Jakarta (ANTARA) - Pengamat ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada (UGM) Tadjudin Nur Effendi menyampaikan program magang nasional dapat meredam ketegangan sosial di kalangan generasi muda.

"Dari sudut pandang investasi sosial, tidak ada sarjana yang terbuang. Mereka dididik, lulus, nggak nganggur karena magang, kemudian diterima (jadi pegawai), itu berarti investasi sosial di bidang sumber daya manusia,” ucap Effendi ketika dihubungi ANTARA di Jakarta, Minggu.

Investasi di bidang sosial tersebut lah, tutur Effendi, yang dapat meredam ketegangan-ketegangan sosial di kalangan generasi muda.

Menurut dia, ketegangan sosial di generasi muda ditandai dengan maraknya penggunaan tagar Indonesia Gelap hingga KaburAjaDulu.

Tagar tersebut, dinilai Effendi, sebagai wujud keresahan generasi muda.

"Jadi, kalau ini (keresahan generasi muda) bisa ditangani dengan baik, maka kritik-kritik seperti itu, kegelisahan sosial gen Z, itu kan bisa diturunkan," ucap Effendi.

Oleh karena itu, Effendi meyakini program magang nasional menjadi angin segar bagi lulusan baru atau fresh graduate mencari pekerjaan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli resmi menutup pelaksanaan program Magang Nasional 2025 Tahap I yang sudah bergulir sejak 20 Oktober 2025 hingga 19 April 2026.

Ia mengatakan saat ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sedang melakukan penghitungan terkait berapa banyak peserta Magang Nasional yang pada akhirnya direkrut oleh perusahaan atau industri tempatnya melakukan magang selama kurang lebih enam bulan tersebut.

Sementara itu, Koordinator Nasional Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi (Kepala Barenbang) Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan sebanyak 1.185 perusahaan berpartisipasi sebagai penyelenggara magang dan melibatkan 5.267 orang mentor.

Lebih lanjut, berdasarkan proses seleksi yang telah dilaksanakan secara menyeluruh, terpilih 14.952 orang peserta Magang Nasional Tahap 1A dan 1.160 Tahap 1B sehingga total 16.112.

Dalam perjalanannya, jumlah peserta aktif mengalami pengurangan, sehingga jumlah peserta aktif batch pertama tercatat 11.110 peserta untuk yang 1A, dan 1B 839 sehingga totalnya 11.949 peserta.

Adapun peserta yang menyelesaikan program selama 6 bulan akan mendapatkan sertifikat magang, sedangkan peserta yang mengikuti lebih dari 3 bulan, tapi jika kurang dari 6 bulan akan memperoleh surat keterangan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah resmi meluncurkan langkah mitigasi strategis untuk meredam lonjakan harga tiket pesawat domestik di tengah kenaikan harga energi global. Melalui kebijakan fiskal terbaru, pemerintah berkomitmen menjaga keterjangkauan akses transportasi udara bagi masyarakat luas dengan memberikan insentif pajak.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa intervensi ini bertujuan menahan kenaikan tarif penerbangan domestik agar tetap berada pada kisaran 9% hingga 13%, meski biaya operasional maskapai melambung.

"Pemerintah bergerak cepat menyiapkan langkah mitigasi strategis guna menjaga keberlangsungan industri penerbangan nasional sekaligus memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, dengan menahan kenaikan tarif penerbangan domestik pada kisaran 9% hingga 13%," ujar Airlangga dalam keterangan resminya, Sabtu (25/4/2026) malam.

Sebagai payung hukum kebijakan ini, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2026 (PMK 24/2026). Aturan ini menetapkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas tiket pesawat kelas ekonomi untuk penerbangan domestik akan Ditanggung Pemerintah (DTP).

Fasilitas ini mencakup PPN atas tarif dasar serta biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge). Kebijakan ini akan berlaku efektif selama 60 hari, terhitung satu hari setelah tanggal pengundangan.

"Melalui kebijakan ini, PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge ditanggung oleh pemerintah, sehingga beban harga tiket yang dibayar masyarakat dapat ditekan meskipun biaya operasional maskapai meningkat akibat naiknya harga avtur. Fasilitas ini berlaku untuk pembelian tiket dan pelaksanaan penerbangan selama 60 hari," jelas Airlangga.

Pemerintah menegaskan bahwa insentif ini hanya berlaku untuk kelas ekonomi guna memastikan dukungan tepat sasaran bagi masyarakat yang paling membutuhkan. Sementara itu, untuk kelas di luar ekonomi, ketentuan PPN tetap berlaku normal.

Airlangga menekankan bahwa intervensi fiskal ini sangat krusial mengingat komponen bahan bakar atau avtur menyumbang porsi besar, yakni sekitar 40 persen dari total biaya operasional maskapai.

Langkah ini melengkapi kebijakan sebelumnya, yakni Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2026 yang menyesuaikan fuel surcharge menjadi 38 persen untuk pesawat jet dan propeler. Pemerintah berharap kombinasi PMK 24/2026 dan aturan perhubungan ini dapat menjaga konektivitas antarwilayah.

"Melalui kombinasi kebijakan penerbitan PMK 24/2026 ini, Pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk tetap mengakses transportasi udara dengan harga yang lebih terjangkau, menjaga konektivitas antarwilayah, serta mendukung keberlangsungan industri penerbangan nasional di tengah tantangan kenaikan harga energi global," jelas Airlangga.

Untuk memastikan akuntabilitas, pemerintah mewajibkan setiap Badan Usaha Angkutan Udara untuk melaporkan pemanfaatan fasilitas PPN DTP ini secara tertib dan transparan kepada otoritas perpajakan.

Kemenperin juga saat ini sedang mengakselerasi penggunaan kemasan nonplastik, yakni aseptik berbasis kertas (paperboard) sebagai alternatif kemasan untuk digunakan produk industri

Jakarta (ANTARA) - Belakangan ini, tekanan akibat konflik di Timur Tengah mengganggu rantai pasok bahan baku dan suplai plastik dunia. Padahal, plastik merupakan bagian penting yang menopang berbagai sektor, terutama untuk industri.

Ketika pasokan plastik terganggu, efeknya bisa merambat luas dari industri hulu ke hilir, dari produsen hingga konsumen.

Ketegangan geopolitik global dan gangguan jalur distribusi membuat waktu pengiriman bahan bakunya, seperti nafta terganggu. Jika sebelumnya distribusi bisa ditempuh dalam hitungan dua minggu, kini dapat memakan waktu lebih dari satu bulan.

Hambatan ini tidak hanya berdampak pada keterlambatan produksi, tetapi juga meningkatkan biaya logistik dan tentunya menekan margin pelaku industri.

Dalam situasi seperti ini, pemerintah Indonesia memilih untuk tidak bersikap reaktif semata.

Upaya menjaga ketahanan plastik nasional dilakukan secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir, untuk industri besar hingga industri kecil menengah (IKM).

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan jaminan ketersediaan plastik dari pelaku industri.

Ia menyampaikan bahwa hingga saat ini, industri masih mampu menjaga stok agar tetap aman, meskipun tekanan global terus berlangsung.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal penting bagi dunia usaha, mengingat pasokan adalah fondasi utama bagi keberlanjutan produksi.

Tanpa itu, industri berpotensi menghadapi risiko penurunan kapasitas, bahkan penghentian operasional dalam skala tertentu.

Di sisi lain, pelaku industri juga menunjukkan komitmennya untuk menjaga stabilitas.

Produsen petrokimia dalam negeri Lotte Chemical Indonesia memprioritaskan kebutuhan pasar domestik, terutama bagi sektor hilir yang bergantung pada bahan baku plastik.

Langkah ini menjadi penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dalam negeri tidak kalah saing dengan permintaan ekspor.

Selain itu, bagi industri makanan dan minuman, keberadaan plastik bukan sekadar pelengkap. Tanpa kemasan yang memadai, risiko kerusakan produk meningkat yang pada akhirnya dapat mengurangi keuntungan dan suplai.

Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) menekankan kepastian ketersediaan bahan baku sangat penting untuk menjaga kelangsungan produksi dan distribusi pangan.

Ia juga menekankan bahwa gangguan pada sektor kemasan dapat berdampak langsung pada stabilitas harga dan ketersediaan produk di pasaran.

Upaya menjaga

Kesadaran pentingnya peran plastik ini mendorong pemerintah untuk tidak hanya fokus pada solusi jangka pendek.

Strategi jangka panjang sudah disusun, salah satunya melalui diversifikasi sumber bahan baku untuk menekan ketergantungan impor yang dinilai sebagai titik lemah.

Bahan baku plastik, seperti nafta baru bisa diproduksi secara nasional sebesar 7,1 juta ton per tahun. Sedangkan kebutuhan per tahun mencapai 9,2 juta ton, artinya masih dibutuhkan impor sebanyak 2,1 juta ton.

Selain itu, industri kini didorong untuk mencari alternatif bahan baku, seperti optimalisasi penggunaan LPG sebagai bahan baku penyangga dalam proses produksi.

Beberapa inisiatif bahkan mulai mengarah pada penggunaan bahan berbasis nabati sebagai substitusi.

Selain diversifikasi, pendekatan ekonomi sirkular juga menjadi upaya yang dilakukan.

Gangguan pasokan bahan baku justru membuka peluang untuk memperkuat sistem daur ulang plastik, mengingat selama ini potensi daur ulang di dalam negeri dinilai belum dimanfaatkan secara optimal.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menilai bahwa kondisi saat ini dapat menjadi momentum untuk mempercepat pengembangan industri daur ulang.

Industri daur ulang telah berkontribusi 20 persen terhadap total pasokan bahan baku plastik nasional, yang menunjukkan bahwa perannya tidak lagi sekadar pelengkap, melainkan sudah menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga keberlangsungan industri.

Dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas daur ulang, Indonesia tidak hanya dapat mengurangi kebergantungan pada impor, tetapi juga mengatasi persoalan limbah plastik yang kian menumpuk.

Langkah ini seperti satu dayung, dua pulau terlampaui, menjaga ketahanan bahan baku dan mendukung keberlanjutan lingkungan.

Dalam jangka panjang, pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem industri yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

Kemenperin juga saat ini sedang mengakselerasi penggunaan kemasan nonplastik, yakni aseptik berbasis kertas (paperboard) sebagai alternatif kemasan untuk digunakan produk industri.

Kemasan jenis ini dinilai sudah cukup kompetitif dan porsinya juga cukup besar, yakni sekitar 28 persen dari total kemasan industri makanan dan minuman.

Kebutuhan nasional untuk kemasan aseptik diperkirakan mencapai sekitar 8,3 miliar per tahun, dengan sekitar 4,8 miliar di antaranya berasal dari segmen susu dan produk dairy, serta sisanya dari minuman berbasis teh dan kopi.

Selain itu, ada juga berasal dari tanaman berbasis tumbuhan seperti santan, oat milk, dan kacang hijau.

Tantangan gangguan rantai pasok plastik global ini tidak berhenti di tingkat industri besar saja. IKM juga menjadi kelompok yang paling rentan terhadap gejolak pasokan dan harga.

Oleh karena itu, pemerintah berupaya memastikan bahwa gangguan yang terjadi tidak membebani pengusaha di sektor ini. Berbagai langkah mitigasi dilakukan, mulai dari menjaga stabilitas harga hingga memastikan distribusi bahan baku tetap lancar.

Tujuannya sederhana namun penting, menjaga agar IKM tetap berproduksi dan bertahan di tengah tekanan.

Namun yang perlu digarisbawahi, tanpa sinergi yang kuat, setiap upaya yang dilakukan akan berjalan sendiri-sendiri dan sulit mencapai hasil yang optimal.

Pemerintah dan industri harus berjalan beriringan, saling menjaga dan menguatkan.

Indonesia kini berada pada titik penting dalam perjalanan industrinya. Tekanan yang terjadi bukan hanya tantangan, tetapi juga peluang untuk berbenah.

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Gabungan Pengusaha Rokok (Gapero) mengungkapkan kebijakan Kementerian Kesehatan yang akan mengatur pelarangan bahan tambahan pada produk hasil tembakau, termasuk bahan yang selama ini tergolong food grade dapat menimbulkan dampak ganda pada industri hasil tembakau (IHT) nasional.

Menurut Ketua Gapero Surabaya Sulami Bahar, rencana kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak ganda secara signifikan bagi keberlangsungan industri hasil tembakau legal yang selama ini bergantung pada variasi bahan tambahan untuk menjaga cita rasa dan daya saing karakter produk mereka.

"Larangan penggunaan bahan tambahan dikhawatirkan dapat mematikan industri rokok, terutama rokok kretek yang merupakan warisan budaya (local wisdom) Indonesia," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Apabila larangan tersebut diberlakukan, lanjutnya, maka industri rokok legal tidak akan dapat memenuhi ketentuan baru tersebut, sehingga berpotensi menghentikan operasionalnya.

Selain itu, menurut dia Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) juga akan mengatur batasan kadar nikotin tar yang mengacu pada standar luar negeri dengan ambang batas sangat rendah.

Menurut Sulami, ketentuan tersebut akan sulit dipenuhi, khususnya oleh industri rokok kretek yang mencakup 97 persen dari total produksi rokok nasional.

Sebab, mereka menggunakan bahan baku tembakau dan cengkeh lokal yang secara alamiah memiliki kandungan nikotin dan tar lebih tinggi dibandingkan tembakau impor.

Dia menambahkan kebijakan pembatasan kadar tar dan nikotin juga berpotensi mengancam keberlangsungan industri hasil tembakau, khususnya sektor padat karya seperti sigaret kretek tangan (SKT).

Industri hasil tembakau memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara dan penyerapan tenaga kerja, terutama di wilayah Jawa Timur.

Saat ini jumlah industri hasil tembakau (IHT) legal mencapai 920 industri, dengan jumlah buruh lebih dari 186 ribu tenaga kerja.

Jumlah tenaga kerja tersebut mencapai 60 persen terhadap nasional yang mencapai sekitar 360 ribu tenaga kerja.

Adapun jumlah produksi rokok saat ini secara nasional sebesar 307,8 miliar batang per tahun.

Menurut dia, aturan pelarangan bahan tambahan dan pembatasan kadar tar nikotin, dianggap berpotensi memicu lonjakan peredaran rokok ilegal karena konsumen mencari alternatif yang lebih murah.

Oleh karena itu, lanjutnya, kebijakan yang bersifat restriktif perlu disertai dengan solusi transisi yang jelas bagi para pelaku usaha demi menjaga kelangsungan iklim usaha yang kondusif, mengingat hingga kini, IHT diatur oleh lebih dari 300 peraturan, baik melalui kebijakan fiskal dan nonfiskal, di tingkat undang-undang sampai peraturan daerah.

Gapero Surabaya juga mengharapkan pemerintah untuk melibatkan asosiasi industri dalam proses perumusan regulasi, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan kesehatan publik dan keberlanjutan usaha.

"Kebijakan pertembakauan harus bersifat inklusif, proporsional, dan berbasis konteks Indonesia, bukan sekadar meniru kebijakan negara lain. Terlebih negara yang menjadi acuan usulan larangan bahan tambahan dan batas maksimum nikotin dan tar adalah Uni Eropa secara faktual memiliki kondisi yang jauh berbeda dengan Indonesia," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Indonesia memiliki potensi nikel yang sangat besar, dengan kemampuan menghasilkan listrik hingga 50 GWh per tahun dan total potensi lebih dari 1 TWh.

Jakarta (ANTARA) - Ikatan Alumni Geologi Institut Teknologi Bandung (IAGL ITB) mendorong pemerintah memperkuat ekosistem industri baterai berbasis nikel sebagai bagian dari strategi besar menuju kemandirian energi nasional di tengah tekanan geopolitik global.

Ketua Umum IAGL ITB Abdul Bari dalam keterangan di Jakarta, Sabtu menegaskan pentingnya integrasi kebijakan energi yang tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi migas (lifting), tetapi juga hilirisasi sumber daya strategis seperti nikel.

Menurut Bari, penguatan ekosistem industri baterai nikel menjadi krusial karena komoditas tersebut berperan sebagai bahan baku utama dalam pengembangan kendaraan listrik dan sistem penyimpanan energi (energy storage system).

"Rekomendasi dari kami, pertama adalah peningkatan lifting minyak. Ini bisa dilakukan dengan adanya insentif fiskal terhadap perusahaan-perusahaan minyak untuk melakukan eksplorasi dan agresif eksplorasi di minyak. Kedua, hilirisasi batubara itu sudah wajib banget karena kita harus beralih pada energi yang kita punya sendiri. Demikian juga dengan nikel. nikel itu sebagai storage untuk EV, itu juga jadi penting buat kita, sehingga menuju kemandirian dan kedaulatan energi itu akan lebih cepat," jelas Bari.

Ia memaparkan, kebutuhan minyak bumi nasional mencapai sekitar 1,7 juta barel per hari, sementara produksi domestik baru sekitar 605.000 barel per hari.

"Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dan memperkokoh kerja sama antara akademisi, pemerintah, dan pelaku industri agar dapat menentukan arah kebijakan yang terfokus dan strategis," kata Bari.

Sebagai langkah mitigasi, IAGL ITB mendorong percepatan eksplorasi migas secara agresif untuk menjaga keberlanjutan produksi energi dalam jangka menengah dan panjang. Namun, di saat yang sama, organisasi ini menilai bahwa optimalisasi nikel dan batu bara harus berjalan paralel sebagai pilar energi nasional.

Bari menjelaskan, Indonesia memiliki potensi nikel yang sangat besar, dengan kemampuan menghasilkan listrik hingga 50 GWh per tahun dan total potensi lebih dari 1 TWh.

Selain itu, pengembangan ekosistem industri baterai nikel dinilai dapat memberikan nilai tambah signifikan, sekaligus mempercepat transisi menuju energi bersih berbasis listrik di Indonesia.

Di sisi lain, batu bara tetap memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional. Indonesia memiliki sumber daya batubara sebesar 97 miliar ton dengan cadangan terbukti sekitar 32 miliar ton.

Menurutnya, pemanfaatan batu bara diarahkan tidak hanya sebagai bahan bakar pembangkit listrik, tetapi juga melalui hilirisasi seperti gasifikasi menjadi dimethyl ether (DME), peningkatan kualitas, serta penerapan teknologi yang lebih ramah lingkungan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menyatakan pemerintah terus berupaya memaksimalkan lifting migas, termasuk mengoptimalkan sumur idle, serta eksplorasi cekungan baru yang belum tergarap.

"Seperti yang sering digarisbawahi oleh kaum geolog itu adalah ada 128 cekungan yang sudah tereksplorasi, eksploitasi itu baru 60 cekungan, masih ada 68 cekungan yang belum disentuh," katanya.

Ia menambahkan, pengembangan industri baterai merupakan bagian dari hilirisasi nikel yang terus didorong pemerintah secara bertahap dalam rantai ekosistem industri.

"Memang, hilir dari segala hilir adalah industri salah satunya baterai, tapi kita hari ini kan sudah memproduksi NPI (nickel pig iron) untuk baja, stainless steel dan produk-produk lain. Jadi, memang dalam konteks industri itu, ya semuanya memang bertahap," ungkapnya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - BukuWarung, platform penyedia solusi keuangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menyatakan layanan keuangan BukuAgen telah menjangkau lebih dari 250 ribu pelaku usaha di seluruh Indonesia.

Director of Sales BukuWarung Adi Harlim mengatakan UMKM memiliki peran penting dalam mempercepat inklusi keuangan, terutama di wilayah yang jauh dari pusat kota.

“UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap PDB dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional,” kata Adi berdasarkan keterangannya, Jakarta, Sabtu.

Ia menyebut BukuWarung tengah berupaya mempercepat perputaran uang di tingkat komunitas dengan memberdayakan pelaku usaha guna menghadirkan layanan keuangan yang lebih mudah diakses masyarakat.

Menurut dia, Indonesia Timur menjadi wilayah dengan pertumbuhan penggunaan layanan BukuAgen yang paling cepat dibandingkan kawasan lain.

Sepanjang 2025, BukuAgen membantu lebih dari 250 ribu UMKM mencatatkan lebih dari 61 juta transaksi dengan nilai mencapai Rp41,1 triliun.

Selain itu, total pendapatan pelaku usaha yang tergabung sebagai agen BukuAgen tercatat melampaui Rp500 miliar.

“Angka ini tidak hanya mencerminkan pertumbuhan platform, tetapi juga menjadi bukti bahwa UMKM memiliki peran nyata sebagai akselerator inklusi keuangan di Indonesia,” ujar Adi.

BukuAgen Roadshow 2026 di Makassar diikuti ratusan pelaku UMKM dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.

Dalam kegiatan tersebut, BukuWarung juga memberikan edukasi keamanan transaksi kepada merchant, termasuk perlindungan akun, identifikasi potensi penipuan, serta penerapan praktik transaksi aman.

Brand and Community Manager BukuWarung Riyan Prayugo mengatakan keamanan transaksi menjadi fondasi penting dalam membangun usaha yang berkelanjutan.

“Transaksi yang aman akan mendorong pertumbuhan usaha sekaligus memberikan rasa nyaman bagi para merchant dalam bertransaksi,” ucap Riyan.

Selain layanan BukuAgen, BukuWarung juga menyediakan layanan BukuModal dan BukuSimpan untuk mendukung ekosistem pembiayaan serta pengelolaan arus kas pelaku UMKM

Head of Region Eastern Indonesia Merchant Success BukuWarung Tommy Setiawan mengatakan BukuSimpan dihadirkan untuk membantu pelaku usaha mengelola arus kas secara lebih terstruktur dan terintegrasi.

Melalui BukuSimpan, pelaku usaha dapat memanfaatkan layanan tanpa biaya administrasi bulanan, bunga hingga 3 persen per tahun, serta biaya transfer yang lebih efisien.

BukuWarung juga menghadirkan komunitas Laskar Agen Juara sebagai wadah kolaborasi dan pengembangan bagi para merchant, khususnya di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkuat sertifikasi penyangrai (roaster) biji kopi guna mendorong peningkatan kualitas kopi nasional di tengah tren konsumsi yang terus meningkat dalam satu dekade terakhir.

Melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA), Kemenperin terus berupaya meningkatkan kualitas industri kopi nasional, tidak hanya dari sektor hulu, tetapi juga pada seluruh tahapan proses pengolahan.

“Konsumen kini tidak sekadar mengonsumsi kopi, tetapi juga semakin memahami dan menghargai kualitas, cita rasa, serta keunikan dari setiap sajian kopi,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Berdasarkan data Organisasi Kopi Dunia (International Coffee Organization/ICO), konsumsi kopi di Indonesia tumbuh sebesar 50,02 persen dalam 10 tahun terakhir. Sementara itu, data Euromonitor menunjukkan pertumbuhan kafe di Indonesia mencapai 16 persen per tahun.

Menperin menegaskan, meningkatnya budaya minum kopi di kafe turut mendorong konsumen menjadi lebih selektif terhadap kualitas dan karakter sajian.

Oleh karena itu, setiap tahapan pengolahan kopi perlu mendapat perhatian khusus, terutama proses penyangraian biji kopi yang berperan strategis dalam menentukan mutu produk akhir.

Sebagai bentuk pembinaan industri kecil dan menengah (IKM), Ditjen IKMA menyelenggarakan fasilitasi sertifikasi kompetensi sumber daya manusia (SDM) penyangraian biji kopi di Amuya Coffee Academy, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 15–16 April 2026.

Kegiatan ini diikuti oleh 17 peserta dari IKM kopi yang berasal dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

“Fasilitasi sertifikasi ini kami gelar untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan SDM IKM kopi, khususnya tim penyangrai kopi (coffee roaster), dalam hal teknis dan kompetensi penyangraian serta meningkatkan daya saing dan kualitas IKM kopi,” kata Direktur Jenderal IKMA Reni Yanita.

Mengacu pada data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), saat ini terdapat 1.501 unit IKM olahan kopi serta 78 perusahaan industri besar di sektor tersebut. Selain itu, tercatat 21 sentra IKM olahan kopi yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Reni menambahkan, peningkatan kualitas IKM kopi merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memaksimalkan potensi industri kopi nasional sekaligus mempertahankan posisi Indonesia sebagai produsen kopi terbesar keempat dunia setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, pada 2024 volume ekspor kopi olahan Indonesia mencapai 117,5 ribu ton dengan tujuan utama antara lain Malaysia, Timor Leste, China, Filipina, dan Arab Saudi.

Direktur IKM Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan, Afrizal Haris, menambahkan bahwa sertifikasi kompetensi penyangraian biji kopi menjadi bentuk pengakuan resmi atas keterampilan dan pengetahuan pelaku IKM kopi.

Selain menjamin standar kompetensi, sertifikasi ini juga meningkatkan kredibilitas usaha di mata konsumen, mitra bisnis, maupun pasar yang lebih luas.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

GRESIK - Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) sebagai sekretariat Kadin Net Zero Hub , bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, pengelola kawasan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Gresik, serta para mitra strategis menyelenggarakan kegiatan “Akselerasi Transformasi Industri Hijau di Jawa Timur: Dekarbonisasi, Resource Efficiency, dan Circular Economy untuk Daya Saing Industri” di kawasan JIIPE Gresik.

Kegiatan ini menjadi ruang strategis bagi pemerintah, perwakilan perusahaan khususnya di kawasan JIIPE, serta mitra strategis terkait untuk memperkuat pemahaman, mempercepat aksi dan mendorong kolaborasi dalam implementasi industri hijau di Jawa Timur.

Transformasi industri menuju praktik rendah karbon semakin menjadi kebutuhan mendesak, seiring dengan meningkatnya tuntutan global seperti kebijakan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) dan standar keberlanjutan rantai pasok.

Kolaborasi IBCSD dan BEI Dorong Akses Pembiayaan Berkelanjutan melalui Sustainable Bonds & Sukuk



Dalam konteks ini, peluang dekarbonisasi dapat didorong melalui opsi solusi seperti Resource Efficient and Cleaner Production (RECP), penggunaan kerangka ekonomi sirkular, hingga perlindungan alam dan biodiversitas, sehingga peluang dekarbonisasi bukan hanya soal mengurangi emisi, tetapi juga soal meningkatkan efisiensi operasional dan membuka nilai tambah baru.

Direktur Eksekutif IBCSD, Indah Budiani menegaskan, pentingnya peran sektor bisnis dalam mendorong transformasi ini. “Industri hijau bukan lagi isu lingkungan. Ini adalah isu daya saing industri. Perusahaan yang tidak mulai hari ini akan tertinggal besok. Namun perusahaan yang bergerak lebih awal akan menjadi bagian dari rantai pasok global masa depan,” sebut Indah.

Chairwoman KADIN Net Zero Hub, Elim Sritaba menekankan, pentingnya dukungan ekosistem bagi sektor industri. “Transisi menuju net zero tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Kadin Net Zero Hub hadir bukan hanya sebagai platform, tetapi sebagai ekosistem yang menghubungkan pelaku usaha, teknologi, dan pembiayaan agar transformasi ini dapat berjalan secara kolektif, terutama di level kawasan industri,” jelas Elim.

Mewakili tuan rumah, Agung Guritno, Direktur HR and Logistic PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (JIIPE), menyoroti pentingnya kawasan industri dalam mempercepat implementasi industri hijau di tingkat operasional.

“Di JIIPE, kami mendorong perusahaan tenant untuk menerapkan dekarbonisasi melalui integrasi efisiensi energi, pengelolaan air dan limbah, serta penerapan prinsip circular economy untuk menciptakan ekosistem industri yang lebih kompetitif dan berdaya saing,” jelas Agung.

Kegiatan ini menghadirkan sesi dialog terkait kebijakan, peningkatan kapasitas, hingga pendalaman teknis yang membahas penghitungan emisi industri, strategi dekarbonisasi, serta implementasi RECP dan ekonomi sirkular secara praktis. Selain itu, diskusi juga dilakukan untuk mengidentifikasi peluang pengelolaan limbah, termasuk e-waste, sebagai bagian dari pendekatan ekonomi sirkular di kawasan industri.

Perwakilan industri, Irfan Miswari, Head of International Affairs PT Mukti Mandiri Lestari, menyampaikan apresiasinya terhadap ruang diskusi dan pembelajaran yang menghadirkan perspektif yang kaya dari sisi kebijakan hingga implementasi di lapangan.

“Diskusi di JIIPE ini menjadi inisiatif berharga untuk membangun kesadaran dekarbonisasi dan ekonomi sirkular di kalangan industri di daerah,” jelas Irfan.

Peserta yang hadir turut mengapresiasi acara. “Acaranya bagus dengan materi yang sangat komprehensif. Kami belajar banyak untuk diterapkan di perusahaan. Ke depannya semoga ada follow-up lanjutan dari acara ini,” sebut salah satu perwakilan tenant JIIPE dari industri pupuk padat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta peningkatan kesadaran dan kapasitas pelaku industri dalam menerapkan strategi dekarbonisasi, teridentifikasinya peluang implementasi efisiensi sumber daya, serta terbukanya peluang kolaborasi untuk pengembangan pilot project industri hijau di Jawa Timur.

IBCSD dan KADIN Net Zero Hub bersama para mitra akan terus mendorong kolaborasi lintas sektor guna mempercepat transformasi industri menuju sistem produksi yang rendah emisi, efisien, dan berkelanjutan.

JAKARTA - Ditengah kondisi geopolitik yang dunia yang masih memanas, Ikatan Alumni Geologi Institut Teknologi Bandung (IAGL ITB ) mendorong pemerintah memprioritaskan peningkatan produksi migas (lifting) dan turut menjadikan batubara serta nikel sebagai pilar energi.

Ketua Umum IAGL ITB, Abdul Bari menilai, peningkatan lifting dapat dilakukan melalui pemberian insentif fiskal yang kompetitif, penguatan supervisi dan tata kelola (governance). Pemerintah juga perlu melakukan penyederhanaan regulasi serta kontrak kerja sama, hingga peningkatan koordinasi terpadu antar kementerian maupun lembaga guna mempercepat realisasi produksi.

Dirinya membeberkan, defisit energi saat ini sangat mengkhawatirkan, dimana kebutuhan minyak bumi nasional mencapai 1,7 juta barrel per hari, namun produksi harian hanya mampu memenuhi 605.000 barrel per hari. Kondisi ini diperburuk oleh ketidakstabilan geopolitik global yang mengganggu rantai pasok minyak bumi internasional.

"Jika konflik geopolitik dunia terus berlanjut, defisit energi ini diprediksi akan semakin menggerus perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dan memeperkokoh kerja sama antara akademisi, pemerintah, dan pelaku industri agar dapat menentukan arah kebijakan yang terfokus dan strategis menanggapi isu ketidakstabilan energi nasional," kata Bari kepada wartawan di sela-sela Seminar Nasional Dinamika Geopolitik bertajuk Dinamika Geopoltik Dunia Terhadap Sustainability Industri Minerba, Minyak dan Gas Bumi Nasional di Gedung Antam, Sabtu (25/4/2026).

Mengantisipasi kondisi siaga energi di Indonesia, IAGL ITB mendorong pemerintah melakukan percepatan eksplorasi migas secara agresif dan efektif untuk memperkuat cadangan energi nasional serta memastikan keberlanjutan produksi dalam jangka menengah dan panjang.

"Rekomendasi dari kami, pertama adalah peningkatan lifting minyak. Ini bisa dilakukan dengan adanya insentif fiskal terhadap perusahaan-perusahaan minyak untuk melakukan eksplorasi dan agresif eksplorasi di minyak. Kedua, hilirisasi batubara itu sudah wajib banget karena kita harus beralih pada energi yang kita punya sendiri. Demikian juga dengan nikel. nikel itu sebagai storage untuk EV, itu juga jadi penting buat kita, sehingga menuju kemandirian dan kedaulatan energi itu akan lebih cepat," jelas Bari kepada wartawan di sela-sela seminar nasional tersebut.

Selain peningkatan produksi lifting dan Hilirisasi nikel, termasuk mennciptakan ekosistem industri baterai nikel, pemerintah juga didorong melakukan pengembangan pembangkit listrik berbasis batubara.yang lebih bersih. Menurut Bari, di tengah ancaman defisit energi Indonesia, ada peluang strategis untuk batubara dan nikel sebagai pilar energi. Pasalnya, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang dapat menjadi solusi nyata.

Batubara contohnya, Indonesia tukas Bari memiliki sumber daya batubara sebesar 97 miliar ton dengan cadangan terbukti sekitar 32 miliar ton. Hal itu menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan cadangan batubara terbesar di dunia. Potensi ini berperan penting sebagai sumber energi, khususnya sebagai bahan bakar pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan energi nasional yang terus meningkat.

Selain itu, pengembangan hilirisasi batubara juga menjadi fokus strategis, antara lain melalui gasifikasi menjadi dimethyl ether (DME), peningkatan kualitas batubara (coal upgrading), serta penerapan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Upaya tersebut diarahkan untuk menghasilkan energi yang lebih bersih, meningkatkan nilai tambah, serta mendukung transisi menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan," papar Bari.

Sementara dikatakan Bari, nikel Indonesia memiliki sumber daya dan cadangan yang berpotensi menghasilkan listrik sebesar 50 GWh per tahun, dengan potensi keseluruhan di atas 1 TWh. Nikel merupakan bahan baku kunci dalam produksi baterai kendaraan listrik dan penyimpanan energi, menjadikan Indonesia sebagai pemain sentral dalam transisi rnergi global.

Sejumlah rekomendasi lain untuk pemerintah yaitu mendorong percepatan transisi menuju ekosistem energi berbasis listrik guna mengurangi ketergantungan terhadap energi berbasis minyak bumi secara bertahap. Selain itu IAGl ITB memandang perlunya penguatan sinergi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan energi nasional yang efektif, terarah, dan berorientasi pada pencapaian kedaulatan energi nasional.

"Melalui revitalisasi produksi migas sebagai langkah prioritas jangka pendek, yang dijalankan secara paralel dan sinergis dengan optimalisasi batubara dan nikel, Indonesia memiliki peluang besar untuk keluar dari ketergantungan energi dan memperkuat kedaulatan energi nasional. IAGL ITB berkomitmen untuk terus mendukung implementasi strategi tri-pilar ini melalui riset, advokasi kebijakan, serta kolaborasi erat dengan pemerintah dan pelaku industri guna memastikan respons yang cepat, terarah, dan berkelanjutan dalam menghadapi siaga energi," papar Bari.

"Dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya batubara dan nikel secara optimal, Indonesia memiliki peluang besar untuk keluar dari ketergantungan energi dan membangun kedaulatan energi nasional yang kuat. IAGL ITB berkomitmen untuk terus mendukung upaya ini melalui riset, advokasi kebijakan, dan kolaborasi strategis dengan seluruh pemangku kepentingan," tutupnya.

Seminar Nasional Dinamika Geopolitik yang diadakan IAGL ITB ini menghadirkan sejumlah tokoh sebagai pembicara, antara lain Wakil Ketua Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Sugeng Suparwoto, M.T, Dr. Ing. Tri Winarno, S.T., M.T. (Direkturat Jendral Mineral dan Batubara) Dr. Ir. Djoko Siswanto, M.B.A. (Kepala SKK Migas) dan Prof. Dr. Ir. Indroyono Soesilo, M.Sc. (Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat) melalui sambungan video. Seminar ini juga dihadiri Dr. Ir. Unggul Priyanto, M.Sc. (Dewan Energi Nasional).

Di lokasi yang sama, Sugeng Suparwoto meyakinkan pemerintah berupaya memaksimalkan lifting secara terus menerus. Termasuk terhadap idle well (sumur minyak dan gas bumi yang sudah tidak aktif, namun masih memiliki potensi untuk diaktifkan kembali).

"Karena kita seperti saya sebut tadi kita ini masih punya cekungan-cekungan yang belum dieksplorasi. Seperti yang sering digarisbawahi oleh kaum geolog itu adalah ada 128 cekungan yang sudah tereksplorasi eksploitasi itu baru 60 cekungan, masih ada 68 cekungan 'yang belum disentuh'. Nah ini memang sebagian besar ke laut semakin laut dalam dan memang hari-hari ini kalau kita temukan selalu gas gas dan gas. Kita memang kaya gas alam bahkan kemarin Pak Menteri ESDM mengumumkan ditemukan cadangan di apa ENI dengan ENI itu cukup besar 5 TCF ya totalnya," papar Sugeng.

Sugeng berharap para geolog mampu mengeksplorasi dan eksploitasi hingga 68 cekungan tersebut dapat diketahui apakah hanya berupa sedimen saja atau berupa hidrokarbon. "Tentunya itulah yang menjadi concern kami juga. Sehingga apa cadangan nasional kita atau cadangan geologis di migas misalnya hari ini kan kecil sekali. Kita hanya 2,4 miliar barel saja," ucap Sugeng.

Eksplorasi yang dilakukan oleh kaum geolog disebutkan Sugeng sangat penting karena dapat mengungkap akurasi cadangan geologis sektor migas menjadi penting. Terlebih mengenai hilirisasi nikel dikatakan Sugeng saat ini telah dilakukan pemerintah. Hilirisasi dikemukakannya ada dalam mata rantai atau ekosistem industri di tingkat-tingkat tertentu.

"Memang hilir dari segala hilir adalah industri salah satunya baterai tapi kita hari ini kan sudah memproduksi NPI (nickel pig iron) untuk baja, stainless steel dan produk-produk lain. Jadi memang dalam konteks industri itu ya semuanya memang bertahap," ungkapnya.

"Dan kita sudah dorong di nikel misalnya, bahkan sudah firesmikan oleh Presiden, namanya IBC Indonesia Battery Corporation dengan basis litium ion. Memang ya kita akan terus memproduksi baterai karena ujung dari segala pertarungan energi salah satunya adalah baterai energy storage system BESS. Nah inilah dan Indonesia kebetulan dengan litium ion itu kita punya nikel yang besar, kita juga punya kobalt," sambung Sugeng.

Perihal batubara, Sugeng menuturkan saat ini pasokan batubara yang sangat mencukupi membuat harga listrik masih terjangkau oleh masyarakat.

"Batubara kita ada kebijakan DMO (domestic market obligation) dan juga DPO (domestic price obligation). Batubara untuk kepentingan listrik itu hanya 70 dolar per ton untuk GAR tertinggi. Nah yang dikonsumsi PLN kan GAR 4000 maka relatif murah karena 67% listrik kita ini masih dengan PLTU batubara sebagai base loadnya," imbuh Sugeng.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bersama AKPY STIPER Yogyakarta berkolaborasi dalam memperkuat inovasi dan meningkatkan citra positif industri sawit nasional.

Direktur AKPY STIPER Sri Gunawan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, mengatakan kelapa sawit merupakan komoditas unggulan yang memiliki manfaat luas, tidak hanya sebagai sumber energi, tetapi juga sebagai bahan pangan dan produk turunan bernilai tinggi.

Terkait hal itu ia mengatakan pemahaman menyeluruh mengenai agribisnis sawit dari hulu hingga hilir menjadi hal wajib, khususnya bagi mahasiswa penerima beasiswa BPDP, tidak hanya dari sisi produksi, tetapi juga peluang kewirausahaan yang dapat dikembangkan untuk mendukung kemandirian pangan dan energi.

“Seluruh mahasiswa, khususnya penerima beasiswa BPDP, harus memahami potensi besar agribisnis sawit," ujar dia.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendorong penguatan peran kelapa sawit dalam mendukung kemandirian pangan dan energi, lanjutnya, yakni melalui "Workshop and Conference UMKM Sawit Jogja 2026, Dalam Mendukung Ketahanan dan Energi" didukung BPDP.

Melalui kegiatan tersebut diharapkan mampu mewujudkan kemandirian pangan dan energi berbasis UMKM sawit. Hal tersebut dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, mendorong hilirisasi serta inovasi produk berbasis pangan dan energi, serta memperkuat kelembagaan dan jejaring bisnis baik secara konvensional maupun digital.

Selain itu, lanjut Sri Gunawan, kegiatan tersebut juga sebagai upaya meningkatkan citra sawit melalui kampanye edukatif kepada masyarakat dengan memberikan pemahaman bahwa sawit memiliki kontribusi strategis terhadap ekonomi nasional, ketahanan pangan, energi, serta keberlanjutan lingkungan jika dikelola secara baik.

"Melalui kegiatan ini kami juga ingin membangun kolaborasi antara berbagai pihak, mulai dari UMKM, koperasi, perguruan tinggi, pemerintah, perusahaan sawit, hingga lembaga riset yang diharapkan dapat memperluas akses pasar, membuka peluang permodalan, serta mempercepat transfer teknologi di sektor sawit," katanya.

Pada kesempatan tersebut juga diadakan pelatihan pengolahan produk pangan, energi, oleokimia, oleofood serta pemasaran digital, hingga expo dan networking yang menampilkan produk UMKM sawit sekaligus memperluas jejaring bisnis antara pelaku usaha, perusahaan, dan pemerintah.

"Kami berharap dapat melahirkan pelaku UMKM sawit yang inovatif, berdaya saing, serta mampu menjadi motor penggerak dalam mewujudkan kemandirian pangan dan energi di Indonesia," ujar dia.

Sementara itu, Kepala Divisi Kemasyarakatan dan UKMK BPDP Helmi Muhansah menambahkan kegiatan itu bukan sekadar forum peningkatan kapasitas pelaku usaha, tetapi juga bagian dari strategi komunikasi publik yang lebih luas.

“Kegiatan workshop dan konferensi UMKM Sawit Jogja 2026 merupakan implementasi dari program promosi BPDP yang memiliki mandat untuk membangun narasi positif industri kelapa sawit di tengah berbagai tantangan persepsi publik,” ujar dia.

Dalam hal itu, lanjutnya, BPDP menjalankan fungsi kampanye positif sebagai upaya menyeimbangkan bahkan melawan berbagai kampanye negatif (black campaign) yang kerap muncul terhadap komoditas sawit.

Menurut Helmi, pendekatan yang dilakukan tidak lagi hanya bersifat top-down atau berbasis institusi semata, tetapi juga melibatkan langsung pelaku usaha kecil, menengah, dan koperasi (UKMK) sebagai aktor utama di lapangan.

Melalui workshop itu, peserta tidak hanya dibekali pengetahuan teknis dan peluang usaha berbasis produk turunan sawit, tetapi juga didorong untuk memahami posisi strategis dalam ekosistem industri sawit nasional.

“Ketika UMKM merasakan langsung manfaat ekonomi dari sawit baik melalui produk pangan, energi, maupun turunan lainnya maka secara alami mereka akan menjadi bagian dari narasi besar industri ini,” katanya.

Dengan demikian, tambahnya, pelaku UMKM diharapkan tidak hanya menjadi produsen atau pelaku ekonomi, tetapi juga berperan sebagai advokat yang mampu menyampaikan cerita positif tentang sawit kepada masyarakat luas.

Pewarta: Subagyo
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Sejumlah asosiasi mendorong pemerintah untuk mulai mengadopsi pendekatan Tobacco Harm Reduction (THR) sebagai strategi yang lebih progresif dalam menurunkan prevalensi merokok di Indonesia. Pendekatan ini menitikberatkan pada pengurangan risiko kesehatan melalui pemanfaatan produk tembakau alternatif bagi perokok dewasa yang kesulitan berhenti sepenuhnya.

Praktik ini telah lebih dahulu diterapkan di Inggris, yang secara konsisten mengintegrasikan produk tembakau alternatif ke dalam kebijakan pengendalian tembakau nasionalnya. Contoh produk tembakau alternatif antara lain ialah rokok elektronik dan produk tembakau yang dipanaskan.

Pemerintah Inggris menjalankan program “Swap to Stop” sebagai bagian dari strategi kesehatan masyarakat untuk membantu perokok dewasa beralih dari rokok melalui pendekatan THR.

Melalui program ini, perokok dewasa mendapatkan vape gratis dan pendampingan agar proses peralihan terarah dan terukur. Hasilnya, berdasarkan data Annual Population Survey (APS), Inggris berhasil menurunkan prevalensi merokok dari 11,1 persen pada 2023 menjadi 10,6% pada tahun 2024.

Ketua Koalisi Indonesia Bebas TAR (KABAR) Ariyo Bimmo mengatakan jika tujuan kebijakan publik adalah menurunkan prevalensi merokok yang masih tinggi di Indonesia, maka pendekatan berbasis risiko harus digunakan secara konsisten.

Sebab, berdasarkan berbagai fakta ilmiah baik di dalam negeri maupun luar negeri mengungkapkan bahwa produk tembakau alternatif, seperti rokok elektronik dan produk tembakau yang dipanaskan, memiliki risiko jauh lebih rendah dibandingkan rokok.

“Ketika alternatif yang lebih rendah risiko ditutup total, maka pada dasarnya ‘mengunci’ perokok. Saya tidak pernah mengatakan rokok elektronik adalah solusi ajaib, tetapi dalam kerangka THR, ia adalah salah satu alat transisi bagi perokok dewasa. Menutup opsi ini tanpa desain kebijakan pengganti yang jelas berpotensi menghambat target penurunan prevalensi merokok,” ujar Ariyo, Jumat (24/4/2026).

Indonesia perlu membuka ruang bagi proses peralihan (switching) yang terkontrol dan terarah bagi perokok dewasa, alih-alih menutup seluruh akses terhadap produk tembakau alternatif.

Dia mencontohkan Inggris sebagai pendekatan relevan karena kebijakan yang diterapkan bersifat komprehensif. Pemanfaatan produk alternatif didukung dengan regulasi, pengawasan kualitas, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.

“Apakah Indonesia harus meniru mentah-mentah? Tidak, tetapi kita bisa mengambil pelajaran penting. Harus ada proteksi ketat terhadap anak dan non-perokok serta pengawasan kualitas produk yang kuat,” kata Ariyo.

Ketua Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (Akvindo) Paido Siahaan mengatakan, Indonesia dapat mempelajari pendekatan yang diterapkan Inggris dalam memanfaatkan produk alternatif untuk menekan prevalensi merokok.

Namun, dia menekankan bahwa penerapannya tidak bisa dilakukan secara langsung. Implementasinya perlu disesuaikan dengan konteks nasional baik dari sisi regulasi, karakteristik masyarakat, maupun penguatan sistem pengawasan.

Pihaknya mengambil langkah konkret dengan mendorong konsumen untuk membeli rokok elektronik dari toko resmi, memastikan produk memiliki asal-usul yang jelas, serta menolak produk oplosan atau tanpa izin.

Aspek edukasi juga diperkuat kepada konsumen dan publik bahwa vape ilegal adalah ancaman nyata. Pihaknya terbuka untuk berdiskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Badan Narkotika Nasional (BNN) berkolaborasi dan menjawab berbagai persoalan di lapangan.

Kolaborasi tersebut tentunya dengan pendekatan yang mengedepankan fakta, data, dan landasan ilmiah sehingga solusi yang dihasilkan tepat sasaran serta efektif.

TOKYO - Setelah tiga tahun berada di pasaran, SUV listrik Honda HR-V akan dihentikan produksinya dan digantikan oleh Super-N baru, sebuah hatchback yang lebih sporty dengan harga yang lebih terjangkau.

Honda bersiap untuk menghentikan penjualan satu-satunya model kendaraan listriknya yang saat ini dijual di pasar Eropa. Sebagai bagian dari perombakan strategis strategi kendaraan listriknya, perusahaan akan berhenti menjual model e:Ny1 hanya tiga tahun setelah peluncurannya.

Keputusan ini dianggap cukup mendadak, tetapi bukan berarti Honda sepenuhnya menarik diri dari pasar kendaraan listrik di Eropa. Sebaliknya, Honda Super-N, sebuah hatchback kecil serba listrik, sedang dipersiapkan untuk menggantikan e:Ny1, meskipun menargetkan segmen yang sama sekali berbeda.

Sebagai produk dari usaha patungan antara Honda dan Dongfeng di Tiongkok, e:Ny1 diluncurkan di pasar Eropa pada pertengahan tahun 2023, berfungsi sebagai versi listrik penuh dari HR-V untuk wilayah tersebut.

Meskipun memiliki desain yang hampir identik dengan SUV segmen B Honda yang sudah dikenal, e:Ny1 sebenarnya berasal dari Tiongkok, di mana mobil ini telah dijual dengan nama e:NS1 dan e:NP1 sejak tahun 2022.

Menurut surat kabar Jerman Handelsblatt, e:Ny1 telah menghilang dari sistem konfigurasi produk Honda di beberapa pasar utama seperti Jerman, Italia, dan Spanyol.

SUV ini masih tersedia untuk dipesan di Prancis dan Austria, namun, Honda dilaporkan mengalihkan sisa stoknya ke Inggris atau negara-negara Nordik lainnya, yang memiliki permintaan lebih tinggi.

Faktanya, Honda e:Ny1 kesulitan bersaing dengan pesaing yang lebih baru dan lebih terjangkau dari merek-merek Eropa dan Tiongkok. Bahkan setelah penurunan harga dari €47.590 menjadi €38.990 di Jerman, Honda hanya menjual 105 unit e:Ny1 pada tahun 2025.

Honda e:Ny1 menggunakan platform e:N Architecture F dan dilengkapi dengan satu motor listrik yang menghasilkan daya maksimum 201 tenaga kuda (150 kW). Baterai 68,8 kWh memungkinkan kendaraan ini menempuh jarak hingga 412 km menurut siklus uji WLTP Eropa.

Dibandingkan dengan versi Eropa Honda HR-V, e:Ny1 memiliki desain bagian depan yang berbeda dengan port pengisian daya yang terintegrasi ke dalam gril dan lampu belakang transparan.

Di bagian dalam, SUV listrik ini dilengkapi dengan layar tampilan tengah berukuran 15,1 inci yang dipasang secara vertikal.

Langkah untuk mengurangi operasi di Eropa mencerminkan penyesuaian strategis oleh Honda secara global. Sebelumnya, perusahaan telah mengkonfirmasi pembatalan beberapa proyek kendaraan listrik untuk pasar Amerika Utara, termasuk Acura RSX, Seri O, serta sedan dan SUV bermerek Afeela dari usaha patungan Sony Honda.

Meskipun prospek kendaraan listrik berukuran besar kurang menjanjikan, Honda belum sepenuhnya meninggalkan segmen ini. Honda Super-N akan segera diperkenalkan di Inggris dan Eropa setelah diluncurkan di Jepang.

Hatchback kecil serba listrik ini mengambil inspirasi desain dari Honda City Turbo II, menggabungkan tampilan sporty dengan motor listrik yang menghasilkan daya maksimum 94 tenaga kuda.

Honda Super-N diperkirakan akan dibanderol dengan harga di bawah £20.000 (sekitar €23.000), menargetkan pelanggan yang mencari kendaraan listrik yang lebih terjangkau dengan kepribadian yang khas.

Saat ini, seluruh jajaran produk Honda di Eropa telah beralih menggunakan powertrain hybrid self-charging dan plug-in hybrid (PHEV) setelah model mesin pembakaran internal (ICE) murni dihentikan produksinya pada akhir tahun 2022.