REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT Phapros Tbk mencatat lonjakan laba bersih pada kuartal I 2026 setelah berhasil menjaga pertumbuhan penjualan dan efisiensi biaya. Kinerja ini memperpanjang tren pemulihan perusahaan sejak tahun lalu. Perusahaan farmasi pelat merah tersebut membalikkan posisi dari rugi menjadi laba dalam periode yang sama.

Plt Direktur Utama Phapros Ida Rahmi Kurniasih mengatakan, capaian ini ditopang peningkatan penjualan dan pengendalian biaya. “Profitabilitas Phapros pada kuartal I 2026 ditopang oleh kenaikan penjualan sebesar 10,17 persen menjadi Rp221,09 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp200,67 miliar,” kata Ida, Jumat (24/4/2026).

Ia menyebut pertumbuhan penjualan yang lebih tinggi dibanding biaya produksi mendorong kenaikan laba kotor. Beban pokok penjualan hanya naik 5,04 persen, sementara beban usaha meningkat 7,35 persen secara tahunan.

Ida mengatakan stabilitas biaya menjadi faktor penting dalam menjaga profitabilitas. “Di samping mampu menjaga stabilitas COGS, beban usaha Phapros pada Januari-Maret 2026 juga relatif stabil hanya naik 7,35 persen yoy,” kata Ida.

Dengan kondisi tersebut, Phapros mencatat laba bersih sebesar Rp761,49 juta, berbalik dari kerugian Rp5,92 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Arus kas juga membaik dengan posisi positif Rp37,2 miliar, meningkat dari minus Rp19,6 miliar.

Ida mengatakan kinerja ini menunjukkan perusahaan mampu beradaptasi di tengah tekanan global. “Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, Phapros mampu menjaga kinerja keuangan dengan baik sehingga berhasil mencetak laba bersih,” kata Ida.

Menurut Ida, strategi perusahaan difokuskan pada optimalisasi kanal penjualan, menjaga ketersediaan produk, serta efisiensi biaya di seluruh lini. Perusahaan juga melakukan mitigasi risiko terhadap kenaikan harga bahan baku melalui kontrak pembelian sejak awal tahun.

Ida mengatakan langkah mitigasi dilakukan untuk menjaga stabilitas biaya produksi. “Menyikapi dampak geopolitik yang menyebabkan kenaikan harga bahan dan biaya, kami sudah melakukan mitigasi risiko dengan kontrak pembelian sejak awal tahun dan terus memantau perkembangan agar tetap adaptif,” kata Ida.

Salah satu penopang utama pertumbuhan berasal dari segmen obat generik bermerek yang mencatat lonjakan signifikan. Penjualan segmen ini naik 59 persen menjadi Rp128,70 miliar dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp80,88 miliar.

Perusahaan juga mencatat kontribusi produk obat anti tuberkulosis dan tablet tambah darah sebagai bagian dari dukungan terhadap program kesehatan pemerintah, termasuk penanganan TBC, anemia, dan stunting.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan hasil pemeriksaan terhadap pemerintah daerah (pemda) terkait ketahanan pangan, pembangunan manusia (PM), perbankan daerah, serta pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Hasil pemeriksaan dimuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025 yang disampaikan oleh Wakil Ketua BPK, Budi Prijono, kepada pimpinan DPD di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

“IHPS II Tahun 2025 memuat ringkasan hasil pemeriksaan dari 685 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) meliputi 7 LHP keuangan, 237 LHP kinerja, serta 441 LHP dengan tujuan tertentu (DTT). Khusus untuk pemda dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) terdapat 520 LHP, yang terdiri atas 2 LHP keuangan, 185 LHP kinerja, dan 333 LHP DTT,” kata Wakil Ketua BPK, Budi Prijono, dalam keterangan resmi.

Pada pemeriksaan tematik nasional ketahanan pangan, BPK merekomendasikan gubernur agar melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk memfasilitasi dan mendampingi dalam penyusunan Rencana Pangan Daerah (RPD). Selain itu, gubernur juga disarankan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan dalam rangka memfasilitasi dan pendampingan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG).

“BPK juga merekomendasikan gubernur agar berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Kepala Bapanas untuk melakukan integrasi sistem informasi pangan dan penyusunan proyeksi neraca pangan daerah yang akurat dan tepat waktu,” ujar Budi Prijono.

Untuk pemeriksaan tematik nasional PM, pihaknya menyampaikan rekomendasi agar kepala daerah menyusun perencanaan yang memadai untuk menyediakan bangunan, prasarana, dan alat kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai standar dan kebutuhan guna mendukung pelayanan kesehatan.

Rekomendasi berikutnya adalah kepala daerah disarankan melakukan pemutakhiran data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), serta sarana prasarana secara berkala sesuai kondisi riil berdasarkan data yang lengkap dan valid.

Terkait potret perbankan daerah, BPK mengidentifikasi sejumlah temuan signifikan pada 25 Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan 2 Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

BPK merekomendasikan direksi BPD melakukan diversifikasi sumber pendanaan yang efisien untuk menghindari ketergantungan terhadap nasabah tertentu, lalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyetujui pemberian kredit atau restrukturisasi kredit, serta melakukan langkah-langkah penyelamatan dan/atau penyelesaian kredit sesuai ketentuan yang berlaku.

IHPS II Tahun 2025 memuat pula hasil pemeriksaan signifikan yang dilaksanakan pada 89 pemda terkait pengelolaan PDRD.

BPK merekomendasikan kepala daerah terkait untuk menetapkan regulasi yang sesuai dan selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang PDRD secara lengkap dan mutakhir.

Pihaknya turut merekomendasikan kepala daerah menyusun dan mengusulkan target anggaran pendapatan PDRD yang didukung penghitungan potensi PDRD serta mempertimbangkan kebijakan makroekonomi daerah sesuai ketentuan.

Sejak 2005 hingga semester I 2025, lanjut dia, BPK telah menyampaikan 785.257 rekomendasi kepada seluruh entitas yang diperiksa.

Untuk pemda dan BUMD, rekomendasi yang diberikan sebanyak 637.016 atau 81,1 persen dari total rekomendasi, dengan persentase yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 80,9 persen.

Pemda dengan tingkat penyelesaian tinggi di antaranya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati dan Pemkab Sukoharjo yang masing-masing 99,7 persen, serta Pemkab Madiun sebesar 99,4 persen.

“Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi atas tingginya komitmen dari kepala daerah dalam percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK serta meletakkan harapan kepada DPD sebagai representasi daerah untuk mengoptimalkan peran pengawasannya. Sinergi ini krusial untuk mewujudkan penyelenggaraan keuangan yang semakin akuntabel dan perbaikan berkelanjutan di seluruh daerah,” ungkapnya.

Di tengah tekanan global yang belum mereda akibat meningkatnya tensi geopolitik dan volatilitas pasar keuangan internasional, Bank Mandiri tetap mampu menunjukkan resiliensi bisnis dengan membukukan kinerja yang solid pada kuartal I 2026.

Bank berkode emiten BMRI ini mencatatkan laba bersih konsolidasi sebesar Rp15,4 triliun atau tumbuh 16,6 persen secara year on year (YoY), dengan profitabilitas yang terjaga kokoh tercermin dari return on equity (ROE) di level 22,1 persen, serta fondasi permodalan yang kuat dengan capital adequacy ratio (CAR) di level 19,7 persen.

Posisi ini memberikan ruang yang kuat bagi Bank Mandiri untuk melanjutkan pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan sekaligus menjaga ketahanan menghadapi potensi gejolak pasar ke depan.

Direktur Utama Bank Mandiri Riduan menyampaikan, kinerja ini merupakan hasil nyata dari fokus sinergi yang dijalankan secara terarah dan berdampak. Menurutnya, Bank Mandiri mengedepankan semangat Sinergi Majukan Negeri melalui penguatan sinergi UMKM dan ekonomi kreatif, serta sinergi ekosistem digital.

“Kinerja yang kami hasilkan bukan hanya mencerminkan pertumbuhan bisnis semata, tetapi merupakan hasil nyata dari fokus sinergi yang melibatkan berbagai unsur perekonomian nasional, sejalan dengan komitmen kami untuk terus menjadi kontributor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Riduan dikutip dari Public Expose Kuartal I-2026 Bank Mandiri, di Jakarta, Selasa (21/4).

Kinerja intermediasi Bank Mandiri pada kuartal I 2026 menunjukkan akselerasi yang konsisten di atas rata-rata industri di seluruh indikator utama. Dari sisi penyaluran kredit, penyaluran per Maret 2026 tercatat sebesar Rp1.530 triliun atau naik 17,4 persen YoY, di atas rata-rata industri yang tumbuh 9,37 persen YoY (data OJK per Februari 2026).

Di sisi penghimpunan dana, Dana Pihak Ketiga (DPK) bank only tercatat sebesar Rp1.675 triliun atau meningkat 21,1 persen YoY, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan industri yang sebesar 13,2 persen pada periode yang sama.

Struktur pendanaan juga semakin kuat, tercermin dari current account saving account (CASA) yang mencapai Rp1.201 triliun atau tumbuh 12,7 persen YoY. Sementara itu, produktivitas operasional semakin baik, tercermin dari perbaikan rasio BOPO ke level 58,0 persen atau membaik 3,48 persen YoY.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Corporate Banking Bank Mandiri M. Rizaldi menjelaskan, seluruh ekspansi bisnis ini secara konsisten diimbangi dengan pengelolaan kualitas aset yang disiplin, dengan NPL Gross bank only terjaga di level 0,98 persen atau membaik 3 bps YoY, jauh di bawah rata-rata industri sebesar 2,17 persen, didukung pencadangan yang memadai dengan NPL Coverage Ratio di level 245 persen.

Bank Mandiri Pertegas Peran sebagai Mitra Strategis Pemerintah

Bank Mandiri secara aktif berperan mendukung berbagai program prioritas nasional yang berdampak langsung pada sektor riil dan masyarakat luas, mencakup Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program 3 Juta Rumah, Makan Bergizi Gratis, serta Koperasi Desa Merah Putih.

Dalam penyaluran KUR, Bank Mandiri mencatatkan realisasi sebesar Rp11 triliun hingga kuartal I 2026, menjangkau lebih dari 87 ribu pelaku UMKM di berbagai sektor produktif.

Pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebanyak sekitar 6.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah menggunakan layanan virtual account Bank Mandiri untuk memperkuat tata kelola keuangan yang akuntabel.

Dukungan terhadap pemerataan kesejahteraan juga diwujudkan melalui pembiayaan sekitar 2.300 unit hunian dalam Program 3 Juta Rumah (FLPP), sementara di tingkat desa, Bank Mandiri mendukung aspirasi sekitar 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi kerakyatan.

“Bank Mandiri secara aktif berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam memastikan berbagai program nasional berjalan efektif dan memberikan dampak langsung kepada sektor riil serta masyarakat luas,” ujar Riduan.

Penguatan Ekosistem Digital Dorong Perluasan Dukungan UMKM

Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini menjelaskan, kapabilitas digital Bank Mandiri yang terus tumbuh menjadi fondasi utama dalam memperluas sinergi ekosistem dan menjangkau seluruh lapisan ekonomi nasional melalui tiga platform utama yang melayani segmen individu, bisnis, dan digitalisasi UMKM.

Livin’ by Mandiri kini digunakan oleh sekitar 39 juta pengguna terdaftar, tumbuh 27 persen YoY, dengan rata-rata akuisisi sekitar 27 ribu pengguna baru setiap harinya, serta frekuensi transaksi yang tumbuh 13 persen YoY ke angka 1,24 miliar transaksi.

Bank Mandiri juga menghadirkan Livin’ Call, layanan call center bebas pulsa yang terintegrasi di aplikasi Livin’ by Mandiri, tersedia 24 jam sehari, 7 hari penuh, termasuk saat diakses dari luar negeri tanpa biaya sambungan internasional.

Pada segmen bisnis, Kopra by Mandiri telah melayani sekitar 335 ribu pengguna terdaftar, tumbuh 27 persen YoY, di mana 85 persen merupakan pelaku UMKM, dengan frekuensi transaksi tumbuh 13 persen YoY ke angka 395 juta transaksi.

Hal ini menunjukkan semakin kuatnya adopsi layanan digital Bank Mandiri dalam mendukung aktivitas bisnis yang lebih efisien dan terintegrasi.

Sementara itu, Livin’ Merchant terus memperkuat peran Bank Mandiri dalam mendorong digitalisasi UMKM. Platform ini telah digunakan oleh 3,3 juta merchant terdaftar atau tumbuh 28 persen YoY, di mana 63 persen di antaranya berasal dari kawasan non-urban. Hal ini menegaskan komitmen Bank Mandiri dalam memperluas inklusi keuangan digital hingga ke berbagai daerah.

“Seluruh kapabilitas digital Bank Mandiri sejatinya merupakan sarana untuk Bank Mandiri dapat menjangkau nasabah dengan efektif dan efisien secara operasional, bahkan hingga ke pulau-pulau terluar, mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat yang inklusif,” ujar Novita.

Peran ESG Diperkuat sebagai Penggerak Pertumbuhan Berkelanjutan

Bank Mandiri mengintegrasikan prinsip environmental, social, and governance (ESG) ke dalam strategi dan proses bisnis melalui tiga pilar utama: Sustainable Banking, Sustainable Operation, dan Sustainability Beyond Banking.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Henry Panjaitan menjelaskan, pada pilar Sustainable Banking, portofolio pembiayaan berkelanjutan per Maret 2026 tercatat sebesar Rp320 triliun, tumbuh 8,8 persen YoY.

Pembiayaan tersebut terdiri dari pembiayaan hijau sebesar Rp167 triliun yang meningkat 12,6 persen YoY, serta portofolio sosial sebesar Rp153 triliun naik 5,1 persen secara tahunan. Ini mengukuhkan posisi Bank Mandiri sebagai pemimpin pasar pembiayaan hijau nasional dengan pangsa di atas 35 persen di antara tiga bank besar nasional.

Pada kuartal ini, perseroan mencatat pembiayaan baru sebesar Rp3,6 triliun di sektor green building dan Rp5,2 triliun di sektor pengelolaan sumber daya alam hayati.

Sejalan dengan ketentuan POJK yang mendorong pengembangan produk keuangan berkelanjutan, Bank Mandiri juga terus memperkuat sisi pendanaan, yang tercermin dari alokasi penuh dana Green Bond Tahap II sebesar Rp5 triliun, masing-masing sebesar 72 persen untuk sektor pengelolaan SDA hayati dan 28 persen untuk transportasi ramah lingkungan.

Pada pilar Sustainable Operation, Bank Mandiri menurunkan emisi operasional melalui penggunaan kendaraan listrik dan hybrid, optimalisasi green building, pemasangan panel surya, serta penyediaan charging station. Perseroan juga mulai menghitung emisi Scope 3 dari perjalanan dinas dan penggunaan kertas, serta didukung digital carbon tracking untuk pemantauan emisi yang lebih terukur.

Pada pilar Sustainability Beyond Banking, inklusi keuangan diperkuat melalui Livin’ Merchant dan program TJSL, disertai dengan penerbitan Laporan Keberlanjutan 2025 sesuai standar pelaporan global.

Komitmen ini diperkuat dengan rencana peluncuran Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) untuk segmen ritel melalui fitur Livin’ Planet, bekerjasama dengan IDX Carbon.

“Dengan kinerja dan fundamental yang solid tersebut, kami optimis kedepannya Bank Mandiri akan dapat menghasilkan kontribusi positif dan signifikan, dalam memperkuat industri perbankan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” pungkas Henry.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka di zona hijau pada pagi ini, Kamis (23/4/2026). Saham-saham seperti BDMN, BULL, hingga BUMI naik ke zona hijau pagi ini.

Berdasarkan data RTI Infokom, pada pukul 09.00 WIB, IHSG dibuka menguat pada posisi 7.576,92. IHSG sempat bergerak pada rentang 7.563-7.582 sesaat setelah pembukaan.

Tercatat, 330 saham menguat, 107 saham melemah, dan 227 saham bergerak di tempat. Kapitalisasi pasar terpantau sebesar Rp13.559 triliun.

Saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) menjadi salah satu saham yang menguat pagi ini, dengan naik 19,48% ke level Rp4.600 per saham.

Lalu saham PT Buana Lintas Lautan Tbk. (BULL) juga naik pagi ini, dengan menguat 2,59% ke level Rp595 per saham.

Saham-saham lain yang juga menguat ke zona hijau pagi ini adalah saham BUMI yang naik 0,83% ke level Rp242, saham BRPT yang naik 0,88% ke level Rp2.280, dan saham BUVA menguat 1,1% ke level Rp1.375.

Tim Riset Phintraco Sekuritas menjelaskan sentimen datang dari BI yang mempertahankan BI Rate pada level 4,75%, dengan Deposit Facility rate tetap di 3,75% dan lending facility rate tetap di 5,5%.

Keputusan ini masih konsisten untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah yang cenderung melemah akibat ketidakpastian global yang masih tinggi. BI memperkirakan inflasi akan tetap berada dalam kisaran target 2026–2027 sebesar 2,5% kurang lebih 1%. BI juga masih mempertahankan perkiraan pertumbuhan ekonomi sebesar 4.9%–5.7% untuk tahun 2026.

Dari global, Presiden AS Donald Trump mengisyaratkan akan adanya lebih banyak pembicaraan damai. Para investor juga mengalihkan perhatian dari konflik Timur Tengah dan fokus pada musim laporan keuangan kuartal I/2026 yang terus mendapatkan momentum. Investor menantikan dirilisnya laporan keuangan emiten-emiten Big Tech.

Presiden Trump mengatakan bahwa perundingan mungkin dapat dilakukan paling cepat hari Jumat. Namun media pemerintah Iran mengatakan telah memutuskan untuk tidak bergabung dalam putaran perundingan baru dengan AS dan belum mengumumkan posisi resmi tentang perpanjangan gencatan senjata.

Presiden Iran mengatakan bahwa pelanggaran komitmen, blokade, dan ancaman adalah hambatan utama untuk negosiasi yang tulus. Kondisi ketidakjelasan mengenai kapan negosiasi akan dilakukan dan sampai batas kapan gencatan senjata akan berlaku memperpanjang ketidakpastian pasar.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

PT Fast Food Indonesia Tbk sebagai pemegang merek KFC Indonesia menunjukkan perbaikan kinerja sepanjang 2025 dengan menekan kerugian secara signifikan. Capaian ini menjadi sinyal awal pemulihan bisnis setelah periode tekanan yang cukup panjang.

"Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2025, perseroan mencatat penurunan rugi bersih sebesar 53,74% menjadi Rp369,24 miliar, mencerminkan efektivitas strategi efisiensi dan penguatan fundamental bisnis yang dijalankan secara konsisten," bunyi keterangan tertulis, Selasa (21/4).

Pendapatan tercatat relatif stabil di level Rp4,89 triliun. Di saat yang sama, kualitas profitabilitas membaik seiring keberhasilan menekan beban pokok penjualan sebesar 1,96% menjadi Rp2,00 triliun.

Perbaikan tersebut mendorong margin laba meningkat dari 58,3% menjadi 59,1%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengendalian biaya mulai memberikan dampak nyata terhadap kinerja operasional.

"Perbaikan ini didukung oleh berbagai inisiatif strategis, termasuk peningkatan efisiensi operasional, optimalisasi rantai pasok, serta pelaksanaan program promosi yang lebih selektif dan terukur untuk menjaga kualitas pertumbuhan," papar keterangan resmi.

Di samping itu, langkah efisiensi juga diterapkan dengan disiplin dalam pengendalian biaya diterapkan di seluruh lini bisnis. Upaya ini mencakup rasionalisasi biaya overhead, optimalisasi utilisasi aset, serta penerapan inisiatif digitalisasi untuk meningkatkan produktivitas.

Dampak dari langkah tersebut terlihat pada penurunan rugi operasional dan penguatan arus kas operasional. Kinerja ini menunjukkan perbaikan kualitas operasional yang lebih terjaga.

Di sisi neraca, struktur keuangan juga mengalami penguatan. Rasio lancar meningkat dari 26,90% menjadi 33,49% sebagai hasil dari langkah refinancing yang dilakukan secara proaktif.

Langkah ini ditujukan untuk mengoptimalkan profil jatuh tempo kewajiban serta meningkatkan fleksibilitas arus kas. Dengan kondisi likuiditas yang lebih baik, ruang gerak perusahaan menjadi lebih terjaga.

Penguatan juga terlihat pada struktur permodalan. Perseroan melakukan penambahan modal pada pertengahan 2025 yang mendorong peningkatan ekuitas menjadi Rp435,86 miliar.

Selain itu, perusahaan melakukan divestasi sebagian kepemilikan pada entitas anak. Kebijakan ini diambil untuk memperkuat likuiditas dengan tetap mempertahankan kendali atas bisnis utama.

"Ke depan, KFC Indonesia akan terus melanjutkan transformasi bisnis dengan fokus pada efisiensi, penguatan operasional, serta inovasi produk guna mendorong pertumbuhan yang lebih sehat, berkualitas, dan berkelanjutan," pungkas keterangan tertulis.

IDXChannel – PT Chitose Internasional Tbk (CINT) kembali membagikan dividen tunai sebesar Rp13,8 miliar dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada hari ini Rabu (22/4/2026). persen Dengan jumlah dividen tunai tersebut, maka rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio) adalah sebesar 45 persen dari Laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham atau dividen per lembar saham adalah Rp13,8 per lembar saham.

Perseroan membukukan laba tahun berjalan Rp33,4 miliar pada tahun buku 2025, melonjak 85 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara penjualan tercatat Rp518,5 miliar. Arus kas dan rasio likuiditas yang menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, membuktikan perseroan mampu menjalankan kepercayaan yang diberikan oleh para pemegang saham dengan baik.

“Pencapaian kinerja pada tahun 2025 menjadi refleksi dari konsistensi Perseroan dalam menjalankan strategi bisnis yang adaptif di tengah dinamika global. Pembagian dividen ini merupakan bentuk komitmen kami untuk memberikan nilai tambah yang berkelanjutan kepada para pemegang saham,” ujar Direktur CINT, R Nurwulan Kusumawati pada RUPST perseroan Rabu (22/4/2026).

Sepanjang tahun lalu, segmen pendidikan dan peralatan kantor memberikan kontribusi tertinggi bagi perusahaan. Pengadaan untuk sekolah, perguruan tinggi, dan rumah sakit menjadi salah satu pendapatan terbesar yang diperoleh perusahaan. Memasuki tahun 2026, Perseroan menetapkan strategi pengembangan usaha yang berfokus pada peningkatan loyalitas pelanggan eksisting melalui optimalisasi kualitas layanan dan pemenuhan kebutuhan secara lebih komprehensif, khususnya pada segmen pendidikan yang selama ini menjadi basis pelanggan setia dan kontributor penting bagi kinerja Perseroan.

Perseroan terus memperkuat strategi penetrasi pasar melalui ekspansi ke institusi swasta dan sektor alat kesehatan. Didukung oleh sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Perseroan optimistis mampu meningkatkan daya saing terhadap produk impor sekaligus memperluas basis pelanggan.

Langkah strategis ini menjadi bagian dari upaya Perseroan untuk memperluas jangkauan pasar dan mendorong diversifikasi portofolio bisnis secara berkelanjutan. Melalui implementasi strategi dan pengembangan bisnis yang berkelanjutan, Perseroan memproyeksikan pertumbuhan penjualan pada kisaran single digit sepanjang tahun 2026.

“Ke depan, kami melihat peluang pertumbuhan yang kuat terutama dari segmen kesehatan, seiring meningkatnya kebutuhan akan produk yang nyaman, higienis, dan berkualitas tinggi. Melalui strategi jangka pendek dan menengah tersebut, kami optimistis dapat memperluas penetrasi pasar sekaligus memperkuat posisi CINT sebagai pemain yang kompetitif di industri furnitur baik secara domestik maupun global," pungkasnya.

(Shifa Nurhaliza Putri)

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mencatat penyaluran kredit Rp 1.530 triliun pada kuartal I-2026. Angka ini tumbuh 17,4 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.

Direktur Utama Bank Mandiri Riduan mengatakan pertumbuhan tersebut melampaui rata-rata industri. Data Otoritas Jasa Keuangan per Februari 2026 mencatat industri hanya tumbuh 9,37 persen.

"Hingga Maret 2026, total kredit Bank Mandiri secara bank only mampu tumbuh sebesar 17,4 persen, hampir dua kali lipat terhadap pertumbuhan dari industri," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Selasa (21/4/2026).

Pertumbuhan kredit diikuti pengelolaan kualitas aset. Rasio kredit bermasalah atau non-performing loan tercatat 0,98 persen.

Angka ini membaik 3 basis poin dibandingkan tahun lalu. Posisi tersebut juga berada di bawah rata-rata industri sebesar 2,17 persen.

Pencadangan kredit dinilai memadai. NPL coverage ratio mencapai 245 persen.

"Rasio NPL Bank Mandiri berada jauh di bawah rata-rata industri perbankan, hal ini menegaskan komitmen Bank Mandiri dalam mengelola risiko serta mengedepankan kualitas pertumbuhan yang sehat," kata Riduan.

Penghimpunan dana juga mencatat kinerja kuat. Dana pihak ketiga mencapai Rp 1.675 triliun atau tumbuh 21,1 persen.

Dana murah atau current account saving account mencapai Rp 1.201 triliun. Angka ini naik 12,7 persen dibandingkan tahun lalu.

Pendapatan bunga bersih tercatat Rp 21 triliun atau tumbuh 11,1 persen. Pendapatan non-bunga mencapai Rp 8,24 triliun atau meningkat 4,41 persen.

Efisiensi operasional ikut membaik. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional turun ke level 58 persen atau membaik 3,48 persen.

Kinerja tersebut mendorong laba bersih mencapai Rp 15,4 triliun. Angka ini tumbuh 16,6 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.

Profitabilitas tetap terjaga. Return on equity berada di level 22,1 persen. Capital adequacy ratio tercatat 19,7 persen.

Riduan menilai capaian ini berasal dari sinergi yang dijalankan secara konsisten.

"Kinerja Bank Mandiri bukan hanya mencerminkan pertumbuhan bisnis semata, tetapi merupakan hasil nyata dari fokus sinergi yang melibatkan berbagai unsur perekonomian nasional," kata dia.

Kinerja perusahaan pengelola jaringan KFC di Indonesia, PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST) membukukan lonjakan beban utang sepanjang 2025. Meskipun begitu, perusahaan berhasil menekan rugi sepanjang kinerja tahun lalu.

Berdasarkan laman Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan dengan kode emiten FAST membukukan utang jangka panjang naik 19,37 persen.

Dalam laporan keuangan, disebutkan liabilitas jangka panjang atas utang bank FAST melonjak dari Rp353 miliar pada 2024, menjadi Rp1,82 triluin pada 2025.

Di samping itu, tercermin ketidakpastian material terkait kelangsungan usaha (going concern). Hal itu tampak dari posisi liabilitas jangka pendek yang melebihi aset lancar hingga Rp1,3 triliun, serta akumulasi kerugian yang mencapai Rp507 miliar.

Meskipun dihadapkan pada lonjakan utang jangka panjang, pengelola KFC dan Taco Bell tersebut berhasil menekan rugi bersih perusahaan dari Rp798 miliar pada 2024, menjadi rugi bersih Rp369 miliar pada 2025.

Adapun dari sisi operasional, perusahaan masih membukukan rugi usaha senilai Rp311 miliar. Adapun untuk pendapatan FAST tahun lalu tercatat stagnan di level Rp4,88 triliun.

[Gambas:Youtube]

Tahun lalu, pengelola KFC tersebut melakukan penyesuaian jaringan dengan merampingkan 25 gerai menjadi 690 outlet pada 2025. Adapun pada 2024, perusahaan tercatat masih memiliki 715 outlet.

Tak hanya itu, FAST juga agresif melakukan belanja modal tahun lalu. Hal itu tercermin dari arus kas untuk aktivitas investasi yang tercatat tumbuh menjadi Rp1 triliun. Mayoritas belanja modal digunakan untuk penambahan aset tetap dan renovasi.

Sementara itu, kondisi likuiditas perusahaan masih mencatat arus kas operasi positif sebesar Rp203 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapatkan beberapa catatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Program ini dinilai berisiko memicu masalah akuntabilitas, konflik kepentingan, inefisiensi, serta potensi terjadinya tindak pidana korupsi dalam pelaksanaannya.

Perlu diketahui bahwa program ini fokus untuk membangun daya manusia yang unggul sejak dini. MBG telah masuk dalam RPJMN 2025–2029 dan Quick Wins Prioritas Nasional.

Program ini didukung alokasi anggaran yang naik dari Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun. Berdasarkan hasil kajian Direktorat Monitoring KPK tahun 2025, besarnya skala program dan anggaran tersebut belum diimbangi dengan kerangka regulasi, tata kelola, dan mekanisme pengawasan yang memadai.

Meskipun, berdasarkan survei Poltracking Indonesia periode 2—8 Maret 2026, mencatat MBG menjadi program paling dipercaya publik dengan tingkat kepercayaan mencapai 36,5%.

Dominasi tersebut turut menopang tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran yang mencapai 74,1%.

Kembali ke kajian KPK, lembaga antirasuah menemukan bahwa regulasi pelaksanaan MBG perlu mengatur tata kelola program dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

KPK menyebut pelaksanaan MBG melalui mekanisme Bantuan Pemerintah (Banper) menimbulkan risiko perpanjangan rantai birokrasi, potensi rente, serta berkurangnya porsi anggaran bahan pangan akibat potongan biaya operasional dan sewa.

"Pendekatan sentralistik dengan BGN sebagai aktor tunggal meminggirkan peran pemerintah daerah dan melemahkan mekanisme check and balances dalam penentuan mitra, lokasi dapur, dan pengawasan," demikian pernyataan Direktorat Monitoring KPK seperti dilihat pada Minggu (19/4/2026).

KPK menyampaikan bahwa tingginya potensi konflik kepentingan (CoI) dalam penentuan mitra SPPG/dapur karena kewenangan terpusat dan SOP yang belum jelas.

Pelaksanaan MBG masih dinilai lemah dalam hal transparansi dan akuntabilitas, khususnya proses verifikasi dan validasi yayasan mitra, penentuan lokasi dapur, serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

Terlebih masih banyak dapur yang tidak memenuhi standar teknis SPPG, sehingga berdampak pada kasus keracunan makanan di berbagai daerah.

"Pengawasan keamanan pangan belum optimal, dengan minimnya keterlibatan Dinas Kesehatan dan BPOM sesuai kewenangannya," tulis KPK di salah satu poin kajian.

KPK menyatakan program MBG belum memiliki indikator keberhasilan yang jelas, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, belum ada pengukuran awal (baseline) terkait status gizi dan capaian akademik para penerima manfaat.

Usulan KPK untuk Perbaikan Program MBG

Lembaga antirasuah memberikan tujuh rekomendasi perbaikan tata kelola program MBG. KPK meminta agar pemerintah menyusun regulasi pelaksanaan MBG yang komprehensif dan mengikat, minimal setingkat Peraturan Presiden, untuk mengatur perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pembagian peran lintas K/L dan Pemda.

"Meninjau kembali mekanisme Bantuan Pemerintah, termasuk struktur biaya, rantai pelaksanaan, dan kewajaran komponen anggaran, agar tidak menimbulkan rente dan mengurangi kualitas layanan gizi," sebut KPK.

KPK merekomendasikan agar pemerintah menerapkan pendekatan kolaboratif dan desentralistik terbatas, dengan memperkuat peran pemerintah daerah dalam penentuan penerima manfaat, lokasi dapur, dan pengawasan operasional.

Tak hanya itu, KPK berharap adanya penjelasan secara mendalam terkait SOP dan SLA penetapan mitra yayasan/SPPG, serta memastikan proses seleksi, verifikasi, dan validasi dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Program ini diminta untuk memperkuat pengawasan keamanan pangan, melalui pelibatan aktif Dinas Kesehatan dan BPOM dalam sertifikasi, inspeksi dapur, dan pengawasan mutu makanan.

Selain itu, KPK menegaskan pentingnya membangun sistem pelaporan dan verifikasi keuangan yang baku, untuk mencegah laporan fiktif, mark-up, dan penyimpangan pencairan dana.

"Menetapkan indikator keberhasilan MBG yang terukur, disertai pengukuran baseline status gizi dan capaian penerima manfaat sebagai dasar evaluasi dampak program secara berkelanjutan," tandas poin rekomendasi KPK.

Temuan KPK tersebut mempertegas bahwa persoalan utama MBG tidak berhenti pada desain kebijakan, melainkan berakar pada tahap implementasi di lapangan.

Guru Besar Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menilai persoalan implementasi menjadi titik lemah utama program sejak awal perencanaan.

Dia mengatakan temuan KPK menjadi peringatan agar pemerintah memperbaiki fokus pelaksanaan program, terutama dalam penentuan sasaran penerima manfaat.

"Kalau kebijakan publik fokusnya pada implementasi, pada kegagalan dalam implementasinya itu banyak masalah kan," katanya saat dihubungi Bisnis, Sabtu (18/4/2026).

Dia menjelaskan bahwa MBG pada dasarnya mempunyai manfaat yang besar bagi kalangan menengah ke bawah, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

Hanya saja saat ini pelaksanaan MBG dianggap kurang tepat sasaran karena menyalurkan ke anak-anak yang hidup dengan kondisi ekonomi cukup bahkan menengah ke atas.

"Karena yang mengalami gizi tidak cukup itu mungkin orang-orang miskin atau kategori miskin, miskin ekstrem, atau orang mendekati miskin. Enggak mungkin kan orang Pondok Indah, orang Menteng, orang PIK kekurangan gizi Mas, karena posisinya bukan kategori miskin dan miskin ekstrem itu gitu loh," jelasnya.

Kajian KPK, menurutnya, cenderung bersifat masukan agar pemerintah sekarang dapat fokus melaksanakan program ini dengan maksimal.

Pengamat kebijakan publik ini menegaskan pentingnya penguatan landasan hukum pelaksanaan program MBG berupa pembentukan undang-undang agar bisa menjangkau lebih luas ketika terjadi pelanggaran.

Melalui usulan tersebut, pemerintah mampu menguraikan secara komprehensif mengenai sanksi bagi pihak-pihak yang menyimpang melalui program MBG.

"Nah ini kalau sekarang kita mau mengatakan bagaimana pengelolaannya transparan, terbuka, akuntabilitas tinggi, kalau tidak ada penegakan hukumnya akhirnya semuanya ini orang melihatnya abai. Mereka-mereka yang punya dapur-dapur MBG jadi abai, dan itu tidak ada kendali," paparnya.

Dia juga mengingatkan kepada pemerintah agar lebih selektif dalam membuka dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama bagi para mitra yang bekerja sama.

Langkah tersebut sebagai upaya pencegahan dan pemaksimalan tata kelola program MBG tidak ditemukan indikasi penyimpangan, khususnya korupsi.

Trubus mengingatkan bahwa upaya pencegahan korupsi tidak hanya bertumpu pada KPK, namun melibatkan banyak aparat penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan Agung dan Kepolisian.

"Untuk menghindari hal itu memang sebaiknya tidak hanya KPK. Penegak hukum itu ada Kejagung, ada Kepolisian," ucapnya.

Trubus juga mengusulkan agar BGN mandiri mencari pemasukan untuk operasional MBG agar tidak hanya mengandalkan APBN.

IDXChannel - Pekan padat laporan keuangan perusahaan-perusahaan AS akan menguji Wall Street minggu depan. Selain itu, geopolitik kembali memanas usai militer Iran menyatakan Selat Hormuz kembali ditutup pada 18 April, hanya beberapa jam setelah sebelumnya dibuka.

Sebelumnya, ekspektasi meredanya ketegangan antara AS dan Iran berhasil memicu reli tajam bulan ini, dengan Indeks acuan S&P 500 pada Rabu mencatat penutupan tertinggi sepanjang masa pertamanya sejak 27 Januari, sementara Nasdaq Composite pada hari yang sama juga mencetak penutupan tertinggi sepanjang masa pertamanya sejak 29 Oktober.

Melansir Reuters, Minggu (19/4/2026), rilis laporan keuangan kuartal pertama ini diperkirakan kuat, yang menjadi pilar utama penopang sentimen bullish di pasar saham. Hampir seperlima perusahaan dalam S&P 500 dijadwalkan melaporkan kinerja mereka pada pekan mendatang.

Sementara itu, harga minyak masih berada di level tinggi. Minyak mentah AS berada di sekitar USD85 per barel pada Jumat, dibandingkan USD67 pada akhir Februari, tepat sebelum serangan militer AS-Israel terhadap Iran.

Dampak lanjutan dari harga minyak yang tetap tinggi, termasuk inflasi yang meningkat dan imbal hasil obligasi pemerintah AS yang lebih tinggi, dapat menjadi tantangan bagi saham.

Setelah perang dimulai, indeks S&P 500 turun 9 persen dari puncaknya pada Januari. Namun, sejak titik terendahnya pada 30 Maret, indeks tersebut melonjak kembali 12 persen dan ditutup minggu ini di atas level 7.000 untuk pertama kalinya.

Jika melihat sejarah koreksi S&P 500 sebesar 5-10 persen sejak 1928, Bespoke Investment Group mencatat indeks tersebut belum pernah sebelumnya kembali ke rekor tertinggi sepanjang masa hanya dalam 11 sesi perdagangan, seperti yang terjadi pada Rabu.

Sejumlah saham teknologi berkapitalisasi besar dan saham terkait teknologi, yang memimpin pasar selama tiga tahun bull market terakhir, sempat terpukul keras pada penurunan awal. Namun beberapa di antaranya kembali bersinar dalam reli terbaru, seperti Alphabet dan Meta Platforms, sementara sektor teknologi secara keseluruhan juga mencatat kinerja unggul.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Ciputra Indonesia atau Ciputra Life mengungkapkan sedang merampungkan proses audit Laporan Keuangan tahun buku 2025 dan bersiap mengimplementasikan PSAK 117.

Direktur Ciputra Life Henry Then mengatakan angka-angka dalam laporan keuangan di bawah standar PSAK 104 sebenarnya sudah final, sehingga kini fokus penuh perusahaan beralih pada tahap finalisasi PSAK 117.

Baginya, tahapan tersebut cukup krusial karena melibatkan validasi asumsi, integritas data, rekonsiliasi antar sistem, kontrol proses, hingga quality assurance.

“Seperti yang dirasakan oleh rekan-rekan di industri asuransi lainnya, tahun pertama penerapan standar baru ini memang menghadirkan tantangan tersendiri, sehingga kami memerlukan waktu ekstra untuk memastikan setiap aspek terpenuhi secara optimal,” ungkapnya kepada Bisnis, dikutip pada Rabu (15/4/2026).

Dia melanjutkan, implementasi PSAK 117 menuntut perubahan fundamental di industri. Di Ciputra Life, standar baru tersebut dinilai sebagai tanggung jawab lintas fungsi, yang mana kualitas, kelengkapan, dan konsistensi data menjadi fondasi utamanya.

“Kompleksitas nyata muncul saat kita melakukan rekonsiliasi data antar sistem dan validasi pada mesin perhitungan yang baru. Kami menyadari adanya kurva pembelajaran bagi SDM, termasuk di sisi auditor eksternal, sehingga kami dapat mempererat kolaborasi harian antara tim keuangan, aktuaria, dan IT,” jelas Henry.

Oleh karena itu, lanjutnya, sinergi dengan Kantor Akuntan Publik juga menjadi prioritas pihaknya untuk menjamin proses transisi berada di jalur yang benar. Pasalnya, transisi ke PSAK 117 membawa pergeseran besar pada metodologi pencatatan liabilitas dan pendapatan, sehingga perbandingan apple-to-apple dengan laporan lama menjadi tidak relevan lagi.

Henry menegaskan bahwa PSAK 117 murni merupakan evolusi dalam standar pelaporan, bukan perombakan pada model bisnis Ciputra Life. Sisi positifnya, standar ini membuka transparansi profitabilitas portofolio secara lebih gamblang.

“Bagi manajemen, transparansi baru ini justru menjadi alat navigasi yang sangat berharga untuk menajamkan strategi pengembangan bisnis dan pengambilan keputusan ke depan,” tegasnya.

Lebih jauh, Ciputra Life menghargai keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengkaji relaksasi batas waktu penyampaian laporan keuangan tahun buku 2025. Bagi perusahaan, waktu tambahan yang wajar menjadi faktor kunci untuk pihaknya melakukan validasi data yang lebih presisi.

“Kami sendiri terus berupaya untuk menyelesaikan proses audit ini sesegera mungkin,” tutupnya.