Bisnis.com, JAKARTA — Minat pasar terhadap lelang Surat Berharga Negara (SBN) belakangan terpantau melemah. Meski target penghimpunan dana selalu tercapai, berbagai sentimen global dan domestik mendorong realisasi incoming bids cenderung melemah sepanjang 2026.

Ekonom KB Valbury Sekuritas, Fikri C. Permana menilai sikap wait and see investor dipicu oleh sejumlah faktor, baik dari global maupun domestik. Menurutnya, ketidakpastian global masih menjadi pertimbangan utama investor dalam mengambil keputusan.

“Kalau pertama mungkin karena kondisi global ya. Mau enggak mau, ya apapun yang terjadi di Indonesia kalau kondisi globalnya enggak kondusif ya semuanya juga pasti akan bertahan ya,” katanya kepada Bisnis, Minggu (19/4/2026).

Dia melanjutkan, faktor kedua berkenaan kondisi defisit fiskal pemerintah juga menjadi perhatian para investor. Yang ketiga adalah arah kebijakan Bank Indonesia (BI) turut memengaruhi ekspektasi pelaku pasar, terutama terkait peluang penurunan suku bunga acuan pada tahun ini.

“Jadi mungkin ekspektasi kita terhadap kemungkinan penurunan BI Rate di tahun ini mungkin tidak ada ya. Ini juga menahan penurunan yield dari instrumennya sendiri,” ungkapnya.

Kendati demikian, Fikri melihat prospek SBN ke depan dinilai masih cukup terjaga, meskipun minat investor yang cenderung lebih selektif berpotensi memengaruhi dinamika imbal hasil.

“Kalau sejauh ini sih untuk pembiayaan, targetnya tahun ini kan Rp800-an triliun, saya pikir mungkin masih akan tercapai ya. Dengan produksi domestik dan juga global, ya apalagi globalnya sudah mulai positif ya. Namun ya, sekali lagi mungkin incoming bids-nya yang mungkin akan jadi perhatian sih,” jelasnya.

Dia melanjutkan, incoming bids yang lebih rendah berpotensi mendorong imbal hasil SBN bergerak lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya maupun posisi pada akhir tahun lalu.

Oleh sebab itu, dinamika minat investor dalam lelang SBN menjadi faktor yang perlu diantisipasi ke depan. Di satu sisi, Fikri turut menilai pelemahan ini belum mengganggu pemenuhan keutuhan pembiayaan APBN.

Menurutnya, selama incoming bids masih berada di atas target indikatif, pemerintah tetap memiliki ruang untuk memenangkan lelang dan memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN.

“Kalau lebih dari satu kali ya kemungkinan akan dimenangkan masih akan tetap besar ya. Dengan target indikatif yang sama, dalam artian pembiayaannya masih akan cukup lah, targetnya mungkin masih akan terpenuhi. Tapi catatannya yield-nya seberapa, biaya dananya berapa besar. Kalau incoming bids-nya yang rendah mungkin ya biaya dananya akan lebih tinggi. Begitu sih saya melihatnya,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Dalam lelang Surat Utang Negara (SUN), Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, memperlihatkan nilai incoming bids yang cenderung menurun sejak awal tahun. Sependeknya hingga akhir Maret, tren tersebut terus berlangsung, hingga mencatatkan penguatan dalam dua lelang teranyar. Hal serupa terjadi pada lelang Sukuk Negara yang secara konsisten membukukan incoming bids yang lesu dan cenderung menurun pada setiap lelang.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan menilai tren penyusutan minat investor dalam lelang Surat Utang Negara (SUN) yang terjadi secara beruntun sejak awal tahun ini dipicu oleh strategi perbankan yang mulai menahan likuiditas untuk persiapan menjelang momentum Lebaran, serta faktor libur Tahun Baru Imlek di sejumlah pasar keuangan global.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, penawaran masuk (incoming bids) pada lelang SUN terus menempuh tren penurunan.

Pada lelang 6 Januari 2026, pemerintah masih mengantongi penawaran Rp90,96 triliun. Angka ini susut menjadi Rp82,9 triliun pada lelang 20 Januari, turun lagi ke level Rp76,58 triliun pada lelang 3 Februari, dan terakhir di angka Rp63,06 triliun pada lelang 18 Februari 2026.

Berkaca dari lelang terakhir, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto meyakini animo investor secara masih tergolong solid meski secara nominal penawaran menurun. Dia menyoroti bahwa kontraksi penawaran paling terasa pada instrumen tenor pendek.

"Penurunan incoming bids terutama berasal dari SPN [Surat Perbendaharaan Negara] tenor pendek, seiring dengan strategi perbankan dalam mengantisipasi kebutuhan likuiditas menjelang Lebaran," ungkapnya, Kamis (19/2/2026).

Selain faktor domestik, Suminto menyebut kondisi pasar global yang masih dalam suasana libur perayaan Chinese New Year di beberapa pusat keuangan seperti Singapura dan Hong Kong turut mempengaruhi volume penawaran yang masuk.

Dari total incoming bids sebesar Rp63,06 triliun pada lelang 18 Februari, pemerintah memutuskan untuk menyerap dana sebesar Rp40,00 triliun.

Lebih rinci, permintaan investor terpantau sangat terkonsentrasi pada instrumen tenor menengah. Seri 5 tahun dan 10 tahun mendominasi buruan pasar dengan catatan incoming bids masing-masing sebesar Rp24,16 triliun dan Rp21,07 triliun.

Suminto menilai, perkembangan tersebut mengindikasikan preferensi investor yang kuat terhadap tenor-tenor yang likuid dan bertindak sebagai benchmark di pasar sekunder.

Dari sisi profil, Suminto menjelaskan investor domestik, khususnya sektor perbankan, masih mendominasi porsi pemenang lelang. Di tengah libur Imlek, dia juga menyoroti investor asing tetap mencatatkan partisipasi dengan porsi serapan sekitar 15,50% dari total penawaran yang dimenangkan.

"[Partisipasi investor asing ini] mencerminkan kepercayaan terhadap fundamental ekonomi Indonesia dan kredibilitas pengelolaan fiskal," ujar anak buah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa itu.

Adapun dari kacamata biaya pinjaman, pemerintah mengklaim yield alias imbal hasil lelang relatif terjaga. Suminto mengklaim bahwa kenaikan weighted average yield masih sangat terbatas apabila dikomparasikan dengan lelang SUN sebelumnya, meskipun lelang digelar pasca-adanya revisi outlook oleh lembaga pemeringkat Moody’s.

Bisnis.com, JAKARTA — Permintaan pasar dalam lelang Surat Utang Negara (SUN) kemarin, Rabu (18/2/2026), tampak lesu dengan penawaran masuk yang turun menjadi Rp63,06 triliun.

Berdasarkan data DJPPR Kementerian Keuangan, pemerintah Indonesia telah melaksanakan lelang sembilan seri SUN, yaitu seri SPN01260322 (New Issuance), SPN03260521 (New Issuance), SPN12270204 (Reopening), seri FR0109, FR0108, FR0106, FR0107, FR0102, dan FR0105.

“Total penawaran yang masuk sebesar Rp63,06 triliun,” tulis pengumuman DJPPR, dikutip Kamis (19/2/2026).

Nilai penawaran masuk atau incoming bids itu lebih rendah dari lelang SUN sebelumnya pada 3 Februari 2026 yang mencapai Rp76,6 triliun. Capaian itu makin mempertegas penurunan permintaan pasar dalam lelang SUN sepanjang 2026.

Pada lelang SUN perdana tahun ini, Kemenkeu mencatat incoming bids mencapai Rp90,96 triliun. Nilai incoming bids berangsur-angsur menurun hingga lelang SUN kemarin.

DJPPR mencatat penawaran masuk paling besar tertuju pada seri FR0109 Rp24,16 triliun dan FR0108 Rp21,07 triliun. Keduanya memiliki tenor masing-masing 5 tahun dan 10 tahun.

“Total nominal yang dimenangkan dari kesembilan seri yang ditawarkan tersebut Rp40 triliun.”

Nilai tersebut lebih tinggi dari nilai yang dimenangkan pada lelang SUN sebelumnya yang mencapai Rp36 triliun.

Ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana menilai kian lesunya serapan pasar terhadap lelang SUN belakangan lebih disebabkan oleh kondisi makroekonomi dalam negeri. Fikri menyoroti ihwal defisit APBN 2025 hingga penerimaan pajak negara yang cenderung rendah.

Kondisi dalam negeri seperti ini, membuat investor meminta risk premi yang lebih terhadap surat utang terbitan negara.

”Artinya ada kekhawatiran, jangan-jangan datanya tidak sejalan. Kemampuan dari Indonesia makin lama kok makin turun. Ini yang membuat market-nya, saya pikir tidak hanya Moody’s yang minta yield yang lebih besar, tapi semua investor. Makanya permintaan terhadap SBN lebih rendah,” katanya kepada Bisnis, Senin (16/2/2026).

Sementara itu, realisasi penawaran lelang sukuk yang konsisten berada pada level sekitar Rp50 triliun—Rp40 triliun, dinilai lebih disebabkan oleh market niche produk syariah. Dengan begitu, produk ini akan secara tetap mendapatkan penawaran yang stabil dari investor.

Belakangan terpantau DJPPR menerbitkan lebih banyak SUN bertenor pendek. Dibandingkan dengan 2025, Surat Perbendaharaan Negara (SPN) biasanya diterbitkan sebanyak 2 kali dan bertambah menjadi 3 kali pada tahun ini.

Serapan pasar tidak kalah besar terhadap SPN. Pada penerbitan SUN teranyar misalnya, tiga tenor SPN mendapatkan serapan pasar senilai Rp11,98 triliun, lebih besar ketimbang realisasi penyerapan senilai Rp8,56 triliun pada lelang terakhir 2025.

Awal bulan ini, lembaga pemeringkat Moody's Ratings menurunkan outlook peringkat Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil. Namun, Moody's mempertahankan rating Indonesia di level Baa2.

Moody's menilai bahwa perubahan outlook didasari pada penurunan tingkat prediktabilitas dalam perumusan kebijakan, yang berisiko melemahkan efektivitas kebijakan dalam mengindikasikan pelemahan tata kelola.

Dalam pengumumannya, Moody's menjelaskan bahwa pemerintah bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi, juga ingin meningkatkan standar hidup melalui peningkatan belanja sosial. Hal itu dilakukan dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap kerangka kebijakan moneter dan fiskal.

Namun demikian, turunnya prediktabilitas dan koherensi proses perumusan kebijakan dalam setahun terakhir, disertai komunikasi kebijakan yang kurang efektif, telah meningkatkan risiko terhadap kredibilitas kebijakan Indonesia di mata investor.

Terpisah, Head of Fixed Income Research BNI Sekuritas Amir Dalimunthe mengatakan bahwa para pelaku pasar menanti hasil RDG BI yang akan diumumkan hari ini.

“BNI Sekuritas mengantisipasi peningkatan volatilitas harga dan yield Surat Berharga Negara (SBN) berdenominasi rupiah. Berdasarkan valuasi yield curve, BNI Sekuritas memperkirakan bahwa obligasi berikut akan menarik bagi para investor, yaitu FR0100, FR0103, FR0108, FR0098, FR0106,” paparnya dalam riset.

Permintaan pasar yang terpantau lesu dalam lelang SUN sepanjang 2026 terjadi saat investor nonresiden terpantau melakukan beli bersih senilai Rp4,21 triliun sejak awal tahun.

Bisnis.com, JAKARTA— Lelang Surat Utang Negara (SUN) yang digelar pada Selasa (3/2/2026) mencatatkan penawaran masuk dari investor senilai Rp76,58 triliun atau lebih rendah dari lelang SUN sebelumnya.

Berdasarkan keterangan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, lelang SUN pada 20 Januari 2026 menghimpun incoming bids Rp82,9 triliun atau turun dari Rp90,96 triliun pada lelang SUN 6 Januari 2026.

Dalam lelang SUN hari ini, pemerintah menawarkan sembilan seri obligasi negara, yaitu SPN01260307 (new issuance), SPN12260507 (reopening), SPN12270204 (new issuance), FR0109, FR0108, FR0106, FR0107, FR0102, dan FR0105.

Di antara sembilan seri SUN yang dilelang kemarin, penawaran masuk paling besar dihimpun oleh seri FR0109 senilai Rp25,39 triliun dan FR0108 senilai Rp20,6 triliun.

Sementara itu, incoming bids untuk seri FR0106 Rp6,93 triliun, SPN12270204 Rp6,92 triliun, FR0107 Rp4,13 triliun, FR0102 Rp3,78 triliun, FR0105 Rp3,74 triliun, serta SPN01260307 Rp2,66 triliun dan SPN12260507 Rp2,4 triliun.

“Pemerintah menyerap dana senilai Rp36 triliun atau di atas target indikatif sebesar Rp33 triliun,” tulis DJPPR.

Pada perkembangan lain, pemerintah sedang menawarkan Obligasi Negara Ritel seri ORI029 sepanjang 26 Januari-19 Februari 2026. Melansir laman resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, ORI029 diterbitkan dengan tenor 3 dan 6 tahun.

Masing-masing tenor menawarkan imbal hasil fixed rate senilai 5,45% untuk ORI029T3 dan 5,80% untuk ORI029T6.

Kupon ORI029 akan dibayarkan pada tanggal 15 setiap bulannya dengan pembayaran kupon pertama jatuh pada 15 April 2026. Produk ini memiliki holding period selama satu kali pembayaran kupon dan baru dapat dipindahtangankan setelah 16 April 2026.

Investor yang ingin memesan produk ini diwajibkan membeli dengan minimum pemesanan Rp1 juta dan maksimum pemesanan senilai Rp5 miliar dan Rp10 miliar untuk masing-masing tenor.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menghimpun dana Rp55,26 triliun melalui lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk perdana 2026.

Melansir laman resmi DJPPR, total nilai ini merupakanincoming bidspada lelang sukuk Selasa (13/1/2026) yang diterima pemerintah dalam delapan seri sukuk negara. Secara detail, dari kedelapan seri Sukuk, tiga serimerupakan Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS) dan lima lainnya merupakan seri Project Based Sukuk (PBS).

Totalincoming bidsterhadap SPNS mencerminkan Rp26,82 triliun atau setara 48,53% dari total penawaran masuk. Detailnyaseri SPNS10022026 menghimpun dana senilai Rp6,35 triliun, seri SPNS13072026 menghimpun dana Rp10,40 triliun, dan seri SPNS12102026 menghimpun dana senilai Rp10,07 triliun.

Jumlah nilai yang dimenangkan pada seri ini setarabid-to-cover-ratio10,40 kali untuk produk SPNS13072026. Artinya, terdapat penawaran 10,40 kali lebih besar ketimbang nominal yang dimenangkan DJPPR terhadap produk itu.Begitu juga pada dua seri SPNS lainnya, dengan nilaibid-to-cover-ratioberkisar pada 3,36 kali–6,35 kali.

Dibandingkan lelang SBSN bertenor pendek pada akhir 2025, nilaiincoming bidspada lelang sukuk perdana 2026 terbilang jumbo. Lelang SPSN pada Selasa (9/12/2025) hanya menghimpun dana penawaran senilai Rp7,98 triliun, denganbid-to-cover-ratioberkisar pada 1,19 kali–3,74 kali.

Di sisi lain, nilaiincoming bidspada lelang PBS kali ini mencapai Rp28,43 triliun, dengan total dimenangkan Rp7 triliun.

PBS pada lelang kali ini memiliki tenor yang berkisar pada 2–23 tahun. PBS038 menjadi produk dengan tenor terlama dan memberikan imbal hasil sebesar 6,87%. Sementara PBS030 menjadi produk dengan tenor 2 tahun dan imbal hasil 5,87%. PBS030 sekaligus menjadi produk dengan tingkat penawaran tertinggi dan nominal dimenangkan tertinggi di antara seri PBS dalam lelang kali ini.

“Total nominal yang dimenangkan dari kedelapan seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp12 triliun,” tulis pengumuman DJPPR, dikutip Rabu (14/1/2026).

Sebelumnya, lelang SUN perdana 2026 juga membukukan penawaran terhadap SPN yang cukup tinggi. Portfolio Manager/Analyst Batavia Prosperindo Aset Manajemen Putri Nur Astiwi menilai, tertariknya investor terhadap surat utang bertenor pendek disebabkan oleh beberapa faktor makroekonomi.

“Likuiditas bank sedangflush, termasuk efek injeksi kas Kemenkeu, sehingga tenor pendek menjadi pilihan natural untuk parkir dana dengan durasi rendah dan fleksibel,” katanya kepada Bisnis, Senin (12/1/2026).

Selain itu, dari sisi permintaan, kondisi likuiditas domestik khususnya perbankan yang relatif longgar, dinilai membuat tenor jangka pendek cenderung lebih mudah terserap di pasaran.

Terdapat pula pergeseran preferensi instrumen yang sejalan dengan penurunanyieldSRBI. Dengan begitu, permintaan likuiditas bank kini beralih ke SPN sebagai alternatif instrumen investasi berisiko rendah.

Senada, Ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana turut menilai semakin sepinya penerbitan SRBI membuat investor berbondong-bondong mencari instrumen investasi lain yang likuid.

“Kalau sekarang mungkin SRBI enggak sebanyak tahun lalu. Makanya ada investor yang mencari instrumen jangka pendek yang mungkin bisa menjadi pilihan mereka menggantikan SRBI,” katanya, Senin (12/1/2026).

Di satu sisi, Fikri juga menilai risiko geopolitik yang kian meningkat juga menjadi salah satu alasan investor lebih memilih memarkirkan dananya di instrumen pendapatan tetap bertenor rendah.

Selain itu, Fikri menilai bahwa terdapat pula likuiditas jangka pendek yang lebih besar saat ini, seperti penempatan dana di perbankan. Hal itu yang membuat instrumen investasi dengan tenor pendek menjadi pilihan lantaran menawarkan likuiditas.

“Jadi pada saat yang sama, mereka juga menunggu kondisi ekonomi yang relatif lebih kuat. Mereka mungkin menempatkan ke tenor pendek terlebih dahulu, untuk mungkin nanti pada saat ekonomi fundamentalnya sudah baik lagi, ada ekspektasi dorongan ekonomi yang kuat, mungkin mereka bisa pindah ke tenor yang lebih panjang,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Penerbitan Surat Utang Negara (SUN) bertenor pendek menjadi salah satu strategi anyar Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan dalam mengelola pembiayaan utang negara.

Plt. Direktur Surat Utang Negara Novi Puspita Wardani menerangkan bahwa strategi penerbitan surat utang bertenor pendek yang lebih banyak, sebetulnya telah dilakukan DJPPR sejak akhir 2025. Kini, strategi serupa kembali dijalankan oleh pemerintah.

“Sejak akhir tahun 2025, pemerintah memang meningkatkan porsi penerbitan SPN dan strategi ini masih berlanjut di tahun 2026. Hal ini didorong faktor likuiditas jangka pendek di pasar keuangan yang cukup baik,” katanya kepada Bisnis, Senin (12/1/2026).

Melansir laman DJPPR, penerbitan SUN bertenor pendek lebih dari satu seri, sebetulnya baru dilakukan pemerintah pada medio Oktober 2025. SUN bertenor pendek yang diterbitkan melalui seri SPN, mendapatkan alokasi yang lebih besar pada penerbitan tersebut.

Biasanya, DJPPR menerbitkan SPN dalam dua seri: jatuh tempo kurang dari satu tahun dan tepat satu tahun. Baru pada lelang SUN kedua Oktober 2025, DJPPR menerbitkan tiga seri SPN, dengan tenor masing-masing 1 bulan, 3 bulan, dan 1 tahun.

“Selain untuk manajemen kas yang lebih efisien, peningkatan porsi SPN ini diharapkan mampu membantu pendalaman pasar uang,” kata Novi.

Gayung bersambut, investor tampak tertarik terhadap penerbitan bertenor pendek ini. Bahkan, rata-rata perolehanincoming bidspada seri bertenor pendek mencapai Rp14 triliun pada periode Oktober 2025–Januari 2026.

Terbaru, lelang SUN pada Selasa (6/1/2026) bahkan membukukanincoming bidssenilai Rp32,79 triliun untuk tiga seri SPN dari tenor 1, 3, dan 12 bulan. Realisasi itu mencerminkan 36,04% dari totalincoming bidsdalam lelang yang sama hari itu. Menjadi yang tertinggi dibandingkan realisasi sepanjang 2025.

Portfolio Manager/Analyst Batavia Prosperindo Aset Manajemen Putri Nur Astiwi menilai aksi penerbitan SUN dengan tenor pendek sebetulnya sejalan dengan kebutuhancash managementdan memberikan fleksibilitas pengelolaan pembiayaan bagi pemerintah.

Dari sisidemand, tertariknya investor terhadap SUN bertenor pendek juga dinilai tidak serta-merta menghilangkan daya tarik SUN bertenor panjang. Menurutnya, hal itu lebih sebagai preferensi risiko investor.

“Likuiditas bank sedangflush, termasuk efek injeksi kas Kemenkeu, sehingga tenor pendek menjadi pilihan natural untuk parkir dana dengan durasi rendah dan fleksibel,” katanya kepada Bisnis, Senin (12/1/2026).

Terlebih, kondisi likuiditas dalam negeri dinilai relatif lebih longgar, sehingga membuat surat utang bertenor pendek lebih mudah terserap di pasaran. Belum lagi, Putri menilai terdapat pergeseran preferensi instrumen sejalan dengan penurunanyieldSRBI.

“Sehingga sebagiandemandlikuiditas bank beralih ke SPN sebagai alternatif parkir dana berisiko rendah,” katanya.

Ke depan, minat lelang terhadap SUN secara umum diprediksi masih cenderung solid sepanjang tahun. Hal itu tampak dariincoming bidssenilai Rp90,96 triliun pada lelang perdana tahun ini. Putri memprediksi, tenor pendek berpotensi tetap ramai investor lantaran kebutuhan untuk memarkirkan dana.

“Ke depan, tenor pendek berpotensi tetap paling ramai karena kebutuhan parkir likuiditas dan substitusi dari instrumen pasar uang. Sementara itu, tenor panjang diperkirakan tetap terserap, meski lebih volatil dipengaruhi oleh kondisi global, risiko pembiayaan fiskal, serta stabilitas rupiah,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan tercatat menambah porsi pembiayaan utang berupa Surat Utang Negara (SUN) bertenor pendek sejalan dengan tingginya animo investor.

Melansir laman DJPPR, penerbitan SUN bertenor pendek lebih dari satu seri, baru dilakukan pemerintah pada medio Oktober 2025. SUN bertenor pendek yang diterbitkan melalui seri SPN, mendapatkan alokasi yang lebih besar pada penerbitan tersebut.

Biasanya, DJPPR menerbitkan SPN dalam dua seri: jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan tepat 1 tahun. Baru pada lelang SUN kedua Oktober 2025, DJPPR menerbitkan tiga seri SPN, dengan tenor masing-masing 1 bulan, 3 bulan, dan 3 tahun.

Gayung bersambut, pasar nyatanya memiliki ketertarikan tersendiri terhadap seri SUN bertenor pendek. Bahkan, rata-rata perolehanincoming bidspada seri bertenor pendek mencapai Rp14 triliun pada periode Oktober 2025–Januari 2026.

Terbaru, lelang SUN pada Selasa (6/1/2026) bahkan membukukanincoming bidssenilai Rp32,79 triliun untuk tiga seri SPN dari tenor 1, 3, dan 12 bulan. Realisasi itu mencerminkan 36,04% dari totalincoming bidsdalam lelang yang sama hari itu. Menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan realisasi sepanjang 2025.

Portfolio Manager/Analyst Batavia Prosperindo Aset Manajemen Putri Nur Astiwi menilai tertariknya investor terhadap SUN bertenor pendek, tidak serta-merta menghilangkan daya tarik SUN bertenor panjang. Menurutnya, hal itu lebih sebagai preferensi risiko investor.

“Likuiditas bank sedangflush, termasuk efek injeksi kas Kemenkeu, sehingga tenor pendek menjadi pilihan natural untuk parkir dana dengan durasi rendah dan fleksibel,” katanya kepada Bisnis, Senin (12/1/2026).

Selain itu, dari sisi permintaan, kondisi likuiditas domestik khususnya perbankan yang relatif longgar, dinilai membuat tenor jangka pendek cenderung lebih mudah terserap di pasaran.

Terdapat pula pergeseran preferensi instrumen yang sejalan dengan penurunanyieldSRBI. Dengan begitu, permintaan likuiditas bank kini beralih ke SPN sebagai alternatif instrumen investasi berisiko rendah.

Senada, Ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana turut menilai semakin sepinya penerbitan SRBI membuat investor berbondong-bondong mencari instrumen investasi lain yang likuid.

“Kalau sekarang mungkin SRBI enggak sebanyak tahun lalu. Makanya ada investor yang mencari instrumen jangka pendek yang mungkin bisa menjadi pilihan mereka menggantikan SRBI,” katanya, Senin (12/1/2026).

Di satu sisi, Fikri juga menilai risiko geopolitik yang kian meningkat juga menjadi salah satu alasan investor lebih memilih memarkirkan dananya di instrumen pendapatan tetap bertenor rendah.

Selain itu, Fikri menilai bahwa terdapat pula likuiditas jangka pendek yang lebih besar saat ini, seperti penempatan dana di perbankan. Hal itu yang membuat instrumen investasi dengan tenor pendek menjadi pilihan lantaran menawarkan likuiditas.

“Jadi pada saat yang sama, mereka juga menunggu kondisi ekonomi yang relatif lebih kuat. Mereka mungkin menempatkan ke tenor pendek terlebih dahulu, untuk mungkin nanti pada saat ekonomi fundamentalnya sudah baik lagi, ada ekspektasi dorongan ekonomi yang kuat, mungkin mereka bisa pindah ke tenor yang lebih panjang,” katanya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual obligasi. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan menilai minat tinggi investor dalam lelang Surat Utang Negara (SUN) dipengaruhi oleh faktor domestik, seperti inflasi dan neraca perdagangan.

Dalam lelang SUN perdana tahun ini yang digelar pada Selasa (6/1/2026), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) mengungkapkan bahwa total incoming bids mencapai Rp90,96 triliun dan dimenangkan sebesar Rp40 triliun.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto menyampaikan tingginya minat investor pada lelang SUN didorong oleh faktor domestik.

Faktor tersebut antara lain tingkat inflasi pada 2025 sebesar 2,92% atau berada di area target 2,5 ± 1%, berlanjutnya surplus neraca perdagangan Indonesia sebesar US$2,66 miliar atau surplus ke-67 bulan berturut-turut, dan kembali tersedianya dana investasi investor di awal tahun.

Suminto mengatakan seri-seri SUN yang paling diminati adalah Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tenor 12 bulan, ON tenor 15 dan 10 tahun, dengan masing-masing incoming bid adalah Rp17,04 triliun, Rp16,35 triliun, dan Rp14,95 triliun.

"Minat investor asing juga cukup baik dengan total incoming bids mencapai Rp8,31 triliun dan dimenangkan sebesar Rp2,38 triliun," paparnya dalam pesan singkat kepada Bisnis, Rabu (7/1/2026).

Selain itu, pada lelang kali ini pemerintah menerbitkan surat utang tenor pendek atau Surat Perbendaharaan Negara sebesar Rp9,15 triliun atau 23% dari total penerbitan. Hal ini sejalan dengan likuiditas di pasar keuangan yang cukup baik serta strategi pemerintah untuk menerbitkan SPN lebih banyak dalam rangka pendalaman pasar SBN dan pasar uang serta manajemen kas pemerintah yang lebih efisien.

Bisnis.com, JAKARTA — Lelang Surat Utang Negara (SUN) perdana pada tahun ini yang digelar pada Selasa (6/1/2026) menghimpun penawaran masuk investor senilai Rp90,96 triliun.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, pemerintah telah melaksanakan lelang SUN pada 6 Januari 2026 untuk 9 seri obligasi negara. Seri SUN tersebut ialah SPN01260207 (new issuance), SPN03260408 (new issuance), SPN12270107 (new issuance), FR0109, FR0108, FR0106, FR0107, FR0102, dan FR0105.

“Total penawaran yang masuk sebesar Rp90.963.700.000.000 [Rp90,96 triliun],” tulis DJPPR dalam keterangan resmi, Rabu (7/1/2026).

Lebih terperinci, penawaran masuk atau incoming bids investor paling banyak dihimpun oleh seri SPN12270107 Rp17,04 triliun, FR0106 Rp16,35 triliun, dan FR0108 Rp14,94 triliun. Data itu menunjukkan minat tinggi investor terhadap SPN tenor 1 tahun dan SUN tenor menengah.

Sementara itu, incoming bids untuk FR0109 tercatat senilai Rp10,78 triliun, SPN03260408 Rp8,95 triliun, FR0107 Rp7,67 triliun, SPN01260207 Rp6,8 triliun, dan FR0102 Rp4,55 triliun.

Dari incoming bids itu, nominal yang dimenangkan sebesar Rp40 triliun dalam lelang SUN perdana tahun ini. Seri obligasi negara dengan nilai yang dimenangkan paling besar ialah FR0108 Rp7,3 triliun, FR0109 Rp6,55 triliun, dan FR0106 Rp5,4 triliun.

Untuk FR0108, yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,07999%. Adapun, tingkat kuponnya sebesar 6,5%, jatuh tempo 15 April 2036, dan bid to cover ratio dalam lelang kali ini sebesar 2,05 kali.

Bisnis.com, JAKARTA – Torehan lelang Surat Berharga Negara (SBN) belakangan tengah dihantui oleh minimnya minat pasar terhadap instrumen pembiayaan negara. Kendati target penghimpunan dana selalu tercapai, tetapi berbagai sentimen dari dalam dan luar negeri telah mendorong realisasi incoming bids dalam lelang SBN cenderung mengalami penurunan sepanjang 2026.

Dalam lelang Surat Utang Negara (SUN), Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, memperlihatkan nilai incoming bids yang cenderung menurun sejak awal tahun. Sependeknya hingga akhir Maret, tren tersebut terus berlangsung, hingga mencatatkan penguatan dalam dua lelang teranyar.