Bisnis.com, MAKASSAR - PT PLN (Persero) mengimbau dan mengajak masyarakat untuk memahami pola konsumsi energi serta berbagai komponen yang memengaruhi pembayaran listrik, sehingga masyarakat dapat mengelola penggunaan listrik secara lebih bijak, efisien, dan sesuai kebutuhan sehari-hari.

General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar), Edyansyah, menjelaskan bahwa jumlah pembayaran listrik pelanggan dapat berbeda pada tiap periode maupun transaksi karena dipengaruhi oleh tingkat pemakaian energi listrik dan sejumlah komponen biaya yang berlaku sesuai ketentuan di masing-masing wilayah.

“PLN mendukung pelanggan memahami bahwa pembayaran listrik tidak hanya dipengaruhi oleh tarif listrik, tetapi juga oleh pola penggunaan energi serta komponen lain yang mengikuti ketentuan pemerintah daerah maupun regulasi yang berlaku. Dengan pemahaman tersebut, pelanggan dapat lebih mudah mengatur konsumsi listrik sesuai kebutuhan,” ujar Edyansyah.

Ia menambahkan, tarif listrik rumah tangga tidak mengalami perubahan sejak Juli 2022. Karena itu, apabila terdapat perbedaan jumlah pembayaran, hal tersebut umumnya dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi listrik maupun komponen biaya lainnya.

Pada layanan pascabayar, total tagihan listrik dihitung berdasarkan jumlah pemakaian energi listrik (kWh) yang tercatat pada meter pelanggan, kemudian ditambah komponen lain seperti Pajak Barang dan Jasa Tertentu Tenaga Listrik (PBJT-TL) yang besarannya berbeda di tiap daerah, meterai, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk golongan tertentu.

Sementara pada layanan prabayar, nominal token listrik yang dibeli pelanggan tidak seluruhnya langsung dikonversi menjadi energi listrik. Sebagian terlebih dahulu dialokasikan untuk pembayaran PBJT-TL sesuai ketentuan pemerintah daerah, kemudian sisanya dikonversi menjadi jumlah kWh yang dapat digunakan pelanggan.

Sebagai ilustrasi, pelanggan daya 2.200 VA yang membeli token listrik senilai Rp200.000 akan dikenakan biaya admin (umumnya Rp3.000) dan PBJT-TL Makassar 10 persen sehingga nilai yang dikonversi menjadi listrik Rp179.091. Dengan tarif listrik Rp1.444,70 per kWh, pelanggan akan memperoleh sekitar 123,96 kWh energi listrik.

Pada sistem pascabayar, perhitungannya juga tetap mengacu pada jumlah pemakaian energi listrik. Artinya, apabila penggunaan listrik pelanggan berada pada 123,96 kWh, maka total tagihan yang dibayarkan juga akan sama setelah ditambahkan komponen PPJ sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelanggan kini dapat memantau histori penggunaan listrik dan riwayat pembelian token secara lebih mudah melalui aplikasi PLN Mobile. Selain itu, pelanggan pascabayar juga dapat memanfaatkan fitur Swacam (Swadaya Catat Angka Meter) untuk melakukan pencatatan angka meter secara mandiri sebagai bentuk kontrol terhadap pemakaian listrik bulanan.

Melalui fitur Swacam di PLN Mobile, pelanggan pascabayar dapat melakukan pencatatan angka stand meter dengan membuka menu Swacam, memilih ID Pelanggan, mengambil foto angka stand meter pada kWh meter, lalu mengirimkan hasil pencatatan melalui aplikasi sesuai periode yang ditentukan. Fitur ini membantu pelanggan memantau kesesuaian pemakaian listrik secara lebih transparan.

“Melalui pemahaman yang lebih baik terhadap pola konsumsi dan komponen pembayaran listrik, pelanggan dapat memanfaatkan energi listrik secara lebih efisien, nyaman, dan sesuai kebutuhan sehari-hari,” tutup Edyansyah.

KOMPAS.com – Harga token listrik pekan ini, pada 18-24 Mei 2026, telah ditetapkan secara resmi. Informasi ini penting diketahui pelanggan prabayar PLN, dikarenakan mereka harus membeli token agar aliran listrik tetap menyala.

Tidak seperti pulsa telepon biasa yang dihitung berdasarkan nominal rupiah, token listrik akan dikonversi ke satuan energi listrik berupa kilowatt hour (kWh). Jumlah kWh yang diperoleh dari nominal pembelian token listrik tidak sama bagi setiap pelanggan.

Besaran kWh yang diperoleh dipengaruhi sejumlah faktor seperti tarif dasar listrik sesuai daya terpasang hingga pajak penerangan jalan (PPJ) sebesar 3–10 persen sesuai daerah masing-masing.

Lantas, berapa harga token listrik pada 18-24 Mei 2026 dan bagaimana perhitungan jumlah kWh yang diperoleh?

Harga token listrik 18-24 Mei 2026

Harga token listrik pada 18-24 Mei 2026, masih mengacu pada tarif listrik yang berlaku di Triwulan II-2026, di mana tak ada perubahan harga termasuk bagi pelanggan nonsubsidi.

Seperti diketahui, tarif listrik nonsubsidi dilakukan penyesuaian setiap tiga bulan sekali dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti nilai tukar rupiah, inflasi, Indonesian Crude Price (ICP), serta Harga Batubara Acuan (HBA).

Meskipun seharusnya ada penyesuaian, pemerintah memutuskan tarif listrik nonsubsidi tetap. Artinya, harga token listrik Mei 2026 masih sama seperti periode sebelumnya.

"Pemerintah telah menetapkan tarif listrik periode Triwulan II tahun 2026 tetap. Penetapan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat," ujar Tri dalam keterangan resmi, Senin (16/3/2026).

Lantas, berapa tarif listrik Mei 2026 untuk semua golongan daya?

KOMPAS.com/MELA ARNANI Ilustrasi tarif listrik Mei 2026, tarif listrik 18-24 Mei 2026. Tarif listrik per kWh. Harga token listrik. Tarif listrik 2026.

Tarif listrik Mei 2026

Mengacu laman resmi PLN, daftar tarif dasar listrik (TDL) per kWh untuk pelanggan rumah tangga nonsubsidi prabayar pada 18-24 Mei 2026 sebagai berikut:

• 900 VA (R-1/TR): Rp 1.352 per kWh
• 1.300 VA (R-1/TR): Rp 1.444,70 per kWh
• 2.200 VA (R-1/TR): Rp 1.444,70 per kWh
• 3.500–5.500 VA (R-2/TR): Rp 1.699,53 per kWh
• 6.600 VA ke atas (R-3/TR): Rp 1.699,53 per kWh

Dengan mengetahui tarif tersebut, pelanggan bisa memperkirakan berapa kWh yang akan diperoleh dari pembelian token listrik.

Pelanggan bisa menghitung kWh yang diperoleh dari setiap pembelian pulsa listrik dengan cara berikut ini.

Cara hitung kWh token listrik

Rumus menghitung jumlah kWh yang didapat pelanggan prabayar dari pembelian token listrik yaitu: (Harga token – PPJ) ÷ tarif dasar listrik.

Berikut simulasi perhitungan pelanggan rumah tangga nonsubsidi di Jakarta dengan daya 1.300 VA membeli token Rp 50.000.

• Nominal token yang dibeli: Rp 50.000
• PPJ 3%: Rp 1.500 (3% x Rp 50.000)
• Sisa setelah dipotong PPJ: Rp 48.500
• Tarif dasar listrik: Rp 1.444,70 per kWh

Jumlah kWh yang diperoleh pelanggan: (Rp 50.000 – Rp 1.500) ÷ Rp 1.444,70 = 33,57 kWh.

Itulah harga token listrik 18-24 Mei 2026, lengkap dengan simulasi perhitungan jumlah kWh yang didapat. Semoga informasinya bermanfaat!

KOMPAS.com – Tarif listrik per kWh pekan ini, pada 18-24 Mei 2026 telah diputuskan tidak mengalami perubahan. Tarif listrik yang berlaku masih mengacu harga listrik kuartal II-2026.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno menyampaikan, keputusan mempertahankan tarif listrik telah melalui berbagai pertimbangan, terutama kondisi ekonomi terkini.

"Pemerintah telah menetapkan tarif listrik periode Triwulan II tahun 2026 tetap. Penetapan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat," ujar Tri dalam keterangan resmi, Senin (16/3/2026).

Penetapan tarif listrik Mei 2026

Penetapan tarif listrik Mei 2026 merujuk pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero).

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa tarif listrik untuk pelanggan non-subsidi dievaluasi setiap tiga bulan.

Penyesuaian tarif didasarkan pada sejumlah indikator ekonomi makro, antara lain nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia (ICP), inflasi, serta harga batu bara acuan (HBA).

Untuk kuartal II-2026, perhitungan tarif menggunakan data periode November 2025 hingga Januari 2026 dengan rincian:

• Kurs: Rp 16.743,46 per dollar AS
• ICP: 62,78 dollar AS per barel
• Inflasi: 0,22 persen
• HBA: 70 dollar AS per ton

Meskipun secara perhitungan harga listrik berpotensi berubah, tapi diputuskan tarif listrik per kWh sekarang tetap, baik untuk pelanggan subsidi maupun non-subsidi.

Selain menjaga daya beli masyarakat, kebijakan ini juga bertujuan mendukung daya saing industri di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Lalu, berapa tarif listrik per kWh terbaru yang berlaku saat ini?

PIXABAY Ilustrasi meteran listrik, tarif listrik. Tarif listrik PLN. Tarif listrik 18-21 Mei 2026. Tarif listrik Mei 2026.

Tarif listrik per kWh pada 18-24 Mei 2026

Untuk diketahui, tarif listrik PLN yang berlaku bagi pelanggan prabayar maupun pascabayar sama sesuai golongan daya. Perbedaannya hanya terletak pada sistem pembayaran.

Pelanggan prabayar harus membeli token listrik sebelum digunakan, sedangkan pelanggan pascabayar membayar tagihan setelah pemakaian dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan.

Dilansir dari laman resmi PLN, berikut rincian tarif listrik per kWh pada 18-24 Mei 2026:

1. Rumah tangga non-subsidi

• 900 VA: Rp 1.352 per kWh
• 1.300 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• 2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• 3.500–5.500 VA: Rp 1.699,53 per kWh
• ≥6.600 VA: Rp 1.699,53 per kWh

2. Bisnis dan pemerintah

• B-2/TR (6.600 VA–200 kVA): Rp 1.444,70 per kWh
• P-1/TR (kantor pemerintah): Rp 1.699,53 per kWh
• P-3/TR (penerangan jalan umum): Rp 1.699,53 per kWh

3. Pelanggan subsidi

• 450 VA: Rp 415 per kWh
• 900 VA bersubsidi: Rp 605 per kWh
• 900 VA RTM: Rp 1.352 per kWh
• 1.300–2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• ≥3.500 VA: Rp 1.699,53 per kWh

Itulah tarif listrik per kWh pada 18-24 Mei 2026 untuk semua golongan pelanggan PLN, baik subsidi maupun nonsubsidi. Semoga informasinya bermanfaat!

Bisnis.com, JAKARTA - PT PLN (Persero) mengajak masyarakat untuk memahami pola konsumsi energi serta berbagai komponen yang memengaruhi pembayaran listrik sehingga masyarakat dapat mengelola penggunaan listrik secara lebih bijak, efisien, dan sesuai kebutuhan sehari-hari.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN Gregorius Adi Trianto menjelaskan bahwa jumlah pembayaran listrik pelanggan dapat berbeda pada tiap periode maupun transaksi karena dipengaruhi oleh tingkat pemakaian energi listrik dan sejumlah komponen biaya yang berlaku sesuai ketentuan di masing-masing wilayah.

“PLN mendukung pelanggan memahami bahwa pembayaran listrik tidak hanya dipengaruhi tarif listrik, tetapi juga pola penggunaan energi serta komponen lain yang mengikuti ketentuan pemerintah daerah maupun regulasi yang berlaku. Dengan pemahaman tersebut, pelanggan dapat lebih mudah mengatur konsumsi listrik sesuai kebutuhan,” ujar Gregorius, dikutip dari siaran pers, Minggu (17/5/2026).

Dia menambahkan, tarif listrik rumah tangga tidak mengalami perubahan sejak Juli 2022. Oleh karena itu, apabila terdapat perbedaan jumlah pembayaran, hal tersebut umumnya dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi listrik maupun komponen biaya lainnya.

Cara Menghitung Tagihan Listrik

Pada layanan pascabayar, total tagihan listrik dihitung berdasarkan jumlah pemakaian energi listrik (kWh) yang tercatat pada meter pelanggan, kemudian ditambah komponen lain seperti pajak penerangan jalan (PPJ) yang besarannya berbeda di tiap daerah, materai, serta pajak pertambahan nilai (PPN) untuk golongan tertentu.

Sementara pada layanan prabayar, nominal token listrik yang dibeli pelanggan tidak seluruhnya langsung dikonversi menjadi energi listrik. Sebagian terlebih dahulu dialokasikan untuk pembayaran PPJ sesuai ketentuan pemerintah daerah, kemudian sisanya dikonversi menjadi jumlah kWh yang dapat digunakan pelanggan.

Sebagai ilustrasi, pelanggan daya 2.200 VA yang membeli token listrik senilai Rp200.000 akan dikenakan PPJ Jakarta 2,4% sehingga nilai yang dikonversi menjadi listrik Rp195.200. Dengan tarif listrik Rp1.444,70 per kWh, pelanggan akan memperoleh 135 kWh energi listrik.

Pada sistem pascabayar, perhitungannya juga tetap mengacu pada jumlah pemakaian energi listrik. Artinya, apabila penggunaan listrik pelanggan berada di 135 kWh, maka total tagihan yang dibayarkan juga akan sama setelah ditambahkan komponen PPJ sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelanggan kini dapat memantau histori penggunaan listrik dan riwayat pembelian token secara lebih mudah melalui aplikasi PLN Mobile. Selain itu, pelanggan pascabayar juga dapat memanfaatkan fitur Swacam (Swadaya Catat Angka Meter) untuk melakukan pencatatan angka meter secara mandiri sebagai bentuk kontrol terhadap pemakaian listrik bulanan.

Melalui fitur Swacam di PLN Mobile, pelanggan pascabayar dapat melakukan pencatatan angka stand meter dengan membuka menu Swacam, memilih ID Pelanggan, mengambil foto angka stand meter pada kWh meter, lalu mengirimkan hasil pencatatan melalui aplikasi sesuai periode yang ditentukan. Fitur ini membantu pelanggan memantau kesesuaian pemakaian listrik secara lebih transparan.

“Melalui pemahaman yang lebih baik terhadap pola konsumsi dan komponen pembayaran listrik, pelanggan dapat memanfaatkan energi listrik secara lebih efisien, nyaman, dan sesuai kebutuhan sehari-hari,” kata Gregorius.

Makassar, Sulsel (ANTARA) - General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) Edyansyah memastikan tidak ada perubahan tarif listrik.

"Tarif listrik rumah tangga tidak mengalami perubahan sejak Juli 2022. Karena itu, apabila terdapat perbedaan jumlah pembayaran, hal tersebut umumnya dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi listrik maupun komponen biaya lainnya," kata Edyansyah di Makassar, Sulsel, Jumat.

Terkait banyaknya hoaks kenaikan tarif listrik, PLN mengimbau dan mengajak masyarakat untuk memahami pola konsumsi energi serta berbagai komponen yang mempengaruhi pembayaran listrik, sehingga masyarakat dapat mengelola penggunaan listrik secara lebih bijak, efisien, dan sesuai kebutuhan sehari-hari.

Edyansyah menjelaskan bahwa jumlah pembayaran listrik pelanggan dapat berbeda pada tiap periode maupun transaksi karena dipengaruhi oleh tingkat pemakaian energi listrik dan sejumlah komponen biaya yang berlaku sesuai ketentuan di masing-masing wilayah.

Menurut dia, PLN mendukung pelanggan memahami bahwa pembayaran listrik tidak hanya dipengaruhi tarif listrik, tetapi juga pola penggunaan energi serta komponen lain yang mengikuti ketentuan pemerintah daerah maupun regulasi yang berlaku.

"Dengan pemahaman tersebut, pelanggan dapat lebih mudah mengatur konsumsi listrik sesuai kebutuhan,” ujar Edyansyah.

Pada layanan pascabayar, total tagihan listrik dihitung berdasarkan jumlah pemakaian energi listrik (kWh) yang tercatat pada meter pelanggan, kemudian ditambah komponen lain seperti pajak barang dan jasa tertentu tenaga listrik (PBJT-TL) yang besarannya berbeda di tiap daerah, meterai, serta pajak pertambahan nilai (PPN) untuk golongan tertentu.

Sementara, pada layanan prabayar, nominal token listrik yang dibeli pelanggan tidak seluruhnya langsung dikonversi menjadi energi listrik.

Sebagian terlebih dahulu dialokasikan untuk pembayaran PBJT-TL sesuai ketentuan pemerintah daerah, kemudian sisanya dikonversi menjadi jumlah kWh yang dapat digunakan pelanggan.

Sebagai ilustrasi, pelanggan daya 2.200 VA yang membeli token listrik senilai Rp200.000 akan dikenakan biaya admin (umumnya Rp3.000) dan PBJT-TL Makassar 10 persen, sehingga nilai yang dikonversi menjadi listrik Rp179.091.

Dengan tarif listrik Rp1.444,70 per kWh, pelanggan akan memperoleh 123,96 kWh energi listrik.

Pada sistem pascabayar, perhitungannya juga tetap mengacu pada jumlah pemakaian energi listrik.

Artinya, apabila penggunaan listrik pelanggan berada di 123,96 kWh, maka total tagihan yang dibayarkan juga akan sama setelah ditambahkan komponen PPJ sesuai ketentuan yang berlaku.

"Pelanggan kini dapat memantau histori penggunaan listrik dan riwayat pembelian token secara lebih mudah melalui aplikasi PLN Mobile," kata dia.

Selain itu, pelanggan pascabayar juga dapat memanfaatkan fitur Swacam (Swadaya Catat Angka Meter) untuk melakukan pencatatan angka meter secara mandiri sebagai bentuk kontrol terhadap pemakaian listrik bulanan.

Melalui fitur Swacam di PLN Mobile, pelanggan pascabayar dapat melakukan pencatatan angka stand meter dengan membuka menu Swacam, memilih ID Pelanggan, mengambil foto angka stand meter pada kWh meter, lalu mengirimkan hasil pencatatan melalui aplikasi sesuai periode yang ditentukan.

Fitur ini membantu pelanggan memantau kesesuaian pemakaian listrik secara lebih transparan.

"Melalui pemahaman yang lebih baik terhadap pola konsumsi dan komponen pembayaran listrik, pelanggan dapat memanfaatkan energi listrik secara lebih efisien, nyaman, dan sesuai kebutuhan sehari-hari," urai Edyansyah.​​​​​​​

Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com- PT PLN (Persero) mengajak masyarakat memahami pola konsumsi energi dan komponen yang memengaruhi pembayaran listrik.

Besaran tagihan listrik tidak hanya dipengaruhi tarif dasar listrik. Pola pemakaian dan sejumlah komponen biaya tambahan di tiap daerah juga ikut menentukan jumlah pembayaran.

Pemahaman atas cara hitung listrik penting agar pelanggan bisa mengatur konsumsi listrik harian dan menjaga pengeluaran tetap terkendali.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN, Gregorius Adi Trianto, mengatakan perubahan tagihan listrik lebih banyak dipengaruhi penggunaan energi pelanggan.

"Pembayaran listrik tidak hanya dipengaruhi tarif listrik, tetapi juga pola penggunaan energi serta komponen lain sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan pemahaman ini, pelanggan dapat lebih mudah mengatur konsumsi listrik sesuai kebutuhan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (15/5/2026).

Gregorius menjelaskan, tarif listrik rumah tangga tidak mengalami perubahan sejak Juli 2022. Perbedaan jumlah pembayaran antarbulan lebih banyak dipengaruhi perubahan pola konsumsi listrik dan komponen biaya lain, seperti pajak daerah.

Layanan pascabayar menghitung total tagihan berdasarkan jumlah pemakaian energi listrik dalam kilowatt hour (kWh) yang tercatat pada meter pelanggan.

Jumlah tersebut kemudian ditambah komponen lain, seperti Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang besarannya berbeda di tiap daerah, meterai, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk golongan tertentu.

Layanan prabayar memiliki perhitungan berbeda. Nominal token listrik yang dibeli pelanggan tidak seluruhnya langsung dikonversi menjadi energi listrik.

Sebagian nilai token dialokasikan lebih dulu untuk pembayaran PPJ sesuai ketentuan pemerintah daerah. Sisa nilai pembelian kemudian dikonversi menjadi jumlah kWh yang bisa digunakan pelanggan.

PLN memberi ilustrasi untuk pelanggan daya 2.200 volt ampere (VA) yang membeli token listrik senilai Rp 200.000.

Pelanggan tersebut dikenakan PPJ Jakarta 2,4 persen. Nilai yang dikonversi menjadi listrik menjadi Rp 195.200.

Tarif listrik untuk pelanggan tersebut sebesar Rp 1.444,70 per kWh. Artinya, pelanggan memperoleh 135 kWh energi listrik.

Sistem pascabayar juga tetap mengacu pada jumlah pemakaian energi listrik. Jika penggunaan listrik pelanggan mencapai 135 kWh, total tagihan yang dibayar akan menyesuaikan setelah ditambah komponen PPJ sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelanggan juga bisa memantau histori penggunaan listrik dan riwayat pembelian token melalui aplikasi PLN Mobile.

Pelanggan pascabayar dapat memakai fitur Swacam atau Swadaya Catat Angka Meter di PLN Mobile. Fitur ini memungkinkan pelanggan mencatat angka meter secara mandiri sebagai kontrol atas pemakaian listrik bulanan.

Pelanggan dapat membuka menu Swacam, memilih ID Pelanggan, mengambil foto angka stand meter pada kWh meter, lalu mengirimkan hasil pencatatan melalui aplikasi sesuai periode yang ditentukan.

Fitur tersebut membantu pelanggan memantau kesesuaian pemakaian listrik secara lebih transparan.

“Melalui pemahaman yang lebih baik terhadap pola konsumsi dan komponen pembayaran listrik, pelanggan dapat memanfaatkan energi listrik secara lebih efisien, nyaman, dan sesuai kebutuhan sehari-hari,” tutup Gregorius.

Bisnis.com, JAKARTA - Konsorsium PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) dan PT PLN Indonesia Power mencapai kesepakatan tarif listrik dengan PT PLN (Persero) untuk pengembangan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong Bottoming Unit berkapasitas 15 megawatt (MW). Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Tarif di Bandung, Jawa Barat.

Dalam pengumuman perusahaan, Rabu (13/5/2026), kesepakatan tarif ini menjadi salah satu tahapan penting dalam pengembangan proyek sebelum memasuki fase berikutnya melalui skema Independent Power Producer (IPP). Proyek tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pemanfaatan energi panas bumi sebagai sumber energi bersih berkelanjutan.

PLTP Lahendong Bottoming Unit dikembangkan dengan teknologi binary atau bottoming cycle yang memanfaatkan panas sisa dari operasi pembangkit panas bumi eksisting untuk menghasilkan tambahan listrik. Teknologi tersebut memungkinkan panas yang sebelumnya belum termanfaatkan dapat dikonversi kembali menjadi energi listrik sehingga meningkatkan efisiensi pembangkitan.

Direktur Utama PGEO Ahmad Yani mengatakan capaian tersebut menjadi langkah lanjutan sinergi PGE dan PLN Indonesia Power dalam mendukung percepatan transisi energi nasional berbasis energi bersih.

Menurut dia, teknologi bottoming cycle memungkinkan potensi panas bumi yang masih tersedia dari operasi pembangkit eksisting dimanfaatkan lebih optimal.

“Melalui teknologi ini, panas sisa yang sebelumnya belum termanfaatkan dapat dikonversi kembali menjadi listrik, sehingga meningkatkan efisiensi pembangkitan sekaligus memperkuat kontribusi panas bumi dalam bauran energi bersih nasional,” ujar Ahmad Yani.

Setelah kesepakatan tarif tercapai, proyek akan memasuki sejumlah tahapan lanjutan, mulai dari pembentukan joint venture, proses Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning (EPCC), hingga penyusunan Power Purchase Agreement (PPA). Proyek tersebut ditargetkan mencapai Commercial Operation Date (COD) pada 2028.

Sebelumnya, pada akhir Desember 2025, PGEO dan PLN Indonesia Power juga mencapai kesepakatan tarif listrik untuk proyek PLTP Ulubelu Bottoming Unit berkapasitas 30 MW. Kedua proyek tersebut merupakan bagian dari pengembangan 19 proyek panas bumi eksisting dengan total kapasitas sekitar 530 MW.

Sebagai pengembang panas bumi, PGEO saat ini mengelola kapasitas terpasang sebesar 727 MW dari enam wilayah operasi. Perseroan juga tengah mengembangkan sejumlah proyek tambahan guna meningkatkan kapasitas pembangkit panas bumi dalam beberapa tahun mendatang.

KOMPAS.com – Harga token listrik pekan ini, pada 13- Mei 2026, telah resmi ditetapkan. Informasi ini penting bagi pelanggan prabayar PLN, karena mereka wajib membeli token agar tetap bisa menikmati aliran listrik di rumah.

Berbeda dengan pulsa biasa, token listrik akan dikonversi menjadi energi dalam satuan kilowatt hour (kWh).

Menariknya, jumlah kWh yang didapat dari nominal yang sama bisa berbeda-beda, tergantung golongan daya listrik dan besaran pajak penerangan jalan (PPJ) di tiap daerah.

Lalu, berapa harga token listrik terbaru yang berlaku saat ini?

Harga token listrik 13-17 Mei 2026

Harga token listrik pekan ini masih mengacu pada tarif listrik triwulan II-2026. Dipastikan tidak ada perubahan tarif listrik, termasuk untuk pelanggan nonsubsidi.

Seperti diketahui, tarif listrik nonsubsidi biasanya disesuaikan setiap tiga bulan dengan mempertimbangkan nilai tukar rupiah, inflasi, Indonesian Crude Price (ICP), hingga Harga Batubara Acuan (HBA).

Namun untuk triwulan II-2026, tarif listrik tetap tidak berubah. Artinya, harga token listrik pada 13-17 Mei 2026 masih sama seperti periode sebelumnya.

Shutterstock Ilustrasi meteran listrik, tarif listrik. Tarif listrik per kWh. Tarif listrik Mei 2026. Harga token listrik. Harga token listrik Mei 2026.

Tarif listrik Mei 2026

Mengacu pada ketentuan resmi PLN, berikut tarif dasar listrik (TDL) pelanggan rumah tangga nonsubsidi sepanjang Mei 2026:

• 900 VA (R-1/TR): Rp 1.352 per kWh
• 1.300 VA (R-1/TR): Rp 1.444,70 per kWh
• 2.200 VA (R-1/TR): Rp 1.444,70 per kWh
• 3.500–5.500 VA (R-2/TR): Rp 1.699,53 per kWh
• 6.600 VA ke atas (R-3/TR): Rp 1.699,53 per kWh

Dengan mengetahui tarif ini, pelanggan bisa memperkirakan berapa kWh yang diperoleh dari pembelian token listrik.

Cara hitung kWh token listrik

Untuk menghitung jumlah kWh dari token listrik, gunakan rumus berikut: (Nominal token – PPJ) ÷ tarif listrik per kWh.

Berikut simulasi perhitungan kWh token listrik pelanggan rumah tangga 1.300 VA di Jakarta:

1. Beli token Rp 50.000

• PPJ 3%: Rp 1.500
• Sisa saldo: Rp 48.500 (Rp 50.000-Rp 1.500)
• Tarif: Rp 1.444,70 per kWh
• Jumlah kWh yang diperoleh: 33,57 kWh

2. Beli token Rp 100.000

• PPJ 3%: Rp 3.000
• Sisa saldo: Rp 97.000 (Rp 100.000-Rp 3.000)
• Tarif: Rp 1.444,70 per kWh
• Jumlah kWh yang diperolah 67,14 kWh

Perlu diketahui bahwa meskipun nominal pembelian sama, jumlah kWh bisa berbeda karena:

• Golongan daya listrik rumah
• Besaran PPJ tiap daerah
• Kebijakan tarif listrik yang berlaku

Itulah harga token listrik 13-17 Mei 2026 dan cara menghitungnya. Dengan memahami perhitungannya, kamu bisa mengatur pemakaian listrik lebih efisien dan terhindar dari listrik tiba-tiba padam.

KOMPAS.com – Tarif listrik per kWh pekan ini, pada 12-17 Mei 2026 telah diputuskan tidak berubah. Tarif listrik yang berlaku masih mengacu harga listrik kuartal II-2026.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno menyampaikan, keputusan mempertahankan tarif listrik telah melalui berbagai pertimbangan, terutama kondisi ekonomi terkini.

"Pemerintah telah menetapkan tarif listrik periode Triwulan II tahun 2026 tetap. Penetapan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat," ujar Tri dalam keterangan resmi, Senin (16/3/2026).

Penetapan tarif listrik Mei 2026

Penetapan tarif listrik Mei 2026 merujuk pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero).

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa tarif listrik untuk pelanggan non-subsidi dievaluasi setiap tiga bulan.

Penyesuaian tarif didasarkan pada sejumlah indikator ekonomi makro, antara lain nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia (ICP), inflasi, serta harga batu bara acuan (HBA).

Untuk kuartal II-2026, perhitungan tarif menggunakan data periode November 2025 hingga Januari 2026 dengan rincian:

• Kurs: Rp 16.743,46 per dollar AS
• ICP: 62,78 dollar AS per barel
• Inflasi: 0,22 persen
• HBA: 70 dollar AS per ton

Meskipun secara perhitungan harga listrik berpotensi berubah, tapi diputuskan tarif listrik per kWh sekarang tetap, baik untuk pelanggan subsidi maupun non-subsidi.

Selain menjaga daya beli masyarakat, kebijakan ini juga bertujuan mendukung daya saing industri di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Lalu, berapa tarif listrik terbaru yang berlaku saat ini?

Shutterstock/Sunshine Studio Ilustrasi meteran listrik, tarif listrik. Tarif listrik per kWh Mei 2026. Tarif listrik terbaru. Tarif listrik per kWh pada 12-17 Mei 2026. Tarif listrik PLN.

Tarif listrik per kWh pada 12-17 Mei 2026

Untuk diketahui, tarif listrik PLN yang berlaku bagi pelanggan prabayar maupun pascabayar sama sesuai golongan daya. Perbedaannya hanya terletak pada sistem pembayaran.

Pelanggan prabayar harus membeli token listrik sebelum digunakan, sedangkan pelanggan pascabayar membayar tagihan setelah pemakaian dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan.

Dilansir dari laman resmi PLN, berikut rincian tarif listrik per kWh pada 12-17 Mei 2026:

1. Rumah tangga non-subsidi

• 900 VA: Rp 1.352 per kWh
• 1.300 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• 2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• 3.500–5.500 VA: Rp 1.699,53 per kWh
• ≥6.600 VA: Rp 1.699,53 per kWh

2. Bisnis dan pemerintah

• B-2/TR (6.600 VA–200 kVA): Rp 1.444,70 per kWh
• P-1/TR (kantor pemerintah): Rp 1.699,53 per kWh
• P-3/TR (penerangan jalan umum): Rp 1.699,53 per kWh

3. Pelanggan subsidi

• 450 VA: Rp 415 per kWh
• 900 VA bersubsidi: Rp 605 per kWh
• 900 VA RTM: Rp 1.352 per kWh
• 1.300–2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• ≥3.500 VA: Rp 1.699,53 per kWh

Itulah tarif listrik per kWh yang berlaku pada 12-17 Mei 2026 untuk seluruh golongan pelanggan PLN. Besaran harga listrik tersebut disesuaikan dengan golongan dan jumlah pemakaian listrik masing-masing pelanggan.

Pembangkit tenaga surya dan angin yang dikombinasikan dengan penyimpanan baterai (BESS) kini menghasilkan biaya listrik lebih rendah dibandingkan pembangkit tenaga batu bara dan gas. Ini merujuk pada laporan Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA).

Di wilayah dengan paparan tinggi sinar matahari, rata-rata biaya produksi listrik yang stabil dan andal atau firm levelised cost of electricity (Firm LCOE) dari pembangkit listrik energi surya yang dilengkapi baterai penyimpanan megawatt-jam (MWh). Ini separuh lebih murah dari biaya tahun 2020 yang melampaui US$100 per MWh.

Untuk perbandingan, biaya pembangkit listrik tenaga batu bara di Cina berkisar US$70-85 per MWh, sedangkan biaya pembangkit listrik tenaga gas baru masih melampaui US$100 per MWh secara global.

Penurunan biaya listrik dari energi terbarukan dipengaruhi oleh penurunan harga panel surya, turbin angin, dan baterai secara bersamaan. Jika dibandingkan dengan 2010, total biaya instalasi panel surya turun 87 persen dan tenaga angin darat turun 55 persen. Biaya untuk penyimpanan baterai bahkan turun hingga 93 persen.

IRENA memperkirakan, penurunan biaya listrik energi surya akan terus berlanjut dan mencapai di bawah US$50 MWh di lokasi dengan potensi terbaik pada 2035.

Sedangkan untuk energi angin dengan penyimpanan baterai, rata-rata biaya produksi listrik dilaporkan berkisar antara US$59-US$94 per MWh di Mongolia bagian dalam, Brasil, Jerman, dan Australia. Biaya ini pun diperkirakan akan turun hingga kisaran US$49-US$75 per MWh di seluruh pasar pada 2030.

Kombinasi antara pembangkit listrik tenaga surya, angin, beserta baterai penyimpanan disebut bisa memasok listrik yang berkelanjutan dan stabil. Maka itu, bisa diandalkan untuk proyek yang membutuhkan listrik dalam jumlah besar.

“Pembangkit listrik tenaga surya (PV), angin, dan BESS di lokasi yang sama juga tepat untuk melayani sektor yang paling menuntut listrik , termasuk pusat data, AI, dan manufaktur canggih, yang membutuhkan daya berkualitas tinggi,” demikian dikutip dari laporan, pada Jumat (8/5).

Proyek-proyek skala besar disebut telah membuktikan kelayakan teknis dan komersial dari konsep ini. Komplek Al-Dhafra di Uni Emirat Arab misalnya, akan menggabungkan pembangkit listrik tenaga surya (PV) sebesar 5,2 GW dengan penyimpanan baterai 19 GWh untuk menghasilkan listrik bersih 1 GW. Perkiraan biayanya sekitar US$70 per MWh.

Di Amerika Serikat, praktik tersebut juga sudah semakin umum. “Proyek-proyek semacam ini menggambarkan bagaimana sistem energi terbarukan hibrida mampu menyediakan layanan yang sebelumnya hanya dikaitkan dengan pembangkit konvensional,” demikian tertulis dalam laporan.

Kementerian ESDM dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) kompak membantah adanya kenaikan listrik pada Mei 2026. Ini menyusul respons masyarakat yang ramai-ramai mengeluhkan tagihan listrik naik bulan ini dibandingkan bulan sebelumnya, padahal dengan pemakaian yang sama.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membantah dugaan itu dan menyatakan tarif listrik pada Mei masih sama dengan yang sudah diumumkan sebelumnya. Tidak ada perubahan sama sekali.

"Masyarakat mengeluhkan di medsos tarif listrik naik di bulan Mei. Sampai dengan hari yang saya bicara ini, dan excerise yang kami lakukan, itu belum ada kenaikan tarif listrik," ujar Bahlil ditemui di Istana Negara, Selasa (5/5) sore.

Sebelumnya, pemerintah memang sudah memutuskan tidak ada kenaikan tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) untuk Kuartal II 2026 (April-Juni). Dengan begitu, tarif tetap sama dari sebelumnya, harapannya untuk menjaga daya beli masyarakat serta mendukung daya saing industri nasional.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, menjelaskan bahwa keputusan tersebut telah melalui evaluasi menyeluruh terhadap parameter ekonomi makro sesuai ketentuan yang berlaku.

"Masyarakat tidak perlu cemas, karena Pemerintah telah menetapkan tarif listrik periode Kuartal II tahun 2026 tetap. Penetapan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat," ujar Tri dalam keterangan tertulis pada Senin (16/3).

[Gambas:Youtube]

Dalam website resmi PLN, tarif listrik Tanah Air belum menunjukkan adanya perubahan. Berikut rincian tarif listrik untuk 13 pelanggan non subsidi pada kuartal II (April-Juni) 2026:

1. Golongan R-1/TR daya 900 VA, Rp 1.352 per kWh.

2. Golongan R-1/ TR daya 1.300 VA, Rp 1.445 per kWh.

3. Golongan R-1/ TR daya 2.200 VA, Rp 1.445 per kWh.

4. Golongan R-2/ TR daya 3.500-5.500 VA, Rp 1.700 per kWh.

5. Golongan R-3/ TR daya 6.600 VA ke atas, Rp 1.700 per kWh.

6. Golongan B-2/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.445 per kWh.

7. Golongan B-3/ Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA, Rp 1.122 per kWh.

8. Golongan I-3/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.122 per kWh.

9. Golongan I-4/ Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas, Rp 997 per kWh.

10. Golongan P-1/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.700 per kWh.

11. Golongan P-2/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.533 per kWh.

12. Golongan P-3/ TR untuk penerangan jalan umum, Rp 1.700 per kWh.

13. Golongan L/ TR, TM, TT, Rp 1.645 per kWh.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan tidak ada kenaikan tarif listrik pada bulan ini.

Hal ini disampaikan merespon banyaknya keluhan masyarakat yang mencurigai ada kenaikan tarif listrik lantaran merasa tagihan bulanannya yang naik tajam.

"Masyarakat mengeluhkan di medsos tarif listrik naik di bulan Mei. Sampai dengan hari yang saya bicara ini, dan exercise yang kami lakukan, itu belum ada kenaikan tarif listrik," ujar Bahlil ditemui di Istana Negara, Selasa (5/5) sore.

Ia menyebutkan apabila ada kenaikan tarif, maka pemerintah akan langsung mengumumkan terlebih dahulu.

"Nanti kalau ada (kenaikan), nanti akan disampaikan ya," tegasnya.

Sebelumnya, pemerintah memang sudah memutuskan tidak ada kenaikan tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) untuk kuartal II 2026 (April-Juni). Artinya, tarif tetap sama dengan sebelumnya dengan tujuan untuk menjaga daya beli masyarakat serta mendukung daya saing industri nasional.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan bahwa keputusan tersebut telah melalui evaluasi menyeluruh terhadap parameter ekonomi makro sesuai ketentuan yang berlaku.

"Masyarakat tidak perlu cemas, karena Pemerintah telah menetapkan tarif listrik periode triwulan (kuartal) II tahun 2026 tetap. Penetapan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat," ujar Tri dalam keterangan tertulis pada Senin (16/3).

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), evaluasi penyesuaian tarif tenaga listrik bagi bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi dilakukan setiap tiga bulan berdasarkan perubahan realisasi parameter ekonomi makro, meliputi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, Harga Rata-Rata Minyak Mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

Untuk penetapan tarif kuartal II 2026, parameter ekonomi makro yang digunakan adalah realisasi pada periode November 2025 hingga Januari 2026, yaitu kurs sebesar Rp16.743,46 per dolar AS, ICP sebesar US$62,78 per barel, inflasi sebesar 0,22 persen, serta HBA sebesar US$70 per ton sesuai kebijakan DMO batu bara.

Berdasarkan perhitungan parameter tersebut, secara formula tarif tenaga listrik berpotensi mengalami perubahan. Namun, untuk menjaga daya saing industri, daya beli masyarakat, serta stabilitas ekonomi nasional di tengah kondisi global, pemerintah memutuskan tarif listrik tidak berubah.

[Gambas:Youtube]