JAKARTA - Pemerintah resmi mengumumkan serangkaian paket insentif fiskal dan bantuan sosial sebagai stimulus untuk memperkuat daya beli masyarakat pada kuartal II-2026. Langkah ini diputuskan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat menteri yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Salah satu evaluasi utama dalam rakortas tersebut adalah efektivitas kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH). Pemerintah mencatat bauran kebijakan ini memberikan dampak positif yang signifikan, terutama terhadap pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara nasional.

"Jadi yang pertama tadi kita evaluasi terkait WFH, Work From Home, dalam 2 bulan dan terlihat hasilnya cukup baik, dimana juga terjadi penurunan penggunaan Pertalite di bulan April mendekati 9 persen, jadi hasilnya cukup baik, dan oleh karena itu, tadi diputuskan untuk dilanjutkan,” kata Menko Airlangga .

Purbaya Ungkap Subsidi Motor Listrik Rp5 Juta per Unit Dimulai Juni 2026, Insentif Mobil Berapa?



Selanjutnya, Airlangga menjabarkan kluster fasilitas perpajakan baru yang siap digulirkan pada semester II 2026. Guna memberikan kepastian hukum dan mendukung industri kreatif, pemerintah memutuskan untuk merombak struktur Pajak Penghasilan (PPh) bagi para pekerja literasi dan penulis di tanah air.

"Kemudian agenda kedua, tadi kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester II, yang pertama tentu yang terkait dengan perpajakan bagi penulis, tadi kita sudah putuskan untuk memberikan insentif pajak untuk penulis diberikan PPH final sebesar 1,5%. Karena ini merupakan janji kampanye Bapak Presiden (Prabowo), maka ini akan segera dilaksanakan," jelas Airlangga.

Untuk memacu perputaran ekonomi di sektor transportasi dan pariwisata domestik, pemerintah juga mengalokasikan anggaran jumbo guna mensubsidi biaya perjalanan masyarakat. Insentif ini diarahkan untuk menghadapi dua momentum besar, yakni musim liburan sekolah serta perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Paket Stimulus Ekonomi I-2026: Bansos Rp17,5 Triliun Bakal Cair Sebelum Lebaran



Untuk sektor angkutan darat dan umum, pemerintah membagi dua pos pendanaan operasional. Untuk liburan sekolah dialokasikan dana sebesar Rp190 miliar dengan target penerima manfaat mencapai 3.074.889 orang dan momen Nataru disiapkan dana penyokong sebesar Rp161,4 blanket budget dengan target penerima manfaat menembus 2.874.381.000 alokasi kumulatif perjalanan.

"Kemudian yang kedua terkait dengan diskon transportasi, dan juga diskon untuk angkutan udara selama liburan sekolah nanti, dan juga untuk Nataru. Nah itu disiapkan langsung, dimana untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar Rp190 miIiar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang, sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan, anggarannya Rp161,4 miliar, dan penerima manfaatnya 2.874.381.000 orang," ungkap Airlangga.

Sementara itu, relaksasi tarif sektor dirgantara didorong lewat pemotongan harga tiket pesawat kelas ekonomi sebesar 30 persen sekaligus pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

"Untuk transportasi udara, seperti biasa diberikan diskon 30 persen dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi, itu disiapkan anggaran sebesar Rp472,7 miIiar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru, itu disiapkan Rp722,7 miliar, dengan target 3,7 juta penumpang," papar Airlangga.

Di lini ketenagakerjaan, pemerintah bergerak cepat mempertebal jaring pengaman sosial melalui penguatan vokasi serta penyerapan tenaga kerja muda. Langkah ini diambil guna meredam dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah wilayah industri.

Pemerintah dipastikan akan membuka gelombang (batch) ke-4 Program Magang Nasional pada bulan Juli mendatang dengan daya tampung kuota yang sangat besar.

“Selanjutnya juga dibahas terkait dengan program magang nasional, dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150,000 daripada peserta, dengan anggaran sebesar Rp4,14 triliun,” ujarmya.

“Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220.000 lulusan SMK, dan 50.000 pekerja yang ter-PHK, dengan anggaran Rp2,12 triliun. Jadi itu yang tadi dibahas, dan ini semuanya diharapkan bisa menjadi stimulus di kuartal ke-2," pungkas Airlangga.

JAKARTA - Pemerintah mengendus adanya selisih (gap) pencatatan data perdagangan yang cukup fantastis antara Indonesia dengan sejumlah negara mitra dagang utama dunia. Nilai perbedaan komparasi data ekspor-impor tersebut ditaksir menembus angka puluhan miliar dolar Amerika Serikat (AS).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, contoh ketidaksesuaian itu terjadi pada neraca perdagangan bilateral dengan AS dan China. Perbedaan angka yang ditangkap oleh otoritas kepabeanan domestik dengan negara tujuan ekspor ditengarai menjadi indikasi kuat adanya masalah struktural dalam tata niaga logistik internasional.

“Contoh terhadap Amerika saja, kita merasa bahwa kita punya defisit itu sekitar USD16-17 billion, tapi disana ditangkapnya USD20 billion, ada gap," ungkap Airlangga dalam forum Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah OJK di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Ambil Alih Ekspor Komoditas, PT DSI Bakal Resmi Jadi BUMN Minggu Depan



Kondisi serupa, lanjut Airlangga, juga ditemukan pada kalkulasi arus barang dari dan menuju Negeri Tirai Bambu -julukan China, di mana nilai deviasi pencatatannya jauh lebih besar. "Kemudian kita ekspor dengan China itu dan juga impor China dari Indonesia, datanya juga ada delta USD20-30 billion," tambah Airlangga.

Ditegaskan juga olehnya bahwa, temuan perbedaan data yang masif ini menjadi salah satu landasan utama bagi pemerintah untuk memperketat regulasi perdagangan internasional melalui penunjukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai agregator ekspor nasional.

Melalui intervensi DSI, ekosistem ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis diharapkan dapat dikelola secara lebih transparan melalui satu pintu digital.

Langkah tersebut ditujukan untuk memitigasi praktik kecurangan berupa pelaporan nilai barang yang lebih rendah dari harga pasar riil (under invoicing maupun under value) yang selama ini kerap merugikan pendapatan negara dan menggerus cadangan devisa.

Pemerintah sendiri telah menetapkan tenggat waktu bahwa ekspor komoditas andalan berupa minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO), batu bara, dan ferro nikel diwajibkan masuk ke dalam ekosistem anyar ini menggunakan mekanisme rekan eksportir (co-exporter) bersama PT DSI yang akan berlaku efektif mulai 1 Juni 2026.

Kendati regulasi ini mengikat secara hukum, pemerintah memastikan jalannya masa transisi tidak akan memotong atau membatalkan kontrak dagang yang sudah berjalan antara pengusaha lokal dengan pembeli di luar negeri.

Pada fase awal implementasi, para pemilik barang dan perusahaan eksportir eksisting tetap diberikan kelonggaran untuk mengeksekusi pengiriman logistik kepada mitra bisnis masing-masing.

Hanya saja, pelaku usaha kini diwajibkan secara administratif untuk menyertakan nama PT DSI sebagai co-exporter saat melakukan pengurusan dokumen ekspor di dalam sistem terintegrasi Indonesia National Single Window (INSW).

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto meminta masyarakat dan pelaku pasar untuk melihat pergerakan nilai tukar rupiahterhadap dolar Amerika Serikat (USD) secara utuh berdasarkan konteks historis. Pemerintah menegaskan bahwa kualitas ketahanan ekonomi nasional saat ini jauh lebih solid dan sehat dibandingkan dengan dua dekade sebelumnya, meskipun mata uang domestik tengah dibayangi tekanan eksternal.

Menko Airlangga membandingkan data depresiasi mata uang Garuda serta laju inflasi dari beberapa periode pemerintahan terakhir guna meluruskan persepsi publik. Kisah Habibie Berhasil Taklukkan Dolar AS dari Rp17.000 ke Rp6.550



“Tadi Pak Misbakhun mengomentari 98, saya dukung. Saya hanya menyampaikan bahwa rupiah itu di tahun 2004-2014 terdepresiasinya 40 persen dalam 10 tahun. Dan itu dengan inflasi yang di tahun 2005, 17 persen karena harga minyak naik ke 140 per barrel,” urai Airlangga dalam acara KNPED OJK di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Menko Airlangga menjabarkan bahwa situasi tersebut berangsur membaik pada periode sepuluh tahun berikutnya. Di tengah lanskap ekonomi global yang dinamis, bauran kebijakan moneter dan fiskal terbukti mampu memitigasi kejatuhan nilai tukar secara lebih terukur.

“Sedangkan di periode 2014-2024 itu rupiah depresiasinya 30,6 persen dan inflasinya 3 persen. Jadi beda nih kualitas dalam dua dekade terakhir dan per hari ini inflasi kita jaga di 2,4 dan depresiasi rupiah 5 persen. Jadi konteksnya saya sepakat sama Pak Misbakun harus dilihat secara konteks,” tegas Airlangga.

Sesumbar Purbaya Kembalikan Rupiah ke Rp15.000: Minggu Depan Ada Action dari Saya



Sejalan dengan penjelasan Airlangga, sebelumnya Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun turut memberikan catatan krusial untuk meluruskan kesalahpahaman di masyarakat. Publik diimbau tidak menyamakan posisi rupiah yang saat ini bertengger di kisaran Rp17.600 per Dolar AS dengan memori kelam krisis finansial Asia tahun 1998 silam.

Misbakhun memaparkan runtutan fakta matematis di balik volatilitas kurs guna meredam kecemasan psikologis di akar rumput yang seolah-olah mengisyaratkan Indonesia sedang dihantui krisis besar

“Rupiah kita benar berada di level 17.600 dan orang selalu membandingkan dengan krisis 98. Rupiah memang 98 itu pernah mencapai melewati 17.000, 800 bahkan mendekat 19.000. Tetapi rupiah saat itu berada di level tersebut berangkat dari angka 2.000-an,” ungkap Misbakhun.

Menurut dia, lonjakan kurs pada tahun 1998 merosot hingga ratusan persen secara seketika akibat runtuhnya sistem keuangan. Kondisi tersebut sangat kontras dengan pergerakan nilai tukar saat ini yang bergeser secara perlahan dan tetap berada dalam pemantauan ketat otoritas bank sentral.

"Dulu 2.500, 2.400 ke 17.000 itu kan ratusan persen. Nah ini yang harus dipahamkan oleh kita semua kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat memahami oh rupiah ini, rupiah ini dan kemudian psikologis mereka seakan-akan ada krisis yang menghentui kita,” pungkas Misbakhun.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa peran daerah kini menjadi kunci untuk mendorong target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8%. Karena menurutnya target pertumbuhan ekonomi nasional tidak dapat dicapai hanya melalui kebijakan pemerintah pusat, melainkan harus ditopang kinerja ekonomi daerah.

"Nah 8% ini daerah harus terus mendorong karena pusat itu agregat daerah. Jadi kalau daerahnya di bawah nasional tentu dia akan menjadi bandul ke bawah," kata Airlangga, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah, di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Airlangga mengatakan sejumlah daerah berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi jauh di atas rata-rata nasional berkat kebijakan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam.

“Nah kami lihat beberapa daerah tumbuh tinggi akibat kebijakan downstreaming atau hilirisasi dari pemerintah,” ujarnya.

Ia mencontohkan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang disebut mendekati 19%, jauh di atas pertumbuhan nasional.

Selain itu, beberapa daerah lain seperti Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Barat juga mencatat pertumbuhan tinggi karena ditopang sektor industri ekstraktif dan hilirisasi komoditas.

Meski demikian, pemerintah mengingatkan pentingnya menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah setelah investasi industri berjalan.

“Namun kita juga harus melihat bahwa ini ke depan harus dijaga pasca industrinya dibangun, dia harus sustainable,” kata Airlangga.

Di sisi lain, Airlangga menyoroti peran besar provinsi-provinsi dengan kontribusi ekonomi terbesar terhadap produk domestik bruto nasional, seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Menurut dia, struktur ekonomi di wilayah tersebut lebih banyak ditopang sektor industri pengolahan dan manufaktur.

“Namun di berbagai wilayah ini sektor industri dan manufaktur yang lebih menonjol," ungkap dia

Warta Ekonomi, Jakarta -

IHSG berhasil bangkit ke zona hijau pada penutupan perdagangan Jumat setelah sempat anjlok hingga menyentuh level 5.966,86 di tengah tekanan pasar saham nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai koreksi yang sempat terjadi merupakan dinamika normal di pasar modal dan bukan dipicu pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Airlangga menegaskan penguatan IHSG pada akhir perdagangan menjadi sinyal bahwa kondisi pasar masih cukup terjaga meski sempat dihantam aksi jual investor.

“Pertama, lihat IHSG hari ini hijau,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Menurut dia, tekanan terhadap IHSG sebelumnya lebih dipengaruhi adanya emiten yang keluar dari lembaga pemeringkat sehingga memicu aksi koreksi di pasar.

Ia menyebut kondisi tersebut merupakan hal yang lazim terjadi dalam perdagangan saham dan tidak perlu dikaitkan dengan kebijakan pemerintah terkait DSI maupun kondisi neraca perdagangan.

“Sebetulnya IHSG itu, kan kemarin ada emiten yang keluar dari lembaga rating. Nah, tentu koreksi itu suatu hal yang wajar, ada koreksi di market,” ujarnya.

Airlangga juga membantah anggapan bahwa pelemahan IHSG terjadi akibat sentimen pembentukan Danantara Sumber Daya Indonesia ataupun defisit neraca perdagangan Indonesia.

“Tidak,” tegas Airlangga saat ditanya terkait pengaruh dua faktor tersebut terhadap pasar saham nasional.

Bursa Efek Indonesia mencatat IHSG akhirnya ditutup menguat 67,11 poin atau 1,10 persen ke level 6.162,05 pada perdagangan Jumat sore.

Sementara indeks LQ45 yang berisi saham unggulan ikut menguat 4,04 poin atau 0,66 persen ke posisi 620,44.

Penguatan IHSG kali ini didorong rebound saham sektor energi dan barang baku yang sebelumnya mengalami tekanan cukup dalam pada perdagangan sebelumnya.

Kepala Riset Phintraco Sekuritas Ratna Lim menyebut rally saham energi dan basic materials menjadi motor utama kebangkitan pasar saham domestik.

“HIGHSG ditutup menguat seiring rally saham energi dan basic materials,” ujar Ratna dalam kajiannya di Jakarta, Jumat.

Sebetulnya IHSG itu, kan kemarin ada emiten yang keluar dari lembaga rating. Nah, tentu koreksi itu suatu hal yang wajar, ada koreksi di market

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini berada di zona hijau dan menilai koreksi yang terjadi di pasar merupakan hal yang wajar.

"Pertama, lihat IHSG hari ini hijau," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Airlangga menjelaskan pergerakan IHSG sebelumnya berkaitan dengan adanya emiten yang keluar dari lembaga pemeringkat. Menurut dia, kondisi tersebut memicu koreksi di pasar.

"Sebetulnya IHSG itu, kan kemarin ada emiten yang keluar dari lembaga rating. Nah, tentu koreksi itu suatu hal yang wajar, ada koreksi di market," ucapnya.

Dia juga menegaskan koreksi pasar tersebut bukan dipengaruhi sentimen pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) maupun neraca perdagangan yang mengalami defisit.

"Tidak," tegasnya.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat sore ditutup menguat ditopang oleh rebound (berbalik menguat) saham-saham sektor energi dan basic materials (barang baku).

IHSG ditutup menguat 67,11 poin atau 1,10 persen ke posisi 6.162,05. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 4,04 poin atau 0,66 persen ke posisi 620,44.

"IHSG ditutup menguat seiring rally saham energi dan basic materials," ujar Kepala Riset Phintraco Sekuritas Ratna Lim dalam kajiannya di Jakarta, Jumat.

IHSG ditutup menguat setelah sebelumnya sempat melemah hingga menyentuh level 5,966.86 pada perdagangan hari ini, dengan hampir seluruh sektor ditutup di zona hijau.

Dibuka melemah, IHSG bergerak ke teritori positif hingga penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG betah di zona hijau hingga penutupan perdagangan saham.

Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, sepuluh sektor menguat yaitu dipimpin sektor barang baku yang naik sebesar 6,74 persen, diikuti oleh sektor energi dan sektor barang konsumen non primer yang naik masing-masing sebesar 4,82 persen dan 2,43 persen.

Sedangkan, satu sektor melemah yaitu sektor keuangan yang turun paling dalam sebesar 0,07 persen.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto membantah adanya kabar tata kelola ekspor komoditas strategis melalui skema satu pintu di bawah PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) ditunda. Airlangga memastikan hal tersebut akan tetap berjalan dan dimulai pada 1 Juni 2026 mendatang.

“Tidak ada yang delay, ini kita sudah perlakukan 1 Juni, hanya ada tahapannya. 3 bulan pertama apa, nanti 3 bulan kedua apa, kemudian 1 Januari apa,” kata Airlangga kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Sentralisasi Ekspor Sawit Disentil Guru Besar IPB: Lebih Utama Penguatan Tata Kelola



Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan aturan baru terkait tata kelola ekspor hasil sumber daya alam (SDA). Regulasi terbaru itu dikemas dalam bentuk peraturan pemerintah (PP).

"Hari ini Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam," ujar Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan pada Rabu (20/5/2026).

Ekspor Komoditas Satu Pintu, Airlangga Minta Investor Asing Tetap Tenang dan Percaya Pemerintah



Dalam praktiknya, kata Prabowo, ekspor hasil SDA seperti minyak kelapa sawit, batu bara, hingga paduan besi (ferroalloys) wajib diekspor melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal.

"Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal," kata Prabowo.

Eks Menteri Pertahanan itu meyakini kebijakan tersebut akan memperkuat pengawasan dan monitoring sekaligus memberantas praktik kurang bayar (under-invoicing), pemindahan harga (transfer pricing), hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurutnya, langkah itu juga akan meningkatkan penerimaan pajak dan pendapatan negara dari sektor SDA.

"Kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita,” ungkapnya.

“Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri," ucap Prabowo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI menggelar rapat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026). Dalam pertemuan tersebut, RI 1 menerima laporan terkait kesiapan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang akan mulai berlaku pada awal Juni mendatang.

"Tadi melaporkan ke Bapak Presiden terkait dengan rencana implementasi dari dua hal yaitu pelaksanaan devisa hasil ekspor yang berlangsung tanggal 1 Juni besok," ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam keterangan pers usai pertemuan.

Menurut dia, pemerintah juga menyiapkan pelaksanaan ekspor komoditas strategis seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Airlangga menjelaskan, pemerintah sedang menuntaskan seluruh instrumen regulasi pendukung agar implementasi kebijakan berjalan tepat waktu.

"Tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi, baik dari permendag, dari BI, maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan," kata Airlanga.

Pemerintah, kata dia, juga akan melakukan sosialisasi kepada berbagai asosiasi pelaku usaha guna memastikan pemahaman yang menyeluruh terhadap kebijakan baru tersebut. "Sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan, sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah," ucap Airlangga.

Terkait pelaksanaan kebijakan melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, Airlangga meminta para investor asing untuk tetap tenang dan percaya terhadap arah kebijakan pemerintah. Dia memastikan bahwa seluruh kegiatan ekspor tetap dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah ada.

"Yang pertama tentu tidak perlu khawatir, karena seluruhnya ekspor masih dilakukan oleh perusahaan di sektor eksisting ya. Dalam ekspor itu langsung ada pelaporan kepada Danantara, sehingga dalam tiga bulan nanti kita fine tune sistemnya," jelas Airlangga.

Menambahkan datanya. Jadi data-data itu juga dimasukkan ke Danantara

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah akan mentransfer data ekspor yang tersedia dalam sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara seiring dengan implementasi penugasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus ekspor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Kamis, bahwa Bea Cukai turut terlibat dalam proses mematangkan tugas BUMN khusus ekspor.

Menurut dia, data ekspor selama ini telah tersedia dalam sistem Bea Cukai dan Indonesia National Single Window (INSW), yang merupakan platform digital terpadu satu pintu untuk mengelola proses perizinan, kepabeanan dan dokumen terkait ekspor dan impor.

Adapun data yang dimaksud mencakup informasi mengenai eksportir, pemilik barang, importir, hingga pemilik barang di negara tujuan.

Data-data itu nantinya ditambahkan ke dalam sistem Danantara. Dengan demikian, Danantara dapat memiliki basis data yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi dalam tata kelola ekspor.

“Menambahkan datanya. Jadi data-data itu juga dimasukkan ke Danantara,” kata Airlangga.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA, yang salah satunya terkait dengan aturan BUMN menjadi eksportir tunggal untuk sejumlah komoditas strategis.

Presiden mengumumkan itu dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu (20/5), saat menyampaikan pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027.

BUMN khusus ekspor yang dimaksud adalah PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

PT DSI bekerja langsung di bawah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dengan tugas utama memperkuat tata kelola ekspor pada sejumlah komoditas strategis, di antaranya minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi (ferro alloy).

PT DSI yang menjadi BUMN khusus ekspor tersebut akan berjalan dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung pada periode 1 Juni sampai 31 Desember 2026, di mana DSI akan berperan sebagai penilai dan perantara bagi penjual dan pembeli untuk komoditas-komoditas tertentu yang akan diekspor.

Selanjutnya, mulai Januari 2027, DSI akan bertransformasi menjadi perusahaan trader yang membeli langsung komoditas dari eksportir, memegang barang, serta menanggung risiko perdagangan sebelum menjualnya ke pasar internasional. Dana hasil penjualan tersebut kemudian akan kembali sepenuhnya ke Indonesia.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan swasta akan dilanjutkan dua bulan ke depan. Saat ini, pemerintah masih menerapkan kebijakan WFH untuk ASN setiap hari Jumat.

Menurut Airlangga, langkah keberlanjutan kebijakan WFH selama dua bulan ke depan dikarenakan situasi kondisi geopolitik dunia masih bergejolak. Menko Airlangga menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional.

“Tadi dibahas berbagai kebijakan yang akan diambil, termasuk kebijakan paket terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir. Maka juga akan dilanjutkan work from home untuk dua bulan ke depan,” kata Menko Airlangga usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Indonesia Bisa Hemat 10 Juta Liter BBM, asal ASN Disiplin WFH Sehari Seminggu



Sementara itu sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, hasil evaluasi penerapan kebijakan WFH bagi ASN pada pekan pertama menunjukkan hasil yang cukup positif.

Menteri Rini mengatakan, bahwa secara umum penerapan WFH di instansi pemerintah pusat telah berjalan sesuai dengan kebijakan. Bahkan penerapan WFH ini dinilai masih mampu mempertahankan kinerjanya.

Ia menambahkan, kementerian dan lembaga telah cepat dan mampu untuk beradaptasi dengan pola kerja berbasis karakteristik tugas kedinasan serta pencapaian kinerja yang berorientasi pada output dan outcome.

"Ini bukan pengurangan jam kerja, melainkan bentuk transformasi cara kerja agar lebih cerdas, efisien, adaptif, dan responsif. Target kinerja ASN tidak berubah, yang berubah adalah bagaimana mereka bekerja,” tegasnya.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto meminta para investor asing untuk tetap tenang dan percaya terhadap arah kebijakan pemerintah. Pemerintah menunjuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia sebagai BUMN utama dalam transaksi ekspor komoditas strategis guna memperkuat pengawasan devisa hasil ekspor (DHE) serta menekan praktik trade misinvoicing dan under invoicing.

Terkait pelaksanaan kebijakan melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, Airlangga memastikan bahwa seluruh kegiatan ekspor tetap dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah ada.

“Yang pertama tentu tidak perlu khawatir, karena seluruhnya ekspor masih dilakukan oleh perusahaan di sektor existing ya," ujar Menko Airlangga di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis (21/5/2026).

Kebijakan DHE Siap Berlaku 1 Juni 2026, Menko Airlangga Matangkan Regulasi dan Mulai Sosialisasi



"Dalam ekspor itu langsung ada pelaporan kepada Danantara, sehingga dalam tiga bulan nanti kita fine tune sistemnya,” jelasnya.

Selain membahas implementasi kebijakan ekspor, pemerintah turut menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah situasi ketidakpastian global.

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (21/5/2026). Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan terkait kesiapan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang akan mulai berlaku pada awal Juni mendatang.

“Tadi melaporkan ke Bapak Presiden terkait dengan rencana implementasi dari dua hal yaitu pelaksanaan devisa hasil ekspor yang berlangsung tanggal 1 Juni besok,” ucap Menko Airlangga Hartarto dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pelaksanaan ekspor komoditas strategis seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia.

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah tengah mematangkan berbagai regulasi menjelang implementasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Hal itu disampaikan Menko Airlangga usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto yang juga dihadiri Menteri Perdagangan Budi Santoso, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

“Tadi melaporkan ke Bapak Presiden terkait dengan rencana implementasi dari dua hal, yaitu pelaksanaan Devisa Hasil Ekspor yang berlangsung tanggal 1 Juni besok,” kata Airlangga.

Tarif Bea Ekspor Batu Bara Bakal Dipatok 1-5%, Penempatan DHE SDA Wajib di Bank Negara



Selain kebijakan DHE, Airlangga mengatakan pemerintah juga menyiapkan pelaksanaan ekspor komoditas strategis seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Airlangga pun mengungkapkan, sejumlah instrumen regulasi tengah dirampungkan oleh pemerintah agar kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai jadwal.

“Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi, baik dari Permendag, dari BI, maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan, sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan,” ujarnya.

Pemerintah juga akan mulai melakukan sosialisasi kepada asosiasi pelaku usaha terkait kebijakan baru tersebut. “Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sore hari ini jam 4, sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah,” tuturnya.