Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyerap dana senilai Rp40 triliun dari lelang sembilan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 28 April 2026.

Dikutip dari keterangan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu, total penawaran masuk yang tercatat pada lelang kali ini mencapai Rp74,95 triliun.

Serapan terbesar berasal dari seri FR0109 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp15,75 triliun dari penawaran masuk Rp34,74 triliun. Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,63518 persen dengan jatuh tempo 15 Maret 2031.

Serapan berikutnya yaitu seri FR0107 (pembukaan kembali) yang diserap sebesar Rp5,15 triliun dari penawaran masuk Rp7,05 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,74984 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2045.

Selanjutnya, pemerintah menyerap dana sebesar Rp4,4 triliun dari seri SPN12270429 (penerbitan baru) yang mencatatkan penawaran masuk Rp4,56 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 5,55000 persen dengan jatuh tempo 29 April 2027.

Seri FR0102 (pembukaan kembali) dimenangkan sebesar Rp3,6 triliun dari penawaran masuk Rp4,2 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,86479 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2054.

Kemudian seri FR0108 (pembukaan kembali) diserap Rp3,25 triliun dari penawaran masuk Rp9,22 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,80995 persen dan jatuh tempo 15 April 2036.

Untuk seri FR0106 (pembukaan kembali), pemerintah memenangkan dana sebesar Rp2,7 triliun dari penawaran masuk Rp4,69 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,81832 persen dan jatuh tempo 15 Agustus 2040.

Lalu, pemerintah menyerap dana sebesar Rp2,4 triliun dari seri SPN12260730 (pembukaan kembali) yang menerima penawaran masuk Rp3,19 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 5,40000 persen dengan jatuh tempo 30 Juli 2026.

Seri FR0105 (pembukaan kembali) dimenangkan sebesar Rp1,75 triliun dari penawaran masuk Rp3,85 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,87996 persen dan jatuh tempo 15 Juli 2064.

Terakhir, pemerintah menyerap dana sebesar Rp1 triliun dari seri SPN01260530 (penerbitan baru) yang mencatatkan penawaran masuk Rp3,44 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 4,89000 persen dengan jatuh tempo 30 Mei 2026.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyerap dana senilai Rp42 triliun dari lelang sembilan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 14 April 2026.

Dikutip dari keterangan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu, total penawaran masuk yang tercatat pada lelang kali ini mencapai Rp78,44 triliun.

Nilai penawaran itu lebih tinggi dari penawaran pada lelang terakhir sebesar Rp58,22 triliun pada 31 Maret 2026.

Pada lelang kali ini, serapan terbesar berasal dari FR0109 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp23,55 triliun dari penawaran masuk Rp44,44 triliun, menjadi penawaran masuk tertinggi pada lelang kali ini.

Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri tersebut sebesar 6,27225 persen dengan jatuh tempo 15 Maret 2031.

Serapan berikutnya yaitu seri FR0108 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp5,2 triliun dari penawaran masuk Rp10,66 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,60998 persen dengan jatuh tempo 15 April 2036.

Selanjutnya, pemerintah menyerap dana senilai Rp4,7 triliun dari seri SPN12270401 (pembukaan kembali) yang mencatatkan penawaran masuk Rp5,21 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 5,50000 persen dengan jatuh tempo 1 April 2027.

Dari seri FR0106 (pembukaan kembali), pemerintah memenangkan nominal sebesar Rp2,5 triliun dari penawaran masuk Rp4,65 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,72964 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2040.

Seri FR0107 (pembukaan kembali) dimenangkan sebesar Rp1,75 triliun dari penawaran masuk Rp3,56 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,71886 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2045.

Kemudian, seri FR0102 (pembukaan kembali) diserap sebesar Rp1,3 triliun dari penawaran masuk Rp1,87 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,84754 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2054.

Untuk seri SPN03260715 (penerbitan baru) dimenangkan sebesar Rp1,2 triliun dari penawaran masuk Rp3,58 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 5,40000 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2026.

Seri SPN01260516 (penerbitan baru) dimenangkan senilai Rp1 triliun dari penawaran masuk Rp3,26 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 4,88000 persen dengan jatuh tempo 16 Mei 2026.

Serapan terakhir yaitu seri FR0105 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp800 miliar dari penawaran masuk Rp1,22 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,84876 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2064.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan bakal menggelar lelang atas Surat Utang Negara (SUN) berdenominasi rupiah pada Selasa (14/4/2026), dengan target mencapai Rp36 triliun.

Melansir laman resmi DJPPR, lelang akan dilakukan terhadap 9 seri SUN, dengan rincian 3 seri Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan 6 lainnya merupakan Fixed Rate (FR). Dengan kata lain, DJPPR melelang 3 SUN bertenor pendek dan 6 SUN bertenor menengah—panjang.

Ketiga seri SPN yang dilelang besok antara lain SPN01260516 (New Issuance), SPN03260715 (New Issuance), dan SPN12270401 (Reopening). Ketiga seri itu memiliki tenggat jatuh tempo selama 1, 3, dan 12 bulan. Imbal hasil ketiga produk ini diskonto.

Sementara itu, 6 seri lainnya yang memiliki tenor panjang antara lain FR0109 (Reopening), FR0108 (Reopening), FR0106 (Reopening), FR0107 (Reopening), FR0102 (Reopening), dan FR0105 (Reopening). Keenam seri ini memiliki tenor selama 5—38 tahun, dengan imbal hasil berkisar 5,87—7,12%.

FR0109 menjadi produk dengan tenggat jatuh tempo tersingkat, yaitu pada 15 Maret 2031. Produk ini sekaligus menawarkan kupon sebesar 5,87% dan menjadi yang terkecil di antara 5 seri lainnya.

Sementara itu, FR0105 menjadi produk dengan jatuh tempo terpanjang, yaitu pada 15 Juli 2064. FR0105 sekaligus menawarkan kupon sebesar 6,87%, tetapi bukan yang terbesar di antara penerbitan FR kali ini.

Kupon terjumbo justru digenggam oleh FR0106 dan FR0107 yang menawarkan imbal hasil sebesar 7,12%. Namun, maturity date kedua produk ini justru masing-masing 14 dan 19 tahun.

Nantinya lelang akan dibuka pada Selasa (14/4/2026) pukul 09.00—11.00 WIB. Tanggal setelmen lelang ini akan jatuh pada Kamis (16/4/2026).

”Target indikatif Rp36 triliun, dengan target maksimal dimenangkan 150% dari target indikatif,” tulis pengumuman DJPPR.

Adapun lelang besok akan dilaksanakan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai agen lelang SUN. Lelang bersifat terbuka dan menggunakan metode harga beragam.

Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian non-kompetitif nantinya akan membayar sesuai dengan yield rata-rata tertimbang dari penawaran pembelian kompetitif yang dinyatakan menang.

Pemerintah memiliki hak untuk menjual kesembilan seri SUN tersebut lebih besar atau lebih kecil dari jumlah indikatif yang ditentukan. SUN yang akan dilelang mempunyai nominal per unit sebesar Rp1 juta.

Penawaran pembelian dalam lelang dapat diikuti oleh investor individu maupun institusi. Namun, penyampaian penawaran pembelian harus melalui Peserta Lelang sebagaimana diatur dalam PMK No. 168/PMK.08/2019.

Beberapa dealer utama dalam lelang kali ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Permata Tbk. (BNLI), dan sejumlah perbankan lainnya di Tanah Air. Sejumlah sekuritas juga tercatat sebagai dealer utama lelang ini.

Lelang ini dilakukan untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2026.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah menyerap dana sebesar Rp40 triliun dari lelang sembilan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 31 Maret 2026.

Data Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menunjukkan total penawaran yang masuk mencapai Rp58,22 triliun.

Rincian serapan per seri

Serapan terbesar berasal dari seri FR0109 (pembukaan kembali). Pemerintah memenangkan Rp16,7 triliun dari penawaran masuk Rp19,93 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang tercatat 6,57944 persen dengan jatuh tempo 15 Maret 2031.

Seri FR0108 (pembukaan kembali) menjadi kontributor berikutnya. Pemerintah menyerap Rp7,4 triliun dari penawaran masuk Rp12,22 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang sebesar 6,86968 persen dengan jatuh tempo 15 April 2036.

Dari seri SPN12270401 (penerbitan baru), pemerintah memenangkan Rp5 triliun dari penawaran masuk Rp6,6 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang sebesar 5,45000 persen dengan jatuh tempo 1 April 2027.

Seri FR0105 (pembukaan kembali) menyumbang Rp3,15 triliun. Penawaran yang masuk mencapai Rp3,59 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang berada di level 6,92991 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2064.

Seri FR0107 (pembukaan kembali) mencatat serapan Rp2,4 triliun dari penawaran masuk Rp3,16 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang sebesar 6,91792 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2045.

Selanjutnya, seri FR0106 (pembukaan kembali) menyumbang Rp1,7 triliun dari penawaran masuk Rp4,91 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang tercatat 6,93934 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2040.

Seri FR0102 (pembukaan kembali) menghasilkan Rp1,5 triliun dari penawaran masuk Rp1,91 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang sebesar 6,92994 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2054.

Pemerintah juga menyerap penuh seri SPN12260702 (pembukaan kembali). Nilainya Rp1,15 triliun dari penawaran masuk dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 5,30000 persen. Jatuh tempo pada 2 Juli 2026.

Seri terakhir, SPN01260502 (penerbitan baru), menyumbang Rp1 triliun dari penawaran masuk Rp4,75 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang sebesar 4,90000 persen dengan jatuh tempo 2 Mei 2026.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyerap dana senilai Rp40 triliun dari lelang sembilan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 31 Maret 2026.

Dikutip dari keterangan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa, total penawaran masuk yang tercatat pada lelang kali ini mencapai Rp58,22 triliun.

Serapan terbesar berasal dari seri FR0109 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp16,7 triliun dari penawaran masuk Rp19,93 triliun. Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,57944 persen dengan jatuh tempo 15 Maret 2031.

Serapan berikutnya berasal dari seri FR0108 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp7,4 triliun dari penawaran masuk Rp12,22 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,86968 persen dengan jatuh tempo 15 April 2036.

Dari seri SPN12270401 (penerbitan baru), pemerintah memenangkan dana sebesar Rp5 triliun dari penawaran masuk Rp6,6 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 5,45000 persen dengan jatuh tempo 1 April 2027.

Selanjutnya, pemerintah memenangkan nominal sebesar Rp3,15 triliun dari seri FR0105 (pembukaan kembali) yang menerima penawaran masuk Rp3,59 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,92991 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2064.

Dari seri FR0107 (pembukaan kembali), pemerintah menyerap dana sebesar Rp2,4 triliun dari penawaran masuk Rp3,16 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,91792 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2045.

Serapan berikutnya yaitu seri FR0106 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp1,7 triliun dari penawaran masuk Rp4,91 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,93934 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2040.

Pemerintah meraup dana sebesar Rp1,5 triliun dari seri FR0102 (pembukaan kembali) dari penawaran masuk Rp1,91 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,92994 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2054.

Kemudian, pemerintah menyerap menyerap penuh seri SPN12260702 (pembukaan kembali) yang menerima penawaran masuk Rp1,15 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 5,30000 persen dengan jatuh tempo 2 Juli 2026.

Terakhir, pemerintah menyerap dana sebesar Rp1 triliun dari seri SPN01260502 (penerbitan baru) yang menerima penawaran masuk Rp4,75 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 4,90000 persen dengan jatuh tempo 2 Mei 2026.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan analis dan ekonom menilai bahwa kondisi pasar Surat Berharga Negara (SBN) masih cenderung solid lantaran ditopang oleh keberadaan investor dalam negeri. Soliditas investor domestik mampu menjadi bantalan bagi kondisi pasar SBN yang sepanjang tahun berjalan mengalami outflow asing.

Ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana, menilai bahwa posisi investor dalam negeri telah mampu menahan yield acuan SBN tidak melorot hingga level yang lebih rendah. Per hari ini, Senin (16/3/2026), yield acuan SBN berada pada level 6,89%. Posisi tersebut setara dengan kondisi yield pada Mei 2025.

”Kalau sekarang sih mungkin bisa dikatakan investor domestik yang lebih dominan ya dan mereka yang menjaga agar yield, incoming bids, juga kekhawatiran terkait dengan risiko fiskal lebih rendah,” katanya kepada Bisnis, Senin (16/3/2026).

Bahkan, Fikri menilai bahwa investor dalam negeri cenderung memiliki nafas yang cukup panjang untuk menopang pasar SBN. Pasalnya, SBN masih menjadi salah satu instrumen investasi dalam negeri yang memiliki volatilitas yang kurang tinggi.

Terlebih, bagi investor institusi dalam negeri yang cenderung mencari keamanan dalam berinvestasi di dalam negeri. SBN dinilai menjadi instrumen yang tepat untuk investor domestik.

”Saya pikir masih cukup baik karena untuk beberapa investor besar di dalam negeri kan pilihan instrumen investasi mereka juga terbatas, dan mungkin SBN juga salah satu yang paling aman sih pada saat ini. Mungkin mereka masih akan ada di situ ya,” katanya.

Senada, Head of Business Development Division Henan Putihrai Asset Management (HPAM) Reza Fahmi turut menilai bahwa soliditas investor domestik masih cenderung kuat untuk mendukung laju pasar SBN.

Soliditas tersebut bahkan terjadi di tengah penurunan minat investor terhadap pasar surat utang Tanah Air di tengah ketidakpastian global dan volatilitas rupiah. Hal itu tampak dari lelang SUN dan Sukuk yang mencatatkan penawaran yang menyusut sepanjang tahun berjalan 2026.

”Pasar SBN masih didukung basis investor domestik yang kuat, sehingga stabilitas pasar relatif terjaga. Potensi perbaikan permintaan [dalam lelang SBN] dapat muncul pada semester II jika kondisi global lebih stabil dan tekanan terhadap rupiah mereda,” katanya kepada Bisnis, Senin (16/3/2026).

Soliditas investor domestik penting di tengah tekanan terhadap pasar SBN Tanah Air. Pasalnya, dana asing yang tercatat menggenggam SBN sebesar Rp879,93 triliun pada awal tahun, kini telah susut hingga tersisa Rp862,18 triliun per Kamis (12/3/2026). Artinya, terdapat outflow asing senilai Rp17,75 triliun sepanjang tahun ini.

Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, kondisi ini jauh berbeda. Pada awal 2025, investor non-residen membukukan kepemilikan SBN senilai Rp876,44 triliun dan segera bertumbuh menjadi Rp899,59 triliun pada 12 Maret 2025. Pertumbuhan itu mencerminkan masuknya dana asing sebesar Rp23,15 triliun.

Reza menilai, outflow dana asing terjadi lantaran kombinasi ketegangan geopolitik di Iran, ketidakpastian arah suku bunga AS, penguatan dolar AS, hingga risiko depresiasi rupiah dan defisit fiskal dalam negeri.

”Dalam situasi tersebut, sebagian investor global melakukan rebalancing portofolio ke aset yang lebih likuid dan aman. Jadi geopolitik memang berpengaruh, tetapi pergerakkan dana asing saat ini lebih dipicu oleh kombinasi faktor makro global dan risiko nilai tukar,” tutupnya.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyerap dana senilai Rp34,1 triliun dari lelang sembilan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 3 Maret 2026.

Dikutip dari keterangan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa, total penawaran masuk yang tercatat pada lelang kali ini mencapai Rp50,94 triliun.

Nilai penawaran masuk itu lebih rendah dari lelang SUN pada 18 Februari 2026 yang tercatat sebesar Rp63,06 triliun.

Pada lelang kali ini, serapan terbesar berasal dari seri FR0108 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp11,3 triliun dari penawaran masuk Rp14,68 triliun. Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,52982 persen dengan jatuh tempo 15 April 2036.

Serapan berikutnya berasal dari seri SPN12270304 (penerbitan baru) yang dimenangkan sebesar Rp6,8 triliun dari penawaran masuk Rp6,8 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 4,97250 persen dengan jatuh tempo 4 Maret 2027.

Selanjutnya, pemerintah menyerap dana senilai Rp4,8 triliun dari seri FR0107 (pembukaan kembali) yang mencatatkan penawaran masuk sebesar Rp5,75 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,66793 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2045.

Dari seri FR0102 (pembukaan kembali) diserap dana sebesar Rp3,4 triliun dari penawaran masuk Rp3,94 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,76828 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2054.

Berikutnya, pemerintah memenangkan nominal sebesar Rp3,25 triliun dari seri FR0105 (pembukaan kembali) yang menerima penawaran masuk Rp3,71 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,78433 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2064.

Dari seri FR0106 (pembukaan kembali) dimenangkan dana sebesar Rp2,8 triliun dari penawaran masuk Rp3,3 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,63901 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2040.

Kemudian, dari seri FR0109 (pembukaan kembali), pemerintah menyerap dana sebesar Rp1,35 triliun dari penawaran masuk Rp10,78 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 5,88787 persen dengan jatuh tempo 15 Maret 2031.

Serapan terakhir berasal dari seri SPN01260404 (penerbitan baru) yang dimenangkan sebesar Rp400 miliar dari penawaran masuk Rp465 miliar. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 4,68000 persen dengan jatuh tempo 4 April 2026.

Adapun untuk seri SPN12260604 (pembukaan kembali), pemerintah memutuskan untuk tidak menyerap dana meski menerima penawaran masuk sebesar Rp1,5 triliun.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, bakal menggelar lelang Surat Utang Negara pekan depan, Selasa (3/3/2026). Melalui lelang ini, pemerintah berharap dapat menghimpun dana hingga Rp33 triliun.

Melansir laman resmi DJPPR, pemerintah sedikitnya bakal menerbitkan 9 seri SUN untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan APBN 2026. Diperinci, 3 seri merupakan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang menawarkan tenor pendek dan 6 seri lainnya merupakan Obligasi Negara (ON).

Ketiga seri SPN tersebut antara lain SPN01260404 (New Issuance), SPN12260604 (Reopening), dan SPN12270304 (New Issuance). Ketiga seri ini memiliki tenggat jatuh tempo selama 1—12 bulan. Imbal hasil yang ditawarkan produk ini diskonto.

Sementara keenam seri obligasi yang ditawarkan antara lain FR0109(Reopening), FR0108(Reopening), FR0106(Reopening), FR0107(Reopening), FR0102(Reopening), dan FR0105(Reopening). Keenam seri ini menawarkan imbal hasil yang berkisar pada 5,87—7,12%, dengan maturity date berkisar 5—38 tahun.

Imbal hasil terbesar digenggam oleh produk FR0106 dan FR0107, dengan besaran 7,12%. Kedua produk ini masing-masing jatuh tempo pada 15 Agustus 2040 dan 15 Agustus 2045. Meskipun menggenggam imbal hasil terbesar, kedua produk ini bukan merupakan seri dengan tenggat jatuh tempo terlama.

Tenggat jatuh tempo terlama digenggam oleh produk FR0105 yang memiliki imbal hasil sebesar 6,87% dan jatuh tempo pada 15 Juli 2064. Sebaliknya, tenggat jatuh tempo tersingkat digenggam oleh FR0109 yang memiliki kupon senilai 5,87% dan jatuh tempo pada 15 Maret 2031.

”Target indikatif Rp33 triliun, dengan target maksimal dimenangkan 150% dari target indikatif,” katanya dalam pengumumannya, dikutip Minggu (1/3/2026).

Adapun lelang besok akan dilaksanakan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai agen lelang SUN. Lelang bersifat terbuka dan menggunakan metode harga beragam.

Penawaran pembelian dalam lelang dapat diikuti oleh investor individu maupun institusi. Namun, penyampaian penawaran pembelian harus melalui dealer utama yang telah mendapat persetujuan Kemenkeu.

Beberapa dealer utama dalam lelang kali ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Permata Tbk. (BNLI), dan sejumlah perbankan lainnya di Tanah Air. Sejumlah sekuritas juga tercatat sebagai dealer utama lelang ini.

Lelang ini dilakukan untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah merealisasikan pembiayaan utang sebesar Rp127,3 triliun hingga 31 Januari 2026. Angka ini setara dengan 15,3% dari target yang dipatok sepanjang tahun sebesar Rp832,2 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung memaparkan bahwa realisasi pembiayaan utang Januari 2026 itu lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada akhir Januari 2025, pembiayaan utang mencapai Rp153,33 triliun atau turun 17% dibandingkan realisasi Januari 2026.

Juda mengaku perkembangan tersebut menunjukkan strategi pembiayaan APBN yang lebih terukur, yang disesuaikan dengan pertimbangan kas pemerintah dan dinamika pasar keuangan.

"Dengan disiplin yang adaptif, kami memastikan pembiayaan tetap mendukung stabilitas APBN sekaligus menjaga keberlanjutan pengelolaan utang pemerintah," ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Lebih lanjut, Juda menjelaskan bahwa sebagian besar pembiayaan utang didukung oleh pendanaan dari pasar surat berharga negara (SBN). Dia mengklaim bahwa pasar SBN masih cukup baik pada awal 2026.

Dia menjelaskan, incoming bids alias penawaran yang masuk 3 lelang pertama surat utang negara (SUN) dan surat berharga syariah negara (SBSN) memiliki rata-rata bid to cover ratio atau rasio penawaran terhadap target lelang 2,2 kali (untuk SUN, lebih tinggi dari awal 2025 sebesar 2,0 kali) dan 3,8 (untuk SBSN, lebih tinggi dari awal 2025 sebesar 2,2 kali).

"Rata-rata tertimbang yield hasil lelang juga menunjukkan level yang tetap terjaga, hal yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia tetap baik," klaim Juda.

Mantan deputi gubernur Bank Indonesia itu pun menyatakan stabilitas pasar SBN akan tetap dijaga dengan koordinasi erat antara pemerintah dengan otoritas moneter.

Adapun sebagai catatan, dalam lelang tiga lelang SUN terakhir terjadi penurunan incoming bids alias penawaran yang masuk: dari Rp90,96 triliun pada lelang 6 Januari, turun ke Rp82,9 triliun pada lelang 20 Januari, turun lagi ke Rp76,58 triliun pada lelang 3 Februari, dan terakhir turun ke Rp63,06 triliun pada lelang 18 Februari kemarin.

Bisnis.com, JAKARTA – Kekhawatiran terhadap kebijakan fiskal ditengarai menjadi salah satu faktor pemicu sepinya minat investor untuk melakukan penawaran dalam lelang Surat Utang Negara (SUN) sepanjang 2026.

Hal itu tampak dari angka penawaran masuk pada empat lelang SUN pertama di 2026. Pada lelang SUN perdana tahun ini, pemerintah mencatatkan total penawaran senilai Rp90,96 triliun dan segera menyusut pada lelang SUN selanjutnya hingga Rp63,06 triliun pada lelang Selasa (18/2/2026).

Susutnya animo investor dalam lelang SUN awal tahun ini juga tampak dari angka bid-to-cover-ratio yang konsisten turun. Pada lelang pertama 2026, angka bid-to-cover-ratio berada pada kisaran 5,11—1,15 kali. Sementara pada lelang teranyar, DJPPR membukukan angka bid-to-cover-ratio pada kisaran 1,91—1,00 kali.

Adapun bid-to-cover-ratio merupakan indikator guna mengetahui tingkat permintaan investor terhadap satu produk. Bid-to-cover-ratio membagi antara total penawaran masuk dengan total penawaran dimenangkan. Dus, semakin tinggi angka bid-to-cover-ratio, berarti semakin banyak penawaran yang masuk.

Kepala Ekonom BCA David Sumual, menilai kian susutnya minat investor pada lelang SUN sebetulnya memiliki faktor yang tidak jauh berbeda dengan lesunya permintaan pasar terhadap ORI029. Dia menilai, kondisi makroekonomi dalam negeri telah mendorong investor mengurangi eksposur terhadap aset berdenominasi rupiah.

”Serupa dengan apa yang mempengaruhi berkurangnya minat terhadap ORI029. Kondisi makroekonomi domestik yang melemah, seperti kekhawatiran defisit APBN melebar dan ketidakpastian kebijakan, membuat investor asing maupun domestik mengurangi eksposur aset rupiah,” katanya kepada Bisnis, dikutip Jumat (20/2/2026).

Alhasil, investor dinilai cenderung mengalokasikan dananya ke instrumen yang mampu menawarkan return yang lebih tinggi atau perlindungan yang lebih baik. David memberikan contoh kondisi pasar saham yang belakangan tengah mengalami pemulihan secara perlahan selepas MSCI dan Moody’s menurunkan minat investor di instrumen ekuitas itu.

Senada, Head of Economic Research Division Pefindo Suhindarto, menilai kian rendahnya minat investor terhadap instrumen surat utang Tanah Air, mencerminkan ketakutan pasar akan keberlanjutan fiskal dalam negeri dan volatilitas pasar global.

Menurutnya, investor meminta premi yang lebih tinggi sebagai kompensasi atas risiko fiskal. Sementara investor asing, cenderung melihat penurunan peringkat utang oleh Moody’s Ratings sebagai sentimen utamanya.

”Saya memandang penurunan yang cukup signifikan dalam empat kali lelang SUN terakhir merupakan refleksi dari meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap keberlanjutan fiskal dan volatilitas eksternal,” kata Suhindarto, Kamis (19/2/2026).

Selain itu, Suhindarto menyoroti ihwal tingginya pasokan obligasi di awal tahun yang telah menjenuhkan pasar. Pasalnya, penerbitan pasokan baru yang lebih besar, dikombinasikan dengan persaingan likuiditas dari SRBI, telah menyedot likuiditas perbankan yang biasanya menjadi pembeli utama produk ini.

Belum lagi, arah kebijakan suku bunga bank sentral AS berpotensi memicu capital outflow dari pasar surat utang negara. Pasalnya, yield spread antara obligasi Indonesia dengan negara emerging market lainnya seperti India dan Meksiko kian kompetitif, sehingga mendorong investor global untuk merotasi portofolio ke pasar yang lebih menarik dan minim risiko.

Terlebih, ketegangan AS dan Iran yang kian memuncak membuat investor memindahkan dananya dari negara emerging market.

”Saya melihat bahwa selama ketidakpastian outlook ekonomi domestik dan eksternal belum mereda, belum ada langkah nyata untuk mengurangi ketegangan geopolitik, dan belum terbuktinya perbaikan fiskal domestik, tekanan pada lelang SUN diperkirakan akan tetap membayangi kinerja pasar obligasi nasional,” tegasnya.

Pemerintah menarik utang mencapai Rp 40 triliun melalui lelang Surat Utang Negara (SUN) pada Rabu (18/2). Penarikan utang ini lebih besar dibandingkan target indikatif sebesar Rp 33 triliun meski penawaran yang masuk cenderung turun dibandingkan lelang sebelumnya.

Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) menunjukkan, total penawaran yang masuk sebesar Rp 63.061 triliun. Angka ini lebih kecil dari penawaran yang masuk dalam lelang sebelumnya pada 3 Februari 2025 sebesar Rp 76,58 triliun, dan semakin turun dibandingkan lelang pada 20 Januari 2026 sebesar Rp 82,9 triliun.

DJPPR Kemenkeu melaporkan, lelang periode 18 Februari 2025 dilakukan untuk seri SPN01260322 (new issuance), SPN03260521 (new issuance), SPN12270204 (reopening), FR0109 (reopening), FR0108 (reopening), FR0106 (reopening), FR0107 (reopening), FR0102 (reopening) dan FR0105 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia.

Serapan terbesar berasal dari seri FR0109 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp 16,4 triliun dari penawaran masuk Rp24,16 triliun. Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 5,67712% dengan jatuh tempo 15 Maret 2031.

Serapan terbesar berikutnya dari seri FR0108 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp 12,3 triliun dari penawaran masuk Rp 21,07 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 6,37998% dengan jatuh tempo 15 April 2036.

Selanjutnya, pemerintah menyerap dana senilai Rp 3,25 triliun dari seri FR0106 (pembukaan kembali) yang menerima penawaran masuk Rp 4,34 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 6,59975% dengan jatuh tempo 15 Agustus 2040.

Dari seri SPN12270204 (pembukaan kembali), pemerintah menyerap dana senilai Rp2,5 triliun dari penawaran masuk Rp 4,78 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 4,76800% dengan jatuh tempo 4 Februari 2027.

Kemudian, pemerintah memenangkan nominal sebesar Rp 1,65 triliun dari seri FR0105 (pembukaan kembali) yang menerima penawaran masuk Rp 2,18 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,77991% dengan jatuh tempo 15 Juli 2064.

Pemerintah menyerap nominal yang sama dari dua seri, yakni FR0107 (pembukaan kembali) dan FR0102 (pembukaan kembali), masing-masing sebesar Rp 1,6 triliun.

Untuk seri FR0107, penawaran masuk yang tercatat sebesar Rp 3,3 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,66957% dan jatuh tempo 15 Agustus 2045.

Sedangkan untuk seri FR0102, penawaran masuk tercatat sebesar Rp 2,23 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,74988% dan jatuh tempo 15 Juli 2054.

Serapan terakhir berasal dari seri SPN01260322 (penerbitan baru) yang diserap penuh dari penawaran masuk Rp 700 miliar. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 4,5% dengan jatuh tempo 22 Maret 2026.

Sementara dari seri SPN03260521 (penerbitan baru), pemerintah memutuskan untuk tidak menyerap dana meski menerima penawaran masuk sebesar Rp 300 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyerap sekitar Rp152 triliun dari 4 kali lelang Surat Utang Negara (SUN) yang berlangsung selama 2 bulan terakhir.

Berdasarkan pengumuman yang disampaikan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) secara reguler di situs resmi, lelang SUN sejak awal tahun ini telah dilakukan masing-masing pada 2 Januari, 20 Januari, 3 Februari dan 18 Februari.

Pada keempat lelang tersebut, pemerintah masing-masing menetapkan target indikatif lelang SUN baik dari jangka pendek maupun fixed rate Rp33 triliun. Hasilnya, untuk lelang 2 Januari 2026, penawaran yang masuk ke DJPPR Kemenkeu adalah Rp90,9 triliun. DJPPR kemudian memutuskan untuk menyerap Rp40 triliun.

Kemudian, pada 20 Januari 2026, penawaran yang masuk turun yakni Rp82,9 triliun dan dimenangkan atau diserap sebesar Rp36 triliun. Selanjutnya, penawaran yang masuk pada lelang 3 Februari 2026 adalah Rp76,5 triliun dan dimenangkan Rp36 triliun.

Adapun dalam lelang 18 Februari 2026, penawaran yang masuk yakni Rp63,06 triliun sementara yang dimenangkan Rp40 triliun.

Di luar SUN, pemerintah turut menerbitkan sejumlah instrumen lain untuk menutupi target pembiayaan pada APBN 2026 yakni Rp689,1 triliun. Misalnya, lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada 1 Januari, 27 Januari dan 10 Februari total menghasilkan Rp36 triliun.

Permintaan Masih Stabil

Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu Suminto mengatakan penawaran atau incoming bids SUN khususnya pada lelang teranyar 18 Februari lalu masih cukup solid. Hal itu, menurutnya, mencerminkan permintaan yang tetap kuat di tengah kondisi pasar global yang masih merayakan Chinese New Year di beberapa negara seperti Singapura, dan Hong Kong.

Suminto melihat bahwa permintaan investor masih terkonsentrasi pada tenor menengah, khususnya seri 5 tahun dan 10 tahun yang mencatat incoming bids masing-masing sebesar Rp24,16 triliun dan Rp21,07 triliun.

Hal ini menunjukkan preferensi investor terhadap tenor yang likuid dan menjadi benchmark di pasar sekunder.

Sementara itu, partisipasi investor domestik dipandang tetap kuat terutama di sektor perbankan yang mendominasi porsi pemenang lelang. Di sisi lain, walaupun beberapa pasar keuangan libur, investor asing juga tetap berpartisipasi dengan awarded bids sekitar 15,50% dari total dimenangkan sehingga dinilai mencerminkan kepercayaan terhadap fundamental ekonomi Indonesia dan kredibilitas pengelolaan fiskal.

"Meskipun incoming bids menurun dibandingkan dengan lelang SUN sebelumnya, yield yang diminta investor masih cukup kompetitif. Penurunan incoming bids terutama berasal dari SPN tenor pendek, seiring strategi perbankan dalam mengantisipasi kebutuhan likuiditas menjelang Lebaran," terangnya melalui keterangan tertulis, Kamis (19/2/2026).