Bisnis.com, JAKARTA - Minat investor terhadap Surat Berharga Negara (SBN) menunjukkan penurunan di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar global. Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) memang diharapkan mampu meningkatkan daya tarik, tetapi tekanan dari faktor eksternal membuat pasar obligasi domestik belum sepenuhnya pulih.

Kondisi tersebut tercermin dari lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada 19 Mei 2026 yang hanya mencatatkan penawaran masuk sebesar Rp18,79 triliun, terendah sepanjang tahun ini. Padahal, pada lelang sukuk perdana awal 2026, pemerintah masih mampu menghimpun incoming bids hingga Rp55,26 triliun. Penurunan minat tersebut menunjukkan investor masih cenderung berhati-hati dalam menempatkan dana pada instrumen surat utang pemerintah.

Di sisi lain, pemerintah sebenarnya masih mampu menjaga daya tarik SBN melalui tingkat imbal hasil yang kompetitif. Data Kementerian Keuangan menunjukkan yield SBN tenor 10 tahun berada di kisaran 6,73% pada pertengahan Mei 2026, mendekati asumsi fiskal sebesar 6,9%. Pada kuartal I/2026, yield SUN tenor 10 tahun bahkan bergerak naik dari 6,21% pada awal Januari menjadi 6,93% pada akhir Maret.

Meski demikian, pasar obligasi Indonesia menghadapi tantangan dari ekspektasi kenaikan suku bunga di Amerika Serikat. Prospek imbal hasil obligasi pemerintah AS yang semakin menarik membuat sebagian investor global memilih menahan ekspansi ke pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketidakpastian geopolitik dan kekhawatiran terhadap kondisi fiskal global juga turut membatasi aliran modal masuk.

Untuk menjaga stabilitas pasar, Bank Indonesia meningkatkan intervensi melalui pembelian SBN. Hingga 19 Mei 2026, bank sentral telah menyerap SBN senilai Rp140,57 triliun, termasuk Rp73,28 triliun melalui pasar sekunder. Langkah tersebut ditempuh guna menjaga likuiditas sekaligus mencegah kenaikan yield yang terlalu tajam sehingga dapat memicu arus modal keluar.

Di tengah tantangan tersebut, basis investor domestik masih menjadi penopang utama pasar surat utang nasional. Kepemilikan SBN oleh investor ritel terus meningkat dan mencapai Rp6.762,14 triliun per April 2026.

Baca selengkapnya melaluiepaper.bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. (BEST)menargetkan penjualan lahan industri dan produk Standard Factory Building (SFB) mencapai Rp600 miliar pada tahun ini.

Sekretaris Perusahaan BEST Herdian mengatakan kinerja yang lebih solid sepanjang 2026 dengan membidik pertumbuhan pendapatan dan laba bersih secara positif, meski di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian.

"Perseroan menargetkan penjualan lahan industri dan produk Standard Factory Building atau SFB mencapai Rp600 miliar pada tahun ini," ujarnya kepada Bisnis dikutip, Sabtu (25/4/2026).

Fokus perseroan adalah pada tenant yang memiliki profil bisnis yang prospektif. Herdian mengatakan untuk mencapai kinerja top line dan bottom line yang positif target tersebut akan ditopang oleh kombinasi penjualan lahan serta peningkatan pendapatan berulang recurring income yang dinilai semakin stabil.

Sejauh ini, BEST menyampaikan bahwa minat investor terhadap kawasan industri sejauh ini masih terjaga, terutama untuk lokasi yang memiliki keunggulan infrastruktur dan akses strategis. Namun demikian, kondisi geopolitik global membuat investor cenderung lebih selektif dan berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi.

“Bukan berarti minat menurun, tetapi ada pergeseran pendekatan. Investor kini lebih terukur dan mempertimbangkan banyak faktor sebelum mengeksekusi investasi,” imbuhnya.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, BEST mengandalkan sejumlah strategi untuk menjaga daya tarik kawasan industri yang dikelolanya, khususnya di kawasan MM2100.

Perseroan fokus memastikan kesiapan infrastruktur agar tenant dapat segera beroperasi, sekaligus memperkuat positioning kawasan pada sektor-sektor yang masih mencatatkan pertumbuhan tinggi.

Beberapa sektor yang menjadi incaran utama meliputi datacenter, logistik dan pergudangan—termasuk coldstorage—serta industri otomotif, elektronik, dan makanan-minuman (F&B).

Selain itu, perseroan juga mengoptimalkan sumber pendapatan berulang guna menjaga stabilitas kinerja di tengah fluktuasi penjualan lahan. Fleksibilitas dalam skema kerja sama dengan investor juga terus diperluas untuk mengakomodasi kebutuhan yang semakin beragam.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Daya tarik Surat Berharga Negara (SBN) menunjukkan tanda-tanda pelemahan pada awal 2026, tercermin dari turunnya minat investor dalam lelang Surat Utang Negara (SUN).

Meski pemerintah masih mampu mencapai target pembiayaan, nilai incoming bids tercatat terus menyusut sejak awal tahun, mengindikasikan permintaan yang tidak sekuat periode sebelumnya.

Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) menunjukkan penurunan rasio bid to cover dari 2,27 kali pada 6 Januari menjadi 1,49 kali pada 3 Maret 2026. Penurunan ini sejalan dengan merosotnya nilai penawaran, dari Rp90,96 triliun pada awal Januari menjadi Rp50,94 triliun pada awal Maret, sebelum sempat naik kembali ke Rp78,44 triliun pada lelang terbaru.

Tren serupa juga terjadi pada instrumen syariah. Lelang Sukuk Negara yang sempat mencatatkan penawaran Rp55,26 triliun pada awal tahun, turun menjadi Rp30,57 triliun pada lelang terakhir. Hal ini menunjukkan adanya penurunan minat investor yang cukup signifikan di berbagai instrumen pembiayaan pemerintah.

Tekanan terhadap pasar SBN tidak lepas dari faktor global dan domestik. Ketegangan geopolitik serta meningkatnya kehati-hatian investor mendorong aliran modal asing di pasar SBN tradeable berfluktuasi, bahkan sempat mencatat arus keluar hingga sekitar Rp25,09 triliun pada 2026. Kondisi ini turut memengaruhi kemampuan pemerintah dalam memenuhi target pembiayaan APBN 2026 sebesar Rp832,2 triliun.

Di sisi lain, yield SBN tenor 10 tahun menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Sepanjang awal tahun, imbal hasil bergerak dari kisaran 6,21% pada Januari hingga mencapai 6,93% pada akhir Maret, mencerminkan meningkatnya biaya dana yang harus ditanggung pemerintah untuk menarik minat investor.

Baca berita selengkapnya melalui epaper.bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA — Minat pasar terhadap lelang Surat Berharga Negara (SBN) belakangan terpantau melemah. Meski target penghimpunan dana selalu tercapai, berbagai sentimen global dan domestik mendorong realisasi incoming bids cenderung melemah sepanjang 2026.

Ekonom KB Valbury Sekuritas, Fikri C. Permana menilai sikap wait and see investor dipicu oleh sejumlah faktor, baik dari global maupun domestik. Menurutnya, ketidakpastian global masih menjadi pertimbangan utama investor dalam mengambil keputusan.

“Kalau pertama mungkin karena kondisi global ya. Mau enggak mau, ya apapun yang terjadi di Indonesia kalau kondisi globalnya enggak kondusif ya semuanya juga pasti akan bertahan ya,” katanya kepada Bisnis, Minggu (19/4/2026).

Dia melanjutkan, faktor kedua berkenaan kondisi defisit fiskal pemerintah juga menjadi perhatian para investor. Yang ketiga adalah arah kebijakan Bank Indonesia (BI) turut memengaruhi ekspektasi pelaku pasar, terutama terkait peluang penurunan suku bunga acuan pada tahun ini.

“Jadi mungkin ekspektasi kita terhadap kemungkinan penurunan BI Rate di tahun ini mungkin tidak ada ya. Ini juga menahan penurunan yield dari instrumennya sendiri,” ungkapnya.

Kendati demikian, Fikri melihat prospek SBN ke depan dinilai masih cukup terjaga, meskipun minat investor yang cenderung lebih selektif berpotensi memengaruhi dinamika imbal hasil.

“Kalau sejauh ini sih untuk pembiayaan, targetnya tahun ini kan Rp800-an triliun, saya pikir mungkin masih akan tercapai ya. Dengan produksi domestik dan juga global, ya apalagi globalnya sudah mulai positif ya. Namun ya, sekali lagi mungkin incoming bids-nya yang mungkin akan jadi perhatian sih,” jelasnya.

Dia melanjutkan, incoming bids yang lebih rendah berpotensi mendorong imbal hasil SBN bergerak lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya maupun posisi pada akhir tahun lalu.

Oleh sebab itu, dinamika minat investor dalam lelang SBN menjadi faktor yang perlu diantisipasi ke depan. Di satu sisi, Fikri turut menilai pelemahan ini belum mengganggu pemenuhan keutuhan pembiayaan APBN.

Menurutnya, selama incoming bids masih berada di atas target indikatif, pemerintah tetap memiliki ruang untuk memenangkan lelang dan memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN.

“Kalau lebih dari satu kali ya kemungkinan akan dimenangkan masih akan tetap besar ya. Dengan target indikatif yang sama, dalam artian pembiayaannya masih akan cukup lah, targetnya mungkin masih akan terpenuhi. Tapi catatannya yield-nya seberapa, biaya dananya berapa besar. Kalau incoming bids-nya yang rendah mungkin ya biaya dananya akan lebih tinggi. Begitu sih saya melihatnya,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Dalam lelang Surat Utang Negara (SUN), Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, memperlihatkan nilai incoming bids yang cenderung menurun sejak awal tahun. Sependeknya hingga akhir Maret, tren tersebut terus berlangsung, hingga mencatatkan penguatan dalam dua lelang teranyar. Hal serupa terjadi pada lelang Sukuk Negara yang secara konsisten membukukan incoming bids yang lesu dan cenderung menurun pada setiap lelang.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklaim bahwa tekanan yang mendera pasar obligasi domestik murni merupakan imbas dari sentimen eksternal, yang juga dialami oleh negara-negara lain.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan negara-negara peers kinerja pasar SBN Indonesia pascaledakan konflik Israel-AS dan Iran terhitung masih sangat baik.

Adapun berdasarkan data Kementerian Keuangan per 10 Maret 2026, tingkat yield SBN tenor 10 tahun bertengger di level 6,52%, sementara yield US Treasury (UST) tenor 10 tahun berada di posisi 4,09%. Secara akumulasi sejak awal tahun (year to date/YtD), yield SBN mengalami kenaikan sebesar 55 basis poin (bps).

Di sisi lain, minat investor yang masuk pasar surat utang negara terus mengalami penyusutan dalam 4 kali lelang terakhir. Pada lelang 3 Maret 2026 lalu, misalnya, dengan jumlah penawaran (incoming bid) sebesar Rp50,94 triliun atau anjlok 19,2% dari periode lelang 18 Februari 2026 sebesar Rp60,3 triliun dan jumlah penawaran yang dimenangkan (awarded bid) mencapai Rp34,1 triliun, bid to cover ratio berada di angka 1,49.

Minat investor dalam lelang Selasa kemarin terkonsentrasi ke seri FR010 dengan yield atau imbal hasil sebesar 5,88% dengan jumlah penawaran yang masuk sebesar Rp10,78 triliun. Total penawaran yang dimenangkan mencapai Rp1,35 triliun, sehingga rasio cakupan penawaran atau bid to cover ratio untuk seri ini mencapai 7,99 kali.

Sementara itu, untuk tujuh seri lainnya yakni SPN01260404, SPN12270304, FR0108, FR0106, FR0107, FR0102, FR0105 rasio cakupannya hanya di kisaran 1-1,30. Bahkan untuk seri SPN12260604, Kemenkeu sama sekali tidak menetapkan pemenang lelangnya.

Tetap Yakin Terkendali

Kendati demikian, Direktur Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto meyakini kinerja pasar Surat Berharga Negara (SBN) tetap tangguh dan terkendali, di tengah eskalasi ketidakpastian global akibat konflik Timur Tengah yang memicu investor menuntut tingkat imbal hasil (yield) yang lebih tinggi.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto mengakui bahwa dinamika global saat ini memang memberikan tekanan pada pergerakan imbal hasil SBN. Kondisi tersebut wajar terjadi dan turut menekan instrumen keuangan lainnya, seperti pasar saham dan nilai tukar rupiah.

"Namun sebagaimana kita lihat, pergerakan yield SBN juga cukup moderat, terkendali, dan kita jaga volatilitasnya. Levelnya pada saat ini juga masih pada level yang cukup baik," jelas Suminto dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (11/3/2026).

Pantau Indikator Spread

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan bahwa pemerintah terus memantau indikator spread atau selisih imbal hasil antara SBN bertenor 10 tahun dengan US Treasury (UST) bertenor sama.

Indikator ini dinilai krusial untuk mengukur sejauh mana tingkat kepercayaan investor global terhadap fundamental perekonomian Indonesia. "Saat ini spread tersebut berada di sekitar 243 basis point [bps]," ungkap Suahasil.

Sebagai perbandingan, spread Indonesia yang berada di level 243 bps tersebut berada pada posisi yang relatif rendah dan jauh lebih baik dibandingkan beberapa negara berkembang alias emerging market lainnya.

Berdasarkan data yang sama, spread obligasi Brasil menembus 964 bps, disusul Kolombia 891 bps, Meksiko 484 bps, Afrika Selatan 437 bps, hingga India 252 bps terhadap UST. Kemenkeu, sambungnya, berkomitmen untuk terus menerapkan strategi pengelolaan utang dan kas yang dinamis agar biaya dana tetap efisien.

"Itu [spread] yang kita coba tahan terus di sekitar 240 basis point tersebut, sebagai tanda bahwa kita punya tingkat kepercayaan yang tinggi dalam pengelolaan ekonomi kita," tutup Suahasil.

Bisnis.com, JAKARTA — Sinarmas Asset Management menyiapkan sejumlah strategi dalam menerbitkan Exchange Traded Fund atau ETF Emas setelah aturan resmi OJK terbit.

Chief Investment Officer Sinarmas Asset Management Genta Wira Anjalu mengatakan pada tahap awal, Sinarmas AM memfokuskan strategi pada pembangunan likuiditas dan edukasi investor terkait dengan karakteristik ETF emas sebagai instrumen baru di pasar modal domestik.

Pihaknya menargetkan dana kelolaan (asset under management/AUM) di kisaran Rp500 miliar hingga Rp1 triliun.

"Seiring dengan meningkatnya minat investor terhadap emas sebagai aset lindung nilai, kami optimis produk ini memiliki potensi pertumbuhan yang baik dalam jangka menengah hingga panjang," ujarnya, Kamis (5/3/2026).

Dia menyebut ETF emas menjadi diversifikasi produk strategis yang menjawab kebutuhan investor atas instrumen berbasis emas dengan akses mudah, likuiditas tinggi, serta transparansi harga lebih baik dibandingkan kepemilikan emas fisik konvensional.

Tak hanya itu, juga menjajaki kemungkinan menghadirkan versi syariah, mengingat basis investor syariah di Indonesia yang besar. POJK tersebut mengatur bahwa produk berbasis prinsip syariah wajib mencantumkan kata 'syariah' dalam penamaannya.

Di sisi lain, produk ini dinilai berpotensi menarik minat investor asing. Dengan standar harga yang mengacu pada kuotasi internasional seperti London Bullion Market Association (LBMA) serta pengawasan OJK, ETF emas domestik memiliki daya tarik tersendiri bagi investor institusional global yang telah familiar dengan skema physical gold ETF di berbagai negara.

Saat ini, perseroan masih berada pada tahap persiapan dan koordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk bank kustodian, dealer partisipan, penyedia emas sekaligus penyimpan emas, serta infrastruktur pasar lainnya.

Selanjutnya, perusahaan akan mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK. Jika seluruh proses berjalan sesuai rencana dan pernyataan tersebut dinyatakan efektif, unit ETF emas akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Dia berharap peluncuran dapat terealisasi pada semester pertama tahun ini, bergantung pada kesiapan infrastruktur dan persetujuan regulator.

Sejauh ini Sinarmas AM menyebut regulasi anyar tersebut menjadi tonggak penting dalam pengembangan produk investasi di pasar modal Indonesia. Aturan ini membuka ruang bagi manajer investasi untuk menghadirkan instrumen berbasis emas yang dapat diakses lebih luas melalui mekanisme pasar modal.

Adapun, dia memaparkan ETF emas merupakan reksa dana berbentuk KIK yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa, dengan portofolio investasi ditempatkan pada emas fisik.

Dalam mekanismenya, manajer investasi mengajukan pernyataan pendaftaran untuk penawaran umum unit ETF kepada OJK. Setelah efektif, unit ETF dicatatkan di BEI dan dapat diperdagangkan layaknya saham.

Untuk menjaga likuiditas, proses penciptaan (creation) dan pelunasan (redemption) unit ETF melibatkan dealer partisipan dan sponsor yang menyediakan unit di pasar. Struktur ini memastikan harga ETF tetap mencerminkan pergerakan harga emas di pasar global.

Investor nantinya dapat membeli ETF emas melalui rekening efek di perusahaan sekuritas, sama seperti transaksi saham. Karena diperdagangkan di pasar sekunder, investor dapat membeli dan menjual unit secara langsung dengan harga yang transparan dan mengikuti pergerakan emas.

Bisnis.com, JAKARTA – Pasar obligasi pemerintah terus menunjukkan penurunan minat investor ketika sentimen negatif muncul secara bertubi-tubi terhadap perekonomian nasional. Hal yang terbaru, lembaga pemeringkat global, Fitch Ratings, merevisi prospek kredit Indonesia dari stabil ke negatif, meskipun tetap mempertahankan peringkat utang di level ‘BBB’.

Outlook terbaru dari Fitch itu sejalan hasil pemeringkatan lembaga lainnya seperti Moody’s dan S&P, yang secara spesifik menyoroti tata kelola, ketidakpastian hingga sentralisasi kebijakan. Perbaikan tata kelola alias governance perlu dilakukan untuk meredam tekanan sekaligus mengembalikan kepercayaan pasar di tengah tren gejolak geopolitik global dan semakin menyusutnya minat investor terhadap obligasi pemerintah.

Indikasi menyusutnya minat investor terhadap obligasi pemerintah tampak dari penawaran atau incoming bid dalam 5 kali lelang surat utang negara (SUN) yang berlangsung selama awal kuartal 1/2026. Merosotnya minat investor tampak dari bid to cover ratio alias rasio cakupan penawaran yang secara terus menerus tergerus.

Posisi Rating Indonesia

Pada lelang 3 Maret 2026 lalu, misalnya, dengan jumlah penawaran (incoming bid) sebesar Rp50,94 triliun atau anjlok 19,2% dari periode lelang 18 Februari 2026 sebesar Rp60,3 triliun dan jumlah penawaran yang dimenangkan (awarded bid) mencapai Rp34,1 triliun, bid to cover ratio berada di angka 1,49.

Minat investor dalam lelang Selasa kemarin terkonsentrasi ke seri FR010 dengan yield atau imbal hasil sebesar 5,88% dengan jumlah penawaran yang masuk sebesar Rp10,78 triliun. Total penawaran yang dimenangkan mencapai Rp1,35 triliun, sehingga rasio cakupan penawaran atau bid to cover ratio untuk seri ini mencapai 7,99 kali.

Sementara itu, untuk tujuh seri lainnya yakni SPN01260404, SPN12270304, FR0108, FR0106, FR0107, FR0102, FR0105 rasio cakupannya hanya di kisaran 1-1,30. Bahkan untuk seri SPN12260604, Kemenkeu sama sekali tidak menetapkan pemenang lelangnya.

Bid to cover ratio adalah indikator yang digunakan untuk mengukur permintaan dalam sebuah lelang obligasi pemerintah. Semakin besar rasionya, bisa dianggap bahwa minat penawaran investor tinggi atau oversubscribe. Sebaliknya, kalau rasionya rendah, menunjukkan adanya penurunan permintaan dari investor terhadap obligasi pemerintah.

Kalau merujuk kepada empat lelang sebelumnya, rasio penawaran dalam lelang awal Maret ini anjlok dibandingkan periode lelang sebelumnya yang masih berada di level 1,57. Kurva tersebut bertolak belakang dengan tren tahun lalu. Pada periode lelang 7 Januari 2025, bid cover ratio memang hanya di angka 1,2. Namun pada periode lelang selanjutnya, angkanya terus naik.

Puncaknya terjadi pada periode lelang 12 Agustus 2025, yang mencatat rasio di atas 5%. Setelah itu, penawaran terhadap surat utang cenderung fluktuatif. Menariknya, hingga lelang 3 Februari bid to cover ratio masih lebih dari 2 kali jumlah lelang yang dimenangkan. Namun, dalam lelang selanjutnya rasionya terus merosot hingga mencapai titik terendah sejak Agustus 2025, pada lelang Maret 2026 yakni 1,49 kali.

Imbas Debt Switch?

Pemerintah sejatinya telah memproyeksikan tren penurunan intensitas penawaran dalam lelang di pasar perdana seperti lelang surat utang negara (SUN) sebagai konsekuensi dari keputusan pemerintah untuk melibatkan Bank Indonesia (BI) dalam pembiayaan APBN. BI dan pemerintah telah menyepakati tentang rencana bank sentral membeli surat utang pemerintah di pasar sekunder, termasuk melakukan debt switch hingga Rp173,4 triliun pada tahun ini.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto memaparkan bahwa otoritas fiskal dan moneter telah menyepakati langkah strategis untuk mengeksekusi debt switch senilai Rp173,4 triliun pada 2026. "Dengan dilaksanakannya pertukaran SBN dengan Bank Indonesia, tentu akan menurunkan jumlah penawaran SBN di pasar primer khususnya melalui lelang. Dengan demikian, pertukaran ini tentu akan dapat menjaga stabilitas imbal hasil SBN," ujar Suminto dalam konferensi pers APBN Kita, Jakarta, Senin (23/2/2026) lalu.

Artinya, dengan difasilitasi oleh bank sentral secara langsung, jumlah penawaran SBN di pasar primer akan terpangkas sehingga pemerintah dapat mengurangi tekanan penerbitan utang baru melalui mekanisme lelang rutin. Akibatnya, hukum penawaran dan permintaan pun berlaku: penurunan penawaran di pasar primer inilah yang pada akhirnya diyakini akan mengompensasi tekanan jual di pasar obligasi dan menahan lonjakan biaya pinjaman pemerintah.

Sebagai informasi, belakangan yield SBN memang cenderung menanjak naik. Pada 2 Januari 2026, yield SBN tenor 10 tahun berada di level 6,04%; kini per 20 Februari 2026, yield SBN 10 tahun berada di level 6,45% atau sudah naik 41 basis poin dibanding posisi awal tahun. Masalahnya, jika yield semakin tinggi maka beban bunga utang yang harus dibayar pemerintah ke depan akan semakin berat.

Lebih lanjut, Suminto menyatakan bahwa manuver transaksi tukar guling utang negara di pasar sekunder tersebut akan dieksekusi dengan tetap mematuhi prinsip mekanisme pasar. "Dengan menjaga integritas dan disiplin pasar," lanjutnya.

Porsi Asing Menyusut, BI Semakin Jumbo

Keterlibatan aktif BI dalam pembiayaan APBN, meski pembelian SBN dilakukan di pasar sekunder, semakin memperbesar porsi BI dalam struktur kepemilikan SBN.

Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat per 23 Februari 2026, penetrasi BI dalam struktur kepemilikan SBN sebesar Rp1.556,03 triliun. Jumlah itu setara 23,18% dari total SBN senilai Rp6.712,11 triliun.

Tren peningkatan porsi kepemilikan BI di SBN itu mulai terjadi sejak tahun 2021 - 2025 dengan nilai rata-rata sebesar 21,52%. Angka ini kontras jika dibandingkan periode tahun 2016-2020 yang rata-ratanya berada di kisaran 9,26%.

Dalam catatan Bisnis, peningkatan porsi BI dalam struktur SBN pada periode 2021-2025 itu beriringan dengan upaya pemulihan ekonomi yang ambruk akibat pandemi Covid-19.

Pada kurun waktu tersebut, pemerintah memutuskan untuk melakukan burden sharing atau berbagi beban dengan BI. Skema ini memungkinkan otoritas moneter terlibat aktif dalam pembiayaan APBN dengan membeli surat utang di pasar perdana.

Menariknya, seolah kontras dengan porsi kepemilikan BI, investor asing tercatat terus mengalami penyusutan kepemilikan SBN. Pada tanggal 23 Februari 2026, porsi kepemilikan asing di SBN hanya tersisa 13,07% atau sekitar Rp877,32 triliun dari total Rp6.712,11 triliun. Angka ini menurun tipis dibandingkan posisi akhir Desember 2025 yang tercatat sebesar Rp878,32 triliun atau 13,37%.

Secara persentase ada penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan periode tahun 2015-2019 yang persentasenya selalu di atas 30%. Namun sejak pandemi Covid-19, persentase asing dalam SBN turun cukup signifikan ke kisaran 25% pada 2025 terus anjlok ke 13,37% pada akhir Desember 2025.

Apa Pemicu Asing Kabur?

Pasar Surat Berharga Negara (SBN) berpotensi mengalami net sell asing seiring memuncaknya ketegangan antara AS—Israel dengan Iran. Kalangan analis memprediksi, investor asing bakal mengalokasikan dananya ke instrumen investasi rendah risiko, seperti obligasi AS atau emas.

Ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana, mengemukakan bahwa selama tiga bulan ke depan, investor masih akan cenderung wait and see terhadap pasar SBN RI. Seiring dengan itu, tren capital flight dari pasar Indonesia juga diprediksi bakal terjadi. ”Masih ada tren capital flight to quality ya. Artinya, kecenderungannya malah ada sell off di pasar Indonesia dan balik ke negara mereka,” katanya saat dihubungi, Selasa (3/3/2026).

Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan per 25 Februari juga mencatat aksi net sell asing di pasar SBN sebesar Rp3,25 triliun sepanjang tahun berjalan 2026.

Fikri menilai, perang yang terjadi berpotensi mendorong sentimen sebesar 5—10% terhadap kondisi pasar obligasi dalam negeri. Artinya, yield acuan berpotensi kembali melemah hingga maksimal 10% atas kondisi yang terjadi.

Dalam riset terbarunya yang bertajuk ”The Impact of the US–Israel vs. Iran War on Indonesia’s Financial Markets”, Fikri memprediksi setidaknya terdapat tiga skenario yang dapat terjadi terhadap pasar keuangan Tanah Air akibat perang.

Pertama, dalam jangka pendek, pasar keuangan Tanah Air diprediksi akan mengalami peningkatan volatilitas. Kondisi ini diprediksi bakal mendorong yield acuan kian melemah ke level 6,7%. Dia menilai, investor global cenderung mengalihkan modal dari pasar negara berkembang ke aset aman saat volatilitas meningkat. Hal itu yang membuat yield obligasi acuan akan turut melemah lantaran dana asing pergi dari emerging market.

Kedua, jika perang tidak tereskalasi lebih lanjut, yield acuan akan kembali bergerak moderat ke level 6,5% dan rupiah akan bergerak menguat pada rentang Rp16.700—Rp17.000. Terakhir, jika perang justru meluas dan meningkatkan ancaman keamanan di seluruh kawasan, yield acuan akan bergerak kian melemah ke level 7,00%. Hanya saja, Fikri tidak dapat memprediksi seberapa parah aksi net sell asing akan terjadi. Namun, kian parah kondisi geopolitik dinilai bakal semakin mendorong larinya dana asing dari pasar RI.

”Tapi yang perlu juga dilihat adalah jumlah investor asing di Indonesia bisa dikatakan cukup kecil. Jadi mungkin sell off-nya sementara dan mungkin nanti akan ada ruang untuk masuk kembali, sementara menunggu kupon,” katanya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Bank bjb kembali menghadirkan pilihan investasi strategis melalui penerbitan Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2026. Produk ini bagian dari komitmen perseroan memperkuat struktur pendanaan sekaligus memperluas pembiayaan berbasis keberlanjutan di Indonesia.

Instrumen ini ditawarkan kepada nasabah korporasi maupun ritel sebagai alternatif investasi pendapatan tetap yang kompetitif dan terukur. Kehadiran obligasi ini sekaligus mempertegas posisi bank bjb sebagai institusi keuangan yang konsisten mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam strategi bisnisnya.

Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2026 memperoleh peringkat idAA (Double A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Peringkat ini mencerminkan kapasitas yang sangat kuat dalam memenuhi kewajiban finansial jangka panjang.

Obligasi diterbitkan dalam dua seri. Seri A memiliki tenor tiga tahun dengan indikasi kupon 5,45 hingga 6,05 persen per tahun. Sementara itu, Seri B ditawarkan dengan tenor lima tahun dan indikasi kupon sebesar 5,70 hingga 6,30 persen per tahun.

Kedua seri tersebut memberikan fleksibilitas bagi investor untuk menyesuaikan pilihan dengan profil risiko dan horizon investasi masing-masing.

Minimum pemesanan ditetapkan sebesar Rp 5.000.000 dan berlaku kelipatan yang sama. Tidak terdapat batas maksimum pemesanan, sehingga memberikan ruang partisipasi yang luas bagi berbagai kategori investor.

Masa penawaran awal atau book building berlangsung 13 Februari hingga 2 Maret 2026. Pembayaran dari investor dijadwalkan 30 Maret 2026, dengan distribusi elektronik 31 Maret 2026. Jadwal ini untuk memastikan proses penerbitan berjalan tertib dan transparan.

Bagi investor perseorangan, terdapat sejumlah persyaratan administratif yang perlu dipenuhi. Yakni, wajib memiliki KTP yang terdaftar di Disdukcapil, rekening simpanan di bank bjb, serta rekening efek di bank bjb.

Obligasi Berkelanjutan bank bjb merupakan instrumen yang diterbitkan untuk membiayai proyek berwawasan lingkungan dan sosial. Dana hasil emisi akan dialokasikan pada proyek hijau serta proyek sosial yang memenuhi kriteria keberlanjutan.

Fokus pembiayaan mencakup sektor energi baru dan terbarukan, pembiayaan perumahan, serta penguatan sektor UMKM dan mikro. Skema ini juga mencakup pembiayaan baru maupun refinancing atas proyek yang telah berjalan.

Inisiatif keberlanjutan bank bjb selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan global, termasuk Sustainable Development Goals serta komitmen perubahan iklim dalam kerangka Paris Agreement.

Penerbitan Tahap II Tahun 2026 melanjutkan keberhasilan tahap sebelumnya. Pada akhir 2024, Sustainability Bond Tahap I mencatatkan kelebihan permintaan atau oversubscribed hingga 4,66 kali dari target awal.

Capaian tersebut menunjukkan tingginya minat investor terhadap instrumen berbasis ESG yang diterbitkan bank bjb. Kepercayaan pasar menjadi indikator kuat atas kredibilitas dan prospek keberlanjutan bisnis perseroan.

Sebagai instrumen investasi, obligasi dikenal memberikan imbal hasil tetap dalam jangka waktu tertentu. Karakteristik ini menjadikannya pilihan yang relatif stabil bagi investor yang menginginkan arus pendapatan terprediksi.

Diversifikasi portofolio menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pengelolaan investasi. Dengan memasukkan obligasi dalam komposisi aset, risiko dapat dikelola lebih optimal tanpa mengabaikan potensi imbal hasil.

Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2026 dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut. Investor memperoleh peluang pengelolaan dana secara produktif sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Dengan kombinasi peringkat yang kuat, indikasi kupon kompetitif, serta komitmen terhadap pembiayaan berkelanjutan, Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2026 menjadi upaya bank bjb menghadirkan solusi investasi yang produktif dan berdampak bagi negeri.

Informasi lebih lanjut mengenai obligasi ini, dapat diperoleh dengan mengunjungi kantor cabang bank bjb terdekat, atau melalui call center bjb Call 14049 atau kunjungi website resmi bank bjb infobjb.id/obligasi.

Bank bjb berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), serta bank bjb merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Bisnis.com, JAKARTA – Kekhawatiran terhadap kebijakan fiskal ditengarai menjadi salah satu faktor pemicu sepinya minat investor untuk melakukan penawaran dalam lelang Surat Utang Negara (SUN) sepanjang 2026.

Hal itu tampak dari angka penawaran masuk pada empat lelang SUN pertama di 2026. Pada lelang SUN perdana tahun ini, pemerintah mencatatkan total penawaran senilai Rp90,96 triliun dan segera menyusut pada lelang SUN selanjutnya hingga Rp63,06 triliun pada lelang Selasa (18/2/2026).

Susutnya animo investor dalam lelang SUN awal tahun ini juga tampak dari angka bid-to-cover-ratio yang konsisten turun. Pada lelang pertama 2026, angka bid-to-cover-ratio berada pada kisaran 5,11—1,15 kali. Sementara pada lelang teranyar, DJPPR membukukan angka bid-to-cover-ratio pada kisaran 1,91—1,00 kali.

Adapun bid-to-cover-ratio merupakan indikator guna mengetahui tingkat permintaan investor terhadap satu produk. Bid-to-cover-ratio membagi antara total penawaran masuk dengan total penawaran dimenangkan. Dus, semakin tinggi angka bid-to-cover-ratio, berarti semakin banyak penawaran yang masuk.

Kepala Ekonom BCA David Sumual, menilai kian susutnya minat investor pada lelang SUN sebetulnya memiliki faktor yang tidak jauh berbeda dengan lesunya permintaan pasar terhadap ORI029. Dia menilai, kondisi makroekonomi dalam negeri telah mendorong investor mengurangi eksposur terhadap aset berdenominasi rupiah.

”Serupa dengan apa yang mempengaruhi berkurangnya minat terhadap ORI029. Kondisi makroekonomi domestik yang melemah, seperti kekhawatiran defisit APBN melebar dan ketidakpastian kebijakan, membuat investor asing maupun domestik mengurangi eksposur aset rupiah,” katanya kepada Bisnis, dikutip Jumat (20/2/2026).

Alhasil, investor dinilai cenderung mengalokasikan dananya ke instrumen yang mampu menawarkan return yang lebih tinggi atau perlindungan yang lebih baik. David memberikan contoh kondisi pasar saham yang belakangan tengah mengalami pemulihan secara perlahan selepas MSCI dan Moody’s menurunkan minat investor di instrumen ekuitas itu.

Senada, Head of Economic Research Division Pefindo Suhindarto, menilai kian rendahnya minat investor terhadap instrumen surat utang Tanah Air, mencerminkan ketakutan pasar akan keberlanjutan fiskal dalam negeri dan volatilitas pasar global.

Menurutnya, investor meminta premi yang lebih tinggi sebagai kompensasi atas risiko fiskal. Sementara investor asing, cenderung melihat penurunan peringkat utang oleh Moody’s Ratings sebagai sentimen utamanya.

”Saya memandang penurunan yang cukup signifikan dalam empat kali lelang SUN terakhir merupakan refleksi dari meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap keberlanjutan fiskal dan volatilitas eksternal,” kata Suhindarto, Kamis (19/2/2026).

Selain itu, Suhindarto menyoroti ihwal tingginya pasokan obligasi di awal tahun yang telah menjenuhkan pasar. Pasalnya, penerbitan pasokan baru yang lebih besar, dikombinasikan dengan persaingan likuiditas dari SRBI, telah menyedot likuiditas perbankan yang biasanya menjadi pembeli utama produk ini.

Belum lagi, arah kebijakan suku bunga bank sentral AS berpotensi memicu capital outflow dari pasar surat utang negara. Pasalnya, yield spread antara obligasi Indonesia dengan negara emerging market lainnya seperti India dan Meksiko kian kompetitif, sehingga mendorong investor global untuk merotasi portofolio ke pasar yang lebih menarik dan minim risiko.

Terlebih, ketegangan AS dan Iran yang kian memuncak membuat investor memindahkan dananya dari negara emerging market.

”Saya melihat bahwa selama ketidakpastian outlook ekonomi domestik dan eksternal belum mereda, belum ada langkah nyata untuk mengurangi ketegangan geopolitik, dan belum terbuktinya perbaikan fiskal domestik, tekanan pada lelang SUN diperkirakan akan tetap membayangi kinerja pasar obligasi nasional,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan menilai tren penyusutan minat investor dalam lelang Surat Utang Negara (SUN) yang terjadi secara beruntun sejak awal tahun ini dipicu oleh strategi perbankan yang mulai menahan likuiditas untuk persiapan menjelang momentum Lebaran, serta faktor libur Tahun Baru Imlek di sejumlah pasar keuangan global.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, penawaran masuk (incoming bids) pada lelang SUN terus menempuh tren penurunan.

Pada lelang 6 Januari 2026, pemerintah masih mengantongi penawaran Rp90,96 triliun. Angka ini susut menjadi Rp82,9 triliun pada lelang 20 Januari, turun lagi ke level Rp76,58 triliun pada lelang 3 Februari, dan terakhir di angka Rp63,06 triliun pada lelang 18 Februari 2026.

Berkaca dari lelang terakhir, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto meyakini animo investor secara masih tergolong solid meski secara nominal penawaran menurun. Dia menyoroti bahwa kontraksi penawaran paling terasa pada instrumen tenor pendek.

"Penurunan incoming bids terutama berasal dari SPN [Surat Perbendaharaan Negara] tenor pendek, seiring dengan strategi perbankan dalam mengantisipasi kebutuhan likuiditas menjelang Lebaran," ungkapnya, Kamis (19/2/2026).

Selain faktor domestik, Suminto menyebut kondisi pasar global yang masih dalam suasana libur perayaan Chinese New Year di beberapa pusat keuangan seperti Singapura dan Hong Kong turut mempengaruhi volume penawaran yang masuk.

Dari total incoming bids sebesar Rp63,06 triliun pada lelang 18 Februari, pemerintah memutuskan untuk menyerap dana sebesar Rp40,00 triliun.

Lebih rinci, permintaan investor terpantau sangat terkonsentrasi pada instrumen tenor menengah. Seri 5 tahun dan 10 tahun mendominasi buruan pasar dengan catatan incoming bids masing-masing sebesar Rp24,16 triliun dan Rp21,07 triliun.

Suminto menilai, perkembangan tersebut mengindikasikan preferensi investor yang kuat terhadap tenor-tenor yang likuid dan bertindak sebagai benchmark di pasar sekunder.

Dari sisi profil, Suminto menjelaskan investor domestik, khususnya sektor perbankan, masih mendominasi porsi pemenang lelang. Di tengah libur Imlek, dia juga menyoroti investor asing tetap mencatatkan partisipasi dengan porsi serapan sekitar 15,50% dari total penawaran yang dimenangkan.

"[Partisipasi investor asing ini] mencerminkan kepercayaan terhadap fundamental ekonomi Indonesia dan kredibilitas pengelolaan fiskal," ujar anak buah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa itu.

Adapun dari kacamata biaya pinjaman, pemerintah mengklaim yield alias imbal hasil lelang relatif terjaga. Suminto mengklaim bahwa kenaikan weighted average yield masih sangat terbatas apabila dikomparasikan dengan lelang SUN sebelumnya, meskipun lelang digelar pasca-adanya revisi outlook oleh lembaga pemeringkat Moody’s.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri tengah bergeliat menangani kasus manipulasi di pasar modal, termasuk soal saham-saham gorengan. Pengamat pasar modal menilai aksi tersebut akan memengaruhi minat investasi.

Setidaknya Bareskrim Polri telah menetapkan tersangka dalam kasus PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM) dan PT Narada Asset Manajemen. Dalam pengembangan kasus lain, Dittipideksus Bareskrim Polri menggeledah kantor PT Shinhan Sekuritas Indonesia di kawasan Jakarta Selatan terkait dugaan tindak pidana pasar modal.

Langkah Polri ini dilakukan setelah pemerintah menyatakan serius membenahi pasar keuangan Indonesia. Sebelumnya, pasar modal Indonesia ambruk. Indeks harga saham gabungan (IHSG) ambrol hingga memicu penerapan mekanisme trading halt oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

Ambrolnya IHSG terjadi usai rilis laporan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang mengancam penurunan status investasi di pasar modal Indonesia ke frontier market alias pasar keuangan berisiko tinggi dengan imbal hasil tinggi pada Mei 2026 mendatang jika tidak berbenah. Saat ini, status pasar modal Indonesia adalah emerging market.

Pengamat pasar modal dari Universitas Indonesia (UI) Budi Frensidy menilai aksi Polri yang bergeliat menangani kasus di pasar modal ini memberikan dampak terhadap minat investasi di Indonesia.

"Saya pikir, jika yang ditindak adalah mereka yang sudah terbukti bersalah dan merugikan investor, pelaku pasar tentu senang dan akan mendukung tindakan bersih-bersih ini. Ini bagus untuk pasar," kata Budi kepada Bisnis pada Rabu (4/2/2026).

Namun, apabila para pejabat terus menakut-nakuti pelaku pasar bahwa ada banyak yang akan diperiksa, kemudian belum jelas bukti kesalahannya, ini akan memberikan dampak negatif ke pasar.

"Akan membuat ketakutan beberapa pelaku pasar dalam mengambil keputusan investasi. Mestinya semua pelaku pasar dirangkul, kecuali mereka yang terbukti merugikan dan menyesatkan," ujar Budi.

Pengamat pasar modal Reydi Octa mengatakan langkah penegakan hukum di pasar modal cukup penting untuk meningkatkan kredibilitas dan integritas pasar modal.

"Seluruh stakeholders harus menunjukkan komitmen hukum yang kuat agar investor meyakini bahwa manipulasi pasar tidak akan dibiarkan," kata Reydi.

Menurutnya, dengan adanya penegakn hukum seperti itu, investor dalam waktu dekat ini akan berhati-hati terhadap saham yang berkapitalisasi kecil, terutama setelah peringatan dari MSCI.

Dalam perkembangan terbaru, Bareskrim Polri telah menetapkan tiga tersangka dalam dugaan tindak pidana pasar modal oleh PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM) mencakup DJ selaku Direktur Utama PT MPAM, Edy Suwarno (ESO) selaku pemegang saham PT MPAM, PT Minna Padi Investama, dan PT Sanurhasta Mitra, serta Eveline Listijosuputro (EL) yang merupakan istri dari ESO.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Ade Safri Simanjuntak mengatakan, dalam proses penyidikan diketahui bahwa saham yang ditransaksikan untuk dijadikan underlying asset produk reksa dana MPAM berasal dari pasar negosiasi dan pasar reguler. Transaksi tersebut dilakukan menggunakan akun reksa dana antara ESO dan ESI yang merupakan adik dari ESO, serta perusahaan-perusahaan afiliasi PT MPAM.

“Dalam hal ini, ESO dan kawan-kawan menggunakan sarana manajer investasi miliknya, yaitu PT MPAM untuk mengambil keuntungan dengan cara melakukan pembelian saham milik afiliasi yang berada pada produk reksa dana PT MPAM dengan harga yang murah. Selanjutnya, dijual kembali kepada reksa dana PT MPAM lainnya dengan harga yang cukup tinggi,” dikutip dari Antara.

Dalam penanganan perkara ini, penyidik telah memeriksa 44 orang saksi dan ahli, termasuk ahli pidana dan ahli pasar modal. Selain itu, penyidik memblokir 14 subrekening efek milik PT MPAM dan afiliasinya. Dari jumlah tersebut, enam subrekening efek merupakan milik reksa dana dengan nilai aset saham sekitar Rp467 miliar.

Selain kasus Minna Padi, Dittipideksus Bareskrim Polri juga mengungkap dugaan manipulasi harga saham oleh PT Narada Asset Manajemen. Penyidik telah mengungkap fakta dugaan terkait dengan underlying asset produk reksa dana yang berasal dari saham-saham proyek yang dikendalikan oleh pihak internal.

"Melalui jaringan afiliasi maupun nominee,” kata Ade.

Pola tersebut diduga dirancang untuk menciptakan gambaran semu harga saham sehingga tidak mencerminkan nilai fundamental yang sebenarnya. “Temuan ini mengarah pada indikasi praktik manipulasi pasar yang dapat menimbulkan artificial demand (permintaan yang semu), distorsi harga serta persepsi kinerja portofolio yang tidak riil,” ucapnya.

Dalam perkara ini, penyidik menetapkan dua tersangka, yakni MAW selaku Komisaris Utama PT Narada Asset Manajemen dan DV selaku Direktur Utama PT Narada Adikara Indonesia. Penyidik juga memblokir dan menyita subrekening efek dengan nilai sekitar Rp207 miliar. “Ini adalah merupakan nilai efek per Oktober 2025,” katanya.

Dalam pengembangan kasus lain, Dittipideksus Bareskrim Polri menggeledah kantor PT Shinhan Sekuritas Indonesia di kawasan Jakarta Selatan terkait dugaan tindak pidana pasar modal. Penggeledahan tersebut merupakan rangkaian pengembangan dari perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam perkara tersebut, terdapat lima tersangka, dua di antaranya telah berstatus terpidana, yakni Junaedi selaku Direktur PT Multi Makmur Lemindo (MML) dan Mugi Bayu selaku mantan pejabat di Bursa Efek Indonesia.

Ade menyebutkan, PT MML dengan kode saham PIPA dinilai tidak layak melantai di Bursa Efek Indonesia karena valuasi aset tidak memenuhi persyaratan. Dugaan keterlibatan PT Shinhan Sekuritas Indonesia terkait perannya sebagai penjamin emisi efek. “Perolehan dana PT MML pada saat IPO adalah sebesar Rp97 miliar di mana selaku perusahaan penjamin emisi efek (underwriter) adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia,” ucapnya.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan menghormati langkah penegakan hukum yang dilakukan aparat. “OJK menghormati langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Anggota Dewan Komisioner OJK Hasan Fawzi.

Ia menegaskan OJK siap berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penguatan pengawasan dan integritas pasar modal.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah kembali menggelar lelang Surat Utang Negara (SUN) pada Selasa (20/1/2026) dengan membidik target indikatif Rp33 triliun. Analis memperkirakan minta investor masih akan kuat.

Dalam lelang SUN kali ini, pemerintah menawarkan sembilan seri surat berharga negara (SBN) kepada investor. SUN yang dilelang, yaitu seri SPN01260221 (New Issuance), SPN12260423 (Reopening), SPN12270107 (Reopening). Tiga seri tersebut masing-masing secara berurutan memiliki jatuh tempo pada 21 Februari 2026, 23 April 2026, dan 7 Januari 2027.

Enam seri lainnya, yaitu FR0109, FR0108, FR0106, FR0107, FR0102, dan FR0105. Untuk enam seri ini, tingkat kupon yang ditawarkan berkisar dari 5,875% untuk jatuh tempo hingga 15 Maret 2031 hingga terbesar 6,875% dengan masa jatuh tempo hingga 15 Juli 2064.

“Target indikatif senilai Rp33 triliun dengan target maksimal 150% dari target indikatif,” tulis keterangan DJPPR dikuti Selasa (20/1/2025).

Head of Fixed Income Anugerah Sekuritas Indonesia Ramdhan Ario Maruto menilai, dari sisi permintaan, minat sejatinya masih kuat. Namun, realisasi nilai yang dimenangkan pemerintah masih akan bergantung pada tingkat imbal hasil (yield) yang diharapkan para peserta lelang.

“Menurut kami yang masuk bisa lebih dari Rp33 triliun. Tapi nanti yang diserap berapa, itu tergantung yield yang bias diterima dari investor,” ujarnya, Selasa (20/1/2026).

Tekanan di pasar obligasi kian terasa seiring meningkatnya risiko pasar. Pelemahan rupiah dalam beberapa hari terakhir, ditambah ketegangan politik dan ketidakpastian global, membuat harga surat utang di pasar sekunder tertekan hampir di seluruh seri dan tenor.

“Kondisi ini biasanya membuat investor menunda atau bersikap wait and see untuk masuk ke market. Di secondary market, seluruh seri tertekan karena risiko pasar meningkat,” jelasnya.

Pelemahan rupiah juga dinilai memiliki korelasi yang kuat dengan pergerakan yield SBN.

Meski demikian, likuiditas di sistem keuangan domestik masih relatif memadai. Sejumlah investor institusi, termasuk investor domestik besar, dinilai masih tetap masuk ke pasar, meskipun tidak secara agresif.

“Mereka tetap masuk, tapi tidak full. Lebih ke akses market sambil melihat kondisi,” ujarnya.

Sebelumnya pada saat lelang SUN perdana awal 2026 disambut dengan positif oleh pelaku pasar dengan total penawaran masuk mencapai Rp90,96 triliun, jauh di atas pagu indikatif Rp33 triliun.

Pemerintah menyerap Rp40 triliun dari sembilan seri SUN yang dilelang pada 6 Januari 2026 melalui sistem lelang Bank Indonesia.nSeri SPN12270107 mencatat penawaran tertinggi sebesar Rp17,04 triliun, sementara seri-seri FR menunjukkan minat tinggi investor untuk tenor menengah hingga panjang.

Namun, dalam kondisi volatilitas yang meningkat saat ini, Ramdhan menilai capaian tersebut dinilai sulit terulang. Kendati begitu, capaian di atas target indikatif Rp33 triliun masih dinilai realistis.

Adapun, level kupon dan yield yang ditawarkan pemerintah saat ini mencerminkan kondisi pasar obligasi.