Bisnis.com, JAKARTA – Kekhawatiran terhadap kebijakan fiskal ditengarai menjadi salah satu faktor pemicu sepinya minat investor untuk melakukan penawaran dalam lelang Surat Utang Negara (SUN) sepanjang 2026.

Hal itu tampak dari angka penawaran masuk pada empat lelang SUN pertama di 2026. Pada lelang SUN perdana tahun ini, pemerintah mencatatkan total penawaran senilai Rp90,96 triliun dan segera menyusut pada lelang SUN selanjutnya hingga Rp63,06 triliun pada lelang Selasa (18/2/2026).

Susutnya animo investor dalam lelang SUN awal tahun ini juga tampak dari angka bid-to-cover-ratio yang konsisten turun. Pada lelang pertama 2026, angka bid-to-cover-ratio berada pada kisaran 5,11—1,15 kali. Sementara pada lelang teranyar, DJPPR membukukan angka bid-to-cover-ratio pada kisaran 1,91—1,00 kali.

Adapun bid-to-cover-ratio merupakan indikator guna mengetahui tingkat permintaan investor terhadap satu produk. Bid-to-cover-ratio membagi antara total penawaran masuk dengan total penawaran dimenangkan. Dus, semakin tinggi angka bid-to-cover-ratio, berarti semakin banyak penawaran yang masuk.

Kepala Ekonom BCA David Sumual, menilai kian susutnya minat investor pada lelang SUN sebetulnya memiliki faktor yang tidak jauh berbeda dengan lesunya permintaan pasar terhadap ORI029. Dia menilai, kondisi makroekonomi dalam negeri telah mendorong investor mengurangi eksposur terhadap aset berdenominasi rupiah.

”Serupa dengan apa yang mempengaruhi berkurangnya minat terhadap ORI029. Kondisi makroekonomi domestik yang melemah, seperti kekhawatiran defisit APBN melebar dan ketidakpastian kebijakan, membuat investor asing maupun domestik mengurangi eksposur aset rupiah,” katanya kepada Bisnis, dikutip Jumat (20/2/2026).

Alhasil, investor dinilai cenderung mengalokasikan dananya ke instrumen yang mampu menawarkan return yang lebih tinggi atau perlindungan yang lebih baik. David memberikan contoh kondisi pasar saham yang belakangan tengah mengalami pemulihan secara perlahan selepas MSCI dan Moody’s menurunkan minat investor di instrumen ekuitas itu.

Senada, Head of Economic Research Division Pefindo Suhindarto, menilai kian rendahnya minat investor terhadap instrumen surat utang Tanah Air, mencerminkan ketakutan pasar akan keberlanjutan fiskal dalam negeri dan volatilitas pasar global.

Menurutnya, investor meminta premi yang lebih tinggi sebagai kompensasi atas risiko fiskal. Sementara investor asing, cenderung melihat penurunan peringkat utang oleh Moody’s Ratings sebagai sentimen utamanya.

”Saya memandang penurunan yang cukup signifikan dalam empat kali lelang SUN terakhir merupakan refleksi dari meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap keberlanjutan fiskal dan volatilitas eksternal,” kata Suhindarto, Kamis (19/2/2026).

Selain itu, Suhindarto menyoroti ihwal tingginya pasokan obligasi di awal tahun yang telah menjenuhkan pasar. Pasalnya, penerbitan pasokan baru yang lebih besar, dikombinasikan dengan persaingan likuiditas dari SRBI, telah menyedot likuiditas perbankan yang biasanya menjadi pembeli utama produk ini.

Belum lagi, arah kebijakan suku bunga bank sentral AS berpotensi memicu capital outflow dari pasar surat utang negara. Pasalnya, yield spread antara obligasi Indonesia dengan negara emerging market lainnya seperti India dan Meksiko kian kompetitif, sehingga mendorong investor global untuk merotasi portofolio ke pasar yang lebih menarik dan minim risiko.

Terlebih, ketegangan AS dan Iran yang kian memuncak membuat investor memindahkan dananya dari negara emerging market.

”Saya melihat bahwa selama ketidakpastian outlook ekonomi domestik dan eksternal belum mereda, belum ada langkah nyata untuk mengurangi ketegangan geopolitik, dan belum terbuktinya perbaikan fiskal domestik, tekanan pada lelang SUN diperkirakan akan tetap membayangi kinerja pasar obligasi nasional,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyerap sekitar Rp152 triliun dari 4 kali lelang Surat Utang Negara (SUN) yang berlangsung selama 2 bulan terakhir.

Berdasarkan pengumuman yang disampaikan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) secara reguler di situs resmi, lelang SUN sejak awal tahun ini telah dilakukan masing-masing pada 2 Januari, 20 Januari, 3 Februari dan 18 Februari.

Pada keempat lelang tersebut, pemerintah masing-masing menetapkan target indikatif lelang SUN baik dari jangka pendek maupun fixed rate Rp33 triliun. Hasilnya, untuk lelang 2 Januari 2026, penawaran yang masuk ke DJPPR Kemenkeu adalah Rp90,9 triliun. DJPPR kemudian memutuskan untuk menyerap Rp40 triliun.

Kemudian, pada 20 Januari 2026, penawaran yang masuk turun yakni Rp82,9 triliun dan dimenangkan atau diserap sebesar Rp36 triliun. Selanjutnya, penawaran yang masuk pada lelang 3 Februari 2026 adalah Rp76,5 triliun dan dimenangkan Rp36 triliun.

Adapun dalam lelang 18 Februari 2026, penawaran yang masuk yakni Rp63,06 triliun sementara yang dimenangkan Rp40 triliun.

Di luar SUN, pemerintah turut menerbitkan sejumlah instrumen lain untuk menutupi target pembiayaan pada APBN 2026 yakni Rp689,1 triliun. Misalnya, lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada 1 Januari, 27 Januari dan 10 Februari total menghasilkan Rp36 triliun.

Permintaan Masih Stabil

Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu Suminto mengatakan penawaran atau incoming bids SUN khususnya pada lelang teranyar 18 Februari lalu masih cukup solid. Hal itu, menurutnya, mencerminkan permintaan yang tetap kuat di tengah kondisi pasar global yang masih merayakan Chinese New Year di beberapa negara seperti Singapura, dan Hong Kong.

Suminto melihat bahwa permintaan investor masih terkonsentrasi pada tenor menengah, khususnya seri 5 tahun dan 10 tahun yang mencatat incoming bids masing-masing sebesar Rp24,16 triliun dan Rp21,07 triliun.

Hal ini menunjukkan preferensi investor terhadap tenor yang likuid dan menjadi benchmark di pasar sekunder.

Sementara itu, partisipasi investor domestik dipandang tetap kuat terutama di sektor perbankan yang mendominasi porsi pemenang lelang. Di sisi lain, walaupun beberapa pasar keuangan libur, investor asing juga tetap berpartisipasi dengan awarded bids sekitar 15,50% dari total dimenangkan sehingga dinilai mencerminkan kepercayaan terhadap fundamental ekonomi Indonesia dan kredibilitas pengelolaan fiskal.

"Meskipun incoming bids menurun dibandingkan dengan lelang SUN sebelumnya, yield yang diminta investor masih cukup kompetitif. Penurunan incoming bids terutama berasal dari SPN tenor pendek, seiring strategi perbankan dalam mengantisipasi kebutuhan likuiditas menjelang Lebaran," terangnya melalui keterangan tertulis, Kamis (19/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Permintaan pasar dalam lelang Surat Utang Negara (SUN) kemarin, Rabu (18/2/2026), tampak lesu dengan penawaran masuk yang turun menjadi Rp63,06 triliun.

Berdasarkan data DJPPR Kementerian Keuangan, pemerintah Indonesia telah melaksanakan lelang sembilan seri SUN, yaitu seri SPN01260322 (New Issuance), SPN03260521 (New Issuance), SPN12270204 (Reopening), seri FR0109, FR0108, FR0106, FR0107, FR0102, dan FR0105.

“Total penawaran yang masuk sebesar Rp63,06 triliun,” tulis pengumuman DJPPR, dikutip Kamis (19/2/2026).

Nilai penawaran masuk atau incoming bids itu lebih rendah dari lelang SUN sebelumnya pada 3 Februari 2026 yang mencapai Rp76,6 triliun. Capaian itu makin mempertegas penurunan permintaan pasar dalam lelang SUN sepanjang 2026.

Pada lelang SUN perdana tahun ini, Kemenkeu mencatat incoming bids mencapai Rp90,96 triliun. Nilai incoming bids berangsur-angsur menurun hingga lelang SUN kemarin.

DJPPR mencatat penawaran masuk paling besar tertuju pada seri FR0109 Rp24,16 triliun dan FR0108 Rp21,07 triliun. Keduanya memiliki tenor masing-masing 5 tahun dan 10 tahun.

“Total nominal yang dimenangkan dari kesembilan seri yang ditawarkan tersebut Rp40 triliun.”

Nilai tersebut lebih tinggi dari nilai yang dimenangkan pada lelang SUN sebelumnya yang mencapai Rp36 triliun.

Ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana menilai kian lesunya serapan pasar terhadap lelang SUN belakangan lebih disebabkan oleh kondisi makroekonomi dalam negeri. Fikri menyoroti ihwal defisit APBN 2025 hingga penerimaan pajak negara yang cenderung rendah.

Kondisi dalam negeri seperti ini, membuat investor meminta risk premi yang lebih terhadap surat utang terbitan negara.

”Artinya ada kekhawatiran, jangan-jangan datanya tidak sejalan. Kemampuan dari Indonesia makin lama kok makin turun. Ini yang membuat market-nya, saya pikir tidak hanya Moody’s yang minta yield yang lebih besar, tapi semua investor. Makanya permintaan terhadap SBN lebih rendah,” katanya kepada Bisnis, Senin (16/2/2026).

Sementara itu, realisasi penawaran lelang sukuk yang konsisten berada pada level sekitar Rp50 triliun—Rp40 triliun, dinilai lebih disebabkan oleh market niche produk syariah. Dengan begitu, produk ini akan secara tetap mendapatkan penawaran yang stabil dari investor.

Belakangan terpantau DJPPR menerbitkan lebih banyak SUN bertenor pendek. Dibandingkan dengan 2025, Surat Perbendaharaan Negara (SPN) biasanya diterbitkan sebanyak 2 kali dan bertambah menjadi 3 kali pada tahun ini.

Serapan pasar tidak kalah besar terhadap SPN. Pada penerbitan SUN teranyar misalnya, tiga tenor SPN mendapatkan serapan pasar senilai Rp11,98 triliun, lebih besar ketimbang realisasi penyerapan senilai Rp8,56 triliun pada lelang terakhir 2025.

Awal bulan ini, lembaga pemeringkat Moody's Ratings menurunkan outlook peringkat Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil. Namun, Moody's mempertahankan rating Indonesia di level Baa2.

Moody's menilai bahwa perubahan outlook didasari pada penurunan tingkat prediktabilitas dalam perumusan kebijakan, yang berisiko melemahkan efektivitas kebijakan dalam mengindikasikan pelemahan tata kelola.

Dalam pengumumannya, Moody's menjelaskan bahwa pemerintah bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi, juga ingin meningkatkan standar hidup melalui peningkatan belanja sosial. Hal itu dilakukan dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap kerangka kebijakan moneter dan fiskal.

Namun demikian, turunnya prediktabilitas dan koherensi proses perumusan kebijakan dalam setahun terakhir, disertai komunikasi kebijakan yang kurang efektif, telah meningkatkan risiko terhadap kredibilitas kebijakan Indonesia di mata investor.

Terpisah, Head of Fixed Income Research BNI Sekuritas Amir Dalimunthe mengatakan bahwa para pelaku pasar menanti hasil RDG BI yang akan diumumkan hari ini.

“BNI Sekuritas mengantisipasi peningkatan volatilitas harga dan yield Surat Berharga Negara (SBN) berdenominasi rupiah. Berdasarkan valuasi yield curve, BNI Sekuritas memperkirakan bahwa obligasi berikut akan menarik bagi para investor, yaitu FR0100, FR0103, FR0108, FR0098, FR0106,” paparnya dalam riset.

Permintaan pasar yang terpantau lesu dalam lelang SUN sepanjang 2026 terjadi saat investor nonresiden terpantau melakukan beli bersih senilai Rp4,21 triliun sejak awal tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah kembali menggelar lelang Surat Utang Negara (SUN) pada Selasa (20/1/2026) dengan membidik target indikatif Rp33 triliun. Analis memperkirakan minta investor masih akan kuat.

Dalam lelang SUN kali ini, pemerintah menawarkan sembilan seri surat berharga negara (SBN) kepada investor. SUN yang dilelang, yaitu seri SPN01260221 (New Issuance), SPN12260423 (Reopening), SPN12270107 (Reopening). Tiga seri tersebut masing-masing secara berurutan memiliki jatuh tempo pada 21 Februari 2026, 23 April 2026, dan 7 Januari 2027.

Enam seri lainnya, yaitu FR0109, FR0108, FR0106, FR0107, FR0102, dan FR0105. Untuk enam seri ini, tingkat kupon yang ditawarkan berkisar dari 5,875% untuk jatuh tempo hingga 15 Maret 2031 hingga terbesar 6,875% dengan masa jatuh tempo hingga 15 Juli 2064.

“Target indikatif senilai Rp33 triliun dengan target maksimal 150% dari target indikatif,” tulis keterangan DJPPR dikuti Selasa (20/1/2025).

Head of Fixed Income Anugerah Sekuritas Indonesia Ramdhan Ario Maruto menilai, dari sisi permintaan, minat sejatinya masih kuat. Namun, realisasi nilai yang dimenangkan pemerintah masih akan bergantung pada tingkat imbal hasil (yield) yang diharapkan para peserta lelang.

“Menurut kami yang masuk bisa lebih dari Rp33 triliun. Tapi nanti yang diserap berapa, itu tergantung yield yang bias diterima dari investor,” ujarnya, Selasa (20/1/2026).

Tekanan di pasar obligasi kian terasa seiring meningkatnya risiko pasar. Pelemahan rupiah dalam beberapa hari terakhir, ditambah ketegangan politik dan ketidakpastian global, membuat harga surat utang di pasar sekunder tertekan hampir di seluruh seri dan tenor.

“Kondisi ini biasanya membuat investor menunda atau bersikap wait and see untuk masuk ke market. Di secondary market, seluruh seri tertekan karena risiko pasar meningkat,” jelasnya.

Pelemahan rupiah juga dinilai memiliki korelasi yang kuat dengan pergerakan yield SBN.

Meski demikian, likuiditas di sistem keuangan domestik masih relatif memadai. Sejumlah investor institusi, termasuk investor domestik besar, dinilai masih tetap masuk ke pasar, meskipun tidak secara agresif.

“Mereka tetap masuk, tapi tidak full. Lebih ke akses market sambil melihat kondisi,” ujarnya.

Sebelumnya pada saat lelang SUN perdana awal 2026 disambut dengan positif oleh pelaku pasar dengan total penawaran masuk mencapai Rp90,96 triliun, jauh di atas pagu indikatif Rp33 triliun.

Pemerintah menyerap Rp40 triliun dari sembilan seri SUN yang dilelang pada 6 Januari 2026 melalui sistem lelang Bank Indonesia.nSeri SPN12270107 mencatat penawaran tertinggi sebesar Rp17,04 triliun, sementara seri-seri FR menunjukkan minat tinggi investor untuk tenor menengah hingga panjang.

Namun, dalam kondisi volatilitas yang meningkat saat ini, Ramdhan menilai capaian tersebut dinilai sulit terulang. Kendati begitu, capaian di atas target indikatif Rp33 triliun masih dinilai realistis.

Adapun, level kupon dan yield yang ditawarkan pemerintah saat ini mencerminkan kondisi pasar obligasi.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan tercatat menambah porsi pembiayaan utang berupa Surat Utang Negara (SUN) bertenor pendek sejalan dengan tingginya animo investor.

Melansir laman DJPPR, penerbitan SUN bertenor pendek lebih dari satu seri, baru dilakukan pemerintah pada medio Oktober 2025. SUN bertenor pendek yang diterbitkan melalui seri SPN, mendapatkan alokasi yang lebih besar pada penerbitan tersebut.

Biasanya, DJPPR menerbitkan SPN dalam dua seri: jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan tepat 1 tahun. Baru pada lelang SUN kedua Oktober 2025, DJPPR menerbitkan tiga seri SPN, dengan tenor masing-masing 1 bulan, 3 bulan, dan 3 tahun.

Gayung bersambut, pasar nyatanya memiliki ketertarikan tersendiri terhadap seri SUN bertenor pendek. Bahkan, rata-rata perolehanincoming bidspada seri bertenor pendek mencapai Rp14 triliun pada periode Oktober 2025–Januari 2026.

Terbaru, lelang SUN pada Selasa (6/1/2026) bahkan membukukanincoming bidssenilai Rp32,79 triliun untuk tiga seri SPN dari tenor 1, 3, dan 12 bulan. Realisasi itu mencerminkan 36,04% dari totalincoming bidsdalam lelang yang sama hari itu. Menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan realisasi sepanjang 2025.

Portfolio Manager/Analyst Batavia Prosperindo Aset Manajemen Putri Nur Astiwi menilai tertariknya investor terhadap SUN bertenor pendek, tidak serta-merta menghilangkan daya tarik SUN bertenor panjang. Menurutnya, hal itu lebih sebagai preferensi risiko investor.

“Likuiditas bank sedangflush, termasuk efek injeksi kas Kemenkeu, sehingga tenor pendek menjadi pilihan natural untuk parkir dana dengan durasi rendah dan fleksibel,” katanya kepada Bisnis, Senin (12/1/2026).

Selain itu, dari sisi permintaan, kondisi likuiditas domestik khususnya perbankan yang relatif longgar, dinilai membuat tenor jangka pendek cenderung lebih mudah terserap di pasaran.

Terdapat pula pergeseran preferensi instrumen yang sejalan dengan penurunanyieldSRBI. Dengan begitu, permintaan likuiditas bank kini beralih ke SPN sebagai alternatif instrumen investasi berisiko rendah.

Senada, Ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana turut menilai semakin sepinya penerbitan SRBI membuat investor berbondong-bondong mencari instrumen investasi lain yang likuid.

“Kalau sekarang mungkin SRBI enggak sebanyak tahun lalu. Makanya ada investor yang mencari instrumen jangka pendek yang mungkin bisa menjadi pilihan mereka menggantikan SRBI,” katanya, Senin (12/1/2026).

Di satu sisi, Fikri juga menilai risiko geopolitik yang kian meningkat juga menjadi salah satu alasan investor lebih memilih memarkirkan dananya di instrumen pendapatan tetap bertenor rendah.

Selain itu, Fikri menilai bahwa terdapat pula likuiditas jangka pendek yang lebih besar saat ini, seperti penempatan dana di perbankan. Hal itu yang membuat instrumen investasi dengan tenor pendek menjadi pilihan lantaran menawarkan likuiditas.

“Jadi pada saat yang sama, mereka juga menunggu kondisi ekonomi yang relatif lebih kuat. Mereka mungkin menempatkan ke tenor pendek terlebih dahulu, untuk mungkin nanti pada saat ekonomi fundamentalnya sudah baik lagi, ada ekspektasi dorongan ekonomi yang kuat, mungkin mereka bisa pindah ke tenor yang lebih panjang,” katanya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual obligasi. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Lelang Surat Utang Negara (SUN) perdana pada tahun ini yang digelar pada Selasa (6/1/2026) menghimpun penawaran masuk investor senilai Rp90,96 triliun.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, pemerintah telah melaksanakan lelang SUN pada 6 Januari 2026 untuk 9 seri obligasi negara. Seri SUN tersebut ialah SPN01260207 (new issuance), SPN03260408 (new issuance), SPN12270107 (new issuance), FR0109, FR0108, FR0106, FR0107, FR0102, dan FR0105.

“Total penawaran yang masuk sebesar Rp90.963.700.000.000 [Rp90,96 triliun],” tulis DJPPR dalam keterangan resmi, Rabu (7/1/2026).

Lebih terperinci, penawaran masuk atau incoming bids investor paling banyak dihimpun oleh seri SPN12270107 Rp17,04 triliun, FR0106 Rp16,35 triliun, dan FR0108 Rp14,94 triliun. Data itu menunjukkan minat tinggi investor terhadap SPN tenor 1 tahun dan SUN tenor menengah.

Sementara itu, incoming bids untuk FR0109 tercatat senilai Rp10,78 triliun, SPN03260408 Rp8,95 triliun, FR0107 Rp7,67 triliun, SPN01260207 Rp6,8 triliun, dan FR0102 Rp4,55 triliun.

Dari incoming bids itu, nominal yang dimenangkan sebesar Rp40 triliun dalam lelang SUN perdana tahun ini. Seri obligasi negara dengan nilai yang dimenangkan paling besar ialah FR0108 Rp7,3 triliun, FR0109 Rp6,55 triliun, dan FR0106 Rp5,4 triliun.

Untuk FR0108, yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,07999%. Adapun, tingkat kuponnya sebesar 6,5%, jatuh tempo 15 April 2036, dan bid to cover ratio dalam lelang kali ini sebesar 2,05 kali.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merombak ketentuan penerbitan Surat Utang Negara (SUN) di pasar perdana domestik melalui regulasi anyar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 94/2025.

Dalam beleid yang diteken Purbaya pada 18 Desember 2025 itu, Kementerian Keuangan melakukan simplifikasi regulasi sekaligus memperluas jangkauan basis investor secara signifikan.

Regulasi ini juga resmi mencabut dua aturan sebelumnya yaitu PMK No. 27/PMK.08/2020 tentang Penjualan SUN Ritel dan PMK No. 128/PMK.08/2012 terkait penjualan SUN valas dengan cara bookbuilding.

"Bahwa untuk melakukan simplifikasi pengaturan dan penyempurnaan kebijakan ... serta memberikan pedoman pelaksanaan penjualan surat utang negara dengan cara pengumpulan pemesanan, perlu disusun pengaturan kembali ketentuan penjualan surat utang negara dengan cara pengumpulan pemesanan," jelas pertimbangan PMK 94/2025 itu, dikutip pada Selasa (30/12/2025).

Perubahan paling mencolok yaitu definisi ulang "investor". Jika sebelumnya dalam Pasal 1 angka 12 PMK 27/2020 pasar perdana ritel dibatasi hanya untuk individu atau orang perseorangan, maka beleid teranyar membuka pintu yang jauh lebih lebar.

Dalam Pasal 1 angka 17 PMK 94/2025, definisi investor kini mencakup orang perseorangan (WNI maupun WNA), perusahaan, usaha bersama, asosiasi, koperasi, yayasan, hingga institusi atau otoritas, baik yang berkedudukan di dalam maupun luar negeri.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga mempertegas ketentuan teknis terkait mata uang. Pasal 2 ayat (3) PMK 94/2025 secara eksplisit mengatur bahwa SUN dapat diterbitkan dalam mata uang Rupiah maupun Valuta Asing.

Terkait penyelesaian transaksi (setelmen), pemerintah membedakan tenggat waktu berdasarkan mata uangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1).

Untuk SUN Rupiah, setelmen dilakukan paling lama 2 hari kerja (T+2) setelah penetapan hasil penjualan. Sementara itu, untuk SUN Valuta Asing, waktu setelmen diberikan sedikit lebih longgar, yakni paling lama 3 hari kerja (T+3).

Di sisi lain, aturan baru ini juga membawa kabar serius bagi para Mitra Distribusi (Midis). Pemerintah tampaknya ingin memastikan performa para mitra penjualan SUN lebih kompetitif dengan memperketat kriteria sanksi.

Dalam ketentuan sanksi pencabutan status Midis dalam Pasal 15 ayat (4) huruf d, Kementerian Keuangan kini menetapkan ambang batas toleransi kinerja yang lebih pendek. Midis terancam dicabut statusnya apabila menempati peringkat terbawah realisasi rata-rata penjualan SUN dalam 1 tahun anggaran selama 3 tahun berturut-turut.

Padahal dalam aturan sebelumnya (Pasal 16 ayat (2) huruf c angka 1 PMK 27/2020), toleransi bagi Midis dengan kinerja penjualan terendah (via sistem elektronik) masih diberikan hingga 5 tahun berturut-turut sebelum dikenakan sanksi pencabutan.

Kendati regulasi ini telah berlaku sejak diundangkan pada 24 Desember 2025, Kementerian Keuangan memastikan adanya masa transisi. Sesuai Pasal 24 huruf a, Midis yang telah ditunjuk berdasarkan aturan lama dinyatakan tetap berlaku statusnya sampai dengan adanya keputusan pemberhentian atau perubahan lebih lanjut.

Bisnis.com, JAKARTA — Permintaan investor dalam lelang Surat Utang Negara (SUN) terakhir tahun ini pada Selasa (16/12/2025) mencapai Rp64,21 triliun dengan nilai yang dimenangkan sebesar Rp15 triliun.

Melansir laman resmi DJPPR, pemerintah menggelar lelang terhadap sembilan seri SUN. Tiga dari sembilan seri merupakan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan enam lainnya merupakan Obligasi Negara (ON).

Ketiga SPN yang bakal dilelang besok, yaitu SPN01260117 (New Issuance), SPN03260318 (New Issuance), dan SPN12261203 (Reopening). Ketiga seri ini memiliki tingkat kupon diskonto, dengan periode jatuh tempo berturut-turut pada 17 Januari 2026, 18 Maret 2026, dan 3 Desember 2026.

Sementara itu, enam seri Obligasi Negara yang bakal dilelang pada hari ini, yaitu FR0109 (Reopening), FR0108 (Reopening), FR0106 (Reopening), FR0107 (Reopening), FR0102 (Reopening), dan FR0105 (Reopening).

Keenam seri ini memiliki tingkat kupon pada rentang 5,87%–7,12%. Kupon tertinggi ditawarkan oleh produk FR0106 dan FR0107 dengan tingkat kupon 7,12%. Kedua produk ini memiliki jatuh tempo masing-masing pada 15 Agustus 2040 dan 15 Agustus 2045.

Adapun, SUN seri FR0105 memiliki jatuh tempo terlama yaitu pada 15 Juli 2064 dengan menawarkan tingkat imbal hasil sebesar 6,87%. SUN tenor terpendek dipegang oleh produk FR0109 yang akan jatuh tempo pada 15 Maret 2031 dengan menawarkan tingkat imbal hasil 5,87%.

“Total penawaran yang masuk sebesar Rp64,21 triliun,” papar keterangan resmi DJPPR, Kemenkeu, dikutip Rabu (17/12/2025).

Nilai itu lebih rendah dari incoming bids dalam lelang SUN sebelumnya yang digelar pada 2 Desember 2025, sebesar Rp69,63 triliun.

Lebih terperinci, penawaran terbesar masuk ke SUN seri FR0190 senilai Rp15,42 triliun, FR01060 Rp12,14 triliun, dan FR0108 Rp11,61 triliun.

“Total nominal yang dimenangkan dari kesembilan seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp15 triliun,” ungkapnya.

Pada perkembangan lain, Bank Indonesia (BI) semakin terlibat dalam pembiayaan anggaran pemerintah usai terjadi lonjakan pembelian Surat Berharga Negara (SBN).

Hingga 16 Desember 2025, BI telah membeli SBN sebesar Rp327,45 triliun. Angka tersebut meningkat 13% dari realisasi pembelian SBN bulan lalu atau per 18 November 2025 sebesar Rp289,91 triliun.

"Ini [pembelian SBN] bagian kami untuk ekspansi likuiditas," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers pengumuman Rapat Dewan Gubernur Desember 2025 secara daring, Rabu (17/12/2025).

Perry memaparkan bahwa dari total Rp327,45 triliun itu, porsi terbesar berasal dari program debt switching dengan pemerintah yang mencapai Rp241,99 triliun. Angka itu jauh melampaui porsi pembelian SBN di pasar sekunder.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual obligasi. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Lelang Surat Utang Negara yang digelar Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) kembali menarik animo yang besar dari investor dengan penawaran masuk (incoming bids) menembus Rp100 triliun.

Melansir laman resmi DJPPR, total penawaran masuk dalam lelang SUN pada 21 Oktober 2025 mencapai Rp117,49 triliun. Penawaran itu merupakan akumulasi dari sembilan seri SUN yang dilelang, yaitu SPN01251122 (New Issuance), SPN03260121 (New Issuance), dan SPN12261008 (Reopening), FR0109 (Reopening), FR0108 (Reopening), FR0106 (Reopening), FR0107 (Reopening), FR0102 (Reopening), dan FR0105 (Reopening).

Penawaran masuk paling besar dihimpun oleh FR0106 senilai Rp32,68 triliun, disusul FR0109 Rp24,54 triliun, dan FR0108 Rp23,61 triliun. SUN seri FR0106 merupakan obligasi tenor panjang yang jatuh tempo pada 15 Agustus 2040 atau 15 tahun.

Meski masih di atas Rp100 triliun, incoming bids investor dalam lelang SUN kali ini lebih rendah dibandingkan dengan lelang SUN pada 7 Oktober 2025 yang mencapai Rp126,15 triliun.

“Total nominal yang dimenangkan dari kesembilan seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp28 triliun,” tulis pengumuman DJPPR, Rabu (22/10/2025).

Seri SUN dengan nominal paling besar yang dimenangkan adalah SPN12261008 senilai Rp5 triliun, FR0108 Rp4,9 triliun, dan FR0106 Rp4,5 triliun. Rata-rata yield tertimbang yang dimenangkan untuk seri FR0108 sebesar 5,89% untuk obligasi dan FR0106 sebesar 6,33%.

Nilai penawaran masuk investor dalam lelang SUN 2025:

7 Januari 2025 : Rp31,65 triliun

21 Januari 2025 : Rp54,46 triliun

4 Februari 2025 : Rp77 triliun

18 Februari 2025 : Rp84 triliun

4 Maret 2025 : Rp75,78 triliun

18 Maret 2025 : Rp61,75 triliun

22 April 2025 : Rp77,46 triliun

6 Mei 2025 : Rp80,85 triliun

20 Mei 2025 : Rp108,33 triliun

3 Juni 2025 : Rp77,17 triliun

17 Juni 2025 : Rp81,03 triliun

1 Juli 2025 : Rp121,67 triliun

15 Juli 2025: Rp109 triliun

29 Juli 2025: Rp106,52 triliun

12 Agustus 2025: Rp162,32 triliun

26 Agustus 2025: Rp126,01 triliun

9 September 2025: Rp79,55 triliun

23 September 2025: Rp98,46 triliun

7 Oktober 2025: Rp126,15 triliun

21 Oktober 2025: Rp117,49 triliun