Satu-satunya yang mengkontraksi pertumbuhan ekonomi itu adalah dari komponen net ekspor

Jakarta (ANTARA) - Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 berada di kisaran 5,2–5,3 persen, ditopang oleh konsumsi rumah tangga, investasi dan belanja pemerintah yang tinggi.

“Satu-satunya yang mengkontraksi pertumbuhan ekonomi itu adalah dari komponen net ekspor,” ujar Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal dalam diskusi publik di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan Brief Report: Quarterly Economic Review Q1-2026 yang dirilis CORE pada Rabu, tingkat konsumsi rumah tangga masih relatif kuat hingga kuartal I-2026. Indeks Penjualan Riil (IPR) tumbuh 4,86 persen pada kuartal I-2026, meningkat dari 2,77 persen pada periode sama tahun sebelumnya.

Optimisme konsumen juga membaik, tercermin dari Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) yang naik menjadi 115,5 dari 110,7 pada kuartal IV-2025.

Meski konsumsi rumah tangga tumbuh, CORE menilai kualitasnya belum kuat karena terkonsentrasi pada kebutuhan dasar, sementara belanja non-esensial cenderung melemah.

Dari sisi fiskal, laporan menyebut bahwa akselerasi belanja negara menjadi penopang pertumbuhan, meski di saat yang sama memperlebar defisit anggaran.

Belanja negara tumbuh sekitar 31 persen secara tahunan, yang mendorong defisit mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga akhir Maret 2026, setara 34,8 persen dari target tahunan sebesar Rp689,1 triliun.

Lonjakan terutama berasal dari belanja pemerintah pusat yang naik 47,7 persen secara tahunan menjadi Rp610,3 triliun, didorong program strategis kementerian/lembaga, bantuan sosial dan Program Makan Bergizi Gratis.

Sementara itu, transfer ke daerah dan dana desa hanya terealisasi Rp204,8 triliun, terkontraksi 1,1 persen secara tahunan.

Namun demikian, Faisal menyoroti komponen net ekspor yang masih menjadi penahan pertumbuhan. Pengalokasian komoditas ekspor utama seperti batu bara dan minyak sawit mentah (CPO) untuk pasar domestik melalui kebijakan DMO (Domestic Market Obligation) dan program B50 disebut menjadi faktor yang memperlambat pertumbuhan ekspor.

Kebijakan DMO menyebabkan ekspor manufaktur dan pertambangan terkontraksi masing-masing 14,4 persen dan 22,8 persen.

Pertumbuhan ekspor minyak hewani/nabati juga melambat dari 71,53 persen pada triwulan I 2025 menjadi 16,19 persen pada triwulan I 2026.

Faisal menambahkan realisasi pertumbuhan kuartal I berpotensi lebih tinggi, bahkan mencapai 5,4–5,5 persen. Namun, menurut dia, kinerja tersebut diproyeksikan tidak akan berlanjut pada kuartal berikutnya.

CORE memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II hingga IV-2026 berpotensi melambat signifikan akibat tekanan global, kenaikan harga energi, serta kebijakan efisiensi domestik.

Secara keseluruhan, CORE Indonesia mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 di kisaran 4,9–5,1 persen.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Yang dulunya di triwulan IV itu adalah pertumbuhan yang tertinggi, sekarang ini dicoba untuk diratakan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengungkapkan bahwa pemerintah mengubah pola pengeluaran atau belanja menjadi lebih merata setiap triwulan pada tahun ini, sehingga diharapkan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal.

“Yang dulunya di triwulan IV itu adalah pertumbuhan yang tertinggi, sekarang ini dicoba untuk diratakan. Di triwulan I, (sudah terealisasi) 21 persen (dari target APBN). Triwulan II targetnya 26 persen, triwulan III 26 persen, dan juga triwulan IV juga 26 persen. Tujuannya agar pertumbuhan ekonomi itu merata cepat dan terjadi di tahun yang sama,” kata Juda di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Senin.

Adapun pada triwulan I 2026, realisasi belanja negara mencapai Rp815 triliun atau setara dengan 21,2 persen dari target APBN yang sebesar Rp3.842,7 triliun.

Belanja pada periode ini tumbuh sebesar 31,4 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2025 yang sebesar 1,4 persen (yoy).

Secara rinci, belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp610,3 triliun (19,4 persen dari target APBN), dengan pertumbuhan sebesar 47,7 persen (yoy). Adapun transfer ke daerah mencapai Rp204,8 triliun (29,5 persen dari target APBN), menurun 1,1 persen (yoy).

Di sisi lain, pendapatan negara mencapai Rp574,9 triliun atau meningkat 10,5 persen (yoy), setara dengan 18,2 persen dari target APBN.

Dengan kinerja belanja dan penerimaan ini, maka defisit APBN triwulan I 2026 mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Ketika ditanya mengenai kekhawatiran pelebaran defisit pada akhir tahun, Juda menegaskan bahwa pengelolaan fiskal tetap dilakukan secara hati-hati dan terukur.

Meski realisasi defisit pada triwulan I mencapai 0,93 persen dari PDB, ia menjelaskan angka tersebut tidak bisa langsung dikalikan untuk menggambarkan kondisi hingga akhir tahun.

“Tentu saja kita tidak bisa langsung dikalikan dengan empat (jika asumsi defisit 0,93 persen setiap kuartal) jadi di atas 3 persen (defisit di akhir tahun),” kata Juda.

Ia pun memastikan kinerja APBN akan terus dipantau dan dievaluasi secara berkala, terutama dari sisi penerimaan pajak dan belanja yang masih dapat dikendalikan.

Dengan berbagai langkah yang diupayakan otoritas fiskal, Juda tetap optimistis defisit APBN tetap terjaga di bawah batas aman sebesar 3 persen terhadap PDB.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengungkapkan bahwa realisasi belanja negara pada triwulan I 2026 tumbuh pesat, yakni sebesar 31,4 persen secara tahunan (year on year/yoy), mencapai Rp815 triliun.

Juda mengatakan bahwa realisasi belanja pada tahun ini cukup cepat apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Di triwulan I ini, belanja sudah mencapai 21,2 persen dari (target) APBN. Bandingkan dengan tahun lalu di mana belanja hanya 17,1 persen (setara 17,1 persen dari target APBN) dan growth-nya hanya 1,4 persen,” kata Juda di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Senin.

Secara rinci, belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp610,3 triliun (19,4 persen dari target APBN), dengan pertumbuhan sebesar 47,7 persen (yoy). Adapun transfer ke daerah mencapai Rp204,8 triliun (29,5 persen dari target APBN), menurun 1,1 persen (yoy).

Di sisi lain, pendapatan negara mencapai Rp574,9 triliun atau meningkat 10,5 persen (yoy), setara dengan 18,2 persen dari target APBN.

Penerimaan perpajakan mencapai Rp462,7 triliun (17,2 persen dari target APBN) atau tumbuh sebesar 14,3 persen (yoy). Sementara Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat Rp112,1 triliun (24,4 persen dari target APBN) atau turun 3 persen (yoy).

Dengan kinerja belanja dan penerimaan ini, maka defisit APBN triwulan I 2026 mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Pada kesempatan yang sama, Juda juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I 2026 diperkirakan tumbuh sebesar 5,5 persen (yoy), berdasarkan proyeksi Kementerian Keuangan.

Juda optimis proyeksi ini dapat terwujud seiring dengan percepatan belanja pemerintah serta positifnya sejumlah indikator konsumsi domestik seperti yang dilaporkan Mandiri Spending Index (MSI).

Ia menambahkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) juga mengalami peningkatan signifikan, yakni 57,7 persen yoy mencapai Rp155,6 triliun, mengindikasikan positifnya aktivitas ekonomi melalui konsumsi maupun transaksi di dunia usaha.

“Tren penguatan memang terjadi sejak September di triwulan IV kemarin. Memang di bulan Maret ada sedikit pelemahan, terutama di dalam melihat ekspektasi kondisi ekonomi ke depan itu ada pelemahan, tentu saja ini saya kira dampak dari perang di Timur Tengah,” kata Juda.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kenaikan inflasi mendorong perubahan pola belanja masyarakat Indonesia menjadi lebih selektif dan efisien. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi tahunan mencapai 3,48 persen pada Maret 2026, yang turut memengaruhi perilaku konsumsi rumah tangga.

Chief Commercial Officer MOVA Cashback Jennifer Tiffany Muliyanto mengatakan masyarakat kini semakin berhati-hati dalam mengelola pengeluaran. "Saat ini kami melihat adanya perubahan pola berbelanja masyarakat yang sebelumnya konsumtif kini lebih selektif dalam pengeluaran," ujarnya seperti dikutip, Selasa (21/4/2026).

Menurut Jennifer tekanan inflasi membuat masyarakat mulai memprioritaskan kebutuhan utama dan mencari cara untuk menghemat pengeluaran. Salah satu tren yang menguat adalah peralihan ke belanja daring melalui platform digital dan e-commerce yang menawarkan berbagai keuntungan finansial.

Promo, cashback, dan insentif lainnya menjadi daya tarik utama yang dimanfaatkan konsumen untuk menekan biaya belanja. Selain mempermudah akses, teknologi digital juga dinilai membantu masyarakat dalam mengelola keuangan rumah tangga secara lebih efektif.

Sejalan dengan tren tersebut, MOVA Cashback menggelar program edukasi melalui kegiatan MOVA Roadshow di Serang, Banten diikuti sekitar 350 peserta, mayoritas ibu rumah tangga. Program ini memberikan pemahaman mengenai strategi belanja hemat serta pemanfaatan platform digital secara optimal.

Jennifer menambahkan, edukasi tersebut juga bertujuan membuka peluang ekonomi baru melalui pemanfaatan fitur afiliasi dan aktivitas digital dasar. Peserta didorong untuk memahami penggunaan media sosial dan strategi komunikasi sederhana guna mendukung peningkatan pendapatan.

Salah satu peserta, Sri Mastufah, mengaku merasakan manfaat langsung dari penggunaan platform cashback dalam aktivitas sehari-hari. Ia menyebut pengeluaran rumah tangga dapat ditekan meski kebutuhan tetap terpenuhi.

"Dari aktivitas belanja sehari-hari sekarang bisa lebih dimanfaatkan optimal. Jadi meskipun belanja bulanan tetap sama, tapi pengeluaran berkurang karena ada cashback," ujar Sri.

Candra Fajri Ananda

Wakil Ketua Badan Supervisi OJK

UNDANG-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) memberikan sinyal kuat mengenai pentingnya efisiensi belanja pegawai sebagai bagian dari reformasi fiskal daerah yang lebih berkelanjutan. Kebijakan ini dirancang untuk mulai diimplementasikan secara bertahap hingga tahun 2027, dengan tujuan menyeimbangkan struktur anggaran daerah yang selama ini cenderung didominasi oleh belanja rutin. Efisiensi belanja pegawai tidak semata-mata dimaknai sebagai pengurangan, melainkan sebagai upaya rasionalisasi dan optimalisasi alokasi sumber daya aparatur agar lebih produktif dan berorientasi pada kinerja.

Pada kerangka mekanisme implementasi, efisiensi belanja pegawai perlu dipahami sebagai proses rasionalisasi yang terencana dan menyeluruh, bukan sekadar pengurangan kuantitas pegawai atau pemangkasan anggaran secara proporsional. Upaya ini ditempuh melalui berbagai pendekatan strategis, seperti restrukturisasi organisasi, peningkatan produktivitas aparatur, digitalisasi layanan publik, serta penerapan penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting).

Dengan pendekatan tersebut, belanja pegawai tetap dijaga pada tingkat yang memadai, namun lebih efektif dalam menghasilkan kinerja dan kualitas layanan publik. Prinsip value for money menjadi landasan utama, yakni memastikan bahwa setiap alokasi anggaran memberikan manfaat optimal dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja pemerintahan.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, diharapkan terjadi pergeseran komposisi belanja daerah menuju peningkatan porsi belanja modal. Prioritas diarahkan pada pembangunan dan penguatan infrastruktur dasar, seperti jalan, jaringan listrik, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, pasar, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan.

Infrastruktur tersebut memiliki peran strategis sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, melalui peningkatan konektivitas, efisiensi distribusi, serta penguatan kualitas sumber daya manusia. Sehingga, dengan komposisi anggaran yang lebih seimbang antara belanja rutin dan belanja modal, pemerintah daerah diharapkan mampu menghasilkan efek pengganda ekonomi yang lebih besar, sekaligus memperkuat daya saing dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Secara empiris, peningkatan belanja modal terbukti memiliki hubungan positif dengan penciptaan lapangan kerja, pengurangan tingkat kemiskinan, dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Investasi pada sektor infrastruktur tidak hanya menciptakan efek langsung melalui penyerapan tenaga kerja dalam proses pembangunan, tetapi juga menghasilkan efek berganda (multiplier effect) yang mendorong aktivitas ekonomi turunan di berbagai sektor. Oleh karena itu, implementasi kebijakan efisiensi belanja pegawai yang diikuti dengan penguatan belanja modal menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

Dominasi Belanja Pegawai Daerah

Kondisi struktur belanja daerah saat ini menunjukkan adanya tekanan serius pada komposisi anggaran, khususnya pada tingginya proporsi belanja pegawai yang telah melampaui batas ideal dalam kerangka kebijakan fiskal nasional. Data DJPK Kemenkeu RI menunjukkan bahwa pada tahun 2026, belanja pegawai di Jawa Timur mencapai 37,51% dari total belanja daerah dengan nilai sekitar Rp49,81 triliun.

Angka tersebut melampaui kisaran 30% yang umum digunakan sebagai rujukan dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana semangat pengendalian belanja dalam kerangka UU No 1/2022 dan PP No 12/2019. Terlebih, fenomena tersebut tidak hanya terjadi di tingkat provinsi, tetapi juga tercermin pada mayoritas pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2025 yang menunjukkan proporsi serupa di atas 30%, sehingga menegaskan urgensi intervensi kebijakan untuk menyeimbangkan struktur anggaran.

Dominasi belanja pegawai tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan struktural dalam tata kelola keuangan daerah. Beberapa indikasi yang muncul antara lain belum optimalnya penerapan sistem meritokrasi, keterbatasan analisis kebutuhan aparatur berbasis beban kerja dan jumlah penduduk, serta digitalisasi layanan publik yang belum sepenuhnya efektif.

Di sisi lain, kapasitas fiskal daerah juga menghadapi tekanan akibat penurunan dana transfer ke daerah (TKDD), yang pada 2026 di Jawa Timur tercatat mengalami penurunan signifikan hingga 32,41% dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, penurunan pendapatan daerah – yang dianggarkan (pagu) sekitar Rp123,27 triliun pada tahun 2026 – semakin mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah, sementara belanja pegawai cenderung bersifat rigid dan sulit disesuaikan dalam jangka pendek.

Keberhasilan menurunkan belanja pegawai akan membuka ruang fiskal yang lebih luas bagi peningkatan belanja modal yang lebih produktif. Hal tersebut penting mengingat saat ini porsi belanja modal masih relatif rendah, yakni hanya sekitar 9,44% dari total belanja daerah, jauh di bawah belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

Sebab itu, melalui realokasi anggaran yang lebih proporsional, pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat investasi pada infrastruktur dan layanan publik yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penurunan kemiskinan. Sehingga, reformasi struktur belanja daerah bukan hanya menjadi tuntutan regulatif, tetapi juga merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Optimalisasi Struktur Belanja Daerah

Tingginya proporsi belanja pegawai dalam struktur APBD mutlak menuntut adanya langkah korektif yang terukur dan berkelanjutan. Upaya penurunan belanja pegawai tidak dapat dilakukan secara drastis, melainkan melalui mekanisme efisiensi yang cermat, khususnya pada komponen honorarium dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Reformulasi TPP perlu diarahkan pada sistem yang lebih berbasis kinerja (performance-based), dengan indikator yang objektif, terukur, dan berkeadilan. Pendekatan ini tidak hanya mendorong efisiensi anggaran, tetapi juga meningkatkan produktivitas aparatur serta kualitas layanan publik, karena setiap insentif yang diberikan benar-benar mencerminkan kontribusi nyata pegawai terhadap capaian kinerja organisasi.

Di sisi lain, penguatan kapasitas fiskal daerah juga harus dilakukan melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan. Strategi intensifikasi perpajakan dan retribusi daerah menjadi kunci dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui perbaikan basis data wajib pajak, digitalisasi sistem pemungutan, serta peningkatan kepatuhan masyarakat.

Selain itu, peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) perlu diperkuat agar mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pendapatan daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui perbaikan tata kelola, peningkatan profesionalisme manajemen, serta penyesuaian model bisnis BUMD agar lebih adaptif terhadap kebutuhan pasar dan potensi ekonomi lokal.

Lebih lanjut, keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah menuntut adanya inovasi dalam pembiayaan pembangunan. Skema pembiayaan alternatif, seperti kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), pemanfaatan corporate social responsibility (CSR), serta kemitraan dengan lembaga keuangan dan donor, menjadi instrumen penting untuk memperluas kapasitas pembiayaan tanpa membebani APBD secara berlebihan. Pelibatan sektor swasta dalam pembiayaan infrastruktur dan layanan publik tidak hanya mempercepat realisasi pembangunan, tetapi juga meningkatkan efisiensi melalui transfer pengetahuan, teknologi, dan manajemen yang lebih modern.

Pada akhirnya, keseluruhan strategi tersebut harus diintegrasikan dalam kerangka penataan organisasi yang lebih rasional dan adaptif. Rasionalisasi jumlah dan distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu disesuaikan dengan kebutuhan riil organisasi, beban kerja, serta dinamika pelayanan publik berbasis digital.

Melalui struktur birokrasi yang lebih ramping, efisien, dan berbasis kinerja, pemerintah daerah akan memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk membiayai program-program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Transformasi ini menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang sehat, produktif, dan berkelanjutan.

Demi menjawab tantangan fiskal daerah yang kompleks, penataan ulang struktur belanja daerah menjadi agenda mendesak yang tidak dapat ditunda, terutama dalam menyeimbangkan proporsi belanja pegawai agar lebih selaras dengan kebutuhan pembangunan. Melalui efisiensi yang berbasis kinerja, penguatan kapasitas pendapatan daerah, serta inovasi dalam pembiayaan pembangunan, pemerintah daerah memiliki peluang untuk memperluas ruang fiskal secara signifikan.

Ruang fiskal tersebut pada akhirnya dapat diarahkan untuk mendorong belanja yang lebih produktif, khususnya pada sektor-sektor strategis yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap kerangka regulasi, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang adaptif, efisien, dan berkelanjutan. Semoga.

JAKARTA - Guru Besar Universitas Airlangga, Rahma Gafmi menilai fenomena defisit APBN Kuartal I 2026 yang menyentuh Rp240,1 triliun atau sekitar 34% dari target tahunan sebagai bentuk strategi front-loading yang agresif. Namun, realisasi ini perlu disikapi dengan kewaspadaan tinggi guna menghindari risiko hard landing pada kuartal berikutnya.

Menurut Rahma, publik tidak perlu panik secara berlebihan selama indikator fundamental seperti pertumbuhan ekonomi dan rasio utang terhadap PDB tetap dalam batas aman. Ia memandang pengumuman defisit oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebagai sebuah "alarm kebijakan".

"Pengumuman ini berfungsi sebagai alarm kebijakan , agar kementerian/lembaga mulai mengerem belanja yang tidak produktif dan fokus menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global," tulis Rahma dalam analisisnya, dikutip Rabu (8/4/2026).

Defisit APBN Maret 2026 Tembus Rp240,1 Triliun, 0,93% dari PDB



Defisit yang mencapai 34% dalam tiga bulan pertama, melebihi rata-rata ideal 25% per kuartal, dilihat sebagai langkah taktis Kemenkeu untuk mengamankan likuiditas. Rahma mencatat pola ini serupa dengan Kuartal I-2025 sebagai upaya mengantisipasi fluktuasi suku bunga global dan gejolak geopolitik.

Namun, Rahma memperingatkan bahwa setiap rupiah defisit berkonsekuensi pada penambahan utang baru melalui Surat Berharga Negara (SBN).

"Mengingat suku bunga global yang masih fluktuatif, setiap rupiah defisit berarti ada kebutuhan utang baru. Waspada di sini artinya pemerintah harus menghitung ulang efektivitas penerbitan Surat Berharga Negara (SBN)," jelasnya.

Dilema Kenaikan Harga BBM di Tengah Lonjakan Minyak Dunia dan Kejatuhan Rupiah ke Rp17.000



Untuk menyimpulkan apakah angka Rp240,1 triliun ini adalah sinyal bahaya, Rahma membedah empat indikator utama. Pertama, selama masih di bawah ambang batas 3% (saat ini 0,93 persen), kondisi fiskal secara konstitusional masih aman.

Kedua, perlu dicermati apakah setoran pajak mampu tumbuh melampaui pertumbuhan ekonomi. Ketiga, lanjut Rahma, defisit dianggap investasi jika dialokasikan untuk infrastruktur dan bansos, namun menjadi keresahan jika didominasi oleh beban bunga utang.

Terakhir, kepercayaan investor yang tercermin dari stabilnya yield SBN dan kurs Rupiah. Di sisi lain, Rahma memberikan catatan kritis mengenai risiko "kehabisan bensin" fiskal di periode mendatang. Jika belanja dipacu kencang di awal tahun namun penerimaan tidak mengejar, pemerintah terpaksa harus melakukan pengereman mendadak (refocusing) yang bisa berdampak pada perlambatan proyek-proyek strategis.

"Istilah hard landing dalam konteks ini berarti ekonomi yang tadinya dipacu kencang di Q1 lewat belanja besar Rp240,1 triliun, tiba-tiba melambat drastis di Q2 karena kehabisan 'bensin' atau terhambat faktor eksternal," ungkapnya.

Sebagai solusi, Rahma menyarankan pemerintah mulai beralih dari mode "Agresif" di Kuartal I menjadi mode "Efisiensi Selektif" di Kuartal II. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) juga disarankan sebagai cadangan strategis jika plafon utang sudah semakin terbatas di akhir tahun.

JAKARTA - Menteri Keuangan atau Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) di kuartal I 2026 tercatat mencapai Rp394,8 triliun. Raihan ini setara dengan 16,7% dari target APBN 2026.

Performa setoran pajak ini menunjukkan pertumbuhan kuat yakni melonjak 20,7% secara tahunan (year-on-year). Purbaya menilai tren positif ini merupakan buah dari efektivitas strategi fiskal yang dijalankan pemerintah dalam menggerakkan roda ekonomi.

"Jadi strategi kita ini mulai berhasil, harusnya dampak ekonominya lebih bagus," ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (6/4/2026).

Di sisi pendapatan lainnya, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp67,9 triliun, namun angka ini mengalami kontraksi sebesar 12,6%. Sementara itu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi senilai Rp112,1 triliun, atau turun tipis 3% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

Pemerintah secara agresif melakukan percepatan belanja pada awal tahun ini. Hingga akhir Maret 2026, total belanja negara telah menyerap anggaran sebesar Rp815,0 triliun, atau tumbuh pesat 31,4% (yoy). Angka ini setara dengan 21,2% dari pagu anggaran tahun berjalan.

Belanja Pemerintah Pusat menjadi motor utama penggerak dengan realisasi Rp610,3 triliun, melonjak hingga 47,7%. Rinciannya, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp281,2 triliun (+43,4%), belanja Non-K/L naik signifikan menjadi Rp329,1 triliun (+51,5%) dan Transfer ke Daerah (TKD) tercatat stabil di angka Rp204,8 triliun, meski ada kontraksi tipis 1,1%.

Setoran Pajak Digital Capai Rp48,11 Triliun, PMSE dan Kripto Terkumpul Rp39,36 Triliun



Laju belanja yang lebih cepat dibandingkan pendapatan menyebabkan defisit APBN melebar ke angka Rp240,1 triliun, atau setara dengan 0,93% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). "Dengan demikian, defisit APBN mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB. Jadi ketika ada defisit Bapak-Bapak Ibu-Ibu jangan kaget, memang anggaran kita didesain defisit," ungkap Purbaya.

Selain itu, defisit keseimbangan primer dilaporkan berada pada level Rp95,8 triliun. Guna menutup selisih anggaran tersebut, pemerintah telah merealisasikan pembiayaan sebesar Rp257,4 triliun. Jumlah ini mencakup 37,3% dari total target pembiayaan yang ditetapkan dalam APBN 2026.

JAKARTA - Ada satu hal yang sering terjadi setiap habis Lebaran : rutinitas berubah total. Tidur nggak teratur, makan lebih bebas, dan skincare? Kadang cuma “seadanya”.

Beberapa hari kemudian, efeknya mulai terasa seperti kulit kusam, rambut kering, higgga tubuh terasa lebih gampang lelah, tetapi stok sabun hingga vitamin tinggal sisa. Masalahnya, di saat yang sama, kondisi dompet juga belum sepenuhnya pulih. Solusinya? Cari momen belanja yang tepat dan juga praktis.

Di sinilah pentingnya jadi smart shopper -bukan berhenti belanja , tapi tahu kapan dan bagaimana belanja lebih efisien dan praktis dengan pilihan produk lengkap dalam satu tempat. Promo puncak Watsons 4.4 Great Sale yang berlangsung 4-6 April 2026 bisa jadi solusi realistis.

Belanja Kebutuhan Makin Hemat dengan Watsons 3.3 Ramadan Sale



"Kamu bisa menikmati diskon hingga 70%, voucher diskon khusus sampai Rp80,000, flash sale & flash voucher setiap hari, gratis ongkir khusus Jabodetabek, hingga extra diskon 5% khusus member," dalam keterangannya.

Belanja pun makin fleksibel dengan layanan Home Delivery Express dan Click & Collect-jadi kamu bisa pilih cara paling nyaman untuk mendapatkan produk favoritmu. Semua penawaran dan promo menarik ini bisa didapatkan melalui Watsons Indonesia Online Store dan Watsons ID App.

Selama Watsons 4.4 Great Sale ini, berbagai penawaran menarik juga datang dari top brand favorit kamu seperti Watsons Brand , Nivea, Vaseline, Maybelline, Skin Aqua, Somethinc, Blackmores, Sayap Mas, Nutrimax, La Roche-Posay, dan masih banyak lagi - semua dalam satu tempat, dengan penawaran spesial.

Tanggal Cantik, Watsons Tawarkan Belanja Online Hemat 9.9 Super Sale



Terlewat promo Watsons 4.4 Great Sale? Tidak perlu khawatir. Watsons juga menghadirkan Thank You Sale sebagai kesempatan lainnya bagi kamu untuk tetap mendapatkan berbagai penawaran menarik di kategori kecantikan dan kesehatan.

Menariknya, Watsons 4.4 Great Sale juga berdekatan dengan Earth Day, sehingga bisa menjadi momen yang tepat untuk sebagai langkah baik memilih produk refill. Selain lebih hemat, langkah ini juga membantu mengurangi limbah plastik dalam penggunaan sehari-hari.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah merealokasi belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun sebagai salah satu upaya memitigasi dinamika perekonomian global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa, menjelaskan realokasi anggaran itu merupakan langkah strategis dalam mengelola keuangan negara dengan memfokuskan kembali belanja K/L.

Pengalihan anggaran dilakukan terhadap belanja kurang prioritas, seperti perjalanan dinas, rapat, belanja non operasional, dan kegiatan seremional.

Anggaran dari sejumlah program itu direalokasi ke belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat, contohnya mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera.

Pemerintah pun terus mendorong percepatan belanja K/L serta penajaman belanja melalui optimalisasi anggaran.

“Potensi prioritasisasi dan refocusing anggaran kementerian dan lembaga ini dalam rentang Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun,” ujar Menko Airlangga.

Kebijakan itu merupakan bagian dari 8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional yang ditujukan untuk menjawab tantangan dinamika global sekaligus menjaga stabilitas ekonomi domestik.

Salah satu kebijakan dalam transformasi ini adalah penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) selama satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat.

Kebijakan lain juga mencakup penerapan Biodiesel 50 (B50) atau campuran minyak kelapa sawit (crude palm oil) sebesar 50 persen terhadap solar, untuk menghemat subsidi senilai Rp48 triliun.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk menerapkan efisiensi energi dan mengoptimalkan penggunaan transportasi publik.

Kebijakan lain yang juga disampaikan adalah optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi lima hari yang berpotensi menghemat anggaran hingga Rp20 triliun.

“Situasi ini bukanlah hambatan, melainkan momentum bagi kita untuk melakukan akselerasi perubahan perilaku yang modern dan efisien,” kata Airlangga.

Ia menegaskan bahwa kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental yang kuat, termasuk ketersediaan stok BBM dan stabilitas fiskal yang terjaga. Oleh karena itu, masyarakat diminta tetap tenang dan menjalankan aktivitas ekonomi seperti biasa.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan kebijakan efisiensi anggaran yang sedang digodok pemerintah perlu memperhatikan kesehatan belanja kementerian/lembaga (K/L) serta pemerintah daerah.

Bhima saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat, menuturkan pemangkasan anggaran yang tidak hati-hati berpotensi memberikan risiko gangguan ekonomi, terutama pemangkasan anggaran tidak boleh diterapkan pada pos belanja esensial, seperti pendidikan dan kesehatan.

“Kalau efisiensi anggaran daerah sampai membuat PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) diputus kontraknya, maka risiko ke gangguan ekonomi makin besar. Atau pelayanan publik akan turun tajam, dibarengi dengan kualitas infrastruktur jadi bermasalah. Ini kontradiksi dengan upaya menarik investasi,” jelasnya.

Dia menilai kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan tahun lalu telah membatasi fleksibilitas pergeseran belanja daerah. Sedangkan belanja K/L, meski masih terdapat ruang pemangkasan, tetap perlu dihitung secara terukur agar efisiensi tidak mengganggu kinerja.

Oleh sebab itu, dia menggarisbawahi pentingnya indikator yang jelas dalam menyisir anggaran, sehingga pemangkasan bukan berdasarkan pada blokir pos belanja secara agregat.

Bhima mengingatkan kebijakan efisiensi anggaran perlu berbasis kajian fiskal yang transparan. Terlebih, sejumlah program prioritas yang mendapatkan pagu besar tidak terdampak kebijakan efisiensi.

“Publik juga bisa menilai kenapa alokasi MBG (Makan Bergizi Gratis) dan Koperasi Desa Merah Putih yang tidak dilakukan efisiensi terlebih dulu sebelum menambah efisiensi di pos belanja lain,” ujar dia.

“Harus ada kajian risiko fiskal yang terbuka ke publik berdasarkan skenario moderat dan terburuk,” kata Bhima menambahkan.

Sebagai catatan, pemerintah tengah menyusun rencana efisiensi anggaran di berbagai K/L guna menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap di bawah 3 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan sejumlah skenario dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada skenario pertama, harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) diperkirakan berada di kisaran 86 dolar AS per barel, dengan nilai tukar rupiah sekitar Rp17.000 per dolar AS, lebih lemah dari asumsi APBN sebesar Rp16.500 per dolar AS.

Dengan pertumbuhan ekonomi 5,3 persen dan imbal hasil surat berharga negara sekitar 6,8 persen, defisit APBN diperkirakan mencapai 3,18 persen.

Dalam skenario moderat, harga minyak diproyeksikan sekitar 97 dolar AS per barel dengan nilai tukar rupiah melemah ke Rp17.300 per dolar AS.

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,2 persen dan imbal hasil SBN 7,2 persen, sehingga defisit berpotensi meningkat menjadi 3,53 persen.

Adapun pada skenario pesimistis, harga minyak diperkirakan mencapai 115 dolar AS per barel, dengan nilai tukar rupiah melemah hingga Rp17.500 per dolar AS.

Dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,2 persen dan imbal hasil SBN 7,2 persen, defisit APBN diperkirakan melebar hingga 4,06 persen.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membatasi pengajuan anggaran baru oleh kementerian/lembaga (K/L) untuk menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah gejolak geopolitik di Timur Tengah.

“Saya akan batasi anggaran baru, jangan diajukan lagi,” kata Purbaya kepada wartawan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Jakarta, Sabtu.

Pembatasan ini dijalankan secara bersamaan dengan kebijakan efisiensi anggaran belanja K/L.

Mulanya, persentase potongan anggaran tiap K/L ditargetkan sebesar 10 persen. Namun, Purbaya mengaku masih mengkaji keputusan besaran potongan anggaran belanja pemerintah.

“Kami lagi hitung, semua kementerian. Tadinya kami usulkan mereka mengajukan (efisiensi) 10 persen. Tapi, kalau saya tawarkan ke mereka, mereka bukan potong tapi nambah terus. Ya sudah, saya bilang, saya yang potong, nanti mereka sesuaikan. Persenannya lagi kami diskusikan,” jelas Menkeu.

Dia menambahkan, kebijakan efisiensi belanja serta pembatasan pengajuan anggaran K/L akan dijalankan dengan tetap memperhatikan kebutuhan ekonomi, sehingga perekonomian nasional tetap terjaga.

“Kami pastikan belanja pemerintah yang memang harus dibelanjakan itu tepat waktu. Bukan yang dipotong, ya. Kami pastikan likuiditas di sistem perekonomian terjaga baik. Itu saya pantau harian di tempat kami,” tuturnya.

Pembahasan persentase pemotongan anggaran sebelumnya disampaikan oleh Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3) sore.

Purbaya menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan akan menyisir komponen belanja yang dianggap bisa ditunda untuk sementara waktu. Fokus efisiensi menyasar pada program-program yang tidak memberikan dampak signifikan atau memiliki akselerasi yang lambat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Menkeu, kebijakan ini mencakup berbagai aspek belanja operasional, termasuk kegiatan internal yang tidak mendesak.

"Macam-macam. Rapat nggak jelas, atau kebijakan yang dampaknya lambat atau tidak banyak ke pertumbuhan ekonomi, kita bisa tunda," katanya.

Selain efisiensi pada tingkat program, wacana pemotongan gaji menteri dan wakil menteri juga mencuat sebagai bagian dari penghematan anggaran negara. Purbaya menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut sebagai langkah nyata solidaritas pejabat negara dalam penghematan belanja.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

kami desain supaya dampak belanja pemerintah merata sepanjang tahun

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan lonjakan belanja kementerian/lembaga (K/L) mencapai 85,5 persen per Februari 2026 merupakan upaya untuk meratakan dampak ekonomi dari belanja pemerintah sepanjang tahun anggaran.

Purbaya saat dikonfirmasi wartawan di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat, menyatakan akselerasi belanja pada awal tahun merupakan desain yang disengaja.

Skema itu bertujuan untuk mencegah penumpukan belanja pemerintah pada akhir tahun yang kerap kali membuat anggaran belanja tak terserap penuh. Padahal, anggaran belanja perlu disalurkan untuk mendorong aktivitas perekonomian.

Oleh sebab itu, Purbaya membantah dugaan bahwa lonjakan belanja disebabkan banyaknya K/L pada Kabinet Merah Putih.

“Enggak (membengkak karena banyaknya K/L). Karena sekarang (belanja) kami desain supaya dampak belanja pemerintah merata sepanjang tahun. Di awal tahun, kami desak (K/L) untuk belanja lebih cepat dari tahun lalu,” ujar Purbaya.

Sebagai catatan, belanja K/L meningkat 85,5 persen yoy dengan nilai realisasi tercatat sebesar Rp155,0 triliun atau 10,3 persen dari target.

Sedangkan belanja non-K/L terealisasi sebesar Rp191,0 triliun atau 11,7 persen dari target, tumbuh 49,4 persen yoy.

Dengan begitu, pertumbuhan belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai 63,7 persen yoy dengan realisasi Rp346,1 triliun atau 11,0 persen dari target.

Bila ditambah dengan realisasi transfer ke daerah (TKD) yang naik 8,1 persen yoy dengan realisasi Rp147,7 triliun atau 21,3 persen dari target, maka realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp493,8 triliun atau 12,8 persen dari target atau melonjak 41,9 persen yoy.

Sementara pendapatan negara terkumpul sebesar Rp358 triliun atau 11,4 persen dari target APBN sebesar Rp3.153,6 triliun, tumbuh sebesar 12,8 persen.

Maka, APBN mencetak defisit sebesar Rp135,7 triliun atau 0,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per 28 Februari 2026, dengan keseimbangan primer mengalami defisit Rp35,9 triliun.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026