Bisnis.com, JAKARTA — Kemunculan fenomena iklim El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga awal 2027 dinilai dapat meningkatkan risiko ekonomi di sejumlah negara, termasuk yang masih bergantung pada sektor pertanian sebagai penopang produk domestik bruto (PDB).

Lembaga pemeringkat internasional, Fitch Ratings, menilai El Nino berpotensi menambah tekanan terhadap kondisi fiskal, pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga likuiditas eksternal, terutama di negara-negara dengan peringkat kredit kategori B atau lebih rendah.

Risiko tersebut dinilai lebih besar bagi negara yang memiliki akses pendanaan terbatas atau memiliki rekam jejak peningkatan utang saat menghadapi krisis.

Meski demikian, Fitch menegaskan dampak El Nino tidak serta-merta memicu perubahan peringkat kredit suatu negara.

Fitch menyebut tindakan pemeringkatan baru akan dipertimbangkan apabila dampak El Nino telah tercermin secara nyata pada indikator kredit.

Badan Oseanografi dan Atmosfer Nasional AS atau National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) dalam laporan termutahir pada 11 Juni menyebutkan bahwa kondisi El Nino telah berkembang di wilayah Pasifik tropis.

NOAA memperkirakan peluang sebesar 63% bahwa suhu permukaan laut akan melampaui ambang batas El Nino sangat kuat, yang tergolong jarang terjadi.

Sementara itu, proyeksi Climate Prediction Center per 8 Juni menunjukkan peluang 96% bahwa El Nino akan berlanjut hingga periode Desember 2026–Februari 2027.

Fenomena tersebut umumnya memicu kondisi lebih kering dari normal di sejumlah wilayah dan curah hujan yang lebih tinggi di wilayah lainnya.

Menurut Fitch, perubahan pola cuaca yang mengganggu aktivitas pertanian dan ekonomi dapat memperlemah profil kredit negara-negara berpenghasilan rendah. Namun, sebagian negara berpotensi memperoleh manfaat apabila peningkatan curah hujan justru mendukung produksi pertanian.

Berdasarkan data Fitch Ratings, Haver Analytics, dan kantor statistik nasional, sektor pertanian menyumbang sekitar 14% terhadap PDB Indonesia. Angka tersebut setara dengan Nikaragua dan lebih tinggi dibandingkan Vietnam yang mencapai 13%.

Di antara negara yang dinilai terekspos terhadap El Nino, Mozambik mencatat kontribusi sektor pertanian terbesar terhadap PDB, yakni 29%. Disusul Kenya 25%, Laos 24%, Pakistan 24%, dan Nigeria 24%.

Fitch juga menyoroti risiko El Nino yang muncul di tengah ketidakpastian pasokan pangan global.

Kenaikan harga pupuk akibat gangguan rantai pasok yang dipicu konflik AS–Iran dinilai berpotensi menambah tekanan terhadap produksi pertanian.

Menurut Fitch, apabila gangguan pasokan berlanjut, risiko kenaikan harga komoditas pangan global dapat semakin besar dan berdampak pada prospek inflasi, termasuk di negara-negara dengan peringkat kredit tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Dunia (World Bank) merevisi ke atas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,0% pada 2026. Proyeksi terbaru ini lebih tinggi dibandingkan dengan estimasi lembaga tersebut pada April lalu yang mematok laju produk domestik bruto (PDB) RI di level 4,7%.

Berdasarkan laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026, Bank Dunia menjelaskan proyeksi sebesar 5,0% untuk tahun ini mencerminkan kinerja perekonomian pada kuartal pertama yang lebih kuat dari perkiraan.

"Perekonomian Indonesia mengalami akselerasi pesat sepanjang paruh kedua 2025 dan momentum positif mendorong pertumbuhan PDB hingga mencapai 5,6% secara tahunan pada kuartal I/2026—pertumbuhan triwulanan paling tinggi sejak kuartal II/2021," tulis Bank Dunia dalam laporannya, dikutip Kamis (11/6/2026).

Kuatnya pertumbuhan di awal tahun tersebut ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang masih menjadi pendorong utama. Konsumsi tersebut didorong momen bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, pembayaran THR pegawai negeri sipil yang dipercepat, serta akselerasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sepanjang tahun 2026, konsumsi swasta diperkirakan akan terus bertumbuh di kisaran 5,0% yang didukung oleh stimulus fiskal pemerintah. Sementara itu, konsumsi pemerintah diproyeksikan mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi lagi, yakni mencapai 8,7%.

Dari sisi investasi, pembentukan modal tetap bruto pada kuartal I/2026 juga tercatat bertumbuh solid sebesar 6,0%.

Kendati proyeksi dikerek naik, Bank Dunia memberikan catatan bahwa ketergantungan pemerintah terhadap konsumsi sebagai penyangga pertumbuhan jangka pendek ini tetap disertai risiko. Risiko tersebut tidak terlepas dari kondisi ruang fiskal yang kian terbatas serta beban subsidi eskalasi konflik di Timur Tengah yang mengerek harga minyak global.

Selain itu, ketahanan ekonomi domestik juga diuji oleh guncangan sentimen pasar keuangan menyusul pengumuman evaluasi indeks MSCI.

Lebih lanjut, lembaga yang bermarkas di Washington DC itu memproyeksikan inflasi nasional sebesar 3,4% pada tahun ini. Sementara itu, defisit fiskal diperkirakan mencapai 2,8% terhadap PDB.

Untuk prospek ke depan, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan PDB Indonesia akan kembali naik menjadi 5,2% pada periode 2027 hingga 2028. Kendati demikian, lembaga tersebut menegaskan bahwa pencapaian pemulihan pertumbuhan ke level 5,2% itu akan sangat bergantung pada keberhasilan implementasi reformasi struktural.

Tanpa adanya reformasi yang mampu mendorong produktivitas, skema insentif dan stimulus dari sisi permintaan dinilai hanya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk sementara waktu dan akan sulit dipertahankan secara berkelanjutan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) memproyeksikan defisit APBN 2026 Indonesia akan melebar hingga menyentuh batas aturan fiskal, yaitu 3% berdasarkan produk domestik bruto (PDB).

Dalam laporan terbarunya bertajuk OECD Economic Outlook edisi Juni 2026, lembaga internasional yang bermarkas di Paris, Prancis itu menjelaskan bahwa estimasi defisit fiskal itu lebih tinggi dibandingkan dengan target awal pemerintah. Dalam asumsi APBN 2026, defisit dipatok di level 2,7% dari PDB.

Angka proyeksi defisit 3% pada 2026 ini juga tercatat meningkat dibandingkan dengan realisasi defisit pada 2025 yang berada di level 2,9% dari PDB. Adapun, pelebaran defisit ini utamanya dipicu oleh tekanan harga komoditas global.

"Harga minyak yang lebih tinggi diperkirakan akan meningkatkan defisit anggaran sebesar 0,6% dari PDB melalui peningkatan belanja subsidi BBM, apabila penahanan harga BBM [bersubsidi] dipertahankan," tulis OECD dalam laporannya, dikutip Minggu (7/6/2026).

Lebih lanjut, OECD mencatat bahwa pemerintah Indonesia telah memberi sinyal kuat untuk mempertahankan defisit tetap berada di bawah pagu aman 3% dari PDB. Untuk merealisasikan komitmen tersebut, pemerintah diyakini harus mengambil langkah kompensasi atau bauran kebijakan sebesar 0,3% dari PDB.

Langkah tersebut termasuk pemangkasan pengeluaran di sektor lain serta potensi pengenaan pajak durian runtuh (windfall taxes) kepada eksportir komoditas unggulan Tanah Air.

Laju PDB Indonesia 2026

Dari sisi makroekonomi, OECD juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi (PDB) Indonesia akan melambat ke level 4,7% pada 2026, sebelum kembali pulih ke level 5,0% pada 2027.

Pelemahan laju pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya biaya energi dan tingginya ketidakpastian kebijakan yang diperkirakan akan membebani konsumsi maupun investasi, di tengah proyeksi pelemahan pasar tenaga kerja.

Ekspor neto juga diproyeksikan tidak akan memberikan kontribusi bersih terhadap pertumbuhan karena melambatnya permintaan global untuk beberapa komoditas ekspor utama Indonesia.

Sementara itu, laju inflasi diproyeksikan akan merangkak naik ke posisi 3,4% pada 2026. Kenaikan ini dipicu oleh transmisi bertahap dari tingginya harga energi global ke harga-harga domestik, meskipun pemerintah saat ini masih membekukan harga bahan bakar bersubsidi.

Bisnis.com, JAKARTA — Defisit APBN sampai dengan 31 Mei 2026 tercatat mencapai Rp180,4 triliun atau setara 0,70% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada konferensi pers APBN KiTa edisi Juni 2026, Jumat (5/6/2026). Defisit ini tumbuh 763,2% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yakni Rp20,9 triliun.

"Jadi APBN kita amat aman. Yang jelas, bisa kami kendalikan karena pajak dan bea cukai ada perbaikan yang signifikan," ujar Purbaya di Aula Mezzanine, Gedung Juanda Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Defisit ini disebabkan oleh selisih antara penerimaan negara keseluruhan sebesar Rp1.185 triliun sampai akhir Mei lalu. Pertumbuhannya mencapai 19,1% (yoy).

Seluruh komponen penerimaan tumbuh positif. Penerimaan pajak terealisasi Rp834,4 triliun atau tumbuh 22,1% dari Rp683,3 triliun pada Mei 2025.

Penerimaan kepabeanan dan cukai juga melanjutkan pertumbuhan positif dari April, setelah sepanjang kuartal I/2026 terkontraksi. Realisasinya mencapai Rp123,8 triliun atau tumbuh 0,7% (yoy).

Adapun PNBP sudah terealisasi Rp226,4 triliun dan tumbuh dua digit, yakni 19,9% (yoy).

Adapun keseluruhan belanja negara tercatat sebesar Rp1.365,4 triliun atau tumbuh 34,4% (yoy). Purbaya menyebut pertumbuhan tinggi itu sejalan dengan strategi pemerintah untuk menyamaratakan belanja sepanjang tahun.

Kemudian, keseimbangan primer tercatat sebesar surplus Rp58,6 triliun. Ini melanjutkan tren positif akhir April lalu setelah sepanjang kuartal I/2026 defisit.

Artinya, pemerintah tidak menerbitkan utang baru untuk memenuhi kewajibannya pada Mei 2026,

termasuk untuk pembayaran bunga utang.

Presiden Prabowo Subianto mengungkap Indonesia merupakan negara dengan rasio penerimaan negara paling rendah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di antara negara G20.

Padahal, kata Prabowo, Indonesia merupakan eksportir nomor satu dunia untuk tiga komoditas strategis penting yakni minyak kelapa sawit, batu batu dan paduan besi.

"Tiga komoditas strategis ini menghasilkan devisa lebih dari US$65 miliar atau setara dengan Rp1.100 T per tahun. Tapi marilah kita jujur dengan diri kita sendiri, hari ini Indonesia sebagai negara anggota G20, tapi rasio belanja negara kita terhadap PDB, kita adalah yang paling rendah dibandingkan negara-negara G20. Begitu juga rasio penerimaan kita terhadap PDB, kita adalah yang paling rendah di anatara negara-negara G20," kata Prabowo dalam rapat paripurna DPR RI ke-19, Rabu (20/5).

Ia mengutip data Dana Moneter Internasional (IMF) tentang rasio pendapatan berbagai negara terhadap PDB.

Prabowo mengambil contoh Meksiko yang rasio pendapatannya 25 persen dari PDB, India 20 persen dari PDB, serta Filipina sebesar 21 persen dari PDB.

"Kamboja saja 15 persen dari PDB. Indonesia, 11-12 persen dari PDB. Kita harus intropeksi, sadar dan berani bertanya kenapa kita tidak bisa kelola ekonomi kita sehingga pendapatan negara bisa setara dengan negara seperti Filipina, Meksiko," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Utang pemerintah sampai dengan 31 Maret 2026 tembus Rp9.920,42 triliun. Posisi ini naik hampir 3% dari level periode sampai Desember 2025 yaitu Rp9.637,9 triliun.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu), posisi utang pemerintah sampai akhir kuartal I/2026 itu setara dengan 40,75% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Perhitungan rasio utang terhadap PDB ini didapatkan dari membagi outstanding utang terbaru yakni Rp9.637,9 triliun, serta akumulasi PDB harga berlaku terbaru yaitu kuartal I/2026 (Rp6.187,2 triliun) dan tiga kuartal sebelumnya yang keseluruhan mencapai Rp24.341,4 triliun.

"Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik," dikutip dari laman resmi DJPPR Kemenkeu, Kamis (7/5/2026).

Sebelumnya, sampai dengan akhir 2025, rasio utang pemerintah terhadap PDB masih 40,46%. Mayoritas berasal dari penerbitan SBN Rp8.387,2 trilliun atau 87%, sedangkan pinjaman Rp1.250,67 triliun atau 13%.

Besaran porsi ini masih sama sampai dengan 31 Maret 2026. Utang pemerintah yang berasal dari SBN naik ke Rp8.652,89 triliun dan pinjaman naik tipis ke Rp1.267,52 triliun.

"Komposisi utang Pemerintah mayoritas berupa instrumen SBN yang mencapai 87,22%," dikutip dari situs resmi DJPPR.

Strategi Pemerintah

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bakal memperbaiki kinerja penerimaan negara untuk mengimbangi pesatnya kebutuhan pembiayaan APBN. Kendati rasio utang relatif masih di bawah standar internasional yakni 60% terhadap PDB, berbagai lembaga internasional turut memerhatikan rasio utang maupun bunganya terhadap penerimaan.

Sampai dengan kuartal I/2026, defisit APBN sudah mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB. Pembiayaan utang pun sudah terealisasi Rp258,7 triliun atau 31,1% terhadap PDB.

Penerimaan negara, khususnya perpajakan, dinilai sebagai kunci usai lembaga pemeringkat blak-blakan memberi peringatan ke Purbaya ihwal rasio pembayaran bunga utang terhadap PDB. Apalagi, beban bunga pemerintah berpotensi meningkat usai kenaikan yield SBN beberapa waktu belakangan.

S&P, terang Purbaya, menyampaikan kepadanya pada saat pertemuan di AS bahwa rasio debt interest to revenue merupakan salah satu matriks dalam penentuan peringkat utang. Kendati Indonesia disebut masih berperingkat BBB alias investment grade, matriks ini menjadi salah satu catatan S&P kepada Purbaya.

"Mereka bilang antara 15% sampai 20% [terhadap penerimaan] ya. Kami akan turun ke bawah di sekitar sana. Sekarang agak di atas level, atas sedikit. Kata S&P itu salah satu matriks mereka yang kita ada di limit. Kami akan dorong terus ke bawah dan kami sudah tahu caranya," ujarnya kepada wartawan pada konferensi pers APBN KiTa, Rabu (5/5/2026).

Dari sisi performa lelang SBN, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini masih percaya diri bahwa pemerintah tidak kesulitan untuk menerbitkan surat utang di tengah volatilitas pasar keuangan. Apalagi, dia mengeklaim China sudah menunjukkan minatnya untuk membeli SBN valas berdenominasi renminbi yuan yakni Panda Bond.

Surat utang valas yang akan diterbitkan di pasar China ini ditargetkan meluncur pada semester II/2026. Untuk itu, dia pun meyakini bisa melakukan diversifikasi pasar utang di luar investor AS.

Apalagi, dia turut menargetkan rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB atau tax ratio naik ke 10,5% terhadap PDB. Target ini cukup ambisius setelah realisasi tax ratio 2025 hanya 9,31% terhadap PDB.

"Investor masih berminat ke kami dan kepercayaan mereka ke kami masih tinggi," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Global Research on Economics, Advance Technology and Politics atau Great Institute mendorong pemerintah untuk terus mengelola momentum pertumbuhan ekonomi yang positif pada kuartal I/2026 secara prudent.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61% secara tahunan (year-on-year/YoY) pada kuartal I/2026. Angka ini meningkat dibandingkan kuartal IV/2025 yang sebesar 5,39% YoY maupun periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,87% YoY. Secara nominal, Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp6.187,2 triliun.

Peneliti Ekonomi GREAT Institute, Yossi Martino mengatakan dengan masifnya belanja awal tahun telah membawa defisit APBN kuartal I menyentuh Rp240,1 triliun, pemerintah perlu mulai menavigasi keseimbangan antara mempertahankan stimulus pertumbuhan pada kuartal berikutnya dan menjaga keberlanjutan pembiayaan secara disiplin.

"Jika pemerintah dapat mempertahankan momentum ini di sisa tahun 2026, target pertumbuhan ekonomi pemerintah di rentang 5,4 hingga 5,6% PDB bukan tidak mungkin terjadi," ujarnya, Rabu (6/5/2026).

Dia memandang bahwa percepatan belanja pemerintah harus diiringi dengan paket pelengkap lainnya.

Paket tersebut ialah percepatan insentif investasi di berbagai sektor, akselerasi hilirisasi untuk meredam volatilitas harga komoditas di tengah turbulensi geopolitik, kontinuitas perbaikan tata kelola program prioritas pemerintah, dan kepastian ketepatan program perlindungan sosial yang inklusif serta tidak meninggalkan kelompok kelas rentan maupun menengah.

Sejauh ini, dia menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2026 sebesar 5,61% secara tahunan sebagai sinyal kuat keberhasilan strategi fiskal pemerintah, khususnya melalui percepatan belanja negara atau frontloading.

Yossi menilai capaian tersebut merupakan hasil dari eksekusi kebijakan fiskal yang terukur oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.

Dalam dokumen Outlook Ekonomi GREAT Institute 2026, pemerintah memang harus menggeser paradigma dari backloading ke frontloading untuk memompa likuiditas di kuartal pertama. Data BPS mengonfirmasi bahwa strategi injeksi fiskal tersebut tereksekusi dengan efektif.

Menurutnya, data komposisi pertumbuhan yang dirilis BPS tersebut semakin menguatkan peran kebijakan fiskal. Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 21,81% secara tahunan. Sementara itu, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52% dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) meningkat 5,96%, dengan kontribusi gabungan mencapai 82,65 % terhadap PDB.

Dari sisi produksi, sektor akomodasi dan makan minum menjadi yang paling moncer dengan pertumbuhan 13,14%, didorong oleh tingginya aktivitas ekonomi selama Ramadan dan Idulfitri.

Lebih lanjut, Yossi menilai strategi frontloading tidak hanya mempercepat penyerapan anggaran, tetapi juga efektif dalam memperkuat transmisi kebijakan ke sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan konsumsi domestik.

Hal ini tercermin dari realisasi APBN hingga akhir Maret 2026. Belanja negara tercatat mencapai Rp815 triliun atau tumbuh 31,4% secara tahunan. Belanja pemerintah pusat bahkan tumbuh lebih tinggi, yakni 47,7% secara tahunan menjadi Rp610,3 triliun, dengan belanja non-K/L melonjak 51,5% secara tahunan menjadi Rp329,1 triliun.

Pada saat yang sama, defisit APBN mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB, yang mencerminkan konsekuensi dari percepatan belanja sejak awal tahun.

Dia juga menilai bahwa keberhasilan ini menjadi lebih relevan karena datang di tengah sinyal pelemahan moderat pada sentimen konsumen.

Data Bank Indonesia menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) menurun dari 125,2 pada Februari menjadi 122,9 pada Maret 2026, meskipun masih berada di zona optimistis.

Dengan kata lain, perekonomian tidak sedang bertumpu pada euforia spontan dari rumah tangga, melainkan pada daya tahan permintaan yang ikut ditopang oleh respons fiskal yang cepat.

Menurutnya Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebenarnya berada dalam tren pelemahan, yakni turun dari level 127 pada Januari menjadi 122,9 pada bulan Maret. Secara alamiah ada pengetatan sentimen di level konsumen. Akan tetapi, karena pemerintah meresponsnya dengan frontloading perlindungan sosial, pencairan THR, dan MBG secara masif, daya beli itu berhasil dibentengi sehingga konsumsi tetap tumbuh 5,52%.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — CapCut, solusi penyuntingan video terpadu, terus memperkuat perannya dalam mendorong pertumbuhan industri kreatif dan ekonomi digital di Indonesia. Dengan menghadirkan berbagai fitur penyuntingan lengkap hingga templat siap pakai, CapCut memudahkan masyarakat menghasilkan konten berkualitas tanpa memerlukan keahlian profesional.

Sejalan dengan upaya tersebut, CapCut menghadirkan ruang bagi kreator untuk berkarya dan mengembangkan potensi ekonomi melalui berbagai inisiatif, salah satunya kompetisi terbuka bertajuk #CapCutGala2026 yang mengajak kreator membagikan karya terbaik mereka. CapCut juga menggelar malam penghargaan CapCut Gala 2026 pada akhir April lalu untuk mengapresiasi 21 kreator terbaik serta merayakan kontribusi komunitas kreator terhadap industri kreatif nasional.

Upaya CapCut dalam memberdayakan kreator sejalan dengan agenda pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan digital. Sebagai salah satu negara dengan perkembangan ekosistem kreator yang pesat, sektor ekonomi kreatif Indonesia menyerap sekitar 27,4 juta tenaga kerja pada 2025, meningkat dari 26,48 juta pada tahun sebelumnya. Jumlah tersebut setara dengan 18,7 persen dari total tenaga kerja nasional.

Kontribusi ekonomi kreatif terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional pada 2024 mencapai Rp 1.611,2 triliun atau 7,28 persen, yang menegaskan peran sektor ini sebagai salah satu penopang utama perekonomian nasional.

Kementerian Ekonomi Kreatif mencatat sektor ini mencakup 17 subsektor, termasuk film, animasi, video, aplikasi, dan konten digital yang terus berkembang seiring meningkatnya pemanfaatan platform digital. CapCut hadir membuka akses lebih luas bagi kreator lokal untuk berkarya, berkolaborasi, serta memperkuat posisinya dalam rantai nilai ekonomi kreatif yang berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 dinilai melampaui ekspektasi dengan capaian pertumbuhan 5,61% (yoy). Ke depan, pemerintah memastikan bakal terus memacu belanja guna mempertahankan momentum pertumbuhan hingga tiga bulan ke depan.

Alasan ini tidak lepas dari perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa percepatan belanja pemerintah, tidak terkecuali program dan proyek prioritas, berkontribusi ke pertumbuhan PDB baik berdasarkan lapangan usaha maupun pengeluaran

BPS mencatat PDB kuartal I/2026 atas dasar harga berlaku mencapai Rp6.187,2 triliun dan atas dasar harga konstan Rp3.447,7 triliun. Pertumbuhannya mencapai 5,61% dibandingkan kuartal I/2026, namun terkontraksi dari kuartal IV/2025 yaitu 0,77% (qtq).

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 ini setidaknya merupakan yang tertinggi sejak kuartal III/2022 sebesar 5,73% (yoy). Dia juga menyebut pertumbuhan ini relatif paling tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya.

Apabila ditarik ke belakang, data BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan ini merupakan yang paling tinggi sejak kuartal I/2013.

Pertumbuhan kuartal I (% yoy)	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
	5,61	4,87	5,11	5,03	5,04	(0,7)	2,97	5,07	5,06	5,01	4,92	4,72	5,14	6,02
Sumber: BPS

"Kalau kita lihat triwulan satu ini tentunya yang relatif paling tinggi dibandingkan dengan sebelumnya," terang Amalia pada konferensi pers di kantor BPS, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Berdasarkan pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang terbesar terhadap PDB yakni 54,36% dan investasi/PMTB terbesar kedua yaitu 28,26%. Namun demikian, pertumbuhan tertinggi justru merupakan konsumsi pemerintah dari kuartal I/2025 sebesar 21,81% (yoy).

Pertumbuhan konsumsi pemerintah ini merupakan yang tertinggi sejak perhitungan PDB dengan tahun dasar 2010.

Dari lapangan usahanya, industri pengolahan juga masih menjadi kontributor terbesar ke PDB yakni 19,07%. Akan tetapi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada akomodasi dan makan minum sebesar 13,14% (yoy).

Distribusi dan pertumbuhan PDB menurut Lapangan Usaha kuartal I/2026	Distribusi (%)	Pertumbuhan (% yoy)
Industri pengolahan	19,07	5,04
Perdagangan	13,28	6,26
Pertanian	12,67	4,97
Konstruksi	9,81	5,49
Pertambangan	8,69	(2,14)
Transportasi dan pergudangan	6,11	(8,04)
Infokom	4,42	7,14
Jasa Keuangan	4,20	4,68
Administrasi pemerintahan	3,37	6,45
Akomodasi dan makan minum	2,79	13,14
Jasa Pendidikan	2,76	5,18
Real estat	2,26	3,54
Jasa lainnya	2,20	9,91
Jasa Perusahaan	1,97	4,91
Jasa Kesehatan	1,24	7,62
Pengadaan Listrik dan gas	0,95	(0,99)
Pengadaan air	0,06	0,42
Sumber: BPS

Amalia menjelaskan bahwa pertumbuhan dua digit pada pertumbuhan lapangan usaha itu didorong salah satunya oleh program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Di mana hal ini didorong oleh peningkatan penyediaan makanan dan minuman pada momen libur nasional dan perluasan cakupan Makan Bergizi Gratis," ucapnya.

Dampak program MBG juga terlihat dari pertumbuhan subsektor peternakan pada komponen lapangan usaha pertanian, yaitu sebesar 11,84%. Peningkatannya didorong oleh kenaikan permintaan daging ayam ras dan telur untuk salah satunya pasokan menu MBG.

Efek program prioritas juga terlihat pada pertumbuhan lapangan usaha konstruksi berkat program KDMP dan MBG. Sebagai salah satu lapangan usaha dengan distribusi terbesar ke PDB, pertumbuhan lapangan usaha konstruksi mencapai 5,49% (yoy).

Salah satu pengaruh MBG ke pertumbuhan PDB lapangan usaha konstruksi adalah penambahan 6.737 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari Desember 2025 ke Maret 2026. Pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) juga disebut turut memacu pertumbuhan lapangan usaha itu.

"Konstruksi tumbuh menguat 5,49% sejalan dengan meningkatnya aktivitas pembangunan infrastruktur fisik yang didorong oleh meningkatnya realisasi anggaran belanja modal pemerintah untuk sektor konstruksi, meningkatnya aktivitas konstruksi oleh swasta, salah satunya karena bertambahnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan juga Koperasi Desa Merah Putih," ujar Amalia.

Adapun pada sisi pengeluaran, dampak program prioritas juga dirasakan pada pertumbuhan investasi/PMTB. Pertumbuhan PMTB pada kuartal I/2026 mencapai 5,96% (yoy) dengan distribusi ke PDB 28,29%. Amalia menyebut salah satu proyek strategi nasional (PSN) yakni MRT Jakarta turut mendorong pertumbuhan PMTB berkat investasi fisik lebih dari Rp25 triliun.

Distribusi dan pertumbuhan PDB menurut pengeluaran kuartal I/2026	Distribusi (%)	Pertumbuhan (% yoy)
Konsumsi rumah tangga	54,36	5,52
PMTB/investasi	28,29	5,96
Ekspor	21,22	0,90
Konsumsi pemerintah	6,72	21,81
Konsumsi LNPRT	1,40	6,28
Impor	(20,29)	7,18
Sumber: BPS

Kemudian, efek investasi pemerintah juga terasa berkat pembangunan gerai fisik Koperasi Desa Merah Putih; pembelian mesin peralatan, kendaraan dan intangible asset, serta program-program infrastruktur konektivitas maupun swasembada pangan.

"Dalam triwulan I/2026 ini juga kami mencermati adanya pembangunan fisik SPPG yang cukup masif dan tentunya pembangunan fisik dan infrastruktur konektivitas ini menjadi bagian dari kontribusi terhadap PMTB," pungkas Amalia.

Melampaui Ekspektasi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ekonomi Indonesia di awal tahun ini tumbuh di luar ekspektasi berbagai lembaga internasional. Capaian ini turut melampaui proyeksi sejumlah ekonom.

Airlangga menyebut capaian ini berada di atas pertumbuhan ekonomi sejumlah negara-negara G20 yaitu China, Singapura, Korea Selatan, Arab Saudi, dan Amerika Serikat. Ini tidak lepas dari kontribusi konsumsi pemerintah, yang apabila merunut ke realisasi belanja APBN mencapai Rp815 triliun.

Belanja APBN sampai dengan akhir Maret 2026 ini tumbuh 31,4% (yoy). Akselerasi belanja ini utamanya didorong oleh belanja pemerintah pusat yang tumbuh hingga 47,7% (yoy), meski transfer ke daerah terkontraksi 1,1% (yoy).

"Ini di atas rata-rata historis dan tentu ini didorong oleh beberapa program belanja kementerian/lembaga termasuk MBG sampai dengan Maret Rp51 triliun. Kemudian stimulasi daripada diskon tarif. THR dan untuk ASN realisasi sebesar Rp51,65 triliun serta dari pihak swasta maupun ojol," jelasnya di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Dengan pertimbangan kinerja ini, Airlangga menyebut pemerintah akan kembali memacu belanja APBN untuk menjaga momentum pertumbuhan sampai kuartal II/2026. Apalagi, basis pertumbuhan apabila dibandingkan kuartal II/2025 masih rendah atau terkontraksi 0,32% (yoy).

"Kebijakan fiskal akan dioptimalkan untuk menjaga momentum pencapaian target pertumbuhan di 2026 sebesar 5,4% dan menjadi buffer terhadap gejolak ekonomi global," tuturnya.

Beberapa belanja pemerintah yang akan disalurkan untuk menstimulasi ekonomi April-Juni 2026 meliputi pencairan gaji ke-13 ASN pada Juni 2026 sebesar Rp55 triliun, insentif kendaraan listrik, serta bantuan pangan April-Juni untuk 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Selanjutnya, belanja subsidi dan kompensasi 2026 Rp356,8 triliun serta revitalisasi sekolah maupun satuan pendidikan Rp13,4 triliun.

Pemerintah juga akan mengoptimalkan belanja stimulus untuk sektor perumahan, meliputi implementasi program 3 Juta Rumah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Rp37,1 triliun, bantuan stimulan perumahan swadaya Rp8,9 triliun, serta kredit program perumahan dengan plafon kredit Rp34,8 triliun.

"Akselerasi program EBT ini diharapkan bisa melakukan penghematan terhadap pembelian solar sebesar Rp48 triliun," lanjut Airlangga.

Dari sisi kebijakan, pemerintah juga menggulirkan sejumlah elkasasi seperti penurun bea masuk impor LPG dari 5% ke 0% serta untuk bahan baku plastik menjadi 0% selama enam bulan.

Pemerintah juga telah mengumumkan perubahan regulasi berupa kemudahan ipor, penyesuaian pertimbangan teknis (pertek), peninjauan kembali penerapan standar nasional Indonesia (SNI) dan SLA terutama bahan baku impor, standarisais biaya konsultasi teknis perizinan bangunan gedung dan sertifikai laik fungsi, serta kemudahan pengurusan kesesuaian kegiatan pemanfaatan OSS di Kementerian Investasi/BKPM.

Meski demikian, perlu dicatat akselerasi belanja pemerintah ini tidak tanpa konsekuensi. Sampai dengan kuartal I/2026, akselerasi belanja hingga Rp815 triliun ini sudah memicu defisit fiskal hingga Rp240,1 triliun atau setara 0,93% terhadap PDB.

Hal ini turut disebabkan oleh penerimaan negara yang tumbuh tidak setinggi belanja. Sebab, penerimaan pajak Maret mulai melandai ke 20,7% (yoy) usai tumbuh 30% (yoy) lebih pada Januari-Februari 2026. Penerimaan kepabeanan dan cukai serta PNBP juga masing-masing masih terkontraksi.

Head Macroeconomic and Financial Market Research PT Bank Permata Tbk. Faisal Rachman memprakirkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan bakal terus resilien di tengah berbagai risiko yang harus diantisipasi.

Faisal melihat pertumbuhan ekonomi ke depan masih akan didukung secara dominan oleh permintaan domestik. Apalagi, kebijakan pro-pertumbuhan dari pemerintah seperti menjaga harga BBM subsidi tidak naik diyakini menjaga inflasi stabil.

Dari perhitungan pemerintah, APBN masih bisa menahan harga minyak dunia di level US$100 per barel rata-rata sampai akhir tahun. Sampai dengan saat ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat rata-rata harga minyak masih di level US$78,5 per barel dan diperkirakan mencapai US$82,3 per barel.

"Pertumbuhan kemungkinan besar akan tetap didorong oleh kebijakan fiskal, serupa dengan pola yang diamati pada semester II/2025, dengan langkah-langkah fiskal memainkan peran penting dalam mendukung konsumsi rumah tangga dan aktivitas investasi," jelasnya melalui keterangan tertulis.

Akan tetapi, risiko masih mengintai prospek ekonomi Indonesia apabila harga minyak terus menanjak naik. Konsekuensinya, risiko inflasi bisa meningkat dan ruang fiskal pemerintah akan semakin sempit untuk berekspansi.

Dari sisi kebijakan moneter, meningkatnya inflasi akan mempersempit ruang Bank Indonesia (BI) untuk menurunkan suku bunganya. Akibatnya, ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari kebijakan moneter menjadi lebih sempit.

"Secara keseluruhan, kami memproyeksikan pertumbuhan PDB Indonesia akan tetap tangguh di kisaran 5,1% sampai 5,3% pada 2026," paparnya.

Samuel Sekuritas Indonesia juga memprakirakan capaian tinggi di awal tahun ini akan melandai pada periode kuartal berikutnya ke kisaran 5,3% sampai 5,5%. Namun, ini masih sejalan dengan target pemerintah yakni 5,4%.

Selain tensi geopolitik berkepanjangan dan melandainya perdagangan global, lembaga itu memprakirakan volatilitas pasar keuangan bisa ikut menjadi risiko bagi prospek ekonomi Indonesia.

"Pada konteks ini, mempertahankan stabilitas makro, khususnya manajemen nilai tukar dan koordinasi kebijakan yang terukur dengan BIa kan sangat penting dalam mempertahankan pertumbuhan sekaligus menjaga kepercayaan investor," dikutip dari kajian Samuel Sekuritas.

Bisnis.com, JAKARTA — Realisasi rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) aliastax ratiopada kuartal I/2026 masih jauh target sepanjang tahun. Padahal pada periode yang sama, pertumbuhan ekonomi tumbuh kuat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa data produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp6.187,2 triliun pada kuartal I/2026. Nilai PDB itu naik 5,61% secara tahunan (year on year/YoY), menjadi kenaikan tertinggi dalam 14 kuartal terakhir.

Sementara itu, Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan perpajakan (pendapatan pajak ditambah kepabeanan dan cukai) sebesar Rp462,7 triliun hingga akhir Maret 2026.

Dengan demikian, tax ratio pada kuartal I/2026 terkalkulasi di level 7,47%. Angka itu masih jauh dari target yang ditetapkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di level 11% sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar pun menilai realisasi awal tahun ini masih jauh dari kata memuaskan. Apalagi, dia mencatat realisasitax ratiopada kuartal I/2026 itu menjadi yang terendah kedua dalam lima tahun terakhir.

"Bahkan cukup jauh dibandingkan dengantax ratiokuartal I 2022—2024 yakni kisaran 1,28% hingga 2,48%. Padahal kita tahu, dalam beberapa tahun itu *tax ratio* kita tidak pernah menyentuh angka 11%," ungkap Fajry kepada Bisnis, Selasa (5/5/2026).

Dia mencatat bahwa performa awal tahun ini tertinggal jauh apabila dikomparasikan dengantax ratiokuartal I/2022 yang mencapai 8,90%, kuartal I/2023 di level 9,95%, dan kuartal I/2024 sebesar 8,75%.

Tahun	Rasio Pajak	Perubahan YoY
2022	8,90%	-
2023	9,95%	11,8%
2024	8,75%	-12,1%
2025	7,01%	-19,9%
2026	7,47%	6,6%

Sumber: BPS, Kementerian Keuangan, diolah

Fajry menyoroti adanya perbedaan fundamental terkait anjloknya penerimaan pada tahun lalu dibandingkan dengan tahun ini. Pada 2025, rendahnya penerimaan lebih disebabkan oleh kendala transisi sistem Coretax dan lonjakan pembayaran restitusi.

Sementara itu, pada awal 2026 ini, masalah utama adalah restitusi pajak yang besar. Padahal, sambungnya, restitusi merupakan hak wajib pajak.

Dia pun memperingatkan bahwa pemaksaan target penerimaan yang terlampau tinggi seperti 11% di tengah fundamental ekonomi yang belum sepenuhnya pulih justru menimbulkan risiko besar di lapangan.

Akibatnya, banyak wajib pajak yang kini merasa kesulitan untuk mencairkan hak restitusi mereka lantaran fasilitasnya diperketat. Fajry menyebut situasi ini berujung pada kekacauan di sektor perpajakan.

Di satu sisi, otoritas mencoba memperketat restitusi. Di sisi lain, wajib pajak menyalakan petugas pajak yang hanya menjalankan instruksi dari pusat.

"Dan ini seharusnya bisa diantisipasi, karena kita pernah mengalami sebelumnya pada awal pemerintahan Jokowi," ujar Fajry.

Dia menilai, akar masalah dari kekacauan sektor perpajakan itu ada di kebutuhan besarnya anggaran untuk berbagai program unggulan pemerintah. Akibatnya, kebutuhan peningkatan penerimaan sangat kuat.

Kejar Target

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui masih rendahnya kemampuan pemungut pajak di tengah akselerasi pertumbuhan ekonomi. Bendahara negara itu mengaku ingin meningkatkantax ratiominimal 10,5% dalam beberapa bulan ke depan.

"Setengah tahun ke depan ini saya akan eksperimen untuk menaikkan tax ratio. Jadi gak usah khawatir," katanya singkat dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto melihat realisasi tax ratio pada kuartal I/2026 sebesar 7,47% belum mencerminkan potret utuh kinerja penerimaan sepanjang tahun ini.

Demi mengejar target ambisius 11%, Bimo mengaku Direktorat Jenderal Pajak kini tengah menyiapkan serangkaian langkah pengamanan penerimaan secara lebih intensif atauextra effort

Dia memaparkan bahwa otoritas pajak tengah menggenjot sejumlah inisiatif yang tidak dilakukan secara masif pada tahun-tahun sebelumnya. Salah satu strategi andalannya adalah sinergi antar-institusi dalam payung Satgas Sinergi Pengamanan Penerimaan Pajak.

Dalam satgas ini, DJP melakukanjoint auditatau pemeriksaan bersama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Pemeriksaan ini menyasar subjek dan objek pajak yang sama, termasuk pengawasan pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Tidak hanya internal Kemenkeu, otoritas juga menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS [Program Pengungkapan Sukarela] yang kurang lengkap hartanya. Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan apakah ada yang kurang ungkap," tambah Bimo pada kesempatan yang sama.

Selain menyisir kepatuhan peserta PPS, Bimo menambahkan bahwa pihaknya juga melakukan pemeriksaan tematik yang menyasar wajib pajak grup atau konglomerasi. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada celah pengalihan laba atau praktik penghindaran pajak lainnya dalam skala besar.

Jakarta: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 mencatat kinerja di atas ekspektasi. Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh 5,61% secara tahunan (year-on-year/YoY), didorong oleh kuatnya belanja pemerintah serta konsumsi rumah tangga selama periode Ramadan dan Idulfitri.

Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia Novani Karina Saputri menilai lonjakan belanja pemerintah yang mencapai 21,8% YoY menjadi faktor utama pendorong pertumbuhan pada awal tahun ini.

“Pertumbuhan kuartal pertama relatif kuat, terutama ditopang oleh akselerasi belanja fiskal dan konsumsi musiman. Namun secara kumulatif PDB masih mengalami kontraksi sekitar 0,8%, yang menunjukkan adanya efek musiman dan front-loading anggaran,” ujar Analis Mirae Novani dalam risetnya.

Dari sisi sektoral, industri manufaktur menjadi kontributor utama dengan pertumbuhan sekitar 5% YoY, didukung oleh permintaan domestik yang stabil serta kinerja ekspor yang masih cukup tangguh. Sementara itu, sektor berbasis konsumsi seperti akomodasi dan jasa makanan mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 13,1% YoY, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat selama periode libur panjang.

Sebaliknya, sektor pertambangan mengalami kontraksi akibat tekanan harga komoditas global dan lemahnya permintaan eksternal.

Mirae juga mencermati dinamika sektor eksternal yang mulai menunjukkan pelemahan. Pertumbuhan ekspor terbatas, sementara impor yang lebih kuat membebani kinerja ekspor bersih. Secara kuartalan, baik ekspor maupun impor tercatat mengalami penurunan, dengan kontraksi ekspor yang lebih dalam.

Di sisi lain, investasi atau pembentukan modal tetap bruto (gross fixed capital formation/GFCF) masih tumbuh sekitar 6% YoY, meskipun mulai menunjukkan tanda moderasi di tengah kondisi keuangan global yang ketat dan suku bunga yang masih tinggi.

“Ke depan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan kembali normal setelah kuartal pertama, seiring memudarnya efek musiman Ramadan–Idulfitri dan berkurangnya dorongan fiskal,” tulis analis Mirae.

Mirae menambahkan, sejumlah risiko eksternal masih membayangi prospek ekonomi Indonesia, termasuk perlambatan pertumbuhan mitra dagang utama, volatilitas harga komoditas, serta suku bunga global yang tetap tinggi.

Meski demikian, dengan inflasi yang masih terjaga dalam target, Mirae memperkirakan suku bunga acuan Bank Indonesia akan tetap berada di level 4,75% sepanjang 2026.

Namun, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, yang sempat melemah hingga kisaran Rp17.400 per dolar AS, serta risiko geopolitik yang menjaga harga minyak tetap tinggi, membuka peluang kenaikan suku bunga sebagai risiko yang perlu diwaspadai.

“Keberlanjutan pertumbuhan akan sangat bergantung pada ketahanan konsumsi domestik dan kemampuan pemerintah menjaga ruang fiskal tanpa mengganggu kredibilitas kebijakan,” tutup analis Mirae.

(SAW)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda mengatakan pemerintah telah mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 dengan angka yang sangat tinggi, yakni 5,61 persen. Huda menyebut angka tersebut tertinggi sejak 2012 dan selama dua periode pemerintahan Jokowi pun tidak mampu mencapai 5,6 persen.

"Namun demikian, ada anomali kondisi terhadap hasil perhitungan pemerintah tersebut," ujar Huda saat dihubungi Republika di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Anomali pertama, ucap Huda, pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal I 2026 jauh lebih tinggi dibandingkan kuartal I 2025, yakni tumbuh sebesar 5,52 persen (2026) dari 4,96 persen (2025). Padahal, berdasarkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang dikeluarkan Bank Indonesia pada Maret 2026 sebesar 122,9 basis poin atau turun dibandingkan Januari 2026 sebesar 127,0 basis poin.

"Tahun lalu juga mengalami penurunan serupa meskipun lebih tajam. Biasanya, IKK ini mencerminkan pergerakan konsumsi rumah tangga, namun menurut data BPS ternyata tidak," sambung Huda.

Lebih menarik lagi, lanjut Huda, pertumbuhan konsumsi pakaian, alas kaki, dan jasa perawatannya mengalami perlambatan dibandingkan kuartal I 2025, padahal ada momen Ramadhan-Lebaran yang seharusnya dapat mendongkrak.

"Sedangkan tahun lalu tumbuh 6,86 persen, tapi konsumsi rumah tangga jauh lebih lambat. Jadi ada anomali dalam perhitungan konsumsi rumah tangga yang dilakukan oleh BPS," ungkap Huda.

Anomali kedua, Huda sampaikan, konsumsi transportasi dan komunikasi tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan empat kuartal sebelumnya. Pada kuartal I 2026, konsumsi transportasi dan komunikasi tumbuh 6,91 persen, sedangkan kuartal sebelumnya tercatat sebesar 6,15 persen (kuartal I 2025), 6,48 persen (kuartal II 2025), 6,41 persen (kuartal III 2025), dan 6,35 persen (kuartal IV 2025).

Namun demikian, ucap Huda, jasa transportasi dan pergudangan hanya tumbuh 8,04 persen. Huda mengatakan hal ini jauh lebih rendah dibandingkan capaian tahun lalu yang tumbuh masing-masing 9,01 persen, 8,52 persen, 8,62 persen, dan 8,98 persen pada kuartal I hingga kuartal IV 2025.

"Begitu pula dengan jasa informasi dan komunikasi yang mengalami perlambatan pada periode yang sama. Anomali di sektor ini sangat terasa ketika konsumsi kita tidak ditopang oleh jasa terkait," ucap dia.

Anomali ketiga terdapat pada pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Huda mengatakan kali ini yang tumbuh tinggi adalah PMTB subsektor kendaraan seperti mesin pada tahun lalu yang dianggap sebagai penyumbang signifikan PMTB. Ia mengatakan kendaraan yang menjadi penyumbang PMTB juga dihasilkan dari impor kendaraan.

Huda menyampaikan PMTB subsektor kendaraan berhasil tumbuh sebesar 12,39 persen. Namun, di satu sisi, pertumbuhan industri alat angkutan terkontraksi hingga minus 5,02 persen. Ia menduga angka PMTB kendaraan ini disumbang oleh impor kendaraan untuk keperluan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

"Pada akhirnya, impor KDKMP ini jadi justifikasi PMTB kendaraan mengalami pertumbuhan yang luar biasa tinggi, tapi industrinya melemah," ujar Huda.

Anomali keempat, lanjut Huda, industri pengolahan mengalami tekanan yang cukup tinggi sehingga melambat pada kuartal I 2026 jika dibandingkan tiga kuartal sebelumnya, yang hanya tumbuh sebesar 5,04 persen. Huda mengatakan Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur Indonesia juga mengalami penurunan pada Maret 2026 dibandingkan Februari 2026.

Pada Februari, sambung dia, PMI manufaktur meningkat karena kegiatan stok untuk momen Lebaran (Maret 2026), kemudian turun lagi karena situasi ekonomi. Pada April 2026, lanjut Huda, PMI manufaktur sudah berada di bawah level ekspansi.

Huda memaparkan industri tembakau, karet dan plastik, serta otomotif mengalami kontraksi. Sementara itu, industri makanan dan minuman tumbuh cukup tinggi di angka 7,04 persen.

"Kemungkinan besar akibat adanya penyerapan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jika benar, maka perlu dipertanyakan bagaimana kontribusi dari UMKM jika industri makanan dan minuman yang mendapatkan manfaat besar dari program MBG," lanjut Huda.

Huda menyoroti anomali pertumbuhan industri yang jauh melambat, namun pertumbuhan ekonomi justru sangat tinggi. Padahal, ucap Huda, kontribusi dari sektor industri pengolahan mencapai 19 persen.