Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menempuh langkah di luar kebiasaan dengan menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,50% di luar jadwal Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan.

Keputusan mengerek BI Rate itu diambil dalam RDG Mingguan pada Selasa (9/6/2026). Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan intervensi kebijakan ini dieksekusi guna merespons tekanan depresiasi nilai tukar rupiah yang melampaui proyeksi awal bank sentral.

Perry mengungkapkan, bank sentral secara rutin melakukan evaluasi mingguan terhadap bauran kebijakan moneter yang telah diputuskan pada RDG bulanan. Sebagai catatan, pada RDG terakhir periode 19-20 Mei, BI telah mengerek suku bunga sebesar 50 bps.

"Dalam berbagai evaluasi hari ini, kita melihat kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu. Oleh karena itu, kita lakukan langkah-langkah kebijakan lanjutan untuk penguatan stabilitas nilai tukar rupiah," ujar Perry di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (9/6/2026).

Adapun berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) BI, nilai tukar rupiah berada di level Rp18.171 per dolar AS pada perdagangan Senin (8/6/2026).

Level itu sudah melemah 8,65% dibandingkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada awal tahun. Bahkan, Rp18.171 per dolar AS itu menjadi level kurs terendah sepanjang sejarah.

Perry pun memaparkan lima langkah bauran kebijakan mutakhir yang diputuskan bank sentral demi meredam tekanan volatilitas di pasar keuangan dan menjaga stabilitas makroekonomi.

Pertama, menaikkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5,50%. Menurut otoritas moneter, kebijakan ini merupakan jangkar utama untuk menstabilkan rupiah dan memastikan sasaran inflasi tetap terjaga di level 2,5%±1% untuk tahun ini dan tahun depan.

Kenaikan ini juga ditujukan untuk membalikkan arus keluar modal asing (capital outflow) menjadi arus masuk (inflow), menyusul terjadinya outflow pada instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sepanjang Juni.

Kedua, menyesuaikan (menaikkan) tingkat imbal hasil instrumen SRBI sejalan dengan kenaikan BI Rate guna memulihkan daya tarik investasi portofolio asing.

Ketiga, memberikan insentif berupa diskon tarif untuk transaksi swap lindung nilai (hedging). BI menetapkan harga swap lindung nilai 10% lebih murah dibandingkan harga swap reguler.

Perry menjelaskan, besaran 10% ini didesain sebagai kompensasi yang sebanding dengan beban pajak yang umumnya ditanggung oleh investor asing saat membeli SBN atau SRBI di Indonesia.

Keempat, mengaktifkan kembali lelang mingguan untuk repurchase agreement (repo) demi menjaga kecukupan likuiditas rupiah bagi perbankan dan pasar uang domestik.

Melalui mekanisme ini, perbankan dapat memperoleh suntikan likuiditas dari BI dengan menjaminkan surat berharga yang mereka miliki (seperti SBN maupun SRBI) sebagai kolateral atau agunan. BI menyediakan fleksibilitas yang lebih longgar dengan pilihan tenor perpanjangan mulai dari 3, 6, 9, hingga 12 bulan.

Kelima, meningkatkan intensitas operasi moneter, baik rupiah maupun valuta asing. Langkah ini direalisasikan melalui intervensi langsung di pasar valas dan peningkatan frekuensi lelang SRBI menjadi dua kali dalam sepekan.

"Ya sudah gitu, karena ada pelemahan rupiah yang memang melebihi yang kita proyeksi, ya kita lakukan langkah-langkah lanjutan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah," tutup Perry.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah bank Tanah Air masih mencatatkan pertumbuhan pada segmen Kredit Pemilikan Rumah (KPR), kendati secara industri penyaluran kredit sektor ini menunjukkan perlambatan pada awal 2026.

Berdasarkan data Analisis Perkembangan Uang Beredar yang dirilis Bank Indonesia (BI), pertumbuhan KPR pada Maret 2026 melambat menjadi 4,5% secara tahunan (year on year/YoY) setelah pada bulan sebelumnya tumbuh 5,0% YoY. Perlambatan ini turut menahan laju kredit konsumsi yang hanya tumbuh 5,8% YoY.

Namun di sisi lain, sejumlah bank masih membukukan pertumbuhan KPR, bahkan mencapai double digit hingga akhir Maret 2026.

Di antara bank-bank yang telah merilis kinerja keuangan kuartal I/2026, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) masih menjadi bank terbesar dengan penyaluran KPR sebesar Rp329,93 triliun pada awal 2026. Realisasi itu meningkat 5,93% YoY dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp311,45 triliun.

Secara rinci, penyaluran KPR subsidi BTN mengalami pertumbuhan sebesar 7,71% YoY menjadi Rp193,55 triliun dari posisi kuartal I/2025 senilai Rp179,70 triliun. Penyaluran KPR nonsubsidi juga terkerek sebesar 5,39% YoY dari Rp106,80 triliun menjadi Rp112,56 triliun hingga akhir Maret 2026.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan, capaian positif ini ditopang oleh berbagai langkah transformasi, inovasi, serta dukungan solid pemerintah untuk industri pembiayaan perumahan nasional.

Bagi BTN, Nixon menyebut bahwa dukungan pemerintah terhadap sektor ini memperkuat kinerja bisnis secara berkelanjutan dan sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG).

“Ini juga menjadi pendorong kami untuk terus memperkuat peran sebagai mitra strategis pemerintah terutama dalam memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat,” kata Nixon dalam Konferensi Pers Paparan Kinerja Kuartal I/2026, dikutip pada Jumat (15/5/2026).

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) turut mencatatkan peningkatan pada segmen KPR. Hingga Maret 2026, KPR BCA mencapai Rp142,40 triliun, tumbuh 5,25% YoY dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp135,30 triliun.

Kinerja positif di segmen KPR juga terlihat pada bank lainnya. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) misalnya, yang masing-masing mencatatkan peningkatan sebesar 9,32% dan 5,34% YoY pada kuartal I/2026. Secara nilai, BNI dan Bank Mandiri membukukan penyaluran KPR masing-masing sebesar Rp73,90 triliun dan Rp69,00 triliun.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) bahkan mencatatkan pertumbuhan double digit. Pada kuartal I/2026, penyaluran KPR BBRI bank only mencapai Rp67,30 triliun, meningkat 11,06% YoY dibandingkan kuartal I/2025 yang sebesar Rp60,60 triliun.

Corporate Secretary BRI Dhanny menyampaikan, penyaluran kredit BRI yang tercatat tumbuh double digit diiringi dengan perbaikan kualitas aset yang berkelanjutan. Perbaikan kualitas aset tersebut terlihat dari rasio NPL yang membaik secara Quarter on Quarter dari posisi akhir Desember 2025 sebesar 3,07% menjadi 3,01% di posisi Maret 2026.

“Hal ini mencerminkan ekspansi yang sehat dan prudent,” kata Dhanny kepada Bisnis, dikutip pada Jumat (15/5/2026).

Bank lain yang turut mencatatkan pertumbuhan yakni PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA). Pada periode ini, pembiayaan KPR BSI tumbuh 4,26% YoY menjadi Rp60,51 triliun dan CIMB Niaga naik tipis 0,02% YoY ke posisi Rp41,79 triliun.

Sementara itu, kondisi berbeda ditunjukkan oleh PT Bank Permata Tbk. (BNLI). Bank dengan logo bunga lotus itu mencatatkan penurunan pada segmen KPR sebesar 7,32% YoY menjadi Rp26,60 triliun pada kuartal I/2026. Pada periode yang sama tahun lalu, penyaluran KPR Permata Bank mencapai Rp28,70 triliun.

Apa Faktor Pendorongnya?

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menilai, masih tumbuhnya KPR di sejumlah bank di dorong oleh sejumlah faktor, antara lain adanya dukungan terhadap program pemerintah untuk sektor perumahan, permintaan segmen rumah subsidi masih kuat, hingga pertumbuhan KPR dari basis payroll bank sehingga risiko dapat diminimalisasi.

Selain beberapa faktor tersebut, Global Market Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menyebut bahwa penurunan suku bunga BI Rate sebanyak 125 basis poin (bps) sejak tahun lalu turut berdampak terhadap penurunan bunga KPR bank.

“Pada akhirnya juga pasti ada dampak penurunan pada bunga KPR, walaupun agak lagging ya, tapi kan setidaknya bunganya turun,” kata Myrdal kepada Bisnis, Jumat (15/5/2026).

Aktivitas ekonomi yang cenderung membaik turut menjadi faktor pendorong pertumbuhan KPR bank pada periode ini. Selain itu, lanjut dia, kenaikan harga komoditas global juga memberi dampak positif, terutama di daerah yang ekonominya bergantung pada komoditas seperti Sumatra, Kalimantan, dan wilayah Indonesia Timur.

Ketika harga komoditas naik, dia menuturkan bahwa pendapatan masyarakat di daerah tersebut biasanya ikut meningkat, membuat permintaan sektor properti di wilayah tersebut ikut naik.

Prospek Penyaluran KPR

Sejumlah pengamat memiliki pandangan tersendiri mengenai prospek penyaluran KPR hingga akhir 2026. Trioksa misalnya, menilai prospek penyaluran KPR masih bertumbuh tetapi moderat.

“Karena bank akan selektif dalam melakukan ekspansi pembiayaan di tengah potensi kenaikan suku bunga dan tren kenaikan harga minyak yang dapat berdampak pada inflasi,” ungkap Trioksa kepada Bisnis, Jumat (15/5/2026).

Sementara itu, Myrdal memandang bahwa prospek penyaluran KPR hingga akhir tahun ini cukup menantang, imbas kondisi global yang dampaknya mulai terasa di Indonesia, meski secara umum pemerintah masih akan terus menjaga stabilitas dalam negeri.

Dia juga mengharapkan agar BI Rate tidak naik dalam beberapa waktu ke depan, mengingat hal ini dapat mengganggu sektor riil, utamanya properti.

“Kalau misalkan BI ratenya tidak naik, ya kita berharap untuk kredit konsumsi ataupun kredit di sektor properti ini bisa tumbuh lebih dari 7,5% seharusnya. Jadi ya kita berharap kondisinya memang momentum pertumbuhan ekonomi itu terjaga dulu,” pungkas Myrdal.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar suku bunga dari program Permodalan Nasional Madani (PNM) diturunkan hingga di bawah 9 persen.

"Ini keputusan politik, saya sudah ambil bahwa bunga untuk Permodalan Nasional Madani, untuk kredit keluarga prasejahtera, dari 24 persen, kita turunkan harus di bawah 10 persen, harus di bawah 9 persen," kata Presiden Prabowo di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu.

Presiden Prabowo menyoroti ketimpangan akses pembiayaan yang selama ini justru membebani pelaku usaha mikro dengan bunga lebih tinggi dibanding pengusaha besar.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyebut pengusaha besar ada yang mendapat bunga sekitar 9-10 persen. Sedangkan pelaku usaha mikro justru mendapat bunga hingga 24 persen.

"Bayangkan, orang kaya dikasih 9 persen, orang miskin 24 persen. Ini negara Pancasila, saya tidak paham," katanya.

Presiden bahkan meminta agar skema bunga baru dapat ditekan hingga di bawah angka 9 persen. Menurutnya, negara tidak boleh membiarkan masyarakat kecil menanggung beban pembiayaan lebih berat dibanding kelompok ekonomi atas.

"Kita akan pelajari di mana sistem kita lemah, di mana kekurangan kita perbaiki. Patokan kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak hanya slogan. Kita mau wujudkan situasi yang sebenarnya," imbuh Presiden Prabowo.

Pengelolaan PNM sendiri diusulkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

PNM merupakan anak usaha dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) yang kini menjadi anggota Danantara Indonesia.

Kemenkeu berencana untuk menjadikan PNM sebagai anak usaha di salah satu Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan, seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) atau Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Rencana akuisisi PNM tersebut diajukan sebagai salah satu solusi untuk memperlancar penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Peluang pemangkasan suku bunga acuan Federal Reserve (The Fed) pada 2026 semakin kecil di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat perang dan tekanan inflasi.

Hal itu disampaikan oleh Chief Economist PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Andry Asmoro, bahwa perubahan ekspektasi pasar terhadap arah suku bunga Amerika Serikat menjadi salah satu tantangan utama yang perlu diantisipasi pelaku pasar dan dunia usaha pada tahun ini.

“Kalau kita lihat dari guidance tahun 2026 itu, guidance-nya The Fed masih ada ruang untuk pemangkasan satu kali suku bunga acuan di tahun 2026 ini. Namun kalau melihat CME FedWatch, market memperkirakan bahwa tidak ada lagi pemangkasan suku bunga acuan. Tahun 2027 juga sama,” ujar Andry dalam paparan ekonomi kuartal II Bank Mandiri, Senin (11/5/2026).

Menurut dia, sebelumnya pasar sempat berharap tren penurunan suku bunga akan berlanjut setelah The Fed mulai lebih longgar pada 2025. Namun kondisi global yang kembali memanas membuat ekspektasi tersebut berubah.

Dia menjelaskan pada 2024 pasar sempat menghadapi era “higher for longer” ketika suku bunga tinggi dipertahankan lebih lama. Memasuki 2025, ekspektasi kemudian berubah menjadi harapan penurunan suku bunga secara agresif.

Akan tetapi, konflik geopolitik yang terus berlangsung serta tekanan inflasi membuat peluang penurunan suku bunga pada 2026 semakin terbatas.

Andry menuturkan kondisi global saat ini menjadi salah satu skenario ekonomi paling kompleks yang pernah dihadapi. Selain perang Iran dan Amerika Serikat, dunia juga masih dibayangi perlambatan ekonomi global dan dampak kebijakan tarif perdagangan Presiden AS Donald Trump.

“Ekspektasinya adalah kemungkinan sangat kecil bahwa suku bunga acuan akan dipangkas oleh The Fed,” katanya.

Dia menambahkan ketidakpastian tersebut turut memicu volatilitas pasar keuangan global dan menekan nilai tukar rupiah. Menurut dia, pelemahan rupiah hingga kisaran Rp17.300–Rp17.400 per dolar AS lebih banyak dipengaruhi sentimen global.

Di sisi lain, kenaikan harga minyak akibat konflik di Timur Tengah juga dinilai menjadi tekanan tambahan bagi Indonesia sebagai negara net importir minyak.

Bank Mandiri sendiri menyusun proyeksi ekonomi 2026 dengan mempertimbangkan sejumlah faktor utama, mulai dari perlambatan ekonomi global, potensi stagflasi, gangguan rantai pasok, hingga perubahan arah kebijakan moneter global.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menyampaikan upaya penurunan suku bunga dana dan kredit perbankan masih perlu ditingkatkan supaya dapat mendorong pertumbuhan kredit, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan upaya tersebut dapat dilakukan dengan koordinasi dalam mengurangi pemberian special rate kepada deposan besar.

“Yang saat ini mencapai 26,3% dari total DPK [Dana Pihak Ketiga],” katanya dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) April 2026, Rabu (22/4/2026).

Perry menegaskan bahwa transmisi pelonggaran kebijakan moneter terhadap penurunan suku bunga masih berlanjut. Saat ini, berbagai suku bunga perbankan masih dalam tren menurun, didukung oleh kondisi likuiditas yang longgar.

Dia menyebut, suku bunga deposito satu bulan turun sebesar 62 basis poin dari 4,81% pada awal Januari 2025 menjadi 4,19% pada Maret 2026.

“Sementara itu, suku bunga kredit tercatat turun sebesar 44 basis poin dari 9,2% pada awal Januari 2025 menjadi 8,76% pada Maret 2026,” tuturnya.

Di lain sisi, Perry melaporkan bahwa pertumbuhan jumlah uang beredar tetap terjaga sejalan dengan kebijakan ekspansi likuiditas yang ditempuh Bank Indonesia. Pertumbuhan uang primer (M0) pada Maret 2026 tetap tinggi sebesar 11,8% (year on year/YoY).

Dari komponennya, pertumbuhan M0 pada Maret 2026 terutama dipengaruhi oleh Giro Bank Umum di Bank Indonesia yang tumbuh sebesar 38,3% dan uang kartal yang tumbuh sebesar 8,6%.

“Dari faktor yang memengaruhi pertumbuhan M0 pada Maret 2026 didorong oleh ekspansi fiskal dan strategi operasi moneter. Sejalan dengan itu, uang beredar dalam arti luas atau M2 pada Februari 2026 tumbuh sebesar 8,7% YoY setelah pada Januari 2026 tumbuh sebesar 10%,” sebut Perry.

Dia menjelaskan bahwa faktor yang memengaruhi pertumbuhan M2 terutama disebabkan oleh tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat dan penyaluran kredit.

“Ke depan pertumbuhan uang beredar akan terus dikelola, sehingga tetap konsisten dengan supaya menjaga stabilitas dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sinergi kebijakan Bank Indonesia dan pemerintah,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Minat pasar terhadap lelang Surat Berharga Negara (SBN) belakangan terpantau melemah. Meski target penghimpunan dana selalu tercapai, berbagai sentimen global dan domestik mendorong realisasi incoming bids cenderung melemah sepanjang 2026.

Ekonom KB Valbury Sekuritas, Fikri C. Permana menilai sikap wait and see investor dipicu oleh sejumlah faktor, baik dari global maupun domestik. Menurutnya, ketidakpastian global masih menjadi pertimbangan utama investor dalam mengambil keputusan.

“Kalau pertama mungkin karena kondisi global ya. Mau enggak mau, ya apapun yang terjadi di Indonesia kalau kondisi globalnya enggak kondusif ya semuanya juga pasti akan bertahan ya,” katanya kepada Bisnis, Minggu (19/4/2026).

Dia melanjutkan, faktor kedua berkenaan kondisi defisit fiskal pemerintah juga menjadi perhatian para investor. Yang ketiga adalah arah kebijakan Bank Indonesia (BI) turut memengaruhi ekspektasi pelaku pasar, terutama terkait peluang penurunan suku bunga acuan pada tahun ini.

“Jadi mungkin ekspektasi kita terhadap kemungkinan penurunan BI Rate di tahun ini mungkin tidak ada ya. Ini juga menahan penurunan yield dari instrumennya sendiri,” ungkapnya.

Kendati demikian, Fikri melihat prospek SBN ke depan dinilai masih cukup terjaga, meskipun minat investor yang cenderung lebih selektif berpotensi memengaruhi dinamika imbal hasil.

“Kalau sejauh ini sih untuk pembiayaan, targetnya tahun ini kan Rp800-an triliun, saya pikir mungkin masih akan tercapai ya. Dengan produksi domestik dan juga global, ya apalagi globalnya sudah mulai positif ya. Namun ya, sekali lagi mungkin incoming bids-nya yang mungkin akan jadi perhatian sih,” jelasnya.

Dia melanjutkan, incoming bids yang lebih rendah berpotensi mendorong imbal hasil SBN bergerak lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya maupun posisi pada akhir tahun lalu.

Oleh sebab itu, dinamika minat investor dalam lelang SBN menjadi faktor yang perlu diantisipasi ke depan. Di satu sisi, Fikri turut menilai pelemahan ini belum mengganggu pemenuhan keutuhan pembiayaan APBN.

Menurutnya, selama incoming bids masih berada di atas target indikatif, pemerintah tetap memiliki ruang untuk memenangkan lelang dan memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN.

“Kalau lebih dari satu kali ya kemungkinan akan dimenangkan masih akan tetap besar ya. Dengan target indikatif yang sama, dalam artian pembiayaannya masih akan cukup lah, targetnya mungkin masih akan terpenuhi. Tapi catatannya yield-nya seberapa, biaya dananya berapa besar. Kalau incoming bids-nya yang rendah mungkin ya biaya dananya akan lebih tinggi. Begitu sih saya melihatnya,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Dalam lelang Surat Utang Negara (SUN), Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, memperlihatkan nilai incoming bids yang cenderung menurun sejak awal tahun. Sependeknya hingga akhir Maret, tren tersebut terus berlangsung, hingga mencatatkan penguatan dalam dua lelang teranyar. Hal serupa terjadi pada lelang Sukuk Negara yang secara konsisten membukukan incoming bids yang lesu dan cenderung menurun pada setiap lelang.

IDXChannel - Indeks utama Wall Street melemah pada Jumat (20/3/2026) seiring perang Iran dengan AS-Israel memasuki pekan keempat. Konflik geopolitik yang mengguncang pasar energi ini mendorong investor menilai ulang ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve (The Fed).

Melansir Reuters, Dow Jones Industrial Average turun 110,31 poin atau 0,24 persen menjadi 45.911,12, sementara S&P 500 melemah 46,58 poin atau 0,71 persen menjadi 6.559,91, dan Nasdaq Composite turun 259,01 poin atau 1,17 persen menjadi 21.831,68.

Konflik di Timur Tengah belum menunjukkan tanda-tanda mereda setelah Iran menyerang kilang minyak di Kuwait. Selain itu, sebuah laporan menyebut pemerintahan Donald Trump tengah merencanakan pendudukan atau blokade Pulau Kharg milik Iran untuk menekan Teheran agar kembali membuka Selat Hormuz.

Investor juga mencermati upaya sejumlah negara besar untuk mengembalikan keseimbangan pasokan energi global. Harga minyak Brent berfluktuasi sepanjang hari dan terakhir diperdagangkan di sekitar USD108 per barel.

Sentimen positif datang dari FedEx, yang sering dianggap sebagai indikator aktivitas bisnis global. Perusahaan itu mengeluarkan proyeksi optimistis dan menyatakan permintaan global tetap stabil meski ada ketegangan geopolitik, sehingga sahamnya naik 3,4 persen. Pesaingnya, United Parcel Service, juga menguat 0,6 persen.

Meski demikian, investor masih menilai dampak kenaikan harga minyak terhadap laba perusahaan, terutama menjelang akhir kuartal pertama.

“Semakin lama situasi ini berlangsung, perusahaan akan mulai melaporkan dalam laporan laba bahwa mereka menghadapi tekanan harga, dan itu bisa terjadi di seluruh rantai pasokan,” kata co-head of equity trading di Themis Trading, Joe Saluzzi.

Serangkaian keputusan bank sentral pekan ini, termasuk dari Federal Reserve, juga menunjukkan bahwa konflik tersebut memperumit proses pengambilan kebijakan moneter. Gubernur The Fed Christopher Waller berencana mengajukan perbedaan pendapat untuk mendukung pemangkasan suku bunga pada pertemuan bank sentral menyusul data pekerjaan yang tak terduga, hingga lonjakan harga minyak meningkatkan risiko inflasi.

Meski pembuat kebijakan di AS masih memperkirakan setidaknya satu kali pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin tahun ini, pasar menjadi kurang yakin. Berdasarkan data yang dihimpun LSEG, para trader kini memperkirakan pemangkasan suku bunga baru akan terjadi pada 2027, mundur dari perkiraan sebelumnya yang menyebut pada Desember 2026.

Pada pukul 09.58 waktu setempat, Dow Jones Industrial Average turun 110,31 poin (0,24%) menjadi 45.911,12, sementara S&P 500 melemah 46,58 poin (0,71%) menjadi 6.559,91, dan Nasdaq Composite turun 259,01 poin (1,17%) menjadi 21.831,68.

Indeks volatilitas Wall Street, CBOE Volatility Index (VIX), yang dikenal sebagai indicator ketakutan pasar, melonjak 1,25 poin menjadi 25,31.

(NIA DEVIYANA)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) menyampaikan ekonomi domestik menunjukkan penguatan pada kuartal I 2026, meskipun nilai tukar rupiah mengalami tekanan akibat ketidakpastian global yang dipicu konflik di Timur Tengah.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada awal tahun ini meningkat, terutama ditopang oleh permintaan domestik. “Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 meningkat, ditopang permintaan domestik,” ujar Perry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) Maret 2026, Selasa (17/3/2026).

Ia menjelaskan konsumsi rumah tangga meningkat, didorong oleh kebutuhan terkait Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), termasuk peningkatan pendapatan masyarakat dari Tunjangan Hari Raya (THR), belanja sosial pemerintah, serta berbagai insentif lainnya. Selain itu, investasi juga tetap kuat, terutama didorong oleh akselerasi belanja pemerintah, termasuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan investasi melalui Danantara.

Namun, di tengah penguatan ekonomi domestik tersebut, BI mencatat tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Pada 16 Maret 2026, rupiah berada di level Rp 16.985 per dolar AS atau melemah 1,29 persen dibandingkan posisi akhir Februari 2026. “Memburuknya kondisi global akibat perang di Timur Tengah berdampak pada pelemahan nilai tukar dan keluarnya arus modal dari negara-negara emerging markets, termasuk Indonesia,” kata Perry.

BI juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat menjadi sekitar 3,1 persen dari sebelumnya 3,2 persen, seiring meningkatnya ketidakpastian global.

Untuk menjaga stabilitas rupiah, BI terus memperkuat kebijakan melalui intervensi di pasar keuangan, baik di pasar non-deliverable forward (NDF) luar negeri maupun transaksi spot dan domestic non-deliverable forward (DNDF) di dalam negeri. “Bank Indonesia terus meningkatkan intensitas intervensi baik di pasar NDF offshore maupun transaksi spot dan DNDF di pasar domestik,” ujarnya.

Selain itu, BI juga mengoptimalkan berbagai instrumen moneter guna meningkatkan aliran masuk modal asing serta memperkuat kinerja neraca pembayaran.

Ke depan, BI meyakini stabilitas nilai tukar rupiah tetap terjaga, didukung oleh komitmen kebijakan, imbal hasil yang menarik, serta prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih positif. “Bank Indonesia akan terus memperkuat berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya kondisi global,” tegas Perry.

BI menegaskan akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya guna menjaga pertumbuhan ekonomi dalam kisaran 4,9–5,7 persen, sekaligus memastikan stabilitas makroekonomi tetap terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap bahwa suku bunga kredit kini sudah turun ke kisaran 8%, dari sebelumnya yang sempat berada di atas 9%.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyebut bahwa kondisi itu menepis anggapan suku bunga kredit perbankan masih berada di level tinggi.

"Sekarang sudah turun, sudah cukup lumayan signifikan, sudah mendekati 8%. Sebelumnya masih di atas 9%," ujar Dian usai acara The 2^nd Indonesia Climate Banking Forum (ICBF) di Jakarta, Kamis (26/2/2026), dilansir dari Antara.

Berdasarkan data Bank Indonesia, suku bunga kredit tercatat turun sekitar 40 basis poin (bps), dari 9,20% pada awal 2025 menjadi 8,80% pada Januari 2026.

Menurut Dian, penurunan tersebut merupakan sinyal positif bagi sektor perbankan dan perekonomian.

Salah satu faktor yang berkontribusi adalah penempatan dana sebesar Rp200 triliun oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ke sistem perbankan. Pemerintah juga memperpanjang masa penempatan dana tersebut hingga September 2026 mendatang.

"Itu [saldo anggaran lebih/SAL] menambah likuiditas sudah pasti, dan juga men-drag down tingkat suku bunga. Karena kalau misalnya likuiditas semakin banyak itu tentu persaingan dana itu kemudian menjadi lebih turun," ujarnya.

Selain itu, pemerintah disebut tidak lagi mendorong praktik pemberian suku bunga khusus (special rate). Bahkan, lembaga pemerintah maupun BUMN yang selama ini melakukan negosiasi tingkat bunga diminta untuk menekan praktik tersebut.

Menurut Dian, langkah itu penting untuk menciptakan struktur suku bunga yang lebih sehat dan berkeadilan. Dengan efisiensi biaya dana perbankan, suku bunga kredit kepada nasabah berpotensi ikut turun.

Dia menambahkan, penurunan bunga kredit diharapkan bisa mendorong permintaan pinjaman, baik untuk konsumsi maupun kegiatan usaha, sehingga mampu menggerakkan perekonomian.

"Kalau bunga kredit ke nasabah itu akan turun, tentu ini akan meng-encourage [mendorong] orang untuk melakukan pinjaman untuk konsumsi, untuk macam-macam, lah, sehingga perekonomian akan semakin menggeliat," ujar Dian.

Bisnis.com, JAKARTA – Pelonggaran BI rate dinilai bisa menjadi momentum emiten melakukan penawaran umum perdana (IPO). Secara teori, penurunan suku bunga oleh Bank Indonesia akan menurunkan cost of capital, meningkatkan likuiditas pasar, serta mendorong investor beralih ke aset berisiko seperti saham, sehingga memperkuat minat terhadap IPO sebagai instrumen ekuitas baru.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas M. Nafan Aji Gusta menilai, ada kemungkinan Bank Indonesia pada semester kedua tahun ini akan memangkas suku bunga acuan sampai dengan 50 basis poin (bps). Pada Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia Februari 2026, bank sentral memutuskan menahan BI Rate di 4,75%.

"Tentunya kalau saat ini BI rate belum diturunkan, jadi wajar [jumlah IPO sampai Februari 2026 masih kosong]," kata Nafan kepada Bisnis, Rabu (25/2/2026).

Sampai Februari, belum ada emiten yang go public di 2026 ini. Berbeda dengan periode yang sama 2025, di mana saat itu ada 8 emiten go public. Namun, dalam pipeline IPO Bursa Efek Indonesia (BEI) per 20 Februari 2026, terdapat 8 perusahaan bersiap IPO, yang 5 di antaranya merupakan perusahaan skala besar dan 3 skala menengah.

"Jadi, nanti di semester kedua BI rate diturunkan maksimum 50 bps, ini bisa meningkatkan risk appetite ke IPO. IPO ini kan aset baru," jelas Nafan.

Nafan melanjutkan, sepinya IPO pada awal 2026 ini juga kemungkinan disebabkan faktor teknis di mana emiten sedang menunggu hasil audit laporan keuangan setahun penuh 2025. Apalagi, sambungnya, hal ini berkaitan dengan perusahaan skala besar, 5 calon emiten go public di pipeline BEI.

Menurutnya, hasil laporan diaudit tersebut akan bisa memberikan valuasi yang lebih akurat dan meningkatkan kepercayaan investor ketika calon emiten resmi melantai di bursa. Apalagi, saat ini transparansi dan tata kelola pasar modal Indonesia sedang menjadi sorotan asing imbas pembekuan indeks oleh MSCI.

"Dalam hal ini, pemenuhan free float harus minimal 15%, sehingga kalau sudah IPO ini saham-saham yang likuid sehingga bisa meningkatkan minat pelaku investor untuk mengakumulasi saham-saham IPO tersebut," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mencatat pemanfaatan Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) telah mencapai Rp427,5 triliun. Namun, bank sentral menilai masih terdapat ruang tambahan yang bisa dimanfaatkan perbankan untuk mempercepat penurunan suku bunga kredit.

Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti mengemukakan pemanfaatan KLM saat ini baru mencapai 4,83% dari Dana Pihak Ketiga (DPK), sementara batas insentif yang tersedia mencapai 5,5%.

“Artinya masih ada sekitar 0,7% yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan insentif ini,” ujar Destri dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, dikutip Minggu (22/2/2026).

Dari total realisasi KLM, sebesar Rp357,9 triliun terserap melalui lending channel, yakni insentif bagi bank yang memperluas kredit ke sektor prioritas seperti padat karya, hilirisasi, dan perumahan.

Adapun Rp69,6 triliun lainnya berasal dari interest channel, skema baru yang memberikan insentif kepada bank yang secara konsisten menurunkan suku bunga kredit.

BI mencatat suku bunga kredit eksisting memang turun sekitar 40 basis poin. Namun untuk kredit baru, penurunannya sudah mencapai 75 basis poin, lebih cepat dibandingkan penurunan BI rate sebesar 125 basis poin sejak 2025.

Menurut Destri, optimalisasi interest channel menjadi strategi terbaru BI untuk mempercepat transmisi kebijakan moneter ke sektor riil, sekaligus menjaga momentum pertumbuhan kredit.

Ke depan, BI akan terus mendorong perbankan memanfaatkan ruang insentif yang masih tersedia agar penyaluran kredit ke sektor strategis makin kuat dan suku bunga kredit makin kompetitif.

Kredit Bank Tumbuh 9,96% Per Januari 2026

Bank Indonesia (BI) melaporkan pertumbuhan kredit pada Januari 2026 sebesar 9,96% secara tahunan (year on year/YoY), sedikit meningkat dibandingkan dengan Desember 2025 9,69%.

BI juga mencatat fasilitas yang belum ditarik atau undisbursed loan mencapai Rp2.506,47 triliun atau 22,65% dari plafon kredit yang tersedia.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan pertumbuhan didukung oleh kredit investasi yang tumbuh 22,38%, kredit modal kerja 4,13%, dan kredit modal kerja 6,58%.

“Perkembangan positif kredit ini didukung peningkatan kegiatan ekonomi, pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial Bank Indonesia serta realisasi program prioritas pemerintah, ujarnya dalam Konferensi Pers Hasil RDG Bulanan Februari 2026, Kamis (19/2/2026).

Dia bilang prospek pertumbuhan kredit ke depan masih cukup kuat didorong permintaan dan penawaran. "Dari sisi permintaan pemanfaatan pembiayaan perbankan dapat terus ditingkatkan terutama untuk fasilitas pinjaman yang belum digunakan alias undisbursed loan yang masih cukup besar," sebutnya.

Dari sisi penawaran, kapasitas pembiayaan bank tetap memadai ditopang oleh rasio likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang meningkat menjadi sebesar 27,54% dan DPK tumbuh 13,48% pada Januari 2026.

Selain itu, Perry menyebut minat penyaluran kredit perbankan terus membaik tercermin dari persyaratan pemberian kredit yang longgar kecuali pada segmen kredit konsumsi dan UMKM karena masih adanya risiko kredit pada kedua segmen tersebut.

"Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit 2026 pada kisaran 8% sampai 12%," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pertumbuhankredit perbankan pada awal tahun ini mencapai 9,96% secara tahunan atau year on year (YoY). Meskipun angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan akhir 2025 yang sebesar 9,69% YoY, tetapi nilai kredit yang belum ditarik tak banyak mengalami perubahan.

Bank Indonesia (BI) melaporkan fasilitas yang belum ditarik atau undisbursed loan mencapai Rp2.506,47 triliun atau 22,65% dari plafon kredit yang tersedia pada awal 2026. Nilai ini mengalami kenaikan dari Desember 2025, yang sebesar Rp2.439,2 triliun atau 22,12% dari plafon kredit yang tersedia.

Untuk mendorong peningkatan kredit, sebelumnya pemerintah telah menambah likuiditas melalui penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) di perbankan. Pemerintah pertama kali menempatkan kas negara sebesar Rp200 triliun ke Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN dan BSI pada 12 September 2025. Kemudian, pemerintah kembali menginjeksi perbankan Rp76 triliun pada 10 November 2025.

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu menilai peningkatan likuiditas di perbankan ini belum sepenuhnya mendorong pertumbuhan kredit.

“Tentunya ada peningkatan likuiditas melalui penempatan dana SAL di perbankan. Ternyata hal itu belum diterjemahkan menjadi peningkatan kredit,” kata Mari dalam Economic Outlook 2026 secara daring, Kamis (19/2/2026).

Mari juga menyampaikan pertumbuhan kredit pada 2025 masih berada di bawah 10% sehingga dampak pelonggaran likuiditas terhadap ekspansi kredit belum terlihat signifikan.

Di sisi lain, Mari menilai bahwa penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI) dari 6% menjadi 4,75% dalam satu tahun terakhir juga belum sepenuhnya diikuti oleh penurunan suku bunga kredit yang mampu mendorong permintaan pembiayaan.

Menurutnya, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa persoalan bukan lagi terletak pada sisi pasokan dana, melainkan pada lemahnya permintaan kredit.

Dia mengaitkan hal itu dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi serta melemahnya daya beli masyarakat yang membuat dunia usaha dan rumah tangga masih menahan ekspansi maupun konsumsi berbasis kredit.

“Jadi ini apakah masalah supply? Masalah supply sudah teratasi, tapi masalah demand untuk kredit ini mungkin ada kaitannya tentunya dengan pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya,” pungkasnya.

Prediksi Bankir

Sementara itu, dari sisi bankir, Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan pihaknya memperkirakan pertumbuhan kredit pada 2026 akan memasuki fase single digit di tengah pemulihan daya beli yang belum merata.

“Jika kita melihat pertumbuhan ekonomi diperkirakan sedikit lebih baik di 2025 di kisaran 5% plus minus, namun pertumbuhan kredit diproyeksikan memasuki fase single digit,” kata Hery dalam paparannya, Kamis (19/2/2026).

Dia menyampaikan perlambatan tersebut bukan dipicu keterbatasan likuiditas, melainkan lemahnya permintaan kredit akibat ekspansi dunia usaha yang masih selektif dan konsumsi masyarakat, khususnya kelas bawah dan menengah, yang belum sepenuhnya pulih.

Mantan Dirut PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) itu menilai, industri perbankan tengah memasuki fase normalisasi pertumbuhan kredit, bukan kondisi krisis, namun juga belum kembali pada fase ekspansif agresif. Dalam fase ini, Hery menekankan pentingnya kualitas pertumbuhan dibanding sekadar mengejar angka pertumbuhan tinggi.

“Fase ini kita lihat kualitas pertumbuhan menjadi jauh lebih penting daripada sekadar angka pertumbuhan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hery melihat pemulihan likuiditas rumah tangga terjadi secara tidak merata dan cenderung terkonsentrasi pada kelompok berpendapatan tinggi.

Ketua Umum Perbanas itu menuturkan, akselerasi pertumbuhan 2025 terlihat lebih banyak ditopang oleh kelas atas. Jika menilik indeks daya beli, Hery mengungkapkan bahwa kelas bawah dan menengah masih berada di bawah level normal pra tahun 2019 atau per pandemi.

“Meski ada perbaikan dibanding 2024, ruang konsumsi mereka masih terbatas,” ungkapnya.

Sebaliknya, kelas atas sudah kembali ke arah positif dan relatif lebih stabil. Hery mengatakan, kondisi ini menjelaskan mengapa segmen premium seperti properti dan juga kredit korporasi tentu lebih resilient.

Di sisi lain, pemulihan likuiditas rumah tangga memang terjadi tetapi terkonsentrasi di kelompok saldo tinggi. Di segmen menengah atas, Hery mengatakan bahwa pertumbuhan relatif stagnan, menunjukkan pola konsumsi yang lebih berhati-hati dan kecenderungan menahan belanja.

Sementara itu, di kelompok atas, saldo tabungan meningkat signifikan, menunjukkan bahwa likuiditas terkonsentrasi pada kelompok berpendapatan tinggi yang masih memiliki ruang memperluas aset finansial.

Menurutnya, asimetri ini penting lantaran ketika likuiditas tidak tersebar merata, transmisi ke konsumsi dan juga kredit mikro menjadi terbatas. Dengan demikian, meskipun dana tersedia dalam sistem dorongan terhadap permintaan riil belum sepenuhnya bisa dijalankan dengan baik.

Kemudian jika melihat dinamika tabungan, Hery menyebut bahwa pemulihannya belum merata. Hal ini tercermin dari pertumbuhan saldo kelas bawah masih relatif melambat dan di kelas menengah bawah saldo rata-rata belum menunjukkan rebound yang signifikan.

Hal itu, kata dia, ruang ekspansi konsumsi masih terbatas, sementara pertumbuhan dana lebih terkonsentrasi pada kelompok dengan saldo besar. “Dengan kata lain, tantangan bukan pada supply dana tetapi pada distribusi dan kualitas pemulihan,” pungkasnya.