JAKARTA - Bank Dunia atau World Bank memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 menjadi 5% di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang sempat menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS). Lembaga tersebut memperingatkan meningkatnya tekanan fiskal akibat tingginya belanja pemerintah dan kenaikan beban subsidi energi di tengah konflik Iran yang memicu gejolak harga energi global.

"Rupiah akan kembali menguat secara bertahap pada semester kedua 2026," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, sebagaimana dikutip Sabtu (13/6/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan sehari setelah Bank Indonesia secara mengejutkan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,50%. Langkah di luar jadwal itu merupakan kenaikan kedua dalam dua bulan terakhir sebagai upaya menahan pelemahan rupiah yang berulang kali mencetak rekor terendah terhadap dolar AS.

Pemerintah menyiapkan strategi terpadu untuk menstabilkan nilai tukar melalui penguatan koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan. Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan pasokan devisa melalui optimalisasi pengelolaan devisa hasil ekspor serta pendalaman pasar keuangan domestik.

Sebagai bagian dari langkah tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026 yang mewajibkan eksportir sektor sumber daya alam nonmigas menempatkan 100 persen devisa hasil ekspor di bank-bank milik negara selama minimal 12 bulan. Sementara itu, Bank Indonesia membatasi pembelian valuta asing tanpa dokumen pendukung maksimal 25.000 dolar AS per bulan sejak 2 Juni 2026.

Respons pasar terhadap kombinasi kebijakan tersebut mulai terlihat. Pada perdagangan Rabu pagi, rupiah menguat 158 poin atau sekitar 0,88% ke level Rp17.900 per dolar AS setelah sebelumnya sempat berada di kisaran Rp18.039 per dolar AS pada 8 Juni.

Meski demikian, Bank Dunia menilai prospek ekonomi Indonesia masih dibayangi sejumlah risiko. Lembaga tersebut menyoroti tekanan fiskal yang meningkat akibat program belanja pemerintah yang agresif serta membengkaknya subsidi bahan bakar sebagai dampak konflik di Timur Tengah. Proyeksi pertumbuhan 5% itu berada di bawah target pemerintah yang dipatok pada kisaran 5,4 hingga 6%.

Sebelumnya, Bank Dunia sempat memangkas proyeksi pertumbuhan Indonesia menjadi 4,7% dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update pada April. Meski proyeksi terbaru menunjukkan revisi naik dari perkiraan sebelumnya, lembaga tersebut tetap menegaskan bahwa ketidakpastian global dan tekanan terhadap stabilitas fiskal masih menjadi tantangan utama.

Di sisi lain, sejumlah lembaga keuangan memperkirakan Bank Indonesia masih berpeluang melanjutkan pengetatan kebijakan moneter. DBS Group Research memperkirakan ruang kenaikan suku bunga masih terbuka untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar, sementara Bank Indonesia juga mengindikasikan kemungkinan tambahan kenaikan suku bunga pada pertemuan kebijakan berikutnya.

Pelemahan rupiah sepanjang 2026 dipicu oleh kombinasi arus keluar modal asing, meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik Timur Tengah, serta kekhawatiran pasar terhadap arah kebijakan fiskal nasional. Karena itu, efektivitas sinergi kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia akan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor ke depan

Bank Dunia mencatat kondisi pasar tenaga kerja Indonesia dihadapkan tantangan menyusutnya angka pekerja kelas menengah hingga 50 persen lebih dalam tujuh tahun. Jika pada 2018 porsi pekerja kelas menengah mencapai 14,5 persen, pada 2025 tersisa 7 persen saja. 

"Pekerja yang memperoleh pendapatan kelas menengah telah turun tajam dari 14,5 persen pada 2018 menjadi sedikit di atas 7 persen pada 2025," tulis Bank Dunia dilansir Jumat (12/6).

Meskipun begitu, dalam laporan Indonesia Economic Prospects: Managing Risks, Unlocking Productivity yang dirilis Juni 2026, Bank Dunia mengklaim terdapat perbaikan pada pasar kerja RI. Hal itu seiring pemulihan pertumbuhan ekonomi awal tahun. Namun, kualitas pekerjaan masih menjadi persoalan struktural yang belum teratasi.

Bank Dunia mencatat jumlah pekerja di Indonesia bertambah sekitar 1,9 juta orang pada periode Agustus 2024 hingga Agustus 2025. Pada saat yang sama, tingkat pengangguran turun menjadi 4,9 persen.

Meski demikian, lembaga tersebut menilai sebagian besar lapangan kerja baru justru tercipta di sektor-sektor dengan produktivitas relatif rendah.

Hampir separuh pekerjaan baru terserap di sektor pertanian serta akomodasi dan jasa makanan-minuman. Sebaliknya, sektor yang membutuhkan keterampilan lebih tinggi, seperti jasa keuangan, tercatat stagnan bahkan mengalami kontraksi.

[Gambas:Youtube]

Di sisi lain, pekerja dengan keterampilan menengah dan tinggi juga menghadapi tekanan pendapatan. Bank Dunia mencatat upah riil kelompok pekerja tersebut turun sekitar 1 hingga 2 persen per tahun sejak 2018.

Kondisi itu turut berdampak pada susutnya jumlah pekerja kelas menengah di Indonesia.

Bank Dunia menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian struktural di pasar tenaga kerja Indonesia. Ekonomi memang mampu menciptakan lapangan kerja, tetapi belum cukup menghasilkan pekerjaan yang produktif dan berupah baik untuk mendorong mobilitas ekonomi masyarakat.

"Tren ini menggarisbawahi adanya ketidaksesuaian struktural. Perekonomian menghasilkan lapangan kerja, tetapi belum cukup banyak pekerjaan produktif dan berupah tinggi yang dibutuhkan untuk menopang mobilitas ke atas dan memperluas kelas menengah," tulis Bank Dunia dalam laporannya.

Laporan tersebut juga menyoroti tingginya angka setengah menganggur (underemployment) di Indonesia. Per Agustus 2025, sebanyak 32,7 persen pekerja tercatat bekerja dengan jam kerja yang lebih sedikit dibandingkan yang mereka inginkan.

Angka tersebut terus meningkat secara bertahap sejak 2022 dan menjadi indikasi bahwa kualitas pekerjaan yang tersedia masih relatif rendah.

Bank Dunia (World Bank) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat pada 2026, yakni sebesar 5 persen.

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) diperkirakan turun menjadi 5 persen pada 2026 seiring kenaikan harga minyak, tingginya imbal hasil obligasi global, meningkatnya sentimen risiko, serta melemahnya permintaan dari mitra dagang yang menekan ekspor dan investasi asing.

Konsumsi rumah tangga yang tetap kuat, belanja pemerintah yang berlanjut, serta investasi domestik yang masih berjalan diperkirakan menjadi bantalan dalam jangka pendek.

"Namun, ketergantungan pada konsumsi pemerintah mengandung risiko mengingat ruang fiskal yang terbatas dan meningkatnya biaya subsidi di bawah aturan fiskal yang berlaku," tulis Laporan Bank Dunia bertajuk Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026.

Konsumsi rumah tangga diproyeksikan tumbuh sekitar 5 persen, didukung momentum belanja rumah tangga dan kebijakan fiskal yang terarah. Konsumsi pemerintah diperkirakan meningkat lebih kuat, yaitu sebesar 8,7 persen, seiring pelaksanaan program-program prioritas.

Pertumbuhan investasi diproyeksikan melambat menjadi 4,9 persen, sedangkan pertumbuhan ekspor diperkirakan turun menjadi 5 persen.

[Gambas:Youtube]

Skenario dasar Bank Dunia mengasumsikan konflik di Timur Tengah tetap terkendali tetapi berlanjut sepanjang 2026.

Dalam kondisi tersebut, gangguan pasar minyak dan hambatan pengiriman membuat harga minyak Brent bertahan tinggi di kisaran 94 dolar AS per barel.

Kondisi moneter global juga diperkirakan tetap relatif ketat dalam jangka pendek dengan imbal hasil obligasi dan premi risiko yang masih sensitif terhadap guncangan baru, sedangkan permintaan eksternal melemah sebelum pulih secara bertahap pada 2027-2028.

"Proyeksi ini juga mengasumsikan kredibilitas kebijakan domestik tetap terjaga, defisit fiskal tetap berada dalam batas yang ditetapkan undang-undang, ekspektasi inflasi tetap terkendali, serta program investasi yang sedang berjalan, termasuk proyek terkait Danantara, terus berlanjut," tulis Bank Dunia dalam laporannya.

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat menjadi 5,2 persen pada 2027 dan 2028 seiring meredanya gangguan eksternal dan berjalannya reformasi domestik yang mendukung investasi

Pemulihan diperkirakan ditopang oleh meredanya tekanan di pasar komoditas, pertumbuhan kredit swasta yang lebih kuat, percepatan investasi Danantara, serta agenda reformasi pemerintah melalui program debottlenecking.

Dorongan investasi dari tiga sumber tersebut diharapkan dapat mengimbangi kontribusi ekspor neto yang melemah akibat memburuknya terms of trade dan meningkatnya ketidakpastian kebijakan perdagangan global.

Dari sisi penawaran, manufaktur berbasis komoditas, agribisnis, konstruksi, sektor jasa, dan ekonomi digital diperkirakan tetap menjadi motor utama pertumbuhan.

"Namun, kekuatan pemulihan akan sangat bergantung pada kecepatan implementasi reformasi dan kemampuan menarik investasi swasta," tulis Bank Dunia dalam laporannya.

Sementara itu, Bank Dunia sendiri memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global melambat menjadi 2,5 persen pada 2026, turun dari 2,9 persen pada 2025, yang akan menjadi laju pertumbuhan terendah sejak pandemi Covid-19.

Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh memburuknya prospek negara-negara yang bergantung pada impor energi serta negara yang terdampak langsung oleh konflik.

Aktivitas ekonomi global diperkirakan kembali menguat pada 2027-2028 seiring pulihnya pasokan energi, dimulainya kembali pelonggaran kebijakan moneter, dan menguatnya perdagangan internasional.

Bank Dunia mengungkapkan 20 persen rumah tangga terkaya di Indonesia justru menikmati lebih dari setengah manfaat subsidi bahan bakar minyak (BBM). Hal ini mencerminkan bahwa kelompok tersebut mempunyai lebih banyak kendaraan sehingga tingkat konsumsi BBM lebih tinggi.

Dalam laporan Bank Dunia bertajuk "Indonesia Economic Prospects' edisi Juni 2026, lembaga tersebut menilai kondisi tersebut justru membebani anggaran negara karena menyerap dana fiskal yang besar.

Di sisi lain, manfaat subsidi BBM dianggap belum tepat sasaran lantaran hanya memberikan dukungan terbatas kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan.

"Akibatnya, sistem ini menyerap sumber daya fiskal yang langka sambil memberikan dukungan terbatas bagi masyarakat miskin dan rentan," tulis Bank Dunia dalam laporan tersebut.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025, Bank Dunia mencatat subsidi BBM masih lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat berpendapatan tinggi. Hal ini terlihat dari besarnya manfaat subsidi yang terus meningkat seiring kenaikan kelompok desil pendapatan.

Rumah tangga pada desil ke-10 atau kelompok 10 persen terkaya tercatat menerima manfaat subsidi terbesar, baik dari subsidi bensin, solar, maupun LPG. Sebaliknya, rumah tangga pada desil terbawah hanya memperoleh porsi subsidi yang relatif kecil.

[Gambas:Youtube]

Secara per kapita, total manfaat subsidi yang diterima kelompok desil tertinggi mencapai lebih dari Rp2,5 juta. Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan kelompok desil terendah yang hanya memperoleh manfaat subsidi sekitar Rp50 ribu per kapita.

Bank Dunia menyebut temuan tersebut menunjukkan bahwa skema subsidi energi saat ini masih belum sepenuhnya tepat sasaran karena lebih banyak mengalir kepada kelompok masyarakat yang memiliki konsumsi energi lebih tinggi.

Melihat kondisi tersebut, mereka mengusulkan Indonesia untuk melakukan reformasi subsidi bahan bakar yang kredibel.

"Krisis minyak sekaligus membebani anggaran, mengikis cadangan fiskal sehingga membuka peluang untuk mereformasi subsidi bahan bakar," terangnya.

Adapun paket reformasi yang Bank Dunia usulkan meliputi tiga elemen. Pertama, penyesuaian harga BBM bersubsidi dilakukan secara bertahap dan diumumkan sejak awal kepada masyarakat. Langkah ini dinilai dapat memperkecil kesenjangan antara harga BBM bersubsidi dan harga pasar, sekaligus mengurangi beban subsidi yang ditanggung pemerintah.

Kedua, sebagian dana hasil penghematan reformasi subsidi BBM dialokasikan dalam bentuk bantuan tunai kepada 40 persen rumah tangga termiskin. Menurutnya, skema ini dapat sepenuhnya mengompensasi penurunan kesejahteraan yang dialami kelompok rentan akibat penyesuaian harga energi.

"Dengan biaya fiskal yang moderat sebesar sekitar 10 persen dari penghematan subsidi untuk transfer selama 1 bulan," kata Bank Dunia.

Ketiga, pemerintah mengalokasikan secara transparan dana hasil penghematan subsidi BBM ke berbagai program yang lebih produktif. Dana tersebut dapat digunakan untuk memperkuat perlindungan sosial, membiayai investasi publik, serta mendukung mata pencaharian kelompok masyarakat yang terdampak penyesuaian subsidi.

"Penghematan fiskal dari pendekatan ini akan meningkat seiring waktu, diperkirakan 1,3 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto) selama dua tahun pertama, naik menjadi 2,1 persen setelah harga sepenuhnya disesuaikan," ungkapnya.

Bank Dunia menekankan reformasi subsidi BBM harus dibarengi pelaksanaan yang baik, mulai dari tahapan implementasi yang jelas, komunikasi publik yang efektif, kesiapan data penerima bantuan melalui DTSEN, hingga transparansi penggunaan dana hasil penghematan. Upaya tersebut dinilai krusial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap reformasi.

"Pelaporan yang transparan mengenai cara dana yang dihemat diinvestasikan kembali akan membangun kepercayaan yang diperlukan untuk mempertahankan reformasi," jelas Bank Dunia.

Bank Dunia menilai kondisi pasar tenaga kerja Indonesia menunjukkan perbaikan dalam setahun terakhir. Hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah pekerja dan menurunnya tingkat pengangguran.

Namun, di balik perbaikan tersebut, kualitas lapangan kerja yang tersedia masih menjadi persoalan struktural yang belum terselesaikan.

Dalam laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026, Bank Dunia mencatat jumlah penduduk yang bekerja bertambah 1,9 juta orang pada periode Agustus 2024 hingga Agustus 2025. Pada saat yang sama, tingkat pengangguran turun menjadi 4,9 persen.

Meski demikian, Bank Dunia menilai perbaikan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi pasar kerja yang sehat karena sebagian besar pekerjaan baru justru tercipta di sektor-sektor dengan produktivitas relatif rendah.

"Pasar tenaga kerja membaik seiring pemulihan pertumbuhan ekonomi pada awal tahun, tetapi kualitas pekerjaan tetap menjadi masalah struktural yang berkelanjutan," tulis Bank Dunia dalam laporannya.

Lembaga tersebut menjelaskan hampir separuh dari tambahan lapangan kerja selama setahun terakhir terserap ke sektor pertanian serta akomodasi dan layanan makanan-minuman. Sektor pertanian menambah sekitar 490 ribu pekerja, sementara sektor akomodasi dan restoran menyerap sekitar 420 ribu pekerja baru.

[Gambas:Youtube]

Sebaliknya, sektor-sektor yang umumnya membutuhkan keterampilan lebih tinggi justru tidak menunjukkan pertumbuhan berarti. Bahkan, sektor jasa keuangan tercatat kehilangan sekitar 60 ribu pekerja dalam periode yang sama, sedangkan sejumlah sektor profesional lainnya cenderung stagnan.

Menurut Bank Dunia, kondisi ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia memang mampu menciptakan lapangan kerja, tetapi belum cukup banyak menghasilkan pekerjaan yang produktif dan berupah lebih baik.

"Perbaikan kualitas pekerjaan masih terbatas," tulis Bank Dunia.

Laporan tersebut juga menyoroti tingginya angka setengah menganggur (underemployment), yakni kelompok pekerja yang sudah memiliki pekerjaan tetapi jam kerjanya lebih sedikit dari yang mereka inginkan.

Per Agustus 2025, tingkat setengah menganggur tercatat mencapai 32,7 persen dan terus menunjukkan tren meningkat sejak 2022. Bank Dunia menilai kondisi itu menjadi salah satu indikasi masih lemahnya kualitas pasar tenaga kerja di Indonesia.

Selain itu, laporan tersebut mencatat upah riil pekerja menengah dan berkeahlian tinggi mengalami penurunan sekitar 1-2 persen per tahun sejak 2018.

Pada saat yang sama, proporsi pekerja yang memperoleh pendapatan setara kelas menengah juga terus menyusut. Jika pada 2018 kelompok tersebut mencakup 14,5 persen pekerja, pada 2025 jumlahnya tinggal sedikit di atas 7 persen.

Bank Dunia menyebut tren tersebut memperlihatkan adanya ketidaksesuaian struktural di pasar kerja nasional.

"Ekonomi menghasilkan lapangan kerja, tetapi belum cukup banyak pekerjaan yang produktif dan berupah baik untuk menopang mobilitas ekonomi masyarakat serta memperluas kelas menengah," tulis lembaga itu.

Ke depan, Bank Dunia mengingatkan lemahnya implementasi reformasi struktural berpotensi memperburuk kondisi tersebut. Menurut mereka, penciptaan lapangan kerja bagi kelas menengah dapat terhambat, sementara daya beli rumah tangga juga berisiko menghadapi tekanan yang lebih besar.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Dunia (World Bank) menyoroti implementasi kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia karena dinilai masih salah sasaran dan justru menguntungkan masyarakat kelas atas.

Dalam laporan terbaru bertajuk Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026, Bank Dunia mengungkapkan bahwa kelompok 20% rumah tangga terkaya di Indonesia menerima lebih dari separuh manfaat subsidi BBM. Ketimpangan distribusi manfaat ini mencerminkan tingginya tingkat kepemilikan kendaraan dan konsumsi bahan bakar di kalangan masyarakat kelas atas tersebut.

Bank Dunia mencatat bahwa pengeluaran untuk subsidi energi di Tanah Air tetap menjadi komponen belanja publik yang signifikan dan bergejolak, yakni mencapai 1,6% dari produk domestik bruto (PDB). Akibatnya, sistem subsidi yang berjalan saat ini menyedot sumber daya fiskal yang langka.

"Sistem saat ini menyerap sumber daya fiskal yang terbatas, namun hanya memberikan dukungan yang terbatas bagi kelompok miskin dan rentan," simpul Bank Dunia dalam laporannya, dikutip Kamis (11/6/2026).

Untuk mengatasi persoalan struktural ini, lembaga yang bermarkas di Washington DC itu merekomendasikan pemerintah untuk menjalankan paket reformasi yang mencakup penyesuaian harga secara bertahap guna mempersempit jarak antara harga subsidi dan harga pasar.

Simulasi Bank Dunia menunjukkan bahwa pencabutan subsidi secara bertahap selama dua tahun ke depan dapat menghasilkan penghematan fiskal sebesar 1,3% dari PDB. Ruang fiskal ini diproyeksikan akan makin melebar hingga mencapai 2,1% dari PDB setelah harga disesuaikan secara penuh.

Kendati demikian, lembaga internasional tersebut tidak menampik adanya dampak negatif dari kebijakan ini. Pencabutan subsidi berisiko menurunkan tingkat kesejahteraan seluruh kelompok pendapatan sebesar 1,7% hingga 2,4% dari pendapatan yang dapat dibelanjakan (disposable income), serta berpotensi memicu kenaikan tingkat kemiskinan sekitar 0,5 poin persentase.

Di sisi lain, Bank Dunia memproyeksi dampak rambatan tersebut dapat dikendalikan sepenuhnya melalui penyaluran bantuan langsung tunai berjangka waktu yang disasar khusus untuk 40% rumah tangga termiskin. Skema kompensasi terarah ini bahkan diyakini mampu menekan angka kemiskinan sebesar 0,3 poin persentase.

Biaya fiskal untuk program perlindungan ini pun dinilai relatif kecil, yang mana alokasi transfer tunai selama satu bulan diproyeksi hanya akan menyerap sekitar 10% dari total penghematan subsidi BBM.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Dunia (World Bank) merevisi ke atas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,0% pada 2026. Proyeksi terbaru ini lebih tinggi dibandingkan dengan estimasi lembaga tersebut pada April lalu yang mematok laju produk domestik bruto (PDB) RI di level 4,7%.

Berdasarkan laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026, Bank Dunia menjelaskan proyeksi sebesar 5,0% untuk tahun ini mencerminkan kinerja perekonomian pada kuartal pertama yang lebih kuat dari perkiraan.

"Perekonomian Indonesia mengalami akselerasi pesat sepanjang paruh kedua 2025 dan momentum positif mendorong pertumbuhan PDB hingga mencapai 5,6% secara tahunan pada kuartal I/2026—pertumbuhan triwulanan paling tinggi sejak kuartal II/2021," tulis Bank Dunia dalam laporannya, dikutip Kamis (11/6/2026).

Kuatnya pertumbuhan di awal tahun tersebut ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang masih menjadi pendorong utama. Konsumsi tersebut didorong momen bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, pembayaran THR pegawai negeri sipil yang dipercepat, serta akselerasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sepanjang tahun 2026, konsumsi swasta diperkirakan akan terus bertumbuh di kisaran 5,0% yang didukung oleh stimulus fiskal pemerintah. Sementara itu, konsumsi pemerintah diproyeksikan mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi lagi, yakni mencapai 8,7%.

Dari sisi investasi, pembentukan modal tetap bruto pada kuartal I/2026 juga tercatat bertumbuh solid sebesar 6,0%.

Kendati proyeksi dikerek naik, Bank Dunia memberikan catatan bahwa ketergantungan pemerintah terhadap konsumsi sebagai penyangga pertumbuhan jangka pendek ini tetap disertai risiko. Risiko tersebut tidak terlepas dari kondisi ruang fiskal yang kian terbatas serta beban subsidi eskalasi konflik di Timur Tengah yang mengerek harga minyak global.

Selain itu, ketahanan ekonomi domestik juga diuji oleh guncangan sentimen pasar keuangan menyusul pengumuman evaluasi indeks MSCI.

Lebih lanjut, lembaga yang bermarkas di Washington DC itu memproyeksikan inflasi nasional sebesar 3,4% pada tahun ini. Sementara itu, defisit fiskal diperkirakan mencapai 2,8% terhadap PDB.

Untuk prospek ke depan, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan PDB Indonesia akan kembali naik menjadi 5,2% pada periode 2027 hingga 2028. Kendati demikian, lembaga tersebut menegaskan bahwa pencapaian pemulihan pertumbuhan ke level 5,2% itu akan sangat bergantung pada keberhasilan implementasi reformasi struktural.

Tanpa adanya reformasi yang mampu mendorong produktivitas, skema insentif dan stimulus dari sisi permintaan dinilai hanya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk sementara waktu dan akan sulit dipertahankan secara berkelanjutan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Sebanyak 27 negara bergerak menyiapkan instrumen krisis untuk mengakses pendanaan cepat dari program-program Bank Dunia alias World Bank sejak perang antara Iran dan Amerika Serikat (AS) pecah.

Informasi tersebut tercantum dalam dokumen Bank Dunia yang dilihat Reuters.

Sayangnya dokumen itu tidak merinci negara-negara yang dimaksud maupun total nilai dana yang berpotensi diajukan. Bank Dunia pun menolak memberi komentar.

"Dokumen itu menunjukkan tiga negara telah menyetujui instrumen baru sejak konflik Timur Tengah dimulai pada 28 Februari, sedangkan negara-negara lainnya masih menyelesaikan prosesnya," tulis Reuters dalam laporannya yang dikutip Senin (25/5).

Pejabat di Kenya dan Irak telah mengonfirmasi kalau pihaknya tengah mengajukan dukungan keuangan cepat dari Bank Dunia untuk meredam dampak perang.

Di Kenya, tekanan muncul imbas lonjakan harga bahan bakar. Sementara di Irak, perang memicu penurunan tajam pendapatan minyak negara tersebut.

[Gambas:Youtube]

Adapun 27 negara yang dikabarkan mengajukan utang dari World Bank merupakan bagian dari 101 negara yang memiliki akses terhadap berbagai instrumen pembiayaan, sebagaimana telah disiapkan sebelumnya oleh Bank Dunia dan bisa digunakan saat krisis.

Dari total 101 negara, 54 negara telah bergabung dalam Rapid Response Option, skema yang memungkinkan negara menggunakan maksimal 10 persen dari pembiayaan yang belum dicairkan.

Bulan lalu, Presiden Bank Dunia Ajay Banga mengatakan perangkat krisis yang dimiliki lembaganya memungkinkan negara-negara menarik pembiayaan kontinjensi yang telah disiapkan, memanfaatkan saldo proyek yang masih tersedia, serta instrumen pencairan cepat.

Melalui skema tersebut, negara-negara disebut bisa mengakses dana sekitar US$20 miliar hingga US$25 miliar.

Ajay juga menyebut Bank Dunia dapat mengalihkan sebagian portofolionya, sehingga total dukungan bisa mencapai 60 miliar dolar AS dalam enam bulan. Dalam jangka lebih panjang, nilainya bahkan berpotensi meningkat hingga sekitar 100 miliar dolar AS.

Di sisi lain, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva memperkirakan sekitar belasan negara akan mencari bantuan jangka pendek senilai US$20 miliar hingga US$50 miliar ke pihaknya.

Namun, menurut tiga sumber Reuters yang mengetahui persoalan tersbut, hingga kini baru sedikit permintaan yang tercatat mengajukan ke IMF.

"Negara-negara jelas masih dalam mode wait and see," kata salah satu sumber yang enggan disebut namanya.

Direktur Global Development Policy Center di Boston University Kevin Gallagher menilai banyak negara lebih memilih mencari pendanaan ke Bank Dunia dibanding dengan IMF.

Menurut dia, program IMF umumnya mensyaratkan kebijakan penghematan fiskal yang berisiko memperparah gejolak sosial, seperti yang terjadi di Kenya.

Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster menerima masukan dari World Bank atau organisasi keuangan global soal lima persoalan Bali yang menjadi perhatian dunia.

“Kami mengucapkan terima kasih atas berbagai masukan yang disampaikan kepada Pemprov Bali, infrastruktur memang menjadi salah satu perhatian utama kami di Bali karena membutuhkan pendanaan yang sangat besar,” kata Koster dalam keterangan di Denpasar, Minggu.

Dalam pertemuan Gubernur Bali dengan World Bank Country Director Carolyn Turk itu mencuat lima persoalan yang menjadi tantangan dan dinilai mestinya diselesaikan.

Isu tersebut yaitu pengelolaan dan daur ulang air bekas pakai, penanggulangan sampah, mobilitas transportasi, penyediaan air bersih, serta ketersediaan sumber daya listrik di sejumlah wilayah di Bali.

Untuk itu Gubernur Bali menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas masukan terkait pembangunan dan keberlanjutan Pulau Dewata di masa depan itu, apalagi masukan tersebut sejalan dengan arah pembangunan jangka panjang Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun.

Seperti pada infrastruktur, dimana infrastruktur sangat mempengaruhi keberlanjutan pariwisata Bali sehingga harus ditangani secara serius dan terencana.

Dalam aspek lingkungan, kata dia, Pemprov Bali juga sudah terus mendorong terwujudnya alam Bali yang bersih dan sehat melalui berbagai kebijakan, diantaranya pembatasan penggunaan plastik sekali pakai serta pengelolaan sampah berbasis sumber.

“Langkah tersebut dilakukan agar kondisi alam Bali tetap terjaga untuk menopang kehidupan generasi mendatang,” ucapnya.

Kemudian dalam aspek manusia, Gubernur Koster menegaskan bahwa kebutuhan dasar masyarakat menjadi perhatian utama pemerintah seperti memastikan kebutuhan atas udara yang bersih, air yang sehat, pangan, sandang, serta papan yang memadai.

“Udara Bali harus bagus, air bersih dan sehat harus disiapkan, Bali juga harus berdaulat pangan,” ujarnya.

Dan untuk energi, ia merespons bahwa Pemprov Bali juga mendorong kemandirian energi bersih demi menjamin ketersediaan energi berkelanjutan di masa depan.

Terbukti dari Koster tidak mengizinkan pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar fosil dan lebih mengutamakan energi bersih, didorong juga lewat penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai, hingga penyiapan pengolahan sampah menjadi energi listrik bekerja sama dengan Danantara.

“Pemerintah juga terus melakukan penanaman pohon, mangrove, serta tanaman endemik Bali guna memperluas tutupan hutan dan menjaga keseimbangan lingkungan, seluruh kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga keberlanjutan Bali, termasuk melestarikan budaya Bali, serta menyiapkan ekosistem penunjang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan,” tuturnya.

World Bank Country Director Carolyn Turk sendiri mengatakan lima persoalan Bali tidak hanya berkaitan dengan sektor pariwisata, tetapi juga menyangkut kebutuhan dasar serta kualitas hidup masyarakat Bali.

Apabila persoalan tersebut tidak ditangani dengan baik mulai dari sekarang, ketakutan World Bank, Bali berpotensi menghadapi berbagai persoalan serius di masa mendatang.

“Kami tidak hanya melihat kondisi Bali saat ini, tetapi juga periode-periode mendatang, Bali saat ini masih menjadi primadona dunia, tantangannya adalah bagaimana Bali tetap menjadi daerah unggulan hingga tahun-tahun ke depan,” ujar Carolyn.

Sebagai tindak lanjut atas data yang dimiliki oleh World Bank, pihaknya meminta Gubernur Bali untuk menunjuk tim teknis agar bisa berkolaborasi menggelar diskusi lanjutan membahas berbagai solusi strategis dan langkah penanganan yang dapat diterapkan.

“Hasil pembahasan bersama tim teknis nantinya akan kembali disampaikan kepada Gubernur Bali dalam agenda pertemuan berikutnya,” kata dia.

Carolyn berharap, pemerintah dapat memperkuat langkah pembangunan berkelanjutan agar pertumbuhan sektor pariwisata tetap berjalan seimbang dengan kebutuhan masyarakat Bali.

“Tim analis kami tidak hanya berfokus pada kondisi saat ini, tetapi juga melihat periode-periode mendatang, tantangannya adalah bagaimana Bali tetap menjadi daerah unggulan dan tetap prima hingga tahun-tahun mendatang,” tutupnya.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Sebuah dokumen internal Bank Dunia ( World Bank ) yang bocor ke publik mengungkap fakta mengejutkan tentang kepanikan finansial yang sedang melanda berbagai belahan dunia. Sedikitnya 27 negara dilaporkan bergerak cepat di bawah radar untuk mengamankan akses ke dana darurat guna membentengi ekonomi mereka dari efek domino perang Iran di Timur Tengah.

27 Negara kini mencari bantuan darurat dari World Bank setelah perang Iran pecah. Seperti diketahui Perang Amerika Serikat bersama Israel melawan Iran yang pecah sejak 28 Februari 2026 lalu terbukti telah mengacaukan rantai pasokan logistik global, melambungkan harga energi, hingga menahan pengiriman pupuk ke negara-negara berkembang.

Blokade Selat Hormuz memicu kekhawatiran akan terjadinya kelaparan dan kebangkrutan massal di sejumlah negara. Dunia Siaga! Bank Dunia Peringatkan Guncangan Pasokan Energi Terparah dalam Sejarah Resmi Dimulai

Negara-Negara Memilih Tiarap

Dokumen internal yang dilansir Reuters tersebut tidak menyebutkan secara rinci nama ke-27 negara tersebut demi menjaga stabilitas pasar. Pihak Bank Dunia sendiri menolak untuk memberikan komentar resmi atas bocornya data sensitif ini.

Namun dokumen tersebut mengonfirmasi bahwa tiga negara telah berhasil meloloskan instrumen pendanaan darurat baru mereka, sementara 24 negara lainnya masih dalam proses pemenuhan syarat administratif.

Dua negara yang posisinya telah terkonfirmasi adalah Kenya dan Irak, yang berniat meminta bantuan kilat kepada Bank Dunia akibat lonjakan harga BBM dalam negeri yang mencekik rakyatnya. Ironisnya Irak yang merupakan salah satu produsen minyak dunia, justru mengalami pukulan telak akibat penurunan drastis pendapatan ekspor minyak mentah imbas blokade.

Berbeda dengan prediksi awal di mana Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan akan ada belasan negara yang mengantre pinjaman hingga USD50 miliar, sejauh ini pengajuan ke IMF justru sepi peminat. Negara-negara saat ini berada dalam mode wait-and-see.

Direktur Global Development Policy Center di Boston University, Kevin Gallagher membeberkan aspek psikologis di balik fenomena ini. Menurutnya, negara-negara berkembang jauh lebih memilih menguras sisa dana proyek Bank Dunia daripada bernegosiasi dengan IMF.

"Program bantuan IMF umumnya menuntut syarat pengetatan anggaran (austerity measures) yang sangat ketat. Hal itu justru berisiko memicu ledakan protes dan gejolak sosial di dalam negeri, seperti yang sudah mulai terlihat di Kenya," jelas Gallagher.

Amunisi USD100 Miliar Disiapkan untuk Redam Krisis

Presiden Bank Dunia, Ajay Banga bulan lalu mengonfirmasi bahwa institusinya telah menyiapkan 'alat tempur krisis' untuk membantu negara-negara anggotanya. Melalui skema Rapid Response Option, negara yang terancam krisis dapat langsung mencairkan hingga 10% dari sisa dana pembiayaan mereka yang belum ditarik.

27 negara yang sedang mengamankan dana darurat Bank Dunia termasuk di antara 101 negara dengan akses ke beberapa bentuk instrumen pembiayaan yang telah diatur sebelumnya untuk dapat digunakan dalam kondisi krisis. Ada juga 54 negara yang mendaftar ke Opsi Tanggap Cepat, sehingga memungkinkan negara-negara ini menggunakan hingga 10% dari pembiayaan yang belum dicairkan.

Bank Dunia mengestimasi dana taktis yang bisa diakses cepat mencapai USD20 miliar hingga USD25 miliar. Angka ini bahkan bisa digelembungkan hingga mencapai USD100 miliar dalam jangka panjang melalui reorientasi portofolio proyek global demi menahan runtuhnya ekonomi negara-negara miskin dan berkembang tahun ini.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi renminbi (RMB) di China (Panda Bond) untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat (AS).

Panda Bond menawarkan imbal hasil atau yield di kisaran 2,3 hingga 2,5 persen. Ini disebut lebih rendah daripada surat utang pemerintah dalam dolar AS atau mata uang lain.

Purbaya juga mulai mengajak lembaga keuangan China untuk penerbitan Panda Bond, salah satunya Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Permintaannya pun disebut sudah sangat besar.

"Kita sudah berhubungan dengan ICBC. Mereka siap untuk menjalankan (Panda Bond). Demand di sana besar," ujarnya.

Proyeksinya, Panda Bond akan terbit bulan depan. Purbaya juga berencana berkunjung ke Negeri Tirai Bambu guna mematangkan rencana tersebut.

Purbaya sebelumnya pernah mengatakan dengan penerbitan Panda Bond di China, ia telah mengizinkan Pemerintah China untuk menerbitkan surat utang di Indonesia.

[Gambas:Youtube]

Apa itu Panda Bond?

Panda Bond merupakan salah satu instrumen keuangan berupa surat utang atau obligasi dalam mata uang China. Surat utang ini nantinya diterbitkan oleh entitas luar negeri dan dijual di pasar obligasi domestik China.

Adapun entitas yang dapat menerbitkan Panda Bond seperti pemerintah asing, lembaga multilateral seperti World Bank dan Asian Development Bank, hingga perusahaan asing. Tentunya surat utang yang diterbitkan dalam bentuk Yuan atau Renminbi.

Surat utang yang diterbitkan di pasar domestik China tersebut, nantinya akan tunduk pada regulasi pemerintahan Negeri Tirai Bambu. Mengingat, mayoritas calon investor Panda Bond merupakan investor lokal seperti bank, dana pensiun, hingga manajer investasi China.

Asal-usul nama Panda Bond berasal dari ikon China, yakni hewan Panda. Hal ini sudah menjadi tradisi global, di mana obligasi asing yang diterbitkan di pasar domestik suatu negara akan diberi nama ikon negara tersebut.

Bagi Indonesia, penerbitan Panda Bond diharapkan bisa mengurangi ketergantungan negara terhadap mata uang Dolar AS. Harapannya, saat terjadi guncangan di pasar keuangan global, Indonesia masih memiliki akses ke pasar modal China, sekaligus memberikan cadangan pendanaan alternatif.

Apalagi, China merupakan salah satu pasar obligasi terbesar di dunia, dengan likuiditas yang melimpah. Suku bunga di sana juga cenderung lebih kompetitif atau lebih rendah dibandingkan pasar obligasi dolar AS, sehingga mampu mengurangi beban bunga utang.

Kehadiran Panda Bond juga diharapkan mampu meningkatkan kerja sama ekonomi dan meningkatkan kepercayaan investor China terhadap stabilitas ekonomi negara penerbit, dalam hal ini Indonesia.

JAKARTA - World Bank atau Bank Dunia baru saja merilis laporan Commodity Markets Outlook yang menyebutkan bahwa perang di Timur Tengah telah memicu kejutan pasokan energi global terbesar dalam sejarah. Kondisi ini menjadi peringatan merah bagi ekonomi global.

Gangguan masif di Selat Hormuz diperkirakan akan mengerek biaya energi hingga 24% tahun ini, menyentuh level tertinggi sejak 2022. Fenomena ini diprediksi tidak hanya mengancam stok BBM (Bahan Bakar Minyak), tetapi juga memicu inflasi gila-gilaan yang akan memperlambat pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia.

Bos Bank Dunia Peringatkan Dampak Ngeri Penutupan Selat Hormuz: Ekonomi Global Tak Pulih Instan



Perang antara AS-Israel melawan Iran telah melumpuhkan infrastruktur energi dan jalur pelayaran vital. Bank Dunia mencatat bahwa pasokan global telah terpangkas sekitar 10 juta barel per hari pada tahap awal konflik ini.

"Dunia sedang menghadapi guncangan pasokan energi terbesar yang pernah tercatat," tulis laporan Bank Dunia.

Jika konflik terus memanas, harga minyak mentah diprediksi akan menetap di rata-rata USD115 per barel, bahkan berpotensi melampaui angka tersebut.

Bukan Hanya BBM: Harga Pangan dan Logam Ikut Membara

Efek domino dari krisis ini dilaporkan akan merambat ke berbagai sektor kebutuhan pokok manusia. Dimana harga pupuk diproyeksikan melonjak 31%, dipicu oleh kenaikan harga urea sebesar 60%. Ini merupakan ancaman serius bagi ketahanan pangan global.

Dunia Siaga Satu! Harga Minyak Dunia Mendidih Tembus USD126 per Barel, Rekor Tertinggi Sejak 2022



Sedangkan harga tembaga, aluminium, dan timah diperkirakan akan mencetak rekor tertinggi baru. Uni Eropa menjadi wilayah paling rentan dengan lonjakan biaya impor gas yang sangat tajam.

"Masyarakat miskin yang menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk makanan dan bahan bakar akan menjadi yang paling terpukul, begitu juga dengan ekonomi negara berkembang yang sudah terbebani utang besar," ujar Kepala Ekonom Bank Dunia, Indermit Gill memberikan peringatan keras.

Kondisi pasar semakin tidak menentu setelah Uni Emirat Arab (UEA) mengumumkan rencana untuk keluar dari keanggotaan OPEC. Langkah ini menambah volatilitas pasar karena memberikan kebebasan bagi produsen besar untuk mengatur harga dan output mereka sendiri.

Di sisi lain, minyak mentah Brent sempat menyentuh USD117 per barel. Kenaikan ini diperparah oleh kegagalan negosiasi antara Washington dan Teheran. Presiden AS Donald Trump dikabarkan menolak proposal Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz dan mencabut blokade angkatan laut.