Bisnis.com, JAKARTA — Minat pasar terhadap lelang Surat Berharga Negara (SBN) belakangan terpantau melemah. Meski target penghimpunan dana selalu tercapai, berbagai sentimen global dan domestik mendorong realisasi incoming bids cenderung melemah sepanjang 2026.

Ekonom KB Valbury Sekuritas, Fikri C. Permana menilai sikap wait and see investor dipicu oleh sejumlah faktor, baik dari global maupun domestik. Menurutnya, ketidakpastian global masih menjadi pertimbangan utama investor dalam mengambil keputusan.

“Kalau pertama mungkin karena kondisi global ya. Mau enggak mau, ya apapun yang terjadi di Indonesia kalau kondisi globalnya enggak kondusif ya semuanya juga pasti akan bertahan ya,” katanya kepada Bisnis, Minggu (19/4/2026).

Dia melanjutkan, faktor kedua berkenaan kondisi defisit fiskal pemerintah juga menjadi perhatian para investor. Yang ketiga adalah arah kebijakan Bank Indonesia (BI) turut memengaruhi ekspektasi pelaku pasar, terutama terkait peluang penurunan suku bunga acuan pada tahun ini.

“Jadi mungkin ekspektasi kita terhadap kemungkinan penurunan BI Rate di tahun ini mungkin tidak ada ya. Ini juga menahan penurunan yield dari instrumennya sendiri,” ungkapnya.

Kendati demikian, Fikri melihat prospek SBN ke depan dinilai masih cukup terjaga, meskipun minat investor yang cenderung lebih selektif berpotensi memengaruhi dinamika imbal hasil.

“Kalau sejauh ini sih untuk pembiayaan, targetnya tahun ini kan Rp800-an triliun, saya pikir mungkin masih akan tercapai ya. Dengan produksi domestik dan juga global, ya apalagi globalnya sudah mulai positif ya. Namun ya, sekali lagi mungkin incoming bids-nya yang mungkin akan jadi perhatian sih,” jelasnya.

Dia melanjutkan, incoming bids yang lebih rendah berpotensi mendorong imbal hasil SBN bergerak lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya maupun posisi pada akhir tahun lalu.

Oleh sebab itu, dinamika minat investor dalam lelang SBN menjadi faktor yang perlu diantisipasi ke depan. Di satu sisi, Fikri turut menilai pelemahan ini belum mengganggu pemenuhan keutuhan pembiayaan APBN.

Menurutnya, selama incoming bids masih berada di atas target indikatif, pemerintah tetap memiliki ruang untuk memenangkan lelang dan memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN.

“Kalau lebih dari satu kali ya kemungkinan akan dimenangkan masih akan tetap besar ya. Dengan target indikatif yang sama, dalam artian pembiayaannya masih akan cukup lah, targetnya mungkin masih akan terpenuhi. Tapi catatannya yield-nya seberapa, biaya dananya berapa besar. Kalau incoming bids-nya yang rendah mungkin ya biaya dananya akan lebih tinggi. Begitu sih saya melihatnya,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Dalam lelang Surat Utang Negara (SUN), Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, memperlihatkan nilai incoming bids yang cenderung menurun sejak awal tahun. Sependeknya hingga akhir Maret, tren tersebut terus berlangsung, hingga mencatatkan penguatan dalam dua lelang teranyar. Hal serupa terjadi pada lelang Sukuk Negara yang secara konsisten membukukan incoming bids yang lesu dan cenderung menurun pada setiap lelang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Moody’s Ratings mengubah outlook peringkat kredit Indonesia menjadi negatif dari stabil, sambil mempertahankan rating Baa2. Penyesuaian tersebut dilakukan seiring berkurangnya prediktabilitas dalam pembuatan kebijakan yang dinilai berisiko melemahkan efektivitas kebijakan dan tata kelola.

“Perubahan ini didorong oleh menurunnya kepastian dalam pengambilan kebijakan, yang berisiko melemahkan efektivitas kebijakan dan mengindikasikan melemahnya tata kelola pemerintahan,” demikian Moody’s dalam rilis resminya, Kamis (5/2/2026).

Jika tren ini berlanjut, kondisi tersebut dapat mengikis kredibilitas kebijakan Indonesia yang selama ini mendukung pertumbuhan ekonomi yang solid serta stabilitas makroekonomi, fiskal, dan keuangan. Moody’s menilai, dalam setahun terakhir, proses pembuatan kebijakan cenderung kurang koheren dan komunikasinya lemah, sehingga memicu volatilitas pasar saham serta nilai tukar.

Kondisi ini bertepatan dengan penurunan skor Indonesia dalam Worldwide Governance Indicators untuk indikator government effectiveness dan regulatory quality. Afirmasi rating Baa2 tetap didasari oleh ketahanan ekonomi Indonesia yang didukung kekuatan struktural seperti sumber daya alam dan demografi yang menguntungkan, serta kebijakan fiskal dan moneter yang prudent.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan berada di kisaran 5 persen dalam jangka menengah, dengan defisit fiskal dijaga di bawah 3 persen produk domestik bruto (PDB). Namun demikian, tekanan depresiasi rupiah berpotensi meningkat apabila prediktabilitas kebijakan terus melemah.

Moody’s juga menyoroti kekhawatiran fokus belanja publik untuk mendorong pertumbuhan dapat menimbulkan risiko fiskal, terutama mengingat basis pendapatan negara yang dinilai masih lemah. Program sosial seperti Free Nutritious Meals dan Affordable Housing, yang didanai dari pemotongan anggaran lain termasuk infrastruktur, berpotensi membebani fiskal jika diperluas tanpa diiringi reformasi penerimaan negara.

Selain itu, pembentukan sovereign wealth fund Danantara dengan aset BUMN yang nilainya melebihi 900 miliar dolar AS atau sekitar 60 persen PDB 2025 juga dinilai memicu ketidakpastian terkait tata kelola dan prioritas investasi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan liabilitas kontingen bagi negara.

Menanggapi keputusan Moody’s tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan, penyesuaian outlook diyakini tidak mencerminkan pelemahan fundamental perekonomian Indonesia. Di tengah tingginya gejolak dan ketidakpastian global, kinerja ekonomi domestik tetap solid.

Pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2025 tercatat sebesar 5,39 persen, sehingga secara keseluruhan tahun 2025 tumbuh 5,1 persen. Inflasi tetap terjaga pada 2,92 persen, berada dalam kisaran sasaran, dan stabilitas nilai tukar rupiah terus diperkuat.

Perry mengatakan, stabilitas sistem keuangan juga tetap terjaga dengan baik, ditopang likuiditas yang memadai, permodalan perbankan yang terjaga pada level tinggi, serta risiko kredit yang rendah. "Selain itu, digitalisasi sistem pembayaran yang tetap terjaga, ditopang oleh infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat, turut mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujar Perry dalam siaran persnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah bank swasta angkat bicara mengenai langkah Bank Indonesia (BI) yang kembali memperpanjang kebijakan keringanan bayar tagihan dan denda kartu kredit hingga 30 Juni 2026.

Direktur Utama Bank Permata Meliza M. Rusli menyampaikan perpanjangan aturan bayar minimum kartu kredit 5% masih efektif menjaga level kredit macet (non-performing loan/NPL) lantaran masih terdapat nasabah yang terdampak positif oleh kebijakan ini.

“Kendati demikian, sebagian besar target market Kartu Kredit Permata Bank merupakan segmen menengah ke atas, yang secara perilaku pembayaran cenderung membayar penuh dan tepat waktu pada saat jatuh tempo,” kata Meliza kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (8/1/2026).

Di sisi layanan transfer, Meliza mengungkapkan bahwa perpanjangan tarif murah Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) turut mendorong kenaikan transaksi. Perseroan mencatat, volume transaksi meningkat rata-rata sekitar 15% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Namun, Meliza menyebut tarif murah bukan satu-satunya penentu di masa depan. Sebab, nasabah kini semakin mempertimbangkan faktor kecepatan, kenyamanan, dan inovasi layanan transfer.

Dia mengatakan, kehadiran alternatif seperti BI-FAST, RTGS, dan platform digital yang menawarkan biaya rendah dan proses instan dapat mengurangi dominasi SKNBI, meskipun tarifnya tetap murah.

“Meskipun perpanjangan tarif murah mendorong kenaikan transaksi, pertumbuhan jangka panjang akan bergantung pada kombinasi biaya, kecepatan, dan preferensi nasabah terhadap layanan transfer yang lebih modern,” tuturnya.

Sementara itu, BCA menyikapi kebijakan tersebut dengan memperkuat proses credit scoring dan monitoring secara berkala. EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn menyampaikan langkah tersebut dilakukan perseroan untuk menjaga kualitas portofolio kredit yang disalurkan.

“Kami juga menyediakan solusi bagi nasabah dalam rangka memitigasi risiko dan menghindari potensi peningkatan NPL, dan menjaga agar kualitas layanan tetap terjaga,” kata Hera kepada Bisnis, beberapa waktu lalu.

Untuk diketahui, otoritas moneter kembali memperpanjang kebijakan Kartu Kredit (KK), seiring dengan perpanjangan kebijakan tarif Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).

Kebijakan ini sejatinya berakhir pada 31 Desember 2025. Dalam RDG bulanan pada Juni 2025, Gubernur BI Perry Warjiyo mengumumkan bahwa kebijakan tarif SKNBI dan kebijakan KK diperpanjang hingga 31 Desember 2025.

Terbaru, otoritas moneter kembali mengumumkan perpanjangan kedua kebijakan ini hingga 30 Juni 2026. Perpanjangan kebijakan ini meliputi kebijakan batas minimum pembayaran oleh pemegang KK 5% dari total tagihan dan kebijakan nilai denda keterlambatan sebesar maksimum 1% dari total tagihan serta tidak melebihi Rp100.000.

Selain itu, perpanjangan kebijakan tarif SKNBI meliputi tarif SKNBI sebesar Rp1 dari Bank Indonesia ke bank dan tarif SKNBI maksimum Rp2.900 dari bank ke nasabah.

Hera menilai, perpanjangan waktu implementasi batas minimum pembayaran kartu kredit sebesar 5% memberikan fleksibilitas bagi nasabah dalam mengelola arus kas. “BCA senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian melalui pemantauan kualitas portofolio secara berkelanjutan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) kembali merilis insentif baru untuk mempercepat penurunan suku bunga kredit/pembiayaan. Kebijakan ini mulai berlaku efektif pada 16 Desember 2025.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan, penguatan implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang berbasis kinerja dan berorientasi ke depan perlu dilakukan guna mengakselerasi penurunan suku bunga kredit/pembiayaan perbankan. Kebijakan ini dalam rangka optimalisasi intermediasi dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian.

“... berlaku efektif pada 16 Desember 2025,” kata Perry dalam Konferensi Pers Hasil RDG Bulanan Desember 2025, Rabu (17/12/2025).

Penguatan implementasi KLM yang berlaku efektif 16 Desember 2025 itu mencakup mempertahankan besaran insentif KLM paling tinggi sebesar 5,5% dari dana pihak ketiga (DPK).

Kemudian, menyesuaikan besaran insentif KLM yang berasal dari penyaluran kredit/pembiayaan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia (lending channel) dari semula paling tinggi sebesar 5% menjadi paling tinggi sebesar 4,5%.

Terakhir, menyesuaikan besaran insentif yang berasal dari penetapan suku bunga kredit/persentase imbalan pembiayaan yang sejalan dengan arah suku bunga kebijakan Bank Indonesia (interest rate channel).

“...dari semula dari semula paling tinggi sebesar 0,5% menjadi paling tinggi sebesar 1,0%,” ujar Perry.

Tren Penurunan Suku Bunga Kredit

Otoritas moneter mengungkapkan penurunan suku bunga kredit perbankan masih berjalan lambat hingga November 2025. Perry Warjiyo menyampaikan penurunan suku bunga kredit perbankan hanya sebesar 24 basis poin (bps) dari 9,20% pada awal 2025 menjadi 8,96% pada November 2025.

“Penurunan suku bunga kredit perbankan turun melambat sehingga perlu didorong,” ungkap Perry.

Di sisi lain, Perry menyebut bahwa transmisi penurunan BI Rate terhadap suku bunga perbankan terus berlanjut. Otoritas moneter mencatat suku bunga deposito satu bulan turun 67 bps dari 4,81% pada awal 2025 menjadi 4,15% pada November 2025.

Adapun, pertumbuhan kredit pada November 2025 meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya. BI melaporkan, pertumbuhan kredit pada November 2025 sebesar 7,74% secara tahunan (year on year/YoY), dengan fasilitas yang belum ditarik atau undisbursed loan mencapai Rp2.509,4 triliun.

Dari sisi pertumbuhan kredit, angka pada bulan kesebelas itu meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 7,36% YoY. Perry Warjiyo menyampaikan penyaluran kredit perbankan masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Permintaan kredit yang belum kuat antara lain dipengaruhi oleh sikap pelaku usaha yang masih wait and see serta penurunan suku bunga kredit yang masih lambat” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan di Jakarta, Senin (15/12/2025), melemah 21 poin atau 0,13 persen menjadi Rp 16.667 per dolar AS dari sebelumnya Rp 16.646 per dolar AS.

Peneliti Research and Development Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX), Taufan Dimas Hareva, mengatakan pelemahan kurs rupiah terjadi karena sikap bank sentral Amerika Serikat (The Federal Reserve) belum sepenuhnya dovish.

Kondisi tersebut membuat rupiah sensitif terhadap perubahan sentimen global, meski tekanan eksternal dinilai tidak seagresif beberapa bulan lalu. "Perhatian pelaku pasar masih tertuju pada ekspektasi kebijakan The Fed dan pergerakan indeks dolar AS. Selama sikap The Fed belum benar-benar dovish dan imbal hasil obligasi AS tetap menarik, aliran modal global cenderung berhati-hati masuk ke pasar negara berkembang, termasuk Indonesia," ujar Taufan di Jakarta, Senin.

Menurut dia, penguatan rupiah pada pembukaan perdagangan hari ini lebih bersifat teknikal dan merupakan respons jangka pendek terhadap pelemahan dolar AS, bukan mencerminkan perubahan fundamental yang kuat. Pada level saat ini, pasar dinilai masih mencari arah sehingga ruang penguatan rupiah relatif terbatas dan rawan mengalami koreksi dalam rentang yang sempit.

Meninjau sentimen domestik, lanjut Taufan, stabilitas kebijakan Bank Indonesia (BI) dan data makroekonomi nasional relatif terjaga. BI dinilai tetap memberikan sinyal untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Namun, peran tersebut lebih berfungsi sebagai penahan volatilitas, bukan pendorong penguatan rupiah secara signifikan.

"Dengan kombinasi faktor tersebut, rupiah cenderung bergerak sideways di kisaran sempit, dengan pelaku pasar masih menunggu katalis yang lebih kuat untuk menentukan arah selanjutnya," ungkapnya.

Sementara itu, kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp 16.669 per dolar AS dari sebelumnya Rp 16.652 per dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Bank Nasional alias Perbanas menargetkan pertumbuhan kredit nasional pada 2026 terkonsentrasi di rentang high single digit hingga low double digit atau sekitar 9% sampai 11%.

Ketua Umum Perbanas Hery Gunardi mengatakan bahwa menjelang penutupan 2025, industri perbankan berada pada kondisi likuiditas yang sangat longgar.

Hal itu terlihat dari rasio loan to deposit ratio (LDR) yang terus menurun dan kini berada di kisaran 84%, jauh di bawah batas regulasi OJK dan Bank Indonesia sebesar 92%.

“Artinya bank punya uang, bank punya likuiditas untuk ekspansi,” ujar Hery dalam konferensi pers CEO Forum Economic Outlook 2026, Rabu (10/12/2025).

Menurutnya, kelonggaran tersebut tidak lepas dari kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) yang cenderung progrowth sepanjang tahun, mulai dari relaksasi Giro Wajib Minimum (GWM) hingga kebijakan penurunan suku bunga acuan BI rate.

Hery juga menyoroti instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang pada 2023 sempat menawarkan imbal hasil tinggi sehingga menjadi kompetitor deposito perbankan. Namun saat ini, dengan likuiditas yang melimpah, bank-bank mulai mampu menekan cost of fund lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.

Di sisi lain, Perbanas mencatat kondisi undisbursed loan atau kredit yang sudah disetujui tetapi belum ditarik oleh debitur masih cukup tinggi. Hal tersebut menunjukkan banyak pelaku usaha masih bersikap wait and see sebelum melakukan ekspansi. “Banyak debitur yang sudah mendapatkan pembiayaan, tetapi masih menunggu momentum yang tepat untuk menarik dananya,” tuturnya.

Tak hanya itu, Hery menyebutkan daya beli masyarakat menengah ke bawah juga melemah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga turut memengaruhi permintaan kredit.

Meski demikian, Hery optimistis bahwa prospek ekonomi pada 2026 akan lebih baik dibandingkan 2025. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka pertumbuhan kredit perbankan pun akan ikut terdorong.

“Tentunya kalau pertumbuhan ekonomi lebih baik, salah satu parameternya adalah kredit perbankan tumbuh. Namun dari kajian kami, kredit perbankan kelihatannya akan tumbuh antara 9% sampai 11%,” ujarnya.

Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi Perbankan Aviliani memaparkan proyeksi 2026, yang disampaikan perbankan menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit masih akan bergerak di rentang single digit hingga low double digit. Rata-rata proyeksi kredit berada di sekitar 9,68% dengan kisaran antara 7,6% sampai dengan 12%.

Dari sisi daya beli, Aviliani menyoroti bahwa pukulan terbesar terhadap permintaan kredit muncul dari penurunan daya beli kelompok masyarakat menengah-atas yang mewakili 30% populasi.

Berdasarkan paparan, kelompok ini yang berada pada desil 8 hingga 10 berjumlah sekitar 83,8 juta orang dan merupakan pengendali lebih dari separuh konsumsi nasional. Pada 2024, kelompok tersebut mengalami penurunan pendapatan sebesar 3,3% dan penurunan konsumsi sebesar 0,1%.

Mereka menyumbang 53% dari total pengeluaran nasional dan 58% dari total pendapatan nasional, sehingga pelemahan daya beli pada kelompok ini memberikan dampak signifikan terhadap kinerja permintaan kredit.

Sebaliknya, kelompok menengah-bawah yang berada pada desil 4 hingga 7 justru mengalami kenaikan pendapatan sebesar 14,3% dan pertumbuhan konsumsi 3,2%. Kelompok terbawah pada desil 1 hingga 3 juga mencatat kenaikan pendapatan 26,2% dan konsumsi 4,8%.

Namun, kenaikan tersebut tidak mampu mengimbangi hilangnya daya beli di kelompok atas yang memiliki kontribusi terbesar terhadap konsumsi nasional. Perbanas menilai bahwa kondisi ini menciptakan situasi double hit terhadap permintaan kredit, yakni melemahnya daya beli kelompok konsumtif terbesar dan minimnya ekspansi usaha.

"Kemudian yang kuning, nah yang desil 4 hingga 7 [kelas menengah-bawah] ini naik bukan karena apa, karena yang atas yang padat karya itu menghadapi banyak PHK. Nah PHK itu biasanya cenderung menjadi sektor informal, makanya kuning mengalami peningkatan. Nah ini bahaya, kalau makin banyak yang kuning, dia tidak tertangani oleh pemerintah karena tidak dapat BLT dan tidak dapat subsidi," kata Aviliani.

Dia menekankan bahwa kondisi ini menjadi pekerjaan rumah penting bagi pemerintah. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi masih bisa bertahan di level 5,04% karena sekitar 53% penduduk berada pada desil 8 hingga 20 atau kelompok menengah atas yang cenderung tidak terlalu terdampak inflasi maupun gejolak ekonomi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Likuiditas perbankan yang longgar membuat ruang ekspansi kredit pada 2026 terbuka lebar. Perbanas memproyeksikan kredit tahun depan tumbuh 9–11 persen seiring harapan pemulihan ekonomi domestik.

Ketua Umum Perbanas, Hery Gunardi, menegaskan bank pada dasarnya siap menyalurkan kredit lebih agresif. Kesiapan itu ditopang likuiditas yang masih lapang di level industri. Hery menyebut indikator utama kelonggaran tersebut terlihat dari rasio LDR yang jauh di bawah batas regulator.

“Regulasi yang ditetapkan OJK dan Bank Indonesia menyebutkan batas maksimal 92 persen, sementara angka industri sekitar 84 persen. Artinya apa? Bank punya uang, bank punya likuiditas untuk ekspansi,” ujarnya di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Menurut Hery, kebijakan propertumbuhan ikut menjaga kondisi likuiditas tetap kuat. Bank Indonesia, kata dia, menjalankan relaksasi GWM serta menjaga tren penurunan suku bunga acuan. “Ketiga, sejak 2023 BI punya instrumen SRBI. Pada saat itu yield-nya sangat tinggi dan menjadi pesaing deposito perbankan,” kata Hery.

Meski dana berlimpah dan biaya dana mulai turun, penyaluran kredit belum sepenuhnya melesat. Salah satu penghambatnya adalah kredit yang sudah disetujui tetapi belum ditarik debitur. “Di sisi lain, kondisi undisbursed loan masih tinggi. Artinya, banyak debitur yang sudah mendapat kredit atau pembiayaan dari bank, tetapi dengan alasan tertentu mungkin wait and see atau melihat peluang yang ada masih menunggu untuk menarik dananya guna ekspansi bisnis,” ujarnya.

Perbanas menilai kredit baru akan bergerak kuat bila ekonomi membaik dan permintaan tumbuh. “Dari kajian kami, kredit perbankan mungkin tumbuh lebih baik dibanding 2025, tetapi angkanya diperkirakan di kisaran 9–11 persen. Beberapa analis menyebut masih single digit, tapi single digit yang tinggi,” ucap Hery.

Dari sisi daya tahan industri, perbankan dinilai tetap sehat. “Kalau kita lihat September 2025, secara industri CAR perbankan sekitar 26 persen. Kemudian NPL juga terjaga di sekitar 2,2–2,4 persen. Jadi, kondisi perbankan mengalami perbaikan, tumbuh moderat,” kata dia.

Di tengah ketidakpastian global, Ekonom Senior Perbanas, Enrico Tanuwidjaja, meminta Indonesia memperkuat fondasi ekonomi dalam negeri. “Pertama, kita harus fokus pada ekonomi domestik. Ekonomi kita besar; close-loop economy memungkinkan kita berpaku pada kekuatan sendiri,” ujarnya.

Ia juga menilai pelemahan rupiah bisa menjadi peluang ekspor bila diarahkan ke pasar baru. “Kedua, pelemahan rupiah sebenarnya bagus untuk ekspor.” “Kenapa tidak kita padukan dengan strategi memperkuat ekspor Indonesia ke partner dagang yang lebih luas, misalnya Asia Tengah dan Afrika, jadi bukan hanya Amerika Serikat,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Research and Development Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX), Taufan Dimas Hareva, mengatakan pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi oleh ekspektasi bahwa suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat (The Federal Reserve/The Fed) akan bertahan tinggi lebih lama.

“Hal ini menyusul sejumlah data ekonomi AS yang tetap solid, termasuk pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dan klaim pengangguran mingguan yang masih stabil,” ujarnya di Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Rabu sore melemah 9 poin atau 0,05 persen menjadi Rp16.617 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.608 per dolar AS. Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari yang sama juga melemah di level Rp16.631 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.622 per dolar AS.

Sentimen lain terhadap rupiah datang dari imbal hasil (yield) obligasi AS yang tetap tinggi sehingga menahan minat terhadap aset berisiko di kawasan Asia, termasuk rupiah. Dari sisi domestik, pelaku pasar masih menantikan arah kebijakan lanjutan Bank Indonesia setelah mempertahankan BI-Rate pada level 6,25 persen pekan lalu.

“Upaya stabilisasi nilai tukar melalui intervensi di pasar valas dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) diperkirakan akan menjaga volatilitas rupiah agar tetap terkendali. Surplus neraca perdagangan dan aliran masuk devisa hasil ekspor juga masih menjadi faktor penahan pelemahan lebih dalam,” ungkap Taufan.

Ia menambahkan, pergerakan rupiah yang relatif datar dalam beberapa hari terakhir mencerminkan fase konsolidasi pasar di tengah minimnya katalis baru. Pelaku pasar cenderung bersikap wait and see menjelang hasil rapat Federal Open Market Committee (FOMC) yang akan diumumkan pada Rabu malam waktu AS (30/10/2025).

“Keputusan dan pandangan The Fed terkait Federal Funds Rate (FFR) akan menjadi petunjuk utama arah kebijakan moneter AS ke depan serta berpotensi memengaruhi sentimen terhadap aset berisiko, termasuk rupiah,” ujar Taufan.