Bisnis.com, SURABAYA — Bareskrim Polri membongkar sindikat impor handphone ilegal dari China senilai sekitar Rp235 miliar setelah menyita puluhan ribu unit ponsel dari sejumlah lokasi di Jakarta hingga Jawa Timur.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan pengungkapan kasus tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menutup kebocoran penerimaan negara.

Menurutnya, penggeledahan dilakukan di enam lokasi berbeda yang mencakup gudang, ruko, hingga kantor yang juga digunakan sebagai tempat penyimpanan barang impor ilegal di Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jawa Timur. Salah satu lokasi yang digeledah adalah kantor PT Tepat Sukses Logistik (TSL) di Komplek Ruko Surya Inti Permata Juanda, Blok B, Gedangan, Sidoarjo, Selasa (21/4/2026).

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita puluhan ribu unit ponsel berbagai merek serta belasan ribu suku cadang dengan total nilai sekitar Rp235 miliar.

“Yang pertama adalah merek iPhone sebanyak 56.557 unit dengan nilai valuasinya adalah Rp225.208.000.000. Kemudian yang kedua juga telah disita HP Android berbagai merek sebanyak 1.625 unit dengan nilai valuasinya sebesar Rp5.387.500.000. Ketiga adalah sparepart HP berupa baterai, charger, kabel, dan lain-lain sebanyak 18.574 pieces. Jadi totalnya adalah 76.756 pieces dengan total nilai sebesar Rp235.089.800.000,” paparnya.

Selain menyita puluhan ribu ponsel, penyidik Bareskrim Polri juga menemukan ribuan produk impor ilegal lain berupa pakaian bayi dan mainan anak-anak yang tidak memiliki label Standar Nasional Indonesia (SNI).

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menjelaskan kedua produk tersebut seharusnya wajib memenuhi standar keamanan sesuai aturan Kementerian Perindustrian sebelum diperdagangkan.

Namun, penyidik menemukan barang-barang tersebut sudah lebih dulu dijual bebas melalui platform belanja daring meski belum memenuhi persyaratan administratif dan keamanan di Indonesia.

“Selain barang bukti berupa HP, penyidik juga menemukan adanya produk lain berupa pakaian bayi dan mainan anak-anak, yang ini oleh Permenperin diberlakukan SNI-nya secara wajib, dan telah difaktakan oleh penyidik bahwa belum dilengkapinya SNI pada produk pakaian bayi ini,” ungkapnya.

Berdasarkan hasil gelar perkara yang telah berlangsung, penyidik telah menetapkan dua tersangka utama berinisial DCP alias P dan SJ. Keduanya dinilai bertanggung jawab atas masuknya barang-barang ilegal dan tidak memenuhi standar keamanan tersebut ke Indonesia.

Tersangka DCP disebut berperan sebagai pemasok barang-barang bekas yang tidak dilengkapi SNI, sementara SJ memiliki peran sebagai pihak yang mendistribusikan barang-barang tersebut.

Ade menegaskan modus operandi yang dijalankan oleh para tersangka tersebut di antaranya adalah melakukan praktik under invoicing, underaccounting, hingga undeclared untuk menghindari kewajiban bea cukai atau kepabeanan.

Lebih lanjut, Ade Safri menyebut bahwa para pelaku juga memanfaatkan eksistensi PT TSL sebagai perusahaan holding di Sidoarjo, Jawa Timur, guna melancarkan aksi mereka hingga memanfaatkan sejumlah perusahaan cangkang lain yang terletak di Jakarta.

Ia menegaskan PT TSL merupakan perusahaan holding yang menggunakan sejumlah perusahaan cangkang untuk mengurus dokumen impor handphone ilegal. Satgas penegakan hukum juga akan menelusuri dan mengembangkan kasus tersebut guna mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab atas impor ilegal tersebut.

Berdasar hasil penyidikan pula, ribuan unit ponsel genggam yang dipasok secara ilegal dari China tersebut masuk ke tanah air tanpa dokumen sah yang melekat, lewat kargo udara di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo.

Ade Safri menegaskan Bareskrim Polri berkomitmen mengusut kasus ini secara tuntas dari hulu hingga hilir, termasuk menelusuri pihak lain yang diduga terlibat dan membuka peluang penetapan tersangka baru.

“Kami tim penyidik berkomitmen penyidikan atas penanganan perkara a quo akan dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel. Profesional artinya prosedural dan tuntas. Kami pastikan akan tuntas untuk menangani perkara ini untuk menjangkau dari hilir ke hulu semua pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan tidak pidana yang terjadi,” tutupnya.

Kedua tersangka dijerat pasal berlapis terkait tindak pidana perdagangan, perindustrian, telekomunikasi, perlindungan konsumen, hingga pencucian uang, antara lain Pasal 106 dan/atau Pasal 111 juncto Pasal 47 ayat 1 serta Pasal 113 juncto Pasal 57 ayat 2 UU 7/2014 tentang Perdagangan, Pasal 120 UU 3/2014 tentang Perindustrian, Pasal 67 UU 20/2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, Pasal 52 juncto Pasal 32 ayat 1 UU 36/1999 tentang Telekomunikasi, Pasal 62 juncto Pasal 8 ayat 1 UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Pasal 607 ayat 1 huruf A dan B UU 1/2023 KUHP tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri batal memeriksa kepada Ketua Kadin Sulawesi Tenggara (Sultra) Anton Timbang sebagai tersangka dalam kasus tambang nikel ilegal di Sultra.

Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Moh Irhamni mengatakan Anton absen diperiksa lantaran tengah dalam kondisi sakit. Hal tersebut, disampaikan oleh kuasa hukum Anton.

"Akan tetapi, PH nya mengirimkan surat keterangan bahwa yang bersangkutan melakukan penundaan kembali karena alasan sakit," ujar Irhamni di Bareskrim, Selasa (21/4/2026).

Dia menjelaskan, saat ini penyidik bakal menjadwalkan panggilan kedua kepada Direktur PT Masempo Dalle tersebut.

Namun demikian, penyidik Dittipidter Bareskrim Polri bakal menelusuri terlebih dahulu kondisi kesehatannya Anton Timbang.

“Mungkin kami segera melakukan panggilan yang kedua dan melakukan upaya hukum selanjutnya. Kami segera mengirimkan tim medis, tim dokter,” pungkasnya.

Sekadar informasi, kasus Anton Timbang berkaitan dengan aktivitas tambang nikel ilegal di wilayah Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Penindakan dilakukan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/114/XII/2025/SPKT.DITTIPIDTER/BARESKRIM POLRI Tanggal 4 Desember 2025.

Hasil pemeriksaan dan olah TKP menunjukkan adanya aktivitas pertambangan nikel ilegal yang melibatkan PT Masempo Dalle.

Selain Anton Timbang, Bareskrim juga menetapkan AT selaku Direktur PT Masempo Dalle dan MSW selaku kuasa Direktur/PJS KTT PT Masempo Dalle sebagai tersangka.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah membongkar kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi senilai Rp243 miliar periode 7-20 April 2026 atau hampir dua pekan.

Wakabareskrim Polri, Irjen Nunung Syaifuddin total sejumlah 330 tersangka di 223 tempat kejadian perkara (TKP) telah ditangkap dalam perkara ini.

"Tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG ini telah mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih kurang Rp243.669.600.800 selama 13 hari," ujar Nunung di Bareskrim, Selasa (21/4/2026).

Dia menjelaskan kasus ini berkaitan dengan penyalahgunaan subsidi energi dari negara untuk kepentingan pribadi dengan berbagai macam modus.

Perinciannya, pelaku melakukan penimbunan, memindahkan, mengoplos, memodifikasi tabung, memanipulasi dokumen angkutan, hingga menjual BBM atau LPG subsidi dengan harga industri.

“Setiap liter BBM dan setiap tabung LPG bersubsidi yang disalahgunakan sejatinya adalah hak masyarakat kecil petani, nelayan, pedagang, sopir angkutan, dan kelompok rentan lainnya yang dirampas demi keuntungan segelintir pihak,” pungkasnya.

Kemudian, Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Irhamni menyatakan pihaknya telah mengamankan ribuan barang bukti terkait perkara ini.

Secara terperinci, 403.158 liter solar, 58.656 liter pertalite, 8.473 tabung LPG 3 kg, 322 tabung LPG 5,5 kg, 4.441 tabung LPG 12 kg, 110 tabung LPG 50 kg dan 161 unit kendaraan roda empat atau roda enam.

Irhamni menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan pasal tindak pidana pencucian uang untuk menelusuri aset pelaku sekaligus memberikan efek jera terhadap pelaku.

"Ini cukup besar dalam 13 hari, rekan-rekan jajaran bisa mengamankan potensi kerugian keuangan negara. Tentunya tindak lanjutnya akan kami kejar dengan tindak pidana pencucian uang," pungkasnya.

.

Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Haji melalui Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menjelaskan soal kans penerapan pasal pencucian uang atau TPPU dalam penindakan kasus Haji dan Umrah.

Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Moh Irhamni mengatakan penetapan pasal TPPU ini diharapkan dapat membantu jemaah yang hak-nya telah dirampas oleh oknum penyedia Haji dan Umrah.

"Kami bisa lakukan penegakan hukum dengan tindak pidana pencucian uang. sehingga korban-korban ini bisa dikembalikan asetnya ataupun uangnya melalui penyitaan yang kami lakukan," ujar Irhamni di Bareskrim, Senin (20/4/2026).

Dia menambahkan, Direktorat Tipidter Bareskrim memiliki peran sebagai sebagai penegak hukum dalam Satgas Haji ini. Nantinya, penindakan bakal berangkat dari laporan aduan masyarakat maupun Kemenhaj untuk nantinya ditindaklanjuti oleh pihaknya.

"Jadi kami nanti cara bertindaknya adalah adanya pengaduan dari masyarakat ataupun dari Kementerian Haji dan Umrah yang sudah dilaporkan atau diadukan di sana, segera kami tindaklanjuti," pungkasnya.

Di samping itu, Wakabaintelkam Polri Irjen Nanang Supriatna mengatakan penindakan Satgas Haji ini juga dibentuk sampai jajaran Polres.

Oleh sebab itu, Polri dan Kemenhaj bisa berkoordinasi di tingkat daerah. Dia pun mengemukakan hotline agar memudar pengaduan bisa melalui 0812-1889-9191.

"Jadi ini bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat khususnya yang akan melaksanakan atau niat melaksanakan ibadah haji tahun ini, apabila ada hal-hal yang memang dirasa mungkin ada indikasi-indikasi penipuan bisa melaporkan melalui hotline tersebut," tutur Nanang.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menggeledah lima gudang barang impor ilegal di wilayah Jakarta pada Rabu (15/4/2026).

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan penindakan dilakukan oleh Satgas Gakkum Penyelundupan itu pihaknya berhasil menyita ribuan handphone impor ilegal.

Berdasarkan hasil penyelidikan, ribuan ponsel berasal dari impor ilegal itu hendak dijual di Indonesia. Adapun, penindakan ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberantasan aksi penyelundupan.

"Satgas Penegakan Hukum Penyelundupan Bareskrim Polri berhasil menyita ribuan handphone ilegal dari 5 gudang," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (15/4/2026).

Dia menjelaskan, dari lima gudang yang digeledah itu tiga diantaranya berada di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara dan dua lainnya berada di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat.

Lebih lanjut, menurutnya, penyidik saat ini masih terus mengembangkan perkara tersebut untuk menutup celah kebocoran negara dari penyelundupan barang ilegal.

"Sesuai tindak lanjut atas perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas penyelundupan. Celah kebocoran sektor kepabeanan harus ditutup," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bareskrim Polri membongkar sindikat penjualan phishing tools yang beroperasi lintas negara dengan total keuntungan Rp25 miliar.

Kadivhumas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan total ada dua tersangka yang telah ditangkap dalam perkara ini. Mereka yakni GWL dan FYTP yang ditangkap di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kamis (9/4/2026).

Dia menjelaskan kasus terungkap saat pihaknya melakukan patroli siber terhadap situs mencurigakan yang menjual script phishing. Dari penelusuran itu, penyidik mengungkap bahwa situs itu mengarah pada platform w3llstore.com yang terhubung dengan distribusi tools melalui bot Telegram.

“Hasilnya, tools yang diperoleh terbukti dapat digunakan untuk aksi phishing, termasuk mencuri kredensial dan mengambil alih akun korban,” ujar Isir dalam keterangan tertulis, Rabu (15/4/2026).

Dia menjelaskan, tools ini bekerja dengan menyedot data saat korban memasukkan username dan password. Bahkan, alat ini mampu mengambil session login sehingga pelaku dapat mengakses akun tanpa perlu kode OTP.

Kemudian, Isir menjelaskan peran TGWL diketahui bertindak sebagai pembuat sekaligus pengelola tools dan sarana distribusi, sementara FYTP mengelola aliran dana hasil kejahatan melalui kripto dan rekening bank.

Modus transaksi pun beralih dari situs web ke Telegram dengan pembayaran berbasis kripto. Selain itu, kepolisian juga turut mengamankan aset senilai sekitar Rp4,5 miliar berupa rumah, kendaraan, dan barang elektronik.

"Sementara dari penelusuran transaksi sejak 2021 hingga 2026, kedua tersangka diperkirakan telah meraup keuntungan hingga Rp25 miliar," imbuhnya.

Adapun, Isir mengemukakan bahwa kasus ini juga melibatkan kerja sama dengan Federal Bureau of Investigation (FBI) untuk mengidentifikasi korban di Amerika Serikat sekaligus menelusuri jaringan pengguna tools tersebut.

Dari hasil penyidikan, korban diketahui tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga luar negeri. Oleh sebab itu, kejahatan ini bersifat transnasional cybercrime.

“Ini menunjukkan kejahatan siber memiliki dampak luas dan lintas negara. Polri akan terus menindak tegas dan memperkuat kerja sama internasional,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah membongkar peredaran tabung gas N2O Whippink selama 13-14 April 2026 di Jakarta.

Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso mengatakan total ada tiga TKP tempat yang digerebek terkait dengan peredaran Whippink.

Perinciannya, di Pademangan, Pulo Gadung dan Kemayoran. Ratusan tabung pun telah diamankan dengan berbagai macam ukuran mulai dari 640 gram hingga 2.050 gram.

"Pengungkapan perkara Tindak Pidana Kesehatan memproduksi dan mengedarkan Sediaan Farmasi jenis Gas N20 merk Whippink," ujar Eko dalam keterangan tertulis, Rabu (15/4/2026).

Kemudian, Eko menjelaskan secara total ada sembilan orang yang diamankan oleh penyelidik. Mereka yakni SU (56), AR (33), PE (27), NH (31) ET (28), ST (24), SU (26), SUP (34), AP (40).

Dari hasil pemeriksaan, terdapat perusahaan pengelola yang tidak memiliki legalitas dan izin edar BPOM terkait penjualan maupun produksi Whippink yakni PT Suplaindo Sukses Sejahtera.

"Berdasarkan hasil interogasi, diketahui bahwa pemilik dari lokasi produksi, dan Gudang pengiriman Produk Gas N2O Merk Whippink adalah AH, S dan JH," imbuhnya.

Dalam perkara ini, total ada gudang produk Whippink berjumlah 16 titik yang berlokasi di 10 kota, seperti Jakarta lima gudang, Bandung dua gudang, Makassar, Semarang, Yogyakarta, Medan hingga Bali dua gudang.

Adapun modus penjualan tabung Whippink ini dilakukan dengan cara menghubungi gudang terdekat oleh seseorang seolah-olah untuk kepentingan usaha kuliner atau kafe. Nantinya, paket itu bakal diambil oleh ojek online sebelum diterima oleh pembeli.

Kemudian berdasarkan keterangan admin yang diamankan, total omset penjualan Whippink mencapai Rp2 miliar hingga Rp7,1 miliar per bulan.

Sebagai tindak lanjut, Bareskrim bakal melengkapi administrasi penyidikan, berkoordinasi dengan BPOM soal gas N2O dan melaksanakan gelar perkara untuk menetapkan tersangka.

"Pasal yang dilanggar Pasal 435 Undang-undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah meringkus pembuat senjata api (senpi) dan bahan peledak ilegal usai menjalankan operasinya selama 20 tahun di Jawa Barat.

Kasat Resmob Bareskrim Polri, Kombes Teuku Arsya Khadafi mengatakan pembuat senpi ilegal itu adalah TS (58) alias Ki Bedil. Penangkapan Ki Bedil bermula saat perantara penjualan senpi berinisial AS ditangkap.

"Dari keterangan saudara AS kemudian kami mengembang kepada saudara TS, saudara TS ini dikenal juga sebagai Kibedil atau ahli pembuat senjata api," ujar Arsya dalam keterangan tertulis, Senin (13/4/2026).

Dari penggeledahan terhadap keduanya, tim penyidik telah menyita sejumlah barang bukti mulai dari peluru berbagai macam kaliber hingga alat-alat yang digunakan untuk membuat senjata api.

Kemudian, Arsya mengemukakan bahwa senjata api yang dibuat oleh Ki Bedil memiliki kualitas tinggi. Bahkan, kualitas senjata yang dibuat Ki Bedil ini hampir dimiliki oleh aparat kemanan. Oleh sebab itu, Ki Bedil cukup terkenal di dunia kejahatan jalanan atau street crime.

"Pelaku saudara TS atau Ki Bedil ini adalah orang yang sudah cukup terkenal di kalangan para pelaku street crime dan juga pemburu ilegal, di mana hasil buatannya sangat baik, berfungsi dengan baik dan juga memiliki akurasi yang tinggi," imbuhnya.

Adapun, harga senpi hasil tangan Ki Bedil ini cukup beragam. Meskipun tidak dijelaskan secara detail, Arsya mengungkap bahwa harga senjata api Ki Bedil mencapai Rp15 juta sampai dengan Rp20 juta.

Di samping itu, Ki Bedil tidak menjual senpi buatannya itu secara langsung. Aturan pembeliannya juga terhitung cukup ketat lantaran hanya dijual untuk orang yang telah dipercaya.

"Akan tetapi memang saudara TS alias Kibedil ini cukup licin dan lihai, selama ini dia bergerak di bawah bayang-bayang dan baru pertama kali tertangkap setelah 20 tahun dia beroperasi," pungkasnya.

Sekadar informasi, Ki Bedil merupakan pria kelahiran Sumedang. Dia mendapatkan keahlian sebagai perakit senjata api lantaran sebelumnya sempat bekerja di industri senjata angin di Cipacing, Jawa Barat.

Penutupan Selat Hormuz, Iran imbas perang dengan Amerika Serikat berpengaruh ke ekonomi global. Sektor energi yang paling terdampak parah karena sekitar 25 persen distribusi minyak dunia melewati selat ini.

Semua negara terdampak termasuk Indonesia. Hampir semua negara memutar otak untuk menjaga ketersediaan BBM. Berbagai langkah ditempuh termasuk efisiensi menghemat BBM.

Di tengah tantangan sektor energi ini, pemerintah memilih untuk tidak menaikkan harga BBM terutama yang bersubsidi. Pasokan juga tetap dijaga agar mobilisasi warga tidak terganggu.

Warga mengapresiasi positif upaya dan keputusan pemerintah ini. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menjamin harga BBM bersubsidi tidak akan naik sampai akhir tahun. Sementara untuk BBM non-subsidi, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan masih dalam pembahasan.

Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi disambut gembira warga. Terutama mereka yang sehari-hari mengandalkan kendaraan bermotor untuk mencari nafkah atau untuk pergi bekerja di kawasa DKI Jakarta.

Seorang kurir paket, Febrynos bersyukur harga BBM tetap di tengah banyak negara harus menaikkan harga.

"Kalau dari saya sebagai kurir sih (kebijakan harga BBM tidak naik) tepat ya," kata Febrynos, Rabu (8/4).

Ia sehari-hari mengendarai sepeda motor untuk mengantarkan puluhan paket ke tangan pembeli. Penghasilannya berdasarkan paket yang berhasil dikirim atau sampai ke pemesan.

Jika paket gagal diterima atau dibatalkan pembeli, kurir tidak mendapatkan bayaran meski sudah keluar uang untuk membeli BBM untuk ke lokasi.

Ia tak bisa membayangkan jika ada kenaikan harga BBM sementara tidak ada penyesuaian jasa tarif pengiriman paket.

Febrynos mengaku dalam sehari minimal ia mengisi BBM jenis pertamax dua liter, kadang lebih. Sesekali ia mengisi pertalite.

Menurutnya karena intensitas pemakaian motornya yang sering, BBM dengan ron lebih tinggi seperti pertamax dipilihnya.

"Empat hari Pertamax, dua hari Pertalite. Soalnya motor saya kan motor capek mas. Istirahatnya kalau saya libur saja sama kalau saya istirahat makan," katanya.

Febrynos sadar jika konflik di Iran bisa membuat harga BBM naik. Menurutnya hal tersebut tidak bisa terhindarkan jika perang berlarut-larut.

Jika nanti harga naik, mau tidak mau ia akan mengurangi penggunaan sepeda motor saat tidak bekerja. Misalnya menggunakan sepeda untuk menuju tempat yang dekat. Selain itu setelah bekerja mengantar paket, Febrynos mengaku bakal lebih banyak di rumah ketimbang jalan-jalan yang menghabiskan bensin motor.

Namun BBM untuk kebutuhan pekerjaan mengantar paket, menurutnya hal ini tetap dibutuhkan.

Ia berharap sebagai kurir ia mendapat keringanan untuk mendapatkan sepeda motor listrik yang pembayarannya bisa dicicil setiap bulan.

"Bisa buat hemat dan mengurangi pengisian BBM," kata Febrynos.

Seorang driver ojek online Gani juga mengaku memaklumi jika suatu saat harga BBM harus naik. Hal ini menurutnya susah dihindari karena krisis energi imbas perang Iran.

Ia berharap suatu saat jika memang harga BBM terpaksa harus dinaikan, tarif ojek online juga harus disesuaikan.

"Mau enggak mau ya. Yang penting kenaikan harganya harus diikuti dengan kenaikan tarif ojek online," katanya.

Gani adalah pengguna pertalite, BBM yang disubsidi. Ia bersyukur tak ada kenaikan harga hingga saat ini.

"Bagus. Pemerintah masih pro rakyat walaupun kita lihat lagi ada perang," katanya.

Karena bergantung pada kendaraan untuk mencari nafkah, Gani mengaku tak bisa menentukan apakah harus hemat menggunakan BBM atau tidak.

Hal yang bisa dilakukannya adalah saat ini adalah menggunakan kendaraan seperlunya saja. Tak perlu banyak-banyak keluar atau jalan-jalan jika tidak penting. Sepeda motor baginya adalah alat mencari nafkah untuk keluarga.

"Pakai kendaraan seperlunya aja. Enggak usah keluar kalau enggak perlu" kata Gani.

Rasa syukur juga terlontar dari mulut Paung Pahruri, tukang ojek pangkalan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Baginya, BBM adalah kebutuhan vital.

"Enggak jadi naik. Alhamdulillah syukur," kata Paung.

Apalagi penarik ojek sejak 1995 ini konsumen setia pertalite. Alasannya tentu harganya yang pas buat orang seperti dirinya.

Meski begitu kalau sedang buru-buru, ia lebih memilih mengisi pertamax karena biasanya antrean pertalite cukup panjang.

Bagaimana jika kelak harga BBM naik?

Paung menjawab hanya bisa menerima. Yang penting menurutnya, ekonomi baik-baik saja dan ia masih bisa mencari nafkah. Selain itu ia berharap pasokan BBM tetap terjaga.

"Yang penting masih bisa dibeli. Kita masih sehat, (BBM) masih bisa cari. Yang penting prioritas utamanya badan sehat dulu lah," kata Paung.

Logika Paung sederhana, selama setiap hari ada yang menggunakan jasanya, ia akan mendapatkan rejeki. Ada yang harus disisihkannya untuk membeli bensin sebagai kebutuhan operasionalnya. Karena itu ia menekankan pentingnya ketersediaan pasokan BBM.

Seorang pekerja swasta bernama Bima juga menyambut baik keputusan pemerintah tak menaikkan harga. Pria yang sehari-hari bepergian menggunakan motor itu menekankan pentingnya memastikan ketersediaan stok BBM dalam negeri.

"Dipastikan kita punya stok yang banyak dan perkiraan pemerintah sampai perang ini selesai, stok kita tercukupi," kata Bima.

Bima mengaku tidak mempermasalahkan jika kelak harga BBM naik. Menurut dia, penyesuaian mengikuti perkembangan harga minyak mentah dunia justru lebih baik agar Indonesia tidak kewalahan ke depannya.

"Dari pada kita keteteran sendiri, lebih baik kita ikuti harga dunia karena seluruh dunia juga naik. Jadi saya enggak masalah kalau naik," katanya.

Bima menyebut akan lebih banyak menggunakan transportasi umum jika harga BBM naik. Ia juga berencana mengurangi aktivitas bepergian ke luar rumah.

Baik Febryno, Paung, Gani dan Bima sama-sama paham konflik di Timur Tengah antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran yang memicu kenaikan harga minyak mentah dunia akibat penutupan Selat Hormuz.

Kenaikan harga minyak global tersebut telah mendorong sejumlah negara menaikkan harga BBM. Namun, kondisi itu tidak terjadi di Indonesia.

Mereka mengaku mengikuti berita mengenai perang di Iran dari media dan media sosial. Meski tidak mencermati secara rinci, tetapi memahami bahwa persoalan minyak dunia dipengaruhi oleh penutupan Selat Hormuz.

Di masa krisis energi ini aksi penimbunan BBM juga harus diwaspadai. Baru-baru ini banyak diungkap kasus penimbunan di berbagai daerah.

Wakil Kepala Bareskrim Polri Irjen Nunung Syaifuddin mengatakan Polri akan menindak tegas para pelaku penimbunan BBM dan LPG bersubsidi.

"Untuk para pelaku, kamu nekat, saya sikat. Kami tidak main-main," kata Nunung.

Beberapa kasus penimbunan yang diungkap misalnya di Kalimantan Timur saat Polda menyita 3.050 liter Pertalite dan 2.230 liter solar.

Sementara Polda Maluku menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus penimbunan dan pengoplosan BBM di Kota Ambon. Barang bukti yang diamankan sekitar 1,2 ton BBM berbagai jenis.

Di Lampung diungkap kasus tiga gudang penimbunan dan pengoplosan BBM solar. Polisi juga menggerebek tempat penimbunan BBM solar subsidi di Kramatwatu, Serang, Banten.

PT Pertamina Patra Niaga mengapresiasi langkah Bareskrim Polri dalam mengungkap dugaan tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG.

Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto mengatakan subsidi harus disalurkan sesuai peruntukannya agar benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

"Kami sangat berterima kasih dan mendukung upaya-upaya Kepolisian Republik Indonesia dan juga TNI dalam hal menindak tegas dan mendukung penuh proses penegakan hukum terhadap pihak-pihak maupun oknum yang terlibat dalam praktik ilegal," katanya.

Penimbunan BBM apalagi di saat krisis saat ini sama saja mengambil hak masyarakat, terutama warga yang membutuhkan BBM bersubdi.

Sebelumnya Pertamina menegaskan komitmennya dalam menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Pertamina mengikuti arahan kebijakan Pemerintah untuk tidak ada penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM), baik non-subsidi maupun bbm bersubsidi.

Pertamina terus melakukan berbagai langkah strategis guna memastikan distribusi energi berjalan optimal.

Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying karena pasokan dan distribusi sudah dijamin. 

Pertamina menegaskan penggunaan energi yang hemat dan bertanggung jawab menjadi salah satu kunci dalam menjaga ketahanan energi nasional.

Selain mengurangi kendaraan pribadi, hemat BBM juga bisa dilakukan dengan teknik berkendara yang benar.

Pengamat Keselamatan Berkendara, sekaligus Pendiri dan Instruktur Jakarta Defensive Driving Consulting (JDDC) Jusri Pulubuhu menyatakan cara berkendara yang tepat tak hanya berdampak pada keselamatan, tetapi juga pada konsumsi BBM.

Jusri mencatat ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menghemat BBM dalam berkendara. Pertama hindari akselerasi dan pengereman mendadak. Saat ingin menambah kecepatan, sebaiknya gas ditarik secara bertahap. Akselerasi yang agresif membuat konsumsi BBM meningkat.

"Hal serupa berlaku saat mengerem, melepas gas lebih awal dapat membantu kendaraan melambat secara alami tanpa membuang banyak bahan bakar," kata Jusri.

Jusri menyarankan pengemudi untuk menjaga kecepatan tetap stabil. Berkendara dengan kecepatan konstan membuat kerja mesin lebih efisien.

Jangan bebani kendaraan dengan barang-barang berlebih. Semakin berat beban kendaraan, semakin besar tenaga yang dibutuhkan untuk bergerak. 

Ia mengingatkan untuk melakukan perawatan berkala dan manfaatkan fitur kendaraan. Servis rutin memastikan kondisi mesin tetap optimal dan juga berpengaruh pada tingkat konsumsi bbm.

Bisnis.com, JAKARTA — Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) melaporkan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus ke Bareskrim Polri.

Koordinator Kontras, Dimas Bagus Arya mengatakan laporan ini dilakukan sebagaimana respons pihaknya terkait langkah Polda Metro Jaya yang melimpahkan perkara ini ke Puspom TNI.

"Jadi kami hari ini kemudian menindaklanjutinya juga dengan membuat laporan tipe B atau laporan langsung dari korban, yang diwakilkan oleh Tim Advokasi untuk Demokrasi," ujar Dimas di Bareskrim, Rabu (8/4/2026).

Dia menambahkan, dalam laporan ini pihaknya telah menerapkan Pasal 459 terkait percobaan pembunuhan. Selain itu, pasal dugaan tindak pidana terorisme juga turut disertakan dalam laporan ini.

"Dan menyikapi kemarin disampaikan oleh Pak Prabowo juga bahwa tindakan yang menimpa Andrie itu adalah bagian dari tindakan terorisme maka kami juga menggunakan konstruksi pasal pidana terorisme," imbuhnya.

Adapun, Dimas enggan menjelaskan lebih detail terkait dengan barang bukti yang turut disertakan dalam laporan ini. Dia hanya mengemukakan bahwa barang bukti ini berasal dari investigasi pihaknya yang mengindikasikan soal adanya temuan keterlibatan sipil.

Di samping itu, Kuasa Hukum Andrie Yunus, Airlangga Julio mengemukakan bahwa dalam kasus ini, setidaknya total ada 16 terduga pelaku yang diduga terlibat dalam kasus penyiraman air keras.

"Kami di sini melaporkan setidaknya berdasarkan temuan investigasi kami ada 16 orang pelaku. 16 orang pelaku itu sampai saat ini dalam benak kami adalah [ada] warga sipil," pungkasnya.

Kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus sebelumnya menyita perhatian publik.

Serangan tersebut terjadi pada Kamis (12/3/2026) malam setelah Andrie selesai mengikuti kegiatan siniar di kantor YLBHI, Jakarta Pusat.

Dua orang tak dikenal yang mengendarai sepeda motor mendekatinya dan menyiramkan cairan kimia hingga menyebabkan luka bakar serius pada sejumlah bagian tubuh, termasuk area wajah dan mata.

Akibat serangan tersebut, Andrie harus menjalani perawatan intensif di ruang High Care Unit (HCU) Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Dalam pesan suara yang dibagikan melalui akun resmi KontraS, ia menyampaikan terima kasih atas dukungan publik dan menegaskan tetap kuat menghadapi teror yang menimpanya.

“Saya akan tetap kuat, akan tetap tegar… A luta continua, panjang umur perjuangan,” ujar Andrie dalam rekaman tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) merespons soal bantahan kubu Rismon Sianipar yang menyatakan video viral tudingan JK mendanai gerakan yang mempersoalkan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo merupakan Ai.

Sebagaimana diketahui, tudingan itu kini telah menjadi materi laporan JK untuk melaporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri. Dalam hal ini, JK menyatakan bahwa Rismon tidak membantah muatan terkait tudingannya.

"Wah saya tidak tahu itu. Tapi apapun bantahannya, dia hanya mengatakan itu bukan dia yang melakukan, tapi tidak membantah isinya. Tidak membantah," ujar JK di Bareskrim, Rabu (8/4/2026).

Dia menambahkan bahwa dirinya telah dirugikan atas tudingan menjadi donatur dalam kasus ijazah Jokowi. Sebab, tudingan itu telah mencemarkan nama baik dirinya.

Lebih jauh, JK juga menyatakan, dirinya tidak akan mungkin melakukan upaya yang merugikan terhadap Jokowi. Pasalnya, JK dan Jokowi sempat bekerja sama selama lima tahun sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019.

"Bagi saya ini suatu penghinaan. Karena sangat tidak etis bagi saya, Pak Jokowi itu Presiden yang saya wakilnya. Kita sama-sama di pemerintahan, bersama-sama selama lima tahun," pungkasnya.

Terpisah, Kuasa hukum Rismon Sianipar, Jahmada Girsang, menegaskan video yang menarasikan Rismon menuduh Jusuf Kalla membiayai kasus ijazah Jokowi adalah hasil kecerdasan buatan atau AI.

“Itu olahan AI semua ya. Rismon tidak pernah sebut nama Pak JK,” ujar Jahmada Girsang kepada wartawan, Senin (6/4/2026).

Lebih jauh, Rismon mengemukakan bahwa pihaknya belum ingin banyak berkomentar lantaran dalam pembuatan laporan polisi harus diuji terlebih. Dengan begitu, menurutnya, membuat laporan ke Polisi tidak mudah.

"Biarkan saja dulu, tidak segampang itu membuat laporan, nanti di SPKT diuji dulu bukti-bukti awal apa yang disodorkan," pungkasnya.

Adapun, menanggapi hal ini kubu JK melalui pengacaranya juga enggan terlalu banyak berkomentar. Sebab, penilaian terkait laporan itu bakal diserahkan kepada kepolisian untuk menentukan proses hukum selanjutnya.

Jakarta: Pertamina Patra Niaga memberikan apresiasi atas langkah cepat dan tegas Bareskrim Polri dalam mengungkap dugaan penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi 3 kg di berbagai wilayah Indonesia sepanjang 2025 hingga 2026.

Penindakan ini dinilai penting untuk memastikan distribusi energi bersubsidi tetap tepat sasaran serta melindungi masyarakat dari praktik ilegal yang merugikan negara.

Wakabareskrim Polri, Irjen Pol Nunung Syaifudin menegaskan penindakan terhadap penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi merupakan bagian dari komitmen aparat penegak hukum dalam menjalankan arahan pemerintah guna menjaga distribusi energi bersubsidi tetap tepat sasaran.

“Bagi para pelaku, kami tegaskan untuk segera menghentikan praktik ilegal ini. Kami tidak akan ragu melakukan tindakan tegas terhadap siapa pun yang terlibat, termasuk oknum aparat. Penegakan hukum akan dilakukan secara konsisten dan tanpa toleransi. Tindakan tersebut tidak hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat. Kami tidak main-main, setiap pelanggaran akan ditindak tegas demi melindungi hak masyarakat atas energi bersubsidi,” ucap Nunung dalam konferensi pers awal pekan lalu yang dikutip, Rabu, 8 April 2026.

Sementara itu, Direktur Tipidter Bareskrim POLRI, Brigjen Pol Moh. Irhamni mengungkapkan bahwa dalam periode 2025 hingga 2026, Bareskrim POLRI bersama jajaran POLDA telah melakukan penegakan hukum secara intensif terhadap penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi di seluruh wilayah Indonesia.

“Modus operandi dari para pelaku antara lain pembelian BBM subsidi secara berulang di beberapa SPBU lalu ditimbun dan dijual kembali ke industri dengan harga lebih tinggi, penggunaan truk modifikasi, serta penggunaan plat nomor palsu untuk menyiasati barcode. Sedangkan untuk LPG subsidi, modusnya adalah pemindahan isi tabung 3 kg ke tabung 12 kg atau 50 kg untuk dijual sebagai non subsidi,” ungkap Irhamni.

Irhamni menambahkan, keberhasilan pengungkapan ini tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap distribusi energi bersubsidi.

“Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi dan kolaborasi yang solid antara POLRI dengan TNI, Kejaksaan Agung, PPATK, Kementerian ESDM, Pertamina, SKK Migas, BPH Migas, serta dukungan masyarakat. Ke depan, kami akan terus memperkuat kerja sama ini dalam meningkatkan pengawasan, pencegahan, serta penindakan terhadap setiap bentuk kejahatan di sektor energi,” jelas Irhamni.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto menegaskan bahwa Pertamina Patra Niaga mendukung dan mengapresiasi Aparat Penegak Hukum dalam penindakan terhadap penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi. Eko Ricky menyampaikan subsidi harus disalurkan sesuai peruntukannya agar benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

“Kami sangat berterima kasih dan mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan juga pihak TNI, terutama dalam hal menindak tegas dan mendukung penuh proses penegakan hukum terhadap pihak-pihak maupun oknum yang juga terlibat dalam praktik ilegal. "Kami berkomitmen untuk terus bersinergi dengan POLRI dan juga TNI dalam hal penindakan hukum atas penyalahgunaan dan distribusi BBM dan LPG yang tidak tepat sasaran,” ujar Eko.

Eko menegaskan Pertamina Patra Niaga berkomitmen penuh memastikan penyaluran BBM dan LPG subsidi 3 kg berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran, serta tidak mentolerir adanya penyimpangan di tingkat distribusi.

“Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk menjaga penyaluran dan pendistribusian BBM dan LPG subsidi 3 kg sesuai dengan ketentuan. Kami telah melakukan berbagai upaya pelaksanaan pengawasan dan monitoring terhadap mitra kami dan lembaga penyalur yang ada. Apabila terbukti melakukan pelanggaran, tentunya secara pidana akan diputuskan dalam ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, kami juga akan menjatuhkan sanksi tegas, baik itu pembinaan maupun hingga Pemutusan Hubungan Usaha (PHU),” tegas Eko.

(ANN)