Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka di zona hijau pada pagi ini, Kamis (23/4/2026). Saham-saham seperti BDMN, BULL, hingga BUMI naik ke zona hijau pagi ini.

Berdasarkan data RTI Infokom, pada pukul 09.00 WIB, IHSG dibuka menguat pada posisi 7.576,92. IHSG sempat bergerak pada rentang 7.563-7.582 sesaat setelah pembukaan.

Tercatat, 330 saham menguat, 107 saham melemah, dan 227 saham bergerak di tempat. Kapitalisasi pasar terpantau sebesar Rp13.559 triliun.

Saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) menjadi salah satu saham yang menguat pagi ini, dengan naik 19,48% ke level Rp4.600 per saham.

Lalu saham PT Buana Lintas Lautan Tbk. (BULL) juga naik pagi ini, dengan menguat 2,59% ke level Rp595 per saham.

Saham-saham lain yang juga menguat ke zona hijau pagi ini adalah saham BUMI yang naik 0,83% ke level Rp242, saham BRPT yang naik 0,88% ke level Rp2.280, dan saham BUVA menguat 1,1% ke level Rp1.375.

Tim Riset Phintraco Sekuritas menjelaskan sentimen datang dari BI yang mempertahankan BI Rate pada level 4,75%, dengan Deposit Facility rate tetap di 3,75% dan lending facility rate tetap di 5,5%.

Keputusan ini masih konsisten untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah yang cenderung melemah akibat ketidakpastian global yang masih tinggi. BI memperkirakan inflasi akan tetap berada dalam kisaran target 2026–2027 sebesar 2,5% kurang lebih 1%. BI juga masih mempertahankan perkiraan pertumbuhan ekonomi sebesar 4.9%–5.7% untuk tahun 2026.

Dari global, Presiden AS Donald Trump mengisyaratkan akan adanya lebih banyak pembicaraan damai. Para investor juga mengalihkan perhatian dari konflik Timur Tengah dan fokus pada musim laporan keuangan kuartal I/2026 yang terus mendapatkan momentum. Investor menantikan dirilisnya laporan keuangan emiten-emiten Big Tech.

Presiden Trump mengatakan bahwa perundingan mungkin dapat dilakukan paling cepat hari Jumat. Namun media pemerintah Iran mengatakan telah memutuskan untuk tidak bergabung dalam putaran perundingan baru dengan AS dan belum mengumumkan posisi resmi tentang perpanjangan gencatan senjata.

Presiden Iran mengatakan bahwa pelanggaran komitmen, blokade, dan ancaman adalah hambatan utama untuk negosiasi yang tulus. Kondisi ketidakjelasan mengenai kapan negosiasi akan dilakukan dan sampai batas kapan gencatan senjata akan berlaku memperpanjang ketidakpastian pasar.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga acuan di level 4,75% dinilai membuka peluang cuan bagi sejumlah sektor saham, di tengah potensi arus keluar dana asing (outflow) yang masih membayangi pasar.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 4,75%.

"Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 April 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 4,75%," ujar Perry.

Sejalan dengan itu, bank sentral juga tetap mempertahankan suku bunga Deposit Facility di level 3,75% dan suku bunga Lending Facility 5,5%.

Perry mengatakan keputusan ini masih konsisten dengan upaya meningkatkan efektivitas strategi penyesuaian struktur suku bunga instrumen operasi moneter dalam memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya kondisi perekonomian global akibat perang di Timur Tengah.

"BI siap menempuh penguatan lebih lanjut untuk mempertahankan stabilisiasi nilai tukar dan menjaga inflasi 2026 dan 2027 dalam sasaran 2,5 plus minus 1%," ungkap Perry.

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus mengatakan sejauh ini, pasar akan menerima penurunan suku bunga ini. Pasalnya, situasi dan kondisi juga tidak berubah terhadap pasar saham dan obligasi.

“Meskipun saat ini Bank Indonesia memiliki ruang untuk penurunan tingkat suku bunga, kami meyakini Bank Indonesia masih akan mempertahankan di level yang ada saat ini karena volatilitas pasar yang masih tinggi, dan rupiah yang terus mengalami pelemahan. Hal ini pun juga dapat di terima oleh pelaku pasar dan investor,” ucap Nico, Rabu (22/4/2026).

Dia melanjutkan, ⁠dengan situasi dan kondisi tingkat suku bunga yang tidak mengalami perubahan, pihaknya mengasumsikan tidak akan memberikan dampak yang cukup besar terhadap pasar, baik pasar saham maupun pasar obligasi.

Nico juga menjelaskan dengan penhanan suku bunga ini, aliran masuk arus dana asing atau inflow masih berpotensi untuk terjadi, meskipun ada banyak faktor yang harus diperhatikan, tidak hanya dari sisi BI Rate saja.

Menurutnya, faktor seperti tensi geopolitik, lalu keputusan lembaga pemeringkat seperti Moody’s dan Fitch yang menurunkan prospek Indonesia, pengelolaan kebijakan fiskal, hingga MSCI mempengaruhi pergerakan pasar.

“Namun menilik tingkat suku bunga BI Rate yang masih seperti ini dan beberapa sentimen lainnya, kami pikir potensi outflow masih berpotensi terjadi,” ucap Nico.

Sementara itu, Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi menilai dampak dari BI yang mempertahankan suku bunga adalah tekanan jual jangka pendek.

“Pasar saat ini lebih memprioritaskan stabilitas nilai tukar dibandingkan stimulus pertumbuhan,” tutur Wafi, Rabu (22/4/2026).

Wafi juga menyebut saat ini, mayoritas investor asing masih mencatatkan outflow. Tekanan tersebut dipicu perpindahan aset ke obligasi AS karena tingginya yield global dan depresiasi rupiah.

Wafi juga menyarankan investor saat ini untuk fokus pada saham-saham perbankan big caps dan sektor defensif seperti konsumer dengan keputusan BI.

“Hindari dulu sektor properti dan konstruksi,” kata dia.

Ketua Perhimpunan Analis Efek Indonesia (PAEI) David Sutyanto menilai penetapan suku bunga di level saat ini sebenarnya sudah cukup menenangkan pasar.

“Artinya BI tetap menjaga stabilitas, terutama di tengah tekanan global dan rupiah yang masih relatif lemah,” ucap David, Rabu (22/4/2026).

Dia juga menjelaskan dampak dari penetapan suku bunga acuan ini ke IHSG juga lebih ke arah menahan penurunan, tetapi belum cukup kuat untuk mendorong kenaikan yang agresif. Dengan demikian, arah dari penetapan suku bunga ini menurutnya masih cenderung sideways, dengan pendekatan defensif.

David juga melihat aliran dana asing saat ini memang masih naik turun dan cukup selektif ke pasar modal seiring penetapan suku bunga BI. Menurutnya, belum ada outflow besar, tetapi juga belum inflow yang masuk secara agresif.

“Biasanya pasar tetap fokus di saham-saham besar dan sektor yang punya fundamental kuat, jadi pergerakannya masih sangat dipengaruhi sentimen global,” tuturnya.

Adapun untuk strategi investor, saat ini David melihat sektor yang lebih menarik justru adalah sektor energi dan komoditas, karena didukung oleh harga global yang masih tinggi dan menjadi semacam buffer terhadap inflasi dan gejolak eksternal.

“Selain itu, saham-saham high dividend dan defensif juga menarik, karena di tengah suku bunga yang masih relatif tinggi, investor cenderung mencari yield yang stabil,” kata dia.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) membeberkan sederet kebijakan yang akan dilakukan setelah kembali menahan suku bunga acuan alias BI Rate di level 4,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 21-22 April 2026.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran ditujukan untuk mempertahankan stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Pertama, untuk memperkuat efektivitas implementasi kebijakan moneter dalam mempertahankan stabilitas nilai tukar Rupiah dan menjaga inflasi 2026 dan 2027 dalam sasaran 2,5±1%, BI akan memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi.

“Baik transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik,” katanya dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) April 2026, Rabu (22/4/2026).

Kemudian, memperkuat struktur suku bunga instrumen moneter pro-market untuk tetap menarik aliran masuk investasi portofolio asing ke aset keuangan domestik dalam mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah.

Selanjutnya, menjaga pertumbuhan Uang Primer lebih dari 10% sesuai dengan ekspansi moneter untuk memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan, termasuk melalui transaksi Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder secara terukur.

Dia meneruskan, kebijakan kedua diarahkan untuk memperkuat efektivitas implementasi kebijakan makroprudensial akomodatif guna mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.

“Dengan mempertahankan Rasio Countercyclical Capital Buffer (CCyB) sebesar 0%, Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada kisaran 84-94%, Rasio Pendanaan Luar Negeri (RPLN) maksimum 35% dari modal bank, Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 5% dengan fleksibilitas repo sebesar 5%, dan rasio PLM Syariah sebesar 3,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 3,5%,” jelasnya.

Selain itu, mempublikasikan asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan KLM (Lampiran 1) serta bersinergi dengan Pemerintah dan pemangku kepentingan lain guna mendorong kredit/pembiayaan tinggi melalui Program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI).

Adapun, kebijakan ketiga adalah memperkuat implementasi langkah-langkah digitalisasi sistem pembayaran sesuai dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 untuk mendukung akselerasi ekonomi-keuangan digital nasional.

“Melalui peluncuran Pusat Inovasi Digital Indonesia [PIDI]: Hackathon dan Digdaya [Digital Talenta Berdaya dan Berkarya] dan QRIS Antarnegara Indonesia–Tiongkok pada 30 April 2026,” sebut Perry.

Kemudian, sinergi program Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi (KATALIS) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026 dengan PIDI–Hackathon–Digdaya melalui perluasan inovasi sistem pembayaran terkini untuk meningkatkan efisiensi transaksi Pemerintah Daerah (Pemda).

Perry menyebut kebijakan terakhir atau keempat adalah memperkuat implementasi langkah-langkah pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing sesuai dengan Blueprint Pendalaman Pasar Uang (BPPU) 2030 untuk mendukung stabilitas dan pembiayaan perekonomian nasional.

“Melalui pengecualian atas larangan transaksi NDF jual valuta asing terhadap Rupiah di pasar luar negeri bagi Dealer Utama Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing [PUVA] tertentu yang memenuhi persyaratan dari Bank Indonesia guna mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah dan pendalaman pasar keuangan domestik,” jelasnya.

Kemudian, memperluas instrumen operasi moneter valuta asing dengan instrumen spot dan swap dalam valuta Offshore Chinese Renminbi (CNH) terhadap Rupiah untuk mendukung stabilisasi nilai tukar Rupiah dan perluasan transaksi perdagangan dan investasi menggunakan mata uang lokal (Local Currency Transactions, LCT).

“Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, termasuk sinergi yang erat antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal, untuk memitigasi dampak ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah terhadap perekonomian domestik sehingga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga baik,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Rapat dewan gubernur Bank Sentral Amerika Serikat alias The Federal Open Market Committee (FOMC) memutuskan mempertahankan suku bunga acuan pada pertemuan bulanan Maret 2026 dini hari tadi waktu Indonesia.

Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) memberikan suara 11-1 untuk mempertahankan suku bunga acuan dana federal dalam kisaran 3,5% hingga 3,75%. Satu suara menolak berasal dari Gubernur Stephen Miran yang menyerukan penurunan 0,25 poin.

Rapat juga memberi sinyal suku bunga tinggi kemungkinan akan tetap dipertahankan namun membuka ruang untuk penurunan satu kali para tahun ini akibat meningkatnya ketidakpastian ekonomi akibat perang di Timur Tengah.

Dikutip dari Bloomberg, Kamis (19/3/2026), Ketua The Fed Jerome Powell menekankan prasyarat utama agar suku bunga bisa turun adalah realisasi penurunan inflasi terutama barang yang telah naik tinggi akibat kebijakan tarif Presiden Donald Trump.

“Jika kami tidak melihat kemajuan itu [penurunan inflasi], maka kita tidak akan melihat penurunan suku bunga,” kata Powell.

Prasyarat ini sendiri kemungkinan sulit dicapai. Dalam perkiraan ekonomi yang dirilis bank sentral setelah pertemuan, para anggota dewan gubernur menghitung proyeksi inflasi 2026 naik menjadi 2,7% dari 2,4%. Demikian juga dengan inflasi inti, diperkirakan melonjak menjadi 2,7%.

Dalam pernyataan pasca-pertemuan, dewan gubernur menggarisbawahi ketidakpastian yang mereka hadapi dalam perekonomian akibat konflik di Timur Tengah, seperti yang juga disampaikan Powell dalam konferensi persnya.

“Terlalu dini untuk mengetahui cakupan dan durasi potensi dampaknya terhadap perekonomian, yang benar-benar ingin saya tekankan adalah bahwa tidak ada yang tahu,” ” kata Powell.

Ditanya tentang dampak kenaikan harga minyak terhadap inflasi, Powell mengakui bahwa bank sentral biasanya tidak menaikkan suku bunga ketika harga energi melonjak karena dampaknya terhadap inflasi bersifat sementara. Namun, pendekatan itu, katanya, selalu bergantung pada harapan publik yang terus mengharapkan inflasi akan stabil.

Fed sendiri mematok inflasi 2% dalam arah kebijakannya. Ia juga mencatat bahwa inflasi di AS telah berada di atas target 2% Fed selama lima tahun.

Powell mengatakan komite tersebut kembali membahas kemungkinan bahwa langkah suku bunga Fed selanjutnya bisa berupa kenaikan, tetapi menambahkan sebagian besar peserta tidak melihat itu sebagai skenario utama mereka.

Keputusan ini menandai kali kedua berturut-turut para pejabat mempertahankan suku bunga, meskipun latar belakang ekonomi telah berubah secara signifikan sejak pertemuan terakhir mereka.

Pada pertemuan Januari lalu, para anggota dewan gubernur telah mengisyaratkan tingkat pengangguran sedang stabil sebagai dasar penurunan suku bunga. Namun beberapa peserta menyatakan niat untuk mempertahankan suku bunga untuk jangka waktu yang lebih lama guna memastikan penurunan inflasi.

Kemudian muncul laporan ketenagakerjaan Februari yang lemah yang menimbulkan keraguan baru tentang kestabilan pasar tenaga kerja. Serangan AS-Israel terhadap Iran yang dimulai pada 28 Februari juga menyebabkan harga minyak global melonjak, mendorong meningkatnya inflasi dan melemahkan pertumbuhan lapangan kerja.

Dampaknya, para pejabat mengelemninasi pernyataan pada bulan Januari yang menggambarkan pasar tenaga kerja menunjukkan tanda-tanda stabilisasi. Sebagai gantinya, mereka mengatakan tingkat pengangguran sedikit berubah dalam beberapa bulan terakhir.

Dalam proyeksi terbaru, para pejabat terus memperkirakan penurunan suku bunga seperempat poin pada tahun 2026 dan satu lagi pada tahun 2027. Tidak ada pembuat kebijakan yang mengindikasikan preferensi untuk menaikkan suku bunga tahun ini.

Asumsi yang dipegang hingga akhir 2026 adalah ekonomi tumbuh menjadi 2,4% dari 2,3%. Sedangkan perkiraan pengangguran tetap tidak berubah pada 4,4% untuk akhir tahun 2026.

Keputusan ini membuat pasar saham tertekan. Indeks S&P 500 berada di zona merah setelah Powell berbicara, sementara imbal hasil obligasi pemerintah dan dolar AS naik.

Tidak Mundur

Dalam kesempatan yang sama, Powell secara mengejutkan membuat pernyataan tegas tentang masa depannya di bank sentral. Ia mengatakan kepada wartawan bahwa tidak berniat mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Gubernur The Fed sampai penyelidikan oleh Departemen Kehakiman terhadap proyek renovasi gedung benar-benar selesai.

Powell mengatakan jika penggantinya tidak ditetapkan Senat sebelum masa jabatannya sebagai ketua berakhir pada bulan Mei mendatang, ia akan menjabat sebagai ketua sementara. Jabatan Powell sebagai anggota dewan gubernur baru berakhir pada awal 2028 setelah perpanjangan sedangkan periode keketuaan berakhir dua bulan ke depan. Keputusan ini membuat pencalonan ketua The Fed baru yang diusung Presiden Trump penuh ketidak pastian.

Trump telah menominasikan mantan gubernur Fed, Kevin Warsh, untuk mengambil alih sebagai ketua. Tetapi seorang senator Republik memandang penyelidikan Departemen Kehakiman sebagai motivasi politik dan telah berjanji untuk memblokir pengesahan Warsh selama penyelidikan berlanjut.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom mengingatkan risiko jika harga bahan bakar minyak (BBM) naik seiring melonjaknya harga minyak global imbas konflik di Timur Tengah.

Adapun harga minyak global sudah menembus level di atas US$100 per barel. Padahal, asumsi harga minyak atau Indonesian Crude Price (ICP) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 berada di level US$70 per barel.

Ekonom Senior di Center of Reform on Economics Indonesia, Muhammad Ishak Razak mengatakan setiap kenaikan harga minyak US$1 per barel secara bersih memperlebar defisit APBN sekitar Rp6,8 triliun.

Menurutnya, jika harga minyak global bertahan di level US$100–US$110 per barel, tekanan tambahan terhadap APBN bisa menembus Rp204 triliun hingga Rp272 triliun. Kondisi ini berpotensi mendorong defisit melampaui batas aman 3% dari produk domestik bruto (PDB).

“Untuk opsi kebijakan, menaikkan harga BBM bersubsidi saat ini sangat berisiko mengingat inflasi Februari 2026 sudah di 4,76%, jauh di atas target,” ujar Ishak kepada Bisnis, Senin (9/3/2026).

Dia berpendapat pilihan yang lebih realistis dalam jangka pendek adalah melakukan rekalkulasi asumsi APBN, melakukan efisiensi belanja nonprioritas, serta merelokasi sebagian anggaran program makan bergizi gratis (MBG) ke buffer subsidi energi.

Ishak menilai hingga saat ini opsi menghapus subsidi belum menjadi prioritas. Langkah tersebut sebaiknya menjadi opsi terakhir jika ruang fiskal benar-benar sudah habis.

Penghapusan subsidi juga perlu dilakukan dengan sangat hati-hati karena harus disertai paket kompensasi sosial yang tepat sasaran.

“Yang terpenting, saat ini tidak perlu tergesa-gesa mengambil pilihan terakhir karena pemerintah berpotensi masuk ke dalam jebakan backfire fiscal. Pencabutan subsidi yang tidak dieksekusi dengan baik justru bisa memperburuk kondisi APBN dari sisi penerimaan, bukan hanya pengeluaran,” tutur Ishak.

Dia menjelaskan ketika daya beli masyarakat tergerus akibat kenaikan BBM yang tidak diimbangi kompensasi tepat sasaran, kondisi tersebut akan menekan pertumbuhan ekonomi.

“Belum lagi dampak sosial berupa peningkatan kemiskinan dan pengangguran yang juga akan mendorong kenaikan biaya penanganan sosial seperti bantuan sosial,” katanya.

Utak-atik APBN

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira mengingatkan langkah menaikkan harga BBM di dalam negeri sebaiknya dihindari karena masyarakat dinilai belum siap.

Sebaliknya, pemerintah perlu segera melakukan realokasi anggaran terhadap tiga program, yaitu MBG, koperasi desa merah putih, dan food estate.

“Ruang fiskal sudah sangat terbatas, dengan ekspektasi defisit bisa mencapai 3,6%. Peringatan dari lembaga pemeringkat utang seperti Moody's dan Fitch Ratings terkait MBG juga bisa dijadikan justifikasi untuk melakukan penyesuaian anggaran program tersebut. APBN Perubahan perlu segera dibahas di DPR,” kata Bhima.

Dia mengingatkan agar realokasi APBN Perubahan dilakukan secepatnya, mengingat asumsi makro dalam APBN 2026 dinilai sudah tidak relevan.

“Asumsi ICP di APBN berada di US$70 per barel. Sekarang dengan harga minyak, khususnya Brent, di atas US$110 per barel, subsidi energi tidak akan mampu bertahan. Pasti jebol,” kata Bhima.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketegangan geopolitik yang kian memuncak di Iran mendorong keraguan tentang minat investor domestik dalam menyerap penerbitan instrumen Sukuk Ritel perdana 2026 seri SR024 yang akan mulai ditawarkan pada Jumat (6/3/2026).

Di tengah kondisi geopolitik yang kian tidak menentu, ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana memprediksi penerbitan SR024 akan menawarkan imbal hasil 5,65%—6,00%. Hal itu lantaran pasar meminta premi risiko yang lebih tinggi di tengah volatilitas pasar akibat perang.

Dalam riset terbarunya yang bertajuk ”The Impact of the US–Israel vs. Iran War on Indonesia’s Financial Markets”, Fikri memprediksi setidaknya terdapat tiga skenario yang dapat terjadi terhadap pasar keuangan Tanah Air akibat perang.

Pertama, dalam jangka pendek, pasar keuangan Tanah Air diprediksi akan mengalami peningkatan volatilitas. Kondisi ini diprediksi bakal mendorong yield acuan kian melemah ke level 6,7%.

Fikri menilai, investor global cenderung mengalihkan modal dari pasar negara berkembang ke aset aman saat volatilitas meningkat. Hal itu yang membuat yield obligasi acuan akan turut melemah lantaran dana asing pergi dari emerging market.

Kedua, jika perang tidak tereskalasi lebih lanjut, yield acuan akan kembali bergerak moderat ke level 6,5% dan rupiah akan bergerak menguat pada rentang Rp16.700—Rp17.000 per dolar AS. Terakhir, jika perang justru meluas dan meningkatkan ancaman keamanan di seluruh kawasan, yield acuan akan bergerak kian melemah ke level 7,00%.

”Kalau saya sih melihatnya masih terjaga ya [serapan pasar]. Tapi kemungkinan melihat dari kondisi dalam negeri, kita lihat ada daya beli yang turun atau jumlah kelas menengah kita yang turun. Jadi kemungkinan juga mungkin serapannya tidak akan besar,” katanya kepada Bisnis, Selasa (3/3/2026).

Fikri menilai, kendati terdapat peluang serapan pasar dari likuiditas masyarakat yang terdongkrak tunjangan hari raya (THR), tetapi dampaknya tidak signifikan. Dia menilai serapan pasar terhadap SR024 tidak akan jauh berbeda dengan realisasi penjualan ORI029.

Pasalnya, inflasi pada Februari 2026 tumbuh menjadi 4,76% dari level 3,55% pada Januari 2026. Dia menilai, pertumbuhan THR masih menyisakan daya beli masyarakat yang masih lesu.

”Mungkin ya walaupun jumlah THR yang diberikan naik 10%, tapi mungkin ada jumlah daya beli yang tidak akan sebesar itu. Ditambah dengan motif berjaga-jaga juga sih sekarang. Jadi mungkin orang sedikit menahan diri untuk masuk ke instrumen yang punya jangka waktu lebih panjang,” katanya.

Adapun untuk diketahui, SR024 akan ditawarkan pada periode 6 Maret—15 April 2026. Nantinya, imbal hasil secara resmi akan diumumkan oleh Kementerian Keuangan sebelum masa penawaran dimulai. SR biasanya akan menawarkan imbal hasil tetap hingga jatuh tempo.

Periode penawaran ini menjadi yang terpanjang di antara penerbitan SBN Ritel 2026.

Berikut Jadwal Tentatif Masa Penawaran Obligasi Ritel 2026:

• ORI029 pada 26 Januari—19 Februari 2026
• SR024 pada 6 Maret—15 April 2026
• ST016 pada 8 Mei—3 Juni 2026
• ORI030 pada 6 Juli—30 Juli 2026
• SR025 pada 21 Agustus—16 September 2026
• SWR007 pada 4 September—21 Oktober 2026
• SBR015 pada 29 September—22 Oktober 2026
• ST017 pada 6 November—2 Desember 2026

Bisnis.com, PALEMBANG — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tingkat inflasi di Sumatra Selatan (Sumsel) pada Februari 2026 sebesar 4,36% secara tahunan (year-on-year/yoy), lebih tinggi dibandingkan Januari yang tercatat 3,33% yoy.

Kepala BPS Sumsel Moh Wahyu Yulianto mengatakan inflasi pada bulan kedua tahun ini juga jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 0,49% yoy.

Menurut Wahyu, kenaikan inflasi tersebut dipengaruhi oleh penghapusan subsidi atau diskon tarif listrik yang sempat diberikan pada 2025.

"Ini karena low base effect dari diskon tarif listrik pada 2025. Kondisi ini tentu perlu menjadi perhatian pada Maret dan April, karena tekanan yang sama berpotensi kembali terjadi sehingga perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah," kata Wahyu dalam rilis berita statistik (BRS), Senin (2/3/2026).

Dia menjelaskan, dari 11 kelompok pengeluaran dalam perhitungan inflasi, terdapat 3 kelompok yang memberikan andil terbesar.

Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat inflasi tertinggi sebesar 22,93% dengan andil 1,83%. Disusul kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan inflasi 14,53% dan andil 1,80%.Sementara kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi 1,97% dengan andil 0,62%.

"Dari total inflasi 4,36% yoy, ketiga kelompok tersebut menyumbang andil sebesar 4,25% terhadap inflasi Sumsel," tuturnya.

Secara komoditas, penyumbang utama inflasi Februari 2026 di Sumsel antara lain emas perhiasan, tarif listrik, daging ayam ras, beras, dan tomat.

"Berdasarkan wilayah, inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Muara Enim sebesar 4,69%, sedangkan yang terendah berada di Ogan Komering Ilir sebesar 4,09%," pungkasnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada enam komoditas yang menyumbang inflasi pada Februari ini atau selama Ramadan 2026. Mulai dari emas perhiasan, hingga tomat dan cabai.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono mengatakan berdasarkan historis lima tahun ke belakang, inflasi setiap Ramadan memang selalu tinggi. Pada Ramadan atau Februari 2026, inflasi tercatat 0,68 persen (mtm).

"Berdasarkan historis lima tahun terakhir, terjadi inflasi di setiap momen Ramadan," kata Ateng dalam Konferensi Pers, Senin (2/3).

Tingkat inflasi Februari 2026 yang bertepatan dengan momen Ramadan tahun ini lebih rendah dibandingkan momen Ramadan 2022 yang jatuh pada April dan Ramadan 2025 yang jatuh pada nulan Maret.

"Secara umum, komoditas bergejolak serta komoditas dari kelompok makanan, minuman dan tembakau menjadi komoditas penyebab utama andil inflasi di setiap momen Ramadan," katanya.

1.Emas Perhiasan 0,19 persen2. Daging Ayam Ras 0,09 persen3. Cabai Rawit 0,08 persen4. Ikan Segar 0,05 persen5. Cabai Merah 0,04 persen6. Tomat 0,02 persen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) memperkirakan inflasi selama periode Ramadhan dan Idul Fitri 2026 akan mencapai di atas 3 persen.

Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman menegaskan, inflasi selama Ramadhan dan Idul Fitri masih terjaga dalam kisaran target 1,5-3,5 persen.

Tingginya inflasi pada periode ini disebabkan karena masih adanya dampak dari inflasi harga yang diatur pemerintah (administered price) tahun lalu di mana terdapat kebijakan diskon tarif listrik 50 persen pada Januari-Februari 2025.

"Inflasi untuk di bulan Ramadhan dan Lebaran ini semuanya masih terjaga. Tetapi masih ada dampak dari diskon listrik yang terjadi di tahun lalu sehingga kami perkirakan angkanya sedikit di atas 3 persen," ujarnya saat konferensi pers, Kamis (19/2/2026).

Aida menjelaskan, efek kebijakan diskon listrik tersebut akan terasa sepanjang Kuartal I 2026.

Pada Januari 2026 misalnya, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat mencapai 3,55 persen secara tahunan.

Kendati demikian, dia menilai kondisi ini hanya sementara. Setelah penerapan diskon tarif listrik habis, maka inflasi akan kembali ke sasaran BI.

"Inflasi Januari sedikit di atas target inflasi kita 3,5 persen, tapi ini sifatnya sementara," kata dia.

Sementara dari sisi inflasi harga pangan bergejolak (volatile food), BI akan terus memantau pasokan komoditas pangan selama Ramadhan dan Idul Fitri agar kenaikan harganya masih dalam kisaran BI.

Aida bilang, sampai saat ini kondisi pasokan pangan masih terjaga.

Terlebih untuk beberapa komoditas hortikultura seperti bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit tengah memasuki musim panen sehingga pasokannya bertambah.

"Kami melakukan monitoring mingguan untuk harga-harga. Jadi mudah-mudahan ini akan terus terjaga sampai dengan bulan Maret," tuturnya.

Secara sepanjang tahun 2026, BI optimistis inflasi nasional akan di bawah 3 persen atau masih dalam sasaran target BI 1,5-3,5 persen.

Dengan inflasi inti diperkirakan tetap rendah sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah kapasitas serta didukung konsistensi suku bunga kebijakan moneter BI.

Kemudian imported inflation juga tetap terkendali.

Sementara inflasi volatile food diperkirakan tetap terkendali didukung oleh eratnya sinergi antara Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) dan penguatan implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).

"Kita akan terus menjaganya ke depan, tentunya koordinasi yang selalu dilakukan di TPIP dan di TPID, di seluruh kantor-kantor perwakilan Bank Indonesia dan juga di bawah Kemenko," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Center of Reform on Economics (Core) Indonesia memperkirakan kinerja pasar ritel menjelang Ramadan dan Lebaran 2026 kembali menguat seiring peningkatan konsumsi musiman, yang ditopang oleh konsumen kelas menengah atas.

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan peningkatan konsumsi menjelang Ramadan dan Lebaran merupakan pola tahunan yang kembali terlihat pada 2026.

“Kalau kita melihat secara musiman, memang tingkat konsumsi dari masyarakat menjelang Ramadan dan menjelang Lebaran ini mengalami peningkatan, dan ini terjadi dari tahun ke tahun,” kata Faisal kepada Bisnis, Selasa (2/2/2026).

Menurut Faisal, indikator seperti indeks penjualan ritel, inflasi, serta purchasing managers’ index (PMI) manufaktur menunjukkan perbaikan yang cukup konsisten menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) hingga awal 2026. Kondisi tersebut memberi sinyal positif bagi pelaku ritel, khususnya segmen barang konsumsi.

Meski demikian, Faisal menyebut penguatan penjualan ritel belum mencerminkan pemulihan daya beli masyarakat secara luas. Sejumlah indikator fundamental masih menunjukkan tekanan, terutama dari sisi pendapatan.

“Ini juga tidak terlalu konklusif apakah sudah mulai pulih atau tidak, karena di sisi yang lain sebetulnya tingkat upah, indikator-indikator yang lain seperti tingkat upah riil itu masih belum naik,” ujarnya.

Di samping itu, pertumbuhan kredit konsumsi juga masih berada di kisaran 6%–7%. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan kredit konsumsi tumbuh 6,67% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada November 2025.

Di sisi lain, Faisal juga menyoroti tingkat tabungan masyarakat yang terus menurun. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan ruang belanja masyarakat belum sepenuhnya kuat.

Dia menduga, kenaikan penjualan ritel saat ini terutama didorong oleh kelompok masyarakat dengan pengeluaran di atas Rp4 juta per bulan per kapita. Kelompok ini masuk dalam kategori kelas menengah atas dan memiliki ruang konsumsi yang lebih besar.

Sebaliknya, konsumen dengan pengeluaran di bawah Rp4 juta per bulan masih menghadapi tekanan daya beli. Padahal, kelompok ini merupakan mayoritas dari sisi jumlah penduduk dan berkontribusi besar terhadap volume penjualan ritel secara nasional.

Lebih lanjut, Faisal mencatat tekanan inflasi sempat mereda pada Januari 2026 dengan deflasi sebesar 0,15% secara bulanan (month-to-month/mtm). Namun, diperkirakan kembali meningkat pada Februari seiring meningkatnya permintaan bahan kebutuhan pokok menjelang Ramadan dan perayaan Imlek.

Core memperkirakan lonjakan penjualan ritel akan lebih terasa pada Maret 2026, seiring pencairan tunjangan hari raya (THR) yang biasanya meningkatkan belanja masyarakat dalam waktu singkat.

Namun secara keseluruhan, dia menyampaikan bahwa peningkatan penjualan ritel masih bersifat agregat dan belum inklusif. Apalagi, sambung dia, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan upah riil sepanjang 2025 masih tercatat -0,4%.

“Jadi kemungkinan ini masih didorong oleh konsumsi dari masyarakat menengah dan atas, yang di atas Rp4 juta pengeluarannya per bulan per kapita,” pungkasnya.

Bisnis.com, SEMARANG — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DI Yogyakarta mencatat Indeks Harga Konsumen (IHK) di wilayah tersebut pada Januari 2026 berada di angka 109,75. Dilihat secara tahunan atau year-on-year, IHK di DI Yogyakarta mengalami inflasi sebesar 3,30% dengan inflasi tertinggi yang berada di Kota Yogyakarta sebesar 3,55% (yoy) dengan IHK 110,97.

Statistisi Utama BPS Provinsi DI Yogyakarta Sentot Bangun Widoyono menjelaskan, inflasi tahunan yang relatif tinggi pada awal 2026 dipengaruhi oleh rendahnya basis perbandingan pada periode yang sama tahun sebelumnya.

"Artinya, kondisi pada bulan Januari 2025 yang lalu itu terjadi tingkat harga-harga yang relatif lebih rendah. Akibatnya, maka pada kondisi Januari 2026 ini terjadi inflasi yang cukup besar kalau kita lihat memperhatikan angka year-on-year," jelasnya apda Senin (2/2/2026).

Menurut Sentot, pada 2025 sebagai periode pembanding, penurunan tarif dasar listrik memberikan dampak signifikan terhadap pergerakan IHK di DI Yogyakarta. Pengaruh tersebut lebih besar dibandingkan kenaikan harga emas dan perhiasan yang hingga kini masih mengalami inflasi.

BPS mencatat, komoditas utama penyumbang inflasi tahunan terbesar di DI Yogyakarta adalah emas perhiasan dengan kenaikan 1,13% (yoy), beras 0,14% (yoy), sigaret kretek mesin 0,07% (yoy), serta sigaret kretek tangan 0,06% (yoy). Sebaliknya, komoditas hortikultura menjadi penahan inflasi melalui deflasi, di antaranya cabai merah yang turun 0,12% (yoy), serta cabai rawit, bawang putih, tomat, dan buncis yang masing-masing turun 0,05% (yoy).

"Kalau kita lihat per kota yang dihitung inflasinya, maka inflasi tahunan paling besar terjadi di Kota Yogyakarta dengan kisaran 3,55% (yoy) sedangkan Gunungkidul mencapai 3,11% (yoy). Hal ini terjadi akibat dari kenaikan IHK pada Januari 2026 di Kota Yogyakarta sebesar 110,97 naik dari 107,17 pada Januari 2025. Namun, ketiga wilayah yang kita hitung, yaitu Gunungkidul, Kota Yogyakarta, dan gabungan pada Januari 2026 secara bulanan mengalami deflasi," jelas Sentot.

Secara bulanan, IHK DI Yogyakarta pada Januari 2026 tercatat mengalami deflasi sebesar 0,16% secara month to month (mtm) dibandingkan Desember 2025. Deflasi terutama dipicu oleh penurunan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang turun 1,54% (mtm). Selain itu, kelompok transportasi mengalami penurunan 0,31% (mtm) dengan andil deflasi 0,04% (mtm), serta kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya yang turun 0,29% (mtm) dengan andil 0,01% (mtm).

"Deflasi yang kondisi sekarang ini, meskipun lebih lambat dibandingkan deflasi tahun lalu, tetapi termasuk deflasi yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2024. Ini tentunya akan sangat berpengaruh nanti terhadap data year-on-year," jelas Sentot.

Sepanjang Januari 2026, BPS mencatat cabai merah, daging ayam ras, cabai rawit, bawang merah, dan bensin menjadi komoditas dengan andil terbesar terhadap inflasi. Sementara itu, kenaikan harga emas perhiasan, sepeda motor, kacang tanah, bawang putih, serta bayam menjadi faktor utama yang menahan laju deflasi pada periode tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan terjadi deflasi pada Januari 2026 yang mencapai 0,15% secara bulanan (month to month/MtM).

Sebelumnya, pada Desember 2025 inflasi tercatat sebesar 0,64% secara bulanan (MtM) dan 2,92% secara tahunan (YoY).

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan deflasi bulanan pada awal tahun terbesar adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

"Terjadi deflasi di makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,03% dengan andil deflasi 0,30%," ujarnya pada konferensi pers, Senin (2/2/2026).

Ateng menambahkan semua komponen mengalami deflasi, kecuali komponen inti. Komponen bergejolak mengalami deflasi sebesar 1,96% dengan andil deflasi sebesar 0,33%.

Sementara itu, komponen harga diatur pemerintah mengalami deflasi sebesar 0,32% dengan andil sebesar 0,06%. Adapun, komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,37% dengan andil sebesar 0,24%.

Jika secara tahunan, terjadi inflasi sebesar 3,55% pada Januari 2026 terhadap Januari 2025. "Inflasi tahunan Januari 2026 lebih tinggi dibandingkan inflasi tahunan Januari 2025," ujarnya.

Sejumlah komoditas yang menyumbang inflasi secara tahunan antara lain makanan, minuman, dan tembakau, kemudian pakaian dan alas kaki, serta perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga.

Sementara itu, ekonom memperkirakan sebelumnya tingkat inflasi Januari 2026 memprakirakan tingkat inflasi pada Januari 2026 akan meningkat secara tahunan ke level 3,77%. Level itu lebih tinggi dari realisasi Desember 2025 yang sebesar 2,92% YoY maupun Januari 2025 yang hanya 0,76% YoY.

“Didorong oleh low base effect [efek basis rendah] dari tahun lalu ketika diskon tarif listrik sebesar 50% diberlakukan,” ujar Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Andry Asmoro dalam keterangan Macro Preview, dikutip Senin (2/2/2026).

Sebaliknya secara bulanan (month on month/MoM), Asmo memperkirakan IHK akan mencatatkan inflasi tipis sebesar 0,06% MoM. Angka ini melandai signifikan dibandingkan inflasi Desember 2025 yang mencapai 0,64% MoM.

Menurutnya, perlambatan inflasi bulanan tersebut mencerminkan normalisasi harga pangan dan biaya terkait perjalanan setelah melewati puncak permintaan pada akhir tahun.

Asmo merincikan bahwa kelompok harga bergejolak (volatile food) diperkirakan berbalik mengalami deflasi, dipicu oleh koreksi tajam pada harga cabai rawit yang turun sekitar 27% MoM, diikuti oleh penurunan harga bawang merah sebesar 13% MoM.

“Komoditas pangan lainnya diperkirakan hanya mencatat inflasi ringan, yang mengindikasikan normalisasi dari periode akhir tahun, seperti beras [0,2%], daging ayam [0,7%], daging sapi [0,1%], dan telur [0,8%],” jelasnya.

Sejalan, kelompok harga yang diatur pemerintah (administered prices) juga diperkirakan mencatat deflasi ringan. Asmo mencatat harga bahan bakar non-subsidi turun rata-rata sebesar 6%, sejalan dengan tarif angkutan udara yang diproyeksi turun 10,6% menyusul berakhirnya puncak permintaan perjalanan liburan.

Di sisi lain, inflasi inti (core inflation) diprediksi mengalami percepatan secara bulanan di tengah ketidakpastian global yang tinggi yang mengerek harga emas.

Tim Ekonom Bank Mandiri mencatat harga emas dalam Rupiah naik sekitar 9% MoM pada Januari 2026, lebih tinggi dari kenaikan 4,7% MoM pada Desember 2025.

“Secara tahunan, inflasi inti diperkirakan tetap stabil di level 2,37% YoY, relatif sama dibandingkan posisi Desember 2025 sebesar 2,38% YoY,” tutup Asmo.