Bisnis.com, JAKARTA — Dominasi pekerja informal yang kian bertambah menimbulkan risiko bagi fondasi perekonomian nasional. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang stabil pada kisaran 5%, penyerapan tenaga kerja formal cenderung melemah seiring perlambatan sektor manufaktur dan minimnya penciptaan lapangan kerja berkualitas.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat porsi pekerja informal naik dari 59,17% pada Februari 2024 menjadi 59,42% pada Februari 2026. Dunia usaha memandang fenomena tersebut sebagai cerminan deindustrialisasi prematur di Tanah Air, mengingat kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) yang juga terus menyusut dalam dua dekade terakhir.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam menjelaskan bahwa sektor manufaktur Indonesia sepanjang 2005—2025 tumbuh di bawah laju pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga kontribusinya terhadap PDB terus tergerus.

“Dulu pernah [kontribusi] 30% sebelum reformasi, sekarang mungkin tinggal 19% karena sektor manufaktur itu tumbuh rata-rata 4% per tahun dibandingkan dengan PDB yang 4,98% per tahun. Inilah yang disebut fenomena deindustrialisasi prematur di Indonesia,” kata Bob dalam Rapat Panja Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Menurut Bob, kondisi tersebut membuat Indonesia mengikuti pola negara maju yang mengalami penurunan kontribusi manufaktur. Padahal, tingkat pendapatan per kapita dalam negeri belum mencapai level negara berpendapatan tinggi.

Dia menilai dampak paling nyata terlihat dari kian dominannya pekerja informal, sedangkan sektor formal khususnya manufaktur yang memiliki rantai pasok panjang dan nilai tambah tinggi terus melemah. Kondisi itu juga dinilai berdampak terhadap keberlanjutan penerimaan negara dari pajak.

Bob menjelaskan bahwa sektor rasio pajak yang saat ini berada di bawah 10% dapat semakin turun apabila penciptaan pekerjaan formal tidak didorong. Dia menggarisbawahi pentingnya pembentukan ekosistem industri yang mampu menyerap pekerja formal.

Pasalnya, pekerja formal dipandang tidak hanya berperan sebagai produsen, tetapi juga konsumen yang menopang permintaan industri domestik. Oleh karena itu, dia mendorong agar terdapat regulasi yang memacu peningkatan tenaga kerja formal.

“Pekerja formal itu selain sebagai produsen, dia juga konsumen. Dialah yang akan membeli barang-barang industri. Ekosistem seperti ini yang harus kita bangun,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Subchan Gatot menilai bahwa dominasi pekerja informal akan turut mendatangkan risiko terhadap kualitas upah pekerja dan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada industri.

Pasalnya, upah riil pekerja akan lebih kecil dibandingkan dengan upah minimum, yang dapat diukur melalui indeks Kaitz. Angka ideal indeks Kaitz secara global berada pada kisaran 0,4 hingga 0,6.

“Risikonya yang pertama, Kaitz index kita otomatis akan berada di atas 1. Jadi upah minimum kita itu terlalu tinggi untuk sektor-sektor yang informal,” katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan.

Untuk meningkatkan serapan tenaga kerja formal, pihaknya mendorong pemerintah untuk memperluas program pengembangan kemampuan kerja berupareskillingdanupskillingbagi pekerja kerah biru.

Subchan menilai selama ini dukungan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia masih terkonsentrasi pada pekerja kerah putih, misalnya melalui berbagai program beasiswa pemerintah.

Menurutnya, dukungan serupa bagi industri akan membuka kesempatan pekerja informal untuk meningkatkan kompetensi, sehingga dapat beralih ke pekerjaan dengan produktivitas lebih tinggi. Dalam jangka panjang, daya saing industri dalam negeri akan turut meningkat.

“Sehingga kita juga minta untuk pekerja swasta, yangblue collar, mereka yang memang ingin meningkatkanskill-nya itu difasilitasi oleh pemerintah. Artinya apa? Pemerintah menyiapkan dana untuk itu,” ujar Subchan.

Strategi Pemerintah

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyampaikan bahwa struktur ketenagakerjaan nasional masih didominasi sektor informal dengan serapan mencapai 155 juta, sedangkan jutaan lainnya belum terserap pasar kerja. Menurutnya, tantangan utama saat ini berasal darimismatchalias kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri.

“Oleh karena itu, diperlukan transformasi menyeluruh dalam pembangunan sumber daya manusia agar lebih adaptif terhadap perubahan,” katanya dalam keterangan tertulis.

Afriansyah menjelaskan, Kemnaker menyiapkan empat pilar strategis ketenagakerjaan pada 2026. Keempatnya adalah penguatan pelatihan vokasi melaluiskillingdanreskilling, pengembangan Talent and Innovation Hub, perluasan akses pelatihan termasuk bagi penyandang disabilitas, serta peningkatan produktivitas melalui Labor Productivity Clinics.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan kewirausahaan digital untuk menciptakan pelaku usaha baru. Sektor yang dibidik dalam upaya ini mencakup ekonomi kreatif dan industri hijau.

“Seluruh program tersebut merupakan bagian dari strategi terintegrasi untuk membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, inklusif, dan berdaya saing global,” kata Afriansyah.

Dari kacamata ekonom, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai tren membesarnya pekerja informal menunjukkan pertumbuhan ekonomi belum berkualitas karena gagal menciptakan lapangan kerja formal. Akibatnya, masyarakat terdorong masuk ke sektor informal yang lemah dari segi perlindungan sosial, mulai dari perlindungan kesehatan, kecelakaan kerja, hingga jaminan hari tua.

“Semakin tinggi pekerja sektor informal akan semakin membuat perlindungan sosial masyarakat semakin rendah,” kata Huda saat dihubungiBisnis.

Untuk memperluas penciptaan lapangan kerja formal, dia mendorong pemerintah mempercepat investasi sektor riil, khususnya industri padat karya. Kepastian hukum dan penyederhanaan regulasi perizinan pun dinilai menjadi kunci untuk menarik investasi baru.

Di sisi lain, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai pentingnya perluasan pekerjaan formal untuk memperkuat cakupan jaminan sosial pekerja.

Menurut dia, pekerja informal umumnya hanya diwajibkan mengikuti perlindungan dasar seperti jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Pelaksanaannya pun dinilai masih lemah karena minim pengawasan.

“Kalau yang formal kan wajib semuanya. Kalau yang formal, ada tata pemeriksaan dari pengawas, dari kejaksaan, dan lain sebagainya terkait iuran,” ujarnya saat dihubungi.

Kondisi tersebut pun dinilai menjadi urgensi perluasan lapangan kerja formal di Tanah Air. Harapannya, produktivitas ekonomi nasional dapat meningkat selagi jaminan sosial bagi pekerja kian kuat.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani membuka Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 pada Rabu (20/4/2026). Dalam rapat ini, Puan menyampaikan kehadiran Presiden Prabowo untuk menjelaskan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 ditunggu oleh rakyat Indonesia.

Puan lebih dulu menjelaskan bahwa berdasarkan laporan Sekretariat Jenderal DPR RI, rapat telah dihadiri 451 anggota DPR RI dari seluruh fraksi.

Puan kemudian menjelaskan bahwa agenda sidang berupa penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto memiliki arah kebijakan ekonomi makro serta arah kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Dia menyebut, KEM PPKF juga memiliki peran strategis karena tidak hanya mengukur postur APBN yang sehat dan berkelanjutan, tetapi juga mengantisipasi berbagai risiko ekonomi yang dapat ditimbulkan baik dari dalam maupun luar negeri.

"Karenanya kehadiran dari bapak presiden hari ini bukan hanya ditunggu oleh yang hadir pada ruangan, tentu saja ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia bagaimana nantinya rancang bangun APBN tahun 2027 akan menjadi satu hal yang menjadi fondasi kerangka ekonomi makro atau pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027," ucapnya.

KEM PPKF akan membangun bangsa Indonesia mencapai kesejahteraan, khususnya saat situasi global yang tidak menentu saat ini.

Puan menuturkan proyeksi kebijakan ekonomi pemerintah nantinya akan dibahas secara komprehensif oleh setiap fraksi yang kemudian akan dievaluasi agar program dapat berjalan dengan optimal.

"Tentu apa yang sudah dibuat yang direncanakan oleh pemerintah nantinya pada tanggal 4 Juni 2026akan disampaikan oleh semua fraksi yang ada di DPR untuk menyampaikan pendapat fraksi masing-masing sehingga kita bisa evaluasi atau kita beri pendapatnya. Apakah program itu bisa kita lakukan pada tahun ini ataupun tahun depan," jelasnya.

Menurutnya, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif memiliki andil penting untuk membawa bangsa Indonesia mencapai kesejahteraan.

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menilai rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap asuransi berpotensi meningkatkan beban pemerintah dalam menanggung kerugian ekonomi terutama saat terjadi bencana. Karena itu, LPS tengah berupaya mempercepat pelaksanaan program penjaminan polis yang diakselerasi mulai berjalan pada 2027.

Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Perasuransian Ferdinan Dwikoraja Purba mengatakan keberadaan perusahaan asuransi memiliki peran penting untuk menjaga masyarakat dari risiko kerugian ekonomi atau economic loss. Namun, tingkat kesadaran berasuransi di Indonesia dinilai masih rendah.

“Keberadaan perusahaan asuransi itu untuk menjaga economic loss. Di Indonesia, kesadaran berasuransi masih rendah,” ujar Ferdinan dalam Maipark Award 2026 akhir pekan lalu

Menurut dia, kondisi tersebut membawa konsekuensi terhadap besarnya beban yang harus ditanggung pemerintah ketika terjadi risiko di masyarakat. Pemerintah pada akhirnya harus menutup kerugian ekonomi yang nilainya tidak kecil.

“Ini membawa konsekuensi pemerintah harus meng-cover economic losses yang sangat besar,” katanya.

Ferdinan mengatakan, LPS saat ini tengah mengakselerasi persiapan program penjaminan polis agar dapat mulai diimplementasikan pada 2027. Program tersebut disiapkan untuk memperkuat perlindungan terhadap pemegang polis dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.

“Program penjaminan polis ini untuk memastikan masyarakat terlindungi,” ujar dia.

Meski demikian, Ferdinan mengakui implementasi program penjaminan polis tidak akan mudah. Berdasarkan pengalaman sejumlah negara, tantangan biasanya muncul ketika program mulai diaktifkan, baik dari sisi internal lembaga, industri asuransi, maupun lembaga penjamin.

“Pengalaman banyak negara, penjaminan polis menghadapi banyak tantangan saat program diaktivasi, baik dari internal, industri, hingga penjamin,” kata Ferdinan

Bisnis.com, JAKARTA — PT Super Bank Indonesia Tbk. (SUPA) menyoroti lesunya permintaan kredit, di tengah upaya regulator menggenjot fungsi intermediasi perbankan Tanah Air melalui program Percepatan Intermediasi Nasional (Pinisi).

Presiden Direktur Superbank Tigor M. Siahaan menyampaikan penyaluran kredit bergantung pada dua sisi yaitu penawaran dan permintaan. Dari sisi penawaran, dia menyebut bahwa baik Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan perbankan sebenarnya terus berupaya agar fungsi intermediasi berjalan lancar.

“Tapi yang harus kita waspadai juga dan harus kita teliti, demand side-nya bagaimana nih? Kenyataannya memang banyak orang wait and see,” ujar Tigor usai menghadiri Konferensi Pers RUPS Superbank 2026 di Jakarta Selatan, Senin (27/4/2026).

Tigor menuturkan, kondisi geopolitik global membuat banyak pelaku usaha berhati-hati. Pasalnya, pelaku usaha masih menunggu kepastian mengenai situasi ekonomi dalam tiga hingga enam bulan ke depan. Menurutnya, hal ini wajar lantaran pengusaha tentu tidak ingin mengambil risiko terlalu besar tanpa perhitungan matang.

Di Superbank sendiri, dia menyebut bahwa pertumbuhan kredit masih cukup baik. Hal itu tecermin dari pertumbuhan kredit yang tumbuh 50% pada 2025. Bahkan untuk tahun ini, perseroan menargetkan pertumbuhan kredit pada rentang 50—60%.

Namun secara umum, Tigor mengakui bahwa permintaan kredit memang masih cenderung tertahan lantaran banyak nasabah masih menahan ekspansi akibat ketidakpastian global.

Meski begitu, lanjut dia, pertumbuhan kredit secara industri sebenarnya masih cukup baik. Sebagai catatan, Bank Indonesia mengungkapkan bahwa kredit bank pada Maret 2026 tumbuh 9,49% secara tahunan (year on year/YoY).

Menurutnya, kondisi ini menunjukkan bahwa likuiditas perbankan masih sehat dan bank masih punya amunisi untuk menyalurkan kredit. Dengan demikian, kata dia, masalah utama bukan pada kesiapan bank, melainkan permintaan dari dunia usaha dan masyarakat yang belum sepenuhnya stabil.

“Cuma demand side-nya ini memang enggak bisa dipaksa. Kita harus lihat, karena mereka lihat secara makro, secara mikro, dan secara keseluruhannya juga,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Krisis ekonomi global terus menghantui perekonomian dunia. Pemicunya goncangan ekonomi global disebabkan lonjakan harga minyak (harga minyak mentah sekitar US$99,64 per barel) dan energi serta rantai pasokan disebabkan perang Iran-Israel.

Persoalan ini menjadi penyebab inflasi yang tinggi, negara-negara barat terus menaikkan anggaran pertahanan hal ini yang menyebabkan stagflasi. Bahkan wilayah timur tengah mengalami risiko ekonomi yang serius, potensi kelangkaan pasokan global karena terganggunya jalur pelayaran strategis.

Namun, para pendukung ekonomi global ada yang berteori bahwa krisis ekonomi disebabkan faktor internal yakni struktur ekonominya lemah karena fondasinya tidak kuat. Hal ini membuat ekonomi rentan terhadap serangan spekulan di tingkat global. Dengan kata lain, kerusakan ekonomi negara-negara tersebut bukan disebabkan cacat globalisasi, melainkan karena ekonomi mereka tidak efisien.

Kalau kita bicara persoalan ekonomi memang semua tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, semua variabel saling kait mengkait, seperti mata rantai mengikat satu sama lainnya. World Systems Theory yang dikembangkan oleh Immanuel Wallerstein menjelaskan bahwa ekononomi global memengaruhi struktur ekonomi nasional.

Penulis berpendapat sama akan situasi saat ini adanya terkaitan kekacauan ekonomi nasional dengan kekacauan ekonomi yang terjadi di dunia. Contoh konkret Bank Sentral Amerika, Federal Reserve (Fed) jika menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi dan akan berdampak ke negara lain yaitu modal asing keluar dari negara berkembang, nilai tukar melemah, utang luar negeri negara berkembang menjadi lebih berat. Beberapa negara mengalami kesulitan membayar utang luar negeri, seperti Sri Lanka dan Argentina.

Fluktuasi harga komoditas minyak, batu bara dan pangan naik atau turun dengan tajam ini disebabkan faktor global, negara eksportir akan diuntungkan saat harga naik tapi rentan saat harga turun.

DAMPAK PERPAJAKAN

Bagaimana dengan target penerimaan pajak? Target penerimaan pajak dalam APBN 2026 ditetapkan senilai Rp2.357,7 triliun, tumbuh sekitar 13,5% dari outlook 2025. Target tinggi ini didukung oleh optimalisasi Coretax dan pertukaran data.

Namun, di tengah lonjakan harga energi dan konflik global akan sangat memengaruhi situasi perekonomian nasional. Perusahan-perusahaan di dalam negeri akan mengalami guncangan saat ekonomi makro dan internasional melemah. Pendapatan perusahaan akan menurun yang otomatis akan menekan pendapatan pada pajak penghasilan perusahaan (PPh Badan).

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akan menyusul ketika terjadi pelemahan perekonomian, sehingga jumlah karyawan menurun dan pajak penghasilan atas karyawan (PPh 21) tergerus. Selain itu dengan banyaknya PHK pastinya daya beli melemah alias komsumsi ikut turun alhasil pajak atas komsumsi atau pajak pertambahan nilai (PPN) mengalami penurunan. Dari kondisi ini target penerimaan pajak 2026 rasanya akan sulit dicapai.

Berangkat dari ruang ini maka diperlukan adanya respons pemerintah untuk menaikkan penerimaan pajak dengan memberlakukan insentif pajak dan penurunan tarif pajak jika dimungkinkan.

Teori Kurva Laffer yang menjelaskan jika pajak terlalu tinggi maka orang tidak mau berinvestasi namun jika pajak diturunkan secara tepat maka aktivitas ekonomi akan meningkat, basis pajak melebar dan penerimaan pajak naik.

Hal ini terjadi misalnya pada penurunan pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) saat diberlakukan tarifnya dari 1% dan terakhir menjadi 0,5%, sehingga lebih banyak pelaku usaha mau membayar pajak dengan baik, basis pajak dan penerimaan pajak meningkat.

Sedangkan teori supply side economics menciptakan insentif pajak dengan pemotongan pajak akan mendorong investasi, produksi dan lapangan kerja sehingga menghasilkan perekonomian yang bertumbuh dan penerimaan pajak meningkat. Contoh nyata hal ini terjadi Amerika Serikat di era kepempinan Presiden Ronald Reagan pajak diturunkan di era 1980-an, investasi dan pertumbuhan ekonomi meningkat dalam beberapa periode sehingga penerimaan pajak ikut terdorong naik. Bahkan jika perlu pemerintah bisa memberikan tax holiday (bebas pajak) dibeberapa sektor indutri agar mereka bisa maju dan berkembang sehingga menyerap tenaga kerja.

Bagaimana dengan hal diluar sektor perpajakan? Seperti halnya negara berkembang, Indonesia memiliki potensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peran pemerintah seyogianya lebih besar untuk mendorong sektor riil karena sumber daya alam dan sumber daya manusia melimpah, seharusnya dengan bermodalkan SDM dan SDA, Indonesia dapat mengikuti peta jalan perekonomian sektor riil di Cina dan India. Hal yang tidak kalah pentingnya pemerintah perlu proaktif membenahi semua sektor yang mendukung industri yang berbasis pasar ekspor. Caranya dengan memberi stimulus infrastruktur yang memadai di sektor ini. Bergegas membantu ke sektor usaha kecil akan mendorong terciptanya perekonomian nasional yang kuat karena hampir 63% UMKM menjadi kontributor pendapatan domestik bruto (PDB).

Semua upaya dan stimulus perlu dilakukan pemerintah guna mengatasi melemahnya perekonomian ditengah kecamuk geopolitik, karena semuanya akan berdampak pada penerimaan pajak dan kesejahteraan rakyat.

Lembaga keuangan global, International Monetary Fund (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global dan memperingatkan risiko besar akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang berpotensi menekan ekonomi dunia dalam beberapa tahun ke depan.

Dalam laporan World Economic Outlook terbaru, IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2026 dari sebelumnya 3,3 persen menjadi 3,1 persen. Sementara itu, inflasi global diperkirakan masih tinggi di level 4,4 persen tahun ini sebelum turun ke 3,7 persen pada 2027.

IMF menyebut proyeksi pertumbuhan seharusnya bisa lebih tinggi jika tidak ada perang di Timur Tengah yang pecah sejak akhir Februari. Sebelumnya, ekonomi global ditopang oleh investasi teknologi yang kuat serta kondisi keuangan yang relatif stabil.

Namun, konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran yang berujung pada eskalasi lebih luas menjadi tekanan besar baru bagi ekonomi global.

Situasi ini dinilai sangat volatil hingga membuat IMF meninggalkan skenario dasar proyeksi dan beralih ke skenario acuan yang lebih berhati-hati.

Dalam skenario tersebut, IMF mengasumsikan konflik tidak meluas dan gangguan rantai pasok mulai mereda pada pertengahan 2026. Meski begitu, risiko penurunan masih mendominasi.

[Gambas:Youtube]

Jika konflik meluas dan merusak infrastruktur energi di Timur Tengah, pertumbuhan global bisa anjlok hingga 2 persen, sementara inflasi berpotensi melonjak di atas 6 persen pada 2027.

Dampak ekonomi dari konflik ini diperkirakan tidak merata. Negara berkembang dan pasar negara berkembang menjadi pihak yang paling terdampak, dengan revisi pertumbuhan turun sekitar 0,3 poin persentase. Sebaliknya, negara maju relatif lebih stabil, meski tetap menghadapi tekanan jika konflik memburuk.

IMF mencatat kawasan Timur Tengah menjadi wilayah yang paling terdampak. Ekonomi Iran diperkirakan menyusut hingga 6,1 persen tahun ini. Negara pengekspor minyak seperti Qatar dan Irak juga diproyeksikan mengalami kontraksi masing-masing sebesar 8,6 persen dan 6,8 persen.

Kuwait dan Bahrain juga diperkirakan mengalami kontraksi pada 2026 meski berpotensi pulih pada 2027.

Efek rambatan juga terasa ke negara Barat. IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi AS menjadi 2,3 persen. Sementara zona euro diturunkan menjadi 1,1 persen pada 2026 dan 1,2 persen pada 2027.

Beberapa negara besar di Eropa turut direvisi turun. Jerman diproyeksikan tumbuh 0,8 persen pada 2026, Prancis 0,9 persen, Italia 0,5 persen, dan Spanyol 2,1 persen.

Di Asia, pertumbuhan China sedikit diturunkan dari 4,5 persen menjadi 4,4 persen. Sebaliknya, India dan Rusia justru mengalami revisi naik, masing-masing menjadi 6,5 persen dan 1,1 persen.

IMF menilai risiko global tidak hanya datang dari perang, tetapi juga meningkatnya proteksionisme perdagangan dan potensi konflik baru dalam rantai pasok global, termasuk komoditas strategis seperti logam tanah jarang.

Di sisi lain, peningkatan belanja pertahanan di berbagai negara akibat ketegangan geopolitik juga menjadi perhatian. IMF mengingatkan belanja ini bisa mendorong pertumbuhan jangka pendek, tetapi berisiko meningkatkan inflasi, membebani fiskal, dan mengurangi anggaran sosial.

Selain itu, IMF juga menyoroti perkembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Meski berpotensi meningkatkan produktivitas, ada risiko terbentuknya gelembung valuasi yang bisa memicu koreksi besar di pasar keuangan global jika ekspektasi keuntungan tidak terpenuhi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pakar pertahanan Marsma TNI (Purn) R. Agung Sasongkojati menilai strategi blokade laut yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Iran berpotensi memicu perang atrisi panjang dengan dampak global, terutama pada sektor energi dan stabilitas ekonomi dunia.

Dalam analisis terbarunya bertajuk Strategic Paralysis, pakar yang dikenal sebagai “Sharky” itu memaparkan bahwa eskalasi di Selat Hormuz sejak 12–14 April 2026 menunjukkan pergeseran konflik dari diplomasi menuju konfrontasi terbuka.

Diplomasi Runtuh, Blokade Dimulai

Krisis bermula dari kegagalan perundingan antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad yang berujung pada keputusan Presiden AS Donald Trump untuk menerapkan blokade laut total terhadap Iran.

Langkah ini segera diikuti pengerahan kekuatan militer besar-besaran, termasuk gugus tempur kapal induk USS Abraham Lincoln serta armada amfibi di kawasan Laut Arab.

Di sisi lain, Iran merespons dengan mengaktifkan kekuatan militer, termasuk Garda Revolusi (IRGC) dan sistem rudal di sepanjang pesisirnya, serta memperingatkan bahwa tidak akan ada minyak yang keluar dari Teluk jika mereka diblokade.

Konfrontasi dan Dampak Global

Pada 13 April, ketegangan meningkat ketika kapal perang AS dan armada cepat Iran terlibat dalam manuver berbahaya di Selat Hormuz. Meski belum terjadi kontak tembak langsung, situasi memicu lonjakan harga minyak dunia hingga lebih dari 15 persen.

Agung mencatat, pasar global langsung bereaksi keras, termasuk penangguhan asuransi kapal tanker dan meningkatnya risiko gangguan rantai pasok energi internasional.

“Pagi ini, Selat Hormuz praktis kosong dari lalu lintas tanker untuk pertama kalinya dalam sejarah modern,” katanya saat dihubungi Bisnis, Selasa (14/4/2026).

Perang Atrisi: AS vs Iran

Dalam analisisnya, Agung menggunakan pendekatan Offensive Realism dan kerangka DIME (Diplomatic, Informational, Military, Economic) untuk membedah kekuatan kedua pihak.

Menurutnya, Amerika Serikat unggul secara teknologi dan militer, dengan kemampuan serangan presisi jarak jauh serta dominasi udara. Namun, keunggulan tersebut berpotensi tergerus dalam perang atrisi jangka panjang.

Sebaliknya, Iran mengandalkan strategi asimetris melalui konsep Anti-Access/Area Denial (A2/AD), termasuk penggunaan drone murah, rudal balistik, kapal cepat, dan ranjau laut.

“Iran tidak perlu menang secara militer. Mereka cukup membuat Selat Hormuz menjadi zona tidak aman untuk memenangkan perang ekonomi,” ujarnya.

Detonator Ekonomi Dunia

Agung menekankan bahwa pusat gravitasi konflik ini bukan semata kekuatan militer, melainkan harga minyak global.

Dia menilai Iran memegang “detonator” ekonomi dunia karena ketergantungan global terhadap jalur energi di Selat Hormuz.

Jika harga minyak melonjak drastis, dampaknya bisa memicu inflasi tinggi di Amerika Serikat dan negara Barat, yang pada akhirnya melemahkan dukungan domestik terhadap kebijakan perang.

“AS mungkin unggul secara taktis, tetapi secara strategis justru terjepit,” katanya.

Selain risiko militer, Agung juga menyoroti potensi kesalahan identifikasi target yang dapat memicu krisis internasional besar, mengingat padatnya aktivitas militer di kawasan sempit tersebut.

Dia mengingatkan insiden historis seperti penembakan pesawat sipil Iran pada 1988 sebagai contoh risiko fatal dalam operasi militer berintensitas tinggi.

Prediksi: Iran Lebih Tahan

Dalam kesimpulannya, Agung memprediksi Iran memiliki daya tahan lebih kuat dalam konflik jangka panjang, terutama karena faktor geografis, ketahanan ideologis, dan pengalaman menghadapi sanksi ekonomi.

Sementara itu, kata Agung, Amerika Serikat dinilai lebih rentan terhadap tekanan politik domestik akibat dampak ekonomi dari lonjakan harga energi.

“Iran tidak perlu menenggelamkan armada AS untuk menang. Mereka hanya perlu bertahan dan memastikan Selat Hormuz tetap menjadi zona merah bagi ekonomi dunia,” tandas Agung.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri perbankan nasional dinilai perlu mengantisipasi dampak konflik geopolitik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, hingga Israel. Dalam kondisi seperti ini, kualitas aset menjadi salah satu indikator utama kesehatan perbankan.

Analis dari Phintraco Sekuritas, Aditya Prayoga mengatakan konflik di kawasan Timur Tengah tidak hanya memengaruhi stabilitas politik regional, tetapi juga meningkatkan risiko ekonomi global melalui potensi lonjakan harga energi, volatilitas pasar keuangan, serta tekanan terhadap nilai tukar di berbagai negara berkembang.

Pergerakan nilai tukar yang fluktuatif, tekanan inflasi akibat kenaikan harga energi, serta potensi perlambatan ekonomi dapat memengaruhi kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban kreditnya.

"Bank yang mampu menjaga kualitas portofolio kreditnya cenderung lebih resilien menghadapi gejolak ekonomi," kata Aditya dalam keterangannya, Rabu (25/3/2026).

Dia menambahkan perbankan perlu disiplin dalam penyaluran kredit dan penguatan manajemen risiko menjadi strategi yang makin penting.

Aditya menuturkan ketidakpastian global saat ini menuntut bank untuk lebih berhati-hati dalam mengelola portofolio kredit. Adapun, dampak utama dari eskalasi geopolitik biasanya tidak langsung terlihat pada sektor keuangan, tetapi dapat muncul secara bertahap melalui tekanan pada sektor usaha tertentu.

Menurutnya, dalam situasi global yang tidak pasti, bank perlu fokus menjaga kualitas aset dan melakukan monitoring yang lebih ketat terhadap portofolio kreditnya. Hal ini penting untuk memastikan stabilitas kinerja tetap terjaga.

Dia menilai sejumlah bank di Indonesia telah memperkuat pendekatan tersebut dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam ekspansi kredit.

Penyaluran pembiayaan, lanjutnya, dilakukan secara lebih selektif, dengan mempertimbangkan ketahanan sektor usaha terhadap potensi tekanan global seperti fluktuasi nilai tukar dan kenaikan biaya energi.

Aditya menjelaskan bahwa perbankan Indonesia secara umum berada dalam kondisi yang cukup solid, dengan permodalan dan likuiditas yang kuat. Namun dalam kondisi global yang bergejolak, bank yang mampu menjaga kualitas aset dan menerapkan disiplin manajemen risiko akan berada pada posisi yang lebih unggul.

"Pada akhirnya, gejolak geopolitik global menjadi pengingat bahwa ketahanan industri perbankan tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan risiko," katanya.

Dia menilai dengan menjaga keseimbangan antara ekspansi bisnis dan manajemen risiko, bank memiliki ruang yang lebih besar untuk mempertahankan stabilitas kinerja.

Menurutnya, Bank Woori Saudara (BWS) menjadi salah satu yang konsisten menempatkan kualitas aset sebagai prioritas utama, dengan pendekatan penyaluran kredit yang terukur serta pemantauan portofolio yang ketat.

Selain menjaga kualitas kredit, BWS juga dinilai mampu mempertahankan struktur pendanaan yang relatif stabil. Basis dana pihak ketiga yang terdiversifikasi menjadi salah satu faktor yang membantu bank tetap menjaga likuiditas di tengah volatilitas pasar keuangan.

Dengan menggabungkan fleksibilitas kebijakan moneter, ketepatan kebijakan fiskal, serta koordinasi yang kuat antara otoritas, Indonesia memiliki peluang untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga memperkuat fondasi ekonominya di tengah ketidakpastian gl

Jakarta (ANTARA) - Ketidakpastian ekonomi global kembali menguat seiring meningkatnya tensi geopolitik dan lonjakan harga energi dunia.

Dalam lanskap seperti ini, arah kebijakan moneter menjadi semakin sulit diprediksi. Pergeseran sikap Federal Reserve menuju pendekatan kebijakan "dua arah" menandai berakhirnya era kepastian bahwa suku bunga hanya akan bergerak turun.

Bagi Indonesia, dinamika ini bukan sekadar fenomena eksternal, melainkan tantangan nyata yang menuntut respons kebijakan yang lebih adaptif, terukur, dan terkoordinasi.

Pendekatan "dua arah" pada dasarnya adalah pengakuan atas realitas bahwa risiko ekonomi kini bersifat simetris. Inflasi bisa kembali meningkat, tetapi pertumbuhan juga bisa melemah secara tiba-tiba. Dalam konteks global, kenaikan harga minyak menjadi salah satu sumber utama ketidakpastian tersebut. Konflik di kawasan produsen energi, gangguan rantai pasok, serta kebijakan produksi negara-negara OPEC+ telah mendorong harga minyak kembali berada dalam tren naik.

Bagi negara seperti Indonesia yang masih memiliki ketergantungan signifikan terhadap impor energi maka kenaikan ini membawa implikasi luas, baik terhadap inflasi, neraca perdagangan, maupun stabilitas fiskal.

Dalam situasi seperti ini, Bank Indonesia (BI) dihadapkan pada dilema klasik namun semakin kompleks. Di satu sisi, BI harus menjaga inflasi tetap dalam kisaran target, yang biasanya berada di sekitar 2,5% (plus-minus 1%). Namun di sisi lain, BI juga harus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, terutama di tengah tekanan eksternal yang berpotensi melemahkan permintaan domestik.

Kenaikan harga minyak global secara langsung akan meningkatkan tekanan inflasi melalui beberapa kanal.

Pertama, kenaikan harga bahan bakar akan meningkatkan biaya transportasi dan distribusi barang.

Kedua, biaya produksi di sektor industri juga akan meningkat, yang pada akhirnya diteruskan kepada konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi.

Ketiga, jika pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi, maka dampak inflasi akan menjadi lebih langsung dan signifikan.

Namun, karakter inflasi akibat kenaikan harga minyak cenderung bersifat cost-push, bukan demand-pull. Artinya, inflasi tidak disebabkan oleh kelebihan permintaan, melainkan oleh kenaikan biaya produksi. Dalam kondisi seperti ini, respons kebijakan moneter yang terlalu agresif —misalnya dengan menaikkan suku bunga secara tajam-- justru berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi tanpa secara efektif menurunkan inflasi. Di sinilah pendekatan “dua arah” menjadi krusial yaitu BI perlu menjaga fleksibilitas untuk merespons inflasi tanpa mengorbankan pertumbuhan secara berlebihan.

Pendekatan ini juga penting dalam konteks stabilitas nilai tukar rupiah. Kenaikan harga minyak sering kali diikuti oleh penguatan dolar AS, terutama jika disertai dengan kebijakan moneter ketat di negara maju. Dalam situasi tersebut, tekanan terhadap rupiah dapat meningkat, memicu capital outflow dan meningkatkan volatilitas pasar keuangan.

BI mungkin perlu menaikkan suku bunga untuk menjaga daya tarik aset domestik dan menahan pelemahan rupiah. Namun, keputusan ini tidak bisa diambil secara otomatis; harus ada pertimbangan menyeluruh terhadap kondisi domestik dan global.

Oleh karena itu, strategi kebijakan moneter BI ke depan harus mencerminkan tiga prinsip utama yaitu fleksibilitas, kredibilitas, dan kehati-hatian. Fleksibilitas berarti BI tidak mengunci diri pada satu arah kebijakan. Kredibilitas berarti BI tetap konsisten dalam menjaga target inflasi dan stabilitas makroekonomi. Sementara kehati-hatian berarti setiap keputusan diambil berdasarkan analisis data yang komprehensif, bukan sekadar reaksi terhadap tekanan jangka pendek.

Namun, kebijakan moneter saja tidak cukup untuk menghadapi dampak kenaikan harga minyak global. Di sinilah peran otoritas fiskal, yakni pemerintah, menjadi sangat penting. Koordinasi antara BI dan pemerintah harus diperkuat agar respons kebijakan menjadi lebih efektif dan terintegrasi.

Dari sisi fiskal, pemerintah menghadapi tantangan besar dalam mengelola subsidi energi. Kenaikan harga minyak dunia akan meningkatkan beban subsidi jika harga BBM domestik dipertahankan. Namun, jika harga disesuaikan, maka dampak inflasi dan tekanan terhadap daya beli masyarakat tidak dapat dihindari.

Oleh karena itu, kebijakan subsidi perlu didesain lebih tepat sasaran. Transformasi dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis penerima (targeted subsidies) menjadi langkah yang semakin mendesak.

Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat program perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan. Bantuan langsung tunai, subsidi transportasi, dan dukungan terhadap UMKM dapat menjadi instrumen untuk meredam dampak kenaikan harga energi. Dalam jangka menengah, diversifikasi sumber energi dan percepatan transisi energi menjadi solusi strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak impor.

Koordinasi kebijakan juga harus mencakup pengelolaan ekspektasi publik. Dalam banyak kasus, inflasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor fundamental, tetapi juga oleh ekspektasi masyarakat. Jika masyarakat memperkirakan harga akan terus naik, maka perilaku konsumsi dan produksi akan menyesuaikan, yang justru memperkuat tekanan inflasi. Oleh karena itu, komunikasi kebijakan yang jelas dan konsisten menjadi kunci. BI dan pemerintah harus mampu menyampaikan arah kebijakan secara transparan agar ekspektasi tetap terjaga.

Lebih jauh, pendekatan "dua arah" juga mencerminkan perubahan paradigma dalam kebijakan ekonomi. Di masa lalu, bank sentral sering kali memberikan sinyal yang kuat dan terarah untuk membimbing ekspektasi pasar. Namun dalam dunia yang semakin tidak pasti, pendekatan seperti itu justru berisiko menyesatkan. Fleksibilitas menjadi nilai utama, dan kemampuan untuk beradaptasi menjadi indikator utama keberhasilan kebijakan.

Bagi Indonesia, pendekatan ini memiliki implikasi strategis yang luas.

Pertama, BI perlu memperkuat kerangka analisis yang mampu mengintegrasikan berbagai risiko, baik domestik maupun global.

Kedua, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan fiskal tidak kontraproduktif terhadap kebijakan moneter. Misalnya, stimulus fiskal yang terlalu ekspansif di tengah tekanan inflasi justru dapat memperburuk situasi.

Ketiga, reformasi struktural harus terus didorong untuk meningkatkan ketahanan ekonomi, termasuk dalam sektor energi, logistik, dan industri.

Pada akhirnya, kenaikan harga minyak global adalah ujian nyata bagi ketahanan ekonomi Indonesia. Dalam menghadapi ujian ini, tidak ada kebijakan yang sempurna atau bebas risiko. Namun, pendekatan "dua arah" menawarkan kerangka yang lebih realistis dan adaptif. Dengan menggabungkan fleksibilitas kebijakan moneter, ketepatan kebijakan fiskal, serta koordinasi yang kuat antara otoritas, Indonesia memiliki peluang untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga memperkuat fondasi ekonominya di tengah ketidakpastian global.

Dengan demikian, pilihan kebijakan bukan lagi soal menaikkan atau menurunkan suku bunga semata, melainkan tentang bagaimana menjaga keseimbangan di antara berbagai risiko yang saling berinteraksi. Di tengah lonjakan harga minyak global, pendekatan inilah yang paling rasional, kredibel, dan berkelanjutan bagi perekonomian Indonesia.

*) Dr.Aswin Rivai, Pemerhati Ekonomi Dan Dosen FEB-UPN Veteran, Jakarta

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau Federal Reserve menyebut ketidakpastian prospek ekonomi negara tersebut tetap tinggi akibat dampak perang yang turut melibatkan Israel dan Iran.

Atas kondisi tersebut, otoritas moneter AS itu memutuskan untuk menahan suku bunga acuan alias Fed Fund Rate (FFR) pada kisaran 3,5% sampai dengan 3,75% pada Maret 2026.

Berdasarkan risalah Federal Open Market Committe pada situs resmi Federal Reserve, Rabu (18/3/2026) waktu setempat, bank sentral AS menyatakan bakal mencermati data yang masuk, prospek yang berkembang serta keseimbangan risiko.

"Dalam mendukung tujuannya, Komite memutuskan untuk mempertahankan target kisaran suku bunga pada 3,5% sampai dengan 3,75%," demikian dikutip dari situs resmi Federal Reserve, Kamis (19/3/2026).

Bank Sentral AS, yang dipimpin Jerome Powell, menyatakan tetap berkomitmen untuk mendukung penyerapan tenaga kerja secara maksimal dan mengembalikan tingkat inflasi sesuai target 2%.

Namun, otoritas tidak menampik dampak perang yang diawali oleh serangan AS-Israel ke Iran itu memicu ketidakpastian terhadap perekonomian negara Paman Sam.

"Ketidakpastian terhadap prospek ekonomi tetap tinggi. Implikasi perkembangan di Timur Tengah terhadap perekonomian AS masih belum pasti. Komite memperhatikan risiko yang dihadapi kedua belah pihak terkait mandat ganda yang diembannya," terang Federal Reserve.

Ke depan, The Fed menyatakan bakal terus memonitor perkembangan prospek ekonomi. Otoritas moneter tersebut akan bersiap untuk menyesuaikan kebijakannya apabila dianggap perlu saat muncul berbagai risiko yang bisa menggagalkan tujuan-tujuan lembaga itu.

Berbagai perkembangan data yang bakal diawasi meliputi kondisi ketenagakerjaan, tekanan maupun ekspektasi inflasi, serta perkembangan keuangan maupun internasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah untuk merombak aturan ambang batas defisit APBN sebesar 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) disebut berpotensi menghancurkan benteng stabilitas makroekonomi nasional.

Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan secara tegas menyatakan bahwa disiplin fiskal berupa batas defisit 3% dan independensi bank sentral merupakan dua pilar utama penyangga stabilitas perekonomian Indonesia.

Menurutnya, wacana pelonggaran aturan yang termaktub dalam Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara tersebut adalah skenario yang paling menakutkan bagi tata kelola ekonomi Indonesia.

"Tanpa adanya dua hal itu, kita tidak ada disiplin tentang pengelolaan makroekonomi. Jadi, kalau misalnya benar mengubah batas atas 3% dari PDB itu, yang dikhawatirkan adalah kita tidak punya disiplin lagi. Utang dan defisitnya nanti makin tidak terkendali, dan itu membahayakan perekonomian," ungkap Deni kepada Bisnis, Jumat (13/3/2026).

Pengajar di Prasetya Mulya Business School itu mengingatkan pemerintah untuk tidak melupakan sejarah. Aturan batas defisit tersebut lahir dari pengalaman pahit masa lalu, khususnya pada era Orde Lama, yang mana pembiayaan negara sering kali tersedot tanpa batas untuk membiayai program-program mercusuar yang berujung pada krisis ekonomi.

Lebih lanjut, CSIS menepis argumen yang menjadikan eskalasi konflik di Timur Tengah sebagai rasionalisasi untuk memperlebar defisit ruang fiskal. Deni membandingkan situasi saat ini dengan krisis pandemi Covid-19, yang mana pelonggaran defisit di atas 3% masih dapat dimaklumi karena perekonomian global terhenti dan mayoritas negara menempuh langkah serupa.

"Sekarang kalau di saat krisis Timur Tengah hari ini, itu kan tidak semua negara melakukannya [pelebaran defisit]. Nanti investor asing memandangnya lain; yang ada adalah capital outflow yang besar, SBN [surat berharga negara] makin tidak dipercaya oleh pasar, dan rating kita malah makin turun," ujar Deni.

Menghindari Keputusan Sulit

Alih-alih menyalahkan gejolak geopolitik global, Deni justru menyoroti akar masalah dari membengkaknya beban APBN saat ini. Dia menilai wacana pembebasan defisit 3% dipicu oleh keengganan pemerintah untuk mengambil keputusan sulit dan tidak populis dalam menyehatkan postur anggaran.

Pemerintah dinilai tengah mengambil jalan pintas demi mengakomodasi pendanaan berbagai program baru yang membebani kas negara, serta mempertahankan besaran subsidi energi yang tidak tepat sasaran.

"Pembebasan defisit 3% itu kan di saat bersamaan kita punya program-program yang sebenarnya tidak perlu-perlu amat kayak MBG [makan bergizi gratis], Kooperasi Merah Putih, dan lain-lain, sama subsidi BBM yang besar, yang sebenarnya harusnya tidak kita lakukan," papar Deni.

CSIS mewanti-wanti, jika pemerintah bersikeras mengambil jalan gampang dengan membongkar aturan disiplin fiskal tersebut maka konsekuensi yang harus ditanggung perekonomian domestik akan sangat fatal. Selain memicu kaburnya modal asing secara masif, fundamental nilai tukar rupiah juga akan terus terdepresiasi.

"Jadi kita menghindari masalah, caranya ya ngambil jalan pintas, ngambil jalan gampang saja. Itu takutnya malah konsekuensinya ke perekonomian kita, stabilitas, dan malah mempercepat ke krisis karena capital outflow yang besar, depresiasi rupiah, dan lain-lain," tutup Deni.

Purbaya Tunggu Putusan Prabowo

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku akan mengikuti keputusan Presiden Prabowo Subianto, termasuk soal perubahan aturan ambang batas defisit APBN di atas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Adapun, aturan maksimal defisit fiskal 3% terhadap PDB diatur dalam Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. Saat ini, beleid tersebut sedang dalam proses revisi di parlemen.

Kendati demikian, Purbaya mengaku belum dapat mengonfirmasi kepastian dari rencana pelonggaran defisit fiskal tersebut. Dia hanya menegaskan kesiapannya sebagai perpanjangan tangan kepala negara dalam mengeksekusi setiap kebijakan.

"Saya tidak tahu. Saya kan cuma tangan Presiden. Kalau ada perintah, ya kita jalankan," ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Bendahara negara menjelaskan, otoritas fiskal saat ini masih fokus menghitung rambatan dari kenaikan harga minyak dunia akibat eskalasi konflik di Timur Tengah terhadap ketahanan APBN. Dia menegaskan bahwa perhitungan tersebut menjadi landasan krusial apabila nantinya pemerintah dituntut untuk mengambil keputusan strategis.

Memang, lonjakan harga minyak dunia memang membawa risiko bagi kas negara. Berdasarkan analisis sensitivitas APBN 2026 terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro, Kemenkeu mencatat setiap kenaikan harga patokan minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) sebesar US$1 per barel berpotensi menambah defisit anggaran hingga Rp6,8 triliun.

"Kita selalu hitung dampak kenaikan harga minyak dunia ke APBN kita, sehingga nanti kalau perlu satu keputusan, kita hitung dulu dampaknya, itu saja," jelasnya.

Saat dikonfirmasi mengenai rumor bahwa opsi pelebaran defisit telah dibahas dalam rapat terbatas dengan Prabowo sebagai antisipasi lonjakan harga minyak, Purbaya enggan berkomentar banyak dan menyatakan bahwa dirinya lebih berfokus pada analisis persoalan ekonominya.

Lebih lanjut, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu juga merespons kekhawatiran terkait potensi downgrade atau penilaian negatif dari lembaga pemeringkat kredit (rating agency) apabila pemerintah nekat menembus ambang batas 3%.

Menurutnya, secara perbandingan global, angka defisit 3% bukanlah hal yang mutlak harus ditakuti, mengingat sangat sedikit negara di dunia yang saat ini memiliki defisit fiskal di bawah level tersebut. Purbaya menilai belanja negara yang didorong mendekati level 3% justru berimplikasi positif terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional apabila dibandingkan dengan negara lain.

"Sebenarnya kalau secara fair, skala kita yang di bawah 3% [itu] hampir tidak ada [di negara lain]. Bahkan kita lebih bagus, kita belanja dekat ke 3%, pertumbuhan kita lebih cepat daripada negara-negara lain," jelasnya.

Dia membandingkan postur fiskal Indonesia dengan Vietnam pada tahun lalu. Tercatat, defisit fiskal Indonesia mampu dijaga pada level 2,92% terhadap PDB; sedangkan defisit Vietnam menyentuh angka 3,6% terhadap PDB.

"Jadi, kalau dari angka itu saja harusnya tidak ada masalah. Cuma mereka [lembaga pemeringkat] melihat hal yang lain dari kita yang sedang kita pelajari. Tapi yang jelas, sampai saat sekarang kita akan menjalankan kebijakan fiskal secara hati-hati," ucap Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) diperkirakan akan terus mempertahankan nilai tukar rupiah di sekitar level psikologis Rp17.000 per dolar Amerika Serikat (AS) di tengah tekanan global yang meningkat akibat konflik Iran, penguatan dolar AS, serta lonjakan harga minyak.

Analis menilai bank sentral kemungkinan akan melanjutkan intervensi di pasar valuta asing guna menjaga rupiah tetap berada di bawah ambang batas tersebut.

Ketidakpastian mengenai durasi konflik di Timur Tengah turut memperbesar kekhawatiran terhadap prospek ekonomi Indonesia, terutama karena lonjakan harga minyak berpotensi memicu inflasi di negara yang merupakan pengimpor minyak bersih.

Tekanan terhadap rupiah mencerminkan meningkatnya risiko bagi ekonomi terbesar di Asia Tenggara tersebut. Pelemahan mata uang yang berkepanjangan dinilai dapat menekan indikator fiskal dalam beberapa bulan mendatang, terlebih setelah sejumlah lembaga pemeringkat global menyampaikan peringatan mengenai arah kebijakan ekonomi Indonesia.

“Kekuatan dolar dan sentimen pasar yang lemah kini semakin menekan rupiah, dan BI kemungkinan akan berupaya kuat mempertahankan level Rp17.000,” ujar ahli strategi mata uang MUFG Bank Ltd. Lloyd Chan dikutip dari Bloomberg, Selasa (10/3/2026).

Dia menilai langkah tersebut penting untuk menjaga sentimen pasar sekaligus mencegah memburuknya keseimbangan eksternal secara tajam. Adapun rupiah ditutup pada level Rp16.945 per dolar AS pada perdagangan Senin.

Sejak akhir 2024, BI telah meningkatkan berbagai langkah untuk menstabilkan rupiah. Kebijakan tersebut antara lain dilakukan dengan menjual dolar AS dari cadangan devisa untuk membeli rupiah, membeli obligasi pemerintah di pasar sekunder, serta memanfaatkan instrumen non-deliverable forward guna memengaruhi ekspektasi pasar.

Namun, ruang intervensi BI dinilai tidak sepenuhnya leluasa. Analis Nomura Singapore Ltd. Manthan Shingala memperkirakan rupiah masih berpotensi melemah hingga menyentuh Rp17.200 per dolar AS pada akhir bulan ini.

Dia menilai langkah intervensi akan semakin menantang jika cadangan devisa terus tergerus. Data Bank Indonesia menunjukkan cadangan devisa turun menjadi US$151,9 miliar pada Februari, atau penurunan bulanan terdalam sejak April tahun lalu.

Sentimen investor terhadap Indonesia juga tercatat memburuk sepanjang tahun ini. MSCI menyoroti potensi penurunan peringkat pasar akibat kekhawatiran terkait likuiditas dan rendahnya porsi saham free float.

Di sisi lain, Moody’s Ratings dan Fitch Ratings turut menurunkan outlook kredit Indonesia dengan mempertimbangkan arah kebijakan fiskal dan kebijakan ekonomi pemerintah.

Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat merosot lebih dari 15% sepanjang tahun berjalan, menjadikannya salah satu indeks saham dengan kinerja terburuk di dunia.

Senior partner SGMC Capital Pte. Mohit Mirpuri menilai pemulihan pasar ke depan sangat bergantung pada respons MSCI terhadap reformasi struktural yang tengah dilakukan Bursa Efek Indonesia.

“Katalis utama untuk pemulihan yang lebih kuat adalah respons positif dari MSCI terhadap reformasi struktural yang bertujuan meningkatkan likuiditas pasar dan porsi free float,” ujar Mohit.

Di tengah tekanan tersebut, harga minyak global sempat melonjak ke level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir seiring meningkatnya ketegangan geopolitik. Rupiah bahkan sempat menyentuh rekor terlemah di level Rp17.015 per dolar AS pada perdagangan Senin sebelum akhirnya memangkas pelemahan.

Pada saat yang sama, pasar saham berada di ambang fase bear market, sementara imbal hasil obligasi tenor 10 tahun melonjak tajam, meningkatkan tekanan terhadap otoritas kebijakan untuk mengambil langkah stabilisasi.

Bank Indonesia sendiri menegaskan akan melakukan intervensi secara “tegas dan konsisten” baik di pasar valas domestik maupun offshore guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Analis Barclays Bank Plc. Audrey Ong menilai jika tekanan global terus berlanjut, pembuat kebijakan kemungkinan akan lebih berhati-hati dalam menggunakan cadangan intervensi.

“Jika tekanan eksternal tetap tinggi, kami memperkirakan pembuat kebijakan akan cenderung menjaga ruang intervensi agar tetap tersedia untuk jangka panjang,” ujarnya.