berfungsi sebagai stimulus ekonomi bagi sektor pertanian dan pangan nasional. Ini akan menggerakkan roda perekonomian daerah-daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Eliza menyebut, transparansi dan efisiensi tata kelola juga sangat penting dalam pelaksanaan program MBG agar tidak terjadi kebocoran anggaran. Menurutnya, dengan nilai anggaran yang sangat besar, bahkan inefisiensi kecil dalam pengadaan bahan pangan, distribusi, maupun pengelolaan program dapat berdampak signifikan terhadap beban fiskal negara.

Karena itu, sambung dia, pemerintah perlu memastikan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar berdampak pada perbaikan gizi anak dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sekaligus mampu mendorong perekonomian lokal tanpa mengorbankan prioritas pembangunan lain seperti kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan.

Dia menambahkan keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat atau jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), melainkan juga dari indikator perbaikan gizi anak seperti penurunan stunting, wasting, dan anemia.

“Indikator lainnya peningkatan kualitas pembelajaran dan kehadiran siswa di sekolah, karena program makan di sekolah pada banyak negara terbukti berkorelasi dengan peningkatan konsentrasi belajar dan partisipasi pendidikan,” tuturnya.

Dihubungi terpisah, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Isnawati Hidayah menilai pemerintah selama ini cenderung mengukur keberhasilan program MBG hanya dari indikator administratif seperti jumlah penerima manfaat, jumlah SPPG, dan penyerapan anggaran.

Menurutnya, indikator tersebut belum cukup untuk menilai efektivitas program karena belum menunjukkan dampak nyata terhadap masyarakat.

“Indikator-indikator itu kan belum tentu menggambarkan program apakah benar-benar efektif atau tidak. Jadi, seharusnya itu selainoutputadministrasi juga harus adaoutcomedan dampak nyata dari program,” ujar Isnawati kepadaBisnis.

Isnawati menjelaskan evaluasi program MBG seharusnya mencakup indikator perbaikan status gizi anak, penurunan angka stunting, hingga dampak ekonomi terhadap aktivitas ekonomi lokal. Selain itu, dia menilai program MBG juga memiliki sejumlah risiko implementasi mengingat besarnya skala anggaran yang digunakan.

“Dengan anggaran Rp19 triliun per bulan, program ini skala fiskalnya sangat besar sehingga risiko untuk implementasinya juga perlu diperhatikan dan perlu dimitigasi,” jelasnya.

Isnawati memandang sejumlah risiko yang perlu diantisipasi, mulai dari ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, potensi inefisiensi anggaran, hingga risiko tata kelola.Studi Celios bahkan memperkirakan terdapat potensi kesalahan inklusi atau penerima yang tidak tepat sasaran dalam program MBG.

“Studi dari Celios itu kita juga mengalkulasi, ada 30%-an lebih ada inklusi eror dari penerima MBG,” ujarnya.

Di samping itu, Celios menilai peningkatan permintaan bahan pangan dalam jumlah besar juga berpotensi mendorong kenaikan harga, terutama pada periode musiman seperti Ramadan.

Isnawati menjelaskan lonjakan permintaan pangan secara bersamaan dari masyarakat dan pelaksanaan program MBG dapat memicu inflasi yang didorong oleh peningkatan permintaan. Karena itu, pemerintah perlu memastikan stabilitas pasokan pangan serta memperkuat pengawasan harga agar program MBG tidak menimbulkan tekanan inflasi yang justru membebani masyarakat.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tekanan ganda terhadap harga pangan karena kenaikan harga tidak hanya dipicu oleh meningkatnya permintaan selama Ramadan, tetapi juga oleh efek lanjutan dari pelaksanaan program MBG.

“Pemerintah harus memastikan bahwa pelaksanaan program ini harus ada strategi stabilitas pasokan pangan, pengawasan harga, penguatan distribusi bahan pangan, sehingga tidak memicu inflasi yang justru membebani masyarakat,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan dunia usaha perlu memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, khususnya konflik di Timur Tengah. Anin menyampaikan Kadin menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait situasi geopolitik global dan potensi dampaknya terhadap perekonomian nasional.

"Kami catat perang di Timur Tengah ini bisa berlangsung mungkin lebih lama dari yang pertama kali kita prediksi. Jadi apakah itu 4-5 minggu mungkin suatu yang harus kita antisipasi,” ujar Anin dalam laman resmi Kadin Indonesia dikutip pada Senin (9/3/2026).

Dalam situasi tersebut, Anin menekankan pentingnya tiga aspek utama yang harus dijaga, yakni ketahanan energi, ketahanan pangan, dan stabilitas nasional. Ia mengatakan pemerintah telah melakukan rapat bagaimana untuk melakukan analisa harga BBM tapi juga LPG dan LNG (gas alam cair) yang langsung sampai kepada masyarakat.

Selain energi, Anin menilai ketahanan pangan juga menjadi isu strategis di tengah dinamika global. Dia menyampaikan stabilitas menjadi faktor kunci sebelum ekonomi dapat kembali fokus pada pertumbuhan.

Di sisi dunia usaha, Anin menilai terdapat beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional. Salah satunya adalah memperkuat pasar domestik.

“Jadi pertama, kita lihat banyak sekali hingar-bingar yang terjadi di masyarakat dan juga di dunia usaha. Tapi yang paling penting adalah bagaimana dunia usaha melakukan tiga hal. Yang pertama ialah bagaimana dunia usaha bisa terus meningkatkan kekuatan pasar," ucap Anin

Anin menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat memberikan dampak positif dalam menciptakan pasar baru melalui intervensi kebijakan pemerintah. Selain itu, dunia usaha juga perlu memperkuat rantai pasok agar lebih tangguh dalam menghadapi tekanan global.

“PR (pekerjaan rumah) berikutnya ialah bagaimana menciptakan supply chain yang lebih resilient sehingga bisa menjaga tentunya harga dari bahan pasok tersebut,” ungkap Anin.

Terkait hal itu, Kadin tengah menyiapkan kajian mengenai dampak ekonomi dari program MBG yang disebut sebagai MBGnomics. Anin menyampaikan isu ketahanan pangan menjadi semakin penting dalam kondisi global saat ini. Anin juga menyoroti pentingnya menjaga keberlanjutan ekspor komoditas unggulan Indonesia.

Kadin akan kembali menggelar Jakarta Food Security Summit (JFSS) pada Mei atau Juni mendatang. Anin mengatakan Kadin juga menaruh perhatian pada keberlangsungan usaha anggota, termasuk pelaku UMKM dan pengusaha di daerah, serta stabilitas lapangan kerja.

“Oleh karenanya Kadin ini selalu melakukan konsolidasi ke dalam. Tadi (di Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia) ada beberapa hal (yang dibicarakan) selain daripada pangan, energi, kita bicara juga aspek finansial," ungkap Anin.

Selain agenda ketahanan pangan, sambung Anin, Kadin juga tengah menyiapkan Kadin Investment Week yang direncanakan berlangsung pada Agustus 2026 mendatang untuk mendorong peningkatan investasi. Anin menegaskan koordinasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci untuk menghadapi ketidakpastian global.

"Indonesia Incorporated itu kompak, bersatu dan juga berkoordinasi dengan pemerintah agar supaya kita bisa melewati ini semua. Bahkan ini kesempatan kita juga untuk melakukan perubahan mindset,” tambah Anin.

Anin juga mendorong dunia usaha untuk memperluas pasar ekspor dan memperkuat kolaborasi dengan Danantara serta lembaga investasi. Meski dihadapkan pada berbagai tantangan global, Anin menegaskan dunia usaha tetap menjaga optimisme.

“Tapi pada intinya, mood-nya tetap hati-hati, tapi mood-nya tetap kita optimistis untuk bisa bertahan, menjaga kestabilan dan di ujungnya tentu untuk pertumbuhan," kata Anin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diproyeksikan menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasional pada kuartal I 2026 dengan nilai belanja mencapai sekitar Rp 80 triliun. Pemerintah berharap realisasi belanja tersebut dapat memberikan dorongan awal bagi aktivitas ekonomi tahun ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pelaksanaan MBG akan berjalan optimal mulai awal 2026, sehingga dampaknya dapat langsung terasa pada kuartal pertama. “MBG akan optimal mulai tahun ini. Dan kuartal I itu kira-kira spending-nya sekitar Rp 80 triliun. Harapannya, ini bisa menjadi pendorong perekonomian di kuartal pertama,” ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Ia menjelaskan, dampak program MBG tidak hanya tercermin pada konsumsi pemerintah, tetapi juga menggerakkan rantai pasok pangan nasional. Program ini mendorong peningkatan permintaan berbagai komoditas kebutuhan pokok.

“MBG tentu mendorong supply chain dari program itu sendiri. Kebutuhannya mulai dari daging, telur, dan komoditas pangan lainnya,” kata Airlangga.

Menurut dia, penguatan rantai pasok tersebut berpotensi memberikan efek berganda (multiplier effect) ke sektor-sektor pendukung, terutama pertanian dan industri pengolahan pangan. Dengan skala belanja yang besar sejak awal tahun, MBG diharapkan mampu menjaga perputaran ekonomi setelah berakhirnya momentum konsumsi akhir tahun.

Airlangga menambahkan, kebijakan MBG merupakan bagian dari strategi pemerintah menjaga konsumsi domestik sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah menargetkan implementasi program ini berjalan optimal sejak awal 2026 agar dampaknya langsung tercermin pada kinerja ekonomi kuartal I.

Selain MBG, pemerintah juga menyiapkan sejumlah kebijakan lain untuk menopang aktivitas ekonomi, termasuk stimulus konsumsi dan penguatan mobilitas masyarakat. Namun, Airlangga menegaskan MBG memiliki peran strategis karena langsung menyentuh permintaan riil dan rantai pasok domestik.

“Dengan belanja yang besar di awal tahun, MBG diharapkan tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga menjadi motor awal penggerak ekonomi nasional pada 2026,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengelola anggaran jumbo pada 2026, yakni mencapai Rp335 triliun. Hal ini seiring bergulirnya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan pihaknya telah memperoleh pagu anggaran dalam Undang-Undang APBN 2026 sebesar Rp268 triliun. Di luar itu, pemerintah juga mencadangkan tambahan anggaran senilai Rp67 triliun yang dapat digunakan apabila diperlukan.

“Badan Gizi Nasional sudah memperoleh Undang-Undang APBN 2026 dengan pagu Rp268 triliun, tapi pemerintah atau presiden sudah mencadangkan Rp67 triliun. Nanti kalau tergunakan oleh Badan Gizi, itu akan totalnya Rp335 triliun,” kata Dadan saat ditemui seusai rapat dengar pendapat Komisi IX DPR, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Dadan menjelaskan anggaran tersebut merupakan perpaduan antara belanja program dan dukungan operasional kelembagaan. Dia juga memastikan alokasi anggaran BGN tidak berdampak pada pemangkasan sektor lain, termasuk pendidikan.

Secara terperinci, dari total pagu anggaran 2026 senilai Rp268 triliun, sekitar 95,4% dialokasikan untuk program pemenuhan gizi nasional.

Dari sana, anggaran Rp248,28 triliun khusus untuk program MBG. Selain itu, terdapat alokasi non-MBG sebesar Rp7,45 triliun.

Lebih terperinci lagi, anggaran non-MBG mencakup penyediaan dan penyaluran senilai Rp1 triliun, sistem dan tata kelola senilai Rp145,94 miliar. Kemudian, promosi, edukasi kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat senilai Rp338,54 miliar, serta pemantauan dan pengawasan senilai Rp801,05 miliar.

Dadan menuturkan, dari anggaran pengawasan tersebut, sekitar Rp700 miliar akan diswakelolakan tipe dua kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Selain itu, BGN juga mengalokasikan Rp12,16 triliun untuk dukungan manajemen. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp4,97 triliun ditempatkan dalam skemareserve output(RO) khusus, yang hanya dapat dicairkan setelah memperoleh persetujuan Presiden melalui rapat terbatas.

“Jadi adablockanggaran Rp4,9 triliun dan bisa kita cairkan kalau kita sudah bisa meminta persetujuan kepada presiden lewat ratas,” terangnya.

Serapan Anggaran MBG 2025

Di sisi lain, BGN mencatat kinerja penyerapan anggaran sepanjang 2025. Untuk program pemenuhan gizi nasional, pagu sebesar Rp59,24 triliun berhasil terserap 99,5% sebelum adanya tambahan anggaran. Sementara itu, penyerapan anggaran untuk dukungan manajemen baru mencapai 45,9%.

Setelah pemerintah memberikan anggaran biaya tambahan di akhir tahun, total penyerapan anggaran BGN meningkat menjadi 81,6%. Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan rendahnya serapan dukungan manajemen disebabkan oleh keterbatasan waktu eksekusi

Namun, setelah pemerintah memberikan anggaran biaya tambahan pada akhir tahun, total penyerapan anggaran BGN meningkat menjadi 81,6%. Dadan menjelaskan rendahnya serapan dukungan manajemen disebabkan oleh keterbatasan waktu eksekusi.

“Ada dukungan manajemen yang tidak bisa kita serap karena yang kita ajukan terkait dengan optimalisasi, baru dikeluarkan izinnya pada tanggal 30 oleh Kementerian Keuangan sehingga kita tidak punya banyak waktu untuk mengeksekusi anggaran tersebut,” ungkapnya.

Meski demikian, tambahan anggaran tersebut dinilai krusial untuk menjaga keberlanjutan program MBG pada akhir 2025.

“Anggaran biaya tambahan yang menyelamatkan bantuan pemerintah di saat-saat terakhir karena pada saat seminggu terakhir di bulan Desember itu kita kekurangan anggaran untuk program makan bergizi dan kami eksekusi dengan anggaran biaya tambahan,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyoroti realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2025. Huda menyampaikan realisasi penerimaan negara mengalami penurunan sebesar 3,3 persen dan hanya mencapai 91,7 persen dari target APBN.

“Penurunan tersebut disumbang oleh kinerja penerimaan pajak yang mengalami shortfall,” ujar Huda di Jakarta, Jumat (9/1/2026).

Huda mengatakan, realisasi penerimaan pajak hanya mencapai 87,6 persen dan turun sebesar Rp 14 triliun atau 0,7 persen dibandingkan 2024. Menurut dia, penurunan ini mengisyaratkan kinerja perpajakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sangat buruk.

“Penerimaan pajak yang buruk disumbang oleh penurunan penerimaan PPN dan PPNBM yang turun hingga 4,6 persen atau berkurang Rp 38,3 triliun,” ucap Huda.

Ia menyampaikan, penurunan tersebut mengonfirmasi melemahnya daya beli masyarakat sejalan dengan pertumbuhan konsumsi yang terus melambat. Selain itu, penerimaan PPh Badan juga mengalami penurunan sebesar 4,3 persen.

“Geliat industri pada 2025 mengalami penurunan yang cukup tajam. Penurunan penerimaan pajak memberikan gambaran anomali terkait perekonomian kita yang melemah,” sambung Huda.

Dengan realisasi penerimaan yang jeblok, lanjut dia, belanja negara justru mengalami kenaikan sebesar 2,7 persen atau Rp 91,7 triliun. Huda menyebut belanja pemerintah pusat, khususnya belanja kementerian/lembaga (K/L), mengalami peningkatan yang cukup tajam.

Ia menyampaikan realisasi belanja K/L mencapai 129,3 persen dari target APBN atau meningkat hingga Rp 176,4 triliun. Menurut Huda, kenaikan tersebut didorong antara lain oleh anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 51,5 triliun.

“Akibat kondisi penerimaan yang jeblok, sementara belanja negara tetap tumbuh, defisit APBN semakin melebar. Pada outlook APBN 2025, rasio defisit APBN terhadap gross domestic product (GDP) diprediksi mencapai 2,78 persen,” lanjut Huda.

Pada realisasi per 31 Desember 2025, sambung dia, rasio defisit APBN terhadap GDP melebar menjadi 2,92 persen. Kondisi tersebut hanya berjarak 0,08 persen dari ambang batas tiga persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

“Ketika melebihi ambang batas, pemerintah melanggar undang-undang,” ucap Huda.

Menurut Huda, keseimbangan primer juga mengalami pemburukan dengan nilai minus Rp 180,7 triliun atau setara 285,3 persen dibandingkan APBN. Padahal, pada 2024 keseimbangan primer masih berada di minus Rp 20,7 triliun.

“Artinya, pemerintah harus menambah utang lebih banyak untuk membayar bunga utang tahun berjalan. Pengelolaan APBN 2025 dilakukan dengan metode warung, asal-asalan, dan tidak berkelanjutan,” kata dia.

Huda menilai ambisi pemerintahan Prabowo dengan memaksakan program MBG berdampak buruk terhadap APBN melalui peningkatan defisit anggaran yang berpotensi menambah beban utang. Jika dilakukan dengan manajemen keuangan seperti saat ini, lanjut Huda, program MBG yang pada tahun depan meningkat menjadi Rp 335 triliun dikhawatirkan akan melemahkan kemampuan APBN dalam membiayai pembangunan nasional.

“Program MBG juga berpotensi meruntuhkan kepercayaan publik kepada pemerintah yang sudah rapuh,” kata Huda.