JAKARTA - Konflik di Timur Tengah meningkatkan ketidakpastian bagi pasokan minyak dunia. Termasukbagi Indonesia, negeri pengimpor lebih dari satu juta barel minyak per hari. Wanti-wanti itu disampaikan oleh mantan Menteri ESDM Sudirman Said dalam diskusi di kantor DPP PKS di Jakarta Selatan, pada Kamis (30/4/2026).

"Ketidakpastiannya ada di tiga isu, yaitu: harga, ketersediaan suplai, dan jalur logistik," kata Sudirman.

Sinyalemen Sudirman itu merujuk pada penilaian dari Badan Energi Internasional atau International Energy Agency (IEA) yang menyebutnya sebagai the largest supply disruption in the history of the global oil market. Oleh karena itu, lanjut dia, ketahanan energi kita pun sangat rentan, terutama karena ketergantungan impor yang tinggi sekali itu.

Sudirman kemudian menjelaskan dampak langsung ketergantungan impor terhadap stabilitas mata uang. Rumusnya adalah, tingginya impor dan kenaikan harga akan menekan kurs rupiah. “Untuk impor, kita harus belanja valas sehari senilai USD100 juta. Itu angka minimalnya," jelas Sudirman.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, total impor migas Indonesia pada 2025 mencapai 55,33 juta ton; nilainya adalah USD32,77 miliar atau sekitar USD89,8 juta per hari. Pada harga brent yang kini berkisar USD96-111 per barel, angka harian tersebut telah melampaui ambang USD100 juta. Pasar langsung meresponsnya.

Pada 29 April 2026, rupiah merosot ke rekor terendah sepanjang masa, yakni Rp17.326 per USD1, tertekan harga brent yang bertahan di kisaran USD111 dolar per barel selama delapan hari berturut-turut. Kombinasi antara mahalnya minyak dunia dan melemahnya rupiah menciptakan tekanan ganda bagi struktur biaya energi dalam negeri.

Namun, apakah itu merupakan ancaman terbesar bagi keamanan energi (energy security) Indonesia? “Bukan. Ancaman terbesar datangnya justru dari dalam negeri, mencakup tiga aspek fundamental,” ungkap Sudirman.

Apakah tiga aspek fundamental itu? "Pertama adalah kesukaan pada short-termism atau pola pikir jangka pendek. Kedua, dominannya politik dan kebijakan populis. Ketiga, maraknya konflik-kepentingan antara pengambil kebijakan dan pelaku usaha yang celakanya makin terang-terangan tanpa malu,” papar Sudirman.

Kombinasi dari ketiga biang kerok masalah itu, imbuh Sudirman, berujung pada satu konsekuensi, yakni kegagalan sistemik dalam mengelola urusan-urusan strategis berdimensi jangka panjang.

"Tiga biang kerok itulah yang membuat kita selalu gagal dalam mengelola urusan-urusan fundamental dan berdimensi jangka panjang. Mulai dari eksplorasi minyak dan gas bumi beserta riset dan pengembangannya, transisi energi, tata-kelola pasokan minyak, dan lain-lain," tukas Sudirman.

Dalam kebijakan transisi energi, Sudirman menyebut ada inkonsistensi yang polanya sama dari dekade ke dekade. "Riuh-rendah transisi energi hanya ada dalam suasana harga minyak ekstrem tinggi. Begitu keadaan normal, kita terninabobokan dan kembali pada mode business as usual," jelasnya.

Sudirman yang kini Rektor Universitas Harkat Negeri itu juga mengingatkan, krisis saat ini seharusnya menjadi momentum titik-balik. “Selama produksi tidak meningkat signifikan, Indonesia akan terus bergantung pada impor, alias selalu rentan terhadap gejolak harga minyak global,” ujarnya.

"Pertanyaan krusial saat ini bukanlah ‘bagaimana kita bertahan melewati krisis’, melainkan ‘mengapa kita selalu saja tidak siap ketika krisis datang’. Kita seperti bukan bangsa pembelajar,” tandas Sudirman.

Bisnis.com, JAKARTA— Tantangan tata kelola, akuntabilitas, dan kejelasan mandat dinilai menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan Danantara sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional. Keberhasilan lembaga investasi negara tersebut tidak hanya ditentukan oleh skala pendanaan, tetapi juga oleh kemampuan menjaga disiplin investasi dan membangun kepercayaan publik.

Pandangan tersebut mengemuka dalam forum diskusi yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (ILUNI FEB UI) melalui kegiatan Breakfast Forum bertajuk “Satu Tahun Danantara Membangun Indonesia” di Jakarta. Forum tersebut membahas evaluasi satu tahun perjalanan Danantara sekaligus arah kebijakan ke depan dalam penguatan peran investasi negara.

Dalam pidato kunci Dean of ADB Institute Bambang Brodjonegoro menilai keberadaan institusi di luar pemerintah yang mampu menyediakan pembiayaan jangka panjang menjadi syarat penting bagi negara untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap). Menurut dia, pemerintah tidak dapat menjadi satu-satunya penggerak pertumbuhan ekonomi.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan institusi lain yang mampu menjadi motor pertumbuhan, dengan kapasitas pembiayaan jangka panjang,” ujar alumni FEB UI 1985 itu dalam pernyataan tertulis dikutip Sabtu (25/4/2026).

Ia menjelaskan, sejumlah negara menggunakan dua pendekatan untuk mendorong pertumbuhan, yakni melalui badan usaha milik negara yang berperan langsung dalam investasi dan industrialisasi, serta melalui lembaga pembiayaan pembangunan yang menyediakan patient capital bagi sektor strategis. Dalam konteks tersebut, peran Danantara dinilai masih memerlukan kejelasan posisi sebagai penggerak investasi atau penyedia pembiayaan jangka panjang.

Wakil Ketua Dewan Pengawas Danantara Muliaman Hadad menyatakan bahwa lembaga tersebut dirancang untuk mengintegrasikan mandat komersial dan pembangunan dalam satu arsitektur kelembagaan. Menurut dia, optimalisasi aset negara perlu diarahkan untuk menciptakan siklus pembiayaan yang berkelanjutan bagi proyek prioritas nasional.

Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir menekankan pentingnya disiplin dalam pengambilan keputusan investasi, terutama di tengah volatilitas pasar. Ia menilai peluang investasi justru muncul pada saat kondisi pasar tidak stabil, selama keputusan dilakukan secara terukur dan berbasis manajemen risiko.

Dalam diskusi panel, Ketua Dewan Guru Besar FEB UI Mohamad Ikhsan menyoroti persoalan mendasar dalam pengelolaan lembaga investasi negara, yakni ketidakjelasan struktur akuntabilitas dan kerangka hukum yang mengatur pengambilan keputusan bisnis. Kondisi tersebut, menurut dia, dapat menimbulkan sikap terlalu berhati-hati dalam pengambilan keputusan.

“Kalau semua risiko kebijakan diperlakukan sebagai potensi korupsi, tidak akan ada yang berani mengambil keputusan. Padahal, tanpa keberanian mengambil risiko, institusi seperti ini tidak akan pernah bisa berjalan optimal,” ujarnya.

Kepala Lembaga Manajemen FEB UI Yasmine Nasution menambahkan bahwa keberhasilan Danantara sangat bergantung pada kejelasan indikator kinerja dan transparansi pelaporan. Ia menilai pemisahan mandat antara fungsi komersial dan pembangunan perlu disertai pengukuran kinerja yang jelas agar kinerja institusi dapat dievaluasi secara objektif.

Di sisi lain, Anggota Komisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Eugenia Mardanugraha mengingatkan bahwa ekspansi investasi negara melalui konsolidasi aset tetap harus memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat. Pengawasan terhadap konsentrasi pasar dinilai penting untuk mencegah dominasi pasar yang berlebihan.

Forum tersebut menegaskan bahwa evaluasi satu tahun implementasi Danantara tidak hanya berkaitan dengan besaran investasi yang dikelola, tetapi juga dengan kualitas tata kelola, transparansi, dan konsistensi strategi dalam mengelola aset negara. Ke depan, keberhasilan lembaga investasi negara tersebut dinilai sangat bergantung pada kemampuan membangun kredibilitas kelembagaan dan menjaga disiplin pengelolaan modal secara berkelanjutan.

JAKARTA - Pernyataan pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saiful Mujani dan kasus penyiraman air keras yang dialami aktivis KontraS Andrie Yunus menjadi bahan diskusi publik bertajuk “Memastikan Kebebasan Sipil di Indonesia” yang digelar di Balai Pustaka, Jakarta Timur, Senin (13/4/2026).

Diskusi menghadirkan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Nusantara (HMPN) Astra Tandang, aktivis perempuan sekaligus anggota DPRD DKI Sophie Simanjuntak, serta jurnalis senior Asri Hadi.

Asri mengingatkan untuk tidak hanya mengusut pelaku lapangan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Dia menekankan pentingnya pengungkapan aktor intelektual di balik serangan tersebut sehingga tidak mencoreng institusi TNI secara keseluruhan.

Merespons pernyataan Saiful Mujani, Astra menegaskan pemerintahan Prabowo baru berjalan sekitar 1,5 tahun dan tengah berupaya menjalankan berbagai program peningkatan kesejahteraan rakyat di tengah tantangan geopolitik dan fiskal.

Dia meyakini masyarakat tidak akan terprovokasi untuk melakukan tindakan ekstrem terhadap pemerintahan yang sah. Dia menekankan pentingnya semua pihak kembali pada prinsip demokrasi dan menghormati pilihan rakyat.

Di sisi lain, Astra juga melihat pernyataan Saiful sebagai bagian dari kebebasan berpendapat sekaligus keprihatinan atas ketiadaan suara-suara partai yang kritis. "Hal ini bisa juga dilihat sebagai refleksi kekecewaan terhadap partai politik yang dinilai belum optimal menghadirkan oposisi yang kuat di suasana politik kita hari ini," ungkap Astra.

Sementara, Josephine mendesak ruang kebebasan sipil harus terus dibuka selebar-lebarnya dan kasus kekerasan terhadap aktivis kemanusiaan dan HAM tidak boleh terulangi lagi. Namun, dia juga mengingatkan agar kebebasan yang ada jangan sampai mengganggu kepentingan umum dengan memunculkan berbagai narasi provokatif.

Kita tidak boleh ekspor bahan mentah lagi

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mengungkap rasa herannya terhadap tata kelola beberapa komoditas strategis, seperti kopi dan cokelat, yang dinilai mempunyai kualitas terbaik, tetapi Indonesia masih mengimpor komoditas-komoditas tersebut dari luar negeri.

"Kita punya kopi, cokelat terbaik, tetapi kita impor Starbucks, Nestle, Nescafe. Kita punya cokelat terbaik, tetapi kita impor KitKat, kita makan Cadbury, ya kan," kata Presiden Prabowo saat berdiskusi membahas hilirisasi dan industrialisasi dengan beberapa jurnalis dan ekonom di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pekan ini, sebagaimana dikutip dari siaran resmi Badan Komunikasi Pemerintah RI yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Oleh karena itu, Presiden kemudian menegaskan pemerintahannya fokus untuk menerapkan hilirisasi dan industrialisasi komoditas-komoditas strategis.

Presiden juga memperkenalkan konsep "pohon industri" yang akan diterapkan kepada semua komoditas penting, misalnya logam, mineral, ataupun komoditas kelapa, kopi, dan cokelat.

Menurut Presiden, hilirisasi juga menjadi kunci untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas bagi generasi muda Indonesia.

"Saya ingin hilirisasi. That's the only way. Kita tidak boleh ekspor bahan mentah lagi. Kita harus mengolah bahan mentah itu menjadi turunan-turunan produk industri yang bernilai tinggi," ujar Presiden Prabowo dalam acara bertajuk "Presiden Prabowo Menjawab".

Presiden kemudian mencontohkan rencana pemerintah menghilirisasi komoditas kelapa. "Kelapa saja dianggap (sebagai) miracle crop. Virgin coconut oil, itu dianggap anticancer, tetapi kita baru punya satu-dua pabrik kelapa. Selama ini kita ekspor kelapa gelondongan," kata Presiden.

Kemudian, Presiden juga menyoroti hilirisasi mineral strategis, bauksit.

"Kita punya bauksit. Bauksit untuk alumina diolah menjadi aluminium. Aluminium jadi mobil, tetapi kita tidak bikin processing bauksit. Jepang tidak punya bauksit, dia bikin mobil terhebat. Iya kan. This is what we have to do," ujar Prabowo.

Oleh karena itu, Prabowo meyakini konsep pohon industri sebagai bagian dari kebijakan hilirisasi pemerintah perlu segera diberlakukan terhadap seluruh komoditas strategis.

"Kita harus melakukan ratusan pabrik. Itu yang kita sebut pohon industri. Kita sudah map out, we have a plan actually. Pohon industri untuk semua komoditas penting yang kita punya," sambung Presiden.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan perkembangan diskusi antara otoritas bursa Indonesia dengan penyedia indeks global MSCI. Indonesia punya waktu hingga Mei 2026 untuk melakukan perbaikan tata kelola pasar modal agar indeks saham Indonesia tidak turun kasta ke frontier market.

Anggota Dewan Komisioner OJK pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Hasan Fawzi mengatakan proposal perbaikan pasar modal telah disampaikan pihak Indonesia kepada MSCI.

"Pertama, keterbukaan pemilik saham dengan proporsi di atas 1% dikonfirmasi akan dipublikasikan mulai dari data per akhir Februari, dan dilakukan mulai Maret 2026," kata Hasan dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan Februari 2026, Selasa (3/3/2026).

Kedua, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bersama market participant terus melakukan percepatan pengisian data granularity atau detail klasifikasi investor. Hasan menjelaskan, sampai dengan 27 Februari 2026 progresnya telah mencapai 94%.

"Ini membuat kami optimis pengisian dapat diselesaikan sesuai dengan timeline yang kita janjikan, yaitu Maret 2026," ujarnya.

Ketiga, proses permintaan pendapat publik atas draft revisi regulasi Peraturan IA yang mengatur free float telah masuk dalam proses persetujuan internal Bursa Efek Indonesia (BEI). Selanjutnya, hasil revisi itu akan diajukan permohonan persetujuan kepada OJK dan ditargetkan bisa ditetapkan serta diterapkan Maret 2026.

Keempat, sejak awal Februari 2026 OJK bersama Self Regulatory Organization (SRO) telah melalukan kajian untuk implementasi pembukaan data high shareholding concentration list atau daftar saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi.

"Sekarang ini sedang dalam finalisasi kajian. Rencananya implementasi akan dilakukan pada bulan Maret 2026," pungkasnya.

Adapun, dalam agenda transformasi pasar modal untuk penyesuaian free float, BEI mencatat masih ada 267 emiten belum memenuhi free float 15% saat penyesuaian batas ketentuan berlaku. Saat ini, otoritas bakal menaikkan ketentuan free float bertahap dari 7,5% sampai 15% dalam 3 tahun.

Pada kesempatan terpisah, Hasan mengatakan bahwa OJK dan BEI telah menyediakan exit policy bagi emiten-emiten yang belum mampu memenuhi ketentuan freefloat. Seperti dalam ketentuan lama, ketika emiten tak bisa memenuhi free float 7,5%, sahamnya akan disuspensi, dan ketika tidak ada perubahan akan dilakukan delisting atau penghapusan dari lantai bursa.

"Atau kita memberikan ruang untuk emiten tertentu yang sudah berupaya tapi kemudian memang kondisinya belum memungkinkan untuk mengajukan proposal perpanjangan waktu dalam rangka mereka mencari kembali potensi penyerapan di pasar dan sebagainya. Jadi nanti case by case akan kita lakukan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia mengungkapkan hasil perkembangan terkini diskusi antara regulator dengan penyedia indeks global MSCI Inc. MSCI sendiri sebelumnya membekukan rebalancing terhadap saham-saham Tanah Air.

Pjs. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik, menerangkan bahwa pihaknya telah menyampaikan proposal pembenahan pasar modal, tidak hanya terhadap MSCI, tetapi juga kepada FTSE Russell. Jeffrey menerangkan, beberapa proposal pembenahan telah masuk pada tahap final.

“Pertama terkait dengan pengungkapan atau disclosure pemegang saham 1% dan granularisasi data itu sudah pada tahap final,” katanya kepada wartawan di BEI, Jumat (20/2/2026).

Selain itu, terhadap peningkatan free float menjadi minimum 15%, Jeffrey menerangkan bahwa pihaknya telah melakukan diskusi dengan para pelaku pasar hingga Kamis (19/2/2026). Kini, rencana peningkatan itu tengah masuk dalam fase di internal BEI untuk kemudian diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Jeffrey menegaskan, rencana mengerek free float minimum 15% masih berjalan sesuai jadwal.

Sementara terhadap aturan shareholders concentration lists, BEI tengah dalam tahap final dalam menyusun metodologi dan SOP. Nantinya, lists ini akan disusun oleh komite yang dibentuk regulator dari lintas divisi dan SRO.

”Seluruhnya itu masih on schedule seperti yang kami sampaikan sebelumnya,” tegas Jeffrey.

Sebelumnya, penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) akan menangguhkan sejumlah perubahan untuk saham-saham Indonesia di dalam perhitungan konstituennya. Penangguhan itu dilakukan hingga regulator pasar modal RI dapat mengatasi kekhawatiran terkait kepemilikan saham yang terkonsentrasi (tightly held) pada emiten-emiten yang tercatat.

Langkah ini pun menjadi kemunduran terbaru bagi pasar saham terbesar di Asia Tenggara. Penyusun indeks tersebut menyatakan akan segera menghentikan penambahan saham ke dalam indeks-indeksnya serta membekukan peningkatan jumlah saham yang dianggap tersedia bagi investor.

"[Masih ada] masalah mendasar terkait kelayakan investasi," tulis MSCI dalam keterangannya, dikutip Bloomberg pada Rabu (28/1/2026).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menerima kunjungan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada Rabu (11/2/2026). Dalam pertemuan ini, Trump menegaskan ingin melakukan negosiasi dengan Iran.

Dilansir The Times of Israel, Kamis (12/2/2026) pertemuan kedua pimpinan negara tersebut berlangsung selama tiga jam. Trump bersikeras mengedepankan negosiasi terkait program nuklir dari Teheran.

Dia menyampaikan di media sosial miliknya bahwa pertemuan tersebut juga upaya memperkuat hubungan kedua negara.

"Tidak ada hal pasti yang dicapai selain saya bersikeras agar negosiasi dengan Iran dilanjutkan untuk melihat apakah kesepakatan dapat tercapai atau tidak," kata Trump.

Trump menyampaikan negosiasi menjadi prioritas di tengah ketegangan antara Amerika dengan Iran. Menurut Kantor Pemerintah Israel, baik Trump dan Netanyahu berdiskusi mengenai keamanan kedua negara.

Netanyahu sempat menyampaikan, Iran dapat menjadi ancaman bagi Israel dan mendorong Amerika membatasi pergerakan Teheran.

"Perdana menteri yakin bahwa setiap negosiasi harus mencakup pembatasan rudal balistik dan mengakhiri dukungan untuk poros Iran," kata kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan menjelang perjalanannya, sebagaimana diberitakan BBC.

Sebelumnya, Trump mengerahkan armada laut ke Timur Tengah yang memicu spekulasi meningkatnya potensi serangan terhadap Iran di tengah penumpasan brutal rezim Teheran atas gelombang protes nasional

Armada yang dikerahkan diantaranya USS Abraham Lincoln didampingi tiga kapal perusak berpeluru kendali kelas Arleigh Burke, USS Spruance, USS Michael Murphy, dan USS Frank E. Petersen Jr., yang mampu membawa rudal Tomahawk. Sayap udara kapal induk itu mencakup jet tempur F-35C.

JAKARTA - Program Studi Kajian Terorisme Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan (SPPB) Universitas Indonesia (UI) menggelar diskusi bertajuk World Terrorism Index: Peluncuran dan Diskusi WTI 2025. Diskusi digelar di Gedung IASTH UI Lantai 5, Kampus Salemba, Jakarta, pada Rabu (11/2/2026).

Forum strategis ini mempertemukan akademisi, aparat penegak hukum, dan pembuat kebijakan untuk membedah peta terbaru ancaman terorisme global serta implikasinya bagi Indonesia.

Direktur Penindakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol Mochamad Rosidi mengapresiasi kehadiran WTI 2025 sebagai instrumen penting untuk membaca tren global. BNPT menekankan pentingnya data berbasis riset guna mempertajam Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE), agar kebijakan negara tetap relevan di tengah dinamika ancaman yang terus berubah.

Sementara itu, peneliti WTI Muhamad Syauqillah dan Adhiascha Soemitro memaparkan temuan tahun 2025. Indonesia pada 2024 berada di peringkat 51 dengan skor 18 dan masuk kategori low impact. Pada 2025, Indonesia masih berada dalam kategori low impact dengan perbaikan skor menjadi 15.

Tim peneliti menjelaskan bahwa perbaikan skor tersebut dipengaruhi oleh penurunan jumlah operasi penangkapan sebelum aksi teror, yang secara langsung menurunkan skor total berdasarkan bobot penilaian indeks. Meski demikian, peringkat Indonesia bergeser dari posisi 51 pada 2024 menjadi 45 pada 2025.

Kenaikan peringkat ini terjadi karena sejumlah negara lain mengalami perbaikan skor yang lebih signifikan atau kondisi keamanannya relatif stabil. Sehingga memengaruhi posisi relatif Indonesia dalam pemetaan global. Laporan WTI 2025 juga menyoroti sejumlah tren utama. Salah satunya adalah meningkatnya kerentanan anak muda dan remaja terhadap radikalisasi di era digital.

"Kami menemukan peningkatan dalam radikalisasi dan rekrutmen anak muda melalui platform digital. Kelompok ekstremis kini memanfaatkan media sosial, pesan terenkripsi, hingga fitur percakapan dalam gim daring (online games) untuk menyebarkan propaganda. Metode ini mempercepat proses radikalisasi karena berlangsung efektif, cepat, dan sulit terdeteksi oleh pengawasan konvensional," ungkap Syauqillah dan Adhiascha.

Selain itu, laporan menyoroti eskalasi serangan di sejumlah negara kawasan Afrika. Temuan lain adalah pengkategorian geng, kartel, dan kelompok kejahatan terorganisir sebagai organisasi teror. Di satu sisi, langkah ini dinilai dapat memperkuat dasar hukum dalam merespons ancaman, namun di sisi lain berpotensi disalahgunakan untuk menekan lawan politik.

Isu kebangkitan kelompok sayap kiri juga menjadi sorotan, dengan profil ideologi pelaku serangan pada 2025 didominasi etnonasionalisme atau separatisme, ideologi keagamaan, motif ekonomi, pelaku yang belum teridentifikasi, serta ideologi kiri.

Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung (MA) Prim Haryadi memaparkan tantangan harmonisasi hukum pasca pemberlakuan regulasi pidana baru (KUHP dan KUHAP), dengan fokus pada konsistensi putusan hakim serta kepastian hukum bagi terdakwa dan korban.

Sementara itu, Kepala Densus 88 Aanti Teror Polri yang diwakili Kombes Pol Mayndra Eka Wardhana menegaskan bahwa intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme masih menjadi tantangan nyata bagi keamanan Indonesia. Ia menyebut tahun 2025 sebagai titik balik migrasi besar pola rekrutmen dan aktivitas terorisme dari dunia nyata ke dunia maya.

Mayndra menjelaskan, tren rekrutmen terhadap anak dan pelajar meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Sehingga memerlukan kewaspadaan ekstra dari seluruh elemen masyarakat. Indonesia dinilai memiliki karakter kebijakan kontra-teror yang adaptif dan dinamis, yang terbukti efektif mengendalikan situasi.

Hal ini ditunjukkan dengan capaian zero attack atau nihil serangan teror selama tiga tahun berturut-turut. Meski demikian, Densus 88 tetap aktif melakukan penegakan hukum di sejumlah wilayah sebagai langkah preventive strike guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ulta Levenia Nababan menekankan pentingnya membaca WTI 2025 sebagai sinyal kebijakan, bukan sekadar angka peringkat. Ia mengajak publik dan pemangku kepentingan memahami indikator yang diukur, tren pergerakannya, serta keterbatasannya agar diskusi berfokus pada mitigasi risiko berbasis bukti.

Diskusi ditutup dengan analisis Ketua Program Studi Kajian Terorisme SPPB UI Zora A. Sukabdi mengenai kerentanan psikologis anak terhadap paparan ideologi radikal-ekstrem. Ia menjelaskan bahwa perkembangan kognitif dan emosi yang belum matang membuat anak-anak rentan terhadap narasi ekstremis, terutama ketika pengawasan orang tua di ruang digital minim.

JAKARTA - Rumah Mediasi Indonesia (RMI) bersama sejumlah pakar dan pegiat hak asasi manusia (HAM) bersepakat membentuk Panel Ahli Kejahatan Ekosida (Ecocide) untuk mengkaji dan mempersiapkan konsep hukum Ecocide demi mencegah dan melawan kejahatan lingkungan hidup di Indonesia. Hal itu disepakati dalam pertemuan di Hotel Akmani - Jakarta Pusat, Rabu (10/12/2025) yang bertepatan dengan Hari HAM Sedunia.

"Ini adalah visi untuk menyediakan kerangka kerja yang dapat ditegakkan untuk mencegah praktik-praktik yang merusak, menjaga alam Indonesia dan semua masa depan kita,” ujar Direktur Eksekutif RMI Ifdhal Kasim di tengah-tengah wawancara dengan awak media saat kegiatan berlangsung.

“Kami mengembangkan pengakuan ecocide sebagai kejahatan serius, bekerja di tingkat yang lebih strategis dan di semua level dan elemen masyarakat sipil untuk berbagi pengetahuan dan menginspirasi legislasi yang positif bagi perlindungan hak-hak lingkungan hidup di Indonesia,” sambungnya.

Ketua Komnas HAM periode 2007-2012 ini menambahkan bahwa gagasan untuk pengakuan kejahatan ekosida di Indonesia sudah berlangsung lebih dari 20 tahun lamanya. "Gagasan ini kami suarakan tidak hanya di level Indonesia namun juga di level internasional dalam bentuk intervensi tematik di Komisi HAM PBB dan forum-forum serupa baik di tingkat global maupun regional dan nasional," tuturnya.

Pernyataan tersebut diamini oleh Rafendi Djamin yang pernah menjabat selaku perwakilan pemerintah Indonesia di Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN (AICHR), yang juga hadir pada pertemuan tersebut. Rafendi menekankan pentingnya suara masyarakat sipil yang lebih masif dalam menyuarakan agenda penegakkan hukum atas kasus kejahatan ekosida di Indonesia dengan membandingkan sejumlah bencana alam dan ekologi yang terjadi di akhir-akhir ini.

"Sudah saatnya kelompok masyarakat sipil di Indonesia bersama-sama masyarakat internasional serius mengagendakan pengungkapan kejahatan ekosida yang terjadi untuk menghindari perulangan bencana yang sama di masa akan datang,” pungkasnya.

Ridha Saleh yang menjadi salah satu narasumber pada pertemuan tersebut menekankan bahwa kerusakan lingkungan hidup di Indonesia tidak hanya menghawatirkan tapi sudah membunuh ribuan jiwa, menyebabkan ketimpangan dan kemiskinan dan konflik sosial.

Bahkan, menurut Wakil Ketua Komnas HAM periode 2007-2012 sekaligus penulis buku tentang "Ekosida" ini, kejahatan lingkungan yang terjadi di Indonesia masuk dalam kejahatan luar bisa yang dapat disetarakan dengan kejahatan berat HAM lainnya seperti kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida.

Pertemuan tersebut selain menghadirkan beberapa narasumber lainnya seperti M. Anshor Ahli Hak Ekosob sekaligus mantan Dubes RI untuk Chili, dan Roichatul Aswidah Wakil Ketua Komnas HAM 2012-2017.

JAKARTA - Rumah Mediasi Internasional (RMI) menggelar diskusi publik dan media bertema “Menelisik Program Pemerintah Prabowo: Perspektif Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya”. Diskusi yang digelar di Hotel Akmani, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/12/2025) itu dalam rangka peringatan Hari HAM Internasional.

Acara dibuka oleh Ifdhal Kasim (Direktur Eksekutif RMI) dan dipimpin oleh Amiruddin al-Rahab (Wakil Ketua Komnas HAM 2020-2022) sebagai moderator, dengan narasumber M. Ridha Saleh (Aktivis lingkungan, Wakil Ketua Komnas HAM 2006-2012), Roichatul Aswidah (Wakil Ketua Komnas HAM 2012-2017), dan Dr. Muhammad Anshor (Ahli Ekosob, Mantan Diplomat Senior RI untuk PBB di New York dan Jenewa), serta dihadiri oleh tokoh-tokoh dari berbagai LSM yang bergerak di bidang HAM.

Forum ini menyoroti berbagai program unggulan Presiden Prabowo dalam kaitannya dengan hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya masyarakat. Para peserta memberikan apresiasi terhadap keinginan luhur Presiden Prabowo melalui Asta Cita yang relevan dan dinilai memiliki nuansa HAM yang kuat. Selain itu, forum ini juga memberi berbagai catatan terkait langkah yang harus diambil oleh Pemerintah untuk memperbaiki tata kelola lingkungan agar hak-hak dasar masyarakat terlindungi

Dalam sambutannya, Ifdhal Kasim menyampaikan sejarah bagaimana konsep HAM diturunkan oleh PBB sebagai ukuran pencapaian peradaban suatu negara. Dalam perkembangannya ada dua kovenan utama di PBB yaitu terkait Hak Sipil dan Politik (Sipol) serta Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob).

Ada interdependensi antara keduanya, karena tidak mungkin bicara hak-hak politik tanpa melalui pemenuhan hak-hak ekonomi. Jika dikaitkan dengan pemerintahan Prabowo, banyak program pemerintah saat ini yang sebenarnya sangat pro-rakyat seperti MBG, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih, namun belum dilihat oleh publik sebagai bagian dari pemenuhan HAM.

Oleh karena itu, diskusi semacam ini diperlukan untuk mengkritisi program-program pemerintah, sambil memberi pemahaman yang lebih luas kepada publik agar tidak hanya fokus pada isu Hak Sipil dan Politik, namun juga dari sisi Ekosob. Dengan demikian, bisa terlihat adanya peningkatan secara progresif (perlahan) dalam upaya pemenuhan HAM oleh pemerintah.

Muhammad Anshor menyampaikan bahwa sekitar 80% Program Prabowo itu berkaitan dengan hak Ekosob, namun kelompok masyarakat cenderung mengkritisi dari sisi negatif. Hal ini wajar karena sebagian besar publik memang tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang konsep-konsep HAM.

Oleh karena itu, diskusi seperti ini diharapkan dapat mengarus utamakan hak-hak Ekosob dalam perumusan kebijakan publik dan berkembang menjadi sebuah gerakan. Di sisi lain, pemerintah masih cenderung menggunakan pendekatan teknokratis yang menekankan efisiensi, angka, dan capaian indikator makro, namun kurang menempatkan perspektif HAM sebagai dasar analisis maupun perumusan kebijakan.

Program-program pemerintah untuk pemenuhan Hak Ekosob seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Program Magang, Sekolah Rakyat, Sumah Subsidi, Cek Kesehatan Gratis, dan lain-lain perlu dielaborasi sebagai bentuk pemenuhan terhadap Hak-Hak Ekosob.

M. Ridha Saleh (Aktivis Lingkungan, Wakil Ketua Komnas HAM 2006 – 2012) menyampaikan Program pemerintah seperti MBG (Makan Bergizi Gratis) dan sekolah rakyat harus diapresiasi karena hal ini menunjukan ada tindakan yang memaksa dari negara untuk memenuhi hak-hak dasar. Namun program-program strategis tersebut belum dibahasakan sebagai bentuk pemenuhan hak fundamental. Di sisi lain, negara juga wajib memastikan adanya pemenuhan minimum core obligations yang tidak boleh ditunda, terutama dalam konteks krisis ekologi dan ancaman terhadap kehidupan dasar warga.

Roichatul Aswidah (Wakil Ketua Komnas HAM 2012-2017) menyampaikan bahwa Hak Ekosob sering dianggap kelas dua jika dibandingkan dengan Hak Sipol, padahal keduanya interdependent dan sama pentingnya dengan hak sipil-politik.

Dia juga mengakui program Presiden Prabowo yakni Asta Cita, 17 program prioritas, dan 8 PHTC telah mengandung dimensi hak Ekosob, seperti program MBG telah mengakomodir hak atas pangan dan Kesehatan; Sekolah rakyat yang mengakomodir hak atas Pendidikan; dan Program rumah subsidi yang mengakomodir hak atas perumahan.

Meskipun demikian, kritik-kritik yang membangun juga diperlukan untuk mendukung program tersebut. Salah satunya terkait narasi pemerintah yang masih cenderung bersifat teknokratis, bukan berbasis HAM.

Menanggapi pembahasan dalam diskusi ini, Robertus Robet (Rektor UNJ, aktivis HAM Senior) menyampaikan bahwa salah satu hal yang fundamental dalam diskusi ini adalah bagaimana kebijakan pemerintah dalam tata kelola serta penataan kembali industri pertambangan dan perkebunan sawit. Tentu ada beberapa persoalan dalam implementasinya, namun jika manajemennya bisa dibuat lebih akuntabel, bisa memberikan perubahan yang cukup signifikan bukan hanya dari sisi ekonomi namun juga keadilan ekologis.

Isu-isu ini sudah dibuka dalam kebijakan pemerintah saat ini, dan ruang ini harus bisa dimanfaatkan oleh kelompok civil society untuk membangun engagement dengan pemerintah sehingga stagnasi dalam isu-isu HAM ini bisa ditembus. Forum Diskusi ini menyimpulkan bahwa Hak Ekosob bukan hanya “kosmetik” dalam konteks HAM, melainkan hal yang fundamental dan strategis dalam konteks Indonesia maupun global.

Berbagai tuntutan mengenai hak sipil dan politik yang muncul saat ini justru mungkin muncul karena hak-hak Ekosob belum terpenuhi dengan baik. Untuk itu, pembicaraan terkait Ekosob perlu terus dikembangkan dan diarus utamakan, serta perlu Tools of Engagement yang tepat untuk membicarakan isu ini bersama pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA - Menjelang HUT ke-48 tahun 2025, BPJS Ketenagakerjaan menggelar forum diskusi internal yang bertajuk “Risk & Leadership Governance Resilience”. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka penguatan Governance Resilience untuk memastikan BPJS Ketenagakerjaan tetap kokoh dalam berbagai situasi dan sebagai bentuk komitmen bersama untuk memperkuat Integritas, Kepatuhan, dan Akuntabilitas.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Bapak Asep Rahmat Suwandha, dan turut dihadiri oleh Jajaran Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, serta Prof. Wimbo Santoso, SE, M.Sc, Ph.D selaku Ketua Dewan Komisioner OJK (periode 2017-2022) sebagai narasumber.

Dalam sambutannya, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Bapak Asep Rahmat Suwandha, mengungkapkan, “Risiko tidak hanya menjadi tanggung jawab satu unit kerja tetapi harus dipahami oleh seluruh pimpinan. Pengambilan keputusan berbasis risiko (Risk-Based Decision Making) penting dilakukan untuk menjaga keberlanjutan program dan kepercayaan publik. Pemimpin harus mampu melihat risiko bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai bagian dari strategi organisasi dengan tetap mengedepankan pola kepemimpinan berbasis etika.”

BPJS Ketenagakerjaan telah mengelola TK Aktif sebanyak 43,54 Juta dengan pengelolaan Dana Investasi peserta sebanyak Rp893,30 Triliun sampai dengan 31 Oktober 2025. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga telah melakukan pembayaran manfaat klaim peserta sebesar Rp56,63 Triliun dengan jumlah kasus yang ditangani sebesar 4.043.441 kasus hingga 31 Oktober 2025. Karena itu, pengelolaan risiko dan tata kelola menjadi hal yang sangat penting untuk menghadapi lingkungan bisnis yang terus berubah seperti perubahan ekonomi global, regulasi, transformasi digital, keamanan data, dan meningkatnya tuntutan layanan. Kondisi ini memaksa BPJS Ketenagakerjaan memperkuat pengelolaan dan tata kelola risiko.

Para pimpinan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan memperoleh wawasan praktis dari pengalaman Prof. Wimboh melalui materi yang disampaikan terkait External Environment Transmission to Financial Institution Risks, Risk Governance dan Risk Management in Financial Institution yang dapat mendorong mindset risiko yang proaktif di seluruh level kepemimpinan dan menjadi momentum untuk menyamakan persepsi dan memperkuat kapasitas pimpinan dalam menghadapi tantangan ke depan.

“Kami menyadari bahwa keberhasilan BPJS Ketenagakerjaan dalam mengelola dana peserta bukanlah hasil kerja individu semata, melainkan buah nyata kolaborasi dan dukungan seluruh pihak. Sinergi ini menjadi kunci dalam mewujudkan penyelenggaraan jaminan sosial yang menyeluruh dan memberi manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia”. Tutup Asep.

Bisnis.com, JAKARTA — Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda sekaligus Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA) diagendakan akan langsung berkunjung ke Kota Solo hingga bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dalam agenda kunjungan kenegaraan di Indonesia.

Dia mengatakan, kunjungan kenegaraan Ratu Maxima pada misi mempromosikan ketahanan dan kesejahteraan finansial selama tiga hari yakni berlangsung pada Rabu, 25 hingga Kamis 27 November 2025 ini dilakukan di beberapa kota seperti Surakarta, Solo dan Jakarta.

"Nah beliau di sini akan ada tiga hari, besok beliau akan ke Solo untuk langsung bertemu dengan masyarakat, kemudian ada satu hari kemudian di Jakarta," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi dikutip dari Antara, Selasa (25/11/2025).

Kemudian pada hari terakhir, Ratu Maxima fokus bertemu dengan beberapa pejabat di lembaga terkait seperti bersama Menko Perekonomian, Menteri Luar Negeri, Ketua Dewan Komisioner OJK, Menteri Keuangan dan Ketua Dewan Komisioner LPS.

"Setelah itu ministerial meeting yang kedua adalah diskusi terkait dengan scam dan fraud. Ini sangat menarik karena topik ini adalah beliau sendiri yang memilih dan sangat sejalan dengan apa yang dilakukan oleh kita di sini melalui Indonesia Anti-Scam Center," ujarnya.

Dia bilang, selama kunjungan di Surakarta, Solo Ratu Maxima bertemu dengan masyarakat setempat dilanjutkan ke pabrik garmen untuk menemui para pekerja yang mengikuti program kesehatan finansial RISE (Reimagining Industries to Support Equality).

"Jakarta kita akan mengundang sekitar mungkin seribu masyarakat yang terdiri dari kaum defable yang juga concern beliau juga untuk disabilitas kemudian UMKM yang mendapatkan inklusi dari sektor keuangan untuk permodal dan lain-lain," jelasnya.

Dia menambahkan, setelah pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto akan ada rapat antara Ratu Maxima dengan OJK yang akan membahas secara lebih detail dan mendalam tentang berbagai program edukasi, literasi dan inklusi serta pemberantasan scam di Indonesia.

"Pertama tentu Indonesia satu negara yang populasinya sangat besar dimana disini beliau melihat masyarakat kita sangat beragam disini tidak mudah berbicara tentang bagaimana melakukan kegiatan edukasi, literasi karena demografi Indonesia," kata dia.

Diketahui, Ratu Maxima tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang, Banten, pada Senin malam.

Pantauan di lokasi, Ratu Maxima berserta rombongan tiba di Terminal VVIP Bandara Soetta dengan menggunakan pesawat komersil dengan nomor register KLM 809 sekitar pukul 18.46 WIB.