JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyerap dana Rp 40 triliun dari lelang Surat Utang Negara (SUN) yang digelar Selasa (28/4/2026), di tengah tingginya minat investor dengan total penawaran masuk mencapai Rp 74,95 triliun.

Dikutip dari keterangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, total penawaran yang masuk dalam lelang mencapai Rp 74,951 triliun, jauh melampaui target indikatif, mencerminkan permintaan yang tetap kuat terhadap surat utang pemerintah.

Dari sembilan seri yang dilelang, pemerintah memenangkan nominal Rp 40 triliun, terdiri dari instrumen Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Obligasi Negara seri Fixed Rate (FR).

Untuk tenor pendek, pemerintah memenangkan Rp 1 triliun dari seri SPN01260530, Rp 2,4 triliun dari SPN12260730, serta Rp 4,4 triliun dari SPN12270429.

Sementara dari seri obligasi fixed rate, pemerintah menyerap Rp 15,75 triliun dari seri FR0109, Rp 3,25 triliun dari FR0108, Rp 2,7 triliun dari FR0106, Rp 5,15 triliun dari FR0107, Rp 3,6 triliun dari FR0102, serta Rp 1,75 triliun dari FR0105.

Seri FR0109 dengan jatuh tempo 2031 menjadi yang paling besar diserap pemerintah, sekaligus mencatat penawaran masuk tertinggi mencapai Rp 34,74 triliun.

Tingginya minat investor juga tecermin dari rasio bid-to-cover yang relatif solid di hampir seluruh seri, dengan seri SPN01260530 mencapai 3,44 kali dan FR0108 sebesar 2,84 kali.

Di tengah volatilitas pasar global dan tekanan terhadap rupiah, kuatnya permintaan pada lelang SUN dinilai menjadi sinyal kepercayaan investor terhadap prospek fiskal Indonesia masih terjaga.

Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan bervariasi, mulai dari 4,89 persen untuk SPN tenor pendek hingga 6,88 persen untuk seri FR0105 tenor panjang.

Pemerintah juga menjaga keseimbangan antara memenuhi kebutuhan pembiayaan dan mengelola biaya utang, dengan tidak menyerap seluruh penawaran yang masuk meski oversubscribed hampir dua kali lipat.

Lelang SUN kali ini juga menjadi indikator penting bagaimana pemerintah tetap memiliki akses pembiayaan yang kuat melalui pasar, meski sentimen global masih dipengaruhi risiko geopolitik dan arah suku bunga tinggi yang bertahan lebih lama.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyerap sekitar Rp152 triliun dari 4 kali lelang Surat Utang Negara (SUN) yang berlangsung selama 2 bulan terakhir.

Berdasarkan pengumuman yang disampaikan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) secara reguler di situs resmi, lelang SUN sejak awal tahun ini telah dilakukan masing-masing pada 2 Januari, 20 Januari, 3 Februari dan 18 Februari.

Pada keempat lelang tersebut, pemerintah masing-masing menetapkan target indikatif lelang SUN baik dari jangka pendek maupun fixed rate Rp33 triliun. Hasilnya, untuk lelang 2 Januari 2026, penawaran yang masuk ke DJPPR Kemenkeu adalah Rp90,9 triliun. DJPPR kemudian memutuskan untuk menyerap Rp40 triliun.

Kemudian, pada 20 Januari 2026, penawaran yang masuk turun yakni Rp82,9 triliun dan dimenangkan atau diserap sebesar Rp36 triliun. Selanjutnya, penawaran yang masuk pada lelang 3 Februari 2026 adalah Rp76,5 triliun dan dimenangkan Rp36 triliun.

Adapun dalam lelang 18 Februari 2026, penawaran yang masuk yakni Rp63,06 triliun sementara yang dimenangkan Rp40 triliun.

Di luar SUN, pemerintah turut menerbitkan sejumlah instrumen lain untuk menutupi target pembiayaan pada APBN 2026 yakni Rp689,1 triliun. Misalnya, lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada 1 Januari, 27 Januari dan 10 Februari total menghasilkan Rp36 triliun.

Permintaan Masih Stabil

Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu Suminto mengatakan penawaran atau incoming bids SUN khususnya pada lelang teranyar 18 Februari lalu masih cukup solid. Hal itu, menurutnya, mencerminkan permintaan yang tetap kuat di tengah kondisi pasar global yang masih merayakan Chinese New Year di beberapa negara seperti Singapura, dan Hong Kong.

Suminto melihat bahwa permintaan investor masih terkonsentrasi pada tenor menengah, khususnya seri 5 tahun dan 10 tahun yang mencatat incoming bids masing-masing sebesar Rp24,16 triliun dan Rp21,07 triliun.

Hal ini menunjukkan preferensi investor terhadap tenor yang likuid dan menjadi benchmark di pasar sekunder.

Sementara itu, partisipasi investor domestik dipandang tetap kuat terutama di sektor perbankan yang mendominasi porsi pemenang lelang. Di sisi lain, walaupun beberapa pasar keuangan libur, investor asing juga tetap berpartisipasi dengan awarded bids sekitar 15,50% dari total dimenangkan sehingga dinilai mencerminkan kepercayaan terhadap fundamental ekonomi Indonesia dan kredibilitas pengelolaan fiskal.

"Meskipun incoming bids menurun dibandingkan dengan lelang SUN sebelumnya, yield yang diminta investor masih cukup kompetitif. Penurunan incoming bids terutama berasal dari SPN tenor pendek, seiring strategi perbankan dalam mengantisipasi kebutuhan likuiditas menjelang Lebaran," terangnya melalui keterangan tertulis, Kamis (19/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat adanya penurunan penawaran dalam lelang Surat Utang Negara alias SUN dalam lelang yang berlangsung pada Rabu (18/2/2026).

Kemenkeu mencatat jumlah penawaran yang masuk dalam lelang kemarin mencapai Rp63,06 triliun atau turun sekitar 17,6% dari periode lelang 3 Februari 2026 yang mencapai Rp76,58 triliun. Jumlah itu juga menyusut jauh dibandingkan penawaran yang masuk pada lelang 20 Januari 2026 senilai Rp82,9 triliun.

Melansir laman resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), jumlah surat utang dilelang pada Rabu kemarin mencakup 9 seri yakni SPN01260322 (new issuance), SPN03260521 (new issuance), SPN12270204 (reopening), FR0109 (reopening), FR0108 (reopening), FR0106 (reopening), FR0107 (reopening), FR0102 (reopening) dan FR0105 (reopening).

Adapun jika dirinci, total penawaran yang masuk untuk seri SPN01260322 mencapai Rp700 miliar, SPN03260521 Rp300 miliar, SPN12270204 Rp4,77 triliun, FR0109 Rp24,16 triliun, FR0108 Rp21,07 triliun, FR0106 Rp4,33 triliun, FR0107 Rp3,29 triliun, FR0102 Rp2,23 triliun, dan FR0105 Rp2,18 triliun.

Akibat lesunya penawaran, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun akhirnya menaikkan jumlah penetapan lelang surat utang yang dimenangkan yang awalnya ditarget senilai Rp33 triliun menjadi Rp40 triliun. Penetapan hasil lelang itu juga lebih tinggi dibandingkan periode lelang 3 Februari 2026 lalu, yang hanya sebesar Rp36 triliun.

Penurunan penawaran itu terjadi di mayoritas surat utang kecuali seri Fix Rate atau FR0108 yang jumlah penawarannya mencapai Rp21,07 triliun.

Sementara itu, seri Surat Perbendaharaan Negara atau SPN12270204 dengan yield rata-rata tertimbang 4,48%, misalnya, yang pada lelang 3 Februari 2026 mampu membukukan penawaran sebesar Rp6,92 triliun pada lelang 18 Februari 2023 turun menjadi Rp4,77 triliun.

Kondisi serupa juga terjadi pada seri Fix Rate atau FR dengan yield di kisaran 5,67%-6,77%, penawaran seri FR0109 turun dari Rp25,39 triliun menjadi Rp24,16 triliun, FR0106 turun dari Rp8,93 triliun menjadi Rp4,33 triliun, FR0107 dari Rp4,13 triliun ke Rp3,29 triliun, FR0102 yang semula Rp3,78 triliun menjadi Rp2,23 triliun, serta seri FR0105 turun dari Rp34,74 triliun menjadi Rp2,18 triliun.

Pengumuman Lelang

Sebelumnya, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menargetkan dana senilai Rp33 triliun dari lelang Surat Utang Negara (SUN) pada Rabu (18/2/2026).

Melansir laman resmi DJPPR, lelang akan digelar terhadap 9 jenis SUN. Sebanyak 3 seri merupakan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan 6 lainnya merupakan Obligasi Negara (ON).

Ketiga jenis SPN yang akan dilelang antara lain SPN01260322 (New Issuance), SPN03260521 (New Issuance), dan SPN12270204 (Reopening). Ketiga seri ini memiliki tenggat jatuh tempo 1-12 bulan. Tingkat imbal hasil ketiga produk ini diskonto.

Sementara keenam produk obligasi lainnya antara lain FR0109 (Reopening), FR0108 (Reopening), FR0106 (Reopening), FR0107 (Reopening), FR0102 (Reopening), dan FR0105 (Reopening). Tenggat jatuh tempo keenam produk ini berkisar pada 5-38 tahun.

Produk dengan tenor terpanjang digenggam oleh FR0105 yang jatuh tempo pada 15 Juli 2064. Produk ini menawarkan imbal hasil sebesar 6,87%, menjadi kedua tertinggi setelah FR0107 dan FR0106.

Di satu sisi, FR0106 memiliki tenggat jatuh tempo pada 15 Agustus 2040 dan FR0107 dengan tenggat jatuh tempo 15 Agustus 2045. Kedua produk ini menawarkan imbal hasil tertinggi 7,12%.

Produk dengan imbal hasil terendah ditawarkan oleh FR0109 dengan besaran 5,87%. Produk ini sekaligus menggenggam maturity date terpendek di antara penerbitan Obligasi Negara, yaitu pada 15 Maret 2031.

"Target indikatif Rp33 triliun, dengan target maksimal dimenangkan 150% dari target indikatif," tulis pengumuman DJPPR, dikutip Senin (16/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat adanya penurunan penawaran dalam lelang Surat Utang Negara alias SUN dalam lelang yang berlangsung pada Rabu (18/2/2026).

Kemenkeu mencatat jumlah penawaran yang masuk dalam lelang kemarin mencapai Rp63,06 triliun atau turun sekitar 17,6% dari periode lelang 3 Februari 2026 yang mencapai Rp76,58 triliun.

Melansir laman resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), jumlah surat utang dilelang pada Rabu kemarin mencakup 9 seri yakni SPN01260322 (new issuance), SPN03260521 (new issuance), SPN12270204 (reopening), FR0109 (reopening), FR0108 (reopening), FR0106 (reopening), FR0107 (reopening), FR0102 (reopening) dan FR0105 (reopening).

Adapun jika dirinci, total penawaran yang masuk untuk seri SPN01260322 mencapai Rp700 miliar, SPN03260521 Rp300 miliar, SPN12270204 Rp4,77 triliun, FR0109 Rp24,16 triliun, FR0108 Rp21,07 triliun, FR0106 Rp4,33 triliun, FR0107 Rp3,29 triliun, FR0102 Rp2,23 triliun, dan FR0105 Rp2,18 triliun.

Akibat lesunya penawaran, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun akhirnya menaikkan jumlah penetapan lelang surat utang yang dimenangkan yang awalnya ditarget senilai Rp33 triliun menjadi Rp40 triliun. Penetapan hasil lelang itu juga lebih tinggi dibandingkan periode lelang 3 Februari 2026 lalu, yang hanya sebesar Rp36 triliun.

Penurunan penawaran itu terjadi di mayoritas surat utang kecuali seri Fix Rate atau FR0108 yang jumlah penawarannya mencapai Rp21,07 triliun.

Sementara itu, seri Surat Perbendaharaan Negara atau SPN12270204 dengan yield rata-rata tertimbang 4,48%, misalnya, yang pada lelang 3 Februari 2026 mampu membukukan penawaran sebesar Rp6,92 triliun pada lelang 18 Februari 2023 turun menjadi Rp4,77 triliun.

Kondisi serupa juga terjadi pada seri Fix Rate atau FR dengan yield di kisaran 5,67%-6,77%, penawaran seri FR0109 turun dari Rp25,39 triliun menjadi Rp24,16 triliun, FR0106 turun dari Rp8,93 triliun menjadi Rp4,33 triliun, FR0107 dari Rp4,13 triliun ke Rp3,29 triliun, FR0102 yang semula Rp3,78 triliun menjadi Rp2,23 triliun, serta seri FR0105 turun dari Rp34,74 triliun menjadi Rp2,18 triliun.

Pengumuman Lelang

Sebelumnya, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menargetkan dana senilai Rp33 triliun dari lelang Surat Utang Negara (SUN) pada Rabu (18/2/2026).

Melansir laman resmi DJPPR, lelang akan digelar terhadap 9 jenis SUN. Sebanyak 3 seri merupakan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan 6 lainnya merupakan Obligasi Negara (ON).

Ketiga jenis SPN yang akan dilelang antara lain SPN01260322 (New Issuance), SPN03260521 (New Issuance), dan SPN12270204 (Reopening). Ketiga seri ini memiliki tenggat jatuh tempo 1-12 bulan. Tingkat imbal hasil ketiga produk ini diskonto.

Sementara keenam produk obligasi lainnya antara lain FR0109 (Reopening), FR0108 (Reopening), FR0106 (Reopening), FR0107 (Reopening), FR0102 (Reopening), dan FR0105 (Reopening). Tenggat jatuh tempo keenam produk ini berkisar pada 5-38 tahun.

Produk dengan tenor terpanjang digenggam oleh FR0105 yang jatuh tempo pada 15 Juli 2064. Produk ini menawarkan imbal hasil sebesar 6,87%, menjadi kedua tertinggi setelah FR0107 dan FR0106.

Di satu sisi, FR0106 memiliki tenggat jatuh tempo pada 15 Agustus 2040 dan FR0107 dengan tenggat jatuh tempo 15 Agustus 2045. Kedua produk ini menawarkan imbal hasil tertinggi 7,12%.

Produk dengan imbal hasil terendah ditawarkan oleh FR0109 dengan besaran 5,87%. Produk ini sekaligus menggenggam maturity date terpendek di antara penerbitan Obligasi Negara, yaitu pada 15 Maret 2031.

"Target indikatif Rp33 triliun, dengan target maksimal dimenangkan 150% dari target indikatif," tulis pengumuman DJPPR, dikutip Senin (16/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menargetkan dana senilai Rp33 triliun dari lelang Surat Utang Negara (SUN) pada Rabu (18/2/2026).

Melansir laman resmi DJPPR, lelang akan digelar terhadap 9 jenis SUN. Sebanyak 3 seri merupakan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan 6 lainnya merupakan Obligasi Negara (ON).

Ketiga jenis SPN yang akan dilelang antara lain SPN01260322 (New Issuance), SPN03260521 (New Issuance), dan SPN12270204 (Reopening). Ketiga seri ini memiliki tenggat jatuh tempo 1-12 bulan. Tingkat imbal hasil ketiga produk ini diskonto.

Sementara keenam produk obligasi lainnya antara lain FR0109 (Reopening), FR0108 (Reopening), FR0106 (Reopening), FR0107 (Reopening), FR0102 (Reopening), dan FR0105 (Reopening). Tenggat jatuh tempo keenam produk ini berkisar pada 5-38 tahun.

Produk dengan tenor terpanjang digenggam oleh FR0105 yang jatuh tempo pada 15 Juli 2064. Produk ini menawarkan imbal hasil sebesar 6,87%, menjadi kedua tertinggi setelah FR0107 dan FR0106.

Di satu sisi, FR0106 memiliki tenggat jatuh tempo pada 15 Agustus 2040 dan FR0107 dengan tenggat jatuh tempo 15 Agustus 2045. Kedua produk ini menawarkan imbal hasil tertinggi 7,12%.

Produk dengan imbal hasil terendah ditawarkan oleh FR0109 dengan besaran 5,87%. Produk ini sekaligus menggenggam maturity date terpendek di antara penerbitan Obligasi Negara, yaitu pada 15 Maret 2031.

"Target indikatif Rp33 triliun, dengan target maksimal dimenangkan 150% dari target indikatif," tulis pengumuman DJPPR, dikutip Senin (16/2/2026).

Adapun lelang besok akan dilaksanakan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Lelang bersifat terbuka dan menggunakan metode harga beragam.

Penawaran pembelian dalam lelang dapat diikuti oleh investor individu maupun institusi. Namun, penyampaian penawaran pembelian harus melalui dealer utama yang telah mendapat persetujuan Kemenkeu.

Beberapa dealer utama dalam lelang kali ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Permata Tbk. (BNLI), dan sejumlah perbankan lainnya di Tanah Air. Sejumlah sekuritas juga tercatat sebagai dealer utama lelang ini.

Lelang SUN ini dilakukan untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Ritel sepanjang 2026 berada di kisaran Rp150 triliun hingga Rp170 triliun.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan akan menerapkan strategi pembiayaan yang fleksibel dan oportunis untuk mencapai target tersebut, termasuk opsi menambah kuota apabila permintaan membeludak.

Plt. Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kemenkeu Novi Puspita Wardani mengungkapkan bahwa pemerintah tidak mematok angka tunggal untuk target tahun ini, melainkan menggunakan rentang target yang serupa dengan tahun sebelumnya.

Sebagai gambaran, realisasi penerbitan SBN Ritel pada 2025 tercatat mencapai Rp153 triliun. Saat itu, Kemenkeu mematok rentang target Rp150 triliun sampai dengan Rp170 triliun.

"Nah kembali ke pertanyaan tadi, kalau tahun lalu Rp153 [triliun], tahun ini berapa? Sama sekitar Rp150-Rp170 triliun," ujarnya dalam Media Briefing ORI029 di Kantor Kemenkeu, Senin (26/1/2026).

Untuk mencapai target tersebut, Novi menjelaskan bahwa pemerintah memiliki keleluasaan menggeser target antar-instrumen pembiayaan. Jika permintaan pada satu instrumen ritel sangat tinggi maka pemerintah siap melakukan menambah kuota dengan mengambil porsi dari metode pembiayaan lain, seperti lelang reguler.

Misalnya, penawaran ORI029 pada 26 Januari hingga 19 Februari 2026 yang ditargetkan awal Rp25 triliun. Jika ternyata permintaannya melebihi target awal maka pemerintah berpotensi menambah kuotanya dengan mengambil porsi dari instrumen lain.

Menurutnya, prioritas pada SBN Ritel ini tidak lepas dari fungsinya sebagai sarana edukasi keuangan bagi investor pemula dengan risiko yang sangat minim.

"Karena kan ini instrumen yang risikonya almost zero [hampir tidak ada], buat orang yang mau belajar, this is the instrument [ini pilihan instrumen yang tepat]. Artinya ada faktor di sini untuk pengembangan investor individu, sehingga biasanya apabila ada potensi untuk upsize [penambahan kuota], maka kami akan melakukan itu," paparnya.

Di sisi lain, DJPPR juga menyoroti evolusi perilaku investor individu yang kini tidak hanya memburu instrumen ritel (seri ORI, SR, ST, SBR), tetapi juga mulai merambah ke SBN seri wholesale atau benchmark (seri fixed rate/FR dan project base sukuk/PBS) yang biasanya ditransaksikan investor institusi di pasar lelang.

Novi mengungkapkan fenomena tersebut didorong oleh kemajuan teknologi finansial (fintech) yang memungkinkan investor ritel membeli seri FR dengan nominal kecil atau diecer.

"Jadi artinya kita melihat investor individu ini yang memang, tadi kita sih senang karena ini artinya mereka sudah mulai melek secara literasi," tutup Novi.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan bakal menggelar lelang terhadap sejumlah seri surat utang syariah atau sukuk besok, Selasa (27/1/2026).

Melansir laman resmi DJPPR, lelang sukuk yang bakal digelar besok menargetkan dana terhimpun hingga Rp11 triliun dari 8 seri sukuk. Tiga seri merupakan Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS) dan lima lainnya merupakan Project Based Sukuk (PBS).

Ketiga seri SPNS itu antara lain SPNS09032026 (reopening), SPNS10082026 (reopening), dan SPNS12102026 (reopening). Ketiga seri ini memiliki tenggat jatuh tempo pada periode 9 Maret 2026–12 Oktober 2026. Seri SPNS ini merupakan seri dengan tenor pendek.

Kelima seri lainnya antara lain PBS030 (reopening), PBS040 (reopening), PBS034 (reopening), PBS005 (reopening), dan PBS038 (reopening). Seri PBS038 menawarkan imbal hasil terbesar senilai 6,87%. Sebaliknya, PBS040 menawarkan imbal hasil terkecil dengan nilai 5,00%.

Sementara itu, tenggat jatuh tempo terpanjang digenggam oleh PBS038 yang jatuh tempo pada 15 Desember 2049. Sebaliknya, PBS030 memiliki tenggat jatuh tempo tersingkat pada 15 Juli 2028.

“Target indikatif Rp11 triliun, dengan nilai maksimal dimenangkan 200% dari target indikatif,” tulis pengumuman DJPPR, dikutip Senin (26/1/2026).

Adapun lelang besok akan dilaksanakan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai agen lelang SBSN. Lelang bersifat terbuka dan menggunakan metode harga beragam.

Penawaran pembelian dalam lelang dapat diikuti oleh investor individu maupun institusi. Namun, penyampaian penawaran pembelian harus melalui dealer utama yang telah mendapat persetujuan Kemenkeu.

Beberapa dealer utama dalam lelang kali ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Permata Tbk. (BNLI), dan sejumlah perbankan lainnya di Tanah Air. Sejumlah sekuritas juga tercatat sebagai dealer utama lelang ini.

Lelang sukuk ini dilakukan untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2026.

Berikut rincian lelang sukuk Selasa (27/1/2026):

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan bakal menggelar lelang Surat Utang Negara (SUN) pada Selasa (20/1/2026). Target indikatif dari lelang ini mencapai Rp33 triliun.

Melansir pengumuman dari laman resmi DJPPR, pemerintah bakal menggelar lelang terhadap sembilan seri SUN. Tiga dari seri tersebut merupakan surat utang bertenor pendek dan enam lainnya memiliki tenor panjang.

Tiga seri SUN bertenor pendek yang diterbitkan pemerintah dalam lelang kali ini antara lain SPN01260221 (New Issuance), SPN12260423 (Reopening), dan SPN12270107 (Reopening). Ketiga seri ini menawarkan tenor masing-masing 1 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan, dengan tingkat imbal hasil diskonto.

Sementara itu, enam seri lainnya yang memiliki tenor lima tahun atau lebih, antara lain FR0109 (Reopening), FR0108 (Reopening), FR0106 (Reopening), FR0107 (Reopening), FR0102 (Reopening), dan FR0105 (Reopening).

FR0109 memilikimaturity dateterpendek pada seri Obligasi Negara, dengan tenggat jatuh tempo pada 15 Maret 2031. Produk ini sekaligus menawarkan imbal hasil terkecil yaitu 5,87%. Sementara itu, FR0105 memiliki tenggat jatuh tempo terpanjang pada 15 Juli 2064 dan menawarkan kupon sebesar 6,87%.

Meskipun begitu, produk dengan tingkat kupon terbesar justru digenggam oleh FR0106 dan FR0107 sebesar 7,125%. Kedua produk ini jatuh tempo masing-masing pada 15 Agustus 2040 dan 15 Agustus 2045.

Adapun dua produk lainnya FR0108 dan FR0102 memiliki tenggat jatuh tempo masing-masing pada 15 April 2036 dan 15 Juli 2054. Kedua produk ini menawarkan imbal hasil sebesar 6,50% dan 6,87%, dengan tingkat imbal hasil lebih kecil digenggam oleh FR0108.

“Target indikatif Rp33 triliun dengan target maksimal 150% dari target indikatif,” tulis pengumuman dalam laman resmi DJPPR, dikutip Senin (15/1/2026).

Adapun lelang besok akan dilaksanakan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Lelang bersifat terbuka dan menggunakan metode harga beragam.

Penawaran pembelian dalam lelang dapat diikuti oleh investor individu maupun institusi. Namun, penyampaian penawaran pembelian harus melalui dealer utama yang telah mendapat persetujuan Kemenkeu.

Beberapa dealer utama dalam lelang kali ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Permata Tbk. (BNLI), dan sejumlah perbankan lainnya di Tanah Air. Sejumlah sekuritas juga tercatat sebagai dealer utama lelang ini.

Lelang SUN ini dilakukan untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bahwa porsi penerbitan surat utang jangka pendek pada 2026 tidak akan membuat utang semakin membengkak.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengemukakan bahwa peningkatan porsi penerbitan instrumen utang jangka pendek, alias Surat Perbendaharaan Negara (SPN), ditujukan untuk pendalaman pasar dan pembiayaan yang lebih efisien.

Febrio menjelaskan penambahan porsi penerbitan SPN ini menjadi salah satu upaya manajemen kas pemerintah, bukan menambah porsi pembiayaan yang sudah ditetapkan di APBN 2026.

"Justru kami ingin punya sumber pembiayaan yang lebih efisien, dibandingkan kalau kami semuanya hanya issue [SBN] jangka panjang 10 tahun. Kami tahu pasar jangka pendek juga cukup reliable. Jangka pendek bunganya lebih murah daripada jangka panjang," terangnya kepada wartawan, dikutip Rabu (24/12/2025).

Di sisi lain, Febrio menyebut kebijakan yang nantinya dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu itu sejalan dengan keinginan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Pejabat eselon I Kemenkeu yang sebelumnya merupakan ekonom Universitas Indonesia (UI) itu menerangkan, permintaan pasar terhadap instrumen investasi dengan tenor pendek cukup tinggi. Apalagi, jika instrumen itu dijamin pemerintah.

Di sisi lain, pemerintah juga ingin memiliki manajemen kas yang lebih efisien. Dalam catatan Bisnis, Menkeu Purbaya juga beberapa kali mengeluhkan kas pemerintah pusat maupun daerah yang berasal dari penerbitan SBN justru mengendap di perbankan.

"Kami melihat bahwa pasar kami sudah cukup reliable, sehingga kami cukup pede untuk rely on market ketika kami butuh jangka pendek," terang Febrio.

Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal itu enggan membocorkan lebih lanjut strategi penerbitan SBN maupun SPN di 2026 yang telah disiapkan Dirjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko. Dia hanya memastikan bahwa Kemenkeu melihat ada pasar potensial untuk penerbitan SPN sejalan dengan kebutuhan pemerintah.

"Karena kalau kami issue [SPN tenor] satu bulan, satu bulan langsung maturity [jatuh tempo]. Kalau issue [tenor] tiga bulan, tiga bulan langsung maturity, jadi secara neto itu enggak ada tambahan," paparnya.

Sebelumnya, dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto mengatakan bahwa pada 2026, pihaknya akan menerbitkan surat berharga negara atau SBN maupun SPN sebagai strategi pembiayaan APBN.

Pada tahun depan, sebagaimana UU APBN 2026 yang sudah disetujui DPR September 2025 lalu, pembiayaan anggaran ditetapkan sebesar Rp689,1 triliun. Hal itu sejalan dengan defisit yang ditargetkan dengan dengan nilai yang sama, atau setara 2,68% terhadap PDB.

Suminto mengatakan, unitnya telah meningkatkan penerbitan SPN atau surat utang jangka pendek sejak kuartal IV/2025. Strategi ini akan dilanjutkan mulai awal tahun depan.

"Sejak triwulan keempat 2025 kami meningkatkan penerbitan SPN tujuannya adalah untuk mengembangkan pasar uang, pendalaman pasar dan sekaligus membangun manajemen kas pemerintah yang lebih efisien, sehingga ke depan dalam hal ini tahun 2026 kami akan meningkatkan penerbitan SPN, SPNS dengan tenor di bawah satu tahun," terangnya, Kamis (18/12/2025).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tak suka banyak utang dalam pengelolaan anggaran negara.

Hal itu ia sampaikan saat membahas perkembangan imbal hasil atau yield surat berharga negara (SBN). Ia mengaku senang dengan capaian yield surat berharga negara (SBN) 10 tahun milik Indonesia. Purbaya mengatakan ada penurunan dari 6,97 persen ke 6,09 persen.

"Yield (SBN 10 tahun) 6,09 persen, mungkin terendah sepanjang yang saya tahu. Ini artinya cost of capital untuk keuangan lebih murah dibanding sebelumnya. Ini menggambarkan orang lebih percaya ke bond kita," beber Purbaya dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (14/10).

"Walaupun, saya enggak suka utang banyak-banyak, tapi kalau ngutang jadi bunganya murah. Jadi, biaya membangun akan turun terus ke depan," ucapnya.

Sementara itu, spread yield SBN dan US Treasury diklaim terus menyempit di bawah 100 basis point (bps). Purbaya menegaskan hal tersebut mencerminkan risiko kurs dan negara yang kian terkelola.

Di lain sisi, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto sebelumnya melaporkan posisi utang Indonesia per Juni 2025 tembus Rp9.138 triliun. Utang tersebut terdiri dari pinjaman dan SBN.

Utang pemerintah turun sedikit dibandingkan posisi Mei 2025 lalu yang mencapai Rp9.177 triliun. Walau demikian, beban di kuartal II 2025 naik jika dibandingkan akhir tahun lalu ketika posisi utang pemerintah Rp8.813 triliun.

Berdasarkan komponen utang, pinjaman naik sedikit dari Rp1.147 triliun ke Rp1.157 triliun. Adapun utang dalam bentuk SBN lebih rendah, yaitu turun dari Rp8.029 triliun ke Rp7.980 triliun.

Posisi outstanding tersebut membuat rasio debt to gross domestic product (GDP) Indonesia tembus 39,86 persen per Juni 2025. DJPPR Kemenkeu menegaskan level itu masih rendah dibandingkan negara-negara lain.