Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar rupiah kembali tertekan hingga menembus level Rp17.926 per dolar Amerika Serikat (AS) hari ini.

Pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi menilai pelemahan rupiah dipicu oleh meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga minyak dunia dan memperkuat posisi dolar AS.

"Hari ini rupiah kembali mengalami pelemahan akibat menguatnya minyak mentah dunia, WTI di 94,58 (dolar AS per barel), kemudian Brent crude oil pun mengalami penguatan di 96,72," kata Ibrahim dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Selain itu, kebuntuan dalam perundingan antara AS dan Iran turut meningkatkan ketidakpastian di pasar global.

Ketegangan antara Iran dan Israel juga memperburuk sentimen pasar.

Kondisi tersebut memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global, sehingga mendorong harga minyak tetap tinggi.

Kenaikan harga energi, lanjutnya, berpotensi mempertahankan tekanan inflasi AS dan membuat bank sentral AS alias The Fed untuk tetap mempertahankan suku bunga tinggi, bahkan masih berpeluang menaikkan suku bunga sekali lagi pada tahun ini.

"Kita lihat bahwa salah satu pejabat dari bank sentral AS, Hammack, yang dia mengatakan bahwa mungkin perlu bertindak segera jika tren inflasi tidak meredah. Artinya apa? Bahwa ini yang mengindikasikan bahwa kemungkinan besar akan menaikkan suku bunga satu kali dalam tahun 2026," ujar Ibrahim.

Kemudian dari sisi domestik, Ibrahim menilai tingginya harga minyak meningkatkan kebutuhan dolar AS untuk impor energi.

Selain itu, kebutuhan valas untuk pembayaran dividen dan kewajiban utang yang jatuh tempo juga menambah tekanan terhadap rupiah.

Ia juga menyoroti kecenderungan sebagian masyarakat mengalihkan simpanan ke instrumen berbasis valas yang turut meningkatkan permintaan dolar AS di dalam negeri.

Untuk meredam tekanan terhadap rupiah, Ibrahim memandang pemerintah perlu menjaga stabilitas ekonomi domestik dan daya beli masyarakat melalui berbagai kebijakan.

Pemerintah perlu memastikan ketersediaan pasokan barang, terutama barang impor yang terdampak kenaikan nilai tukar, serta memperkuat program bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran.

Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat sektor riil dengan mendorong industrialisasi, pengembangan ekonomi biru, serta meningkatkan produktivitas sektor pertanian guna memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Kita harus tahu bahwa pemerintah harus mendorong industrialisasi dan ekonomi biru. Ini yang sangat sulit sekali sampai sekarang. Kenapa? Kita lihat bahwa pembentukan pertumbuhan ekonomi itu 50 persen dari daya beli masyarakat," tuturnya.

Percepatan transformasi digital dan penyederhanaan regulasi investasi juga perlu dilakukan untuk menarik lebih banyak investasi asing masuk ke Indonesia.

Sebab, menurutnya, perbaikan iklim investasi menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat fundamental ekonomi dan menopang stabilitas nilai tukar rupiah dalam jangka menengah hingga panjang.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Dalam distribusi perdagangan nasional, kawasan Tiongkok dan ASEAN menyumbang sekitar 46,2 persen ekspor Indonesia dan 56,5 persen impor Indonesia

Jakarta (ANTARA) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menyebut perdagangan Indonesia tetap bergerak kuat di kawasan intra-Asia saat konflik Timur Tengah berlangsung, dengan aktivitas ekspor-impor yang didominasi hubungan dagang bersama Tiongkok dan negara-negara ASEAN.

Direktur Utama Pelindo Achmad Muchtasyar mengatakan arus ekspor dan impor nasional mencerminkan daya tahan perdagangan Indonesia di tengah ketidakpastian global, termasuk dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah dan perlambatan ekonomi di sejumlah negara.

"Salah satu faktor pendukungnya adalah struktur perdagangan Indonesia yang masih banyak bergerak di kawasan intra-Asia, terutama Tiongkok dan ASEAN," kata Muchtasyar sebagaimana keterangan di Jakarta, Sabtu.

Menurutnya aktivitas ekonomi nasional menunjukkan sinyal positif pada awal tahun 2026. Hal itu tercermin dari meningkatnya pergerakan barang melalui pelabuhan, khususnya arus peti kemas yang menjadi salah satu indikator penting aktivitas produksi, perdagangan, konsumsi, investasi, dan distribusi nasional.

Dia menyebutkan hingga April 2026, arus peti kemas yang dilayani Pelindo mencapai 6,42 juta Twenty-foot Equivalent Units (TEUs). Angka itu meningkat sekitar 7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,99 juta TEUs.

Pertumbuhan tersebut menunjukkan aktivitas logistik nasional tetap bergerak positif di tengah dinamika ekonomi global.

Dia mengatakan peningkatan arus peti kemas itu tidak hanya berasal dari aktivitas ekspor-impor, tetapi juga dari distribusi barang domestik. Peningkatan itu ditopang pertumbuhan segmen internasional yang meningkat sekitar 11 persen, dengan ekspor tumbuh 10 persen dan impor naik 12 persen.

Sementara itu, arus peti kemas domestik tumbuh sekitar 4 persen, dengan aktivitas bongkar meningkat 5 persen dan muat naik 4 persen.

Menurutnya kondisi itu menunjukkan perdagangan luar negeri Indonesia tetap berjalan baik, sementara distribusi barang antarpulau juga tetap kuat dalam mendukung konsumsi masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah.

"Dalam distribusi perdagangan nasional, kawasan Tiongkok dan ASEAN menyumbang sekitar 46,2 persen ekspor Indonesia dan 56,5 persen impor Indonesia," bebernya.

Lebih lanjut struktur perdagangan itu memberikan bantalan bagi Indonesia karena sebagian besar arus barang masih bergerak dalam kawasan yang memiliki hubungan dagang kuat, stabil, dan saling terintegrasi.

Adapun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sejumlah komoditas ekspor berbasis peti kemas juga mencatat pertumbuhan positif

Komoditas tersebut antara lain lemak dan minyak hewan/nabati yang tumbuh 7,95 persen, mesin dan peralatan mekanis 9,26 persen, mesin dan perlengkapan elektrik 4,9 persen, serta berbagai produk kimia 12,27 persen.

Dari sisi impor, peningkatan terutama terjadi pada mesin dan peralatan mekanis sebesar 22,1 persen, mesin dan perlengkapan elektrik 17,91 persen, instrumen optik 20,8 persen, serta berbagai produk kimia 36,31 persen.

Struktur impor itu menunjukkan kebutuhan terhadap barang modal, mesin produksi, komponen industri, dan bahan pendukung manufaktur masih kuat. Kondisi tersebut berkaitan erat dengan aktivitas investasi, peningkatan kapasitas produksi, serta agenda hilirisasi nasional.

Pertumbuhan arus peti kemas juga terlihat di sejumlah pelabuhan utama yang melayani kegiatan ekspor dan impor nasional, antara lain Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, dan Tanjung Perak di Surabaya.

"Aktivitas bongkar muat di pelabuhan-pelabuhan utama tersebut menunjukkan bahwa rantai pasok dan distribusi perdagangan nasional tetap aktif," ucapnya.

Peningkatan throughput internasional di berbagai terminal utama juga menandakan adanya penguatan aktivitas logistik dan perdagangan pada kawasan-kawasan industri utama di Indonesia.

Pada arus domestik, peningkatan distribusi barang menuju kawasan timur Indonesia menjadi sinyal penting bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya bergerak di wilayah barat Indonesia.

Pelabuhan Tanjung Priok mencatat pertumbuhan domestik sekitar 8 persen, antara lain didorong meningkatnya pengiriman peti kemas menuju pelabuhan-pelabuhan di Indonesia bagian timur.

Sementara itu, Pelabuhan Tanjung Perak tumbuh sekitar 2 persen, didukung oleh peningkatan layanan menuju Makassar, Kendari, dan Berau. Pelabuhan Makassar juga mencatat pertumbuhan sekitar 7 persen, yang ditopang oleh pergerakan komoditas pertanian seperti beras, jagung, dan palawija seiring meningkatnya aktivitas ekonomi di Sulawesi Selatan dan kawasan sekitarnya.

"Pertumbuhan arus domestik tersebut sejalan dengan masih kuatnya konsumsi rumah tangga dan aktivitas manufaktur nasional sebagai penopang utama perekonomian Indonesia," jelasnya.

Distribusi barang antarpulau yang tetap tumbuh menunjukkan konektivitas logistik nasional berjalan baik dalam mendukung kebutuhan masyarakat, aktivitas industri, dan pemerataan ekonomi antarwilayah.

Dengan tren pertumbuhan tersebut, penguatan layanan pelabuhan menjadi semakin penting. Produktivitas terminal, digitalisasi layanan, kesiapan peralatan, keandalan fasilitas, serta integrasi rantai pasok nasional perlu terus ditingkatkan agar arus barang tetap lancar, efisien, dan kompetitif.

Ia menambahkan konektivitas logistik yang andal menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, perdagangan internasional, distribusi domestik, investasi, hilirisasi industri, serta pemerataan aktivitas ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

SINGAPURA - Ekonomi Singapura mencatat pertumbuhan sebesar 6% secara tahunan pada kuartal I-2026, melampaui perkiraan awal pemerintah sebesar 4,6%. Kinerja tersebut ditopang oleh penguatan sektor perdagangan, manufaktur, serta jasa keuangan dan asuransi.

Secara kuartalan, produk domestik bruto (PDB) Singapura juga tumbuh 1,0% pada periode Januari–Maret 2026, berbalik dari proyeksi awal yang sempat memperkirakan kontraksi sebesar 0,3%. “Secara keseluruhan, prospek ekonomi Singapura pada 2026 melemah sejak Februari, dengan risiko penurunan yang meningkat signifikan,” ujar Sekretaris Permanen Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura Beh Swan Gin dikutip dari Reuters, Senin (25/5/2026).

Kementerian Perdagangan dan Industri menyebutkan pertumbuhan ekonomi didorong oleh peningkatan permintaan terkait kecerdasan buatan (AI), khususnya pada sektor elektronik, perdagangan grosir, dan industri manufaktur. Pemerintah tetap mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini di kisaran 2,0% hingga 4,0%.

Di sisi lain, ketidakpastian global menjadi tantangan utama, terutama akibat konflik di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu rantai pasok dan memicu volatilitas harga energi. Sebagai negara dengan ketergantungan tinggi pada perdagangan internasional, Singapura dinilai rentan terhadap dinamika tersebut.

Data resmi juga menunjukkan ekspor domestik nonmigas Singapura tumbuh 9,6% pada kuartal I-2026, dengan sektor elektronik mencatat lonjakan signifikan sebesar 57,8%. Seiring hal tersebut, Enterprise Singapore menaikkan proyeksi pertumbuhan ekspor menjadi 3,0% hingga 5,0%.

Kendati demikian, risiko eksternal tetap membayangi, termasuk potensi kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat yang dapat menekan kinerja ekspor Singapura. Bank Sentral Singapura menilai kebijakan moneter saat ini masih relevan untuk menjaga stabilitas ekonomi, meskipun tekanan inflasi dan ketidakpastian suku bunga global tetap perlu diwaspadai sepanjang tahun ini.

Saya ingin mengingatkan, apa yang kita alamin ini bukan sesuatu yang abnormal, ini new normal

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard menyatakan apa yang dialami dunia saat ini merupakan new normal.

“Saya ingin mengingatkan, apa yang kita alamin ini bukan sesuatu yang abnormal, ini new normal. Jadi, kita jangan pernah berpikir bahwa ada suatu masa yang lebih baik dari sekarang sekarang ini adalah base kita dan ini hidup yang harus kita jalani dan kita hadapi,” ucapnya dalam agenda Peluncuran Dashboard Potensi Ekspor Indonesia di Jakarta, Senin.

Dalam paparannya, disampaikan bahwa ekonomi global diperkirakan mengalami pergeseran pada tahun ini, sehingga perlu dimanfaatkan sebagai peluang.

Dunia saat ini sedang mengalami pergeseran global yang ditandai perlambatan ekonomi, fragmentasi perdagangan, percepatan adopsi artificial intelligence (AI), dan kebangkitan kebijakan industri. Indonesia dinilai harus memandang pergeseran ini sebagai peluang strategis untuk mencapai transformasi berbasis pengetahuan.

Berdasarkan proyeksi International Monetary Fund (IMF), pertumbuhan ekonomi global akan melambat pada 2026 seiring adanya konflik di Timur Tengah dan meningkatnya ketegangan geopolitik yang menjadi faktor utama penekan pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan konflik perdagangan, geopolitik, serta perubahan kebijakan menjadi proteksionisme membuat perdagangan internasional semakin sulit diprediksi.

Faktor-faktor seperti kebijakan dan ketidakseimbangan perdagangan serta geopolitik dianggap dapat mempengaruhi harga energi, stabilitas rantai pasok, dan dinamika perdagangan internasional.

Kemudian, kebijakan industri mengubah kebijakan perdagangan global. IMF menekankan bahwa kebijakan industri sudah muncul kembali sebagai tren global utama, sehingga mempengaruhi negara-negara dalam merancang kebijakan perdagangan yang lebih strategis.

IMF turut mengidentifikasi bahwa proteksionisme dan fragmentasi yang lebih besar menjadi salah satu faktor utama yang membatasi perdagangan dan pertumbuhan global. Amerika Serikat (AS) sendiri telah mulai mengurangi ketergantungan pada China, dan sedang melakukan perjanjian perdagangan baru dengan negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia, serta Kamboja.

Selain itu, dekarbonisasi yang menjadi instrumen baru proteksionisme yang diterapkan oleh berbagai negara menjadi hambatan ekspor non tarif, meningkatkan biaya produksi, dan mengurangi daya saing bagi negara berkembang.

Revolusi AI turut mendorong produktivitas dan persaingan global. Negara-negara yang tertinggal dalam adopsi AI, pada akhirnya menghadapi penurunan produktivitas dan daya saing dibandingkan negara yang lebih dahulu mengadopsi AI.

“Oleh karena itu, perlu adanya inovasi-inovasi baru karena perubahan-perubahan ini tentunya menghadirkan tantangan tapi bagi Indonesia. Perubahannya juga sekaligus membuka ruang peluang yang sangat besar. Saya selalu ingat kata-kata there is always a silver lining in every cloud.Jadi, mungkin kita bisa melihat sisi ini menjadi demikian sehingga kita menjadi orang yang half full glass daripada half empty glass,” ungkap Febrian.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Adhitya Wardhono

Dosen dan Peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

RUPIAH masih meluncur ke bawah. Meski sebenarnya pelemahan rupiah sudah terpindai sejak awal tahun 2026 ini, jauh sebelum ketegangan di Timur Tengah. Pelemahan rupiah yang dalam kali ini tidak dibaca sebagai tekanan eksternal semata, namun juga refleksi atas pengelolaan makroekonomi domestik di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Pada kondisi ini seringkali mata publik langsung tertuju pada Bank Indonesia (BI). Tidak bisa dipungkiri, BI adalah otoritas moneter yang bertanggung jawab atas naik turunnya nilai Rupiah.

Saat ini, BI telah menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) 5,25% sebagai antisipasi pelemahan rupiah dan ekspektasi inflasi. Yang sebelumnya BI telah bereaksi, terlihat dengan merilis tujuh langkah strategis, intervensi triple intervention di pasar spot, DNDF dan NDF offshore, memperketat pembelian valas dibatasi USD100 ribu menjadi USD50 ribu per orang per bulan, membeli SBN di pasar sekunder sejak awal tahun.

Pemain pasar uang sadar benar bahwa negara emerging market adalah playground untuk mendulang keuntungan. Kondisi negara yang valuta asingnya relatif stabil, sangat tidak menarik. Karena volatilitas rendah tidak bisa mencari keuntungan. Tapi negara dengan volatilitas yang tinggi seperti negara emerging market adalah peluang untuk memburu rente.

Ini sepadan dengan teori informasi dan signaling. Dimana sebenarnya pelaku keuangan tidak memiliki informasi yang sempurna di pasar, yang dilakukan adalah kemampuan membaca ‘sinyal”. Juga paralel dengan Portfolio Balance Theory Tobin (1958) yang menandaskan investor global memilih aset berdasarkan: return, risiko, kredibilitas negara.

Ciri negara emerging market menampakkan kecenderungan pemerintahnya memilih pasar uang sebagai sumber pembiayaan menutupi defisit APBN-nya. Lewat utang di pasar uang akan mendapat bunga relatif rendah dan bisa digunakan untuk mendongkrak sempitnya ruang fiskal.

Sebenarnya efektivitas kebijakan moneter BI mampu meredam gejolak jangka pendek dan sulit memastikan kontinuitasnya. Pelemahan Rupiah yang terjadi tidak bisa semata dijelaskan sebagai kegagalan kebijakan moneter. Masalahnya jauh lebih struktural, terutama berkaitan dengan kualitas pengelolaan fiskal dan arah kebijakan ekonomi domestik secara keseluruhan.

Dengan demikian, simplikasi pelemahan rupiah itu bukan semata kegagalan bank sentral. Masalahnya tidak sekedar di sektor moneter. Ada masalah yang lebih besar dan tidak menutup kemungkinan adalah problem struktural yang akan menggerus rupiah semakin terpuruk.

BI bukan institusi yang bebas halangan. Gerakannya dibatasi oleh Undang-Undang Bank Indonesia dan tunduk pada regulasi moneter global yang diawasi Bank for International Settlements (BIS). Intervensi BI terhadap pasar valas, pembelian Surat Berharga Negara, pengelolaan cadangan devisa, maupun operasi moneter lainnya tidak bisa dilakukan secara tak terbatas.

Dalam konteks ini, langkah-langkah yang dilakukan BI untuk menjaga stabilitas Rupiah pada dasarnya sudah berada dalam koridor yang tepat, profesional dan sesuai mandat institusionalnya. Disadari pergerakan dan stabilitas valas tidak hanya bergantung pada suku bunga atau intervensi pasar valas, tetapi juga pada kredibilitas fiskal, kualitas pertumbuhan ekonomi, dan struktur pembiayaan negara.

Pada titik ini, tekanan rupiah perlu dibaca lebih luas. Ini bukan hanya cerita tentang dolar AS yang sedang kuat. Ini juga cerita tentang trust, yaitu seberapa besar pasar percaya bahwa kebijakan ekonomi Indonesia masih dikelola dengan disiplin, konsisten, dan tidak saling membebani.

Lebih jauh, satu isu yang perlu mendapat perhatian adalah risiko fiscal dominance. Istilah ini memang terdengar teknis, tetapi maknanya tidak sederhana. Fiscal dominance terjadi ketika kebijakan fiskal menjadi terlalu dominan sehingga ruang gerak kebijakan moneter ikut menyempit.

Dalam kondisi normal, BI menaikkan atau menurunkan suku bunga acuan berdasarkan kebutuhan menjaga inflasi dan nilai tukar. Namun dalam situasi fiscal dominance, bank sentral tidak lagi sepenuhnya bebas. Setiap keputusan moneter harus ikut mempertimbangkan dampaknya terhadap biaya utang pemerintah, stabilitas pasar SBN, dan kemampuan APBN menanggung beban bunga.

Indonesia tentu belum bisa langsung disebut sudah masuk ke dalam situasi fiscal dominance. Namun, arah ke sana perlu diwaspadai sejak dini. Sebab, pasar tidak selalu menunggu krisis benar-benar terjadi. Pasar bekerja dengan membaca sinyal.

Ketika kebutuhan pembiayaan negara meningkat, yield SBN naik, rupiah melemah, dan bank sentral terlihat harus ikut menjaga stabilitas pasar surat utang, maka pelaku pasar mulai bertanya, apakah kebijakan moneter masih sepenuhnya diarahkan untuk menjaga stabilitas rupiah, atau mulai ikut terbebani oleh kebutuhan menjaga fiskal?

Data terakhir menunjukkan tekanan itu memang nyata. Rupiah sempat menyentuh rekor terendah Rp17.719 per dolar AS pada 19 Mei 2026. Tekanan ini terjadi meskipun BI sudah meningkatkan intensitas intervensi valas. Reuters juga mencatat bahwa sebelum perang Iran, rupiah dan saham Indonesia sudah lebih dulu ditekan oleh kekhawatiran investor terhadap transparansi pasar, independensi bank sentral, dan rencana belanja pemerintah.

Di sinilah masalah kepercayaan muncul. Rupiah tidak hanya melemah karena dolar AS sedang kuat. Rupiah juga melemah karena pasar sedang menguji kredibilitas kebijakan ekonomi domestik. Dolar memang sedang perkasa, ekspektasi suku bunga tinggi di AS masih kuat, dan investor global cenderung kembali ke aset yang dianggap lebih aman.

Namun tekanan eksternal seperti itu akan terasa lebih berat jika pasar juga melihat ada keraguan di dalam negeri. Tekanan itu juga terlihat di pasar surat utang. Imbal hasil SBN 10 tahun Indonesia berada di kisaran 6,79 persen pada 20 Mei 2026.

Kenaikan yield ini penting dibaca karena yield bukan sekadar angka bunga. Yield adalah bahasa pasar. Ketika yield naik, artinya investor meminta kompensasi risiko yang lebih besar untuk memegang surat utang pemerintah.

Karena itu, tekanan rupiah tidak bisa hanya dibebankan kepada BI. Meski BI memang penjaga stabilitas moneter, tetapi BI bukan satu-satunya penjaga kepercayaan ekonomi. Kepercayaan pasar juga ditentukan oleh disiplin fiskal pemerintah, kualitas belanja negara, arah pembiayaan utang, kekuatan sektor riil, dan konsistensi komunikasi kebijakan.

Pelemahan rupiah hari ini adalah cermin. Pelemahan memantulkan tekanan global, tetapi juga memantulkan keraguan domestik. Dolar AS memang sedang kuat. Yield global memang naik. Risiko geopolitik juga meningkat. Namun rupiah akan lebih kuat menghadapi tekanan eksternal jika fondasi domestik dibaca solid oleh pasar.

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar rupiah pada Selasa per 11.02 WIB bergerak melemah 60 poin atau 0,34 persen menjadi Rp17.728 dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.668 per dolar AS.

Presiden Direktur PT Doo Financial Futures Ariston Tjendra menilai pelemahan rupiah dipicu dampak dari konflik Timur Tengah yang merembet ke harga minyak mentah dan inflasi AS.

“Ini masih euforia konflik Timur Tengah yang merembet kemana-mana seperti kenaikan harga minyak mentah dan inflasi,” ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Kenaikan ekspektasi inflasi AS ini meningkatkan tingkat imbal hasil atau yield obligasi AS. Tercatat, yield obligasi pemerintah AS untuk tenor 2 tahun di 4,105 persen, 10 tahun di 4,631 persen, dan 30 tahun di 5,159 persen. Peningkatan ini menjadi level tertinggi baru untuk tahun 2026.

Yield AS yang meninggi, kata dia, mendorong penguatan dolar AS terhadap nilai tukar lainnya, termasuk rupiah.

Melihat sentimen dalam negeri, tekanan dari harga minyak mentah yang di atas 100 dolar AS per barel membuat harga kebutuhan masyarakat naik. Dengan begitu, impor minyak mentah menaikkan permintaan dolar AS di tanah air.

“Selain itu, ini lagi bulan dividen, repatriasi dividen keluar negeri yang meningkatkan permintaan dolar AS juga menekan rupiah,” ungkap Ariston.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

WASHINGTON - Simpanan dolar AS di luar negeri (offshore) mencapai rekor baru sebesar USD14,5 triliun atau setara Rp252.285 triliun seiring meningkatnya permintaan aset aman di tengah krisis akibat konflik antara Amerika Serikat (AS), Israel dan Iran. Lonjakan tersebut mencerminkan peran dolar yang tetap dominan dalam sistem keuangan global meski terjadi gejolak geopolitik.

Dikutip dari AA Stock, peningkatan permintaan dolar juga terlihat dari penggunaannya dalam transaksi internasional. Data Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) menunjukkan pangsa dolar dalam pembayaran global naik menjadi 51,1% pada Maret 2026 dari 49,2% pada Februari.

Konflik geopolitik menjadi salah satu pemicu utama penguatan dolar. Ketegangan meningkat sejak akhir Februari 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan udara ke Iran, yang kemudian direspons dengan penutupan Selat Hormuz sehingga mengganggu arus energi global.

Situasi tersebut memicu kekhawatiran pasar dan mendorong negara-negara, terutama produsen minyak di Timur Tengah, meningkatkan permintaan dolar sebagai aset lindung nilai. Eskalasi konflik berlanjut pada awal Mei ketika terjadi insiden militer di kawasan Teluk Persia.

Di tengah kondisi tersebut, indeks dolar AS bergerak stabil dan menunjukkan ketahanan meski masih berada di bawah level tertinggi dalam satu tahun terakhir. Stabilitas ini didukung oleh arus permintaan global terhadap dolar di tengah ketidakpastian.

Meski demikian, pangsa dolar dalam cadangan devisa global tercatat menurun menjadi sekitar 57% dari sebelumnya lebih dari 65% satu dekade lalu. Sejumlah bank sentral mulai melakukan diversifikasi cadangan, termasuk dengan meningkatkan kepemilikan emas.

Sejumlah analis menilai belum ada mata uang yang mampu menggantikan posisi dolar dalam waktu dekat. Faktor seperti keterbukaan pasar, fleksibilitas nilai tukar, dan kedalaman sistem keuangan masih menjadi keunggulan utama dolar dibandingkan mata uang lain.

Rekor simpanan dolar di luar negeri tersebut mencerminkan dinamika struktural ekonomi global, termasuk defisit perdagangan Amerika Serikat dan kebutuhan likuiditas internasional embuat dunia tetap bergantung pada sistem keuangan berbasis dolar.

Fokus utama OJK tentu adalah menjaga stabilitas sektor jasa keuangan sebagai modalitas keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pemantauan secara intensif untuk memastikan ketahanan sektor jasa keuangan seiring adanya ketidakpastian penyelesaian konflik Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel yang mengakibatkan fluktuasi di pasar keuangan.

Hal ini dilakukan melalui stress test dengan berbagai skenario terhadap industri jasa keuangan serta memperkuat pengawasan lembaga jasa keuangan.

“Fokus utama OJK tentu adalah menjaga stabilitas sektor jasa keuangan sebagai modalitas keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) di Jakarta, Selasa.

Friderica atau akrab disapa Kiki menjelaskan bahwa ketidakpastian kondisi geopolitik global yang berkepanjangan berpotensi memberikan tekanan pada perekonomian global.

Hal ini tercermin pada meningkatnya volatilitas pasar keuangan, tingkat inflasi global, serta aliran dana keluar dari mayoritas emerging market.

Untuk mengantisipasi dampak spillover ketidakpastian global terhadap pasar saham domestik, Kiki menyampaikan bahwa OJK bersama self-regulatory organization (SRO) telah memperpanjang masa berlaku kebijakan buyback saham tanpa RUPS.

Selain itu, OJK juga menunda implementasi pembiayaan transaksi short selling, menerapkan kebijakan trading halt, serta mempertahankan batasan auto rejection hingga September 2026.

“Kami mengharapkan dengan adanya kebijakan tersebut akan menjaga stabilitas di pasar saham Indonesia,” kata Kiki.

Selanjutnya, Kiki juga memastikan bahwa agenda reformasi integritas pasar modal terus dilanjutkan sebagai fondasi utama untuk meraih kepercayaan investor dan memperkuat kredibilitas sehingga pasar modal dapat semakin tumbuh secara berkelanjutan.

Mempertimbangkan perkembangan terkini, OJK telah memperkuat pemantauan aktivitas valuta asing (valas) di lembaga jasa keuangan melalui pemantauan Posisi Devisa Neto (PDN) harian dan kepatuhan terhadap ketentuan valas terkait secara lebih intensif, serta supervisory dialogue dengan lembaga jasa keuangan.

Kiki menegaskan, pihaknya terus berkoordinasi dan bersinergi dengan lembaga-lembaga yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) serta kementerian/lembaga terkait untuk memastikan sektor keuangan tetap stabil dan resilien di tengah gejolak global.

“Stabilitas yang kita jaga ini tentunya akan menjadi modalitas utama untuk kita terus mendorong pertumbuhan ke depan,” kata Kiki.

Adapun secara umum, OJK menilai stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian global.

Dari sisi global, kinerja perekonomian dunia pada April 2026 dihadapkan pada berlanjutnya ketidakpastian kondisi geopolitik meskipun telah terjadi kesepakatan gencatan senjata antara Iran dengan AS dan Israel.

Penutupan Selat Hormuz tetap berlanjut akibat blokade oleh kedua pihak sehingga gangguan terhadap distribusi energi global belum sepenuhnya mereda. Kondisi ini mendorong harga minyak tetap volatile dan bertahan pada level tinggi.

IMF dalam World Economic Outlook April 2026 memangkas proyeksi pertumbuhan global menjadi 3,1 persen pada 2026 dan menilai risiko stagflasi meningkat.

Perekonomian AS menunjukkan pelemahan dengan pertumbuhan pada kuartal I 2026 diperkirakan menurun. Di sisi lain, perekonomian Tiongkok mencatat pertumbuhan pada kuartal I tahun ini sesuai target pada angka 5,0 persen.

Sementara di domestik, ekonomi nasional tumbuh solid pada level 5,61 persen pada kuartal I 2026, ditopang kontribusi konsumsi rumah tangga dan peningkatan pengeluaran pemerintah.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Keputusan Uni Emirat Arab (UEA) keluar dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dinilai berpotensi mengubah dinamika pasar energi global di tengah ketidakpastian geopolitik dan krisis pasokan minyak dunia. Langkah tersebut muncul saat kawasan Timur Tengah masih dibayangi konflik Iran-AS yang turut mengganggu distribusi energi melalui Selat Hormuz.

"UEA sedang mempersiapkan dunia pascaperang Iran di mana permintaan minyak menurun, dan kekuatan OPEC untuk mempertahankan kendali serta disiplin akan melemah," ujar Analis Energi Ember Future, Kingsmill Bond, dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (1/5/2026).

UEA menyatakan keluar dari OPEC demi fokus pada kepentingan nasional dan memperluas fleksibilitas produksi minyaknya. Selama beberapa tahun terakhir, Abu Dhabi diketahui tidak puas terhadap kebijakan kuota produksi OPEC yang dianggap membatasi ambisi ekspansi energi negara tersebut.

Negara Teluk tersebut telah menggelontorkan investasi besar untuk meningkatkan kapasitas produksi minyak dari 3 juta barel per hari menjadi 5 juta barel per hari pada 2027. Namun, dalam skema OPEC sebelumnya, UEA hanya diperbolehkan memproduksi sekitar 3,2 juta barel per hari meski kapasitas aktualnya telah mencapai 4,8 juta barel per hari.

Para analis menilai dampak langsung keluarnya UEA terhadap pasar energi global masih tertahan, karena distribusi minyak kawasan Teluk terganggu akibat pengetatan akses di Selat Hormuz oleh Iran. Meski demikian, UEA masih mampu mengekspor sebagian minyak melalui terminal Fujairah di Teluk Oman yang berada di luar jalur Hormuz.

Jika konflik mereda dan jalur pelayaran kembali normal, UEA diperkirakan dapat membanjiri pasar dengan tambahan produksi sekitar 1,6 juta barel per hari atau setara 1,5% pasokan minyak global. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menekan harga minyak dan memperlemah pengaruh OPEC dalam mengendalikan pasar.

Meski begitu, sejumlah pihak menilai keluarnya UEA tidak akan menggoyahkan eksistensi OPEC maupun OPEC+. Mantan penasihat senior minyak Arab Saudi Mohammad al-Sabban menyebut organisasi itu masih memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan pasar dan stabilitas harga energi global.

OPEC telah bertahan menghadapi berbagai krisis sejak berdiri pada 1960-an, termasuk keluarnya sejumlah anggota seperti Qatar, Indonesia, Angola, dan Ekuador. Namun, keputusan UEA kali ini mencerminkan semakin dalamnya perbedaan geopolitik di kawasan Teluk, terutama antara Abu Dhabi dan Riyadh dalam memandang arah kebijakan energi dan hubungan dengan Iran.

Gejolak ini perlu diantisipasi karena dapat memicu kenaikan harga pupuk secara signifikan. Apalagi bahan baku pupuk P (phosphor) dan K (Kalium) tidak tersedia di Indonesia, sehingga sangat bergantung pada pasar internasional,

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengambil sejumlah langkah strategis untuk mengamankan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani sebagai antisipasi dampak konflik global khususnya di kawasan Timur Tengah saat ini.

Ketua Tim Kerja Alokasi Pupuk Bersubsidi Direktorat Pupuk, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Yustina Retno Widiati menyatakan, konflik Timur Tengah mendorong kenaikan harga pupuk dan bahan bakunya, disebabkan adanya hambatan logistik pasca tutupnya Selat Hormuz.

“Gejolak ini perlu diantisipasi karena dapat memicu kenaikan harga pupuk secara signifikan. Apalagi bahan baku pupuk P (phosphor) dan K (Kalium) tidak tersedia di Indonesia, sehingga sangat bergantung pada pasar internasional,” kata dia di Jakarta, Selasa.

Sebagai langkah mitigasi, lanjut dia dalam keterangannya, pemerintah mengambil beberapa upaya antisipasi mengamankan pupuk subsidi petani, diantaranya, pembayaran subsidi pupuk lebih awal untuk pengadaan bahan baku, sehingga pembelian dapat dilakukan sebelum harga meningkat lebih tinggi.

Selain itu, pemerintah memastikan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi tidak mengalami perubahan guna menjaga daya beli petani. Upaya lain meliputi pengajuan tambahan anggaran subsidi jika kebutuhan meningkat, serta mendorong penggunaan pupuk organik untuk mengurangi ketergantungan terhadap pupuk anorganik.

"Penggunaan pupuk organik, baik bersubsidi maupun mandiri dari bahan lokal, menjadi salah satu solusi strategis menghadapi ketidakpastian global,” ujar dia saat webinar "Dampak Geopolitik Global terhadap Sektor Pertanian dan Pupuk Nasional".

Yustina menegaskan di tengah tekanan geopolitik global yang berdampak pada sektor pertanian, pemerintah terus memperbaiki tata kelola pupuk subsidi, misalnya, alokasi pupuk bersubsidi tahun 2026 difokuskan pada dua sektor utama, yakni pertanian dan perikanan.

Untuk sektor pertanian terdapat 10 komoditas prioritas yang mencakup tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, dan ubi kayu; hortikultura seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih; serta komoditas perkebunan yakni kopi, tebu rakyat, dan kakao.

Per Januari 2026, jumlah petani yang telah mengajukan kebutuhan pupuk melalui sistem e-RDKK mencapai 14,45 juta NIK, sedangkan sektor perikanan melalui e-RPSP tercatat sebanyak 101.678 NIK.

Perbaikan tata kelola juga dilakukan dalam proses penyaluran pupuk. Distribusi dilakukan Pupuk Indonesia, yang bertanggung jawab mulai dari proses produksi hingga penyaluran ke titik serah.

Pupuk kemudian disalurkan melalui jaringan distributor hingga pengecer resmi, gabungan kelompok tani (gapoktan), kelompok pembudidaya ikan (pokdakan), dan koperasi.

”Kini petani dapat menebus pupuk bersubsidi di kios resmi dengan menunjukkan KTP dan Kartu Tani sesuai ketentuan,” katanya.

Sementara itu SVP Pemasaran PT Pupuk Indonesia (Persero), Junianto Simare Mare memastikan kondisi tersebut tidak akan mengganggu ketersediaan pupuk nasional.

Dari sisi kapasitas produksi, Pupuk Indonesia menempati posisi strategis di tingkat global. Perusahaan ini tercatat sebagai salah satu produsen amonia dan urea terbesar di kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, hingga Afrika Utara.

Kapasitas produksi urea mencapai sekitar 9,4 juta ton per tahun, melampaui sejumlah produsen besar dunia seperti China dan Qatar. Sementara itu, produksi pupuk NPK mencapai 4,6 juta ton dan pupuk lainnya sekitar 0,8 juta ton per tahun.

Pada 2026, BUMN tersebut menargetkan produksi urea sebesar 7,9 juta ton. Sementara itu, kebutuhan domestik diperkirakan mencapai 6,4 juta ton, termasuk untuk pupuk bersubsidi.

Surplus produksi tersebut, menurut Junianto membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas pasar ekspor dan memperkuat posisinya sebagai pemain penting di industri pupuk global.

Meski memiliki kekuatan di sisi produksi dan distribusi, dia menambahkan konflik di kawasan Selat Hormuz tetap membawa dampak signifikan terhadap rantai pasok pasar global, namun untuk Indonesia, dampaknya relatif dapat dikendalikan terutama untuk produk urea.

Hal ini lanjutnya, tidak terlepas dari ketersediaan bahan baku utama urea, yaitu gas alam, yang masih dapat dipenuhi dari dalam negeri. Dengan kondisi tersebut, Indonesia tidak bergantung pada impor untuk produksi urea, bahkan memiliki kapasitas yang melebihi kebutuhan nasional.

Sementara itu, untuk bahan baku lain seperti KCl dan fosfat, Junianto mengatakan, perusahaan memperoleh pasokan dari negara-negara di luar kawasan konflik, seperti Rusia, Kanada, Belarus, Mesir, dan Maroko, sehingga relatif tidak terdampak langsung oleh penutupan Selat Hormuz.

Sedangkan untuk sulfur, sebagian pasokan memang berasal dari kawasan Timur Tengah, seperti Qatar dan Kuwait, sehingga Pupuk Indonesia telah menyiapkan langkah mitigasi dengan mencari sumber alternatif guna memastikan kelangsungan produksi.

Pewarta: Subagyo
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

BANDUNG - Imbauan pemerintah untuk menghemat Bahan Bakar Minyak (BBM) dan bike to work mendapat respons positif sejumlah kalangan. Pasalnya, saat ini dinamika global akibat dampak konflik Timur Tengah berdampak pada ketersediaan energi.

Menyikapi imbauan itu Rodalink Indonesia menyebut bersepeda bukan hanya olahraga, tapi juga solusi transportasi harian yang hemat, sehat, dan ramah lingkungan, baik untuk pergi ke kantor maupun mengisi waktu luang.

Sebagai jaringan toko sepeda terbesar di Asia Tenggara, Rodalink resmi membuka outlet ke-49 di Kota Bandung, Jawa Barat. Outlet baru itu berlokasi di Jalan HOS Cokroaminoto/Pasirkaliki, Bandung, seberang Istana Plaza/LPK Ariyanti.

Head of Retail Business Rodalink Indonesia Elkana Timotius mengatakan di tempat ini pihaknya berharap semua bisa saling terhubung dan berkontribusi positif melalui gaya hidup sehat dengan bersepeda.

“Setiap akhir pekan, kami mengajak warga Bandung untuk bersepeda bersama, gratis, dan terbuka untuk umum, jadwal dan rutenya juga bervariasi,” ujar Elkana, Senin (27/4/2026).

Dengan konsep toko flagship yang luas dan nyaman, konsumen dapat berbelanja sepeda dan kebutuhannya dan bisa melakukan test ride, sewa sepeda, bahkan tukar tambah produk/sepeda tertentu. Sehabis bersepeda, konsumen juga dapat menyegarkan diri di outlet ini karena tersedia shower room gratis dan café untuk bersantai sejenak.

“Perbaikan dan perawatan sepeda juga ditangani langsung oleh para mekanik andal yang terlatih dan berpengalaman,” jelas Elkana.

Grand Opening Rodalink Bandung Pasirkaliki digelar pada 25–26 April 2026 dengan tajuk “Pedal van Java”. Acara ini mengajak komunitas pesepeda dari berbagai kota untuk merayakan hadirnya outlet baru sekaligus mempromosikan gaya hidup sehat dan ramah lingkungan.

Lihat video: Wamen ESDM : Stok BBM Aman! RI Tunggu Kiriman 150 Juta Barel Minyak dari Rusia



Dengan program belanja seru “Lucky Shopping” yang berhadiah utama sebuah sepeda, konsumen cukup berbelanja minimal Rp100 ribu dan berhak mengikuti undiannya, berlangsung hingga akhir Mei 2026.

“Pedal van Java” – Long Ride 150 KM adalah perjalanan epik bersepeda lintas Jawa Barat dengan peserta sekitar 200 orang. Titik kumpul di Rodalink Karawang, Rodalink Bogor Siliwangi, dan Rodalink Depok. Finish di Rodalink Bandung Pasirkaliki menempuh perjalanan sejauh 150 km.

Selain “Pedal van Java” digelar juga beberapa kegiatan lainnya, seperti “Pace van Java” – Sunset Run 5K. Kemudian “Party van Java” – Opening Ceremony & Indoor Garden Party. Acara ini merupakan seremonial dengan nuansa garden party yang menjadi pertanda resminya outlet Rodlaink Bandung Pasirkaliki beroperasi.

Berikutnya pada Minggu, 26 April 2026, ada Pasundan Sunride – Fun Ride 10 KM, Gowes santai pagi hari mulai pukul 06.00 WIB dengan start dan finish di Rodalink Bandung Pasirkaliki, bersepeda keliling kota sejauh 10 km. Selanjutnya, Treasure Hunt, permainan seru di dalam outlet untuk berburu hadiah jutaan rupiah.

Kegiatan menarik lainnya adalah lelang sepeda & aksesoris pilihan dengan harga mulai dari Rp10.000 dan Promo spesial “Bayar Sesuai Berat Badan”, transaksi yang membuat konsumen bisa membayar produk dengan persentase sesuai berat badannya.

“Semakin ringan berat badannya, maka semakin murah bayarnya,” tandas Elkana.

Tentu saja kita terus melakukan koordinasi dengan para nasabah kita untuk melihat bagaimana kondisi daripada para nasabah saat ini

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) memperkuat monitoring debitur pada sektor terdampak guna memastikan kualitas kredit tetap terjaga di tengah konflik Timur Tengah dan ketidakpastian global.

Wakil Presiden Direktur BCA John Kosasih menyebutkan, salah satu sektor yang mulai terdampak adalah industri plastik seiring kenaikan harga bahan baku yang dipicu lonjakan harga minyak global.

“Tentu saja kita terus melakukan koordinasi dengan para nasabah kita untuk melihat bagaimana kondisi daripada para nasabah saat ini. Dan tentu saja kita juga menanyakan bagaimana mitigasi yang akan dilakukan oleh para nasabah,” kata John menjawab pertanyaan media dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

John menambahkan bahwa sejauh ini risiko masih terjaga dengan baik dan para nasabah tetap menjalankan usaha secara normal sehingga pihaknya akan terus memonitor perkembangan kondisi tersebut.

Terkait dampaknya kepada kinerja kredit korporasi ke depan, ia menilai lonjakan harga komoditas terutama energi sebenarnya telah diantisipasi oleh para debitur sejak awal.

Menurutnya, kondisi global yang dipenuhi ketidakpastian membuat para nasabah telah bersiap menghadapi berbagai kemungkinan sehingga dampaknya tidak terjadi secara tiba-tiba.

Karena itu, ujar John, BCA terus memperkuat koordinasi dengan nasabah guna menjaga kesiapan dalam mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin muncul.

Terkait pelemahan nilai tukar rupiah, John menyebutkan bahwa eksposur kredit valas masih relatif kecil yakni sekitar 4,9 persen dari total portofolio BCA sehingga kondisinya tetap terjaga.

Dengan demikian, pelemahan rupiah dinilai tidak memberikan dampak signifikan. Bahkan, menurut John, dapat menguntungkan bagi nasabah yang berorientasi ekspor meski pelaku usaha tetap mengharapkan stabilitas nilai tukar.

Sementara itu, Direktur BCA Subur Tan memastikan bahwa perseroan juga telah melakukan stress test sesuai anjuran regulator dan hasilnya dinilai masih cukup positif.

Subur menyebutkan bahwa dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal (CAR) berada pada kisaran yang jauh di atas ketentuan minimal, sementara rasio kredit bermasalah (NPL) tetap terjaga yakni berada pada level 1,8 persen per Maret 2026.

Terkait potensi kenaikan NPL ke depan, ia memandang masih terlalu dini untuk disimpulkan namun perseroan tetap percaya diri dapat menjaga kualitas kredit dengan baik.

Di sisi lain, Subur mengakui terdapat sedikit peningkatan pada loan at risk (LAR), namun kondisinya masih sangat terkendali dan didukung oleh pencadangan yang memadai.

Per akhir Maret 2026, total kredit BCA tumbuh sebesar 5,6 persen secara tahunan (year on year/yoy) mencapai Rp994 triliun.

Berdasarkan segmennya, kredit korporasi tumbuh 9,1 persen (yoy) mencapai Rp483,8 triliun. Adapun kredit komersial tumbuh 5,7 persen (yoy) mencapai Rp145,2 triliun.

Kredit korporasi menempati porsi terbesar di BCA dengan porsi sebesar 48,7 persen dari total kredit. Sementara porsi kredit komersial sebesar 15,6 persen dari total kredit.

Secara sektoral, kredit manufaktur mencapai Rp213,7 triliun (tumbuh 2,7 persen yoy), diikuti sektor perdagangan sebesar Rp195,1 triliun (tumbuh 3,6 persen yoy).

Rasio loan at risk (LAR) dan non performing loan (NPL) BCA terjaga, masing-masing 5,1 persen dan 1,8 persen. Sementara rasio pencadangan LAR dan NPL berada pada level solid, masing-masing 69,7 persen dan 174,6 persen.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026