Struktur pertanian kita masih sangat bergantung pada curah hujan, sementara sistem irigasi belum sepenuhnya mampu mengantisipasi kekeringan skala besar,

Jakarta (ANTARA) - Pengamat mendorong penguatan implementasi strategi pemerintah dalam menghadapi potensi risiko fenomena El Nino terhadap sektor pangan, terutama pada aspek pengelolaan air dan peningkatan produktivitas pertanian.

Peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE) Eliza Mardian mengatakan, dampak El Nino terhadap produksi beras sangat bergantung pada kapasitas mitigasi dan respons kebijakan yang dijalankan pemerintah.

“Dampak El Nino tidak selalu menurunkan produksi secara drastis, tetapi sangat tergantung pada kapasitas mitigasi dan respons kebijakan,” kata Eliza saat dihubungi ANTARA, Jakarta, Jumat.

Ia menilai langkah pemerintah seperti peningkatan areal tanam, optimalisasi irigasi, dan penyediaan benih tahan kekeringan merupakan upaya mitigasi yang cukup tepat dilakukan untuk menjaga produksi pangan.

Namun demikian, menurut dia, efektivitas kebijakan tersebut masih menghadapi sejumlah keterbatasan struktural di sektor pertanian nasional.

“Struktur pertanian kita masih sangat bergantung pada curah hujan, sementara sistem irigasi belum sepenuhnya mampu mengantisipasi kekeringan skala besar,” ujarnya.

Eliza menambahkan, adopsi teknologi pertanian dan varietas tahan kekeringan juga masih perlu lebih merata, sehingga kemampuan meningkatkan produktivitas sebagai kompensasi penurunan luas tanam masih terbatas.

Selain itu, skala usaha tani yang relatif kecil dengan dominasi petani gurem dinilai menjadi tantangan dalam percepatan intensifikasi pertanian.

Eliza mencatat secara historis fenomena El Nino menurunkan produksi padi nasional sekitar 1-3 persen dan dapat mencapai 2-5 persen dalam kondisi ekstrem, dengan dampak yang lebih besar di tingkat daerah akibat kekeringan dan puso.

Ia juga menyebut potensi penurunan produksi pada periode Januari-Mei 2026 sekitar 2,22 persen secara tahunan, terutama dipengaruhi penurunan luas panen pada puncak musim panen Maret hingga Mei.

Menurut dia, pola musim yang tidak ideal, yakni curah hujan relatif tinggi pada awal tanam dan menurun pada fase akhir, dapat mengganggu siklus tanam dan panen sehingga sebagian produksi berpotensi bergeser ke periode berikutnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai langkah pemerintah dalam meningkatkan areal tanam, memperkuat irigasi, serta menambah alokasi pupuk dan benih merupakan bagian penting untuk menjaga produksi pangan.

Namun, menurut dia, implementasi di lapangan menjadi faktor penentu keberhasilan strategi tersebut dalam menekan dampak El Nino terhadap produksi dan harga pangan.

“Langkah (mitigasi dampak El Nino) dari pemerintah sudah ada, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada pelaksanaan di lapangan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, potensi gangguan produksi akibat El Nino tetap perlu diantisipasi karena dapat berdampak pada pasokan dan harga beras di pasar.

“Ketika produksi menurun akibat kekeringan, pasokan beras berkurang dan itu berpotensi mendorong kenaikan harga,” tutur Esther.

Menurut dia, penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), distribusi pangan, serta bantuan kepada wilayah terdampak perlu dioptimalkan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga.

Esther juga menyoroti sejumlah langkah konkret pemerintah yang menurutnya perlu terus dikawal, antara lain pembangunan 13 bendungan serta rehabilitasi jaringan irigasi seluas lebih dari 412 ribu hektare guna meningkatkan ketersediaan air bagi pertanian.

Selain itu, pemerintah meningkatkan alokasi pupuk bersubsidi dari sekitar 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton untuk mendukung produktivitas, serta melaksanakan percepatan tanam di berbagai wilayah sentra produksi.

“Upaya seperti peningkatan areal tanam dan penguatan irigasi menjadi penting untuk menjaga produksi di tengah risiko perubahan iklim,” ucap dia.

Pengamat juga mengingatkan pentingnya penyesuaian kalender tanam berbasis data iklim serta percepatan pembangunan infrastruktur air guna meningkatkan ketahanan sektor pertanian terhadap risiko perubahan iklim.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan langkah antisipatif menghadapi potensi dampak El Nino dengan memperkuat stok dan produksi pangan. Kondisi ini membuat Indonesia dinilai tetap aman di tengah ancaman krisis pangan global.

Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman mengatakan, ketahanan pangan nasional saat ini ditopang produksi dalam negeri yang kuat. Dominasi beras menjadi indikator utama dalam menjaga stabilitas pasokan.

“Krisis pangan dunia karena ada El Nino, kita bisa hadapi. Indonesia alhamdulillah, negara lain waswas. Itu berkat kebijakan Bapak Presiden. Ingat, kita sudah swasembada protein dan karbohidrat,” kata Amran yang juga Menteri Pertanian, Jumat (14/4/2026).

Amran menjelaskan, swasembada telah tercapai pada sejumlah komoditas strategis seperti beras, telur ayam ras, daging ayam, hingga jagung pakan. Komoditas hortikultura seperti bawang merah dan cabai juga menunjukkan kemandirian produksi, bahkan minyak goreng telah menembus pasar ekspor.

Struktur konsumsi masyarakat turut mendukung ketahanan pangan. Data Pola Pangan Harapan 2025 mencatat konsumsi padi-padian mencapai lebih dari 50 persen, diikuti pangan hewani 12,7 persen serta minyak dan lemak 12,4 persen.

“Swasembada itu artinya manakala suatu negara impor maksimal 10 persen dari kebutuhan. Negara ini tidak impor beras medium berarti swasembada sempurna. Kalau ada swasembada plus, ya ini di tahun ini,” ujar Amran.

Penguatan ketahanan pangan juga terlihat dari lonjakan cadangan beras pemerintah. Penyerapan produksi dalam negeri mendorong stok mencapai level tertinggi sepanjang sejarah.

Bapanas mencatat stok beras per 16 April 2026 mencapai 4,8 juta ton, terdiri dari cadangan pemerintah 4,78 juta ton dan komersial 19,9 ribu ton. Realisasi pengadaan dalam negeri telah menembus 2,04 juta ton.

Kinerja sektor pertanian juga tercermin dari Nilai Tukar Petani yang konsisten di atas 120 sejak Juli 2024. Indeks tertinggi dalam tujuh tahun terakhir tercatat pada Desember 2025 dan Februari 2026 di level 126,11.

Dalam proyeksi neraca pangan 2025, produksi beras mencapai 34,69 juta ton, melampaui kebutuhan konsumsi 31,16 juta ton sehingga tidak diperlukan impor. Produksi daging ayam ras 4,29 juta ton dan telur ayam ras 6,54 juta ton juga berada di atas kebutuhan nasional.

Produksi jagung pakan mencatat surplus 16,16 juta ton, lebih tinggi dari kebutuhan 15,23 juta ton. Kondisi ini mengakhiri kebutuhan impor yang sempat terjadi pada 2024.

Pemerintah menilai kesiapan produksi dan cadangan menjadi fondasi utama menghadapi potensi gangguan iklim. Sektor pangan diprioritaskan untuk menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika global.

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan kemarau pada 2026 diprediksi datang lebih awal dan berlangsung lebih panjang. Hal ini diungkapkan BMKG saat Rapat Koordinasi (Rakor) Antisipasi Fenomena El Nino yang diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan.

Pada rakor tersebut, Sekretaris Utama BMKG, Guswanto, hadir didampingi Direktur Perubahan Iklim BMKG, A. Fachri Radjab yang dipimpin Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan diikuti secara daring oleh jajaran Polda di seluruh Indonesia, serta Unit Pelaksana Teknis BMKG di daerah.

Dalam paparannya, Guswanto menyampaikan dinamika atmosfer terkini, dampak historis El Nino terhadap berbagai sektor, serta potensi perkembangan fenomena tersebut pada tahun 2026.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan lintas sektor dan lintas wilayah dalam menghadapi potensi dampak anomali iklim, khususnya yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau 2026.

Ia menjelaskan kondisi iklim global saat ini masih berada pada fase ENSO netral hingga pertengahan tahun 2026. Namun demikian, hasil analisis BMKG pada akhir Maret 2026 menunjukkan adanya kecenderungan transisi menuju fase El Nino dengan intensitas lemah hingga moderat pada semester II tahun 2026.

Lihat video: Kementan Siapkan Program Pompanisasi, Bantu Petani Hadapi Musim Kemarau



“Hasil analisis BMKG pada akhir Maret 2026 menunjukkan adanya kecenderungan transisi menuju fase El Nino dengan intensitas lemah hingga moderat pada semester II tahun 2026, dengan peluang berkisar antara 50 hingga 80 persen. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi musim kemarau 2026 yang diprediksi datang lebih awal dan berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi normal,” jelas Guswanto dalam keterangannya, Jumat (17/4/2026).

Guswanto menjelaskan fenomena El Nino dengan intensitas tinggi atau belakangan disebut istilah “El Nino Godzilla” bukan merupakan terminologi resmi dalam ilmu klimatologi maupun dalam komunikasi publik.

“Dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, BMKG senantiasa menggunakan istilah serta hasil analisis ilmiah berbasis data untuk menggambarkan kondisi dan potensi perkembangan iklim secara akurat, objektif, dan bertanggung jawab,” tegasnya.

Terkait hal tersebut, Guwanto mendorong kesiapan pemerintah dalam menghadapi El Nino, termasuk langkah mitigasi dan koordinasi antar instansi.

Sementara itu, Wakapolri, Dedi Prasetyo, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi potensi karhutla. “Kami meminta seluruh jajaran di daerah menjalin kerja sama dengan instansi terkait. Libatkan semua elemen, mulai dari dinas, relawan, hingga akademisi, untuk memperkuat penanganan di lapangan,” ujarnya.

Rapat koordinasi ini menegaskan pentingnya sinergi antarkementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta aparat keamanan dalam menghadapi potensi dampak anomali iklim di Indonesia. Melalui koordinasi yang kuat, langkah deteksi dini, mitigasi, dan pengelolaan risiko diharapkan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan efektif di seluruh wilayah Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menyatakan sektor usaha kehutanan berkomitmen dalam mendukung upaya pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam pencegahan karhutla, terutama menghadapi potensi fenomena El Nino ekstrem.

"Menghadapi potensi El Nino yang ekstrem, APHI dan seluruh pelaku usaha kehutanan berkomitmen untuk mendukung penuh upaya pemerintah dalam pencegahan karhutla," kata Ketua Umum APHI Soewarso dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

APHI, lanjutnya, memperkuat sinergi strategis dengan pemerintah daerah, salah satunya Pemerintah Provinsi Jambi dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekaligus mendorong pengembangan Multiusaha Kehutanan (MUK) berbasis lanskap dan kemitraan masyarakat sebagai pendekatan terintegrasi di tingkat tapak.

Penguatan kolaborasi, menurut dia saat kunjungan APHI ke Pemerintah Daerah Jambi, menjadi krusial di tengah meningkatnya risiko karhutla akibat dinamika perubahan iklim, termasuk potensi musim kering ekstrem.

Oleh karena itu diperlukan langkah preventif yang sistematis, mulai dari penguatan kebijakan penyiapan lahan tanpa bakar, peningkatan kapasitas pelaku usaha, hingga pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Soewarso menjelaskan pendekatan Multiusaha Kehutanan tidak hanya berkontribusi pada peningkatan ekonomi, tetapi juga menjadi salah satu solusi dalam resolusi konflik tenurial serta mitigasi risiko karhutla melalui pengelolaan lahan yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Menurut dia, pendekatan bentang lahan atau lanskap, yang diusulkan APHI dan Kadin Indonesia, dalam implementasi MUK diharapkan mampu mengkonsolidasikan berbagai aktor dan pemangku kepentingan, sehingga kolaborasi dalam pencegahan karhutla dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi.

Sementara itu Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan apresiasi atas dukungan APHI dan pelaku usaha kehutanan di wilayahnya dalam upaya pencegahan karhutla yang menjadi salah satu isu strategis daerah.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta merupakan kunci untuk mengantisipasi risiko kebakaran, terutama di tengah dinamika iklim yang semakin menantang.

Pemerintah daerah, lanjutnya, saat ini tengah menyiapkan kebijakan penyiapan lahan tanpa bakar sebagai bagian dari strategi preventif. Dalam hal ini pelaku usaha kehutanan diharapkan dapat memberikan contoh praktik terbaik di lapangan yang dapat direplikasi oleh masyarakat.

Ia menambahkan bahwa kemitraan dan pelibatan masyarakat menjadi faktor kunci dalam pencegahan karhutla, mengingat masyarakat merupakan pihak terdepan dalam pengelolaan lahan.

Gubernur menegaskan Pemprov Jambi juga mendukung pengembangan MUK berbasis lanskap melalui skema kemitraan masyarakat dengan mendorong komoditas unggulan seperti vanila sebagai alternatif ekonomi yang berkelanjutan.

Pewarta: Subagyo
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada plus terutama beras dan siap menghadapi El Nino karena komoditas itu menjadi tolok ukur ketahanan pangan masyarakat Indonesia.

"Negara ini tidak impor beras medium berarti swasembada sempurna. Kalau ada swasembada plus, ya ini, di tahun ini. Ini dicapai hanya dalam waktu 1 tahun dari rencana Bapak Presiden 4 tahun," kata Amran dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Dia menyampaikan swasembada pangan yang diraih Indonesia berkat kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Secara garis besar, swasembada yang sempurna tercapai tatkala kebutuhan konsumsi masyarakat dapat dipenuhi dari hasil petani dan peternak dalam negeri.

Kini Indonesia meraih swasembada tidak hanya pada komoditas beras saja. Meski begitu beras menjadi tolak ukur dikarenakan beras merupakan porsi terbesar dalam konsumsi sehari-hari masyarakat Indonesia.

"Presiden kita hebat. Capaian hari ini pangan aman, beras yang mendominasi. Itu karena lebih dari 50 persen persentase beras setiap hari kita makan. Tambah telur, daging ayam, jagung pakan, bawang merah, cabai juga sudah swasembada, minyak goreng kita suplai dunia," ujarnya.

Adapun dominasi konsumsi beras masyarakat tersebut selaras dari skor Pola Pangan Harapan (PPH) Indonesia tahun 2025 yang rutin dihitung Bapanas. Skor PPH tahun 2025 menunjukkan konsumsi padi-padian masyarakat Indonesia berada lebih dari 50 persen.

Selanjutnya terdiri dari 12,7 persen yang merupakan konsumsi pangan hewani dan 12,4 persen minyak dan lemak. Sayur dan buah 6,8 persen, gula 4 persen, dan selebihnya kacang-kacangan, umbi-umbian, buah/biji berminyak, dan lain sebagainya.

Mengacu dari itu, Amran optimistis Indonesia mampu menghadapi fenomena fenomena El Nino. Apalagi kebijakan Presiden Prabowo yang menaruh perhatian besar terhadap penguatan sektor pangan nasional.

"Krisis pangan dunia karena ada El Nino, kita bisa hadapi. Indonesia alhamdulillah, negara lain waswas. Itu berkat kebijakan Bapak Presiden. Ingat, kita sudah swasembada protein dan karbohidrat. Protein Indonesia sudah cukup, bisa ekspor. Kemudian karbohidrat juga swasembada," urai Amran.

Bahkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog meningkat signifikan mencapai 4,8 juta ton hingga pertengahan April 2026.

"Alhamdulillah, stok Bulog 4,8 juta ton. Maksimal 1 minggu lagi bisa mencapai 5 juta ton. Ini adalah capaian yang tertinggi dan tidak pernah terjadi," tambah Amran.

Bapanas mencatat total stok beras yang dikelola Bulog per 16 April telah mencapai 4,8 juta ton yang terdiri dari CBP 4,78 juta ton dan komersial 19,9 ribu ton. Sementara realisasi pengadaan setara beras dari produksi dalam negeri telah mencapai 2,04 juta ton.

Capaian positif lainnya dapat dilihat pada torehan Nilai Tukar Petani (NTP) Tanpa Perikanan secara nasional yang sejak Juli 2024 terjaga diatas 120. Indeks NTP Tanpa Perikanan yang tertinggi dalam 7 tahun terakhir tercapai di Desember 2025 dan Februari 2026 yang sama-sama berada di 126,11.

Sementara swasembada karbohidrat dan protein ada pada komoditas beras, telur ayam ras, dan daging ayam serta jagung pakan. Keempat komoditas tersebut merupakan sumber karbohidrat dan protein serta pendukung produksi sumber protein hewani.

Pencapaian swasembada karbohidrat dan protein tersebut tertuang dalam Proyeksi Neraca Pangan Nasional Tahun 2025. Untuk beras sepanjang tahun 2025 tidak ada impor karena produksi setahun mencapai 34,69 juta ton telah dapat memenuhi kebutuhan konsumsi tahunan sebesar 31,16 juta ton.

Sementara untuk daging ayam ras dan telur ayam ras juga swasembada. Sepanjang 2025 tidak ada importasi karena produksi dalam negeri masih melampaui kebutuhan konsumsi nasional.

Produksi daging ayam ras 4,29 juta ton dengan konsumsi setahun 4,12 juta ton. Untuk produksi telur ayam ras 6,54 juta ton dengan konsumsi setahun 6,47 juta ton.

Kondisi tanpa impor juga ada di jagung pakan. Setelah tahun 2024 sempat ada impor jagung pakan, sepanjang 2025 dipastikan tidak ada impor lagi. Produksi jagung pakan kadar air 14 persen sepanjang 2025 berada di 16,16 juta ton dengan kebutuhan konsumsi 15,23 juta ton.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengakui sulit untuk mendongkrak ekonomi daerah mencapai 8% yang direncanakan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pramono menjelaskan hal ini tidak lepas dari tantangan berupa gejolak politik dan kondisi iklim yang memengaruhi harga pangan dalam skala daerah sampai nasional.

"Walaupun dalam kondisi sekarang ini tentunya tidak gampang, pasti akan struggling akan berat sekali. Tapi apa pun, Pemerintah DKI Jakarta itu harus mengikuti apa yang menjadi arahan dari pemerintah pusat," katanya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2027, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Pramono mengatakan gejolak konflik antara Amerika-Israel dengan Iran memberikan efek berantai dan belum menemukan titik penyelesaian.

Dia menyebut hal ini memengaruhi harga BBM, supply chain dan berbagai persoalan lainnya. Selain itu, dia menyampaikan keterangan dari BMKG bahwa akan ada El Nino dimulai dengan pertengahan bulan April sampai dengan September.

"Artinya apa? Artinya bahwa dua tekanan ini cepat atau lambat pasti akan mempengaruhi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," ujarnya.

Dia menyampaikan bahwa DKI Jakarta akan berupaya untuk menjaga dan meningkatkan perekonomian daerah. Kata Pramono, hal ini tidak lepas dari kontribusi Jakarta bagi GDP 16,61% dan menilai Jakarta harus menjadi role model bagi daerah-daerah lain.

Dalam kesempatan itu, Pramono menyoroti pertumbuhan ekonomi Jakarta di tahun 2025 mencapai 5,21% dan inflasi terjadi dengan baik berada di angka 2%.

"Maka untuk itu dua hal inilah yang kemudian dalam perencanaan di Musrenbang ini menjadi atensi kita supaya ini kita jaga bersama-sama, pertumbuhan ekonominya harus terjaga, inflasinya harus terjaga. Selama ini TPID kita bersama dengan BI, OJK, dan juga Badan Pusat Statistik yang ada di Jakarta kita selalu menjaga ini," sebutnya.

Pramono menambahkan bahwa investasi di Jakarta menunjukkan kinerja yang kuat dengan capaian hampir Rp270 triliun sepanjang tahun lalu.

Menurutnya, momentum ini akan terus dijaga mengingat investasi menjadi salah satu indikator makro yang krusial, selain pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Di sisi lain, terdapat perkembangan positif pada indikator sosial, di mana tingkat pengangguran dan kemiskinan tercatat mengalami penurunan.

Namun demikian, masih ada persoalan struktural yang belum teratasi, yakni ketimpangan yang tercermin dalam rasio gini yang berada di kisaran 0,41%.

Dia menilai tingginya rasio gini di Jakarta tidak lepas dari Jakarta menjadi pusat perputaran dana signifikan.

"Hampir semua uang-uang besar itu dimiliki oleh orang-orang Jakarta walaupun mungkin tinggalnya ada yang di Surabaya, di Bali, dan sebagainya, tetapi rata-rata mereka menaruh uangnya ataupun distribusinya itu ada di Jakarta," ucapnya.

Meskipun terdapat sejumlah tantangan untuk mendongkrak ekonomi, dia menegaskan bantuan untuk KJP, KJMU, hingga bansos tidak boleh terganggu. Langkah ini sebagai upaya memutuskan garis ketidakberuntungan atau kemiskinan.

"Saya selalu percaya, saya selalu memakai kata-kata garis ketidakberuntungan, maka sekolah itu atau pendidikan menjadi kata kunci. Maka KJP Jakarta, Kartu Jakarta Pintar kita tetap saya minta dipertahankan di angka kurang lebih 707.520 siswa," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan musim kemarau 2026 yang dipengaruhi fenomena El Niño akan berlangsung lebih kering dan lebih lama dari biasanya.

Indonesia akan memasuki musim kemarau 2026 secara bertahap, dimulai sejak April di sejumlah daerah hingga puncaknya pada paruh kedua 2026.

Pakar kesehatan lingkungan dari Griffith University, Dicky Budiman, menyebut kemarau berkepanjangan kerap membawa dampak lanjutan terhadap kesehatan publik. Dia menjelaskan bahwa paparan suhu tinggi dapat memberikan dampak signifikan terhadap mereka yang memiliki penyakit kronis, terutama dalam meningkatkan angka kesakitan dan kematian.

Pada penyakit kardiovaskular, katanya, suhu panas memicu vasodilatasi yang menyebabkan penurunan tekanan darah, sehingga jantung harus bekerja lebih keras. Kondisi ini pun berisiko meningkatkan kejadian serangan jantung maupun stroke.

Dia menambahkan suhu tinggi juga berdampak pada sistem pernapasan karena memperburuk kualitas udara, yang pada akhirnya memperparah kondisi seperti asma dan Penyakit Paru Obstruktif Kronis. Selain itu, kondisi dehidrasi akibat panas berlebih dapat meningkatkan kekentalan darah, sehingga memicu terjadinya trombosis.

"Secara global, setiap kenaikan suhu 1 derajat Celsius dapat meningkatkan risiko mortalitas harian, terutama pada lansia," katanya.

Menurut Dicky, dalam jangka panjang, paparan panas ekstrem juga dapat memicu dampak sistemik yang serius, mulai dari penyakit ginjal kronis, penurunan fungsi kognitif, hingga gangguan kesehatan mental.

Kondisi ini juga berimbas pada penurunan produktivitas kerja serta memicu adaptasi fisiologis yang bersifat maladaptif, sehingga dapat dinilai menjadi isu Global Health Security karena berpotensi memengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi.

"Terdapat sedikitnya tujuh penyakit yang berisiko meningkat selama kemarau ekstrem, yakni Infeksi Saluran Pernapasan Akut, heat stroke, heatexhaustion, dehidrasi berat, diare akibat menurunnya kualitas air, penyakit kulit, serta Demam Berdarah Dengue yang dipicu perubahan pola ekologi nyamuk," imbuhnya.

Dicky menyebut kelompok yang paling rentan terdampak kondisi panas ekstrem secara umum ialah lansia berusia di atas 65 tahun, terutama karena gangguan pada sistem termoregulasi tubuh. Selain itu, anak-anak juga termasuk kelompok berisiko tinggi karena lebih cepat mengalami dehidrasi serta memiliki sistem imun yang belum berkembang sempurna.

Kemudian, risiko juga meningkat pada pekerja luar ruangan seperti pengemudi ojek, pekerja konstruksi, dan petugas lapangan yang terpapar panas dalam durasi lama.

Di sisi lain, pasien dengan penyakit kronis seperti kardiovaskular, penyakit paru, dan diabetes, serta masyarakat miskin perkotaan dengan keterbatasan akses air bersih dan ventilasi yang buruk, turut menjadi kelompok yang sangat rentan dalam situasi ini.

Dirinya menyarankan sejumlah langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat saat menghadapi suhu ekstrem. Salah satu yang cukup efektif ialah dengan mencukupi kebutuhan cairan sekitar 2–3 liter per hari dan menghindari aktivitas luar ruangan pada pukul 11.00 hingga 16.00.

Selain itu, penggunaan masker saat kualitas udara memburuk serta memastikan ventilasi dan sistem pendinginan ruangan berfungsi dengan baik juga menjadi upaya penting untuk mengurangi risiko kesehatan.

Dia juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai tanda bahaya akibat paparan panas, seperti pusing, lemas berlebihan, hingga tidak berkeringat. Gejala-gejala tersebut perlu segera ditangani secara medis karena dapat menjadi indikasi kondisi serius yang berisiko membahayakan keselamatan.

Kabupaten Padang Pariaman (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjamin stok beras nasional mencukupi di tengah potensi ancaman fenomena Godzilla El Nino yang melanda Indonesia pada 2026.

"Stok tadi pagi 4,7 juta ton dan itu tertinggi selama Republik Indonesia Merdeka," kata Mentan Andi Amran Sulaiman di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar), Selasa.

Hal tersebut disampaikan Mentan saat meninjau langsung progres penanganan lahan pertanian yang terdampak bencana di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumbar.

Selain stok 4,7 juta ton di gudang Bulog, Mentan menyebut juga terdapat pasokan sebesar 12 juta ton di restoran ditambah padi siap panen (standing crop) sekitar 11 juta ton. Secara akumulasi pasokan ini mencukupi untuk kebutuhan 10 bulan ke depan.

"Kekeringan itu enam bulan, jadi aman kan? Begitu cara menghitungnya," kata dia.

Oleh karena itu, Mentan Andi mengimbau masyarakat untuk tidak panik menyikapi adanya potensi ancaman fenomena Godzilla El Nino.

Di saat bersamaan pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait juga terus mengupayakan antisipasi dampak fenomena alam tersebut agar tidak terlalu berdampak pada sektor pertanian.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas RI Medrilzam saat berkunjung ke Kota Padang mengingatkan pemerintah daerah untuk mengantisipasi dampak Godzilla El Nino yang berpotensi besar melanda Indonesia pada 2026.

Medrilzam mengatakan potensi Godzilla El Nino tersebut setelah para ahli meteorologi dunia menyampaikan adanya ancaman fenomena itu, yang bisa berdampak pada berbagai sektor terutama pertanian.

Selain sektor pertanian, Bappenas juga mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk menyiapkan langkah antisipasi terkait potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan imbas fenomena alam itu.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan bahwa musim kemarau yang dihadapi Indonesia pada tahun ini akan lebih kering dan berlangsung lebih panjang dibandingkan rata-rata normalnya. Kondisi ini tak lepas dari kontribusi variabilitas iklim alamiah yang ada di wilayah Indonesia.

Per akhir Maret 2026, tercatat 7% Zona Musim (Z0M) di Indonesia telah memasuki musim kemarau. Jumlah ini akan terus bertambah secara signifikan, dengan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mulai memasuki musim kemarau pada April, Mei, dan Juni 2026. Adapun puncak kemarau diramal berlangsung pada Agustus 2026.

Seiring dengan prakiraan ini, BMKG turut memantau perkembangan kondisi El Niño-Southern Oscillation (ENSO) dan Indian Ocean Dipole (IOD). Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dalam paparan di rapat koordinasi bersama Kementerian Pekerjaan Umum pada Senin (13/4/2026), menjelaskan bahwa kondisi iklim global saat ini masih berada pada fase netral, dengan indeks ENSO sekitar +0,28.

Namun demikian, kondisi tersebut diprakirakan berkembang menuju fase El Nino lemah hingga moderat dengan peluang 50–80% pada semester kedua 2026.

“Perlu dipahami bahwa kemarau dan El Nino itu adalah dua fenomena yang berbeda dan tidak selalu terjadi bersamaan,” jelas Faisal, dikutip dari siaran pers, Selasa (14/4/2026).

Dia memaparkan bahwa kemarau merupakan fenomena iklim yang tetap datang setiap tahun di Indonesia. Namun jika El Nino terjadi bertepatan dengan musim kemarau, terdapat peluang kemarau yang lebih kering dari rata-rata historis.

Untuk menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan sejumlah langkah strategis, antara lain respons antisipatif pada wilayah dengan potensi curah hujan rendah, penguatan manajemen waduk dan irigasi berbasis data, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca, serta kampanye efisiensi penggunaan air dan energi.

Lebih lanjut, Faisal menegaskan bahwa BMKG siap mendukung berbagai sektor pembangunan melalui penyediaan data dan informasi iklim terkini.

“BMKG tidak hanya mengurusi kebencanaan, tetapi juga mendukung berbagai sektor pembangunan seperti pertanian, perhubungan [darat, laut, dan udara], serta infrastruktur pekerjaan umum,” ungkapnya.

Ia menambahkan, dalam pengelolaan sumber daya air diperlukan keseimbangan agar tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan. Air tidak berlebih yang memicu banjir dan longsor, tetapi juga tidak kurang yang menyebabkan kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan.

Pada kesempatan yang sama, Plh. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Adenan Rasyid, mengatakan bahwa potensi kemarau panjang tahun 2026 merupakan tantangan serius yang harus direspons secara terintegrasi.

Ia menambahkan bahwa dampak kekeringan akan dirasakan langsung pada berbagai sektor, mulai dari penurunan debit sungai dan volume waduk, gangguan pola tanam, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan.

“Kita tidak bisa menghindari kemarau, tetapi kita bisa memastikan dampaknya tidak berkembang menjadi krisis. Kecepatan antisipasi dan koordinasi menjadi kunci yang harus kita jaga bersama,” ujar Adenan.

Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum mendorong sejumlah langkah konkret, salah satunya melalui koordinasi lintas sektor, termasuk dengan BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan kementerian/lembaga terkait, guna memastikan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi dampak kemarau panjang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan langkah mitigasi terpadu untuk mengantisipasi potensi musim kemarau panjang pada 2026 yang diperkirakan datang lebih awal dan berlangsung lebih lama dari kondisi normal. Pelaksana Harian Direktur Jenderal Sumber Daya Air Adenan Rasyid menegaskan kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak dini karena berpotensi berdampak pada ketahanan air, pangan, dan lingkungan.

“Musim kemarau 2026 diperkirakan datang lebih awal, berlangsung lebih lama, dan memiliki tingkat kekeringan di atas kondisi normal. Kondisi ini merupakan ancaman serius terhadap ketahanan air, pangan, dan lingkungan sehingga diperlukan langkah mitigasi yang terencana, terukur, dan terintegrasi,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Strategi Mitigasi dan Penanggulangan Dampak Musim Kemarau Panjang Tahun 2026 di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Berdasarkan kajian Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau 2026 akan bertepatan dengan fenomena El Nino yang diperkirakan mulai terjadi pada Juli dengan intensitas lemah hingga moderat dan peluang 50–80 persen. Kondisi ini membuat musim kemarau tahun ini berpotensi lebih kering dibandingkan rata-rata klimatologis di Indonesia.

Rasyid mengatakan dampak kekeringan diperkirakan akan dirasakan pada berbagai sektor, antara lain penurunan debit sungai, berkurangnya volume waduk, serta cadangan air tanah.

“Di sektor pertanian, kondisi ini berpotensi mengganggu pola tanam. Sementara pada aspek lingkungan, risiko kebakaran hutan dan lahan juga berpotensi meningkat, khususnya di kawasan gambut,” ujar Rasyid.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani optimistis target penyerapan 4 juta ton beras dari pemerintah pada 2026 dapat tercapai pada Juli meski menghadapi potensi kekeringan dampak fenomena Godzilla El Nino.

"Prediksi kami insya Allah di akhir Juli (2026) kita bisa tembus (target penyerapan) 4 juta ton (setara beras) tersebut," kata Rizal usai Rapat Percepatan Realisasi Pendanaan Penyerapan Gabah Setara Beras di Kantor Bulog Jakarta, Senin.

Dia menyampaikan Bulog telah menyiapkan berbagai langkah kontingensi untuk mengantisipasi dampak El Nino, termasuk strategi percepatan penyerapan gabah di tengah dinamika kondisi perubahan cuaca.

Menurutnya, periode Mei hingga Juli yang diperkirakan menjadi puncak El Nino justru bertepatan dengan musim panen raya di berbagai wilayah sentra produksi padi nasional.

Kondisi cuaca panas pada masa panen dinilai menguntungkan petani karena membantu proses pengeringan gabah secara alami sehingga kualitas hasil panen menjadi lebih baik dan optimal.

Bulog pun mendorong seluruh pimpinan wilayah dan cabang di daerah untuk memaksimalkan penyerapan gabah selama periode panen hingga Juli guna mengamankan target nasional.

Langkah percepatan tersebut juga menjadi strategi antisipatif apabila El Nino berlangsung lebih panjang hingga akhir tahun, yang berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah wilayah.

Rizal menyebutkan hingga 13 April 2026, capaian penyerapan Bulog tercatat mencapai sekitar 48,7 persen atau setara 1,9 juta ton beras dari target yang telah ditetapkan pemerintah.

Capaian tersebut, menurut Rizal, cukup progresif mengingat masih berada pada awal tahun, sehingga memberikan ruang optimisme untuk mengejar sisa target penyerapan hingga pertengahan tahun.

Selain itu, stok beras Bulog saat ini mencapai 4,727 juta ton dan diproyeksikan akan menembus 5 juta ton dalam waktu dekat seiring percepatan penyerapan yang terus dilakukan.

Rizal menyebut target tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 3 juta ton, dan berhasil dicapai sebagai bagian dari upaya penguatan swasembada pangan nasional.

Dengan capaian hampir separuh target pada April, Bulog hanya perlu mengejar sekitar 50 persen sisa target penyerapan dalam beberapa bulan ke depan secara terukur dan terencana.

Ia optimistis dengan strategi percepatan penyerapan dan momentum panen, target 4 juta ton beras dapat tercapai pada akhir Juli 2026 sesuai proyeksi yang telah disusun.

"Target 4 juta ton (setara beras), ini kami sekarang di bulan April sudah mencapai 1,9 juta ton atau hampir 48 sekian persen. Berarti kan tinggal 50 persen. Mudah-mudahan ini bisa tercapai seperti tahun lalu," kata Rizal.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MAKASSAR - PT PLN (Persero) memperkuat mitigasi risiko pada sistem kelistrikan Sulawesi bagian selatan (Sulbagsel) guna mengantisipasi potensi krisis pasokan energi akibat fenomena El Nino yang diprediksi berlangsung lebih panjang pada tahun ini.

Langkah tersebut diambil seiring krisis energi yang terjadi pada 2023. Saat itu, kemarau ekstrem memangkas kemampuan produksi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di wilayah tersebut hingga 75%.

Dari total kapasitas terpasang sebesar 850 megawatt (MW), debit air yang menyusut hanya mampu menggerakkan turbin untuk memproduksi sekitar 200 MW. Imbasnya terjadi pemadaman bergilir di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.

Manager Komunikasi dan TJSL PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (UID Sulselrabar) Ahmad Amirul Syarif mengungkapkan bahwa perseroan telah melakukan penguatan infrastruktur kelistrikan melalui penambahan kapasitas pembangkit guna menambal defisit jika performa PLTA kembali menurun.

PLN sudah melakukan langkah mitigasi dengan memperkuat sistem kelistrikan Sulbagsel, di antaranya penempatan pembangkit di Palu berkapasitas 2x50 MW serta pengoperasian pembangkit mobile di Pinrang, Makassar, dan Kolaka dengan total daya 120 MW.

Selain penambahan unit pembangkit, PLN juga menyiapkan opsi teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk menjaga elevasi air di waduk-waduk pembangkit strategis. Para pengelola pembangkit diimbau segera melakukan modifikasi cuaca apabila diperlukan.

"PLN sudah menyiapkan skema mitigasi risiko apabila ada dampak dari El Nino dengan penguatan sistem kelistrikan. Dengan kebutuhan listrik yang ada, ketersediaan pasokan listrik sistem Sulbagsel saat ini cukup untuk melayani masyarakat," ucap Ahmad Amirul Syarif kepada Bisnis, Senin (13/4/2026).

Dia pun mengimbau pelanggan untuk mulai membudayakan penggunaan listrik secara bijak. Selain demi efisiensi energi, penggunaan alat elektronik yang terkontrol juga meminimalisir risiko korsleting listrik yang kerap memicu kebakaran di musim kering.

"Kami meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan. Jika perangkat elektronik tidak terpakai, sebaiknya kabel dicabut dari stop kontak demi keamanan bersama," tuturnya.

Di sisi hulu, jajaran direksi PLN telah memberikan perhatian khusus pada keandalan PLTA Poso di Sulawesi Tengah. Sebagai tulang punggung energi bersih di Sulawesi, PLTA ini memiliki kapasitas 515 MW dan berkontribusi sebesar 17,50% terhadap total pasokan sistem Sulbagsel.

Direktur Manajemen Pembangkitan PLN Rizal Calvary Marimbo belum lama ini memastikan operasional PLTA Poso tetap optimal untuk menjaga stabilitas sistem. Sebagai pembangkit beban dasar (base load), PLTA Poso berperan vital dalam menjaga frekuensi dan tegangan listrik sekaligus menekan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik karena mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

"Ketahanan energi harus dibangun melalui kesiapan fasilitas pembangkitan dan penguatan koordinasi operasional. Kami memastikan seluruh aspek, mulai dari peralatan hingga personel, siap menjaga kontinuitas pasokan," kata Rizal.

Senada dengan hal tersebut, General Manager PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (UIP3B) Sulawesi Fermi Trafianto mengatakan, pihaknya memperketat pemantauan pada titik-titik rawan distribusi.

"Keandalan sistem tidak hanya ditentukan oleh pembangkit, tetapi juga kesinambungan penyaluran. Kami berkomitmen memastikan distribusi dari PLTA Poso tetap stabil untuk melayani kebutuhan masyarakat, terutama pada periode beban puncak di musim kemarau," ujar Fermi.

Meskipun PLN optimistis pasokan saat ini cukup untuk melayani beban puncak, perseroan tetap meminta peran serta masyarakat dalam menjaga keseimbangan supply-demand.

Dengan kombinasi penguatan pembangkit cadangan, optimasi energi baru terbarukan (EBT), dan manajemen beban di sisi pelanggan, PLN berharap stabilitas kelistrikan di koridor Sulawesi tetap terjaga di tengah ancaman anomali cuaca tahun ini.

Diberitakan sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memperingatkan potensi Godzilla El Nino akan diikuti oleh fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) positif di Samudra Hindia. El Nino variasi kuat ini diprediksi akan datang melanda Indonesia mulai April 2026.

Kombinasi kedua anomali iklim tersebut memicu musim kemarau yang lebih panjang dan kering dibandingkan dengan kondisi normal. Sejumlah model global menunjukkan ancaman pengurangan curah hujan yang signifikan di sebagian besar wilayah Indonesia akan terjadi hingga Oktober 2026.

"Godzilla El Nino + IOD Positif kedengarannya keren, tapi dampaknya nggak main-main. Kemarau bisa jadi lebih panjang, lebih kering, dan hujan makin jarang turun di Indonesia,” jelas BRIN di akun Instagram resminya.