IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membantah keras spekulasi yang beredar mengenai potensi penurunan peringkat (downgrade) utang atau kredit sovereign Indonesia.

Purbaya meluruskan bahwa dirinya justru baru dijadwalkan mengadakan pertemuan dengan lembaga pemeringkat internasional, S&P Global Ratings, pada Rabu (3/6/2026) malam, selepas menghadiri rapat pembahasan RUU P2SK di Kompleks Parlemen.

Isu miring terkait pemangkasan peringkat utang ini santer terdengar di pasar keuangan dalam beberapa hari terakhir. Rumor tersebut dituding menjadi salah satu faktor utama yang memicu rontoknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

“Saya pikir banyak rumor di dalam negeri yang pasti ketika S&P datang ke sini, ada rumor S&P akan men-downgrade,” kata Purbaya ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (3/6/2026).

Perwakilan dari S&P diketahui telah berada di Jakarta sejak Selasa (2/6/2026) untuk menemui sejumlah pejabat pemerintah serta otoritas regulator pasar keuangan, termasuk manajemen Danantara.

Sebelum agenda di Jakarta ini, Purbaya selaku Bendahara Negara sebenarnya telah lebih dulu berdiskusi dengan pihak S&P saat melakukan kunjungan kerja di Washington, AS.

Dari hasil dialog tersebut, Purbaya optimistis pihak S&P kini memiliki pemahaman yang jauh lebih positif dan komprehensif terhadap kondisi ekonomi domestik.

"Kalau melihat kondisi fiskal kita, saya sih enggak ada masalah," imbuhnya.

Di tengah bergulirnya isu tersebut, S&P Global Ratings resmi menerbitkan laporan terbaru dengan menyematkan peringkat kredit penerbit jangka panjang ‘BBB’ dan peringkat jangka pendek ‘A-2’ kepada PT Danantara Investment Management (DIM). Prospek (outlook) yang diberikan untuk institusi ini adalah stabil, sejalan dengan peringkat kredit sovereign Republik Indonesia.

Meski demikian, S&P memberikan catatan bahwa posisi peringkat DIM ini terikat erat dengan kondisi kredibilitas fiskal pemerintah pusat.

“Kami dapat menurunkan peringkat DIM apabila kami mengambil tindakan serupa terhadap peringkat sovereign Indonesia,” tulis S&P dalam laporannya, Rabu (3/6/2026).

Pemberian peringkat ini didasari oleh ekspektasi kuat S&P bahwa pemerintah Indonesia akan selalu mengalirkan dukungan penuh dan tepat waktu bagi operasional DIM.

Oleh karena itu, S&P menyamakan posisi rating DIM secara penuh dengan peringkat kredit pemerintah.

Di satu sisi, S&P tidak menetapkan profil kredit mandiri (stand-alone credit profile/SACP) untuk DIM karena indikator tersebut tidak menjadi parameter utama penentuan peringkat.

Untuk urusan likuiditas, S&P memproyeksikan struktur pendanaan utama DIM dalam jangka pendek dan menengah akan bersumber dari setoran dividen tahunan yang dialokasikan BUMN ke BPI Danantara. Nilai aliran dana dari dividen tersebut ditaksir berada di angka miliaran dolar AS setiap tahunnya.

“Kami mengestimasi pembayaran dividen BUMN mencapai USD5miliar hingga USD6 miliar per tahun. Dividen yang tersedia bagi DIM merupakan jumlah bersih setelah dikurangi kebutuhan dukungan keuangan dan dukungan pemegang saham kepada BUMN, serta tidak akan dibebani kebutuhan tersebut,” tulis S&P.

Langkah S&P menyematkan outlook stabil ini terhitung lebih positif dibandingkan kompetitornya. Sebelum rilis ini keluar, lembaga pemeringkat global lainnya, yakni Moody's Ratings, telah lebih dulu menetapkan peringkat kredit Baa2 untuk PT Danantara Investment Management (DIM), namun dengan menyertakan prospek atau outlook negatif pada seluruh peringkat yang diberikan.

(Febrina Ratna Iskana)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah rumor yang beredar di pasar mengenai potensi penurunan peringkat utang (sovereign rating) Indonesia oleh lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings.

Purbaya mengatakan dirinya bahkan baru dijadwalkan bertemu dengan perwakilan S&P pada Rabu malam (3/6/2026), sehingga informasi mengenai kemungkinan penurunan rating dinilai tidak berdasar.

"Saya pikir banyak rumor di dalam negeri yang pasti ketika S&P datang ke sini, ada rumor S&P akan medowngrade. Padahal saya baru mau ketemu nanti malam," ujar Purbaya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Menurut Purbaya, rumor tersebut menjadi salah satu sentimen yang memengaruhi pergerakan pasar keuangan dalam beberapa hari terakhir.

Isu penurunan rating disebut berkembang di kalangan pelaku pasar seiring pelemahan nilai tukar rupiah dan tekanan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Ia menjelaskan, tim S&P telah berada di Jakarta sejak Selasa (2/6/2026) untuk melakukan pertemuan dengan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, regulator sektor keuangan, dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Purbaya mengungkapkan dirinya juga telah bertemu dengan pihak S&P saat berada di Washington DC, Amerika Serikat.

Dari pertemuan tersebut, ia menilai pemahaman lembaga pemeringkat tersebut terhadap kondisi ekonomi Indonesia semakin baik.

Ia pun optimistis kondisi fiskal Indonesia tetap kuat dan tidak menunjukkan masalah yang dapat memicu penurunan peringkat utang negara.

"Kalau melihat kondisi fiskal kita, saya sih enggak ada masalah," ujar Purbaya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Utang pemerintah sampai dengan 31 Maret 2026 tembus Rp9.920,42 triliun. Posisi ini naik hampir 3% dari level periode sampai Desember 2025 yaitu Rp9.637,9 triliun.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu), posisi utang pemerintah sampai akhir kuartal I/2026 itu setara dengan 40,75% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Perhitungan rasio utang terhadap PDB ini didapatkan dari membagi outstanding utang terbaru yakni Rp9.637,9 triliun, serta akumulasi PDB harga berlaku terbaru yaitu kuartal I/2026 (Rp6.187,2 triliun) dan tiga kuartal sebelumnya yang keseluruhan mencapai Rp24.341,4 triliun.

"Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik," dikutip dari laman resmi DJPPR Kemenkeu, Kamis (7/5/2026).

Sebelumnya, sampai dengan akhir 2025, rasio utang pemerintah terhadap PDB masih 40,46%. Mayoritas berasal dari penerbitan SBN Rp8.387,2 trilliun atau 87%, sedangkan pinjaman Rp1.250,67 triliun atau 13%.

Besaran porsi ini masih sama sampai dengan 31 Maret 2026. Utang pemerintah yang berasal dari SBN naik ke Rp8.652,89 triliun dan pinjaman naik tipis ke Rp1.267,52 triliun.

"Komposisi utang Pemerintah mayoritas berupa instrumen SBN yang mencapai 87,22%," dikutip dari situs resmi DJPPR.

Strategi Pemerintah

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bakal memperbaiki kinerja penerimaan negara untuk mengimbangi pesatnya kebutuhan pembiayaan APBN. Kendati rasio utang relatif masih di bawah standar internasional yakni 60% terhadap PDB, berbagai lembaga internasional turut memerhatikan rasio utang maupun bunganya terhadap penerimaan.

Sampai dengan kuartal I/2026, defisit APBN sudah mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB. Pembiayaan utang pun sudah terealisasi Rp258,7 triliun atau 31,1% terhadap PDB.

Penerimaan negara, khususnya perpajakan, dinilai sebagai kunci usai lembaga pemeringkat blak-blakan memberi peringatan ke Purbaya ihwal rasio pembayaran bunga utang terhadap PDB. Apalagi, beban bunga pemerintah berpotensi meningkat usai kenaikan yield SBN beberapa waktu belakangan.

S&P, terang Purbaya, menyampaikan kepadanya pada saat pertemuan di AS bahwa rasio debt interest to revenue merupakan salah satu matriks dalam penentuan peringkat utang. Kendati Indonesia disebut masih berperingkat BBB alias investment grade, matriks ini menjadi salah satu catatan S&P kepada Purbaya.

"Mereka bilang antara 15% sampai 20% [terhadap penerimaan] ya. Kami akan turun ke bawah di sekitar sana. Sekarang agak di atas level, atas sedikit. Kata S&P itu salah satu matriks mereka yang kita ada di limit. Kami akan dorong terus ke bawah dan kami sudah tahu caranya," ujarnya kepada wartawan pada konferensi pers APBN KiTa, Rabu (5/5/2026).

Dari sisi performa lelang SBN, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini masih percaya diri bahwa pemerintah tidak kesulitan untuk menerbitkan surat utang di tengah volatilitas pasar keuangan. Apalagi, dia mengeklaim China sudah menunjukkan minatnya untuk membeli SBN valas berdenominasi renminbi yuan yakni Panda Bond.

Surat utang valas yang akan diterbitkan di pasar China ini ditargetkan meluncur pada semester II/2026. Untuk itu, dia pun meyakini bisa melakukan diversifikasi pasar utang di luar investor AS.

Apalagi, dia turut menargetkan rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB atau tax ratio naik ke 10,5% terhadap PDB. Target ini cukup ambisius setelah realisasi tax ratio 2025 hanya 9,31% terhadap PDB.

"Investor masih berminat ke kami dan kepercayaan mereka ke kami masih tinggi," tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menyampaikan, status investment grade Indonesia tetap aman di tengah meningkatnya tekanan global.

Tekanan yang dimaksud antara lain berasal dari kenaikan harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah yang turut memicu ketidakpastian di pasar keuangan global.

“Dibandingkan negara-negara sekelas, Indonesia tumbuh lebih kuat dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi, ditopang oleh inflasi yang rendah, posisi fiskal yang kuat, serta bantalan eksternal yang solid," kata Juda Agung dalam acara Fitch Ratings Annual Indonesia Conference di Jakarta, Kamis.

Sebagaimana diketahui, per Maret 2026, Fitch Ratings menetapkan peringkat utang Indonesia di level BBB dengan outlook negatif. Peringkat ini mengalami penurunan dari outlook sebelumnya yang stabil.

Juda mengklaim kondisi saat ini menempatkan Indonesia pada posisi makroekonomi yang relatif lebih baik dan lebih seimbang di antara negara-negara dengan peringkat BBB.

Klaim tersebut didasarkan pada kondisi fundamental ekonomi domestik yang dinilai masih solid.

Wamenkeu memaparkan, sejauh ini pemerintah berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen (year on year/yoy) sepanjang 2025 dengan defisit fiskal tetap di bawah 3 persen.

Selain itu, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) juga terjaga di kisaran 40 persen, jauh di bawah batas aman yang ditetapkan 60 persen.

Sementara, inflasi Indonesia per Maret 2026 tercatat berada dalam kisaran sasaran 1,5-3,5 persen (2,5±1 persen), dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 3,48 persen (yoy) dan inflasi inti 2,52 persen (yoy).

Juda memandang fundamental ekonomi yang kuat tersebut mampu menjaga kepercayaan investor global meski tekanan geopolitik terus menggerus persepsi pasar.

Dari sisi eksternal, ia menilai perekonomian Indonesia saat ini tetap solid dan dikelola dengan baik, serta cadangan (anggaran) yang memadai memberikan bantalan kuat terhadap ketidakpastian keuangan global.

Lebih lanjut, pemerintah menyadari adanya sejumlah catatan dari lembaga pemeringkat dan berkomitmen untuk terus meresponsnya secara aktif. Dalam hal ini, lanjut Juda, pemerintah akan terus menjaga konsistensi kebijakan di tengah berbagai tantangan global.

“Fitch Ratings baru-baru ini menyoroti sejumlah kekhawatiran yang valid. Saya dapat memastikan kami menangani kekhawatiran tersebut secara langsung. Peringkat Fitch kami tetap berada pada level investment grade yang merupakan hasil dari disiplin selama bertahun-tahun dalam berbagai aspek,” ujarnya.

“Kami berkomitmen penuh menjaga kejelasan dan konsistensi kebijakan. Kami memahami berbagai tantangan, mulai dari kenaikan harga energi, pengetatan keuangan global, hingga perubahan sentimen. Kami paham itu, dan kami terus bekerja aktif membangun ekonomi yang lebih tangguh, transparan, dan adaptif,” tambahnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan lembaga pemeringkat S&P Global Ratings tak berencana mengubah peringkat utang Indonesia hingga 2028.

“Mereka tanya apakah saya tahu artinya, saya bilang tolong jelaskan. Keluarlah dari dia, ‘Itu artinya selama dua tahun ke depan, rating peringkat kamu (Indonesia) tidak akan berubah',” kata Purbaya dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.

Sebagai catatan, peringkat utang Indonesia saat ini berada pada level BBB/Stable/A-2.

Purbaya berpendapat keyakinan S&P Ratings untuk mempertahankan peringkat utang Indonesia dalam dua tahun ke depan dipengaruhi oleh paparan kinerja perekonomian nasional yang disampaikan oleh Menkeu dan jajarannya saat pertemuan di Washington DC, Amerika Serikat, pekan lalu.

“Fondasi ekonomi bagus. Di tengah gejolak ini (ekonomi) masih bagus dan bisa terkendali. Komitmen kita kuat ya terkendali. Kalau saya baca sinyal dia, dia bilang gitu. Artinya, dua tahun ke depan (peringkat utang RI) nggak akan berubah,” ujarnya.

Menkeu pun berkomitmen untuk mengatasi kendala program-program yang menjadi sorotan S&P Ratings, salah satunya rasio pembayaran utang terhadap pendapatan negara.

Purbaya menyatakan akan memacu performa penerimaan pajak agar bisa mencetak pertumbuhan yang stabil, sebagaimana kinerja pada tiga bulan pertama 2026 yang mencetak rerata pertumbuhan pada level 30 persen.

Dalam upaya mengejar setoran pajak, Menkeu mengaku tak berniat meningkatkan tarif pajak. Strateginya lebih berfokus pada menggali potensi penerimaan dari kebocoran pajak hingga memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) di otoritas terkait.

“Bukan menjamin, tapi dia (S&P) bilang sampai dua tahun nggak berubah. Kami tangkap saja apa yang mereka bilang. Karena kan ada perbaikan pemungutan pajak. Dia bilang ada beberapa matriks yang dipakai, salah satu elemen yang agak mengganggu, itu (pungutan pajak),” katanya menambahkan.

Purbaya pun mengungkapkan S&P Ratings akan berkunjung ke Indonesia pada Juni mendatang. Dalam kunjungan itu, kedua pihak bakal melanjutkan diskusi tentang manajemen fiskal hingga stabilitas ekonomi Indonesia.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membawa kabar baik usai pertemuannya dengan lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings di Amerika Serikat (AS).

Dalam pertemuan tersebut, S&P memberikan sinyal kuat bahwa peringkat utang (sovereign credit rating) Indonesia akan tetap bertahan di level BBB dengan outlook stabil untuk dua tahun ke depan.

Purbaya menceritakan pihak S&P langsung memberikan inti penilaian mereka di awal diskusi, yang sempat membuatnya terkejut sekaligus lega di tengah ketidakpastian ekonomi global.

"Dia ngomong intinya dulu. Habis itu ngomong yang lain-lain. Intinya apa dia bilang? Rating kamu tidak berubah. BBB. Outlook stabil. Wah, saya bilang terima kasih. Dia bilang, 'kamu kelihatannya kaget. Kamu mengharapkan turun ya?' Gitu dia bilang," ujar Purbaya ke awak media di Kemenkeu, Selasa (21/4/2026).

Purbaya menegaskan sinyal dari S&P memberikan kepastian bagi pasar keuangan Indonesia. Dengan peringkat triple B yang terjaga, surat utang negara tetap berada dalam kategori layak investasi (investment grade).

Berdasarkan hasil diskusi tersebut, Purbaya menangkap komitmen S&P untuk tidak mengubah peringkat Indonesia dalam waktu dekat, meski pengawasan rutin tetap akan dilakukan.

"Itu artinya selama dua tahun ke depan, rating peringkat kamu nggak akan berubah. Kalau saya baca sinyal dia, dia bilang gitu. Artinya, dua tahun ke depan nggak akan berubah peringkat yang mungkin bisa negatif tapi nggak akan berubah. Peringkat triple B-nya. Artinya masih investment grade," ujar dia.

Purbaya menuturkan pertemuan tersebut berlangsung cukup cair. Dia pun mengaku terbantu oleh rutinitasnya menjawab pertanyaan awak media sehingga sangat siap ketika S&P melontarkan pertanyaan teknis yang sama mengenai defisit anggaran dan pengelolaan fiskal.

Keyakinan S&P terhadap Indonesia, kata Purbaya, semakin menguat karena cara penyampaian pemerintah yang dinilai lugas dan meyakinkan. Pihak S&P bahkan mengundangnya untuk menghadiri acara resmi mereka yang akan digelar di Jakarta pada Mei mendatang.

"Mereka mengundang saya untuk menghadiri acara yang akan S&P di bulan Mei. Tahun ini ya. Saya tanya, acara di mana? Di Jakarta. Yaudah saya datang. Jadi hubungan kita dengan S&P baik. Dan mereka juga terbuka. Apa yang harus kita perhatikan, segala macam," kata Purbaya.

Meski mendapatkan penilaian positif, Purbaya tidak ingin bersantai. Dia menjadikan catatan-catatan dari S&P sebagai acuan untuk membenahi program-program internal kementerian, terutama mengenai rasio pembayaran utang terhadap pendapatan negara.

Salah satu fokus utama yang akan dikejar pemerintah adalah optimalisasi penerimaan pajak untuk memperkuat struktur fiskal nasional.

"Tetap, mereka akan melihat kita on regular basis kan. Kalau untuk saya sih bagus aja. Kenapa? Sekalian juga saya bisa beresin program-program yang macet-macet, kita jalanin sesuai dengan concern dari S&P ya. Salah satu concern-nya yang sering Anda tanya kan, rasio pembayaran utang ke income-nya. Kan saya akan betulin pajaknya," kata Purbaya.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA - International Monetary Fund atau IMF mengungkap fakta jauh lebih mengerikan terkait utang nasional Amerika Serikat (AS) yang telah menyentuh angka fantastis USD39 triliun (sekitar Rp666.215 triliun dengan kurs Rp17.082 per USD). Angka itu menjadi kenyataan pahit bahwa utang AS bukan hanya masalah Amerika , melainkan penyakit global yang sedang menjangkit seluruh dunia.

Direktur Urusan Fiskal IMF, Rodrigo Valdes memperingatkan bahwa ekonomi dunia sedang diuji habis-habisan oleh dampak perang di Timur Tengah dan ruang fiskal yang semakin sempit. Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan utang publik global akan menyentuh 99% dari PDB dunia pada 2028.

Dalam skenario terburuk, angka ini bisa melonjak hingga 121% hanya dalam tiga tahun. Di sini Amerika Serikat menjadi pasien paling kritis. Defisit anggaran Washington diperkirakan akan bertahan di level 7,5%, dengan rasio utang diprediksi menembus 125% dari PDB tahun ini dan mencapai 142% pada 2031.

Utang Amerika Bengkak jadi Rp635.572 Triliun, IMF: Ekonomi Global dalam Bahaya



"Ini tidak bisa menunggu selamanya," tegas Valdés memberikan sinyal darurat kepada Kongres AS.

AS akan membutuhkan pengetatan fiskal sekitar 4 poin secara persentase dari PDB. “Tentu saja itu bukan hal yang kecil,” kata Valdés.

Ini akan menjadi salah satu penyesuaian fiskal terbesar pada masa damai dalam sejarah modern Amerika. Sinyal peringatan mulai muncul di pasar obligasi. Premi yang dulu dimiliki Treasury AS dibanding utang negara maju lainnya semakin menyempit.

“Ini adalah tanda bahwa pasar tidak seoptimis seperti sebelumnya. Semakin lama waktu berlalu, semakin besar tekanan yang bisa Anda hadapi di masa depan,” kata Valdés.

Pasar obligasi menunjukkan kegelisahan, para investor tidak lagi pemaaf seperti dulu terhadap surat utang AS.

Jebakan Subsidi Energi

Krisis di Timur Tengah (Selat Hormuz) memancing pemerintah di berbagai negara untuk memberikan subsidi energi besar-besaran dan pemotongan pajak demi meredam amarah rakyat akibat kenaikan harga BBM. Namun, IMF menyebut langkah ini sebagai alat ekonomi yang beracun.

"Subsidi energi berbasis luas adalah alat yang buruk. Mereka mendistorsi sinyal harga, mahal secara fiskal, dan sulit untuk dihentikan," ujar Valdés.

IMF menyarankan pemerintah untuk melindungi rakyat, bukan harga-melalui bantuan langsung tunai yang tepat sasaran bagi kelompok rentan, alih-alih memberikan subsidi BBM untuk semua orang.

AI: Cahaya di Ujung Terowongan atau Ancaman Baru?

Di tengah hitung-hitungan angka yang suram, Artificial Intelligence (AI) muncul sebagai kartu liar yang bisa menjadi penyelamat. IMF menyatakan bahwa AI dapat merombak cara pemerintah bekerja dengan meningkatkan produktivitas secara drastis.

Memperketat administrasi pajak sehingga kebocoran uang negara berkurang. Hingga memperbaiki layanan kesehatan dan pendidikan secara lebih efisien.

Namun, AI adalah pedang bermata dua. Teknologi ini berisiko memperlebar jurang ketimpangan, mengganggu pasar tenaga kerja, dan menghancurkan basis pajak penghasilan tradisional. "Pertanyaannya, apakah sistem pajak dan perlindungan sosial kita saat ini masih layak untuk masa depan?".

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON DC – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan hasil pertemuannya dengan lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor’s (S&P) di Washington DC. Dalam pertemuan tersebut, S&P mengonfirmasi peringkat kredit Indonesia tetap berada di level triple B (BBB) dengan outlook yang tetap stabil.

Keputusan ini dinilai menjadi sinyal kuat bahwa ketahanan ekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global yang masih dibayangi perlambatan pertumbuhan, tingginya suku bunga dunia, dan ketidakpastian geopolitik.

Peringkat BBB merupakan kategori investment grade, yang menunjukkan Indonesia dinilai memiliki risiko gagal bayar yang relatif rendah dan tetap layak menjadi tujuan investasi internasional. Status ini penting untuk menjaga kepercayaan investor, menekan biaya pinjaman, serta memperkuat arus modal ke dalam negeri.

Purbaya menjelaskan, S&P menyoroti konsistensi pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal, terutama defisit anggaran yang dipertahankan di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). “Mereka menanyakan cukup detail kondisi fiskal kita, termasuk defisit tahun ini dan tahun lalu. Utamanya, mereka ingin melihat apakah kita konsisten menjaga di bawah 3 persen dari PDB,” ujar Menteri Keuangan, Jumat (17/4/2026).

Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan agar defisit APBN tetap dijaga secara prudent. Menurutnya, komitmen tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Selain fiskal yang sehat, ketahanan ekonomi Indonesia juga tercermin dari membaiknya penerimaan negara. Purbaya menyebut pertumbuhan pajak pada dua bulan pertama tahun ini mencapai 30 persen, sementara periode Januari–Maret tumbuh sekitar 20 persen dibanding tahun lalu.

Kinerja tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi domestik terus pulih dan basis penerimaan negara semakin kuat. Pemerintah juga telah melakukan restrukturisasi organisasi Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai guna meningkatkan efektivitas pengumpulan penerimaan.

“Ketika kita beritahu bahwa dua bulan tahun ini pertumbuhan pajak 30 persen dan Januari–Maret dibanding tahun lalu tumbuh 20 persen, mereka sepertinya cukup puas,” kata Bendahara Negara tersebut.

Menurut dia, S&P juga mencermati perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV tahun lalu. Selain itu, berbagai indikator makro dan mikro dinilai menunjukkan tren positif pada awal pemerintahan Presiden Prabowo.

Hal tersebut menandakan bahwa ekonomi Indonesia memiliki daya tahan yang kuat, ditopang konsumsi domestik besar, reformasi fiskal berkelanjutan, dan prospek investasi yang tetap terjaga.

Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara. Menteri Keuangan memastikan kondisi tersebut akan terus dimonitor agar tidak mengganggu ruang fiskal di masa depan.

“Saya bilang itu akan kita monitoring terus dan pastikan keadaan ekonomi tetap baik dan fiskal akan tetap kita jaga,” ujar Purbaya.

Tetap terjaganya peringkat Indonesia di level BBB dengan outlook stabil menjadi pesan penting bagi pasar global bahwa fundamental ekonomi nasional masih solid. Di tengah tekanan eksternal, Indonesia dinilai mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, disiplin fiskal, dan stabilitas keuangan negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's (S&P) akan mempertahankan peringkat utang Indonesia di level BBB (investment grade) dengan outlook stabil.

Purbaya mengaku bahwa konfirmasi peringkat tersebut disampaikan langsung ketika bertemu jajaran S&P di Washington DC, Amerika Serikat pada Selasa (14/4/2026) waktu setempat. Dalam pertemuan itu, sambungnya, S&P menanyakan kebijakan pemerintah dalam menjaga kesehatan postur anggaran.

"S&P menanyakan cukup detail kondisi fiskal kita, termasuk defisit tahun ini dan tahun lalu. Fokus utama mereka adalah memastikan apakah kita konsisten menjaga defisit di bawah 3% dari PDB," ujar Purbaya dalam video keterangannya yang dibagikan kepada awak media, Kamis (16/4/2026).

Selain defisit, S&P juga menyoroti rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan atau pajak yang kini berada di atas level 15%. Purbaya pun menyatakan investor dan lembaga pemeringkat bahwa rasio tersebut masih dalam koridor yang terkendali seiring dengan akselerasi pengumpulan penerimaan negara.

Bendahara negara memaparkan kinerja penerimaan pajak yang tumbuh 30% pada dua bulan pertama tahun ini. Jika ditarik secara tahunan maka pertumbuhan pajak periode Januari—Maret 2026 tumbuh sebesar 20% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

"Kami sampaikan bahwa restrukturisasi organisasi Pajak dan Cukai telah dilakukan agar performanya lebih baik. Mereka sepertinya cukup puas dengan angka pertumbuhan penerimaan kita," katanya.

Fundamental ekonomi Indonesia itu, sambung Purbaya, juga didukung pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan tren kenaikan seperti pada kuartal IV/2025 yang mencapai 5,39%. Menurut Purbaya, S&P cukup puas dengan perkembangan tersebut.

"Berita yang agak menyenangkan buat saya bahwa S&P memberikan konfirmasi bahwa rating kita tetap BBB dengan outlook yang tetap stabil," klaimnya.

Terkait adanya laporan yang menyebutkan Indonesia memiliki risiko tinggi, Purbaya meluruskan bahwa penilaian tersebut merujuk pada data lama yang dirilis sebelum pertemuan koordinasi dengan S&P digelar.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran (Banggar) DPR mengatakan bahwa pemerintah tidak perlu merevisi APBN 2026 meski belakangan terjadi kenaikan harga komoditas dan ketidakpastian pasar keuangan akibat berbagai tekanan eksternal seperti eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah memaparkan rentetan tekanan eksternal yang belakangan terjadi, dimulai dari penahanan indeks MSCI di pasar modal pada awal Februari lalu, yang diikuti oleh proyeksi Goldman Sachs, hingga revisi outlook peringkat utang Indonesia dari Stabil menjadi Negatif oleh Moody's serta Fitch Ratings.

Kondisi tersebut, sambung Said, makin diperberat dengan pecahnya eskalasi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang mana Israel dan Amerika Serikat menembakkan rudal ke wilayah Iran. Dia pun menekankan rentetan kejadian tersebut akan berdampak ke perekonomian domestik lewat inflasi harga komoditas hingga pelemahan kurs rupiah.

Said mengakui bahwa pemerintah perlu melakukan penyesuaian asumsi-asumsi makro dalam APBN 2026. Hanya saja, dia menilai penyesuaian tersebut tidak perlu lewat penerbitan APBN Perubahan melainkan laporan semester (Lapsem) I yang akan disampaikan ke DPR pada pertengahan tahun ini.

"Kalau melihat pernyataan-pernyataan Menteri Keuangan, arahnya memang nanti akan perubahan terhadap outlook di bulan Juli, Lapsem. Karena kalau APBN Perubahan, saya menganggap sebagai Banggar, enggak perlu," ujar Said dikutip, Jumat (13/3/2026).

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu menilai Indonesia tidak perlu menjadi 'bangsa kagetan'. Berdasarkan simulasi yang dilakukan oleh Banggar DPR, realisasi rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) sejak Januari hingga 9 Maret 2026 masih bertengger di level US$68,8 per barel atau masih di bawah asumsi makro APBN 2026 (US$70 per barel).

Di samping itu, dia mengingatkan pemerintah untuk tidak lengah terhadap sensitivitas APBN. Dia merincikan bahwa setiap pelemahan atau depresiasi nilai tukar rupiah sebesar Rp100 per dolar AS akan langsung memberikan dampak pembengkakan sekitar Rp800 miliar.

Sementara itu, dampak dari penurunan outlook peringkat utang ke level negatif juga patut diwaspadai. Menurutnya, setiap kenaikan imbal hasil 0,01% bisa menambah defisit APBN 2026 sebesar Rp1,9 triliun.

Oleh karena itu, demi menjaga ketahanan fiskal di tengah gempuran ketidakpastian, Banggar menyodorkan empat rekomendasi kebijakan strategis kepada pemerintah.

Pertama, melakukan penajaman terhadap program-program pemerintah yang bersifat prioritas dan mendesak agar eksekusinya dapat dilancarkan. Kedua, menata ulang struktur pembiayaan program prioritas yang tidak mendesak seperti pembangunan Koperasi Desa Merah Putih hingga pembangunan tol.

"Terhadap program yang prioritas tapi tidak begitu mendesak, itu bisa dilakukan dengan skema tahun jamak [multiyears]," jelas Said.

Ketiga, reformasi penyaluran subsidi secara radikal. Said mengungkapkan tingkat exclusion dan inclusion error atau ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran subsidi saat ini sangat tinggi, dengan tingkat bias menyentuh 60% hingga 80%.

Sejak 2017, lanjutnya, Banggar telah merekomendasikan penggunaan teknologi biometrik seperti retina mata atau sidik jari bagi penerima subsidi. Selain itu, Banggar meminta agar skema kompensasi hanya dipertahankan untuk kelas menengah ke bawah.

"Namun untuk kelompok atas dan industri segera dihapus dan ditiadakan, karena jadi beban atau lemak bagi APBN kita," tegasnya.

Keempat, penyaluran bantuan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki modal sekitar Rp1,2 juta hingga Rp5 juta yang dinilai akan menggerakkan sektor riil di tingkat bawah.

Said memaparkan, dari 43,9 juta UMKM di Indonesia, sekitar 90% di antaranya merupakan usaha skala mikro. Dia mengusulkan agar pemerintah memberikan bantuan modal sebesar Rp3 juta per usaha mikro untuk menggerakkan kembali roda perekonomian akar rumput.

Lebih lanjut, Said mengimbau semua pemangku kepentingan untuk menjaga modal sosial dengan tidak menciptakan kegaduhan yang tidak perlu. Menurutnya, naik-turun indikator ekonomi jangka pendek seharusnya tidak langsung disikapi dengan kepanikan.

"Saya menunggu pemerintah dalam laporan semester [satu] nanti biasanya outlook-nya bisa berubah. Sebelum outlook berubah, masukan saya tadi, 4 item mudah-mudahan menjadi pertimbangan pemerintah," tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Lembaga pemeringkat utang global, Fitch Ratings menurunkan outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif. Kendati demikian, Fitch tetap memberikan peringkat kredit di level BBB.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menafsirkan keputusan Fitch Ratings yang mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB sebagai bentuk kepercayaan lembaga pemeringkat internasional terhadap fondasi ekonomi nasional. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro mengatakan penilaian tersebut menunjukkan stabilitas makroekonomi Indonesia dinilai tetap kuat oleh pasar global.

“Fitch mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada BBB. Hal ini menunjukkan kepercayaan terhadap fondasi ekonomi Indonesia yang kuat, stabil, dan memiliki prospek jangka menengah yang solid,” kata Deni dalam keterangan tertulis, Rabu (4/3/2026).

Fitch menilai Indonesia memiliki rekam jejak yang baik dalam menjaga stabilitas makroekonomi, inflasi yang relatif terkendali, serta struktur utang pemerintah yang masih moderat dibandingkan negara dengan peringkat serupa.

Namun, lembaga pemeringkat tersebut menyesuaikan outlook dari stabil menjadi negatif. Menurut Fitch, prospek tersebut dapat kembali stabil jika konsistensi kebijakan ekonomi dan disiplin fiskal tetap terjaga.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas ekonomi dan melanjutkan disiplin fiskal sesuai ketentuan undang-undang. Selain itu, pemerintah juga terus memperbaiki iklim usaha melalui deregulasi serta upaya mengurangi berbagai hambatan investasi.

Sejumlah indikator ekonomi pada awal 2026 juga disebut menunjukkan perbaikan, mulai dari meningkatnya indeks kepercayaan konsumen, aktivitas industri, konsumsi listrik sektor bisnis dan industri, hingga penjualan kendaraan. Pemerintah berharap momentum tersebut dapat menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil dalam beberapa tahun ke depan.

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan melanjutkan disiplin fiskal

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan menegaskan komitmen untuk melanjutkan disiplin fiskal seiring dengan koreksi prospek (outlook) peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif oleh lembaga pemeringkat global Fitch Ratings.

“Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan melanjutkan disiplin fiskal sebagaimana dimandatkan dalam undang-undang,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Fitch merevisi proyeksi peringkat utang Indonesia akibat meningkatnya kekhawatiran atas ketidakpastian kebijakan pemerintah.

Salah satu yang disorot adalah tekanan belanja dan penerimaan negara. Namun, Deni menyatakan, fiskal Indonesia telah menunjukkan perbaikan.

Pendapatan negara tumbuh 9,5 persen (year-on-year/yoy) pada Januari dan 12,8 persen (yoy) pada Februari 2026.

Peningkatan itu ditopang oleh penerimaan pajak yang tumbuh 30,7 persen (yoy) pada Januari dan 30,4 persen pada Februari 2026.

Secara paralel, belanja negara tumbuh signifikan, yakni sebesar 25,7 persen (yoy) pada Januari dan 41,9 persen (yoy) pada Februari 2026.

Kemenkeu memastikan percepatan belanja dan stimulus ekonomi dilakukan secara terukur untuk mempertahankan momentum pertumbuhan yang terus meningkat dengan tetap memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta disiplin fiskal terjaga.

Di sisi lain, Fitch juga memperhatikan risiko investasi di luar APBN, terutama terkait Danantara.

Deni menjelaskan penguatan kolaborasi dengan Danantara sebagai mesin pertumbuhan baru bertujuan menggerakkan ekonomi melalui investasi strategis di luar APBN namun tetap fokus pada profit berkelanjutan, termasuk terus mengungkit investasi swasta bernilai tambah tinggi.

Dia mengatakan tata kelola dan operasional Danantara dijaga kredibilitasnya dengan risiko yang terukur, sehingga Danantara menjadi instrumen investasi strategis yang kredibel, terkelola dengan baik, dan selaras dengan stabilitas makrofiskal jangka panjang.

Meski Fitch mengoreksi proyeksi peringkat utang RI, lembaga pemeringkat ini tetap mempertahankan peringkat utang Indonesia di level BBB atau layak investasi (investment grade).

Penegasan ini didukung rekam jejak Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi, prospek pertumbuhan jangka menengah yang cukup baik, rasio utang pemerintah terhadap PDB yang relatif moderat, serta cadangan devisa (cadev) yang memadai.

Deni mengatakan pemerintah terus berupaya memperbaiki iklim usaha dengan langkah debottlenecking dan deregulasi untuk peningkatan investasi.

Berbagai langkah itu dilakukan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi serta memperkuat reformasi struktural untuk meningkatkan ketahanan ekonomi.

Pemerintah pun terus meningkatkan koordinasi lintas sektor agar momentum akselerasi pertumbuhan ekonomi dapat dijaga dalam jangka menengah dengan tetap mempertahankan stabilitas.

Koordinasi kebijakan fiskal-moneter terus menjadi prioritas untuk menjaga kepercayaan pasar dan memastikan program-program prioritas berjalan efektif dan akuntabel.

Adapun Fitch memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil di kisaran 5 persen pada 2026-2027, lebih tinggi dari median negara BBB.

“Dengan fondasi ekonomi yang kuat, disiplin fiskal yang terjaga, dan reformasi struktural yang terus berlanjut, Indonesia tetap berada di jalur yang positif untuk memperkuat pertumbuhan dan ketahanan ekonomi jangka menengah,” tutur Deni.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026