IMF pada dasarnya merupakan lembaga yang berfokus pada mitigasi risiko. Karena itu, proyeksinya cenderung lebih konservatif

Jakarta (ANTARA) - Plt Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Herman Saheruddin mengungkapkan alasan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak tawaran pinjaman dari Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF).

Tawaran pinjaman senilai 20 miliar dolar AS hingga 30 miliar dolar AS tersebut disampaikan saat Purbaya menghadiri rangkaian Pertemuan Musim Semi IMF dan Bank Dunia (IMF-World Bank Spring Meeting) pada 13-17 April 2026 di Washington DC, Amerika Serikat.

Herman mengatakan kala itu IMF menawarkan instrumen pembiayaan yang dirancang untuk membantu negara menghadapi risiko dan kondisi darurat. Namun, Menkeu menilai kondisi ekonomi Indonesia masih cukup kuat sehingga belum memerlukan fasilitas pinjaman tersebut.

“Karena nature-nya mereka (IMF) melihatnya dari sisi risiko. Karena mereka itu produk utamanya adalah pembiayaan untuk menghadapi risiko,” kata Herman saat ditemui di Jakarta, Kamis.

Herman menjelaskan IMF pada dasarnya merupakan lembaga yang berfokus pada mitigasi risiko. Karena itu, proyeksinya cenderung lebih konservatif.

Di sisi lain, Purbaya tetap optimistis terhadap prospek ekonomi nasional. Selain pertumbuhan ekonomi yang masih terjaga, Menkeu juga berkomitmen mempertahankan defisit APBN di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Karena itu, menerima fasilitas pembiayaan IMF dinilai tidak sejalan dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat itu.

“Kalau kita terima pembiayaan itu, artinya pembiayaan itu pembiayaan untuk menghadapi kondisi dengan risiko tinggi. Kita kondisi masih terkendali, kita tumbuh waktu itu bisa kencang, terus ditawarin pendanaan darurat gitu, ya tentu saja with all due respect, kita belum butuh saat itu,” jelas Herman.

Herman melanjutkan, karakter pembiayaan IMF berbeda dengan pembiayaan dari lembaga multilateral lain seperti Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) maupun Bank Dunia (World Bank).

Menurut dia, pembiayaan dari AIIB umumnya digunakan untuk mendukung proyek pembangunan yang bersifat komersial atau berbasis proyek (project based).

Sementara itu, Bank Dunia memiliki spektrum pembiayaan yang lebih luas, mulai dari mitigasi risiko hingga pinjaman pembangunan (development loan).

Adapun IMF lebih berfokus pada penyediaan pembiayaan untuk menghadapi kondisi darurat atau tekanan ekonomi.

”Bedanya kalau IMF itu dia memang lebih menekankan pada sisi risk-nya. Kalau World Bank itu dia ada sisi risknya, tapi ada juga sisi development-nya,” tutur Herman.

Sebelumnya, Purbaya dalam taklimat media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/4), mengungkapkan bahwa IMF dan Bank Dunia menyiapkan dana senilai 20 miliar dolar AS hingga 30 miliar dolar AS untuk membantu negara-negara yang membutuhkan dukungan di tengah ketidakpastian global, terutama akibat konflik di Timur Tengah.

“Saya bilang sama dia (IMF dan Bank Dunia), sekarang saya belum butuh (pinjaman), karena saya sendiri punya persediaan hampir 25 miliar dolar AS (setara Rp428,77 triliun dengan kurs Rp17.150 per dolar AS),” kata Purbaya.

Purbaya menyebut telah menyampaikan apresiasi atas penawaran pembiayaan dari kedua lembaga internasional tersebut. Namun, ia memastikan kondisi fiskal Indonesia masih memadai sehingga belum membutuhkan dukungan pendanaan darurat.

“Saya masih punya uang sebesar 25 miliar dolar AS juga, yang kami pegang untuk negara sendiri. Mereka (IMF dan Bank Dunia), 25 miliar dolar AS untuk beberapa negara. Jadi, kondisi keuangan kita masih aman,” tuturnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan sejumlah ruas jalan tol baru bisa beroperasi fungsional pada Desember 2026 untuk mendukung lalu lintas libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU Ni Komang Rasminiati menyampaikan sesuai dengan progres konstruksi saat ini, sebanyak 10 ruas jalan tol baru ditargetkan bakal fungsional untuk menunjang lalu lintas, khususnya di momentum Nataru.

"Sesuai dengan progres konstruksi sampai sekarang. Ada rencana sekitar 10 ruas (jalan tol). Harapannya dapat diselesaikan di akhir 2026. Dan ini dapat difungsionalkan untuk menunjang pergerakan lalu lintas Nataru," ujar Ni Komang dalam acara Infratalks di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (19/6).

Ni Komang menyebutkan beberapa ruas jalan tol baru yang bakal difungsionalkan tersebut, misalnya Jalan Tol Sigli-Banda Aceh seksi 1, Tol Palembang Betung seksi I yakni Keramasan-Pulo Rimau.

Lalu, Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi seksi 3, yaitu Paiton-Besuki serta Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan seksi 6, yakni Kutanegara-Sadang.

"Itu antara lain, mungkin potensi yang kita terus akan tingkatkan pengawasannya untuk penyelesaian konstruksinya di akhir 2026," imbuhnya.

Dalam kesempatan sama, Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan tengah mengupayakan pinjaman (loan) dari Bank Dunia (World Bank) untuk mempercepat perbaikan dan pembangunan jalan daerah.

Hal tersebut seiring dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi.

Dody menjelaskan berdasarkan amanat Inpres, pembangunan jalan daerah itu akan dibuat pos anggaran secara khusus, di luar penganggaran reguler.

"Hitungan sih ada, tapi biasanya nanti kita akan diminta khusus itu. Di luar penganggaran yang reguler. Tapi kan ada loan dari World Bank. Jadi, kita mintakan loan dari World Bank untuk kita bisa kerja lebih cepat Inpres Jalan Daerah tahun 2027," kata Dody.

Saat ditanya soal jumlah pinjaman yang diajukan ke Bank Dunia, ia menjawab nilainya sekitar Rp17 triliun untuk mempercepat pembangunan jalan daerah pada 2027.

"Rp17 triliun," jawabnya.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Myanmar setelah lonjakan harga energi global memperburuk tekanan terhadap negara yang masih dilanda perang sipil dan ketidakstabilan politik.

Dalam laporan Myanmar Economic Monitor yang dirilis Selasa (16/6/2026), Bank Dunia memperkirakan produk domestik bruto (PDB) riil Myanmar hanya tumbuh 2 persen pada tahun fiskal 2026/2027 yang dimulai pada April 2026.

Proyeksi tersebut lebih rendah dibandingkan perkiraan sebelumnya sebesar 3 persen yang disusun sebelum konflik di Iran memicu gejolak pasar energi global.

Bank Dunia juga memperkirakan ekonomi Myanmar mengalami kontraksi sebesar 2 persen pada tahun fiskal 2025/2026.

Direktur Bank Dunia untuk Thailand dan Myanmar Melinda Good mengatakan perekonomian Myanmar memang menunjukkan tanda-tanda stabilisasi. Namun, berbagai guncangan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir masih membebani proses pemulihan.

"Meskipun ada tanda-tanda stabilisasi, ekonomi Myanmar masih menghadapi tekanan yang signifikan," ujar Good.

Menurut Bank Dunia, lonjakan harga bahan bakar telah meningkatkan biaya transportasi, logistik, produksi, dan distribusi barang di Myanmar. Kenaikan harga energi juga mendorong kebutuhan devisa untuk impor bahan bakar di tengah kondisi ekonomi yang masih rapuh.

Belum Pulih sejak Kudeta Militer

Bank Dunia mencatat berbagai indikator ekonomi, seperti produksi, penjualan, dan keuntungan perusahaan, masih berada di bawah level sebelum kudeta militer pada 2021.

Perekonomian Myanmar juga belum sepenuhnya pulih dari dampak gempa bumi besar yang terjadi pada Maret 2025 dan menyebabkan gangguan aktivitas ekonomi di berbagai wilayah.

Menurut laporan tersebut, ekonomi Myanmar sempat menunjukkan perbaikan moderat pada awal 2026. Namun, konflik di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga energi kembali menekan prospek pemulihan.

Risiko Masih Tinggi

Bank Dunia menilai prospek ekonomi Myanmar masih dibayangi berbagai risiko, mulai dari perang saudara yang berkepanjangan, gangguan perdagangan dan logistik, hingga tekanan eksternal seperti melemahnya pendapatan ekspor dan volatilitas harga energi global.

Myanmar telah berada dalam krisis politik sejak militer menggulingkan pemerintahan sipil yang dipimpin peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi pada Februari 2021.

Kudeta tersebut memicu gelombang protes yang kemudian berkembang menjadi konflik bersenjata antara junta militer dan kelompok-kelompok perlawanan di berbagai wilayah.

Ketidakstabilan politik yang berlangsung selama bertahun-tahun telah menghambat investasi, mengganggu aktivitas bisnis, dan memperlambat pemulihan ekonomi negara tersebut.

Bank Dunia menilai tanpa perbaikan kondisi keamanan dan stabilitas politik, pemulihan ekonomi Myanmar akan tetap berjalan lambat meski terdapat tanda-tanda perbaikan dalam beberapa sektor.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengawali perdagangan awal pekan dengan penguatan signifikan. Sentimen positif dari pasar global, terutama terkait kesepakatan damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran, mendorong meningkatnya minat investor terhadap aset berisiko.

IHSG dibuka naik 111,07 poin atau 1,85 persen ke level 6.118,73. Sementara indeks LQ45 yang berisi saham-saham unggulan menguat 13,38 poin atau 2,24 persen menjadi 601,83.

Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia Liza Camelia Suryanata mengatakan, membaiknya sentimen global membuka peluang penguatan pasar saham domestik.

"Kiwoom Research cukup optimis untuk rekomendasikan average up bertahap," ujar Liza dalam kajiannya di Jakarta, Senin (15/6/2026).

Menurut dia, perhatian pelaku pasar sepanjang akhir pekan tertuju pada perkembangan geopolitik di Timur Tengah. Presiden AS Donald Trump mengumumkan kesepakatan damai antara AS dan Iran telah rampung dan dijadwalkan ditandatangani secara resmi di Swiss pada 19 Juni 2026.

Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi juga mengonfirmasi memorandum of understanding (MoU) kedua negara telah difinalisasi. Kesepakatan tersebut mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz, pencabutan blokade angkatan laut AS terhadap Iran, pelepasan aset Iran senilai 25 miliar dolar AS yang sebelumnya dibekukan, serta komitmen Iran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir selama proses negosiasi lanjutan berlangsung.

Meski demikian, Iran menegaskan pengelolaan Selat Hormuz tetap berada di bawah otoritas Iran dan Oman, termasuk kemungkinan penerapan biaya layanan navigasi dan keamanan.

Liza menilai perkembangan tersebut meredakan kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan energi global yang selama ini menjadi salah satu sumber ketidakpastian ekonomi dunia.

"Membaiknya situasi geopolitik mengurangi kekhawatiran terhadap gangguan pasokan energi global dan langsung meningkatkan selera risiko investor," kata Liza.

Selain perkembangan geopolitik, perhatian investor pekan ini juga tertuju pada rapat bank sentral AS atau Federal Reserve (The Fed) yang pertama kali dipimpin Kevin Warsh. Pasar memperkirakan The Fed masih mempertahankan suku bunga acuan pada kisaran 3,50 persen hingga 3,75 persen.

Dari dalam negeri, pelaku pasar mencermati proyeksi Bank Dunia yang memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tetap berada di level 2,8 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2026 dan 2027 sebelum turun menjadi 2,7 persen pada 2028.

Proyeksi tersebut dipengaruhi tekanan subsidi energi, pelaksanaan program prioritas pemerintah, serta kenaikan beban bunga utang yang diperkirakan meningkat dari 18,7 persen menjadi 19,2 persen dari total penerimaan negara pada 2028.

Di sektor keuangan, Bank Indonesia dan People's Bank of China (PBOC) memperluas kerja sama melalui peningkatan Bilateral Currency Swap Agreement (BCSA), perluasan transaksi mata uang lokal, pembentukan Renminbi Clearing Arrangement di Indonesia, hingga peluncuran sistem pembayaran QR lintas batas Indonesia-China.

Sementara itu, Danantara melalui PT Danantara Investment Management (DIM) menerbitkan obligasi global perdana senilai 1,5 miliar dolar AS sebagai bagian dari program Global Medium Term Notes (GMTN) senilai 5 miliar dolar AS.

Pada perdagangan akhir pekan lalu, mayoritas bursa saham global juga ditutup menguat. Indeks Euro Stoxx 50 naik 2,16 persen, FTSE 100 Inggris menguat 1,63 persen, DAX Jerman naik 1,76 persen, dan CAC 40 Prancis menguat 1,83 persen.

Di Amerika Serikat, indeks Dow Jones menguat 0,17 persen, S&P 500 naik 0,50 persen, dan Nasdaq Composite bertambah 0,31 persen.

Sementara itu, bursa saham Asia pada perdagangan pagi ini juga bergerak di zona hijau. Indeks Nikkei naik 5,44 persen, Shanghai Composite menguat 0,94 persen, Hang Seng naik 0,43 persen, dan Strait Times menguat 1,14 persen.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Bank Dunia mengungkap penyusutan signifikan kelas menengah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Lembaga tersebut mencatat proporsi pekerja yang memperoleh pendapatan kelas menengah turun dari 14,5% pada 2018 menjadi sekitar 7% pada 2025, atau menyusut lebih dari separuh dalam kurun tujuh tahun.

Temuan tersebut tercantum dalam laporan Indonesia Economic Prospects Juni 2026 yang menyoroti tantangan struktural pasar tenaga kerja Indonesia di tengah pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil. Menurut Bank Dunia, penyusutan kelas menengah terjadi seiring menurunnya kualitas lapangan kerja dan melemahnya pertumbuhan pendapatan pekerja.

“Proporsi pekerja yang memperoleh pendapatan kelas menengah turun tajam dari 14,5 persen pada tahun 2018 menjadi sekitar 7 persen pada tahun 2025,” tulis Bank Dunia dalam laporannya.

Laporan tersebut menjelaskan bahwa pasar tenaga kerja Indonesia memang menunjukkan perbaikan dari sisi kuantitas. Sebanyak 1,9 juta lapangan kerja baru tercipta selama periode Agustus 2024 hingga Agustus 2025 dan tingkat pengangguran turun menjadi 4,9%. Namun, kualitas pekerjaan yang tersedia dinilai masih menjadi persoalan utama.

Bank Dunia mencatat hampir separuh lapangan kerja baru justru berasal dari sektor-sektor dengan produktivitas relatif rendah, seperti pertanian dan akomodasi serta makanan-minuman. Sebaliknya, sektor yang membutuhkan keterampilan lebih tinggi, termasuk jasa keuangan, mengalami stagnasi bahkan kontraksi.

Selain itu, tingkat pengangguran terselubung terus meningkat. Pada 2025, sekitar 32,7% pekerja tercatat bekerja dengan jam kerja yang lebih sedikit dibandingkan yang mereka inginkan. Angka tersebut menunjukkan masih besarnya kelompok pekerja yang belum memperoleh pekerjaan secara optimal.

Bank Dunia juga menyoroti tekanan terhadap pendapatan pekerja. Upah riil pekerja berketerampilan menengah dan tinggi tercatat menurun sekitar 1%-2% per tahun sejak 2018. Kondisi tersebut dinilai ikut menghambat mobilitas ekonomi masyarakat menuju kelompok berpendapatan lebih tinggi.

Menurut Bank Dunia, tren tersebut mencerminkan adanya ketidaksesuaian struktural dalam perekonomian. Meski lapangan kerja baru terus tercipta, jumlah pekerjaan produktif dengan upah lebih tinggi belum cukup untuk memperluas kelompok kelas menengah dan mendorong mobilitas sosial ke atas.

Dalam laporan yang sama, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,0% pada 2026 sebelum meningkat menjadi 5,2% pada 2027 dan 2028. Namun, lembaga tersebut mengingatkan bahwa keberlanjutan pertumbuhan ekonomi akan sangat bergantung pada keberhasilan reformasi struktural yang mampu meningkatkan produktivitas, kualitas pekerjaan, dan daya saing ekonomi nasional.

IDXChannel- Perekonomian Indonesia tetap kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global dan volatilitas pasar, dengan kuatnya permintaan domestik yang membantu laju pertumbuhan tetap terjaga.

Pertumbuhan pada kuartal pertama didorong oleh konsumsi rumah tangga, investasi dalam negeri, dan belanja pemerintah. Pengelolaan fiskal tetap dilakukan secara berhati-hati, dengan defisit diperkirakan akan tetap berada dalam batas maksimal 3 persen dari PDB, sementara penerimaan pemerintah terus menguat berkat aktivitas ekonomi domestik.

Reformasi untuk menjaga kekuatan sektor fiskal dan meningkatkan produktivitas merupakan kunci untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan lebih baik, serta memastikan pertumbuhan jangka panjang.

Menurut Laporan Kelompok Bank Dunia Indonesia Economic Prospects, Managing Risks, Unlocking Productivity, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai 5,0 persen di tahun 2026, di saat terjadi tekanan eksternal yang membebani investasi dan ekspor, sebelum kembali pulih ke tingkat 5,2 persen pada tahun 2027–2028.

“Perekonomian Indonesia tetap kuat saat menghadapi ketidakpastian global yang meningkat. Berlanjutnya koordinasi kebijakan, kredibilitas fiskal dan berbagai reformasi yang meningkatkan produktifitas menjadi penting untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan jangka menengah,” kata Direktur Divisi Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Carolyn Turk dikutip Minggu (14/6/2026).

Laporan ini menggarisbawahi pentingnya menjaga ketahanan fiskal. Memperkuat mobilisasi pendapatan, meningkatkan kualitas belanja, serta meningkatkan ketepatan sasaran bantuan pemerintah akan membantu menjaga ruang fiskal bagi investasi prioritas dan perlindungan sosial.

Secara khusus, laporan ini mencatat bahwa upaya berkelanjutan untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan efisiensi belanja yang terkait energi dapat membantu meningkatkan efektivitas belanja publik sekaligus mempertahankan dukungan bagi rumah tangga rentan dan kelompok mata pencaharian yang terdampak.

Selain itu, laporan ini menyoroti peran penting kemajuan yang terus dicapai dalam hal reformasi struktural, seperti meningkatkan produktifitas dan memperbaiki kualitas pekerjaan untuk menjaga pertumbuhan jangka panjang.

Bagian penting dari agenda ini adalah reformasi peraturan di bidang fasilitasi perdagangan dan logistik, di mana berbagai prosedur yang lebih efisien, biaya yang lebih rendah, serta kebijakaan yang terkoordinasi dapat memperkuat daya saing dan memperdalam integrasi ke dalam rantai nilai global.

“Untuk memastikan bahwa pertumbuhan Indonesia terus berdampak pada peningkatan taraf hidup, upaya untuk meningkatkan permintaan dari pihak bisnis akan pekerjaan dengan keterampilan dan gaji yang lebih tinggi menjadi sangat penting," tutur Ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste David Knight.

(kunthi fahmar sandy)

JAKARTA, KOMPAS.com – Ekonomi Indonesia mencatat pertumbuhan yang cukup kuat pada awal 2026.

Produk domestik bruto (PDB) tumbuh 5,6 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal I-2026, menjadi capaian kuartalan tertinggi sejak kuartal II-2021.

Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap kuat, percepatan belanja pemerintah, serta peningkatan investasi.

Konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari separuh PDB masih menjadi motor utama pertumbuhan, sementara konsumsi pemerintah melonjak seiring percepatan penyaluran berbagai program prioritas.

Namun, di balik laju pertumbuhan tersebut, Bank Dunia menyoroti persoalan yang lebih mendasar: kualitas lapangan kerja dan menyusutnya kelas menengah Indonesia.

Bank Dunia dalam laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Juni 2026 menyebutkan, pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mampu menciptakan pekerjaan yang produktif dan berupah baik, yang dibutuhkan untuk menopang mobilitas ekonomi masyarakat.

"Tren-tren ini menggarisbawahi ketidaksesuaian struktural: ekonomi menciptakan lapangan kerja, tetapi tidak cukup pekerjaan produktif dan bergaji tinggi yang dibutuhkan untuk mempertahankan mobilitas sosial ke atas dan memperluas kelas menengah," tulis Bank Dunia dalam laporannya, dikutip pada Sabtu (13/6/2026).

Ekonomi Indonesia tumbuh berkat konsumsi dan stimulus

Indonesia memasuki 2026 dengan momentum ekonomi yang cukup kuat. Pertumbuhan PDB pada kuartal I-2026 mencapai 5,6 persen (yoy), didorong oleh konsumsi rumah tangga, stimulus fiskal, serta investasi yang meningkat.

Belanja masyarakat terdorong oleh momentum Ramadhan dan Idul Fitri yang lebih awal, penyaluran tunjangan hari raya aparatur sipil negara, serta percepatan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Di sisi lain, konsumsi pemerintah memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan sejak kuartal IV-2010.

Investasi juga tumbuh 6 persen, meningkat dari 5,1 persen pada 2025. Investasi didukung pelonggaran moneter, proyek hilirisasi, serta pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah.

Di sisi sektoral, jasa menjadi penggerak utama pertumbuhan. Sektor perdagangan, transportasi, perhotelan, keuangan, dan teknologi informasi menyumbang 57 persen pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2026.

Manufaktur juga tumbuh, terutama industri logam dan elektronik yang masing-masing meningkat 10,3 persen dan 7 persen.

Meski demikian, Bank Dunia menilai momentum tersebut menghadapi tantangan yang tidak ringan. Guncangan pasar keuangan pada awal tahun dan konflik Timur Tengah yang memicu lonjakan harga minyak memperbesar risiko terhadap ekonomi domestik.

Tetapi, persoalan yang lebih struktural justru berada di pasar tenaga kerja.

Lapangan kerja bertambah, tetapi kualitasnya belum membaik

Bank Dunia mencatat kondisi pasar tenaga kerja memang membaik seiring pemulihan ekonomi.

Jumlah pekerja bertambah 1,9 juta orang antara Agustus 2024 hingga Agustus 2025, sementara tingkat pengangguran turun menjadi 4,9 persen.

Namun, hampir separuh lapangan kerja baru justru terserap di sektor dengan produktivitas relatif rendah, yakni pertanian serta akomodasi dan makanan-minuman.

Sebaliknya, sektor yang membutuhkan keterampilan lebih tinggi, seperti jasa keuangan, justru mengalami stagnasi atau bahkan penurunan.

"Kondisi pasar tenaga kerja membaik seiring dengan pemulihan pertumbuhan di awal tahun, tetapi kualitas pekerjaan tetap menjadi masalah struktural yang terus berlanjut," ungkap Bank Dunia.

Persoalan lainnya adalah meningkatnya pekerja setengah menganggur (underemployment). Bank Dunia mendefinisikannya sebagai pekerja yang bekerja kurang dari jam kerja yang diinginkan.

Pada 2025, tingkat underemployment mencapai 32,7 persen dan terus meningkat sejak 2022.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun seseorang memiliki pekerjaan, belum tentu pekerjaan tersebut mampu memberikan pendapatan yang cukup atau peluang peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Upah riil menurun

Laporan tersebut juga mencatat penurunan upah riil di kelompok pekerja berpendidikan menengah dan tinggi.

Sejak 2018, upah riil pekerja berketerampilan menengah dan tinggi turun sekitar 1 sampai 2 persen per tahun.

Fenomena ini menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan belum otomatis diikuti dengan peningkatan pendapatan. Sebagian tenaga kerja yang lebih terdidik justru masuk ke pekerjaan informal atau sektor dengan produktivitas yang lebih rendah.

Situasi tersebut kemudian tercermin pada perubahan struktur pendapatan masyarakat.

Proporsi pekerja yang memperoleh pendapatan setara kelas menengah turun tajam dalam beberapa tahun terakhir.

Bank Dunia mencatat, porsi pekerja yang memperoleh penghasilan kelas menengah turun dari 14,5 persen pada 2018 menjadi sedikit di atas 7 persen pada 2025.

Artinya, dalam kurun tujuh tahun, jumlah pekerja yang menikmati standar hidup kelas menengah menyusut hampir separuh.

Temuan ini menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini dipandang sebagai motor konsumsi domestik sekaligus penopang pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Pertumbuhan belum cukup

Dalam laporannya, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat menjadi 5 persen pada 2026, sebelum kembali meningkat ke 5,2 persen pada 2027-2028.

Proyeksi tersebut didasarkan pada asumsi konflik di Timur Tengah tidak semakin meluas, gangguan pasokan minyak dapat dikelola, dan reformasi struktural berjalan sesuai rencana.

Namun, lembaga itu menilai prospek pertumbuhan jangka menengah Indonesia sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjalankan reformasi yang dapat meningkatkan produktivitas.

"Prospek pertumbuhan Indonesia dalam jangka menengah bergantung pada keberhasilan implementasi reformasi struktural dan meredanya hambatan eksternal," tulis Bank Dunia.

Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan potensial Indonesia berada di kisaran 4,2 persen. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi banyak ditopang oleh sisi permintaan, seperti stimulus fiskal dan belanja pemerintah.

"Pertumbuhan ekonomi baru-baru ini didukung oleh dorongan dari sisi permintaan, termasuk stimulus fiskal dan pengeluaran yang diarahkan pemerintah. Tanpa reformasi yang meningkatkan produktivitas, dorongan-dorongan ini mungkin akan meningkatkan pertumbuhan untuk sementara waktu, tetapi kecil kemungkinannya untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," terang Bank Dunia.

Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu berkelanjutan apabila tidak diikuti peningkatan produktivitas dan penciptaan pekerjaan yang lebih berkualitas.

Reformasi untuk mendorong produktivitas

Laporan IEP Juni 2026 menggarisbawahi, tantangan Indonesia saat ini tidak hanya menjaga pertumbuhan, tetapi juga meningkatkan kualitas pertumbuhan tersebut.

"Mempertahankan pertumbuhan dan menciptakan lapangan kerja yang lebih baik memerlukan kebijakan yang mengelola risiko jangka pendek sekaligus meningkatkan produktivitas," ujar Bank Dunia.

Bank Dunia menilai Indonesia menghadapi lingkungan global yang semakin menantang, ruang fiskal yang lebih sempit, serta kendala yang masih membatasi kualitas lapangan kerja.

Karena itu, tantangan kebijakan dinilai bersifat ganda, yakni menjaga stabilitas ekonomi makro dan kepercayaan investor dalam jangka pendek, sekaligus mempercepat reformasi yang dapat meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kualitas penciptaan lapangan kerja dalam jangka menengah.

Dalam laporan tersebut, Bank Dunia menyoroti tiga area reformasi yang dianggap penting, yakni reformasi subsidi bahan bakar minyak (BBM), penguatan pengelolaan investasi publik (public investment management), dan reformasi sektor logistik.

Ketiga bidang itu dinilai dapat memperkuat fondasi ekonomi, memperluas ruang fiskal, meningkatkan efisiensi investasi, sekaligus menurunkan biaya ekonomi secara keseluruhan.

Pada akhirnya, isu yang disorot bukan semata seberapa tinggi ekonomi Indonesia tumbuh, melainkan apakah pertumbuhan tersebut mampu menciptakan lebih banyak pekerjaan yang produktif dan berupah baik.

Sebab, tantangan terbesar Indonesia bukan hanya menjaga momentum pertumbuhan, melainkan memastikan bahwa pertumbuhan tersebut dapat memperluas kelas menengah dan menopang mobilitas ekonomi masyarakat.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh kuat pada awal 2026.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 5,6 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal I-2026, menjadi laju pertumbuhan tertinggi sejak kuartal II-2021.

Namun, di balik pertumbuhan tersebut, Bank Dunia mengingatkan ruang fiskal Indonesia semakin menyempit.

Kenaikan belanja pemerintah, membengkaknya subsidi energi, dan rendahnya penerimaan negara membuat pemerintah memiliki ruang yang semakin terbatas untuk merespons guncangan ekonomi maupun membiayai investasi jangka panjang.

Dalam laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) Juni 2026 bertajuk Managing Risks, Unlocking Productivity, Bank Dunia menyebut Indonesia menghadapi tantangan ganda, yakni menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka pendek sekaligus menjalankan reformasi yang dapat meningkatkan produktivitas.

"Indonesia menghadapi lingkungan eksternal yang lebih menantang, ruang fiskal yang lebih sempit, dan kendala yang terus-menerus terhadap kualitas pekerjaan," tulis Bank Dunia dalam laporan tersebut, dikutip pada Sabtu (13/6/2026).

Belanja pemerintah menopang pertumbuhan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada awal tahun banyak ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah.

Bank Dunia mencatat konsumsi pemerintah meningkat tajam seiring percepatan penyaluran tunjangan hari raya aparatur sipil negara dan percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kontribusi konsumsi pemerintah terhadap pertumbuhan melonjak dari 4 persen menjadi 22,5 persen, tertinggi sejak kuartal IV-2010.

Sementara itu, konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari separuh PDB juga tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan, ditopang oleh momentum Ramadan dan Idul Fitri yang datang lebih awal.

Meski demikian, Bank Dunia menilai ketergantungan pada konsumsi pemerintah sebagai penyangga pertumbuhan menyimpan risiko tersendiri.

Dalam proyeksinya, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat menjadi 5 persen pada 2026 sebelum kembali meningkat menjadi 5,2 persen pada 2027-2028.

"Namun, mengandalkan konsumsi publik sebagai bantalan pertumbuhan jangka pendek mengandung risiko, mengingat ruang fiskal yang terbatas dan meningkatnya biaya subsidi di tengah aturan fiskal yang berlaku," ujar Bank Dunia.

Artinya, penggunaan belanja pemerintah untuk menopang pertumbuhan dalam jangka pendek berisiko karena ruang fiskal terbatas dan biaya subsidi terus meningkat.

Penerimaan negara mencapai titik terendah

Penyempitan ruang fiskal juga tercermin dari penerimaan negara yang belum mampu mengimbangi kebutuhan belanja.

Bank Dunia mencatat rasio penerimaan pajak terhadap PDB Indonesia turun menjadi 9,3 persen pada 2025. Angka tersebut menjadi yang terendah dalam sejarah Indonesia.

Pada saat yang sama, defisit fiskal awal 2025 tercatat mencapai 2,9 persen terhadap PDB, mendekati batas maksimal yang ditetapkan dalam aturan fiskal nasional.

"Rasio pajak terhadap PDB Indonesia turun ke rekor terendah sebesar 9,3 persen pada tahun 2025, sementara defisit fiskal awal mencapai 2,9 persen dari PDB," sebut Bank Dunia.

Lembaga itu menilai mobilisasi penerimaan negara melalui reformasi kebijakan perpajakan dan administrasi perpajakan tetap menjadi agenda penting.

Namun, peningkatan penerimaan saja dinilai belum cukup. Pemerintah juga perlu mengubah komposisi belanja agar lebih banyak dialokasikan untuk investasi yang berdampak pada pertumbuhan jangka panjang.

Investasi publik dinilai lebih efektif

Menurut Bank Dunia, investasi publik memberikan dampak ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan belanja konsumsi pemerintah.

Dalam laporannya, Bank Dunia menjelaskan bahwa setiap tambahan 1 dollar AS belanja modal pemerintah dapat menghasilkan sekitar 1,4 dollar AS aktivitas ekonomi dalam dua tahun.

Sebaliknya, efek pengganda (multiplier) dari belanja konsumsi pemerintah tidak berbeda secara signifikan dari nol.

"Analisis Bank Dunia menemukan bahwa pengganda investasi publik Indonesia sekitar 1,4, artinya setiap tambahan satu dollar AS belanja modal menghasilkan sekitar 1,40 dollar AS aktivitas ekonomi setelah dua tahun, sementara pengganda untuk belanja konsumsi rutin secara statistik tidak dapat dibedakan dari nol," terang Bank Dunia.

Investasi publik juga dinilai dapat menarik investasi sektor swasta.

Bank Dunia mencatat efek crowding in investasi publik terhadap investasi swasta mencapai sekitar 1,2, yang berarti peningkatan belanja modal pemerintah berpotensi mendorong partisipasi investasi swasta.

Karena itu, lembaga tersebut menilai pengalihan anggaran dari belanja rutin menuju investasi publik menjadi salah satu cara memperluas ruang fiskal sekaligus meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi.

Subsidi energi kembali menjadi sorotan

Penyempitan ruang fiskal semakin terasa ketika konflik di Timur Tengah mendorong kenaikan harga minyak dunia.

Bank Dunia mencatat harga minyak mentah Brent sempat melampaui 100 dollar AS per barrel pada pertengahan Maret 2026, tertinggi sejak 2022. Kenaikan harga minyak tersebut memicu peningkatan biaya subsidi dan kompensasi energi.

Hingga Mei 2026, belanja subsidi energi mencapai 0,4 persen terhadap PDB. Jika kompensasi energi dimasukkan, totalnya meningkat menjadi 0,8 persen terhadap PDB.

Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM bersubsidi, membatasi kenaikan tarif pesawat, memberikan pembebasan sementara pajak pertambahan nilai (PPN) tiket pesawat kelas ekonomi domestik, serta menurunkan harga avtur di sejumlah bandara.

Langkah tersebut membantu menahan tekanan inflasi dalam jangka pendek, tetapi meningkatkan beban fiskal.

"Hal ini menggambarkan sebuah pertukaran yang berulang: menekan penyesuaian harga melindungi daya beli rumah tangga saat ini tetapi mempersempit ruang fiskal yang tersedia untuk pengeluaran prioritas di masa mendatang," tulis Bank Dunia.

Bank Dunia juga menyoroti distribusi manfaat subsidi BBM yang dinilai tidak merata.

Dalam laporan lembaga tersebut disebutkan, 20 persen rumah tangga terkaya menikmati lebih dari separuh manfaat subsidi bahan bakar.

"Lonjakan harga minyak global sekali lagi mengungkap biaya fiskal dan lemahnya penargetan subsidi bahan bakar secara umum: 20 persen rumah tangga terkaya menerima lebih dari setengah manfaat subsidi," papar Bank Dunia.

Reformasi subsidi untuk memperluas ruang fiskal

Bank Dunia menilai kenaikan harga minyak dunia justru dapat menjadi momentum untuk melakukan reformasi subsidi BBM.

Lembaga itu mengusulkan tiga langkah utama.

Pertama, melakukan penyesuaian harga BBM secara bertahap dan diumumkan sejak awal agar selisih antara harga subsidi dan harga pasar semakin mengecil.

Kedua, memberikan bantuan tunai yang ditargetkan kepada 40 persen rumah tangga termiskin untuk mengimbangi dampak kenaikan harga BBM.

Ketiga, mengalihkan penghematan anggaran ke program perlindungan sosial, investasi publik, dan bantuan mata pencaharian bagi kelompok yang terdampak, seperti pekerja transportasi, nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil.

Menurut Bank Dunia, reformasi tersebut berpotensi menghasilkan penghematan fiskal yang terus meningkat.

"Penghematan fiskal dari pendekatan ini akan meningkat seiring waktu, diperkirakan sebesar 1,3 persen dari PDB selama dua tahun pertama, dan meningkat menjadi 2,1 persen setelah harga sepenuhnya menyesuaikan diri," kata Bank Dunia.

Selain reformasi subsidi, Bank Dunia juga menilai penguatan pengelolaan investasi publik dan reformasi sektor logistik menjadi bagian penting untuk memperkuat fondasi fiskal dan meningkatkan produktivitas ekonomi.

Laporan itu menyebut tantangan Indonesia saat ini bukan hanya menjaga pertumbuhan, tetapi juga memastikan belanja negara mampu menghasilkan dampak ekonomi yang lebih besar di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas.

"Oleh karena itu, tantangan kebijakan ada dua: menjaga stabilitas ekonomi makro dan kepercayaan investor dalam jangka pendek, sekaligus mempercepat reformasi yang meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kualitas penciptaan lapangan kerja dalam jangka menengah," tulis Bank Dunia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com – Perekonomian Indonesia memulai 2026 dengan capaian yang terbilang impresif.

Produk domestik bruto (PDB) tumbuh 5,6 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal I-2026, menjadi pertumbuhan kuartalan tertinggi sejak kuartal II-2021.

Konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja pemerintah menjadi motor penggerak utama pertumbuhan tersebut.

Namun, di balik angka yang mengesankan itu, Bank Dunia mengingatkan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu berkelanjutan apabila tidak dibarengi peningkatan produktivitas.

Dalam laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Juni 2026, Bank Dunia menilai prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah akan sangat ditentukan oleh keberhasilan reformasi struktural dan kemampuan pemerintah mengatasi berbagai hambatan produktivitas.

"Pertumbuhan ekonomi baru-baru ini didukung oleh dorongan dari sisi permintaan, termasuk stimulus fiskal dan pengeluaran yang diarahkan pemerintah. Tanpa reformasi yang meningkatkan produktivitas, dorongan-dorongan ini mungkin akan meningkatkan pertumbuhan untuk sementara waktu, tetapi kecil kemungkinannya untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tulis Bank Dunia dalam laporannya, dikutip pada Sabtu (13/6/2026).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang konsumsi dan belanja pemerintah

Bank Dunia mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada awal 2026 terutama didorong konsumsi domestik yang tetap kuat.

Konsumsi rumah tangga, yang menyumbang lebih dari separuh PDB, menjadi kontributor utama pertumbuhan.

Belanja masyarakat terdorong oleh momentum Ramadan dan Idul Fitri yang lebih awal, pencairan tunjangan hari raya aparatur sipil negara, serta percepatan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pada saat yang sama, konsumsi pemerintah meningkat tajam dan memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan sejak kuartal IV-2010. Sementara itu, pembentukan modal tetap bruto atau investasi tumbuh 6 persen, naik dibandingkan 5,1 persen pada 2025.

Pertumbuhan investasi didukung pelonggaran kebijakan moneter, proyek hilirisasi yang terus berjalan, dan pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah.

Di sisi produksi, sektor jasa menjadi mesin utama pertumbuhan. Perdagangan, transportasi, perhotelan, jasa keuangan, dan teknologi informasi menyumbang 57 persen pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2026.

Industri manufaktur juga masih tumbuh, terutama industri logam dan elektronik yang masing-masing meningkat 10,3 persen dan 7 persen.

Namun, Bank Dunia mencatat adanya perlambatan aktivitas manufaktur memasuki Mei 2026, ditandai dengan penurunan Purchasing Managers' Index (PMI) dari 53,8 menjadi 50.

Penurunan tersebut dipengaruhi gangguan rantai pasok dan kenaikan biaya input yang mulai menekan sektor riil.

Potensi pertumbuhan hanya sekitar 4,2 persen

Meski pertumbuhan ekonomi diproyeksikan tetap berada di kisaran 5 persen dalam beberapa tahun ke depan, Bank Dunia menilai prospek tersebut bergantung pada keberhasilan reformasi.

Lembaga tersebut memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat menjadi 5 persen pada 2026, sebelum kembali menguat menjadi 5,2 persen pada 2027-2028. Namun, proyeksi tersebut bukan berarti risiko ekonomi telah berkurang.

"Prospek pertumbuhan Indonesia dalam jangka menengah bergantung pada keberhasilan implementasi reformasi struktural dan meredanya hambatan eksternal," ungkap Bank Dunia.

Bank Dunia mengingatkan, proyeksi pertumbuhan tersebut perlu dibaca dengan mempertimbangkan potensi pertumbuhan (potential growth) Indonesia yang diperkirakan hanya sekitar 4,2 persen.

Menurut Bank Dunia, pertumbuhan beberapa tahun terakhir lebih banyak ditopang oleh stimulus fiskal dan belanja pemerintah.

“Tanpa reformasi yang meningkatkan produktivitas, dorongan-dorongan ini mungkin akan mengangkat pertumbuhan untuk sementara waktu namun kemungkinan besar tidak akan meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, proyeksi pemulihan ke 5,2 persen pada tahun 2027-2028 bergantung pada reformasi,” terang Bank Dunia.

Tantangan datang dari luar dan dalam negeri

Bank Dunia dalam laporannya juga juga mencatat Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

Pada awal 2026, ekonomi Indonesia mengalami dua guncangan beruntun.

Pertama, tekanan dari pasar keuangan setelah MSCI mempertimbangkan pembatasan saham Indonesia dalam indeks pasar berkembang karena masalah transparansi kepemilikan dan rendahnya free float.

Kondisi ini diperparah oleh defisit fiskal 2025 yang mencapai 2,9 persen dari PDB serta penurunan prospek peringkat utang Indonesia oleh Moody's dan Fitch.

Guncangan kedua datang dari eskalasi konflik di Timur Tengah yang pecah pada akhir Februari 2026.

Konflik tersebut mendorong harga minyak Brent melampaui 100 dollar AS per barrel pada pertengahan Maret 2026, level tertinggi sejak 2022. Kenaikan harga minyak memicu inflasi, meningkatkan beban subsidi energi, mengganggu rantai pasok, dan memperlemah prospek ekspor Indonesia.

Rupiah juga mengalami tekanan dan sempat menyentuh level Rp 18.000 per dollar AS pada awal Juni 2026.

Meski harga minyak Brent kemudian turun ke sekitar 97 dollar AS per bartel per 3 Juni 2026, Bank Dunia menilai volatilitas masih tinggi karena ketidakpastian pasokan minyak dan jalur pelayaran global.

Dalam skenario yang lebih buruk, gangguan pasokan minyak dan pelayaran yang lebih panjang berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,2 hingga 0,3 poin persentase pada 2027-2028.

Sebaliknya, jika pasokan minyak dan jalur pelayaran pulih lebih cepat, pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi meningkat 0,2 sampai 0,4 poin persentase pada 2026.

Produktivitas menjadi kata kunci

Dalam situasi tersebut, Bank Dunia menilai Indonesia perlu menjalankan kebijakan yang tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga meningkatkan produktivitas dalam jangka menengah.

"Mempertahankan pertumbuhan dan menciptakan lapangan kerja yang lebih baik memerlukan kebijakan yang mengelola risiko jangka pendek sekaligus meningkatkan produktivitas," papar Bank Dunia.

Laporan IEP kali ini secara khusus menyoroti tiga agenda reformasi yang dinilai dapat meningkatkan produktivitas, yakni reformasi subsidi BBM, penguatan pengelolaan investasi publik (public investment management/PIM), dan reformasi sektor logistik.

Reformasi subsidi BBM dan ruang fiskal

Bank Dunia menilai ruang fiskal Indonesia semakin terbatas.

Rasio penerimaan negara terhadap PDB turun menjadi 9,3 persen pada 2025, menjadi yang terendah dalam sejarah. Di saat yang sama, defisit fiskal mencapai 2,9 persen dari PDB.

Karena itu, Bank Dunia menilai reformasi subsidi BBM menjadi salah satu langkah yang dapat memperkuat fondasi fiskal.

Laporan tersebut mencatat, 20 persen rumah tangga terkaya menikmati lebih dari separuh manfaat subsidi BBM. Di sisi lain, kenaikan harga minyak global membuat beban subsidi dan kompensasi energi terus meningkat.

Bank Dunia mengusulkan reformasi yang mencakup penyesuaian harga BBM secara bertahap, pemberian bantuan tunai kepada 40 persen rumah tangga termiskin, serta pengalihan anggaran subsidi untuk perlindungan sosial dan investasi publik.

"Penghematan fiskal dari pendekatan ini akan meningkat seiring waktu, diperkirakan sebesar 1,3 persen dari PDB selama dua tahun pertama, dan meningkat menjadi 2,1 persen setelah harga sepenuhnya menyesuaikan diri," sebut Bank Dunia.

Investasi publik dan logistik

Selain subsidi energi, Bank Dunia juga menyoroti pentingnya meningkatkan kualitas investasi publik.

Menurut Bank Dunia, Indonesia belum memiliki jalur proyek investasi yang terintegrasi sehingga proses pemilihan proyek, penganggaran, hingga pelaksanaan masih tersebar di berbagai lembaga.

Akibatnya, kualitas penilaian proyek tidak merata dan belanja modal kerap menumpuk pada akhir tahun.

Bank Dunia mengusulkan pembentukan unit khusus untuk mengelola investasi publik, standarisasi penilaian proyek, penerapan kontrak multi-tahun, dan pembangunan sistem proyek yang lebih transparan.

Sementara itu, di sektor logistik, Bank Dunia menilai biaya logistik Indonesia masih tinggi karena hambatan kelembagaan dan regulasi.

Lembaga tersebut mencatat jasa transportasi Indonesia termasuk yang paling restriktif di ASEAN. Selain itu, waktu tunggu kapal di pelabuhan utama masih lebih lama dibandingkan negara-negara lain di kawasan.

Bank Dunia menilai investasi infrastruktur saja tidak cukup untuk memperbaiki kondisi tersebut.

"Misalnya, kesenjangan logistik tidak akan tertutup jika mandat tetap terfragmentasi di setidaknya 15 lembaga," jelas Bank Dunia.

Karena itu, Bank Dunia mengusulkan pembentukan mekanisme koordinasi logistik nasional yang permanen, perluasan sistem berbasis risiko dalam proses kepabeanan, serta penyederhanaan perizinan impor guna menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing.

Pada akhirnya, laporan tersebut menegaskan tantangan Indonesia bukan lagi sekadar menjaga pertumbuhan tetap berada di atas 5 persen, melainkan memastikan pertumbuhan itu dapat bertahan dan menghasilkan lapangan kerja yang lebih produktif.

"Dalam lingkungan eksternal yang lebih menantang, mengelola risiko sekaligus meningkatkan produktivitas akan menentukan arah perkembangan Indonesia dalam jangka menengah," tulis Bank Dunia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

IDXChannel - Fleksibilitas ruang fiskal Indonesia dilaporkan kian menyempit di tengah melonjaknya kebutuhan pendanaan untuk mengeksekusi berbagai program prioritas nasional serta tingginya beban belanja subsidi akibat gejolak harga energi di pasar global.

Dalam laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026, Bank Dunia memproyeksikan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) akan tertahan di angka 2,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) sepanjang 2026 hingga 2027, sebelum diprediksi melunak tipis ke level 2,7 persen pada 2028.

Menurut analisis Bank Dunia, kombinasi antara tebalnya alokasi anggaran subsidi energi dan realisasi program-program strategis berskala besar menjadi jangkar utama yang menekan postur keuangan negara.

"Defisit diperkirakan tetap tinggi pada 2,8 persen dari PDB pada 2026, mencerminkan tekanan gabungan dari meningkatnya belanja subsidi dan program prioritas berskala besar," tulis Bank Dunia dalam laporan resminya, dikutip Sabtu (13/6/2026).

Lembaga keuangan internasional tersebut mencerminkan bahwa pos pengeluaran atau konsumsi pemerintah masih memegang peranan krusial sebagai dinamo penggerak pertumbuhan ekonomi domestik di tengah pekatnya ketidakpastian iklim usaha global.

Meski demikian, tingginya ketergantungan struktur ekonomi terhadap belanja APBN ini menyimpan bom waktu yang cukup riskan bagi ketahanan fiskal jangka panjang.

Bank Dunia memproyeksikan konsumsi pemerintah akan bergerak semakin kuat seiring berjalannya berbagai program kerja prioritas. Di saat yang sama, lonjakan harga minyak mentah dunia berpotensi besar memicu pembengkakan nilai subsidi energi, yang pada akhirnya memangkas ruang gerak finansial yang dimiliki pemerintah.

"Ketergantungan pada konsumsi pemerintah mengandung risiko mengingat ruang fiskal yang terbatas dan meningkatnya biaya subsidi di tengah aturan fiskal yang diatur undang-undang," kata Bank Dunia dalam nota analisisnya.

Meski dibayangi awan kelabu dari sisi pengeluaran, Bank Dunia masih melihat adanya titik cerah dari lini penerimaan negara yang diperkirakan akan mulai merangkak naik dalam beberapa tahun ke depan. Tren pemulihan ini didorong oleh tuntasnya penyelesaian tunggakan restitusi pajak serta mulai berjalannya efektivitas reformasi tata kelola administrasi perpajakan nasional.

Selain dari sektor pajak, kantong bendahara negara juga akan mendapat pasokan segar jangka pendek berkat tingginya harga jual sejumlah komoditas andalan ekspor Indonesia di pasar internasional, seperti batu bara, gas alam cair (LNG), nikel, emas, hingga minyak kelapa sawit mentah (CPO). Kenaikan harga komoditas ini ditaksir mampu menyumbang tambahan penerimaan sekitar 0,4 persen terhadap PDB, sehingga dapat mengompensasi sebagian tekanan fiskal.

Di sisi lain, tata kelola utang pemerintah diprediksi akan menghadapi tantangan pembiayaan yang lebih berat. Rasio pembayaran bunga utang terhadap total pendapatan negara diproyeksikan merangkak naik secara bertahap dari level 18,7 persen pada tahun 2025 menuju angka 19,2 persen pada tahun 2028.

Kemenkeu juga diperkirakan masih harus menanggung defisit primer dengan rata-rata berada di level 0,4 persen dari PDB sepanjang periode 2026–2028, yang berisiko memicu kenaikan volume utang negara secara gradual.

Bank Dunia memberikan catatan kritis bahwa skema pemberian subsidi yang bersifat luas atau tidak tepat sasaran memang manjur untuk memayungi daya beli masyarakat dalam jangka pendek.

Namun secara jangka panjang, kebijakan tersebut justru berisiko menguras likuiditas fiskal yang seharusnya bisa dialokasikan untuk membiayai investasi publik, program perlindungan sosial yang berbasis data akurat, serta reformasi struktural demi mendongkrak produktivitas ekonomi nasional.

(Dhera Arizona)

JAKARTA - Bank Dunia atau World Bank memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 menjadi 5% di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang sempat menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS). Lembaga tersebut memperingatkan meningkatnya tekanan fiskal akibat tingginya belanja pemerintah dan kenaikan beban subsidi energi di tengah konflik Iran yang memicu gejolak harga energi global.

"Rupiah akan kembali menguat secara bertahap pada semester kedua 2026," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, sebagaimana dikutip Sabtu (13/6/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan sehari setelah Bank Indonesia secara mengejutkan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,50%. Langkah di luar jadwal itu merupakan kenaikan kedua dalam dua bulan terakhir sebagai upaya menahan pelemahan rupiah yang berulang kali mencetak rekor terendah terhadap dolar AS.

Pemerintah menyiapkan strategi terpadu untuk menstabilkan nilai tukar melalui penguatan koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan. Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan pasokan devisa melalui optimalisasi pengelolaan devisa hasil ekspor serta pendalaman pasar keuangan domestik.

Sebagai bagian dari langkah tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026 yang mewajibkan eksportir sektor sumber daya alam nonmigas menempatkan 100 persen devisa hasil ekspor di bank-bank milik negara selama minimal 12 bulan. Sementara itu, Bank Indonesia membatasi pembelian valuta asing tanpa dokumen pendukung maksimal 25.000 dolar AS per bulan sejak 2 Juni 2026.

Respons pasar terhadap kombinasi kebijakan tersebut mulai terlihat. Pada perdagangan Rabu pagi, rupiah menguat 158 poin atau sekitar 0,88% ke level Rp17.900 per dolar AS setelah sebelumnya sempat berada di kisaran Rp18.039 per dolar AS pada 8 Juni.

Meski demikian, Bank Dunia menilai prospek ekonomi Indonesia masih dibayangi sejumlah risiko. Lembaga tersebut menyoroti tekanan fiskal yang meningkat akibat program belanja pemerintah yang agresif serta membengkaknya subsidi bahan bakar sebagai dampak konflik di Timur Tengah. Proyeksi pertumbuhan 5% itu berada di bawah target pemerintah yang dipatok pada kisaran 5,4 hingga 6%.

Sebelumnya, Bank Dunia sempat memangkas proyeksi pertumbuhan Indonesia menjadi 4,7% dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update pada April. Meski proyeksi terbaru menunjukkan revisi naik dari perkiraan sebelumnya, lembaga tersebut tetap menegaskan bahwa ketidakpastian global dan tekanan terhadap stabilitas fiskal masih menjadi tantangan utama.

Di sisi lain, sejumlah lembaga keuangan memperkirakan Bank Indonesia masih berpeluang melanjutkan pengetatan kebijakan moneter. DBS Group Research memperkirakan ruang kenaikan suku bunga masih terbuka untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar, sementara Bank Indonesia juga mengindikasikan kemungkinan tambahan kenaikan suku bunga pada pertemuan kebijakan berikutnya.

Pelemahan rupiah sepanjang 2026 dipicu oleh kombinasi arus keluar modal asing, meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik Timur Tengah, serta kekhawatiran pasar terhadap arah kebijakan fiskal nasional. Karena itu, efektivitas sinergi kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia akan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor ke depan

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Dunia memproyeksikan eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah bakal menekan laju pertumbuhan ekonomi global sepanjang tahun ini ke level terendah sejak awal pandemi Covid-19, dipicu oleh lonjakan harga energi, penguatan inflasi, serta peningkatan biaya pinjaman di pasar internasional.

Dalam laporan Global Economic Prospects terbaru, dikutip Jumat (12/6/2026) lembaga keuangan multilateral tersebut memangkas estimasi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2026 menjadi 2,5 %, turun dari capaian 2,9% pada 2025.

Koreksi penurunan proyeksi ini terjadi pada dua pertiga negara di dunia jika dibandingkan dengan basis data pada Januari tahun ini. Meski pertumbuhan global diperkirakan membaik ke level 2,8% pada 2027, angka tersebut masih berada 0,4 poin persentase di bawah rata-rata pertumbuhan sepanjang dekade 2010-an.

Presiden Grup Bank Dunia Ajay Banga menjelaskan negara-negara berkembang telah menghadapi serangkaian tantangan berat selama dekade terakhir. Dampak ekonomi yang dirasakan bervariasi di setiap yurisdiksi, tetapi ujian mendasar yang dihadapi tetap sama, yaitu melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas hari ini tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi serta ketersediaan lapangan kerja di masa depan.

“Merespons guncangan saat ini, kami menyediakan likuiditas di tempat yang membutuhkan sekarang—dan kami siap dengan pembiayaan tambahan, jaminan, serta solusi sektor swasta jika tekanan semakin mendalam. Tugas kami adalah membantu negara-negara menstabilkan kondisi, menjaga reformasi tetap berjalan, dan bangkit lebih kuat di sisi lain,” ujar Ajay Banga.

Laporan Bank Dunia menyoroti penutupan Selat Hormuz telah mengganggu pasar energi secara parah. Harga minyak mentah jenis Brent diproyeksikan rata-rata mencapai US$94 per barel pada 2026, melonjak 36% di atas level 2025, dengan asumsi gangguan terburuk mulai mereda pada Juli.

Kenaikan harga komoditas ini merembet pada lonjakan harga pupuk global yang berisiko mengerek inflasi pangan. Akumulasi tekanan tersebut diperkirakan mendorong inflasi global meroket ke level 4% tahun ini, naik signifikan dari posisi 3.3% pada 2025.

Risiko penurunan ekonomi ke depan masih sangat signifikan. Jika gangguan pasokan energi terbukti lebih parah dari asumsi saat ini dan disertai dengan tekanan finansial yang substansial, pertumbuhan ekonomi global bisa merosot hingga menyentuh 1,3% pada 2026, sementara inflasi melonjak ke angka 4,4%.

Guna menopang stabilitas fiskal, Grup Bank Dunia berkomitmen mengalokasikan dana bantuan likuiditas darurat hingga mencapai US$80 miliar sampai US$100 miliar dalam kurun waktu 15 bulan jika dampak ekonomi konflik terus menetap. Pada tahap awal, Bank Dunia segera menyediakan US$50 miliar hingga US$60 billion melalui instrumen yang ada, termasuk US$25 miliar pembiayaan yang telah diatur sebelumnya untuk jaringan pengaman sosial, peningkatan kapasitas fiskal, serta modal kerja sektor korporasi maupun pertanian.

Di tingkat regional, pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Timur dan Pasifik diproyeksikan turun ke level 4,2 persen pada 2026 sebelum menguat ke posisi 4,4 persen pada 2027. Sementara itu, wilayah Timur Tengah, Afrika Utara, Afghanistan, dan Pakistan menanggung dampak paling berat dengan pertumbuhan yang anjlok ke level 1,6 persen tahun ini.

Wakil Kepala Ekonom Grup Bank Dunia Ayhan Kose menilai situasi krisis ini harus diantisipasi dengan penguatan fundamental fiskal di tiap negara. Menurutnya, konflik telah berdampak buruk pada aktivitas global, tetapi setiap krisis juga membawa peluang.

“Momen ini harus digunakan untuk memperkuat kerangka kebijakan, berinvestasi dalam infrastruktur, mempercepat reformasi yang mendukung bisnis, dan memobilisasi modal swasta untuk mendukung penciptaan lapangan kerja dalam skala besar,” pungkas Ayhan.