Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berkelakar bahwa Menkeu China memintanya untuk menerbitkan SBN valas di Daratan China, bukan di Hong Kong.

Sebagaimana diketahui, SBN valas berdenominasi renminbi China dinamakan Panda Bond dan diterbitkan di Daratan China. Sementara itu, Dimsum Bond diterbitkan di Hong Kong.

"Dimsum Bond, jadi Menteri Keuangan China itu ngeledek. Itu bond ecek-ecek. Jadi kami diminta masuk ke Panda sebetulnya karena itu di mainland China. Kalau itu kan di Hong Kong, rupanya dia enggak suka Hong Kong," ujarnya sambil berkelakar kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Adapun Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu menargetkan Panda Bond akan terbit pada semester II/2026. Namun, otoritas tidak menginfokan kapan.

Pembahasan soal penerbitan SBN valas pemerintah Indonesia di China disampaikan Purbaya saat bertemu dengan Menkeu China Lan Fo'an, di sela-sela Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional dan Grup Bank Dunia (IMF-World Bank Group Spring Meeting), di Washington DC, Amerika Serikat (AS).

"Kami ingin menerbitkan Panda Bond di sana, dia [Menkeu China] amat setuju, dan bunganya di China itu murah, cuma 2,3%. Jadi kami bisa menekan cost of capital," ungkapnya.

Sebaliknya, Purbaya juga mengizinkan pemerintah China untuk menerbitkan obligasinya di Indonesia. Menurut dia, ini merupakan hubungan timbal balik antara dua negara yang juga mitra dagang.

"China adalah partner dagang terbesar kita, jadi pada pembicaraan itu hasilnya amat positif. Saya pikir ke depan hubungan kita dengan China dalam hal perdagangan internasional akan tetap baik," terang mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Di sisi lain, Purbaya turut menyampaikan hasil pembicaraannya dengan Menkeu China ini kepada para investor pemegang obligasi pemerintah Indonesia.

Dia mengklaim hal ini turut memicu para investor SBN pemerintah di AS kembali masuk ke pasar keuangan RI.

"Jadi kami ngomongin bahasa halusnya, 'Kalau lo enggak mau, yang lain ada yang mau, bunganya lebih murah lagi'. Itu trade yang halus, itu cara negosiasi kami begitu. Jadi langsung naik kan jumlah incoming bid-nya, signifikan," klaimnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto mengatakan strategi pembiayaan pemerintah sampai saat ini masih mengacu kepada skenario defisit APBN Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.

"Tentu kalau nanti ada pelebaran itu nanti akan disusun lagi di Lapsem [Laporan Semester]," terangnya.

Menurut Suminto, saat ini minat investor terhadap obligasi pemerintah masih cukup kuat. Salah satunya terlihat dari incoming bid para investor. Dia juga menyebut investor asing cukup suportif baik di pasar primer maupun sekunder.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang bagi China untuk menerbitkan surat utang atau obligasi di pasar Indonesia.

Opsi tersebut muncul dalam pembahasan bilateral dengan Menteri Keuangan China Lan Fo’an di sela rangkaian Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional dan Grup Bank Dunia (IMF-World Bank Spring Meeting) pada 13-17 April di Washington, DC, Amerika Serikat.

“China adalah partner dagang terbesar kita, jadi pada pembicaraan itu hasilnya sangat positif,” kata Purbaya kepada wartawan dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.

Dalam pertemuan tersebut, Purbaya menyampaikan rencana Pemerintah Indonesia menerbitkan obligasi berdenominasi Yuan atau Panda Bond di pasar China.

Purbaya mengatakan niat itu mendapat respons positif karena tingkat bunga di pasar keuangan China dinilai lebih kompetitif, yang berada di kisaran 2,3 persen.

Kondisi itu dianggap dapat menjadi salah satu alternatif untuk menekan biaya modal atau cost of capital Indonesia.

Sebagai bagian dari skema timbal balik, Purbaya menyatakan Indonesia juga membuka peluang bagi China untuk menerbitkan obligasi di dalam negeri.

Menurut dia, langkah tersebut dapat memberi ruang bagi investor Indonesia untuk mengakses instrumen surat utang China, sekaligus memperluas kerja sama pembiayaan kedua negara.

Purbaya mengatakan informasi mengenai opsi pembiayaan dari China juga telah disampaikan kepada investor obligasi di Amerika Serikat.

Penyampaian tersebut menjadi bagian dari strategi negosiasi pemerintah untuk menunjukkan bahwa Indonesia memiliki alternatif sumber pendanaan dengan biaya yang lebih efisien.

Ia mengungkapkan pendekatan itu berdampak pada peningkatan incoming bid secara signifikan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Setelah mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah pada 2025, pasar surat utang korporasi mulai memasuki fase yang lebih menantang. Data PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menunjukkan total penerbitan mencapai Rp284,3 triliun atau melonjak hampir 90% secara tahunan dari Rp149,7 triliun pada 2024.

Lonjakan tersebut didorong oleh momentum suku bunga yang lebih rendah serta kebutuhan refinancing dan ekspansi, yang membuat emiten termasuk bank agresif mengunci pendanaan jangka panjang. Refinancing menjadi kontributor terbesar dengan nilai Rp135,76 triliun, diikuti modal kerja Rp95,41 triliun dan investasi Rp64,85 triliun.

Namun, kondisi tersebut tidak berlanjut pada 2026. Pefindo memproyeksikan penerbitan surat utang korporasi turun ke kisaran Rp154 triliun hingga Rp196,86 triliun, mencerminkan normalisasi sekaligus tekanan baru dari faktor eksternal.

Tekanan global menjadi faktor kunci. Risiko geopolitik, arah kebijakan moneter global, volatilitas nilai tukar, hingga tingginya pasokan surat utang pemerintah berpotensi menahan penurunan yield dan meningkatkan biaya penerbitan. Di saat yang sama, sektor keuangan termasuk perbankan juga menghadapi perlambatan bisnis, yang berisiko menekan minat maupun kapasitas penerbitan obligasi.

Meski demikian, perbankan tetap menjadi salah satu kontributor utama dengan penerbitan sekitar Rp41,7 triliun pada 2025, menegaskan peran strategisnya di pasar surat utang.

Dari sisi fundamental, kondisi sektor jasa keuangan juga relatif stabil. Pefindo mencatat sepanjang Januari 2026 terdapat 314 publikasi pemeringkatan dari 95 perusahaan dan 8 efek beragun aset, dengan mayoritas memiliki outlook stabil dan hanya satu yang negatif.

Stabilnya profil risiko ini membuat kepercayaan investor terhadap instrumen perbankan tetap terjaga, terutama untuk bank dengan peringkat tinggi. Namun, kondisi tersebut juga membuat bank tidak berada dalam posisi terdesak untuk agresif masuk ke pasar obligasi.

Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan menjelaskan bahwa bank lebih memprioritaskan penguatan likuiditas, khususnya dana murah, di tengah pertumbuhan kredit yang belum tinggi dan kondisi pasar yang lebih menantang.

“Kami senantiasa berfokus pada likuiditas sebagai tulang punggung operasional bank yang mumpuni, terutama CASA,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (21/4/2026).

Dia juga menggambarkan bahwa biaya dana sempat menurun pada awal tahun, namun kini cenderung stabil, sehingga strategi utama adalah menjaga stabilitas tersebut di tengah pergerakan instrumen pasar seperti obligasi.

Pendekatan konservatif juga ditunjukkan oleh PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA). Adapun BCA memilih mengandalkan kekuatan likuiditas domestik dan belum berencana menerbitkan obligasi. Per Desember 2025, dana pihak ketiga BCA mencapai Rp1.249 triliun atau tumbuh 10,2% secara tahunan, dengan CASA sebesar Rp1.045 triliun yang naik 13,1%.

“BCA berkomitmen menjaga komposisi pendanaan yang sehat untuk menopang kinerja bisnis perusahaan secara berkelanjutan,” ujar EVP Corporate Communication and CSR BCA Hera F. Haryn.

Dengan likuiditas yang kuat, obligasi bagi bank besar saat ini lebih berfungsi sebagai instrumen pelengkap, terutama untuk pengelolaan struktur tenor, bukan sebagai sumber utama pendanaan.

Mengenai hal ini, Pefindo menilai tekanan global tidak serta-merta membuat biaya penerbitan bagi bank melonjak, mengingat profil kredit perbankan yang relatif kuat dan didominasi oleh peringkat tinggi.

Selain itu, bank yang sudah memiliki akses pasar tetap memiliki fleksibilitas dalam menghimpun dana melalui obligasi atau sukuk. Di sisi lain, sumber dana utama perbankan tetap berasal dari dana pihak ketiga, sementara pasar modal digunakan untuk kebutuhan pengelolaan mismatch tenor.

“Secara imbal hasil, karena rating rata-rata perbankan tinggi, seharusnya tidak naik juga,” ujar Kepala Divisi Riset Pefindo Danan Dito.

Meski demikian, perubahan perilaku investor menjadi tantangan baru. Pefindo mencatat adanya kecenderungan investor hanya fokus pada surat utang berperingkat tinggi seperti AAA dan A, sementara peringkat BBB mulai ditinggalkan.

Kondisi ini berpotensi menciptakan segmentasi pasar yang lebih tajam dan membuat tidak semua bank memiliki akses yang sama terhadap pendanaan.

Head of Research LPPI Trioksa Siahaan menilai kondisi global berpotensi meningkatkan biaya dana perbankan melalui kenaikan yield obligasi, yang pada akhirnya dapat menekan margin jika tidak diimbangi dengan penyesuaian bunga kredit. Ia juga menyoroti bahwa dalam kondisi investor semakin selektif, bank besar cenderung lebih diuntungkan karena dinilai lebih tahan, sehingga memperoleh biaya dana yang lebih rendah dibandingkan bank menengah dan kecil.

“Peningkatan yield obligasi akan membuat biaya dana semakin tinggi dan dapat menekan margin perbankan bila tidak diimbangi dengan penyesuaian bunga kredit,” ujar dia.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda melihat tekanan juga datang dari sisi permintaan. Perlambatan ekonomi global dan domestik membuat investor lebih berhati-hati dalam menempatkan dana, termasuk ke sektor perbankan.

Hal ini tercermin dari perlambatan pertumbuhan kredit, penurunan PMI manufaktur yang berpotensi berada di bawah 50, serta survei Apindo yang menunjukkan 50% pelaku usaha tidak berekspansi dan 67% tidak menambah tenaga kerja.

“Investor akan menahan untuk mengeluarkan dana, termasuk ke sektor perbankan, karena melihat prospeknya seret,” ujar dia.

Adapun kondisi tersebut, perbankan menghadapi dilema antara menaikkan imbal hasil untuk menarik investor dan menjaga margin agar tidak tergerus. Kenaikan imbal hasil berisiko menekan profitabilitas, sementara tidak menaikkannya dapat mengurangi minat investor.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengizinkan China menerbitkan surat utang (bonds) di Indonesia. 

Restu tersebut diberikan Purbaya setelah mengutarakan rencana Indonesia untuk menerbitkan surat utang global berdenominasi renminbi (RMB) di China atau Panda Bond.

Purbaya mengungkapkan bahwa pemerintah China juga meminta izin untuk menerbitkan surat utang di Indonesia. Purbaya pun memberikan lampu hijau atas permintaan tersebut.

"China juga bilang, 'Boleh enggak kami terbitkan bond di Indonesia?' Saya bilang boleh. Kita timbal balik lah kalau ada investor Indonesia yang mau beli bond China boleh juga," ujar Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Selatan, Selasa (21/4).

Bendahara RI tersebut menilai China sebagai mitra dagang terbesar Indonesia, sehingga dengan saling memberikan izin menjual surat utang ini bisa membuat hubungan kedua negara, terutama dalam hal perdagangan dan investasi, bisa tetap berjalan baik.

Sebelumnya, Purbaya lebih dulu mengatakan niatnya untuk menerbitkan Panda Bond melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendiversifikasi sumber pembiayaan global.

"Salah satu perintah Bapak Presiden adalah melakukan diversifikasi sumber pembiayaan global," katanya.

Ia mengungkap rencana tersebut dibahas saat bertemu Menteri Keuangan China selama sekitar satu jam di Amerika Serikat (AS). Dalam pertemuan itu, kedua pihak membicarakan penerbitan Panda Bond dengan bunga sekitar 2,3 persen.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA – Daya tarik Surat Berharga Negara (SBN) menunjukkan tanda-tanda pelemahan pada awal 2026, tercermin dari turunnya minat investor dalam lelang Surat Utang Negara (SUN).

Meski pemerintah masih mampu mencapai target pembiayaan, nilai incoming bids tercatat terus menyusut sejak awal tahun, mengindikasikan permintaan yang tidak sekuat periode sebelumnya.

Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) menunjukkan penurunan rasio bid to cover dari 2,27 kali pada 6 Januari menjadi 1,49 kali pada 3 Maret 2026. Penurunan ini sejalan dengan merosotnya nilai penawaran, dari Rp90,96 triliun pada awal Januari menjadi Rp50,94 triliun pada awal Maret, sebelum sempat naik kembali ke Rp78,44 triliun pada lelang terbaru.

Tren serupa juga terjadi pada instrumen syariah. Lelang Sukuk Negara yang sempat mencatatkan penawaran Rp55,26 triliun pada awal tahun, turun menjadi Rp30,57 triliun pada lelang terakhir. Hal ini menunjukkan adanya penurunan minat investor yang cukup signifikan di berbagai instrumen pembiayaan pemerintah.

Tekanan terhadap pasar SBN tidak lepas dari faktor global dan domestik. Ketegangan geopolitik serta meningkatnya kehati-hatian investor mendorong aliran modal asing di pasar SBN tradeable berfluktuasi, bahkan sempat mencatat arus keluar hingga sekitar Rp25,09 triliun pada 2026. Kondisi ini turut memengaruhi kemampuan pemerintah dalam memenuhi target pembiayaan APBN 2026 sebesar Rp832,2 triliun.

Di sisi lain, yield SBN tenor 10 tahun menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Sepanjang awal tahun, imbal hasil bergerak dari kisaran 6,21% pada Januari hingga mencapai 6,93% pada akhir Maret, mencerminkan meningkatnya biaya dana yang harus ditanggung pemerintah untuk menarik minat investor.

Baca berita selengkapnya melalui epaper.bisnis.com

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) kembali menerima empat penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai Mitra Distribusi dan Dealer Utama Surat Utang Negara (SUN).

"Pencapaian ini menunjukkan komitmen BCA dalam memperkuat fungsi intermediasi di pasar keuangan, sekaligus mendukung pemerintah dalam menjaga pembiayaan yang efisien dan berkelanjutan," kata Wakil Presiden Direktur BCA John Kosasih dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

BCA mendapatkan tiga penghargaan Dealer Utama Surat Utang Negara untuk kategori Dealer Utama dengan Kinerja Terbaik Tahun 2025 dan satu penghargaan Mitra Distribusi SUN Ritel dengan Kinerja Terbaik Tahun 2025.

Secara rinci, empat penghargaan yang diterima BCA tersebut meliputi pertama Dealer Utama Surat Utang Negara dengan Kinerja Terbaik Tahun 2025; kedua Dealer Utama Surat Utang Negara dengan Kinerja Terbaik di Pasar Perdana Tahun 2025.

Ketiga, Dealer Utama Surat Utang Negara dengan Kinerja Terbaik di Pasar Sekunder Tahun 2025; dan keempat Mitra Distribusi Surat Utang Negara Ritel dengan Kinerja Terbaik Tahun 2025.

"Adapun penghargaan dari Kementerian Keuangan sudah diterima BCA dalam 12 tahun terakhir antara lain sebagai sebagai Dealer Utama atau Mitra Distribusi SUN Terbaik," ujarnya.

Menurut John apresiasi itu menjadi bukti upaya industri perbankan itu dalam mengedukasi masyarakat untuk berinvestasi secara aman.

Selain itu, penghargaan tersebut juga menunjukkan kontribusi nasabah dalam mendukung pembangunan nasional lewat instrumen pembiayaan negara sekaligus dukungan terhadap pengembangan pasar keuangan domestik.

"Kami akan terus mendorong peningkatan partisipasi investor domestik melalui optimalisasi kanal distribusi dan edukasi pasar,” tuturnya.

Ia mengatakan sebagai salah satu Dealer Utama SUN, pihaknya berperan aktif dalam Pasar Perdana maupun Sekunder, termasuk dalam proses pemasaran dan perdagangan serta penyediaan likuiditas di Pasar Sekunder.

Di sisi lain, sebagai Mitra Distribusi SUN Ritel, BCA berkontribusi dalam memperluas akses investasi masyarakat terhadap instrumen Surat Berharga Negara (SBN) melalui platform digital.

Melalui aplikasi myBCA dan KlikBCA Individu, BCA memfasilitasi pemesanan Obligasi Pemerintah di Pasar Perdana secara end-to-end digital, serta transaksi di Pasar Sekunder melalui jaringan Kantor Cabang dan myBCA.

"Inisiatif ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan sekaligus memperdalam pasar obligasi domestik," jelasnya,

Ia menyebutkan pada tahun 2025, myBCA menjadi kanal pilihan mayoritas investor ritel dengan frekuensi transaksi SBN mencapai lebih dari 80 persen. Hal itu juga didukung oleh peningkatan investor lebih dari 20 persen yoy dengan mayoritas investor generasi muda (milenial dan gen Z) yang tumbuh hingga lebih dari 50 persen yoy.

"Capaian ini menunjukkan bahwa kemudahan akses instrumen investasi negara melalui ekosistem layanan BCA dapat menjangkau lebih banyak generasi muda untuk mulai berinvestasi," katanya lagi.

Penghargaan ini turut mempertegas posisi BCA di tengah kompetisi industri perbankan dalam distribusi SBN, di mana optimalisasi teknologi, basis nasabah yang kuat, serta kapabilitas treasury menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kinerja.

Seiring dengan dinamika pasar keuangan global dan kebutuhan pembiayaan negara yang terus berkembang, BCA berkomitmen mendukung penguatan pasar SBN melalui inovasi layanan, pengembangan produk, serta kolaborasi erat dengan pemerintah dan regulator.

Adapun penghargaan diserahkan langsung Direktur Surat Utang Negara Kemenkeu Novi Puspita Wardani kepada Wakil Presiden Direktur BCA John Kosasih di Auditorium Gedung Frans Seda, Kementerian Keuangan RI, Jakarta.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Executive Vice President Treasury BCA Junita Gunawan dan Senior Vice President Wealth Management BCA Dessy Nathalia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Pasar modal Indonesia mencatatkan lonjakan penerbitan obligasi korporasi pada kuartal I/2026. Menariknya, gelombang pendanaan ini tak lagi didominasi refinancing, melainkan beralih fokus untuk ekspansi dan modal kerja riil. Kini, ujian sesungguhnya adalah sejauh mana likuiditas pasar mampu menyerap agresivitas para emiten tersebut.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sepanjang tahun berjalan 2026, telah tercatat 48 emisi obligasi dan sukuk dari 32 emiten, dengan total nilai emisi mencapai Rp52,44 triliun. Realisasi ini cenderung mengalami kenaikan dibandingkan akhir Maret 2025 dengan 33 emisi dari 24 emiten dan nilai emisi hanya mencapai Rp45,56 triliun.

Tren positif ini juga terlihat dari data PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Pefindo mencatat total penerbitan surat utang secara keseluruhan pada kuartal I/2026 menembus Rp59,35 triliun. Capaian ini tumbuh 26,97% secara tahunan (year-on-year/YoY) dibandingkan raihan Rp46,8 triliun pada Januari—Maret 2025.

Perubahan paling mencolok terlihat dari tujuan penggunaan dana hasil emisi. Jika tahun lalu korporasi sibuk membayar utang, kini dana segar lebih banyak diputar untuk menggerakkan roda bisnis.

Sepanjang Januari-Maret 2026, penerbitan surat utang didominasi oleh kebutuhan modal kerja yang mencapai Rp30,91 triliun, melesat tajam dari hanya Rp19,40 triliun pada kuartal I/2025. Alokasi untuk kebutuhan investasi juga meroket menjadi Rp15,60 triliun, jauh meninggalkan periode yang sama tahun lalu yang hanya sebesar Rp2,28 triliun.

Sebaliknya, porsi pendanaan untuk kebutuhanrefinancingjustru menyusut drastis. Tahun ini, alokasirefinancinghanya tercatat sebesar Rp12,85 triliun, anjlok separuhnya dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2025 yang sempat menyentuh Rp25,05 triliun.

Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mengantongi pipeline atau mandat emisi surat utang korporasi mencapai Rp 66,28 triliun hingga kuartal pertama 2026. Adapun penerbitan baru surat utang 2026 diperkirakan berkisar Rp 154 triliun–Rp 196,86 triliun, dengan titik tengah pada Rp 175,77 triliun.

Pefindo juga mencatat, mandat penerbitan surat utang yang diterima hingga 2026 didominasi oleh perusahaan non-BUMN. Dari total 45 perusahaan, sebanyak 33 di antaranya berasal dari kelompok non-BUMN dengan rencana emisi mencapai Rp 48,81 triliun.

Sementara dari kelompok BUMN, termasuk anak usaha BUMN dan BUMD, terdapat 12 perusahaan dengan total rencana penerbitan sebesar Rp 17,47 triliun.

Head of Economic Research Division Pefindo, Suhindarto mengungkapkan, dari total mandat penerbitan surat utang itu, skema penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi paling dominan dengan nilai mencapai Rp 32,98 triliun. Kemudian, penerbitan obligasi tercatat sebesar Rp 12,91 triliun, disusul PUB sukuk senilai Rp 12,45 triliun.

Dia beranggapan, aktivitas penerbitan surat utang pada awal 2026 masih tergolong semarak. Menurutnya, kondisi yield yang relatif rendah sepanjang Januari hingga Februari dimanfaatkan emiten untuk menghimpun pendanaan dari pasar obligasi.

Selain itu, realisasi penerbitan pada kuartal pertama 2026 tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan nilai jatuh tempo pada periode yang sama. Sepanjang kuartal pertama 2026, penerbitan mencapai Rp 26,88 triliun, sementara nilai jatuh tempo pada kuartal kedua 2026 sebesar Rp 28,33 triliun.

Pefindo menilai rendahnya yield obligasi korporasi menopang aktivitas penerbitan surat utang hingga Maret lalu. Hal ini tercermin dari tingkat yield yang lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain itu, volatilitas yield juga terbilang rendah sepanjang kuartal tersebut. Kondisi ini terlihat dari selisih antara level tertinggi dan terendah yield yang relatif sempit.

“Tapi kenaikan yield baru-baru ini menjadi faktor negatif yang perlu diantisipasi ke depan,” kata Suhindarto dalam Konferensi Pers Pefindo, Rabu (15/4).

Secara terperinci, total penerbitan surat utang korporasi pada kuartal pertama 2026 tercatat mencapai Rp 59,4 triliun, meningkat 26,97% YoY dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 46,8 triliun.

Dari jumlah tersebut, penerbitan obligasi korporasi dan sukuk mendominasi dengan nilai Rp 52,4 triliun. Angka itu naik 12,96% secara tahunan dari Rp 46,4 triliun pada kuartal pertama 2025.

Sementara itu, instrumen Medium Term Notes (MTN) melonjak signifikan dengan nilai penerbitan mencapai Rp 7 triliun, jauh lebih tinggi dibandingkan Rp 4 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

“Sementara itu, belum ada penerbitan efek utang lainnya (sekuritisasi dan SBK) pada kuartal pertama 2026,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Penerbitan obligasi korporasi telah membanjiri pasar modal Tanah Air sepanjang periode Januari—Maret 2026. Kini, daya serap pasar menjadi ujian selanjutnya selepas triliunan surat utang beredar di masyarakat.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sepanjang tahun berjalan 2026, telah tercatat 48 emisi obligasi dan sukuk dari 32 emiten, dengan total nilai emisi mencapai Rp52,44 triliun. Realisasi ini cenderung mengalami kenaikan dibandingkan akhir Maret 2025 dengan 33 emisi dari 24 emiten dan nilai emisi hanya mencapai Rp45,56 triliun.

Sementara PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mencatat total penerbitan surat utang sepanjang kuartal I/2026 mencapai Rp59,35 triliun, tumbuh 26,97% YoY dibandingkan Rp46,8 triliun pada Januari—Maret 2025.

Dari segi tujuan, penerbitan surat utang pada periode Januari—Maret 2026 didominasi oleh kebutuhan modal kerja sebesar Rp30,91 triliun. Realisasi ini berbeda dibandingkan Rp19,40 triliun untuk kebutuhan modal kerja pada Januari—Maret 2025.

Sementara kebutuhan refinancing kini hanya sebesar Rp12,85 triliun, turun dari Rp25,05 triliun pada periode yang sama 2025. Sisanya, kebutuhan investasi juga meningkat menjadi Rp15,60 triliun pada tahun ini, dibandingkan Rp2,28 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

PT Eagle High Plantations Tbk. (BWPT) menjadi salah satu emiten yang menerbitkan obligasi pada periode ini. Membuka penawaran terhadap Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap IV Tahun 2026, BWPT mengincar Rp98,06 miliar dari penerbitan surat utang ini.

Manajemen dalam keterangan resminya, menerangkan penerbitan obligasi ini sebagai bagian dari PUB Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations dengan target mencapai Rp400 miliar. Nantinya dana yang terkumpul akan digunakan perseroan sebagai modal kerja.

”Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan antara lain pembelian persediaan seperti tandan buah segar dan minyak kelapa sawit, biaya pemeliharaan tanaman menghasilkan seperti pupuk, energi dan bahan bakar, serta biaya overhead,” tulis manajemen dalam prospektus, dikutip Rabu (15/4/2026).

Head of Economic Research Division Pefindo Suhindarto, menilai semaraknya penerbitan surat utang korporasi, sejalan dengan jatuh tempo surat utang korporasi pada tahun ini. Nilai jatuh tempo pada periode Mei—Desember 2026 diprediksi mencapai Rp124,12 triliun.

Hal itu pula yang dinilai membuat penyerapan terhadap penerbitan baru surat utang korporasi cenderung solid. Di tengah kondisi risk-off pasar modal, investor dinilai masih memiliki ketertarikan untuk mengamankan posisi dalam investasi.

Terlebih, dalam kondisi pasar saham yang cenderung lesu, investor dinilai bakal memilih surat utang korporasi lantaran mampu memberikan daya tarik yang lebih baik ketimbang instrumen lainnya.

”Dari sisi faktor peluang, kami melihat permintaan investor masih kuat karena di kondisi saat ini, investor justru mencari return yang lebih tinggi di pasar alternatif, termasuk di pasar surat utang korporasi itu sendiri,” katanya dalam Konferensi Pers Pefindo, Rabu (15/4/2026).

Semaraknya penerbitan surat utang korporasi ini bahkan diprediksi terjadi hingga akhir tahun. Terlebih pada kuartal II dan III tahun ini, besaran surat utang jatuh tempo masih cukup besar sehingga aksi refinancing memiliki peluang besar untuk terjadi.

Pefindo sendiri menargetkan penerbitan surat utang korporasi berada pada level Rp154—196,86 triliun, dengan titik tengah pada Rp175,77 triliun.

Meskipun begitu, risiko geopolitik tetap dipertimbangkan sebagai salah satu sentimen yang menghalangi pencapaian target ini. Menurutnya, perang yang berkecamuk di Iran, berisiko membuat pasar lebih fluktuatif dan meningkatkan imbal hasil. Dengan begitu, biaya pendanaan berisiko membengkak lewat penerbitan surat utang.

Belum lagi, nilai tukar rupiah yang telah terdepresiasi mencapai lebih dari Rp17.000 per dolar AS hingga hari ini menjadi risiko lainnya dari pencapaian target tersebut.

”Dari sisi depresiasi nilai tukar juga menjadi faktor negatif bagi yield karena jika depresiasi nilai tukar terus berlanjut, maka transmisi terhadap imported inflation juga bisa terjadi, yang mana kalau inflasinya meningkat, biasanya yield-nya juga akan terdorong naik,” katanya.

Suhindarto menilai, sektor multifinance masih akan menjadi industri yang paling banyak menerbitkan surat utang korporasi. Secara historis, sektor ini memang menjadi penerbit surat utang terbesar lantaran karakteristik industri yang mencari alternatif pendanaan melalui surat utang.

”Di tahun 2026 kami masih melihat sebenarnya confidence dari bisnis untuk menerbitkan [surat utang] masih belum sampai pada tahap yang akhirnya membuat mereka wait and see. Justru dengan kondisi seperti saat ini mereka akan mencoba untuk meningkatkan penerbitan, sebelum akhirnya mungkin yield-nya akan terdorong naik ke depan,” katanya.

Di satu sisi, Head of Fixed Income Anugerah Sekuritas Indonesia Ramdhan Ario Maruto, menilai semaraknya penerbitan surat utang korporasi masih akan berlanjut pada tahun ini.

Semaraknya penerbitan surat utang korporasi disebut datang dari kebutuhan swasta untuk mendapatkan pendanaan. Terlebih, di tengah kebutuhan industri yang diklaim masih bertumbuh.

”Menurut saya akan ada pengaruhnya [perang Iran], tapi tidak signifikan. Karena jatuh tempo juga banyak dan kebutuhan industri sendiri juga cukup besar. Hanya konsekuensinya ke cost of fund,” katanya, Rabu (15/4/2026).

Sementara itu, prospek penyerapan surat utang korporasi anyar ini juga diprediksi masih solid. Hal itu tampak dari banyaknya surat utang korporasi yang jatuh tempo pada periode yang sama, sehingga mendorong aksi refinancing terjadi.

Hanya saja, penerbitan surat utang kali ini diprediksi akan membutuhkan cost of fund yang tinggi. Hal itu lantaran kondisi yield acuan SBN telah melemah sejalan dengan sentimen risk off pasar keuangan global.

”Cuma memang yieldnya kalau kita bandingkan awal tahun atau akhir tahun 2025, kondisi yield kita kan melemah. Pasar pastinya mengekspektasikan return sesuai kondisi pasar,” katanya.

Di satu sisi, Chief Dealer Fixed Income & Derivatives PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) Fudji Rahardjo, menilai dampak ketegangan geopolitik di Iran terhadap pasar obligasi Tanah Air akan sangat bergantung pada durasi konflik.

Dengan begitu, jika konflik berkepanjangan, Fudji menilai target penerbitan obligasi korporasi oleh Pefindo berisiko tidak terealisasi. Hal itu lantaran kecenderungan bank sentral untuk menaikkan suku bunga, alih-alih memangkasnya.

"Jika konflik berkepanjangan, skenarionya menjadi lebih berat. Penerbitan bisa turun ke Rp120-Rp150 triliun, di bawah nilai jatuh tempo. Artinya, pasar obligasi korporasi diproyeksikan mengalami kontraksi neto," katanya beberapa waktu lalu kepada Bisnis.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Divisi Riset PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Suhindarto mengatakan prospek obligasi pemerintah atau Surat Utang Negara (SUN) masih relatif cukup baik, di tengah tekanan akibat gejolak geopolitik di tingkat global.

Prospek tersebut juga tercermin dari hasil lelang SUN yang tercatat mencapai Rp78,4 triliun pada 14 April 2026 atau melonjak 34 persen dibandingkan Rp58,22 triliun pada lelang 31 Maret 2026, sebagaimana laporan Kementerian Keuangan.

"Tapi, all in all, sebenarnya prospeknya (SUN) masih relatif cukup baik, memang kebutuhan anggaran pemerintah yang tinggi ini akhirnya akan mendorong yield-nya cenderung relatif sedikit naik ke atas gitu ya,", ujar Suhindarto dalam konferensi pers Pefindo secara daring di Jakarta, Rabu.

Ia melanjutkan, prospek positif tersebut juga didukung oleh kondisi investor domestik yang masih relatif solid dan dapat menjawab penawaran SUN, yang mana juga berpotensi menahan kenaikan yield SUN supaya tidak terlalu tinggi.

"Dengan kondisi investor di domestiknya sendiri yang masih relatif solid dan masih bisa menjawab penawaran yang ada gitu ya, diharapkan ini bisa menjadi bumper tersendiri gitu ya supaya yield-nya naiknya tidak terlalu banyak," ujar Suhindarto.

Suhindarto menjelaskan yield SUN sebetulnya masih berpotensi turun pada awal tahun, namun, eskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS) dengan Iran, telah mempersempit ruang penurunannya.

Ia melanjutkanbpenyempitan ruang penurunan tersebut seiring dengan ekspektasi bahwa bank sentral AS The Fed hanya akan menurunkan suku bunga acuannya sebanyak satu kali pada 2026, atau bahkan tidak ada penurunan sama sekali.

"Dengan kondisi tersebut, kemungkinan untuk kinerja SBN sendiri yield-nya tidak akan jauh berbeda dibandingkan dengan tahun lalu. Bahkan mungkin akan ada terjadi lonjakan sedikit ketika risiko perang ini mengalami kenaikan," ujar Suhindarto.

Kementerian Keuangan melaporkan hasil lelang SUN tercatat mencapai Rp78,4 triliun pada 14 April 2026, atau melonjak 34 persen dibandingkan Rp58,22 triliun pada lelang 31 Maret 2026.

Selain itu, kualitas permintaan juga meningkat tajam, yang mana rasio penawaran terhadap permintaan untuk seri FR0107 dan FR0108 mencapai 1,8 hingga 2 kali, dibandingkan dengan rasio yang hanya mendekati 1 kali pada lelang sebelumnya.

Perbedaan tersebut penting, karena rasio mendekati 1 menandakan permintaan yang tipis, sementara rasio 2 mencerminkan selera investor yang sebenarnya dengan ruang yang cukup.

Seiring hasil lelang obligasi pemerintah yang melonjak, hal tersebut mencerminkan bahwa kepercayaan investor global terhadap Indonesia tengah pulih, dan pemerintah sedang berupaya untuk mempertahankannya.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memproyeksikan penerbitan surat utang (obligasi) korporasi di Indonesia di kisaran Rp154 triliun sampai Rp196,86 triliun sepanjang 2026, dengan titik tengah Rp175,77 triliun.

"Penerbitan surat utang korporasi di Indonesia untuk tahun 2026 ini kami perkirakan masih akan tetap solid, proyeksi kami masih belum berubah yaitu di Rp154 hingga Rp196,86 triliun, titik tengah di Rp175,77 triliun," ujar Kepala Divisi Riset Pefindo Suhindarto, dalam konferensi pers Pefindo di Jakarta, Rabu.

Suhindarto menjelaskan salah satu faktor utama yang menopang proyeksi tersebut yaitu tingginya surat utang yang akan jatuh tempo sepanjang 2026, yang mana tercatat jatuh tempo obligasi korporasi senilai Rp124,12 triliun untuk periode Mei hingga Desember 2026.

Ia memperkirakan besarnya nilai jatuh tempo akan mendorong aktivitas refinancing, sehingga perusahaan akan kembali masuk ke pasar untuk menerbitkan surat utang baru guna memenuhi kewajiban yang ada.

Selain itu, lanjutnya, kebutuhan pembiayaan untuk ekspansi usaha juga masih akan tetap terjaga seiring kondisi perekonomian domestik yang relatif stabil, sehingga akan memperkuat prospek penerbitan surat utang korporasi sepanjang tahun 2026.

"Kalau kita perhatikan untuk bulan Mei hingga Desember (2026) ke depan, masih ada sekitar Rp124,12 triliun surat utang yang akan jatuh tempo, yang mana ini masih akan menjadi bahan bakar untuk faktor refinancing penerbitan untuk tujuan refinancing, sehingga diharapkan dengan adanya jatuh tempo tinggi ini penerbitan surat utang korporasi juga masih akan terjaga," ujar Suhindarto.

Namun demikian, pihaknya tetap mengingatkan adanya sejumlah tantangan yang perlu diwaspadai sepanjang 2026, salah satunya yaitu risiko geopolitik global, khususnya konflik di Timur Tengah yang berpotensi memicu volatilitas pasar dan mendorong kenaikan imbal hasil.

Selain itu, lanjutnya, tekanan terhadap nilai tukar Rupiah juga menjadi faktor risiko, yang mana depresiasi Rupiah berpotensi memicu importedinflation yang akhirnya dapat mendorong kenaikan imbal hasil obligasi.

"Dari sisi tantangan, dari yang pertama dan paling utama yang kita lihat sepanjang kuartal pertama ini adalah dari sisi risiko geopolitik terutama perang yang terjadi di Timur Tengah, dan ini bisa membuat pasar menjadi fluktuatif dan imbal hasil berpotensi meningkat ke depan," ujar Suhindarto.

Per Maret 2026, Pefindo mencatat penerbitan surat utang korporasi mencapai Rp59,35 triliun, atau melebihi nilai jatuh tempo yang sebesar Rp26,88 triliun.

Menurut Suhindarto, kondisi tersebut menunjukkan tingginya minat korporasi memanfaatkan momentum suku bunga yang relatif rendah pada dua bulan pertama tahun ini, untuk menggalang pendanaan dari pasar obligasi.

"Untuk realisasi pererbitannya sendiri bisa kita lihat Rp59,35 triliun yang mana nilai tersebut melampaui jatuh temponya yaitu di Rp26,88 triliun sepanjang kuartal pertama," ujar Suhindarto.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mencatat total mandat penerbitan surat utang (obligasi) korporasi mencapai Rp66,28 triliun per 31 Maret 2026, yang berasal dari rencana aksi 45 perusahaan yang tengah bersiap menghimpun dana di pasar modal.

”Pefindo hingga akhir Maret kemarin, mencatatkan mandat surat utang korporasi dan yang belum listing mencapai Rp66,28 triliun,” ujar Chief Economist Pefindo Suhindarto dalam konferensi pers Pefindo secara daring di Jakarta, Rabu.

Suhindarto memaparkan, sektor pembiayaan konsumtif-otomotif atau perusahaan multifinance mencatatkan mandat paling tinggi sebanyak enam perusahaan dengan rencana penerbitan senilai Rp11 triliun.

Di posisi kedua, sektor perbankan dengan sebanyak enam perusahaan mencatatkan mandat senilai Rp9,18 triliun, dan posisi ketiga, yaitu entitas terkait pemerintah yang bergerak di sektor layanan publik dengan rencana penerbitan senilai Rp7,05 triliun.

Dari sisi jenis instrumen, Suhindarto melanjutkan, Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) obligasi masih mendominasi, dengan total nilai mencapai Rp32,98 triliun

"Dari sisi instrumen, PUB obligasi masih terus mendominasi, diikuti oleh obligasi yang tidak PUB, kemudian diikuti oleh PUB sukuk, sukuk, baru instrumen lainnya seperti MTN, surat berharga perpetual, dan juga sekuritisasi," ujar Suhindarto.

Dari sisi kepemilikan, tercatat sebanyak 33 perusahaan Non Badan Usaha Milik negara (BUMN) tengah menyiapkan rencana penerbitan dengan total nilai mencapai Rp48,81 triliun.

Sementara itu, dari kelompok BUMN dan entitas terkait, terdapat 12 perusahaan yang terdiri dari BUMN, anak usaha BUMN, hingga BUMD yang juga akan masuk ke pasar dengan total rencana penerbitan senilai Rp17,47 triliun.

Dalam kesempatan ini, Suhindarto mengatakan pihaknya optimistis penerbitan surat utang korporasi dapat mencapai kisaran Rp154- Rp196,86 triliun sepanjang 2026, dengan titik tengah pada Rp175,77 triliun.

Ia menjelaskan, salah satu katalis yang mendorong potensi pencapaian target tersebut adalah nilai jatuh tempo yang jumbo pada periode Mei-Desember 2026 senilai Rp124,12 triliun.

Selain itu, juga pertumbuhan ekonomi domestik yang diprediksi masih solid pada sisa tahun ini.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026