JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, pasar keuangan Indonesia sempat menghadapi tekanan, mulai membaik setelah pemerintah dan Bank Indonesia (BI) mensinergikan kebijakan fiskal dan moneter.

Menurutnya, indikator pasar mulai menunjukkan perbaikan.

Nilai tukar rupiah mulai menguat, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami rebound, yield surat utang menurun, dan arus modal asing kembali mencatatkan inflow.

“Kami menyadari dalam beberapa bulan terakhir pasar keuangan menghadapi tekanan. Namun dengan kondisi, dengan koordinasi dan kolaborasi yang solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, nilai tukar rupiah mulai menguat, IHSG mulai rebound, yield menurun dan arus modal mencatatkan inflow,” ujar Purbaya saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Untuk diketahui, kinerja IHSG selama periode perdagangan 15-19 Juni 2026 ditutup menguat 2,82 persen menjadi 6.177,139 dari 6.007,656 pada pekan sebelumnya.

Sejalan dengan penguatan IHSG, kapitalisasi pasar Bursa juga meningkat 2,51 persen menjadi Rp 10.788 triliun, dibandingkan Rp 10.524 triliun pada pekan lalu.

Di sisi lain, rata-rata nilai transaksi harian mengalami penurunan 5,58 persen menjadi Rp 24,81 triliun dari Rp 25,06 triliun pada pekan sebelumnya.

Sementara itu, rata-rata frekuensi transaksi harian turun 10,33 persen menjadi 2,25 juta kali transaksi dari 2,51 juta kali transaksi pada pekan lalu.

Investor asing juga mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp 3,19 triliun dan sepanjang tahun 2026 investor asing mencatatkan nilai jual bersih Rp 68,25 triliun.

Di sisi fundamental emiten, sekitar 80 persen perusahaan tercatat juga membukukan laba positif pada kuartal I-2026.

Kondisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa pasar modal domestik masih memiliki fondasi yang cukup kuat di tengah berbagai tantangan eksternal.

Lebih jauh, Purbaya memandang faktor kunci yang menekan pasar keuangan domestik berupa lonjakan harga minyak dunia, imbas perang AS dan Iran yang berujung pada penutupan Selat Hormuz.

Kondisi tersebut juga mengharuskan pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi.

“Ketika harga minyak dunia naik, kita terpaksa menaikkan sebagian harga BBM yang tidak bersubsidi, walaupun yang bersubsidi kita pertahankan. Itu memang menimbulkan kegaduhan,” pungkas Menkeu.

Meski demikian, ia optimistis potensi penurunan harga minyak dunia saat ini akan membuat pemerintah kembali menurunkan harga BBM non subsidi.

“Saya yakin dengan potensi menurunnya harga minyak dunia, harga Pertamax dan lain-lain pun akan turun, sehingga fondasi pertumbuhan ekonomi kita akan semakin kuat,” ujarnya.

Prospek membaiknya hubungan antara Iran dan Amerika Serikat, serta potensi penurunan harga minyak dunia diharapkan dapat memberikan dorongan tambahan bagi perekonomian Indonesia pada paruh kedua 2026.

Di lain sisi, Indonesia juga tetap menjaga disiplin fiskalnya.

Hal tersebut tecermin dari defisit anggaran yang konsisten di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), serta rasio utang yang tetap terkendali di bawah 60 persen PDB.

Purbaya menjelaskan, realisasi defisit APBN 2025 berhasil ditekan menjadi 2,81 persen terhadap PDB, lebih rendah dibandingkan target sebelumnya sebesar 2,9 persen.

Sementara untuk 2026, pemerintah masih menargetkan defisit tetap berada di bawah batas 3 persen, meskipun harus menghadapi kenaikan beban subsidi energi, BBM, dan listrik.

“Untuk 2026, di tengah kenaikan beban pembayaran subsidi BBM dan listrik, kita masih bisa menekan defisit di bawah 3 persen. Saat ini desainnya mendekati 2,9 persen atau bahkan bisa lebih rendah lagi,” lanjut Purbaya.

Ia optimistis ruang fiskal akan semakin kuat apabila harga minyak dunia kembali turun ke level yang lebih rendah pada paruh kedua tahun ini.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan investor asing mulai menunjukkan kepercayaannya terhadap iklim investasi di Indonesia. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) serta rupiah pun diproyeksikan akan menguat.

Hal tersebut disampaikan Rosan usai memberikan laporan hasil roadshow terkait dengan global bond perdana Danantara kepada Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin (15/6/2026).

Rosan mengatakan dalam beberapa hari terakhir baik dari pasar modal dan rupiah memang tengah mengalami penguatan yang relatif cepat.

"Penguatan tidak akan terjadi kalau tidak melakukan apa-apa," kata Rosan.

Rosan mengatakan bahwa pemerintah serta Danantara melakukan berbagai upaya guna meyakinkan investor asing. Rosan mengatakan bahwa Danantara telah melakukan roadshow ke berbagai negara mulai dari Hong Kong, Inggris, hingga AS sejak 3 Juni 2026.

Dalam roadshow di beberapa negara tersebut Danantara membeberkan terkait dengan prospek global bond beserta hasil peringkat yang telah diberikan oleh berbagai lembaga rating. Kemudian, Danantara pun membeberkan sejumlah kebijakan dan langkah investasi.

Hasilnya, menurut Rosan 122 investor dari berbagai negara merespons secara positif. Surat utang valuta asing (valas) dari Danantara oversubscribed lebih dari 3 kali lipat.

"Ini adalah hasil sangat baik dan ini membuktikan kepercayaan investor ke Indonesia tinggi," ujarnya.

Menurutnya, respons dari investor global membalikan momentum persepsi dari yang tadinya ragu-ragu mengenai kebijakan investasi Indonesia.

"Kalau kami lihat persepsi alhamdulillah sudah ke tren positif, diharapkan terus meningkat, dengan kebijakan yang sangat baik, terbuka, dan transparan, governance, dan open to input. Insyaallah jadi momen yang baik ke depannya," ujar Rosan.

Dia pun menilai kondisi kepercayaan dari investor asing yang tinggi pun akan mendorong kinerja pasar keuangan Indonesia. Investor pasar global menurutnya memiliki pandangan jangka panjang.

Investor asing juga menurutnya akan menilai adanya peluang dari sisi koreksi harga pasar saham yang saat ini terjadi. Harga saham yang murah imbas pelemahan IHSG hingga sekitar 30% sepanjang tahun berjalan (year to date/ytd) mendorong daya tarik bagi investor asing.

"Kembali lagi ke pada hukum ekonomi, saat melihat fundamental bagus, pertumbuhan bagus, dividen bagus, price to book value di bawah pasar, mereka akan lihat its time to buy," ujar Rosan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) meyakini nilai tukar rupiah akan terus merangsek naik menuju level fundamentalnya, didorong oleh derasnya aliran masuk modal asing (capital inflow) ke instrumen portofolio domestik pasca-kenaikan suku bunga acuan (BI Rate) menjadi 5,50%.

Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) BI, kurs rupiah ditutup pada level Rp17.865 per dolar AS pada penutupan pasar Jumat (12/6/2026). Posisi ini menunjukkan rupiah terapresiasi sebesar 0,84% dibandingkan dengan penutupan akhir pekan lalu yang berada di level Rp18.010 per dolar AS.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyampaikan bahwa tren apresiasi ini mencerminkan respons positif pelaku pasar terhadap penguatan bauran kebijakan otoritas moneter.

"Kebijakan tersebut meliputi kenaikan BI-Rate menjadi 5,50%, penguatan struktur suku bunga SRBI [Sekuritas Rupiah Bank Indonesia], pemberian insentif hedging swap bagi investor asing, pembukaan akses repo untuk mendukung likuiditas perbankan, serta peningkatan intensitas operasi moneter rupiah dan valuta asing," papar Destry dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).

Dia menjelaskan, pasca-kenaikan suku bunga, daya tarik instrumen keuangan domestik meningkat signifikan di mata investor global seperti yang tecermin dari tingginya inflow transaksi non-residen pada 10 dan 11 Juni 2026.

Pada periode tersebut, aliran modal asing yang masuk ke instrumen SRBI menembus Rp15,11 triliun, sementara pada Surat Berharga Negara (SBN) tercatat sebesar Rp3,91 triliun.

Menurutnya, selera risiko (risk appetite) investor asing tidak hanya tertuju pada instrumen tradisional BI dan pemerintah.

Aliran masuk modal asing juga membanjiri instrumen obligasi internasional Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Penjualan perdana obligasi tersebut sukses meraup dana segar hingga Rp26,9 triliun, yang sekaligus menjadi sinyal kuat tingginya kepercayaan investor terhadap aset-aset domestik secara luas.

Di samping intervensi domestik, bank sentral juga memperkuat ketahanan eksternal makroekonomi melalui kerja sama lintas negara. BI telah menyepakati tiga konsensus strategis dengan People's Bank of China (PBOC) dan Hong Kong Monetary Authority (HKMA).

Kerja sama tersebut mencakup sinergi penguatan stabilitas keuangan regional, penebalan Bilateral Currency Swap Agreement (BCSA), dan perluasan Local Currency Transaction (LCT).

Langkah untuk memperluas kerangka LCT ini diarahkan untuk secara bertahap menekan ketergantungan transaksi perdagangan terhadap dolar AS, yang pada gilirannya akan menopang stabilitas rupiah dari gejolak global.

Destry pun menyatakan bahwa BI akan terus hadir di pasar, mengoptimalkan seluruh instrumen kebijakan secara konsisten dan terukur, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan demi menjaga stabilitas nilai tukar.

"Dengan berbagai perkembangan di atas, diyakini rupiah akan terus menguat terhadap dolar AS menuju level fundamentalnya," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank sentral telah mengetatkan kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% pada bulan lalu, namun pelemahan nilai tukar rupiah terus berlanjut.

Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia, nilai tukar rupiah berada di level Rp18.039 per dolar AS pada perdagangan Jumat (5/6/2026).

Level itu sudah melemah 7,86% dibandingkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada awal tahun. Bahkan, Rp18.039 per dolar AS menjadi level kurs terendah sepanjang sejarah.

Tampaknya, masalahnya bukan hanya moneter. Asing nyatanya masih menyoroti ketahanan fiskal Indonesia. Otoritas fiskal dan moneter pun dipaksa mempererat sinergi kebijakannya.

Salah satu upaya mempererat sinergi adalah dengan menaikkan imbal hasil (yield) obligasi domestik agar lebih menarik investor asing. Dengan demikian, diharapkan kembali terjadi aliran modal asing masuk (inflow)ke pasar keuangan Tanah Air.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo beralasan,yieldobligasi negara-negara maju memang sedang dalam tren kenaikan. Akibatnya, investor global cenderung beralih ke negara maju daripada negara berkembang seperti Indonesia sehingga menyebabkan aliran modal asing keluar (outflow) yang akhirnya berdampak negatif ke kurs rupiah.

“Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supayainflowini kembali masuk dan mendukung stabilitas nilai tukar,” kata Perry dalam konferensi pers di DPR, Sabtu (6/6/2026).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per 2 Juni 2026, memang masih terjadioutflowneto di pasar SBN sebesar Rp10,8 triliun sepanjang tahun berjalan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya menjaga kepercayaan investor kepada SBN. Menurutnya, SBN lebih cocok dipakai sebagai cerminan kepercayaan investor daripada instrumen di pasar keuangan lainnya.

“Biasanya kalaubond[obligasi] tuh investor jangka lebih panjang kan,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jumat (5/6/2026).

Dia meyakini investor jangka panjang di pasar keuangan Indonesia masih cukup percaya terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Purbaya mencontohkan bahwa dalam dua bulan terakhir sudah lebih banyak investor yang masuk ke pasar SBN: meski sepanjang tahun berjalan terjadioutflowneto, sejak 1 April hingga 3 Juni 2026 sudah terjadiinflowneto sebesar Rp14,4 triliun.

Selain itu, Bendahara Negara menilai permintaan atas SBN masih tinggi. Misalnya, rasio penawaran terhadap penyerapan (bid-to-cover rasio) lelang surat utang negara (SUN) berada di level 2,6x dan lelang surat berharga syariah negara (SBSN) di level 1,8x.

Kendati demikian,inflowdan permintaan yang terjadi beberapa waktu belakangan tersebut bukan tanpa ‘harga’. Selisih (spread)yieldantara SBN 10 tahun dengan US Treasury (UST) 10 tahun semakin melebar: pada awal tahun,spread-nya sebesar 191 basis poin (yieldSBN 6,08%, sementara UST 4,17%); sementara pada awal Juni 2026,spread-nya sudah 219 basis poin (yieldSBN 6,68%, sementara UST 4,49%).

Artinya, investor meminta premi risiko alias tambahanyieldyang lebih besar untuk memegang SBN daripada UST (yang dianggap obligasisafe havenalias sangat aman).

Kini, otoritas fiskal-moneter menegaskan akan mempertahankan tren kenaikanyieldagar investor asing terus masuk ke pasar keuangan Indonesia. Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai langkah tersebut memang bisa mengapresiasi kurs rupiah ke depan.

Yusuf menjelaskan, ketika depresiasi rupiah berlangsung cepat dan ekspektasi pasar mulai memburuk, otoritas membutuhkan instrumen yang dapat bekerja segera untuk menarik kembali aliran modal dan membantu menstabilkan ekspektasi.

“Salurancarry trade[selisih suku bunga] merupakan salah satu mekanisme yang paling responsif untuk tujuan tersebut. Dibandingkan terus mengandalkan intervensi yang menguras cadangan devisa, strategi ini dapat dipahami sebagai upaya membeli waktu,” ujarnya kepadaBisnis, Minggu (7/6/2026).

Kendati demikian, sambungnya, konsekuensi tidak boleh diabaikan:yieldyang lebih tinggi berarti biaya utang yang lebih mahal, terutama ketika pelemahan rupiah juga meningkatkan beban pembayaran bunga dan kewajiban utang valas.

Masalahnya, kenaikan biaya bunga utang dapat memperlebar tekanan fiskal. Jika pasar kemudian meragukan ketahanan fiskal maka premi risiko bisa kembali naik dan rupiah kembali tertekan.

Selain itu, Yusuf mengingatkan bahwa arus masuk yang didorong olehyieldtinggi umumnya bersifat jangka pendek dan dapat keluar dengan cepat ketika sentimen berubah, sehingga stabilitas yang tercipta cenderung tidak berkelanjutan.

Dia menyimpulkan kenaikanyieldlebih tepat sebagai instrumen stabilisasi jangka pendek daripada solusi permanen. Yusuf mendorong, jika kondisi global membaik dan premi risiko mulai turun maka ruang yang tercipta dimanfaatkan untuk memperbaiki profil utang.

“Melalui manajemen liabilitas, misalnyadebt switchataubuyback, sehingga beban bunga dan risiko jatuh tempo dapat lebih terkendali,” tutupnya.

Berbagai Beban

Beberapa waktu terakhir, sejumlah lembaga internasional seperti Fitch Ratings hingga OECD memang banyak menyoroti ketahanan fiskal Indonesia. PeningkatanyieldSBN pun berpotensi meningkatkan kekhawatiran asing kemampuan fiskal dalam membayar bunga utang ke depan.

Tak heran memang, APBN 2026 mencatat defisit Rp180,4 triliun atau setara 0,7% terhadap produk domestik bruto (PDB) per 31 Mei 2026. Menariknya, keseimbangan primer masih surplus Rp58,6 triliun.

Keseimbangan primer sendiri mencerminkan selisih antara pendapatan negara dan belanja negara, dengan mengabaikan pembayaran bunga utang. Artinya, defisit APBN 2026 saat ini terjadi lebih karena besarnya pembayaran bunga utang.

Otoritas paham betul beban fiskal dari pembayaran bunga utang tersebut, apalagi ditambah rencana kenaikanyieldSBN ke depan. Otoritas pun menyatakan akan kembali meningkatkan sinergi: bank sentral siap membantu ‘meringankan’ beban fiskal pemerintah.

Perry mengungkapkan BI akan meningkatkan remunerasi (yieldatau bunga) rekening kas pemerintah di bank sentral. Langkah ini diharapkan dapat menjadi bantalan pemerintah untuk membayar kewajiban bunga utang ke depan.

"Kalau kami tingkatkan remunerasi dari BI kepada pemerintah secara neto, beban bunga pemerintah di fiskal itu, suku bunga SBN, dikurangi remunerasi BI," jelas Perry.

Sejalan dengan itu, diharapkan pemerintah bisa menjaga kredibilitas fiskal di mata lembaga pemeringkat yang menyoroti besarnya rasio bunga utang pemerintah terhadap pendapatan.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual memandang langkah peningkatan remunerasi tersebut sebagai kebijakanburden sharingalias pembagian beban antara otoritas fiskal dan moneter.

David mengaku bahwa langkah itu berpotensi mengurangi beban fiskal. Masalahnya, pasar bisa meresponsnya secara negatif apabila ternyata ‘burden sharing’ tersebut malah berdampak negatif ke operasional keuangan BI sehingga perlu kejelasan terkait detail skemanya.

“Perlu penjelasan lebih lanjut apakah kebijakan ini sifatnyaone-offdalam jangka pendek atau berkelanjutan supaya tidak dipersepsi negatif,” ujar David kepadaBisnis, Minggu (7/6/2026).

Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesiapan pemerintah untuk memperkuat koordinasi di dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang belakangan mengalami tekanan di pasar keuangan.

Meski demikian, Purbaya menegaskan upaya menjaga pergerakan kurs rupiah tetap menjadi kewenangan utama Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter. Pemerintah, kata dia, saat ini masih memberikan ruang bagi BI untuk menjalankan berbagai langkah stabilisasi yang diperlukan sesuai tugas dan fungsinya.

Menurut Purbaya, koordinasi antarlembaga dalam KSSK akan terus dilakukan secara rutin. Namun apabila diperlukan langkah bersama yang lebih intensif untuk memperkuat nilai tukar rupiah, pemerintah siap meningkatkan sinergi dengan seluruh anggota komite tersebut.

“Jika nantinya ada ruang koordinasi yang bisa diperkuat dan berdampak positif terhadap stabilitas rupiah, tentu akan kami lakukan,” ujar Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Ia menilai pelemahan rupiah dalam beberapa hari terakhir lebih banyak dipengaruhi oleh faktor sentimen pasar dibandingkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia. Berbagai spekulasi yang beredar di kalangan pelaku pasar disebut turut memicu tekanan terhadap mata uang domestik.

Salah satunya adalah isu mengenai permintaan pemerintah kepada perbankan untuk melakukan simulasi kondisi apabila kurs rupiah menembus level Rp18.000 per dolar AS, yang menurutnya tidak pernah terjadi.

Purbaya menegaskan fokus pemerintah saat ini adalah menjaga fondasi ekonomi nasional tetap kuat melalui berbagai kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, fundamental ekonomi yang sehat akan menjadi faktor utama yang menentukan arah nilai tukar rupiah dalam jangka panjang, bukan sekadar sentimen jangka pendek di pasar.

Sementara itu, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas pasar keuangan. Sebagai bagian dari langkah pengendalian pasar valas, BI mulai menerapkan batas transaksi pembelian valuta asing terhadap rupiah tanpa underlying sebesar 25.000 dolar AS per pelaku per bulan sejak 2 Juni 2026.

Selain itu, bank sentral juga terus mendorong pemanfaatan skema Local Currency Transaction (LCT) dalam perdagangan internasional untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dan menekan risiko gejolak nilai tukar.

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menegaskan akan terus bersiaga dan melakukan intervensi di pasar keuangan seiring dengan pergerakan nilai tukar rupiah yang makin melemah dan nyaris menyentuh level Rp17.900 per dolar AS.

Berdasarkan data RTI Infokom, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dibuka melemah pada perdagangan hari ini, Rabu (3/6/2026). Pada pukul 09.15 WIB, kurs rupiah berada di level Rp17.887 per dolar AS, atau mengalami pelemahan sebesar 0,39%.

Merespon perkembangan tersebut, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengaku bahwa otoritas moneter hadir di pasar dan melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas nilai tukar sekaligus memperkuat ketahanan eksternal.

"Bank Indonesia terus berada di pasar dengan mengoptimalkan seluruh instrumen kebijakan yang dimiliki untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik dan menjaga kecukupan likuiditas valas guna turut mendukung stabilitas pasar keuangan," ujar Ramdan dalam keterangannya, Rabu (3/6/2026).

Dia mencontohkan, untuk memitigasi aksi spekulasi di tengah tingginya volatilitas, bank sentral resmi memberlakukan aturan baru terkait transaksi pembelian valuta asing (valas).

Ramdan memaparkan, terhitung sejak 2 Juni 2026, BI telah menetapkan ambang batas (threshold) transaksi tunai pembelian valas terhadap rupiah tanpa dokumen pendukung (*underlying*) menjadi maksimal sebesar US$25.000 per pelaku per bulan. Pengetatan ini diharapkan mampu mengerem permintaan dolar AS yang tidak didasari oleh kebutuhan riil ekonomi.

Lebih lanjut, dalam upaya mengurangi ketergantungan struktural terhadap dolar AS, BI terus memacu implementasi penggunaan mata uang lokal dalam transaksi lintas negara. Ramdan menyebutkan bank sentral secara agresif mendorong kerja sama bilateral melalui skema Local Currency Transaction (LCT).

"Kerja sama tersebut telah terjalin dengan Tiongkok, Jepang, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab," paparnya.

Meski telah mengerahkan berbagai bauran kebijakan, BI menyadari bahwa pengamanan nilai tukar tidak dapat dilakukan sendiri. Oleh karena itu, BI memperkuat koordinasi dengan pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dunia usaha, hingga pelaku pasar.

Sinergi ini dinilai mutlak diperlukan guna memastikan bekerjanya mekanisme pasar secara efisien serta menebalkan lapis pertahanan perekonomian nasional dari tekanan ketidakpastian global.

Bisnis.com, JAKARTA — Penghapusan 18 saham Indonesia dari indeks MSCI Mei 2026 justru diprediksi mempertebal bobot relatif saham perbankan jumbo dan emiten blue chip lainnya. Kondisi ini pun membuka peluang terjadinya rotasi likuiditas asing ke saham dengan free float dan tata kelola yang lebih sehat.

Berdasarkan riset Kiwoom Sekuritas Indonesia, meski terlihat negatif secara tajuk utama, keluarnya sejumlah emiten justru menjadi katalis bagi investor global untuk mereposisi portofolio mereka ke saham-saham fundamental kuat.

“Fenomena ini berpotensi mengarahkan rotasi likuiditas asing ke saham dengan free float dan governance lebih sehat seperti BBCA, BMRI, BBNI, dan TLKM,” tulis laporan tim riset Kiwoom Sekuritas, Rabu (13/5/2026).

Kiwoom menilai tekanan jual tidak tersebar merata dan hanya terkonsentrasi pada beberapa nama tertentu. PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) dan PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) menjadi pusat tekanan terbesar dengan estimasi passive outflow masing-masing Rp9 triliun dan Rp6 triliun.

Di sisi lain, estimasi total aliran modal keluar atau foreign outflow kini mulai terlihat lebih realistis di kisaran Rp27,8 triliun hingga Rp34,7 triliun.

Angka itu jauh di bawah skenario awal pasar yang sempat mengkhawatirkan outflow hingga di atas Rp50 triliun. Apalagi, sebagian tekanan tersebut diyakini telah tercermin (front-loaded) pada aksi jual bersih asing sejak awal tahun.

Meskipun secara fundamental terdapat potensi rotasi ke saham blue chip, Kiwoom melihat bahwa kondisi pasar domestik saat ini masih cukup rapuh. IHSG pada perdagangan sebelumnya ditutup melemah 0,68% ke level 6.858,90, sementara nilai tukar rupiah menembus level psikologis Rp17.500 per dolar AS.

Selain faktor MSCI, pasar juga masih dibayangi oleh ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah dan tingginya imbal hasil US Treasury. Faktor-faktor eksternal ini turut memicu sikap hati-hati investor global terhadap pasar keuangan Indonesia.

Kiwoom menyatakan strategi investasi saat ini adalah tetap wait and see hingga volatilitas mereda. Area support IHSG diperkirakan dapat melebar ke rentang 6.745–6.762, sementara resistance terdekat berada pada kisaran 6.980–7.015.

Dari lantai Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG dibuka turun 1,50% atau 103,12 poin ke 6.755,77 hingga pukul 09.02 WIB. Pada awal perdagangan hari ini, indeks bergerak di level terendah 6.741,60 dan sempat ke posisi 6.769,82.

Tercatat, hanya 139 saham menguat, lalu 332 saham terkoreksi, dan 185 saham stagnan. Adapun kapitalisasi pasar mencapai Rp11.929,72 triliun.

Adapun saham berkapitalisasi besar yang mencatat kenaikan hanya PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) yang tumbuh 0,82% menjadi Rp6.175 per saham.

Sebaliknya, saham PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) menjadi penekan indeks komposit dengan penurunan sebesar 11,49% menuju level Rp6.000 per saham.

Saham PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) juga ambruk 9,83% menjadi Rp3.670, saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) turun 8,15% ke Rp1.070, dan PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) melemah 6,37%.

Sebagaimana diketahui, MSCI Inc. resmi mengumumkan hasil tinjauan indeks Mei 2026 untuk MSCI Equity Indexes pada. Dalam pengumuman terbarunya, enam saham emiten Indonesia dikeluarkan dari MSCI Global Standard Index.

Berdasarkan pengumuman MSCI, seluruh perubahan indeks akan berlaku efektif pada penutupan perdagangan 29 Mei 2026 dan mulai diterapkan 1 Juni 2026.

Dalam MSCI Global Standard Indexes Review kali ini, tidak ada saham Indonesia yang masuk sebagai konstituen baru. Sebaliknya, MSCI menghapus enam saham RI dari indeks ini. Mereka adalah AMMN, BREN, TPIA, DSSA, CUAN, dan AMRT.

_______

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah ditutup melemah 0,66% atau 115 poin ke Rp17.529 per dolar AS pada perdagangan Selasa (12/5/2026). Di sisi lain, indeks dolar AS menguat 0,31% ke 98,25.

Research and Development ICDX, Tiffani Safinia mengatakan bahwa pelemahan rupiah hingga menembus level Rp17.500 per dolar AS mencerminkan kombinasi tekanan eksternal dan domestik. Dari sisi global, penguatan dolar AS masih didorong oleh ekspektasi suku bunga tinggi The Fed yang bertahan lebih lama.

"Selain itu, ada peningkatan permintaan aset safe haven di tengah ketegangan geopolitik Timur Tengah, serta kenaikan harga minyak dunia yang meningkatkan tekanan terhadap rupiah. Pasar juga masih menunggu arah inflasi AS yang akan menentukan ekspektasi kebijakan moneter The Fed ke depan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (12/5/2026).

Sementara dari sisi domestik, pelemahan rupiah juga dipengaruhi oleh sentimen terkait aliran modal asing dan persepsi investor terhadap pasar keuangan Indonesia. Menurutnya, isu MSCI yang sebelumnya menyoroti aspek transparansi dan struktur pasar modal Indonesia turut meningkatkan kehati-hatian investor global terhadap aset domestik.

Selain itu, pasar juga mencermati kekhawatiran terkait kapasitas fiskal pemerintah, besarnya kebutuhan subsidi ketika rupiah melemah, serta meningkatnya kebutuhan dolar AS untuk pembayaran utang luar negeri korporasi pada periode April–Mei. Kombinasi faktor tersebut membuat tekanan terhadap rupiah menjadi lebih besar dibandingkan mata uang regional lainnya.

Ke depan, Tiffani melanjutkan, dampak pelemahan rupiah terhadap perekonomian Indonesia perlu dicermati terutama pada sisi imported inflation. Pelemahan nilai tukar berpotensi meningkatkan biaya impor bahan baku, energi, dan barang konsumsi, sehingga dapat mendorong kenaikan harga domestik secara bertahap.

Tekanan juga dapat muncul terhadap APBN karena beban subsidi energi dan pembayaran utang valas menjadi lebih besar ketika kurs melemah. Bagi sektor korporasi, terutama yang memiliki kewajiban dolar AS namun pendapatan berbasis rupiah, depresiasi rupiah dapat meningkatkan tekanan terhadap cash flow dan biaya operasional.

"Namun demikian, pelemahan rupiah juga memberikan sisi positif terbatas bagi sektor berorientasi ekspor karena meningkatkan daya saing harga produk ekspor Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia masih memiliki ruang stabilisasi melalui intervensi pasar valas, optimalisasi instrumen moneter, serta penguatan kebijakan pengendalian permintaan dolar AS domestik," ujarnya.

Tiffani menggarisbawahi, secara umum pasar saat ini melihat pergerakan rupiah lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen global dan arus modal jangka pendek. Selama ketidakpastian geopolitik masih tinggi dan arah suku bunga AS belum berubah signifikan, volatilitas rupiah diperkirakan masih akan tetap tinggi dalam jangka pendek.

Sementara itu, Trading Economics memperkirakan rupiah akan berada di level Rp17.388 per dolar AS pada akhir kuartal kedua 2026, namun bisa turun lebih dalam di penghujung tahun.

"Rupiah Indonesia diperkirakan akan melemah hingga pertengahan 2026, dengan perkiraan menunjukkan di kisaran Rp17.300 sampai lebih dari Rp17.500 per dolar AS pada akhir 2026," tulis laporan tersebut.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) mengantongi afirmasi Peringkat Jangka Panjang Nasional AAA(idn) dan Peringkat Jangka Pendek F1+(idn) dari lembaga pemeringkat Fitch Ratings Indonesia.

Direktur Utama KPEI Iding Pardi menerangkan bahwa realisasi pemeringkat ini merupakan wujud upaya KPEI dalam menerapkan best practices dalam operasional perusahaan yang berkelanjutan dan transparan.

“Afirmasi peringkat dari Fitch Ratings ini mencerminkan kekuatan fondasi kelembagaan KPEI, baik dari sisi tata kelola, manajemen risiko, maupun kapasitas keuangan. Bagi KPEI, pencapaian ini bukan hanya bentuk pengakuan, tetapi juga amanah untuk terus memperkuat peran strategis kami dalam mendukung stabilitas, integritas, dan kepercayaan di pasar keuangan Indonesia,” kata Iding dalam keterangan resminya, Kamis (16/4/2026).

Adapun peringkat ’AAA(idn)’ merupakan peringkat tertinggi dalam skala nasional Fitch Ratings yang mencerminkan tingkat kepercayaan publik terhadap suatu perusahaan, dan menggambarkan eksposur risiko gagal bayar yang rendah.

Sementara itu, Peringkat Nasional Jangka Pendek ’F1+(idn)’ menunjukkan profil likuiditas yang kuat dan kapasitas yang baik untuk memenuhi komitmen keuangan secara tepat waktu.

Dalam proses pemeringkatan, Fitch Ratings disebut telah melakukan evaluasi secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek praktik yurisdiksi yang berlaku, ketersediaan informasi publik yang relevan, akses terhadap manajemen, hingga ketersediaan verifikasi pihak ketiga yang independen atas laporan perusahaan.

”Sebagai bagian dari upaya menjaga integritas, transparansi, dan kepercayaan pasar, KPEI telah melakukan penilaian peringkat kredit yang diakui secara global oleh Fitch Ratings Indonesia,” lanjutnya.

Pemeringkatan ini disebut bakal memperkuat posisi strategis KPEI dalam ekosistem keuangan nasional. Dengan dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) sebagai regulator, BEI serta industri perbankan sebagai pemegang saham, turut menjadi faktor penguat fundamental KPEI.

Selain itu, KPEI juga dinilai memiliki manajemen risiko yang kuat, standar operasional yang selaras dengan praktik internasional, serta tingkat permodalan dan likuiditas yang solid.

Secara keseluruhan, dukungan pemangku kepentingan, peran strategis, serta profil risiko dan keuangan yang kuat menjadi faktor utama yang mendukung pencapaian peringkat tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bertemu dengan sejumlah lembaga investasi global saat berkunjung ke Amerika Serikat (AS) di sela-sela acara IMF and World Bank Group Spring Meetings.

Purbaya menyebut ada 18 investor besar yang ditemuinya, Rabu (15/4/2026) waktu setempat. Beberapa di antaranya yang hadir pada pertemuan di Washington DC adalah Fidelity, Goldman Sachs Asset Management, Eaton Vance serta MFS.

Menurutnya, para investor dalam pertemuan itu ingin mengetahui ihwal komitmen pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta secara simultan mengelola anggaran dengan disiplin.

"Jadi mereka suka sekali dengan penjelasan kami, bahwa kami akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat tanpa mengorbankan kehati-hatian kebijakan fiskal. Itu yang mereka pegang. Di samping ada banyak pertanyaan lain mengenai fundamental ekonomi dan kebijakan kami," ujarnya di Washington DC, Rabu (15/4/2026).

Purbaya menduga para investor global itu selama ini masih bingung atas kebijakan pemerintah Indonesia. Dia mengeklaim kebingungan itu lantaran ekonomi Indonesia bisa tumbuh lebih cepat dan defisit anggaran tetap terkendali.

Sebagaimana diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 mencapai 5,11% (yoy) atau lebih tinggi dari 2024 yaitu 5,03% (yoy). Sementara itu, estimasi defisit APBN sampai dengan akhir Desember 2025 lalu mencapai Rp695,1 triliun atau 2,92% terhadap PDB.

Belakangan Purbaya menyebut defisit itu ditemukan lebih rendah usai audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Namun, defisit fiskal ini tetap melebar dari target APBN yakni 2,53% terhadap PDB dan realisasi 2024 yaitu 2,29%.

"Kami jelaskan dengan gamblang pada pertemuan kami tadi pagi," kata ekonom yang pernah bekerja di Danareksa hingga Kantor Staf Presiden (KSP) itu.

Di sisi lain, Purbaya memprakirakan pertemuan itu akan membuahkan hasil positif untuk pasar keuangan RI. Pertemuan dengan deretan investor di pasar fixed income maupun equity itu dinilai bakal mendorong aliran modal asing masuk kembali ke pasar obligasi hingga saham.

"Jadi harusnya enggak lama lagi akan masuk ke Indonesia dan akan mendorong pasar modal Indonesia ke level yang lebih tinggi lagi," klaimnya.

Adapun belakangan aliran modal asing keluar dari pasar keuangan RI cukup deras. Hal ini menyebabkan pelemahan nilai tukar hingga ke level di atas Rp17.000 per dolar Amerika Serikat (AS) hingga Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah.

Pada Rabu (15/4/2026), tekanan outflow dari pasar keuangan memicu pelemahan nilai tukar rupiah hingga Rp17.135 per dolar AS.

Sementara itu, IHSG juga ditutup melemah sampai dengan pukul 16.00 WIB pada posisi 7.623.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama jajarannya bertemu dengan sejumlah raksasa manajemen aset global untuk menepis berbagai keraguan dan sentimen negatif terkait kesehatan fiskal Indonesia.

Pertemuan dengan lima investor global itu dilakukan di New York, Amerika Serikat pada Senin (13/4/2026) waktu setempat. Kelima manajer investasi itu tersebut meliputi HSBC Global Asset Management, Lazard Asset Management, BlackRock, Lord Abbett, hingga TD Asset Management.

"Di Indonesia banyak noise bahwa fiskal kita bermasalah dan lain-lain. Jadi, mereka [investor] ingin memastikan bahwa itu tidak benar, dan kami jelaskan dengan jelas fundamental kita seperti apa, dan karena mereka orang pintar, mereka bisa menerima dengan sepenuh hati apa yang kami jelaskan," tegas Purbaya di New York, lewat penjelasan video yang dibagikan ke awak media.

Dalam lawatannya, Purbaya didampingi oleh jajaran eselon I, yakni Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (SEF) Febrio Nathan Kacaribu, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (PPR) Suminto, Plt. Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Herman Saheruddin, serta Staf Khusus Menkeu Bidang Pemberdayaan UMKM Ubaidillah Amin.

Purbaya menyampaikan bahwa pertemuan tersebut difokuskan untuk memaparkan kondisi fundamental ekonomi terkini dan proyeksi strategi fiskal Indonesia ke depan, guna memberikan kepastian sekaligus mengklarifikasi isu-isu yang beredar di pasar.

Bendahara negara itu mengklaim para pengelola dana jumbo tersebut meyakini bahwa arah kebijakan fiskal Indonesia sudah berada di jalur yang tepat. Menurutnya, minat mereka untuk terus menanamkan modalnya di pasar keuangan Indonesia tetap terjaga.

Menariknya, di tengah sentimen penurunan outlook ekonomi Indonesia oleh beberapa lembaga pemeringkat (rating agencies) seperti Fitch baru-baru ini, para investor global diklaim justru memberikan pandangan yang berbeda.

"Tadi ada [investor] yang memberikan keterangan bahwa beberapa lembaga pemeringkat terlalu cepat memberikan perubahan peringkat Indonesia, seperti outlook turun tadi, padahal data-datanya belum keluar. Konteksnya, mereka melihat fundamental kita masih amat baik," kata Purbaya.

Di samping itu, Purbaya mengakui bahwa para investor juga memberikan masukan agar pemerintah Indonesia terus memperbaiki dan memperkuat strategi komunikasi dengan pelaku pasar global agar noise serupa tidak kembali memicu spekulasi yang tidak berdasar.

Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu pun menyatakan pemerintah akan fokus pada eksekusi kebijakan yang telah didesain untuk memastikan target pertumbuhan ekonomi tercapai sehingga diyakini akan otomatis menarik semakin banyak investor asing.

"Kita akan terus pastikan ekonominya tumbuh sesuai target. Kalau kita bisa tumbuh 5,5% di triwulan pertama [2026] dan triwulan keduanya bisa lebih cepat lagi, ini akan serta-merta membuat mereka otomatis memperbesar investasi di Indonesia," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepemilikan investor asing di instrumen surat berharga negara (SBN) terpantau menipis, seiring dengan aksi jual bersih atau net sell yang dilakukan dalam setahun terakhir.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, investor asing terus keluar dari pasar SBN terutama dalam setahun terakhir.

Pada 8 April 2025, kepemilikan SBN oleh non-residen mencapai Rp893,47 triliun atau setara 14,34% dari total SBN yang bisa diperdagangkan. Kini, per 8 April 2026, kepemilikan SBN oleh non-residen sebesar Rp857,60 triliun atau tinggal setara 12,60%—turun 1,74 poin persentase.

Sebaliknya, pada saat yang sama, kepemilikan SBN oleh bank domestik semakin meningkat: dari 18,37% menjadi 23,58% atau naik 5,21 poin persentase.

Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai perkembangan tersebut tak sepenuhnya terjadi begitu saja, melainkan juga didorong oleh kebijakan penempatan dana pemerintah di perbankan yang kini mencapai sekitar Rp300 triliun.

Alasannya, bank-bank akan mencari instrumen yang paling menguntungkan dengan risiko paling rendah ketika likuiditas mereka melimpah.

"Saat ini SBN memenuhi dua-duanya: imbal hasilnya menarik dan risikonya sangat kecil," jelas Yusuf kepada Bisnis, Minggu (12/4/2026).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang mengungkapkan bahwa penempatan kembali dana Rp100 triliun ke perbankan pada medio Maret lalu untuk mendorong bank-bank membeli SBN, terutama ketika investor asing meninggalkan pasar keuangan Tanah Air. Dengan demikian, imbal hasil (yield) SBN diharapkan bisa tertahan sehingga beban pembiayaan APBN tidak terlalu berat.

Pada akhirnya, semakin ikut sertanya bank domestik di pasar SBN akan membuat pasar keuangan Tanah Air relatif lebih stabil terhadap gejolak global: jika kepemilikan asing semakin berkurang, maka pasar keuangan Indonesia tidak terlalu tergantung pada aliran dana asing yang bisa keluar-masuk dengan cepat.

Di sisi lain, semakin tidak bergantung kepada asing bukan sepenuhnya berita baik. Yusuf menjelaskan bahwa ketika porsi SBN di neraca bank makin besar, muncul risiko baru.

Dia menjelaskan bahwa ketika kondisi likuiditas longgar seperti saat ini, tidak ada masalah apabila bank menghimpun dana jangka pendek tapi menempatkannya di instrumen jangka panjang seperti SBN.

"Tapi kalau suatu saat likuiditas mengetat, bank bisa terpaksa menjual SBN, dan itu justru bisa memicu tekanan di pasar dari dalam negeri sendiri. Jadi terlihat stabil di permukaan, tapi sebenarnya ada potensi kerentanan yang perlu dijaga," lanjut Yusuf.