JAKARTA, KOMPAS.com – Industri keramik nasional menghadapi tekanan biaya produksi akibat lonjakan harga gas dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi daya saing industri manufaktur.

Namun, PT Concord Industry mengaku tetap optimistis menjaga pertumbuhan usaha melalui inovasi produk dan pengembangan pasar.

Vice Director Ceramics Tile PT Concord Industry Herman Hamzah mengatakan, harga gas yang menjadi salah satu komponen utama dalam proses produksi keramik mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa waktu terakhir.

"Harga gas yang sebelumnya berada di kisaran 6 dollar AS per MMBTU kini meningkat menjadi sekitar 21 dollar AS per MMBTU dan masih berpotensi naik lagi. Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah yang mendekati Rp 18.000 per dollar AS juga memberikan tekanan tambahan bagi industri," kata Herman, Sabtu (6/6/2026).

Menurut Herman, kenaikan biaya energi dan pelemahan kurs memaksa pelaku industri melakukan berbagai penyesuaian agar operasional perusahaan tetap berjalan dan keberlangsungan usaha dapat terjaga.

Industri keramik butuh dukungan

Herman menilai industri keramik nasional membutuhkan dukungan pemerintah, khususnya melalui kebijakan energi yang lebih kompetitif bagi sektor manufaktur.

Menurut dia, produk keramik dan granit bukan termasuk kebutuhan primer masyarakat sehingga kenaikan harga berpotensi memengaruhi permintaan pasar dan aktivitas pembangunan.

"Produk keramik dan granit memang bukan kebutuhan primer. Kenaikan harga akan sangat memengaruhi permintaan dan kelangsungan proyek-proyek pembangunan," ujarnya.

Ia menambahkan, industri keramik nasional selama ini telah berupaya mempertahankan investasi, membuka lapangan kerja, serta menghasilkan produk dalam negeri yang mampu bersaing di pasar.

"Kami terus berkomitmen mendukung industri nasional dan menyediakan lapangan pekerjaan. Namun, apabila biaya produksi terus meningkat, tentu akan menjadi tantangan besar bagi keberlangsungan industri. Kami berharap ada solusi yang dapat menjaga daya saing industri keramik Indonesia," kata Herman.

Concord tetap kembangkan produk

Di tengah tekanan biaya produksi, Concord Industry mengaku tetap optimistis menghadapi tantangan pasar dengan terus menghadirkan produk baru yang didukung teknologi modern dan desain yang lebih inovatif.

"Kami berharap inovasi teknologi dan desain yang lebih baik dapat menjadi nilai tambah bagi konsumen sehingga produk kami tetap kompetitif di pasar," ujar Herman.

Ia menjelaskan, Concord Industry didirikan oleh Lin Kuang Ming pada 2011 dan mulai menjalankan produksi di pabrik yang berlokasi di Karawang Timur, Jawa Barat, pada 2015.

Menurut dia, perusahaan yang awalnya hanya memproduksi keramik kini telah berkembang hingga mampu menghasilkan granit berukuran 60 x 120 sentimeter untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang.

"Perjalanan kami dimulai dari produksi keramik, dan kami telah berkembang hingga memproduksi granit dengan berbagai ukuran. Kami juga memiliki sejumlah merek unggulan untuk memenuhi kebutuhan konsumen di berbagai segmen pasar," katanya.

Pada kategori keramik, Concord Industry memiliki sejumlah merek, yakni Concord, Icarus, Delta, Hector, dan Gracia.

Sementara itu, pada kategori granit, perusahaan memasarkan merek Concord, Pavia, dan Fortuna. Adapun Fortuna diposisikan sebagai merek yang menyasar segmen pasar tertentu.

Herman menegaskan perusahaan akan terus menghadirkan berbagai produk keramik dan granit guna memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun mendukung berbagai proyek pembangunan di Indonesia.

Industri keramik nasional menghadapi tekanan biaya produksi akibat lonjakan harga gas dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

Pemerintah bidik RI masuk empat besar produsen keramik dunia

Di tengah tantangan yang dihadapi industri, pemerintah terus mendorong penguatan daya saing sektor keramik nasional agar mampu meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas pangsa pasar, baik di dalam maupun luar negeri.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan Indonesia saat ini berada di jajaran lima besar produsen keramik dunia bersama China, India, Brasil, dan Vietnam.

Pemerintah menargetkan Indonesia dapat masuk ke jajaran empat besar produsen keramik dunia dalam beberapa tahun ke depan.

Menurut Faisol, target tersebut didukung oleh kapasitas produksi yang besar, ketersediaan bahan baku domestik, serta berbagai kebijakan yang mendukung penguatan industri dalam negeri.

Saat ini kapasitas produksi terpasang industri keramik nasional mencapai sekitar 650 juta meter persegi per tahun dengan tingkat utilisasi produksi sebesar 73 persen. Industri tersebut juga menyerap lebih dari 150.000 tenaga kerja.

"Dengan struktur industri yang kuat dan berbasis sumber daya alam lokal, kondisi tersebut menjadikan industri keramik sebagai salah satu sektor yang memiliki prospek pasar yang terus berkembang," kata Faisol, Kamis (4/6/2026).

Kinerja industri keramik juga menunjukkan tren positif. Pada triwulan I 2026, subsektor industri barang galian bukan logam yang mencakup industri keramik tumbuh 9,12 persen dan menjadi salah satu dari tiga subsektor industri dengan pertumbuhan tertinggi.

Menurut Faisol, meningkatnya pembangunan infrastruktur, kawasan industri, dan sektor properti diyakini akan terus mendorong permintaan produk keramik nasional.

Untuk menjaga daya saing industri, pemerintah terus menjalankan sejumlah kebijakan strategis, antara lain pemberian fasilitas Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib, pengamanan perdagangan melalui instrumen safeguard dan bea masuk anti-dumping (BMAD).

Selanjutnya, percepatan implementasi Making Indonesia 4.0, penguatan Standar Industri Hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Selain itu, Kementerian Perindustrian juga memperkuat pasar domestik melalui optimalisasi kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Upaya tersebut diperkuat melalui penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025 tentang Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Bobot Manfaat Perusahaan guna memperluas penggunaan produk keramik dalam proyek pemerintah maupun badan usaha milik negara (BUMN).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku menerima keluhan pedagang tahu dan tempe yang terdampak pelemahan rupiah, lantaran harga bahan bakunya yakni kedelai impor mengalami kenaikan.

Oleh karenanya, Purbaya menjanjikan dua hal kepada pedagang tahu dan tempe yang terdampak pelemahan rupiah, yakni menjaga permintaan masyarakat tetap kuat dan mengupayakan penguatan nilai tukar agar biaya produksi dapat turun.

"Yang pertama kita mesti pastikan demand-nya terjaga. Jadi ada yang beli. Yang kedua, kalau rupiahnya menguat kan otomatis cost of production mereka turun. Itu yang kita akan pastikan terjadi dalam beberapa waktu ke depannya," ujarnya di Kawasan Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Meski dia tidak dapat memastikan kapan tepatnya kedua janji itu akan terealisasi. Namun dia meyakini penguatan rupiah akan dapat dicapai melalui peningkatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter bersama Bank Indonesia (BI).

Terlebih, kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini dinilai masih kuat, sementara tekanan terhadap rupiah lebih banyak dipengaruhi sentimen pasar.

"Tergantung keberhasilan kita mengendalilan nilai tukar kan. Tapi saya rasa akan berhasil dengan kerjasama yang lebih erat antara fiskal dan moneter," ucapnya.

Dalam kesempatan lain, Purbaya mengaku mendapat informasi bahwa sejumlah pedagang tahu dan tempe mengalami penyusutan keuntungan bahkan terpaksa menaikkan harga jual karena pelemahan rupiah.

"Saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan-bahannya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka," kata Purbaya saat konfrensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Sabtu.

Karena itu, pemerintah akan berfokus memastikan kebijakan fiskal berjalan efektif sekaligus memperkuat koordinasi dengan BI agar dampak kebijakan terhadap perekonomian semakin signifikan.

Purbaya menyebut, koordinasi yang semakin erat antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap rupiah sehingga stabilitas nilai tukar lebih terjaga dan tekanan biaya hidup masyarakat dapat berkurang.

"Dengan nanti kebijakan lebih bagus itu kita akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tahu tempe dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik, tidak terbebani lagi beban hidupnya, tidak mengalami kenaikan beban hidup yang terlalu signifikan. Jadi sinkronisasi kebijakan ini amat baik sekali untuk ekonomi kita di level makro maupun di level mikro ke depannya," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 8,69% selama sepekan menempatkan Bursa Efek Indonesia di zona merah terdalam dibandingkan bursa global lainnya pada awal Juni 2026.

Berdasarkan data statistik mingguan Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2 – 5 Juni 2026, indeks komposit terkontraksi 8,69% menuju level 5.594,76 dari penutupan pekan sebelumnya yakni 6.127,38. Kinerja tersebut diikuti penyusutan kapitalisasi pasar bursa sebesar 8,59% menjadi Rp9.807 triliun.

Jika dibandingkan dengan bursa lainnya, koreksi IHSG merupakan yang terdalam di dunia. Penurunannya jauh melampaui tekanan yang dialami Tel Aviv 35 Index di Israel (-4,26%) dan KOSPI Index di Korea Selatan (-3,72%).

Sementara itu, bursa utama lainnya bahkan mencatatkan pergerakan yang lebih stabil. SSE Composite RRC, misalnya, terkontraksi 1%, Hang Seng Hong Kong melemah 0,88%, sedangkan S&P BSE SENSEX India turun 0,73% sepekan.

Di sisi lain, bursa Amerika Serikat (AS) melalui Dow Jones Industrial Average justru melaju positif dengan mencatat penguatan sebesar 1,04%.

Kondisi cukup kontras juga terlihat di lingkup Asia Tenggara atau Asean. Saat IHSG rontok mendekati 9%, bursa-bursa negara tetangga justru berhasil parkir di zona hijau, seperti indeks PSEI Filipina yang memimpin penguatan regional dengan lonjakan 2,94%, diikuti oleh SET Index Thailand yang naik 0,91%.

Adapun, kontraksi indeks acuan domestik dipicu oleh aksi jual investor global terutama pada saham-saham berkapitalisasi pasar raksasa (big caps) yang selama ini menjadi motor penggerak pasar modal dalam negeri.

Sepanjang pekan berjalan, BEI melaporkan investor asing mencatatkan nilai jual bersih atau net foreign sell yang sangat tebal yakni sebesar Rp7,38 triliun.

Arus modal keluar tersebut berdampak langsung pada pelemahan harga sejumlah saham bluechip, seperti BBCA yang turun 10,96% dalam sepekan, BBRI terkontraksi 7,12%, TLKM melemah 8,91%, dan BRPT ambruk 23,71%.

Head of Retail Research Sinarmas Sekuritas Ike Widiawati menilai pemberat utama kinerja IHSG saat ini bukan lagi datang dari isu rebalancing MSCI, melainkan dari pelemahan nilai tukar rupiah dan arah kebijakan pemerintah.

“Sentimen yang memegang peranan paling penting saya lihat bukan hanya MSCI, tetapi rupiah dan arah kebijakan pemerintah. MSCI itu nomor tiga. Nomor satu kebijakan pemerintah karena ini ada political risk,” ucap Ike.

Menurutnya, di tengah kondisi pasar yang sedang mengalami ketakutan ekstrem, faktor fundamental emiten untuk sementara waktu tidak lagi memiliki pengaruh yang besar. Pasar cenderung melakukan aksi jual masif (sell off) lantaran pergerakan indeks telah menembus batas psikologisnya.

Belum lagi, pasar secara umum saat ini dibayangi oleh kinerja mata uang rupiah yang telah menembus level Rp18.000 per dolar AS pada pekan ini.

“Pemberat yang paling utama itu adalah arah kebijakan dan nilai tukar rupiahnya. Nah, rupiah itu bisa kita katakan sebagai induk ekonomi. Jadi pada saat rupiah mengalami pelemahan, sektor farmasi yang tidak masuk di dalam indeks MSCI pun bisa ikut mengalami penurunan,” pungkasnya.

Di sisi lain, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan bahwa otoritas fiskal dan moneter telah memperkuat koordinasi yang berfokus untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui dua langkah utama.

Pertama, meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik guna menjaring kembali arus modal asing. Perry mengakui tren kenaikan suku bunga global telah memicu outflows dari berbagai instrumen investasi domestik, mulai dari pasar saham hingga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

“Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflows ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah,” ujarnya, Sabtu (6/6/2026).

Langkah kedua adalah menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di BI. Upaya tersebut juga disertai dengan peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan oleh bank sentral kepada pemerintah.

Perry menilai kombinasi dari kedua kebijakan tersebut akan memperkuat efektivitas operasi moneter, sekaligus mendukung kebijakan fiskal dalam menjaga stabilitas makroekonomi nasional.

“Dua hal itu yang kami lakukan. Yang kami sepakat ini akan terus kita lakukan. Penguatan koordinasi fiskal yang sudah kuat selama ini sekarang diperkuat dan secara berkesinambungan terus akan diperkuat,” ucap Perry.

PULIHKAN KEPERCAYAAN

Sementara itu, Otoritas bursa mengaku gencar melakukan pendekatan terhadap komunitas investasi internasional guna mengembalikan kepercayaan pasar dan menggairahkan kembali aktivitas transaksi di pasar modal Indonesia.

Langkah proaktif BEI juga diwujudkan melalui serangkaian pertemuan tatap muka dengan sejumlah perwakilan kelompok investor global serta agenda roadshow ke berbagai institusi bursa di luar negeri.

Penjabat sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan bahwa pihaknya telah menggelar pertemuan sedikitnya dua kali dengan kelompok investor global. Pertemuan itu dilakukan untuk memaparkan berbagai upaya stabilisasi dan penguatan pasar yang tengah berjalan.

Selain itu, BEI menyerap berbagai aspirasi dan masukan dari para pengelola dana global demi memetakan arah pengembangan pasar modal ke depan.

“Paling tidak sudah ada dua kali pertemuan antara kami dengan kelompok investor global untuk menyampaikan apa yang sudah kita lakukan,” ujarnya saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Jeffrey menyatakan bahwa BEI berkomitmen penuh untuk memulihkan kepercayaan investor terhadap integritas pasar modal Indonesia. Guna mencapai target tersebut, BEI turut memperkuat koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam merumuskan kebijakan yang suportif.

“Tentu kami bersama-sama melakukan segala upaya yang bisa kita lakukan untuk bisa memulihkan kepercayaan tersebut,” pungkasnya.

Senada, Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menyampaikan bahwa bursa saat ini tengah melancarkan aksi roadshow secara masif. Penetrasi ini tidak hanya menyasar ceruk pasar domestik, melainkan juga membidik basis investor institusi di luar negeri.

Melalui penjajakan kerja sama dengan beberapa bursa efek internasional dan perusahaan perantara pedagang efek (brokerage firm) asing, BEI berupaya membuka jalur penyerapan kapital yang lebih luas bagi para calon emiten.

“Kami roadshow untuk mengambil demand side, baik di internal, domestik kita maupun ke luar negeri. Kami sudah bertemu dengan beberapa stock exchanges di luar untuk kerja sama, termasuk dari sisi brokerage firm asing,” tuturnya.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi melanjutkan tren pelemahan dan menguji level psikologis 5.500 pada pekan depan seiring minimnya katalis positif serta meningkatnya tekanan sentimen domestik.

Menurut Tim Riset Phintraco Sekuritas tekanan jual masih mendominasi pasar menyusul munculnya sejumlah ketidakpastian kebijakan pemerintah yang direspons negatif oleh pelaku pasar.

Salah satu isu yang menjadi perhatian investor adalah wacana revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Pasar mengkhawatirkan perubahan regulasi tersebut berpotensi mengganggu independensi lembaga-lembaga keuangan yang selama ini menjadi pilar stabilitas sistem keuangan nasional.

Pada saat yang sama, sentimen fiskal juga turut membebani pasar. Kementerian Keuangan melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Mei 2026 mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun atau setara 0,7% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan defisit Rp20,9 triliun atau 0,09% PDB pada periode yang sama tahun lalu.

Selain tekanan di pasar saham, nilai tukar rupiah juga terus menunjukkan pelemahan. Pada perdagangan Jumat (5/6), rupiah ditutup melemah 0,46% ke level Rp18.049 per dolar AS.

Pelemahan rupiah yang berkelanjutan memunculkan spekulasi di pasar bahwa Bank Indonesia berpotensi menggelar Rapat Dewan Gubernur (RDG) darurat sebelum jadwal RDG reguler pada 17–18 Juni 2026 mendatang. Investor kini mencermati langkah-langkah yang akan diambil bank sentral untuk menjaga stabilitas nilai tukar di tengah tekanan eksternal dan domestik.

Analis Phintraco Sekuritas menilai sejumlah data ekonomi yang akan dirilis pada pekan depan berpotensi menjadi katalis bagi pergerakan pasar, antara lain data cadangan devisa Mei 2026 pada 8 Juni, indeks keyakinan konsumen Mei 2026 pada 10 Juni, serta data penjualan ritel April 2026 pada 11 Juni.

Namun, selama belum muncul sentimen positif yang kuat untuk mengembalikan kepercayaan investor, pasar saham domestik masih berisiko bergerak dalam tren melemah.

"Di tengah minimnya katalis positif dan masih kuatnya tekanan sentimen negatif, IHSG diperkirakan berpotensi menguji level 5.500 pada pekan depan," tulis Phintraco Sekuritas dalam risetnya.

IHSG ditutup merosot 4,20% ke level 5.594,77 pada perdagangan Jumat (5/6/2026). Pelemahan terjadi secara merata di seluruh sektor, dengan sektor transportasi mencatat koreksi terdalam sebesar 5,97%.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

DI TENGAH tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), pekan ini muncul fenomena "Sell Indonesia" yang mendapat perhatian luas media internasional.

Dalam wawancaranya dengan Bloomberg, George Boubouras, Kepala Riset K2 Asset Management yang mengelola dana sekitar 4,3 miliar dollar AS, menyatakan bahwa perdagangan paling populer di Asia saat ini adalah "Sell Indonesia". Ia bahkan mengaku telah melepas seluruh eksposur investasinya di Indonesia sejak 2024.

Pernyataan tersebut bukan sekadar komentar seorang investor. Dalam perspektif Hubungan Internasional modern, pernyataan itu mencerminkan semakin besarnya pengaruh aktor non-negara dalam menentukan arah ekonomi global.

Sejak berakhirnya Perang Dingin, negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor yang menentukan dinamika internasional.

Perusahaan multinasional, lembaga pemeringkat kredit, institusi keuangan internasional, hedge fund, hingga pasar keuangan global memiliki kemampuan memengaruhi kebijakan dan perekonomian suatu negara.

Robert Keohane dan Joseph Nye menyebut fenomena tersebut sebagai complex interdependence atau saling ketergantungan kompleks.

Dalam dunia yang saling bergantung, kekuatan suatu negara tidak lagi hanya ditentukan oleh kemampuan militer, tetapi juga oleh akses terhadap modal, teknologi, jaringan ekonomi global, dan kepercayaan internasional.

Karena itu, ketika sebagian investor global melakukan aksi jual terhadap aset Indonesia, yang terjadi bukan sekadar transaksi ekonomi.

Pasar sedang mengirimkan sinyal mengenai persepsi mereka terhadap risiko, prospek ekonomi, dan kualitas tata kelola nasional.

Investor tidak hanya membaca angka pertumbuhan ekonomi. Mereka juga menilai kepastian hukum, konsistensi kebijakan, kualitas institusi, efektivitas birokrasi, dan kemampuan pemerintah menjaga stabilitas jangka panjang.

Dalam konteks ini, reputasi menjadi faktor yang sama pentingnya dengan fundamental ekonomi.

Di sinilah relevansi konsep soft power Joseph Nye memperoleh makna yang lebih luas. Dalam ekonomi global, daya tarik suatu negara tidak hanya berasal dari budaya atau nilai-nilai yang dimilikinya, tetapi juga dari kredibilitas kebijakannya.

Investor menanamkan modal bukan hanya karena potensi keuntungan, melainkan karena percaya bahwa aturan main akan konsisten, transparan, dan dapat diprediksi.

Ketika kepercayaan mulai terkikis, biaya ekonomi menjadi lebih mahal. Premi risiko meningkat, biaya pinjaman bertambah, dan arus modal cenderung melambat.

Dengan kata lain, krisis kepercayaan pada akhirnya akan berubah menjadi biaya ekonomi yang nyata.

Fenomena "Sell Indonesia" juga menunjukkan relevansi konsep intermestik yang berkembang dalam studi Hubungan Internasional Indonesia. Kebijakan domestik kini tidak hanya dinilai oleh masyarakat di dalam negeri, tetapi juga oleh pasar keuangan global.

Program pembangunan, tata kelola BUMN, disiplin fiskal, kebijakan investasi, hingga komunikasi pemerintah terhadap pelaku pasar menjadi bagian dari penilaian internasional terhadap Indonesia.

Dalam dunia yang terhubung, hampir tidak ada lagi kebijakan ekonomi yang sepenuhnya bersifat domestik. Keputusan yang diambil di Jakarta dapat memengaruhi keputusan investasi di Singapura, London, New York, maupun Tokyo.

Dari perspektif realisme, perilaku investor sebenarnya tidak jauh berbeda dengan perilaku negara. Keduanya berusaha memaksimalkan kepentingan dan meminimalkan risiko.

Dalam tradisi pemikiran realisme dikenal ungkapan bahwa tidak ada kawan atau lawan yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi. Logika yang sama berlaku di pasar keuangan.

Investor asing tidak berinvestasi karena simpati terhadap Indonesia. Mereka datang karena melihat peluang keuntungan. Ketika risiko dianggap meningkat, modal akan berpindah ke negara lain yang menawarkan kombinasi risiko dan imbal hasil yang lebih menarik.

Karena itu, menyalahkan investor atau menganggap pasar tidak patriotik bukanlah solusi. Pasar hanya menjalankan logika dasarnya.

Dalam konteks ini, pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 bahwa "tidak ada bangsa lain yang akan kasihan kepada kita" menemukan relevansinya. Setiap aktor internasional akan bertindak berdasarkan kepentingannya masing-masing.

Indonesia saat ini berada dalam kompetisi global memperebutkan kepercayaan investor. Negara-negara ASEAN, India, negara-negara Teluk, hingga beberapa negara Amerika Latin sama-sama berlomba menawarkan iklim investasi yang menarik.

Ketika investor mengurangi eksposurnya terhadap Indonesia, dana tersebut tidak menghilang, melainkan berpindah ke negara lain yang dianggap lebih menjanjikan.

Dalam perspektif geoekonomi, reputasi telah menjadi aset strategis yang sama pentingnya dengan sumber daya alam.

Negara yang memiliki reputasi baik akan memperoleh akses modal yang lebih murah dan lebih mudah menarik investasi. Sebaliknya, negara yang reputasinya terganggu harus membayar biaya ekonomi yang lebih tinggi.

Di sinilah diplomasi ekonomi menjadi penting. Tantangan pemerintah saat ini bukan hanya menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memulihkan dan memperkuat kredibilitas Indonesia di mata komunitas ekonomi internasional.

Kredibilitas tersebut tidak dibangun melalui retorika semata, melainkan melalui kemampuan pemerintah merealisasikan berbagai komitmen investasi yang diperoleh dalam kunjungan kenegaraan maupun forum-forum ekonomi internasional.

Investor global pada akhirnya tidak hanya memperhatikan besarnya angka investasi yang diumumkan, tetapi juga sejauh mana proyek-proyek tersebut benar-benar terealisasi, hambatan regulasi dapat diselesaikan, serta kepastian hukum dan iklim usaha dapat dijaga secara konsisten.

Dalam konteks inilah diplomasi ekonomi harus menghasilkan dampak nyata yang dapat diukur, bukan sekadar menghasilkan nota kesepahaman.

Langkah yang diperlukan bukan semata intervensi teknis di pasar keuangan, melainkan upaya membangun kembali kepercayaan melalui diplomasi ekonomi yang terintegrasi.

Kementerian Luar Negeri, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, kementerian ekonomi, perwakilan RI di luar negeri, serta pelaku usaha perlu menyampaikan narasi yang konsisten mengenai prospek ekonomi Indonesia.

Indonesia sesungguhnya masih memiliki banyak kekuatan: pasar domestik yang besar, sumber daya alam yang melimpah, bonus demografi, posisi strategis di kawasan Indo-Pasifik, serta stabilitas politik yang relatif baik dibandingkan banyak negara berkembang lainnya.

Namun, dalam sistem internasional yang semakin kompetitif, keunggulan tersebut saja tidak cukup. Investor global pada akhirnya tidak hanya membeli prospek pertumbuhan. Mereka membeli kepercayaan.

Ketika sebagian pelaku pasar meneriakkan "Sell Indonesia", yang sedang diuji bukan sekadar rupiah atau IHSG. Yang sedang diuji adalah kemampuan Indonesia mempertahankan reputasi sebagai tujuan investasi, mitra ekonomi, dan aktor yang kredibel dalam sistem internasional.

Dalam era geoekonomi abad ke-21, kekuatan nasional semakin ditentukan oleh kemampuan membangun dan mempertahankan kepercayaan.

Ketika modal dapat bergerak melintasi batas negara dalam hitungan detik, kepercayaan menjadi mata uang strategis yang menentukan daya saing bangsa.

Akhirnya, tantangan Indonesia hari ini bukan sekadar menjaga pertumbuhan ekonomi, melainkan memastikan bahwa dunia tetap percaya pada masa depan Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha keramik dihadapkan tantangan seiring dengan melonjaknya nilai tukar Dolar AS terhadap Rupiah yang kian menekan biaya produksi.

Kondisi tersebut paling terasa dampaknya oleh pelaku industri keramik. Di mana, saat ini pelaku industri masih membeli gas dari penyedia seperti PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGAS) menggunakan Dolar AS.

Sejalan dengan Hal itu, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto mengusulkan agar transaksi gas yang dilakukan di Indonesia dapat mulai menggunakan Rupiah.

Pasalnya, industri keramik saat ini tengah dihadapkan oleh tantangan ganda akibat kenaikan harga gas yang diikuti oleh pelemahan nilai tukar rupiah kian menggerus margin profitabilitas para produsen keramik di dalam negeri.

"Jadi pertama, harga gas naik ini kami terpukul. Kedua, kami membayar gas dengan menggunakan US Dollar. Jadi kita bisa bayangkan ini dua impact nih, makanya selalu saya sampaikan dengan analogi sudah jatuh tertimpa tangga pula ini," ujar Edy saat ditemui di sela-sela agenda Keramika Indonesia Expo ke-11 di NICE PIK 2, dikutip Minggu (7/6/2026).

Edy menilai penggunaan mata uang dolar AS untuk komoditas yang bersumber langsung dari dalam negeri dan ditransaksikan di pasar domestik sudah tidak lagi relevan dengan kondisi ekonomi saat ini.

Sejalan dengan hal itu, langkah pengalihan skema transaksi dari Dolar AS ke Rupiah pada jual beli gas dinilai menjadi solusi paling realistis untuk menjaga daya saing industri keramik nasional dari gempuran produk impor.

"Kami selalu menyampaikan kenapa tidak kami bayar menggunakan Rupiah? Kan gas ini kan dari bumi Indonesia, transaksi juga di domestik kenapa mesti menggunakan USD? Ini sudah berkali-kali kami keluhkan tapi belum mendapatkan tanggapan," tuturnya.

Sebagai informasi, nilai tukar rupiah ditutup menguat 0,19% ke level Rp18.012 per dolar AS pada perdagangan, Jumat (5/6/2026). Kendati demikian, mata uang Garuda masih mencatat pelemahan sekitar 8,01% sepanjang tahun berjalan 2026.

Berdasarkan catatan Bisnis, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, depresiasi rupiah memberikan dampak langsung terhadap biaya produksi industri, khususnya sektor yang memiliki ketergantungan besar terhadap impor bahan baku.

Kondisi tersebut membuat banyak pelaku usaha menghadapi fase margin compression atau penyusutan margin meskipun pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I/2026 tercatat mencapai 5,61%.

“Bagi sektor-sektor yang sangat bergantung pada impor bahan baku, depresiasi rupiah secara langsung meningkatkan cost of goods sold, menekan margin, dan dalam banyak kasus membatasi kemampuan ekspansi usaha,” ujar Shinta.

SITUASI yang kita hadapi hari ini bukan lagi fluktuasi musiman atau dinamika teknikal biasa.

Jebolnya level psikologis Rp 18.100-an per dolar AS adalah sebuah “wake-up call” yang sangat keras bagi perekonomian nasional.

Ini merupakan akumulasi dari kombinasi kompleks antara tekanan eksternal, seperti lonjakan harga minyak mentah pasca-eskalasi geopolitik Timur Tengah dan “tren safe-haven rush”, serta krisis kepercayaan domestik akibat ketidakpastian kebijakan fiskal, revisi prospek rating aset-aset finansial nasional, hingga isu independensi Bank Indonesia pasca-amendemen undang-undang oleh parlemen.

Pasar saat ini tidak hanya kekurangan pasokan dolar, tapi juga sedang mengalami krisis ekspektasi yang cukup mendalam.

Oleh karena itu, intervensi pasar konvensional menggunakan cadangan devisa terbukti hanya menjadi penahan sementara yang berbiaya mahal dan berisiko memicu penurunan rating lebih lanjut jika cadangan terus terkuras habis.

Untuk menjinakkan rupiah secara struktural dan membangun kembali kredibilitas ekonomi di mata investor global, pemerintah dan otoritas moneter perlu mengambil langkah yang berani, terkoordinasi, dan tanpa kompromi melalui serangkaian kebijakan makro-fiskal yang kuat dan tajam.

Langkah pertama dan paling krusial adalah memulihkan jangkar moneter dengan mengembalikan independensi kelembagaan serta menerapkan kenaikan suku bunga taktis.

Mengingat pasar sangat sensitif terhadap isu tata kelola, Presiden, Menteri Keuangan, dan Pimpinan DPR perlu segera mengeluarkan maklumat bersama tingkat tinggi yang menegaskan komitmen mutlak bahwa amandemen regulasi oleh parlemen tidak akan mengintervensi independensi Bank Indonesia dalam menetapkan kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar.

Secara paralel, Bank Indonesia pun tidak boleh ragu untuk melakukan “front-loading rate hike” dengan menaikkan BI-Rate sebesar 50 hingga 75 basis poin pada Rapat Dewan Gubernur terdekat sebagai bentuk “shock therapy” yang menandakan kesiapan otoritas mempertahankan stabilitas rupiah.

Langkah moneter ini juga harus didukung dengan optimalisasi instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) melalui peningkatan imbal hasil yang kompetitif guna menyerap likuiditas jangka pendek dan memberikan insentif bagi investor asing agar tetap memarkir dananya di pasar keuangan domestik.

Jangkar Moneter dan Kepercayaan Pasar

Akar dari guncangan hebat yang menimpa mata uang Garuda tidak dapat dilepaskan dari pergeseran peta makroekonomi global yang bergerak sangat dinamis sepanjang paruh pertama tahun ini.

Kombinasi antara tingkat suku bunga Bank Sentral AS (The Fed) yang bertahan tinggi lebih lama dari perkiraan semula (higher-for-longer) serta memanasnya kembali geopolitik di kawasan Teluk telah memaksa modal global keluar dari pasar negara berkembang (emerging markets outflow).

Sepanjang kuartal terakhir, arus modal asing yang keluar dari pasar obligasi dan saham domestik telah menembus angka miliaran dolar AS.

Hal ini secara langsung menciptakan ketidakseimbangan pasokan dan permintaan yang akut di pasar valas internal kita.

Kondisi eksternal yang serba tidak pasti ini diperparah oleh sentimen domestik yang cemas terhadap arah keberlanjutan disiplin fiskal nasional.

Ketika dinamika global menuntut benteng pertahanan domestik yang kokoh, persepsi pelaku pasar justru terganggu oleh isu-isu institusional.

Salah satu pemicu utama keraguan investor adalah pembahasan revisi regulasi perbankan di parlemen yang sempat memunculkan spekulasi mengenai pengurangan taji independensi Bank Indonesia.

Dalam industri finansial modern, independensi bank sentral adalah harga mati sekaligus fondasi utama dalam menilai kredibilitas moneter suatu negara.

Begitu independensi tersebut dipersepsikan luntur atau diintervensi oleh kepentingan politik jangka pendek, premi risiko (credit default swap) Indonesia akan langsung melonjak, memicu kepanikan massal di pasar portofolio, dan mempercepat kejatuhan nilai tukar.

Oleh sebab itu, penerbitan maklumat bersama tingkat tinggi bukan hanya formalitas birokrasi, tapi sebuah instrumen krusial untuk meredam kepanikan ekspektasi pelaku pasar secara instan.

Di sisi lain, kebijakan menaikkan BI-Rate secara agresif memang laksana buah simalakama yang berpotensi mengerem laju pertumbuhan kredit domestik dan memperlambat pemulihan sektor riil.

Namun, dalam kalkulasi manajemen krisis ekonomi, biaya ekonomi yang timbul akibat perlambatan kredit jauh lebih terukur dibandingkan kehancuran total stabilitas makroekonomi akibat depresiasi rupiah yang tidak terkendali (hyper-depreciation).

Ketika rupiah menembus batas psikologis yang sangat dalam, biaya impor bahan baku manufaktur melonjak drastis, yang pada gilirannya akan memicu inflasi dari jalur impor (imported inflation) dan memukul daya beli masyarakat luas secara lebih merata.

Karena itu, kenaikan suku bunga taktis yang didukung insentif imbal hasil tinggi pada instrumen SRBI dan SVBI harus ditempatkan sebagai langkah penyelematan darurat untuk menciptakan perbedaan imbal hasil (yield differential) yang cukup menggiurkan bagi modal global agar tidak berbondong-bondong meninggalkan lantai bursa Jakarta.

Disiplin Fiskal

Langkah kedua berfokus pada konsolidasi fiskal yang ketat demi mengendalikan subsidi energi dan menyelamatkan postur APBN yang mulai dinilai rentan oleh pasar akibat meroketnya harga minyak dunia.

Pemerintah harus segera melakukan reformasi subsidi energi melalui pengetatan kriteria penerima BBM bersubsidi secara digital, dan jika diperlukan dalam kondisi darurat, melakukan penyesuaian harga “administered prices” secara terukur guna memastikan defisit anggaran tetap berada di bawah ambang batas hukum 3ri PDB.

Untuk memangkas defisit lebih lanjut dan mengurangi tekanan impor barang modal, pemerintah perlu mengumumkan moratorium atau penundaan sementara terhadap proyek-proyek infrastruktur jangka panjang non-mendesak yang memiliki kandungan impor tinggi.

Selain itu, Kementerian Keuangan perlu segera merilis dokumen tata kelola fiskal yang transparan guna mengklarifikasi risiko entitas pengelola investasi baru seperti Danantara yang sempat memicu “negative outlook” dari lembaga pemeringkat, dengan menegaskan batasan kewajiban kontinjensi negara agar risiko korporasi Danantara tidak diidentikkan langsung sebagai risiko kedaulatan Indonesia.

Tekanan terhadap APBN kian kuat seiring pergerakan harga minyak mentah jenis Brent yang terus bertengger di atas estimasi asumsi makro APBN kita.

Sebagai negara importir neto minyak bumi (net oil importer), setiap kenaikan harga minyak dunia akan langsung memperlebar defisit neraca perdagangan sekaligus membengkakkan beban belanja subsidi energi di dalam negeri.

Jika kondisi ini dibiarkan tanpa adanya intervensi reformasi subsidi, ruang fiskal pemerintah akan menyusut drastis, sehingga pasar akan mulai mempertanyakan kemampuan pemerintah dalam mendanai komitmen fiskal jangka pendeknya.

Pengetatan subsidi energi berbasis platform digital yang tepat sasaran perlu segera dieksekusi tanpa penundaan guna menyakinkan pasar bahwa pemerintah tidak akan mengorbankan kesinambungan fiskal jangka panjang demi popularitas politik jangka pendek.

Penundaan megaproyek infrastruktur yang padat impor juga menjadi instrumen penting untuk memotong rantai permintaan dolar dari korporasi domestik.

Banyak proyek infrastruktur raksasa yang membutuhkan mesin, besi baja khusus, dan teknologi tinggi dari luar negeri, yang pembayarannya wajib menggunakan valuta asing dalam jumlah masif.

Melalui penundaan sementara proyek non-prioritas, pemerintah bisa secara signifikan mengurangi tekanan beli dolar di pasar spot lokal.

Konsolidasi ini juga harus mencakup kejelasan status hukum dan keuangan dari superholding investasi baru seperti Danantara.

Ketidakjelasan mengenai sejauh mana negara bertanggung jawab atas liabilitas entitas baru ini sempat memicu kekhawatiran akut di kalangan lembaga pemeringkat internasional.

Transparansi penuh melalui pemisahan risiko keuangan yang tegas antara negara dan korporasi Danantara menjadi kunci utama untuk memulihkan kepercayaan para pengelola dana internasional terhadap kesehatan surat utang negara.

Manajemen Devisa dan Transparansi Komunikasi Krisis

Langkah ketiga melibatkan manajemen devisa secara radikal dengan mengevaluasi kebocoran implementasi dan menutup celah hukum pada regulasi Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang baru berjalan.

Meskipun PP Nomor 21 Tahun 2026 secara ketat sudah mewajibkan penyimpanan DHE sektor sumber daya alam selama minimal 12 bulan di perbankan dalam negeri, pasar valas domestik tetap kering karena adanya celah spekulasi kurs, di mana eksportir masih diperbolehkan memegang simpanan dalam denominasi dolar AS di rekening khusus tersebut.

Menghadapi situasi darurat ini, pemerintah perlu segera menerbitkan amendemen darurat atas PP Nomor 21 Tahun 2026 dengan menetapkan kewajiban konversi riil (mandatory conversion) sebesar 80 persen dari total DHE yang masuk langsung ke mata uang rupiah, dan hanya menyisakan maksimal 20 persen dalam bentuk valas untuk kebutuhan operasional.

Langkah paksaan ini sangat krusial agar likuiditas dolar yang selama ini mengendap di bank-bank BUMN segera mengalir membanjiri pasar spot domestik.

Kebijakan ini wajib diperkuat dengan pengetatan pengawasan atas praktik “transfer pricing” ekspor komoditas serta akselerasi transaksi mata uang lokal atau “Local Currency Transaction” (LCT) dengan mitra dagang utama melalui pemberian insentif pajak dan kemudahan bea cukai guna mempercepat de-dollarisasi struktural.

Ironi terbesar dari perekonomian Indonesia saat ini adalah neraca perdagangan yang mencatatkan surplus beruntun akibat ekspor komoditas andalan, namun pasokan likuiditas valas di dalam negeri justru mengalami kekeringan.

Hal ini terjadi karena para eksportir lebih memilih menimbun kekayaan dalam bentuk denominasi dolar AS di luar negeri atau di dalam sistem perbankan domestik tanpa mengonversinya ke rupiah.

Regulasi DHE tanpa kewajiban konversi riil yang tegas terbukti tumpul dalam menghadapi gejolak nilai tukar.

Pemberlakuan kewajiban konversi otomatis sebesar 80 persen ke dalam mata uang rupiah akan memaksa pasokan dolar masuk secara riil ke pasar uang, meredam aksi spekulasi, dan memberikan pasokan likuiditas segar bagi sektor-sektor domestik yang sangat membutuhkan valas untuk kegiatan produktif mereka.

Langkah terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah memperbaiki strategi komunikasi pasar agar menjadi lebih kredibel dan mengakhiri segala bentuk penyangkalan terhadap realitas krisis.

Untuk menghindari kepanikan pasar yang kerap dipicu oleh pernyataan pejabat publik yang tidak sinkron, pemerintah perlu segera membentuk “Crisis Management Team” terpadu yang berisikan Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua OJK, dan Menteri Koordinator Perekonomian yang berbicara dalam satu nada dan satu data.

Tim ini kemudian harus melakukan roadshow global ke pusat-pusat keuangan dunia seperti Singapura, Hong Kong, London, dan New York guna menemui para pengelola dana global secara langsung.

Alih-alih menyajikan narasi optimisme normatif, otoritas harus memaparkan data konkret mengenai langkah mitigasi risiko fiskal, realisasi penerimaan negara, dan proyeksi ketahanan eksternal, karena pasar global jauh lebih menghargai transparansi yang diikuti oleh rencana aksi yang jelas ketimbang retorika politik.

Pendeknya, menjinakkan rupiah di level ekstrem ini membutuhkan keberanian untuk mengambil pilihan kebijakan yang pahit namun menyembuhkan demi mengembalikan kepercayaan pasar global ke pelukan perekonomian Indonesia. Semoga

KONDISI ekonomi dan keuangan Indonesia saat ini sebenarnya lebih baik dari kondisi pada saat Krisis Ekonomi tahun 1997/1998.

Dengan demikian, kondisi saat ini tak akan menyeret Indonesia kembali ke krisis ekonomi jika kepercayaan pasar berhasil segera dipulihkan.

Ada beberapa perbedaan kondisi ekonomi dan keuangan Indonesia dibanding krisis ekonomi 1997/1998.

Pertama, pelemahan nilai rupiah yang drastis periode 1997/1998 terjadi sangat cepat. Boleh dikatakan dalam hitungan hari. Sementara pelemahan rupiah saat ini terjadi dengan sangat lambat.

Kedua, dari sisi tingkat depresiasi rupiah saat ini tidak sehebat tahun 1997/1998. Bahkan, depresiasi rupiah saat ini masih lebih baik dari Lira Turkiye dan Rupee India.

Ketiga, saat ini fundamental ekonomi Indonesia lebih baik: pertumbuhan ekonomi 5,61 persen, inflasi masih terjada di kisaran 2,5 plus minus 1 persen, dan cadangan devisa saat ini per akhir April 2026 sebesar Rp 146,2 Miliar, setara dengan pembiayaan 5,8 bulan impor atau 5,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri.

Angka itu jauh dari batas aman standar internasional yang menyatakan batas aman cadangan devisa adalah setara dengan 3 bulan impor.

Keempat, Bank Indonesia juga sudah menempuh berbagai kebijakan untuk menahan depresiasi rupiah, misalnya, sudah melepas sekitar 10 miliar dolar AS ke pasar.

Kebijakan lain, membatasi pembelian dolar AS tanpa underlying sebesar 25.000 dolar AS per orang per bulan.

Ada pula kebijakan yang sudah dilakukan seperti menggunakan skema Local Currency Transaction (LCT), yaitu penggunaan mata uang lokal dalam transaksi ekonomi antara Indonesia dengan beberapa negara untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.

Saat ini, LCT sudah berlaku antara Indonesia dengan Malaysia, Thailand, Jepang, China, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab. Ke depan LCT akan diperluas dengan negara-negara lain.

Kelima, Indonesia sudah punya Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang selalu berkoordinasi dan sudah mempunyai protokol untuk mencegah krisis keuangan.

Pulihkan Kepercayaan Pasar

Namun demikian, depresiasi rupiah terhadap dolar AS terus berlangsung, bahkan sudah melampaui batas psikologis baru Rp 18.000 per dolar AS.

Banyak tudingan yang menyalahkan BI dan ada wacana untuk mengganti Gubernur BI. Di tengah depresiasi rupiah terhadap dolar AS seperti sekarang ini, tidak tepat untuk mengganti pejabat di bidang ekonomi dan keuangan seperti Gubernur BI dan Menteri Keuangan karena bakal menimbulkan ketidakpastian baru serta bisa memperbesar ketidakpercayaan pasar.

Justru yang perlu dilakukan segera adalah memulihkan kepercayaan pasar yang menjadi kunci utama untuk menahan depresiasi rupiah terhadap dolar AS. Beberapa langkah bisa ditempuh untuk memulihkan kepercayaan pasar.

Pertama, perlu disinergikan dan lebih ditegaskan bahwa antara pemerintah dan BI memang sudah ada koordinasi dan langkah bersama untuk menyelematkan rupiah dan kondisi ekonomi Indonesia.

Hal ini bisa dilakukan dengan pernyataan bersama antara pemerintah dan BI. Dalam hal ini kerja sama antara Departemen Komunikasi BI dan Badan Komunikasi Pemerintah menjadi sangat penting untuk membahas pernyataan bersama tersebut.

Kedua, disiplin fiskal pemerintah perlu dijaga karena banyak persepsi negatif pelaku pasar ditengarai dari sisi fiskal ini.

Displin fiskal berarti defisit fiskal harus tetap dijaga maksimal 3 persen dari PDB atau pendapatan nasional sesuai amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dalam disiplin fiskal tersebut, jangan melakukan pengeluaran untuk program-program dan kegiatan yang mendadak atau tidak direncanakan sebelumnya.

Ketiga, langkah memberantas korupsi yang dilakukan di Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementrian Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS) patut diapresiasi dan perlu terus dilakukan di lembaga dan oknum pejabat lain. Pemberantasan korupsi akan memulihkan kepercayaan pasar.

Bagaimanapun selama ini korupsi merupakan beban biaya tambahan bagi dunia usaha dan merupakan salah satu faktor ketidakpercyaan pasar terhadap Indonesia.

Keempat, para pejabat pemerintah hendaknya menahan diri untuk tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial dan menantang pasar.

Bisnis.com, JAKARTA – Sentimen dalam negeri saat ini dinilai memiliki dampak yang lebih signifikan terhadap kondisi pasar modal RI ketimbang aksi yang dilakukan penyedia indeks global MSCI Inc. terhadap Indonesia.

Head of Retail Research Sinarmas Sekuritas Ike Widiawati, menerangkan pemberat paling utama dari kinerja Indeks harga saham gabungan (IHSG) saat ini tidak lagi datang dari sentimen MSCI, melainkan dari melemahnya rupiah dan arah kebijakan pemerintah.

”Sentimennya yang memegang peranan paling penting, saya lihat bukan hanya MSCI, tapi rupiah dan arah kebijakan pemerintah. MSCI itu nomor tiga. Nomor satu kebijakan pemerintah karena ini ada politically risk,” katanya dalam acara bertajuk Cara Recover Portofolio: Tahan, Average Down, atau Cut Loss, Sabtu (6/6/2026).

Ike menilai, di tengah kondisi pasar yang secara ekstrem mengalami ketakutan, fundamental emiten kini tidak lagi memiliki pengaruh yang besar. Justru, pasar cenderung melakukan sell off lantaran kondisi pasar modal telah menembus batas psikologis.

Terhadap arah kebijakan pemerintah, dia memberikan contoh mengenai kebijakan ekspor pertambangan, yang walaupun emiten-emiten tersebut tidak terdampak oleh rebalancing MSCI belakangan, tetapi tetap mengalami pelemahan sepanjang tahun berjalan.

Belum lagi, pasar secara umum juga saat ini dibayangi oleh kinerja rupiah yang telah menembus level Rp18.000 per dolar AS.

”MSCI itu memang mempengaruhi. Tapi pemberat yang paling utama itu adalah arah kebijakan dan nilai tukar rupiahnya. Nah rupiah itu sebagai induk ekonomi bisa kita katakan ya. Jadi pada saat rupiah mengalami pelemahan, farmasi yang tidak masuk di dalam indeks MSCI pun dia bisa mengalami penurunan,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, penurunan IHSG sepekan ini, turut menekan nilai kapitalisasi pasar BEI. Sepanjang pekan ini, kapitalisasi pasar tercatat turun 8,59% menjadi Rp9.807 triliun dari Rp10.729 triliun pada pekan sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan posisi awal tahun, penurunan kapitalisasi pasar bahkan mencapai sekitar Rp6.207 triliun atau 38,8%. Berdasarkan data statistik BEI per 2 Januari 2026, kapitalisasi pasar Bursa saat itu mencapai Rp16.014 triliun dengan IHSG berada di level 8.748,13.

Di tengah pelemahan indeks dan kapitalisasi pasar, aktivitas perdagangan justru menunjukkan peningkatan. Rata-rata frekuensi transaksi harian menjadi indikator dengan kenaikan tertinggi, yakni 14,11% menjadi 2,41 juta kali transaksi dari 2,11 juta kali transaksi pada pekan sebelumnya.

Selain itu, rata-rata volume transaksi harian turut meningkat 8,66% menjadi 33,63 miliar saham dari 30,95 miliar saham pada pekan sebelumnya.

Namun demikian, rata-rata nilai transaksi harian mengalami penurunan sebesar 5,71% menjadi Rp26,97 triliun dibandingkan Rp28,38 triliun pada pekan lalu.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS) berpotensi menekan kinerja industri farmasi nasional. Ketergantungan yang masih tinggi terhadap bahan baku impor membuat biaya produksi industri ini semakin rentan terhadap gejolak kurs.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengatakan, depresiasi rupiah akan langsung meningkatkan biaya produksi perusahaan farmasi karena sebagian besar bahan baku obat, bahan penolong, hingga mesin produksi masih berasal dari luar negeri.

Oleh karena itu, dampaknya tidak hanya tercermin pada kenaikan harga bahan baku impor, tetapi juga merambat ke biaya logistik, pembiayaan, dan kebutuhan modal kerja perusahaan.

“Semakin besar porsi impor dalam struktur biaya perusahaan, semakin kuat tekanan terhadap biaya produksi,” ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (6/6/2026).

Tekanan biaya tersebut pada akhirnya berpotensi menggerus profitabilitas industri. Rizal menjelaskan, perusahaan farmasi tidak memiliki keleluasaan penuh untuk menaikkan harga jual produk guna mengompensasi lonjakan biaya produksi.

Pasalnya, pasar obat domestik masih sangat sensitif terhadap daya beli masyarakat. Selain itu, sebagian produk farmasi juga terikat dengan mekanisme pengadaan pemerintah, sistem e-katalog, dan program jaminan kesehatan nasional yang membatasi ruang penyesuaian harga.

“Akibatnya, kenaikan biaya input tidak selalu bisa langsung diteruskan ke konsumen, sehingga margin perusahaan akan tergerus,” katanya.

Lebih lanjut, Rizal menilai pelemahan rupiah yang berlangsung dalam periode panjang juga berisiko menghambat investasi dan ekspansi kapasitas produksi industri farmasi.

Dalam kondisi nilai tukar yang bergejolak, investor cenderung lebih berhati-hati karena biaya impor mesin, teknologi, bahan baku awal, dan pembiayaan investasi menjadi lebih mahal. Situasi tersebut mendorong perusahaan untuk menahan belanja modal dan lebih fokus menjaga likuiditas serta arus kas.

Di sisi lain, Rizal melihat depresiasi rupiah sebenarnya dapat menjadi momentum untuk mempercepat upaya substitusi impor bahan baku obat. Namun, peluang tersebut hanya dapat diwujudkan apabila didukung oleh kebijakan industri yang kuat dan berkelanjutan.

Menurutnya, pengembangan bahan baku farmasi dalam negeri membutuhkan dukungan riset, insentif fiskal, kepastian permintaan, serta skala produksi yang memadai agar dapat bersaing secara ekonomis.

“Jadi, substitusi impor tidak bisa hanya didorong oleh mahalnya impor, tetapi harus dibangun melalui kebijakan industri yang konsisten,” tegasnya.

Adapun, dalam menghadapi kondisi ini dalam jangka pendek, Rizal menilai pemerintah dan Bank Indonesia perlu mengambil langkah untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan memperkuat ketersediaan likuiditas valuta asing bagi pelaku industri. Skema lindung nilai atauhedgingyang lebih terjangkau juga perlu diperluas untuk membantu perusahaan mengelola risiko kurs.

Di sisi kebijakan industri, pemerintah dinilai perlu mempercepat pengembangan produksi bahan baku obat dalam negeri, mendorong hilirisasi industri kimia dasar farmasi, serta memperbaiki sistem pengadaan melalui e-katalog agar lebih adaptif terhadap perubahan nilai tukar.

“Untuk sektor farmasi, stabilitas nilai tukar bukan hanya isu bisnis, tetapi juga bagian dari ketahanan kesehatan nasional,” lugas Rizal.

Istana menilai pelemahan nilai tukar rupiah tidak bisa semata-mata dikaitkan dengan komunikasi yang buruk antara regulator di pasar keuangan dengan pelaku pasar. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pergerakan rupiah dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kondisi fundamental ekonomi hingga faktor eksternal dan aktivitas pasar.

"Kalau menurut hemat kami sebetulnya komunikasi sudah terus disampaikan kepada publik. Hanya memang dalam situasi yang seperti ini sering secara alamiah kemudian kita cenderung merasa ada yang kurang," kata Prasetyo kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6).

Ia menyatakan, pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan untuk memperbaiki komunikasi kepada publik maupun pelaku pasar. Meski demikian, menurut Prasetyo, pelemahan rupiah merupakan persoalan yang jauh lebih kompleks.

“Tidak ada sesuatu yang menurut pendapat kami sempurna. Jadi kalau kita merasa ada yang perlu kita perbaiki ya mari kita perbaiki bersama-sama,” katanya.

Di sisi lain, Prasetyo menjelaskan bahwa nilai tukar rupiah dipengaruhi oleh banyak variabel yang saling berkaitan. Karena itu, upaya menjaga stabilitas mata uang nasional tidak dapat dilakukan hanya melalui komunikasi kebijakan.

“Naiknya nilai tukar rupiah itu tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, faktor variabelnya juga banyak,” katanya.

Selain itu, ia juga menyinggung adanya aktivitas spekulatif di pasar yang dapat memengaruhi pergerakan rupiah maupun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

“Banyak juga yang kemudian kami minta untuk tetap ikut menjaga bersama-sama. Kadang-kadang banyak juga yang, mohon maaf, ada nakal-nakalnya, ada spekulan-spekulannya yang tidak disadari itu juga memberi pengaruh terhadap nilai tukar atau terhadap indeks harga saham kita," katanya.

Selain faktor pasar, Prasetyo menilai tingkat kemandirian ekonomi nasional turut berpengaruh terhadap kekuatan rupiah. Ketergantungan terhadap impor pada sejumlah sektor dinilai masih menjadi tantangan yang perlu dibenahi.

“Kemandirian kita secara ekonomi itu juga mempengaruhi kekuatan mata uang kita. Ada beberapa yang masih ketergantungan impor itu juga akan mempengaruhi,” katanya.

Atas dasar itu, pemerintah menekankan pentingnya koordinasi yang erat antara otoritas fiskal dan moneter dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan pasar dan ketidakpastian global.

“Nah sehingga yang dibutuhkan sekarang tentu kerja sama, apalagi otoritas yang berkaitan dengan masalah ekonomi baik moneter maupun fiskal,” kata Prasetyo.

Bisnis.com, BANDUNG — Sebanyak 140 perajin tahu yang tergabung dalam Sentra Industri Tahu Cibuntu, Kota Bandung, mulai mempertimbangkan aksi penghentian produksi dalam beberapa hari ke depan.

Rencana tersebut muncul seiring melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berdampak langsung pada kenaikan harga kedelai impor.

Ketua Paguyuban Perajin Tahu dan Tempe Jawa Barat, M. Zamaludin, mengatakan mayoritas perajin masih bergantung pada pasokan kedelai impor dari Amerika Serikat, Kanada, dan Brasil. Kondisi tersebut membuat industri tahu sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar.

"Ya dampaknya harga kedelai sekarang mahal. Dulu sebelum puasa sekitar Rp8.000 sampai Rp9.000 per kilogram, sekarang sudah ada yang mencapai Rp11.000 per kilogram," ujar Zamaludin, Sabtu (6/6/2026).

Menurut dia, para perajin di Kota Bandung maupun sejumlah daerah lain di Jawa Barat mulai khawatir dengan tren pelemahan rupiah yang berpotensi terus mendorong kenaikan harga bahan baku.

"Kami khawatir harga kedelai terus naik, lalu diikuti bahan-bahan lainnya. Kalau dolar naik tentu berpengaruh karena bahan baku yang kami gunakan sebagian besar impor, bukan lokal," katanya.

Zamaludin menjelaskan, keterbatasan produksi kedelai dalam negeri membuat perajin tidak memiliki banyak pilihan selain mengandalkan impor. Jika harga kedelai terus meningkat, ia menilai kondisi serupa yang terjadi pada 2023 bisa kembali terulang.

"Kalau harga kedelai naik terus, bukan tidak mungkin kejadian tahun 2023 terulang lagi. Menaikkan harga tahu dan tempe juga tidak mudah, sehingga salah satu langkah yang bisa ditempuh adalah aksi mogok produksi," ujarnya.

Pada 2023, perajin tahu dan tempe di berbagai daerah sempat menghentikan produksi secara serentak sebagai bentuk protes terhadap tingginya harga kedelai. Aksi tersebut menyebabkan pasokan tahu dan tempe di sejumlah pasar menurun drastis.

Zamaludin menegaskan, apabila tidak ada langkah konkret dari pemerintah untuk menstabilkan harga kedelai, aksi serupa berpotensi kembali dilakukan.

"Mogok massal produksi seperti yang pernah terjadi pada 2023 bisa saja kembali dilakukan," tegasnya.

Meski demikian, ia menyebut sebagian perajin masih memiliki stok kedelai yang dibeli sebelum harga melonjak. Karena itu, produksi dan penjualan masih berjalan normal, tanpa pengurangan ukuran maupun kenaikan harga produk.

"Ukuran masih tetap dan harga juga belum berubah. Hanya saja keuntungan kami semakin berkurang, bahkan ada yang sudah merugi," katanya.

Dia berharap pemerintah segera mengambil kebijakan yang dapat menekan biaya impor kedelai sehingga harga bahan baku tidak terus meningkat.

"Pemerintah perlu segera turun tangan membantu. Dulu ada kebijakan yang meringankan biaya impor untuk beberapa komoditas. Harapannya, kedelai juga bisa mendapat perhatian serupa agar harga lebih terkendali," pungkasnya.