Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Federal Reserve (The Fed) Kevin Warsh memulai langkah reformasi bank sentral Amerika Serikat (AS) dengan membentuk lima gugus tugas (task force) yang akan mengkaji berbagai aspek utama pelaksanaan kebijakan moneter, mulai dari strategi komunikasi hingga dampak kecerdasan buatan (AI) terhadap perekonomian.

Pengumuman tersebut disampaikan Warsh dalam konferensi pers pertamanya usai rapat Federal Open Market Committee (FOMC) pada Rabu (17/6/2026) waktu setempat atau Kamis (18/6/2026) dini hari, yang juga memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan federal funds rate pada kisaran 3,50%-3,75%.

"Topik-topik tersebut sangat relevan dengan situasi saat ini, memiliki konsekuensi yang besar, dan layak untuk ditinjau dengan perspektif baru," kata Warsh.

Lima satuan tugas tersebut masing-masing akan berfokus pada komunikasi The Fed, neraca keuangan bank sentral, penggunaan dan ketergantungan terhadap sumber data yang ada, produktivitas dan lapangan kerja di tengah era transformasi, serta kerangka kebijakan inflasi.

Menurut Warsh, masing-masing gugus tugas akan melibatkan sejumlah pemikir terbaik, baik dari kalangan profesi ekonomi maupun dari luar profesi tersebut. Mereka juga akan didukung oleh para spesialis dari jajaran staf The Fed.

"Dan mereka akan mengemban mandat yang sederhana dan jelas: memulai dari prinsip-prinsip dasar, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sulit, menelaah praktik yang berlaku saat ini, mempertimbangkan berbagai alternatif, dan pada akhirnya mengusulkan langkah-langkah selanjutnya untuk dipertimbangkan oleh para pembuat kebijakan," ujarnya.

Warsh mengatakan gugus tugas yang menangani komunikasi The Fed akan melanjutkan pembahasan yang telah dilakukan sejak musim panas tahun lalu terkait penyempurnaan bentuk dan fungsi komunikasi bank sentral. Tim tersebut juga diharapkan dapat mengusulkan perubahan yang telah dipertimbangkan secara matang terhadap Summary of Economic Projections (SEP).

Adapun satuan tugas yang berfokus pada kebijakan neraca keuangan akan mengkaji manfaat dan risiko rezim cadangan yang berlaku saat ini serta mengevaluasi berbagai kerangka alternatif dalam pelaksanaan operasional kebijakan moneter.

Sementara itu, gugus tugas di bidang data akan mengevaluasi sumber informasi baru dan mempertimbangkan perubahan metodologi guna meningkatkan kualitas pengumpulan data. Tujuannya adalah menyediakan informasi yang lebih akurat, relevan, mutakhir, dan dapat ditindaklanjuti bagi para pembuat kebijakan.

Warsh juga menaruh perhatian terhadap perkembangan teknologi. Satuan tugas yang menangani produktivitas dan lapangan kerja akan mengkaji laju perkembangan, jangkauan, serta dampak ekonomi dari teknologi terbaru, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), sekaligus mengeksplorasi implikasinya terhadap pencapaian mandat lapangan kerja dan pengendalian inflasi The Fed.

Selain itu, gugus tugas yang menangani kerangka kebijakan inflasi akan mengkaji faktor-faktor pendorong inflasi berdasarkan prinsip-prinsip mendasar dan menimbang berbagai gagasan yang dapat digunakan untuk menjaga stabilitas harga di tengah perubahan struktur ekonomi.

Warsh menegaskan pembentukan lima gugus tugas tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan Federal Reserve tetap mampu menjalankan mandatnya secara efektif dan berorientasi pada masa depan.

"Setiap satuan tugas akan mengemban tujuan yang sama, yang dianut oleh seluruh pihak yang duduk bersama saya di meja itu selama beberapa hari terakhir, yakni mewujudkan Federal Reserve yang memiliki pemahaman yang jernih terhadap misinya, mampu menjalankan fungsinya secara efektif, dan berorientasi pada masa depan," katanya.

Selain membentuk lima gugus tugas, Warsh juga mulai mengubah pendekatan komunikasi The Fed. Dia mengatakan pernyataan kebijakan terbaru dibuat lebih singkat dan sederhana serta tidak lagi memuat forward guidance atau panduan arah kebijakan ke depan yang dinilai tidak lagi sesuai dengan kondisi kebijakan saat ini.

Dalam rapat FOMC yang sama, The Fed memutuskan mempertahankan suku bunga acuan pada kisaran 3,50%-3,75%. Dalam proyeksi ekonomi terbaru, PDB riil AS diperkirakan tumbuh 2,2% pada tahun ini dan 2,3% pada tahun depan. Inflasi PCE diproyeksikan mencapai 3,6% tahun ini sebelum melandai menjadi 2,3% pada tahun depan, sedangkan tingkat pengangguran diperkirakan berada di sekitar 4,3%.

Bisnis.com, BANDUNG – Dinas Perkebunan Jawa Barat terus mempercepat revitalisasi perkebunan teh di kawasan Ciater, Kabupaten Subang.

Salah satu langkah konkret dilakukan melalui penanaman 10.000 bibit teh di Blok Tambakan, Desa Tambakan, Kecamatan Jalancagak, sebagai upaya mengembalikan produktivitas lahan sekaligus memperkuat fungsi konservasi lingkungan.

Kegiatan revitalisasi yang dilaksanakan sejak dua bulan lalu tersebut merupakan bagian dari program pemulihan lahan perkebunan yang sebelumnya mengalami penurunan fungsi. Penanaman dilakukan setelah proses pengolahan lahan selesai dilaksanakan.

Kepala Dinas Perkebunan Jawa Barat, Gandjar Yudniarsa, mengatakan revitalisasi perkebunan teh menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan komoditas unggulan Jawa Barat sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan.

"Revitalisasi ini tidak hanya bertujuan meningkatkan produktivitas perkebunan teh, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan lingkungan. Kawasan perkebunan teh memiliki peran penting dalam konservasi tanah dan air serta menjaga keseimbangan ekosistem," ujar Gandjar dikutip Rabu (17/6/2026).

Sebanyak 10.000 bibit teh ditanam di lahan seluas 0,8 hektare dengan melibatkan 23 Hari Orang Kerja (HOK) yang terdiri atas pekerja lapangan dan tim teknis pendukung. Menurut Gandjar, keberhasilan program revitalisasi diharapkan mampu mengembalikan fungsi lahan perkebunan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

"Kami berharap kawasan Ciater, khususnya Blok Tambakan, dapat kembali menjadi areal perkebunan teh yang produktif dan berkelanjutan. Dengan demikian, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh sektor perkebunan, tetapi juga oleh masyarakat dan lingkungan sekitar," katanya.

Program revitalisasi tersebut sejalan dengan komitmen Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang sebelumnya berencana menghidupkan kembali kawasan perkebunan teh di Ciater.

Saat meninjau pembongkaran bangunan liar di sepanjang Jalan Raya Jalancagak, Subang, pada Mei 2025 lalu, Dedi menilai masih banyak lahan perkebunan yang tidak dimanfaatkan secara optimal."Kan banyak tanah perkebunan yang kosong, tidak berfungsi. Saya punya rencana. Saya akan mengentehkan kembali daerah ini," katanya.

KDM sapaan akrabnya mengatakan biaya penanaman teh akan didukung melalui anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan melibatkan masyarakat sekitar, terutama para pemetik teh yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor perkebunan.

"Nanti kerja sama dengan warga di sini yang tukang metik teh. Biaya penanamannya dibiayai oleh Pemprov. Nanti kalau sudah tinggal masa panen, diserahkan kepada warga untuk dipetik tehnya," katanya.

Melalui program revitalisasi ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap kawasan Ciater dapat kembali menjadi sentra perkebunan teh yang produktif, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan memperkuat perekonomian masyarakat di sekitar kawasan perkebunan.

PHILADELPHIA - Piala Dunia 2026kembali diwarnai kabar kontroversial di luar lapangan. Penyerang Pantai Gading, Elye Wahi, dilaporkan sempat ditangkap polisi Prancis terkait dugaan pelanggaran pengaturan pertandingan (match-fixing) hanya beberapa hari sebelum turnamen dimulai.

Menurut laporan The Athletic yang dikutip berbagai media internasional, striker berusia 23 tahun itu menjadi subjek penyelidikan aktif yang berusaha mengungkap apakah dirinya sengaja menerima kartu kuning saat membela klub Prancis, OGC Nice, dalam laga melawan FC Metz pada 17 Mei lalu. Dugaan tersebut mengarah pada praktik yang dikenal sebagai spot-fixing, yaitu manipulasi kejadian tertentu dalam pertandingan untuk kepentingan taruhan.

Dalam pertandingan itu, Wahi menerima kartu kuning pada menit ke-35 setelah melakukan pelanggaran terhadap Sadibou Sané. Kartu tersebut menjadi kartu kuning pertamanya musim ini dan membuatnya harus menjalani skorsing pada leg pertama play-off degradasi melawan AS Saint-Étienne. Menariknya, setelah kembali bermain di leg kedua, Wahi tampil gemilang dengan mencetak dua gol yang membantu Nice menang 4-1 dan bertahan di Ligue 1.

Pada 29 Mei, bertepatan dengan penampilan impresif tersebut, Wahi ditangkap oleh unit anti-korupsi kepolisian Prancis untuk dimintai keterangan. Meski demikian, hingga kini ia belum didakwa atas tindak pidana apa pun dan penyelidikan masih terus berlangsung. Kantor Kejaksaan Marseille mengonfirmasi adanya pemeriksaan terhadap seorang pesepak bola berusia 23 tahun terkait dugaan penipuan terorganisir, korupsi olahraga, pencucian uang, dan penerimaan hasil kejahatan.

Meski tengah diselidiki, Wahi tetap masuk skuad Pantai Gading untuk Piala Dunia 2026. Ia bahkan tampil sebagai starter saat Les Éléphants mengalahkan Ecuador national football team 1-0 pada laga pembuka grup di Philadelphia dan hampir mencetak gol setelah tembakannya membentur mistar gawang. Pantai Gading dijadwalkan menghadapi Germany national football team pada pertandingan berikutnya di Toronto.

Kasus ini mencuat setelah otoritas sepak bola Prancis menerima laporan adanya pola taruhan mencurigakan yang secara spesifik mengarah pada kemungkinan Wahi menerima kartu kuning dalam laga Nice kontra Metz. Hingga saat ini belum ada keputusan hukum terhadap sang pemain, namun kasus tersebut menjadi salah satu kontroversi terbesar yang membayangi jalannya Piala Dunia 2026.

IDXChannel - Pemerhati kebijakan publik Feiral Rizky Batubara menilai kuatnya minat investor terhadap obligasi global (global bond) perdana Danantara Investment Management (DIM) menjadi sinyal bahwa pasar global masih menaruh kepercayaan pada kredibilitas Danantara.

Menurut dia, respons pasar terhadap instrumen berdenominasi dolar Amerika Serikat itu tidak hanya tercermin dari nilai penerbitan yang mencapai USD1,5 miliar, tetapi juga dari besarnya permintaan yang masuk sejak proses penawaran berlangsung.

Feiral mengatakan, kuatnya permintaan itu terlihat dari transaksi yang sejak awal ditargetkan sebesar USD1 miliar, namun kemudian mencatat peak order book sekitar USD4,6 miliar dan akhirnya ditingkatkan menjadi USD1,5 miliar.

Menurut dia, tingginya order tersebut menunjukkan bahwa obligasi ini memang dimintai pasar, terlebih karena tambahan permintaan juga datang dari investor di Amerika Serikat, Eropa, dan Timur Tengah. Dalam pandangannya, kombinasi antara permintaan yang besar dan hasil imbal hasil yang tetap kompetitif menunjukkan pasar tidak sekadar merespons positif, tetapi juga menilai instrumen ini layak masuk portofolio investor global.

"Penerbitan obligasi perdana di pasar internasional merupakan ujian kredibilitas, apalagi dilakukan di tengah kondisi global yang tidak mudah. Keberhasilan DIM menghimpun USD1,5 miliar menunjukkan bahwa Danantara sebagai institusi telah memiliki prospek, dukungan kelembagaan yang baik, serta peran strategis dalam agenda pembangunan nasional," kata Feiral dalam keterangan tertulis, Rabu (17/6/2026).

Feiral melihat dalam situasi geopolitik global yang sedang dalam ketidakpastian, investor cenderung lebih selektif dalam menempatkan dananya, terutama di negara-negara berkembang yang dinilai memiliki risiko lebih tinggi.

Menurut Feiral, besarnya permintaan tersebut menunjukkan pasar memberikan sinyal positif terhadap arah pengelolaan investasi Danantara.

Selain didukung tingginya permintaan pasar, Feiral mengatakan keberhasilan penerbitan obligasi internasional perdana DIM juga ditopang oleh peringkat investment grade, yakni BBB dari S&P Global dan Baa2 dari Moody's, yang menempatkannya dalam kategori layak investasi dengan risiko moderat.

Feiral menyebut, status investment grade menjadi salah satu faktor penting yang dipertimbangkan investor institusional dalam mengambil keputusan investasi.

"Peringkat Baa2 dan BBB itu seperti tiket masuk ke pasar global. Bagi banyak investor internasional, terutama fund manager, perusahaan asuransi, hingga pengelola dana pensiun, rating menjadi dasar utama dalam menilai risiko, menentukan alokasi portofolio, serta melihat apakah suatu instrumen layak dimiliki," katanya.

Namun, pengakuan tersebut, kata Feiral, membawa konsekuensi berupa meningkatnya ekspektasi investor terhadap kualitas tata kelola, transparansi, serta manajemen risiko yang dijalankan.

"Kepercayaan investor global ini harus dipahami sebagai mandat, bukan sekadar prestasi. Dana yang telah dihimpun harus dikelola secara disiplin, transparan, dan produktif sehingga mampu menghasilkan dampak ekonomi yang nyata bagi Indonesia," ujar Feiral.

Dia berharap dana hasil penerbitan obligasi dapat diarahkan pada sektor-sektor strategis yang memiliki efek pengganda besar terhadap perekonomian, seperti hilirisasi industri, energi, infrastruktur, hingga proyek-proyek yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah nasional.

Sebagaimana diketahui, pada 12 Juni lalu Danantara Indonesia melalui DIM mengumumkan keberhasilan penerbitan obligasi internasional perdana senilai USD1,5 miliar. Obligasi tersebut diterbitkan pada 11 Juni 2026 dengan nilai peak order book mencapai USD4,6 miliar, mencerminkan tingginya minat investor global terhadap instrumen yang ditawarkan.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Federal Reserve (The Fed) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan pada kisaran 3,5%-3,75% dalam rapat Federal Open Market Committee (FOMC) pada Rabu (17/6/2026) waktu setempat atau Kamis (18/6/2026) dini hari.

Ketua The Fed Kevin Warsh mengatakan keputusan tersebut diambil untuk mendukung mandat ganda bank sentral AS, yakni menjaga stabilitas harga dan mencapai tingkat lapangan kerja maksimum.

"Komite memutuskan untuk mempertahankan kisaran target suku bunga dana federal pada level 3,5% hingga 3,75% guna mendukung mandat ganda The Fed," kata Warsh dalam konferensi pers usai rapat FOMC, Kamis (18/6/2026)

Menurutnya, perekonomian AS masih tumbuh dengan laju yang solid meskipun ketidakpastian global meningkat akibat konflik di Timur Tengah. Pertumbuhan produktivitas dan investasi modal tetap kuat, sementara penciptaan lapangan kerja masih mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja dengan tingkat pengangguran yang relatif stabil.

Di sisi lain, Warsh mengakui inflasi masih berada jauh di atas target jangka panjang The Fed sebesar 2%, kondisi yang telah berlangsung selama lebih dari lima tahun.

"Harga yang terus tinggi menjadi beban bagi rakyat Amerika. Namun, masa lalu tidak harus menjadi penentu masa depan. Saya dengan senang hati melaporkan bahwa anggota FOMC memiliki pandangan yang jelas dan bulat. Komite ini akan mewujudkan stabilitas harga," ujarnya.

Dalam proyeksi ekonomi terbaru, produk domestik bruto (PDB) riil AS diperkirakan tumbuh 2,2% pada tahun ini dan meningkat menjadi 2,3% pada tahun depan. Sementara itu, inflasi PCE diproyeksikan mencapai 3,6% pada tahun ini sebelum melandai menjadi 2,3% pada tahun berikutnya, dengan tingkat pengangguran bertahan di sekitar 4,3%.

Warsh juga memperkenalkan sejumlah perubahan dalam pendekatan kebijakan moneter sejak dirinya memimpin The Fed. Pernyataan kebijakan terbaru dibuat lebih singkat dan sederhana serta tidak lagi menyertakan forward guidance atau panduan arah kebijakan ke depan, yang dinilai kurang sesuai dengan kondisi saat ini.

Selain itu, dia mengumumkan pembentukan lima satuan tugas (task force) baru yang akan mengkaji berbagai aspek penting dalam pelaksanaan kebijakan moneter, meliputi strategi komunikasi The Fed, kebijakan neraca keuangan, penggunaan sumber data, produktivitas dan pasar tenaga kerja di era transformasi teknologi, serta kerangka pengendalian inflasi.

Menurut Warsh, masing-masing satuan tugas akan melibatkan para ahli terbaik dari dalam maupun luar profesi ekonomi untuk mengevaluasi praktik yang berlaku saat ini, menelaah berbagai alternatif, dan mengusulkan langkah-langkah baru guna meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan.

Satuan tugas terkait komunikasi The Fed juga akan mengkaji kemungkinan perubahan terhadap Summary of Economic Projections (SEP). Adapun tim yang menangani kebijakan neraca keuangan akan mengevaluasi manfaat dan risiko rezim cadangan yang berlaku saat ini serta berbagai alternatif kerangka operasional kebijakan moneter.

Di sisi lain, satuan tugas bidang data akan menelaah sumber informasi baru dan metodologi pengumpulan data guna menyediakan informasi yang lebih akurat dan relevan bagi para pembuat kebijakan. Sementara itu, tim yang menangani produktivitas dan lapangan kerja akan mengkaji dampak teknologi baru, termasuk kecerdasan buatan (AI), terhadap mandat ketenagakerjaan dan inflasi The Fed.

Warsh menegaskan seluruh inisiatif tersebut bertujuan memastikan Federal Reserve tetap mampu menjalankan mandatnya secara efektif dan berorientasi pada masa depan.

"Setiap satuan tugas akan mengemban tujuan yang sama, yakni mewujudkan Federal Reserve yang memiliki pemahaman yang jernih terhadap misinya, mampu menjalankan fungsinya secara efektif, dan berorientasi pada masa depan," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai kewajiban bagi platform pemesanan perjalanan daring (online travel agent/OTA) asing untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) merupakan inovasi kebijakan pemerintah.

"Kewajiban itu merupakan langkah penting agar perusahaan-perusahaan asing tersebut menghormati dan tunduk pada aturan yang berlaku di Indonesia," kata Trubus dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) meminta platform OTA asing seperti Agoda, Booking.com, dan Airbnb untuk mengurus NIB dan KBLI sebagai bagian dari pemenuhan legalitas usaha di Indonesia.

Menurut Trubus, kebijakan tersebut dapat dipandang sebagai langkah inovatif, terutama karena selama ini banyak OTA asing yang memperoleh keuntungan besar dari pasar Indonesia, namun belum sepenuhnya memenuhi kewajiban legalitas usaha.

"Kalau ini penting dalam konteks supaya para OTA asing mau menghormati atau tunduk kepada aturan-aturan yang berlaku di Indonesia, saya rasa kebijakan ini merupakan sebuah inovasi kebijakan," ujarnya.

Dari sisi keadilan usaha, ia menilai selama ini terdapat kesenjangan antara OTA lokal dan OTA asing.

Menurut dia, OTA asing sering kali memperoleh keuntungan kompetitif tertentu, sementara pelaku usaha dalam negeri merasa diperlakukan tidak setara.

"OTA dalam negeri merasa ada kesenjangan sosial," katanya.

Trubus mengatakan apabila aturan tersebut diterapkan dengan baik, OTA asing yang patuh berpotensi memperluas usahanya ke berbagai wilayah Indonesia dan membuka lapangan pekerjaan baru.

"Kalau mereka bisa mengembangkan kantor cabang di berbagai wilayah di Indonesia, tentu itu akan menyerap tenaga kerja," katanya.

Saat dimintai tanggapan mengenai ketidakpatuhan sebagian OTA asing terhadap kewajiban NIB dan KBLI, Trubus menilai kondisi tersebut menunjukkan masih adanya pelaku usaha yang belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.

Menurut dia, kondisi tersebut dapat menempatkan OTA domestik pada posisi yang kurang kompetitif dibandingkan pelaku usaha asing.

"Mereka memandang Indonesia seolah-olah hanya sebagai pasar saja sehingga tidak mau tunduk pada aturan yang berlaku di Indonesia. Akibatnya, OTA domestik sering kali merasa diperlakukan tidak adil," ujarnya.

Meski demikian, Trubus menekankan pemerintah tetap perlu menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi OTA asing agar dapat beroperasi dengan nyaman sembari mematuhi regulasi yang berlaku.

"Memang perlu sosialisasi yang baik karena ini menyangkut kepercayaan. Pemerintah perlu meyakinkan mereka dengan pendekatan yang lebih moderat dan persuasif," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Pariwisata melakukan penertiban terhadap akomodasi yang tercatat di OTA namun belum memiliki izin berusaha di Indonesia.

"Kami terus melakukan koordinasi bersama OTA-OTA asing. Pertama kami mendata, nanti akomodasi yang tidak berizin harus dicatat, tidak boleh ditampilkan atau dipasarkan," kata Pelaksana Tugas Deputi Industri dan Investasi Kemenpar Rizki Handayani Mustafa saat ditemui ANTARA usai Rakornas Pariwisata 2026 di Jakarta.

Rizki mengatakan data perizinan sebenarnya dapat dilihat melalui sistem Online Single Submission (OSS). Namun, karena proses verifikasi harus dilakukan terhadap ribuan akomodasi, pemerintah memutuskan membangun sistem pendukung untuk mempercepat pengawasan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

WASHINGTON - Insiden pesawat pengebom B-52 Angkatan Udara AS jatuh tak lama setelah lepas landas dari Pangkalan Angkatan Udara Edwards di Gurun Mojave, California Selatan, memicu perhatian publik. Pasalnya, berjarak beberapa mil, pada hari yang sama, sebuah pesawat pengebom strategis Tu-22M3 Rusia jatuh di wilayah Irkutsk, Siberia, selama penerbangan latihan.

Pesawat tempur militer dari dua musuh terbesar Perang Dingin ini dirancang untuk menyerang target darat dan laut musuh dengan menjatuhkan bom, bahkan bom nuklir, mengerahkan torpedo, atau meluncurkan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara.

Pesawat pengebom B-52 dan Tu-22M3 telah tetap beroperasi untuk militer AS dan Rusia selama beberapa dekade, terutama karena belum ada penerus langsung yang dikembangkan yang sepenuhnya meniru kombinasi muatan, jangkauan, fleksibilitas, dan efektivitas biaya mereka.

Ini Keunggulan Pesawat Pengebom B-52 vs Tu-22M3 yang Jatuh pada Hari yang Sama

1. Pesawat B-52

Pesawat B-52 Stratofortress, pesawat jarak jauh subsonik yang dibangun untuk membawa hingga 70.000 pon (31.750 kg) senjata dan perbekalan, telah menjadi tulang punggung kekuatan pengebom strategis berawak AS sejak Perang Dingin, menurut militer.

Pesawat bersayap sapu ini telah mengalami beberapa peningkatan selama bertahun-tahun dan mampu meluncurkan berbagai macam senjata dalam inventaris AS, mulai dari bom kluster dan bom gravitasi hingga rudal berpemandu presisi dan hulu ledak nuklir, pada ketinggian hingga 50.000 kaki (15.166 m), menurut lembar fakta Angkatan Udara. Jangkauan tempurnya mencapai lebih dari 8.000 mil tanpa pengisian bahan bakar.

Hanya model H dari B-52 yang tersisa dalam inventaris Angkatan Udara. Pesawat yang terlibat dalam kecelakaan hari Senin ditugaskan ke Sayap Uji ke-412, yang berbasis di Edwards. Sebagian besar B-52 ditempatkan di North Dakota dan Louisiana.

2. Tu-22

Di sisi lain, Tu-22 diberi kode nama "Backfire" oleh NATO. Ini adalah pesawat pembom supersonik era Soviet yang sejak itu digunakan Rusia untuk misi tempur di Suriah dan Ukraina. Pesawat ini merupakan versi modern dari pesawat Tu-22 asli, yang dapat mengirimkan rudal jelajah udara Kh-22 (AS-4 Kitchen) serta rudal hipersonik Kinzhal "Dagger" yang diluncurkan dari udara, menurut Bulletin of the Atomic Scientists.

Selain itu, seperti halnya B-52, Tu-22 juga telah menjadi fokus upaya peningkatan, pemeliharaan, dan modernisasi sejak memasuki armada Rusia pada tahun 1960-an. Varian paling modern, Tu-22M3s, muncul pada tahun 2018 dan dilaporkan mampu melakukan pengeboman jarak jauh di ketinggian tinggi.

Baik AS maupun Rusia telah melakukan investasi yang sangat konservatif dalam mengembangkan desain baru pesawat pengebom besar seperti B-52 dan Tu-22 setelah berakhirnya Perang Dingin. Washington dan Moskow saat ini sedang mengembangkan generasi baru pesawat pengebom strategis jarak jauh di bawah program B-21 dan PAK DP masing-masing, tetapi kedua negara menghadapi penundaan yang signifikan.

Jakarta (ANTARA) - Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria menyampaikan laba PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) meningkat 94 persen setelah perusahaan melakukan perbaikan tata kelola dan transformasi bisnis.

Hingga Mei 2026, Pelindo membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp2,01 triliun atau meningkat 94 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada periode yang sama, pendapatan perusahaan mencapai Rp15,21 triliun, tumbuh 11 persen secara tahunan.

"Penguatan tata kelola dan model bisnis menjadi fondasi penting agar Pelindo semakin kompetitif dan mampu mendukung konektivitas logistik nasional," ujar Dony dalam keterangannya yang dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, capaian tersebut mencerminkan peningkatan efektivitas operasional dan penguatan kinerja bisnis perusahaan.

Dony mengatakan peningkatan kinerja tersebut sejalan dengan upaya BP BUMN dan Danantara dalam mendorong Pelindo memperkuat perannya sebagai tulang punggung konektivitas logistik nasional melalui peningkatan efisiensi, penguatan tata kelola, dan integrasi bisnis.

Sebagai bagian dari agenda transformasi tersebut, Dony menggelar pertemuan dengan Direktur Utama Pelindo Achmad Muchtasyar beserta jajaran pada 17 Juni 2026.

Pertemuan itu membahas perkembangan kinerja perusahaan serta langkah-langkah strategis untuk memperkuat struktur korporasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan bisnis kepelabuhanan.

Salah satu pembahasan utama adalah pengembangan model korporasi berbasis regional dan lini bisnis atau model hibrida (hybrid model) yang dirancang untuk menyeimbangkan kebutuhan pasar lokal dengan penyediaan layanan lintas wilayah yang terintegrasi.

Model tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi operasional, meningkatkan kualitas layanan, mengoptimalkan pemanfaatan aset, serta menciptakan pengelolaan pelabuhan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pelanggan dan perkembangan industri logistik.

Dengan jaringan pelabuhan yang tersebar di seluruh Indonesia, Pelindo memegang peran penting dalam menjaga kelancaran arus barang dan mendukung aktivitas perdagangan nasional.

Penguatan struktur korporasi dan model bisnis yang lebih efektif diharapkan dapat mempercepat terciptanya ekosistem logistik yang lebih efisien, kompetitif, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mewajibkan seluruh pelaku usaha, baik skala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) maupun usaha besar, yang berdagang di platform niaga elektronik (e-commerce) untuk segera memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Kewajiban tersebut diatur dalam “Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)” yang berlaku sejak 8 Juni 2026.

Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan pengurusan NIB bersifat gratis dan dapat dilakukan secara daring melalui sistem Online Single Submission (OSS). Pelaku usaha cukup mempersiapkan data identitas dan informasi usaha, kemudian membuat akun dan mengajukan NIB melalui laman https://oss.go.id.

“Kami meminta seluruh platform untuk menginformasikan, mendampingi, dan menghubungkan pelaku usaha dengan sistem OSS agar masyarakat semakin mengetahui mudahnya proses pengurusan NIB. Dengan memiliki NIB, pelaku usaha berkontribusi menegakkan regulasi sekaligus membuka kesempatan akses yang lebih luas terhadap pembiayaan hingga program pembinaan dan kemitraan di pasar digital yang semakin kompetitif,” kata Mendag dalam keterangan tertulis, Rabu (17/6/2026).

Mendag menambahkan, seiring berlakunya Permendag Nomor 19 Tahun 2026, setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan perdagangan melalui platform niaga elektronik wajib memiliki perizinan berusaha setidaknya berupa NIB.

Selain itu, penyelenggara platform perniagaan elektronik juga wajib menolak pendaftaran pedagang yang belum memiliki perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk memberikan ruang adaptasi yang memadai, pemerintah menetapkan masa tenggang pemenuhan kewajiban perizinan berusaha selama 18 bulan bagi pedagang yang telah berjualan di platform dan 6 bulan bagi pedagang baru.

Dia berharap, masa tenggang ini membuat proses transisi menuju ekosistem perdagangan digital yang lebih tertib dapat berjalan dengan lancar dan tidak memberatkan pelaku usaha.

Mendag menyebut sedikitnya lima manfaat utama kepemilikan NIB bagi pelaku usaha. Kelima hal tersebut, mencakup legalitas dan kepercayaan usaha, kemudahan berjualan di platform digital, akses terhadap pembiayaan dan program pemerintah, kemudahan pengembangan dan perluasan usaha, serta peningkatan daya saing produk lokal.

Sebagai identitas resmi yang diterbitkan melalui sistem OSS, NIB memberikan kejelasan legalitas yang meningkatkan kepercayaan konsumen, mitra usaha, lembaga keuangan, maupun investor. Legalitas ini sekaligus menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk dapat terus berjualan secara sah di platform digital sesuai ketentuan Permendag Nomor 19 Tahun 2026.

NIB juga menjadi salah satu dokumen yang umum dipersyaratkan dalam pengajuan pembiayaan usaha, bantuan pemerintah, pelatihan, hingga pendampingan, sehingga memudahkan pelaku usaha mengakses berbagai program pemberdayaan.

“Selain sebagai bentuk legalitas usaha, NIB dapat menjadi akses bagi pelaku usaha untuk memperoleh berbagai kemudahan, perlindungan, dan peluang pengembangan usaha. Dengan memiliki NIB, UMKM akan semakin kuat, memiliki kesempatan lebih besar untuk memanfaatkan berbagai peluang di era perdagangan digital, dan mampu meningkatkan kepercayaan konsumen,” kata Mendag.

Lebih lanjut, kepemilikan NIB menjadi fondasi ketika usaha berkembang dan memerlukan izin lanjutan, sertifikasi, maupun kerja sama dengan pihak lain. Pelaku usaha yang memiliki kejelasan legalitas akan lebih mudah mengikuti program promosi, pengadaan barang dan jasa, kemitraan dengan industri besar, serta pembukaan peluang ekspor.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta (ANTARA) - BP BUMN dan Danantara Indonesia menargetkan proses konsolidasi perusahaan-perusahaan asuransi milik negara yang berada di bawah naungan Indonesia Financial Group (IFG) dapat rampung pada 2026.

"Konsolidasi ini menjadi langkah penting untuk memperkuat industri asuransi BUMN agar lebih sehat, efisien, dan kompetitif," ujar Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Untuk membahas perkembangan proses tersebut, Dony menggelar pertemuan dengan Direktur Utama IFG Hexana Tri Sasongko pada 17 Juni 2026.

Dalam pertemuan itu, pembahasan difokuskan pada integrasi bisnis, penguatan tata kelola, optimalisasi permodalan, serta pengembangan sinergi antarentitas yang akan menjadi bagian dari perusahaan hasil konsolidasi.

Selain itu, kedua pihak juga membahas berbagai langkah strategis guna memastikan proses integrasi berjalan efektif dan mampu memberikan nilai tambah jangka panjang.

Dony mengatakan konsolidasi tersebut diharapkan menjadi fondasi pembentukan ekosistem asuransi BUMN yang lebih terintegrasi dan mampu menjawab kebutuhan pasar yang terus berkembang.

Transformasi yang tengah dijalankan juga diharapkan menghasilkan skala usaha yang lebih kuat, meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat kapasitas seleksi risiko (underwriting) dan investasi, serta memperluas kemampuan perusahaan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat maupun dunia usaha.

Melalui penguatan industri asuransi BUMN, BP BUMN dan Danantara berharap sektor asuransi dapat berperan lebih besar dalam mendukung stabilitas sistem keuangan, meningkatkan penetrasi asuransi nasional, serta menunjang pembiayaan dan pembangunan ekonomi Indonesia.

BP BUMN dan Danantara menargetkan transformasi industri asuransi BUMN melalui proses konsolidasi perusahaan-perusahaan asuransi yang berada di bawah naungan Indonesia Financial Group (IFG) dapat rampung pada 2026.

“Konsolidasi ini menjadi langkah penting untuk memperkuat industri asuransi BUMN agar lebih sehat, efisien, dan kompetitif,” ujar Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia Dony Oskaria dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

Konsolidasi tersebut diharapkan menjadi fondasi bagi pembentukan ekosistem asuransi BUMN yang lebih terintegrasi, kuat, dan mampu menjawab kebutuhan pasar yang terus berkembang.

Untuk membahas perkembangan proses tersebut, Dony menggelar pertemuan dengan Direktur Utama IFG Hexana Tri Sasongko pada 17 Juni 2026.

Dalam pertemuan tersebut, pembahasan difokuskan pada aspek integrasi bisnis, penguatan tata kelola, optimalisasi permodalan, serta pengembangan sinergi antarentitas yang akan menjadi bagian dari struktur perusahaan hasil merger.

Berbagai langkah strategis yang diperlukan untuk memastikan proses integrasi berjalan efektif dan memberikan nilai tambah jangka panjang juga menjadi perhatian utama.

Transformasi yang tengah dijalankan diharapkan mampu menghasilkan skala usaha yang lebih kuat, meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat kapasitas underwriting dan investasi, serta memperluas kemampuan perusahaan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan dunia usaha.

Melalui penguatan struktur industri asuransi BUMN, BP BUMN dan Danantara berharap sektor asuransi dapat memainkan peran yang semakin strategis dalam mendukung stabilitas sistem keuangan, meningkatkan penetrasi asuransi nasional, serta mendukung pembiayaan dan pembangunan ekonomi Indonesia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Choiri Fauzi, mengatakan bahwa Kementerian PPPA mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp392 miliar untuk tahun 2027.

"Kami mengajukan usulan tambahan anggaran 2027, yang semula Rp136,293 miliar lebih menjadi Rp392,496 miliar," kata Arifah dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR dikutip Antara, Rabu (17/6/2026).

Usulan penambahan anggaran tersebut untuk kebutuhan yang mencakup penguatan program kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak, penguatan pengawasan perlindungan melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta penguatan tata kelola internal KemenPPPA.

"Ini mencakup dua hal. Yang pertama adalah program kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak sebesar Rp336,311 miliar dan program dukungan manajemen sebesar Rp56,185 miliar," tambahnya.

Sementara itu, pagu indikatif KemenPPPA tercatat sebesar Rp187 miliar.

Arifah menambahkan, untuk Dana Alokasi Khusus Non-Fisik Perlindungan Perempuan dan Anak (DAK NF PPA) tahun 2027 yang semula alokasi anggarannya adalah Rp118 miliar, pihaknya mengajukan usulan tambahan sebesar Rp94,801 miliar lagi.

DAK NF ini bertujuan untuk memperluas jangkauan dukungan layanan perlindungan perempuan dan anak di daerah, khususnya bagi daerah yang telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), namun belum seluruhnya dapat terakomodasi sebagai penerima DAK NF PPA.

"Sehingga, seluruh UPTD PPA yang ada bisa mendapatkan Dana Alokasi Khusus Non-Fisik, tukas Arifah.

Menurut Arifah, penambahan anggaran tersebut sangat penting untuk memastikan mandat KemenPPPA dapat berjalan optimal, terutama dalam memperkuat layanan perlindungan perempuan dan anak, meningkatkan pencegahan dan penanganan kekerasan, memperkuat perlindungan anak di ruang digital, mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang responsif gender dan hak anak, serta memperkuat tata kelola kelembagaan kementerian.

"Tanpa tambahan dukungan anggaran tersebut, pelaksanaan berbagai program prioritas dan mandat strategis KemenPPPA berpotensi tidak dapat berjalan secara optimal, padahal isu perempuan merupakan isu lintas sektor yang membutuhkan respons cepat, layanan yang memadai, data yang kuat, pengawasan yang efektif, serta dukungan pembiayaan yang berkelanjutan," kata Arifah Fauzi.

Bisnis.com, SEMARANG - Jawa Tengah menjadi wilayah strategis dalam peta transisi penggunaan kendaraan bermotor konvensional (Internal Combustion Engine/ICE) ke kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV). Pabrikan otomotif asal Cina, BYD, mengungkapkan tingkat penetrasi EV di wilayah tersebut baru berkisar di angka 2% pada tahun lalu. Saat ini, tingkat penetrasinya sudah mencapai 8%.
Presiden Direktur BYD Indonesia, Eagle Zhao, menyebut pertumbuhan penetrasi penggunaan EV yang masif di Jawa Tengah menjadi alasan bagi perusahaan tersebut untuk memperluas jaringan penjualannya.

"Pagi ini kami membuka 4 showroom baru di Jawa Tengah, menjadikan total 5 dealer di wilayah ini," ucapnya pada Rabu (17/6/2026). Langkah strategis ini diharapkan dapat mempercepat adopsi teknologi elektrifikasi di pasar ritel maupun komersial.
Hingga saat ini, penetrasi BYD di Jawa Tengah telah mencatatkan portofolio yang kuat dengan lebih dari 1.600 unit kendaraan yang beroperasi di jalanan. Angka tersebut berkontribusi terhadap sekitar 40% dari jumlah kendaraan listrik di seluruh wilayah Jawa Tengah.
Pertumbuhan ini juga didorong oleh pergeseran preferensi konsumen di tengah situasi ekonomi makro yang dinamis. Adanya lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga mencapai 30% menjadi salah satu katalis utama yang mendorong masyarakat beralih dari kendaraan konvensional.
Dalam menjangkau konsumen di Jawa Tengah, BYD mengandalkan efisiensi melalui teknologi inovatif yang ditawarkan. Unit teranyarnya, BYD M6 yang menggunakan platform Dual Mode (DM), diklaim mampu menghemat ongkos operasional dan perawatan hingga 30% dibandingkan dengan kendaraan ICE.
"BYD berharap semakin banyak masyarakat yang bisa menikmati teknologi DM. Teknologi harus bermanfaat bagi masyarakat, hal ini menjadi misi bagi BYD," tutur Eagle.
Komitmen elektrifikasi BYD di wilayah Jawa Tengah sebenarnya memiliki landasan historis dan kemitraan yang panjang. Sejak empat tahun lalu, perusahaan telah berkolaborasi dengan mitra lokal di Magelang untuk memproduksi armada bus listrik BYD. Hal ini membuktikan bahwa visi keberlanjutan perusahaan tidak hanya menyasar pada segmen konsumen ritel, namun juga menyentuh sektor transportasi publik dan kendaraan komersial.
"Jateng juga menjadi wilayah strategis di Pulau Jawa. Industrialisasinya juga cukup terkenal dan penting bagi perekonomian nasional. Kami berharap mitra lokal bisa ikut berkolaborasi bersama kami," ungkap Eagle.

Langkah ekspansi yang dilakukan BYD mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari jajaran pemerintah daerah. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang Puput Widhiatmoko Hadinugroho yang mewakili Wali Kota Semarang, menyatakan bahwa kehadiran diler baru BYD di Haka Auto serta penyelenggaraan BYD Tech Culture Festival di kawasan Simpang Lima merupakan momentum penting.
Pemerintah Kota Semarang menegaskan bahwa dengan mobilitas masyarakat yang sangat tinggi, adopsi EV kini telah bergeser dari sekadar gaya hidup menjadi sebuah kebutuhan mendasar. Implementasi teknologi ini dinilai sangat krusial dalam mendukung program pengurangan emisi karbon dan peningkatan kualitas lingkungan hidup di perkotaan.

"Kami siap membangun kolaborasi dengan dunia usaha, industri otomotif, Lembaga Pendidikan Komunitas, dan seluruh pemangku kepentingan agar Kota Semarang bisa menjadi wilayah yang ramah terhadap inovasi energi hijau," kata Puput.