Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Bank Indonesia meningkatkan remunerasi rekening kas pemerintah berpotensi membantu menahan kenaikan biaya utang negara dan menjaga kepercayaan pasar terhadap fiskal Indonesia.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai peningkatan imbalan bunga atas rekening kas pemerintah dapat dibaca sebagai langkah darurat untuk menjaga stabilitas pasar keuangan dan nilai tukar rupiah di tengah tekanan global serta meningkatnya kekhawatiran investor terhadap beban bunga utang pemerintah.

"Tujuannya cukup jelas, yaitu menahan agar pemerintah tidak harus menaikkan bunga penerbitan utang secara berlebihan di tengah tekanan rupiah, kenaikan imbal hasil global, dan kekhawatiran investor terhadap beban bunga utang pemerintah," katanya kepada Bisnis, Minggu (7/6/2026).

Menurut Josua, dampak kebijakan terhadap persepsi pasar akan sangat bergantung pada komunikasi yang disampaikan pemerintah dan BI.

Apabila dipahami sebagai bagian dari pengelolaan kas dan likuiditas yang bersifat sementara serta transparan, kebijakan tersebut berpotensi memperkuat sentimen pasar.

Sebaliknya, apabila investor melihat langkah itu sebagai bentuk dukungan BI menanggung beban fiskal pemerintah, maka sentimennya bisa berbalik negatif. Kondisi tersebut berisiko memunculkan kekhawatiran bahwa batas antara kebijakan moneter dan pembiayaan fiskal semakin kabur.

“Jadi, kunci utamanya bukan hanya besaran imbalan bunga, tetapi kepastian bahwa kebijakan ini tidak melemahkan independensi BI,” lanjutnya.

Dari sisi nilai tukar, Josua menilai kebijakan tersebut dapat membantu menahan tekanan terhadap rupiah. Namun, belum cukup kuat menjadi faktor utama penguatan mata uang domestik maupun menarik arus modal asing secara berkelanjutan.

Menurutnya, investor global tidak hanya mempertimbangkan tingkat imbal hasil, melainkan juga risiko fiskal, kualitas belanja pemerintah, prospek defisit anggaran, hingga konsistensi kebijakan ekonomi.

Efektivitas kebijakan terhadap beban utang negara juga dinilai terbatas. Tambahan penerimaan bunga dari BI memang dapat membantu mengurangi kebutuhan pembiayaan neto pemerintah, tetapi manfaatnya relatif kecil dibandingkan kewajiban pembayaran bunga utang yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun.

Sebagaimana pada tahun ini, pembayaran bunga utang direncanakan senilai Rp599 triliun dan belum termasuk pokok utang.

Josua menilai manfaat yang lebih penting justru berasal dari potensi penurunan biaya penerbitan surat berharga negara apabila kebijakan tersebut mampu menjaga kepercayaan pasar dan menahan kenaikan imbal hasil SBN.

Meski demikian, dia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut tidak dapat menggantikan kebutuhan reformasi fiskal yang lebih mendasar. Pemerintah tetap perlu memperkuat penerimaan negara, meningkatkan efektivitas belanja, dan menjaga rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan agar tidak terus meningkat.

Di sisi lain, peningkatan remunerasi kepada pemerintah berpotensi menambah beban operasional BI. Biaya bunga yang lebih tinggi dapat menekan surplus bank sentral dan mengurangi ruang operasional dalam menjalankan kebijakan moneter.

Selain itu, perubahan pengelolaan kas pemerintah juga berpotensi memengaruhi kondisi likuiditas perbankan sehingga memerlukan pengelolaan yang lebih hati-hati dari BI.

Josua menekankan bahwa kredibilitas kebijakan akan ditentukan oleh transparansi pemerintah dan BI dalam menjelaskan tujuan, jangka waktu, formula remunerasi, serta dampaknya terhadap APBN maupun neraca bank sentral.

"Pesan yang harus ditegaskan adalah bahwa BI tetap fokus menjaga rupiah dan inflasi, sementara pemerintah tetap bertanggung jawab menjaga kesehatan APBN," ujarnya.

Langkah Rawan

Sementara itu, pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi menilai sejatinya hal ini terjadi akibat pemerintah membutuhkan dolar yang cukup banyak karena keharusan mengimpor minyak di tengah tekanan geopolitik

Menurutnya, cara paling jitu untuk menguatkan rupiah adalah bagaimana mengurangi penggunaan dolar, yakni dengan memangkas impor bahan bakar minyak (BBM) dan memangkas subsidi untuk kendaraan konvensional tersebut.

Pemerintah dan Bank Indonesia memang tengah berjibaku untuk menyelamatkan rupiah dengan berbagai cara. Ibrahim memandang, dua langkah tersebut seharusnya akan menjadi jurus terakhir pemerintah.

Pasalnya, jika pemerintah masih mempertahankan harga BBM subsidi sampai akhir tahun ini di level Rp10.000 untuk Pertalite, misalnya, beban utang akan semakin berat dan rupiah berpotensi semakin melemah menembus level Rp25.000 per dolar AS.

“Pemerintah mungkin kuartal ketiga [mengubah harga BBM]. Dari kemarin saya pembicaraan juga dengan orang pemerintahan, sedang dipelajari berbagai macam strategi, kalau tidak mampu, ya cara satu-satunya ya menaikkan BBM subsidi,” tuturnya.

Memang langkah ini menjadi sensitif dan rawan bagi masyarakat. Namun, menurutnya ketimbang mengambil utang baru dari IMF atau Bank Dunia, langkah ini menjadi paling rasional.

“Kalau misal pemerintah meminta pinjaman ke luar negeri, pasti kan harus menandatangani perjanjian. Salah satunya subsidi harus dibuang semua, kan? Malah lebih parah. Bahkan nanti BBM bersubsidi, tidak ada lagi,” jelasnya.

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menggelontorkan dana sekitar Rp11 triliun untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pasar obligasi domestik.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengendalikan pergerakan imbal hasil (yield) SBN, terutama tenor jangka panjang, di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan ketidakpastian pasar keuangan global.

"Untuk pembelian bond di secondary market, kita masih lakukan. Makanya kan yield yang 10 tahun dan berapa tahun, basically yield government bond agak terkendali kan, tidak terpengaruh oleh rupiah maupun pergerakan perusahaan. Sudah masuk Rp11 triliun so far ya," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni dikutip Minggu (7/6/2026).

Purbaya mengatakan kehadiran pemerintah di pasar sekunder berfungsi sebagai instrumen penyangga untuk meredam potensi gejolak di pasar obligasi, terutama ketika terjadi tekanan jual dari investor asing yang dapat mendorong kenaikan yield secara signifikan.

Menurut dia, strategi tersebut sejauh ini cukup efektif menjaga stabilitas pasar. Hal itu tercermin dari pergerakan yield SBN tenor panjang, termasuk tenor 10 tahun, yang masih berada pada level relatif terkendali meskipun pasar menghadapi berbagai tekanan eksternal.

Stabilitas yield dinilai penting karena menjadi acuan utama dalam menentukan biaya pinjaman pemerintah. Kenaikan yield yang terlalu tinggi berpotensi meningkatkan biaya penerbitan surat utang baru dan pada akhirnya menambah beban pembayaran bunga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain menjaga biaya pendanaan tetap efisien, intervensi di pasar sekunder juga bertujuan mempertahankan kepercayaan investor terhadap instrumen keuangan pemerintah dan memperkuat ketahanan pasar obligasi domestik di tengah dinamika arus modal global.

Pemerintah, lanjut Purbaya, akan terus menjalankan berbagai langkah stabilisasi secara terukur untuk memastikan pasar keuangan tetap kondusif serta mendukung pengelolaan fiskal yang berkelanjutan.

Sejumlah pejabat dari lembaga moneter, fiskal, dan pemerintah menggelar pertemuan di Gedung Nusantara III DPR, Sabtu (6/6) pagi.

Pertemuan itu dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, perwakilan Kementerian Keuangan Purbaya, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Dasco membuka pertemuan tersebut, ia mengatakan rapat digelar untuk mengevaluasi kondisi ekonomi sekaligus memperkuat koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter.

"Pada hari ini sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga kebijakan moneter dan fiskal maupun pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi, kemudian melakukan koordinasi antara fiskal dan moneter agar bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik," ujar Dasco.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan koordinasi fiskal dan moneter akan terus diperkuat. Ia menyebut kebijakan kedua sektor perlu berjalan seirama sesuai kewenangan masing-masing.

"Kami tegaskan bahwa koordinasi fiskal dan moneter saling erat, sama-sama menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi," kata Perry.

Perry menyebut ada dua langkah yang disepakati untuk memperkuat stabilitas rupiah. Pertama, meningkatkan daya tarik imbal hasil agar aliran modal asing kembali masuk ke pasar keuangan domestik.

Ia menjelaskan kenaikan suku bunga luar negeri telah memicu arus modal keluar dari sejumlah instrumen, seperti saham, surat berharga negara (SBN), dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

"Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah," ujarnya.

Langkah kedua, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Perry mengatakan hal itu dilakukan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di Bank Indonesia.

Ia menyebut BI akan meningkatkan bunga yang dibayarkan kepada pemerintah. Menurutnya, langkah tersebut membuat operasi moneter tetap berjalan untuk mendukung stabilitas rupiah, sementara kebijakan fiskal juga ikut menopang.

"Dua hal itu yang kami lakukan. Kami sepakat ini akan terus kita lakukan," kata Perry.

Perry menambahkan penguatan koordinasi fiskal dan moneter dilakukan dengan melihat dinamika ekonomi yang berkembang. Ia juga menyebut fundamental ekonomi Indonesia masih dalam kondisi baik.

Bisnis.com, JAKARTA – Porsi kepemilikan bank maupun investor asing di Surat Berharga Negara (SBN) terpantau kompak berkurang sejak awal tahun (year-to-date/ytd) 2026. Di sisi lain, kepemilikan SBN oleh Bank Indonesia menanjak.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan per 29 Mei 2026, kepemilikan perbankan tercatat total Rp1.224,96 triliun. Posisi ini berkurang 7,80% ytd dari akhir tahun 2025 yang senilai Rp1.328,64 triliun.

Adapun, kepemilikan dari bank konvensional yang paling turun menjadi Rp1.110,41 triliun, berkurang Rp130,22 triliun atau turun 10,49% ytd dari posisi akhir tahun lalu Rp1.240,63 triliun.

Di sisi lain, porsi kepemilikan bank syariah justru melesat hingga 30,15% ytd menjadi Rp114,55 triliun atau bertambah Rp26,54 triliun dari sebelumnya Rp88,01 triliun.

Selanjutnya, kepemilikan dari Bank Indonesia terpantau meningkat Rp206,16 triliun. Penambahan dari Bank Indonesia ini membuat porsi kepemilikan bank sentral di SBN menjadi Rp1.847,82 triliun atau naik 12,55% ytd dari akhir tahun lalu yang senilai Rp1.641,66 triliun.

Sementara kepemilikan investor asing mengalami penurunan senilai Rp15,43 triliun di sepanjang tahun berjalan (ytd). Data terbaru ini menunjukkan investor residen kini memiliki porsi sebanyak Rp863,22 triliun di dalam SBN atau turun 1,75% ytd dari sebelumnya Rp878,65 triliun.

Dari kelompok nonbank lainnya, terpantau kepemilikan SBN oleh reksa dana serta asuransi dan dana pensiun meningkat. Porsi reksa dana di SBN kini Rp254,46 triliun atau naik 4,73% ytd dari sebelumnya Rp242,96 triliun.

Sedangkan porsi asuransi dan dana pensiun bertambah Rp99,74 triliun atau 7,72% ytd menjadi Rp1.390,41 triliun dari sebelumnya Rp1.290,67 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kondisi fiskal Indonesia dinilai masih berada dalam jalur yang terkendali meski menghadapi tantangan ekonomi global dan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat. Sejumlah indikator makroekonomi disebut masih menunjukkan bahwa ruang fiskal pemerintah tetap terjaga.

Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar Abdul Rahman Farisi mengatakan rasio utang pemerintah, defisit APBN, hingga stabilitas sektor keuangan masih berada pada level yang relatif sehat. Karena itu, kondisi fiskal nasional perlu dilihat secara utuh berdasarkan data dan perkembangan ekonomi terkini.

“Secara teknikal, kondisi fiskal Indonesia masih relatif aman. Rasio utang pemerintah terhadap PDB masih berada di bawah 40 persen, jauh di bawah batas maksimal 60 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Bahkan dibanding banyak negara G20, posisi Indonesia masih jauh lebih sehat,” kata Abdul Rahman dalam keterangannya, Selasa (2/6/2026).

Menurut dia, praktik pembiayaan ulang utang atau refinancing merupakan instrumen yang lazim digunakan dalam pengelolaan fiskal modern. Karena itu, mekanisme tersebut tidak dapat serta-merta dijadikan indikator adanya persoalan dalam kondisi fiskal negara.

Abdul Rahman menilai, hal yang perlu dijaga adalah rasio utang, kemampuan pemerintah memenuhi kewajiban pembayaran, serta disiplin dalam pengelolaan anggaran negara. Ia menyebut pemerintah masih mampu menjaga defisit APBN di bawah ambang batas tiga persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan disiplin fiskal tetap dijalankan meski pemerintah menghadapi tantangan ekonomi global yang tidak ringan.

Terkait defisit keseimbangan primer yang sempat menjadi perhatian pada awal tahun, Abdul Rahman menjelaskan kondisi itu dipengaruhi percepatan realisasi belanja negara pada triwulan pertama 2026.

“Target defisit keseimbangan primer tahun 2026 sebesar Rp89,7 triliun, sementara hingga Maret telah mencapai Rp95,8 triliun. Namun perlu dipahami bahwa pola penerimaan negara memang secara historis meningkat pada kuartal II dan III, terutama dari penerimaan pajak dan aktivitas ekonomi domestik,” ujarnya.

Ia juga menilai kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia masih terjaga. Hal itu tercermin dari permintaan terhadap Surat Berharga Negara (SBN), posisi cadangan devisa yang kuat, serta pertumbuhan ekonomi yang tetap positif.

“Fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. Inflasi relatif terkendali, sektor perbankan stabil, dan konsumsi domestik tetap menjadi penopang utama pertumbuhan nasional,” katanya.

Abdul Rahman berharap diskusi mengenai kondisi ekonomi nasional dilakukan secara konstruktif dan berbasis data. Menurut dia, penyampaian pandangan yang proporsional penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap perekonomian nasional.

“Kita tidak boleh membangun kepanikan publik dengan narasi yang tidak proporsional. Kritik harus konstruktif, berbasis data, dan menggunakan pendekatan ekonomi yang tepat agar tidak menimbulkan distrust terhadap kondisi ekonomi nasional,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan Bank Indonesia mengerek BI Rate ke level 5,25% akan mengubah arah aliran dana asing di pasar keuangan domestik.

Investor asing diprediksi lebih tertarik masuk ke pasar obligasi dibandingkan dengan pasar saham karena imbal hasil yang semakin kompetitif.

Senior Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji menilai kenaikan BI Rate berpotensi meningkatkan daya tarik investasi pada instrumen pendapatan tetap, khususnya Surat Berharga Negara (SBN). Kondisi tersebut dinilai dapat memicu capital inflow ke pasar obligasi, sedangkan pasar saham berpotensi mengalami tekanan dan volatilitas dalam jangka pendek.

Menurut Mirae, kenaikan BI Rate umumnya diikuti oleh peningkatan yield obligasi pemerintah. Ketika imbal hasil SBN naik, spread terhadap US Treasury menjadi lebih lebar sehingga instrumen fixed income Indonesia terlihat lebih menarik di mata investor global.

“Pasar obligasi Indonesia menjadi lebih menarik karena menawarkan risiko yang relatif terukur dengan imbal hasil yang lebih tinggi,” ujarnya dalam riset tertulisnya yang dikutip, Kamis (28/5/2026).

Di sisi lain, pasar saham diperkirakan menghadapi fase rebalancing seiring pergeseran preferensi investor asing dari aset berisiko ke instrumen yang lebih defensif. Kondisi ini berpotensi menekan pergerakan IHSG dalam jangka pendek.

Selain memengaruhi arus modal asing, kenaikan BI Rate juga dinilai membawa dampak berbeda terhadap masing-masing sektor di pasar saham.

Sektor properti dan real estate diperkirakan menjadi salah satu yang paling terdampak negatif. Kenaikan suku bunga acuan berpotensi mendorong naiknya bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR), yang pada akhirnya dapat menekan daya beli masyarakat dan memperlambat penjualan properti.

Sektor teknologi juga diperkirakan menghadapi tekanan cukup besar. Mayoritas perusahaan teknologi masih bergantung pada pendanaan eksternal untuk mendukung ekspansi bisnis. Dalam kondisi suku bunga tinggi, biaya pendanaan menjadi lebih mahal sehingga menekan valuasi saham berbasis pertumbuhan atau growth stocks.

Selain itu, emiten siklikal dengan rasio utang tinggi dan struktur pinjaman berbunga mengambang (floating rate) juga dinilai rentan mengalami lonjakan beban keuangan.

Sebaliknya, beberapa sektor defensif justru diperkirakan mendapat sentimen positif dari kenaikan BI Rate. Sektor perbankan, khususnya bank-bank kelompok KBMI IV, dinilai berpotensi menikmati peningkatan margin bunga bersih atau Net Interest Margin (NIM).

Hal ini terjadi karena perbankan memiliki ruang untuk menaikkan bunga kredit lebih cepat dibandingkan bunga simpanan atau deposito dalam jangka pendek.

Selain perbankan, sektor konsumer primer atau noncyclicals juga dinilai lebih tahan terhadap tekanan suku bunga tinggi karena permintaan produknya cenderung stabil di berbagai kondisi ekonomi.

Kenaikan BI Rate juga diperkirakan berdampak langsung terhadap likuiditas pasar modal domestik. Kebijakan moneter yang lebih ketat berpotensi memicu pengetatan likuiditas atau liquidity squeeze di pasar keuangan.

Mirae menjelaskan sebagian dana investor diperkirakan beralih ke instrumen berbasis suku bunga seperti SRBI, SVBI, maupun deposito perbankan yang kini menawarkan imbal hasil lebih tinggi dengan risiko relatif rendah.

Akibatnya, likuiditas yang berputar di pasar saham berpotensi menurun. Volume dan nilai transaksi harian di Bursa Efek Indonesia diperkirakan mengalami perlambatan karena pelaku pasar cenderung memilih strategi wait and see atau memindahkan dananya ke instrumen kas dan obligasi.

“Karena cost of capital meningkat, likuiditas di lantai bursa biasanya ikut mengering dan investor menjadi lebih berhati-hati,” ujarnya.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Allianz Indonesia Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) mencatat total aset sebesar Rp8,09 triliun, naik 4,5% (year on year/YoY) dari Rp7,74 triliun.

Berdasarkan laporan keuangan yang terbit di Harian Bisnis Indonesia pada Kamis (28/5/2026), total aset itu terdiri dari total investasi yang mencapai Rp7,67 triliun, selisih penilaian investasi sebesar Rp136,68 miliar, dan total aset lancar di luar investasi senilai Rp280,92 miliar.

Terperinci, penempatan dana DPLK PPIP Allianz Indonesia terbesar berada pada instrumen Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp3,42 triliun, deposito berjangka Rp2,83 triliun, dan saham sebesar Rp783,83 miliar.

Dari sisi liabilitas, total liabilitas manfaat pensiun pada 2025 sebesar Rp7,90 triliun, total liabilitas di luar liabilitas manfaat pensiun sebesar Rp57,19 miliar, dan keuntungan yang belum direalisasi sebesar Rp136,68 miliar. Dengan demikian, total liabilitas perusahaan sebesar Rp8,09 triliun.

Beralih ke laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya, pada 2025 total investasi naik 5,9% YoY menjadi Rp7,81 triliun. Kemudian, total aset lancar di luar investasi sebesar Rp280,92 miliar. Dengan demikian, aset tersedia mencapai Rp8,09 triliun.

Dari sisi laporan hasil usaha, perusahaan pada 2025 mencatat total pendapatan investasi senilai Rp384,91 miliar, turun 13% YoY dari Rp442,91 miliar. Kemudian, total beban investasi sebesar Rp9,13 miliar. Dengan demikian, hasil usaha investasi tercatat Rp375,67 miliar.

Di sisi lain, total beban operasional perusahaan tercatat Rp36,19 miliar. Adapun, hasil usaha setelah pajak senilai Rp384,41 miliar.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai anjloknya nilai tukar rupiah ke kisaran Rp17.800 per dolar AS tidak masuk akal.

Pasalnya, menurut Purbaya, fundamental ekonomi Indonesia sedang bagus.

"Kan ekonomi bagus, ini terjadi ketika fundamentalnya bagus. Ini enggak masuk akal sebenarnya. Biasanya melemah kalau ada gangguan di fundamental," ujar Purbaya saat ditemui di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Rabu (27/5), seperti dikutip dari detikfinance.

Purbaya juga tak berencana menguji kembali ketahanan (stress test) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di tengah tren pelemahan nilai tukar. Pasalnya, pihaknya telah menghitung hal tersebut saat harga minyak dunia menyentuh US$100 dolar.

rupiah

"Enggak (ada stress test), kami sudah hitung, pada waktu simulasi 100 dolar per barel itu, asumsi rupiahnya juga sudah kami perhitungkan," ujarnya.

"Jadi enggak ada masalah, saya enggak harus hitung ulang APBN-nya," sambungnya,

Purbaya juga menyinggung imbal hasil (yield) di pasar obligasi Indonesia mengalami penurunan di tengah pelemahan rupiah. Hal itu tak lepas dari aksi pemerintah melakukan intervensi di pasar Surat Berharga Negara (SBN) treasury operation demi menjaga stabilitas nilai tukar.

"Tapi gini, walaupun rupiah melemah, kan bond yield-nya turun. Karena aksi dari pemerintah, aksi dari teman-teman kita di (Direktorat Jenderal) Perbendaharaan, untuk sedikit membeli, supaya yield-nya agak terkendali," terang Purbaya.

Purbaya menilai selama pasar obligasi Indonesia terkendali, aliran modal asing akan masuk.

"Kita sudah mulai melihat aliran masuk modal asing ke pasar obligasi kita. Dan ke depan akan ada tindakan pemerintah lagi yang akan membantu nilai tukar rupiah dengan lebih signifikan," ujarnya.

Pada penutupan perdagangan Selasa (26/5), nilai tukar rupiah melemah 0,29 persen(52 poin) ke Rp 17.795 per dolar AS. Pagi tadi, rupiah makin terpuruk hingga menembus level Rp17.827 per dolar AS.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai anjloknya nilai tukar rupiah mendekati level Rp17.800 per dolar AS tidak masuk akal karena fundamental ekonomi Indonesia sedang bagus.

Hal itu disampaikan saat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hampir menyentuh level Rp 17.800/US$. Pada penutupan perdagangan Selasa (26/5), dolar AS menguat 0,29 persen (52 poin) atau berada di level Rp 17.795.

"Kan ekonomi bagus, ini terjadi ketika fundamentalnya bagus. Ini enggak masuk akal sebenarnya. Biasanya melemah kalau ada gangguan di fundamental," ujar Purbaya saat ditemui di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Rabu (27/5), dikutip dari detikfinance.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai rencana menguji kembali ketahanan (stress test) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) akibat tren pelemahan nilai tukar, Purbaya menyatakan tidak.

Sebab, pihaknya telah menghitung ketika harga minyak dunia menyentuh US$ 100 dolar. Justru Purbaya berkelakar bahwa dirinya yang stres.

"Ya, saya stress," tuturnya berkelakar.  "Enggak (ada stress test), kami sudah hitung, pada waktu simulasi 100 dolar per barel itu, asumsi rupiahnya juga sudah kami perhitungkan."

"Jadi enggak ada masalah, saya enggak harus hitung ulang APBN-nya," Purbaya menekankan.

Purbaya juga menyebut imbal hasil (yield) di pasar obligasi Indonesia mengalami penurunan. Hal itu tak lepas dari aksi pemerintah melakukan intervensi di pasar Surat Berharga Negara (SBN) treasury operation demi menjaga stabilitas nilai tukar.

"Tapi gini, walaupun rupiah melemah, kan bond yield-nya turun. Karena aksi dari pemerintah, aksi dari teman-teman kita di (Direktorat Jenderal) Perbendaharaan, untuk sedikit membeli, supaya yield-nya agak terkendali," terang Purbaya.

Menurut Purbaya, selama pasar obligasi Indonesia terkendali, aliran modal asing masuk. Ke depan, lanjut Purbaya, akan ada aksi lagi untuk menjaga nilai tukar rupiah.

"Jadi selama bond market terkendali, kemauan investor untuk asing ya, terutamanya untuk melakukan investasi dan pasti juga bond kita akan terjaga juga," bebernya.

"Kita sudah mulai melihat aliran masuk modal asing ke pasar obligasi kita. Dan ke depan akan ada tindakan pemerintah lagi yang akan membantu nilai tukar rupiah dengan lebih signifikan," Purbaya menjelaskan.

Bisnis.com, JAKARTA - Minat investor terhadap Surat Berharga Negara (SBN) menunjukkan penurunan di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar global. Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) memang diharapkan mampu meningkatkan daya tarik, tetapi tekanan dari faktor eksternal membuat pasar obligasi domestik belum sepenuhnya pulih.

Kondisi tersebut tercermin dari lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada 19 Mei 2026 yang hanya mencatatkan penawaran masuk sebesar Rp18,79 triliun, terendah sepanjang tahun ini. Padahal, pada lelang sukuk perdana awal 2026, pemerintah masih mampu menghimpun incoming bids hingga Rp55,26 triliun. Penurunan minat tersebut menunjukkan investor masih cenderung berhati-hati dalam menempatkan dana pada instrumen surat utang pemerintah.

Di sisi lain, pemerintah sebenarnya masih mampu menjaga daya tarik SBN melalui tingkat imbal hasil yang kompetitif. Data Kementerian Keuangan menunjukkan yield SBN tenor 10 tahun berada di kisaran 6,73% pada pertengahan Mei 2026, mendekati asumsi fiskal sebesar 6,9%. Pada kuartal I/2026, yield SUN tenor 10 tahun bahkan bergerak naik dari 6,21% pada awal Januari menjadi 6,93% pada akhir Maret.

Meski demikian, pasar obligasi Indonesia menghadapi tantangan dari ekspektasi kenaikan suku bunga di Amerika Serikat. Prospek imbal hasil obligasi pemerintah AS yang semakin menarik membuat sebagian investor global memilih menahan ekspansi ke pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketidakpastian geopolitik dan kekhawatiran terhadap kondisi fiskal global juga turut membatasi aliran modal masuk.

Untuk menjaga stabilitas pasar, Bank Indonesia meningkatkan intervensi melalui pembelian SBN. Hingga 19 Mei 2026, bank sentral telah menyerap SBN senilai Rp140,57 triliun, termasuk Rp73,28 triliun melalui pasar sekunder. Langkah tersebut ditempuh guna menjaga likuiditas sekaligus mencegah kenaikan yield yang terlalu tajam sehingga dapat memicu arus modal keluar.

Di tengah tantangan tersebut, basis investor domestik masih menjadi penopang utama pasar surat utang nasional. Kepemilikan SBN oleh investor ritel terus meningkat dan mencapai Rp6.762,14 triliun per April 2026.

Baca selengkapnya melaluiepaper.bisnis.com

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menuturkan pemerintah menerbitkan sebanyak Rp 153 triliun surat berharga negara (SBN) retail pada 2025

Hal ini disampaikan langsung oleh Dirjen PPR Suminto dalam acara Jogjakarta Financial Festival 2026, Sabtu (23/5).

"Tahun kemarin, 2025, kita menerbitkan SBN retail yang total sekitar Rp153 triliun. Tahun sebelumnya Rp148 triliun. Jumlah investor individual kita retail itu sekitar Rp1 juta. Investor individual," kata Suminto.

Namun, dia menyayangkan banyak masyarakat yang masuk ke sektor keuangan untuk berinvestasi tetapi literasinya belum kuat.

Suminto pun menjelaskan mengenai SBN retail adalah instrumen investasi yang diterbitkan negara dengan risiko nol atau close to zero risk.

"Nah, SBN retail selain tadi memiliki fungsi sebagai sumber pembiayaan, juga sangat penting sebagai instrumen investasi bagi masyarakat, dan dia adalah zero risk instrument," katanya.

Suminto menjelaskan instrumen ini memiliki risiko nyaris nol karena diterbitkan oleh negara, Republik Indonesia sebagai pemegang kedaulatan.

Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa SBN retail merupakan instrumen investasi yang sangat bagus bagi masyarakat yang mau memulai investasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) AIA Financial mencatat jumlah investasi sebesar Rp11,37 triliun sepanjang 2025.

Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan pada Harian Bisnis Indonesia edisi Jumat (22/5/2026), jumlah investasi itu tumbuh 12% (year on year/YoY) dari Rp10,15 triliun.

Dalam laporan aset neto, dana paling banyak ditempatkan di Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp5,37 triliun, naik 10,9% YoY dari Rp4,84 triliun.

Instrumen terbesar selanjutnya adalah deposito berjangka sebesar Rp3,06 triliun dan diikuti dengan surat berharga Bank Indonesia senilai Rp982,17 miliar, serta deposito on call yang mencapai Rp693,39 miliar.

Adapun, jumlah aset lancar di luar investasi pada 2025 mencapai Rp227,06 miliar, naik 45,7% YoY. Kemudian, aset tersedia sebanyak Rp11,60 triliun. Sementara itu, jumlah liabilitas di luar liabilitas manfaat pensiun sebesar Rp89,07 miliar. Dengan demikian, aset neto per 2025 sebesar Rp11,51 triliun.

Beralih ke perhitungan hasil usaha, DPLK AIA Financial membukukan jumlah pendapatan investasi sebesar Rp659,66 miliar atau naik 8,2% YoY dari Rp609,42 miliar.

Secara detail, bunga mengalami penurunan menjadi Rp582,05 miliar dari semula Rp585,30 miliar. Sementara itu, dividen mencatatkan Rp18,29 miliar pada 2025.

Sementara itu, jumlah beban investasi DPLK AIA Financial mengalami kenaikan menjadi Rp12,55 miliar dari sebelumnya Rp11,29 miliar. Adapun, hasil usaha investasi mencapai Rp647,11 miliar.

Dari sana, hasil usaha setelah pajak yang dimiliki DPLK AIA Financial mengalami kenaikan 9% YoY menjadi Rp537,38 miliar pada 2025.