JAKARTA - Polda Metro Jaya menyatakan hingga saat ini belum ada pengajuan penangguhan penahanan dari kuasa hukum Dokter Richard Lee. Diketahui, Richard Lee ditahan atas kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen yang dilaporkan Samira Farahnaz alias Doktif.

“Belum ada pengajuan penangguhan penahanan yang disampaikan melalui kuasa hukumnya,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dikutip Senin (9/3/2026).

Budi menerangkan, Richard Lee ditempatkan bersama tahanan lainnya di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya. Polisi memastikan, hak-hak Richard Lee tetap dipenuhi, termasuk hak menjalankan ibadah puasa dan sahur.

“Selama menjalani penahanan, hak-hak yang bersangkutan tetap dipenuhi selayaknya tersangka lain yang sedang menjalani masa tahanan, termasuk hak untuk menjalankan ibadah puasa dan sahur. Hingga saat ini tidak terdapat keluhan yang disampaikan,” ujar dia.

Sebelumnya, penahanan dilakukan usai penyidik memeriksan dokter Richard Lee pada Jumat, 6 Maret 2026. Budi menjelaskan, penahanan dilakukan lantaran Richard Lee dianggap telah menghambat proses penyidikan. "Berdasarkan pertimbangan, tindakan Tersangka DRL yang dinilai menghambat penyidikan," ungkap Budi.

Lihat video: Terungkap Alasan Polisi Langsung Tahan Richard Lee Usai Diperiksa



Adapun perbuatan yang dianggap menghambat penyidikan yakni, Richard Lee mangkir dari panggilan pemeriksaan pada 3 Maret 2026. Kala itu, Richard disebut tak memberi penjelasan pada penyidik, tetapi malah live TikTok.

"Tersangka tidak hadir pada pemeriksaan tambahan tanggal 3 Maret 2026 tanpa memberikan keterangan yang jelas. Justru pada hari tersebut tersangka diketahui melakukan live pada akun tiktok," imbuhnya.

Selain itu, kata Budi, Richard juga mangkir dari wajib lapor. "Tersangka juga mangkir wajib lapor pada Senin, 23 Februari 2026 dan Kamis, 5 Maret 2026 tanpa alasan yang jelas," jelas Budi.

Bisnis.com, JAKARTA — Maskapai internasional seperti Etihad Airways, Qatar Airways, hingga Emirates terus memperpanjang penangguhan alias setop operasional untuk sementara waktu, di tengah tensi geopolitik Timur Tengah yang masih tinggi.

Pasalnya konflik di Iran menyebabkan penutupan bandara hub utama di Dubai, Abu Dhabi, dan Doha.

Emirates yang merupakan maskapai internasional terbesar resmi memperpanjang penangguhan operasional hingga Rabu (3/3/2026), sebagaimana informasi yang dibagikan melalui media sosial resmi @emirates.

“Akibat penutupan ruang udara regional yang berulang, Emirates telah menangguhkan sementara semua penerbangan ke dan dari Dubai hingga pukul 15.00 Waktu Uni Emirat Arab pada Selasa, 3 Maret,” tulis Emirates, dikutip pada Senin (2/3/2026).

Manajemen menyampaikan bahwa situasi ini masih dinamis dan terus dievaluasi. Pihaknya mengimbau semua pelanggan untuk memeriksa pembaruan operasional terbaru di http://emirates.com dan memeriksa email mereka untuk pemberitahuan tentang perubahan atau pembatalan penerbangan sebelum berangkat ke bandara.

Pasalnya semua titik check-in di kota di Dubai ditutup sementara hingga pemberitahuan lebih lanjut. Pihaknya pun terus memantau situasi dan berkoordinasi dengan otoritas terkait.

Di Indonesia, ratusan penumpang yang batal terbang di Bandara ke Timur Tengah memadati konter maskapai di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai untuk mencari kejelasan informasi soal tiket yang sudah dibeli.

Sementara itu, Qatar Airways menyatakan semua penerbangan masih ditangguhkan dan akan memberikan pembaruan pada 3 Maret 2026 pukul 09.00 waktu Doha.

Serupa, Etihad Airways dalam media sosial resmi X, @etihad, menyatakan memperpanjang pembatalan penerbangan hingga Senin (2/3/2026) pukul 14.00 waktu Uni Emirat Arab (GMT+4).

Singapore Airlines yang juga terdampak bahkan membatalkan penerbangan dari dan ke Dubai untuk periode 28 Februari hingga 7 Maret 2026.

Maskapai Saudia Airlines masih melakukan pemantauan terhadap beberapa kota tujuan di Timur Tengah. Namun, penerbangan dari dan ke Amman, Kuwait, Dubai, Abu Dhabi, Doha, Bahrain, Moscow, dan Peshawar dibatalkan. Pembatalan berlaku sampai 2 Maret pukul 23.59 GMT.

Melansir dari Bloomberg, Senin (2/3/2026), penangguhan operasional dari maskapai-maskapai besar yang beroperasi di Teluk Persia menyebabkan gangguan besar di beberapa bandara tersibuk di dunia.

Otoritas penerbangan sipil Uni Emirat Arab (UEA) menyatakan telah menangani lebih dari 20.000 penumpang yang terdampak oleh gangguan tersebut. Puluhan ribu orang terperangkap di wilayah yang berfungsi sebagai superkonektor global, menghubungkan dua titik di planet ini dengan satu kali transit.

Beberapa bandara di Teluk terkena dampak serangan balasan saat Iran meluncurkan rudal dan drone ke seluruh wilayah sebagai respons terhadap serangan awal pada Sabtu oleh pasukan udara Israel dan AS.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengajukan permohonan penangguhan penahanan dalam kasus dugaan korupsi Chromebook.

Permohonan tersebut disampaikan kepada majelis hakim melalui pengacara Nadiem, Zaid Mushafi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (23/2/2026) malam.

"Sehubungan dengan kondisi dan kesehatan klien kami yang terus berulang masalah kesehatan, dengan ini kami secara resmi mengajukan permohonan pengalihan jenis penahanan dan/atau penangguhan penahanan terdakwa Nadiem Anwar Makarim," ujar Zaid.

Merespons permohonan itu, Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah mengatakan majelis akan bermusyawarah terlebih dahulu untuk mengabulkan atau tidak pengajuan penangguhan penahanan tersebut.

"Ini ada permohonan kepada majelis hakim untuk pengalihan jenis penahanan dan/atau penangguhan penahanan, demikian ya. Yang pada pokoknya adalah alasan kesehatan, ya. Untuk selanjutnya terhadap permohonan ini, nanti majelis hakim akan menyikapi dan bermusyawarah," ujar Purwanto.

Adapun, sebelum persidangan dimulai, Nadiem sempat mengaku telah dibantarkan ke rumah sakit selama empat hari pada 18-22 Februari 2026.

Pembantaran itu karena Nadiem telah mengalami pendarahan akibat penyakit yang dialaminya.

"Ada empat hari untuk menerima perawatan karena saya mengalami perdarahan. Tapi alhamdulillah di rumah sakit berhasil ditangani, dari hari Rabu sampai dengan hari Minggu," kata Nadiem.

TANGERANG - Polisi membeberkan alasan dilakukannya penangguhan penahanan terhadap Habib Bahar bin Smith dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser).

"Jadi gini, penahanan itu ya, bukan kewajiban penyidik, tapi kewenangan yang diberikan undang-undang dalam KUHAP. Ya, nah dengan pertimbangan penyidik," kata Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Raden Muhammad Jauhari di Polda Metro Jaya, Sabtu (14/2/2026).

Menurut Jauhari, penangguhan penahanan itu alasannya, pertama Bahar bersikap kooperatif selama pemeriksaan ataupun proses penyidikan perkara tersebut.

"Yang kedua, ini yang saya luruskan nih, bukan satu-satunya tulang punggung keluarga, tapi alasan bahwa yang bersangkutan itu dalam keadaan kondisi sakit. Sakit ini menurut kuasa hukum nih, sakit, kemudian ada rekam medis, ya kan, habis tabrakan dan masa perawatan serta akan dilakukan operasi besar," ujarnya.

Selain itu, kata Jauhari ada jaminan langsung dari pihak keluarga dalam hal ini ibu dan istri. Meski begitu, polisi memastikan tetap mengusut tuntas perkara itu.

Lihat video: Kuasa Hukum Buka Suara Terkait Penahanan Bahar bin Smith ditangguhkan Polres Metro Tangerang



"Jadi harus diluruskan itu ya, bukan karena tulang punggung keluarga satu-satunya itu, tapi alasan itu diatur dalam KUHAP. Apalagi KUHAP baru itu mempertimbangkannya betul-betul ada referensi, ada poin-poinnya, itu yang kita pertimbangkan," ucapnya.

Sebagai informasi, Polres Metro Tangerang Kota menetapkan Habib Bahar bin Smith sebagai tersangka atas kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Kota Tangerang.

“Kita sudah menetapkan tersangka,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota, AKBP Awaludin Kanur, Minggu 1 Februari 2026.

Penetapan tersangka itu tercantum dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B/43/I/RES.1.24/2026/Reskrim pada Jumat, 30 Januari 2026. Penetapan tersangka itu juga setelah dilakukannya gelar perkara.

Bahar bin Smith dijerat dengan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan/atau Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan/atau Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan Juncto Pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan tindak pidana.

TANGERANG - Polres Metro Tangerang Kota menangguhkan penahanan Bahar bin Smith dalam kasus dugaan penganiayaan anggota Banser.

“Habib diberikan penangguhan penahanan. Itu juga atas permohonan kami sebagai tim kuasa hukumnya, tim Habib Bahar bin Smith, dan dikabulkan Kapolres,” ujar kuasa hukum Bahar bin Smith, Ichwan Tuankotta, Rabu (11/2/2026) malam.

Pertimbangan penangguhan penahanan, salah satunya karena Bahar merupakan tulang punggung keluarga dan jaminan pihak keluarga. “Beliau juga guru yang harus mengajar santrinya. Kemudian, beliau akan kooperatif untuk menjalani proses ini dan ada jaminan pihak keluarga,” katanya.

Bahar juga telah membuat pernyataan permintaan maaf kepada korban dan pihak GP Ansor. “Insyaallah kita ke depan akan tetap aktif menghubungi korban dan pihak-pihak tertentu untuk melakukan restorative justice sesuai permohonan yang kami sampaikan kepada Kapolres Kota Tangerang,” ujar Ichwan.

Sekadar mengingatkan, Polres Metro Tangerang Kota menetapkan Habib Bahar bin Smith sebagai tersangka atas kasus dugaan penganiayaan seorang anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Kota Tangerang.

“Kita sudah menetapkan tersangka,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota AKBP Awaludin Kanur, Minggu (1/2/2026).

Penetapan tersangka itu tercantum dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B/43/I/RES.1.24/2026/Reskrim pada Jumat, 30 Januari 2026. Penetapan tersangka juga setelah dilakukan gelar perkara.

Bahar bin Smith dijerat Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan/atau Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan/atau Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan Juncto Pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan tindak pidana.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menegaskan komitmen untuk menjaga transparansi di pasar modal Indonesia yang sesuai dengan standar global.

Hal itu disampaikan otoritas bursa saham RI usai penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengumumkan penangguhan perubahan konstituen saham asal Indonesia yang membuat IHSG longsor.

Melansir data RTI Infokom, IHSG ditutup melemah pada level 8.221,21 pada perdagangan sesi I hari ini, atau turun 7,34%. IHSG bergerak pada rentang 8.269-8.596. Sebanyak 30 saham menguat, 764 saham melemah, dan 10 saham stagnan. Kapitalisasi pasar IHSG mencapai Rp15.087 triliun.

Saham PT Petrosea Tbk. (PTRO) afiliasi Prajogo Pangestu ambrol siang ini, dengan turun 14,87% ke level Rp7.300 per saham. Penurunan dalam juga terjadi pada saham PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) kongsi Grup Bakrie dan Grup Salim. Saham BUMI terperosok 14,53% ke level Rp294 per saham pada sesi I hari ini. Demikian juga dengan saham milik Aguan PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) yang turun 14,89% ke level Rp9.575 di sesi I hari ini.

IHSG terperosok pada sesi I hari ini setelah MSCI mengumumkan peringatan bagi pasar modal Indonesia dengan membekukan sementara perlakuan indeks untuk saham-saham dalam negeri lantaran kekhawatiran isu free float dan aksesibilitas pasar.

Sekretaris Bursa Efek Indonesia Kautsar Primadi Nurahmad menyatakan bahwa otoritas pasar modal yang meliputi OJK, BEI, KPEI, dan KSEI akan terus melakukan diskusi intensif dengan pihak MSCI setelah pengumuman tersebut.

Selain itu, otoritas Bursa juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan transparansi data emiten guna memenuhi standar global.

“Kami telah meningkatkan keterbukaan dengan menyampaikan pengumuman data free float di situs web BEI. Namun, jika dirasakan MSCI belum cukup, kami akan terus melakukan diskusi atas transparansi data sesuai proposal MSCI untuk menemukan kesepakatan,” ucap Kautsar, Rabu (28/1).

Langkah penangguhan oleh MSCI ini menjadi kemunduran terbaru bagi pasar saham Indonesia setelah penyusun indeks tersebut mengidentifikasi adanya masalah mendasar terkait kelayakan investasi.

"[Masih ada] masalah mendasar terkait kelayakan investasi," tulis MSCI dalam keterangannya, dikutip Bloomberg pada Rabu (28/1/2026).

MSCI juga menyebut masih ada kekhawatiran terhadap upaya terkoordinasi untuk mendistorsi harga untuk saham-saham asal Indonesia.

Jika Indonesia gagal menunjukkan kemajuan transparansi hingga Mei mendatang, MSCI akan meninjau ulang status aksesibilitas pasar yang berisiko menurunkan bobot saham Indonesia dalam MSCI Emerging Markets Index.

Adapun penangguhan tersebut merupakan kelanjutan dari pengetatan definisi free float oleh MSCI terhadap emiten di Indonesia, yang saat ini tercatat memiliki rata-rata kepemilikan publik terkecil di Asia.

Apabila data saham yang benar-benar tersedia untuk diperdagangkan ternyata lebih sedikit dari yang dilaporkan, investor pasif akan terpaksa mengurangi kepemilikan mereka pada saham-saham Indonesia.

Sebagai informasi, MSCI adalah perusahaan riset investasi global yang menyediakan indeks saham, data, dan alat analisis portofolio yang menjadi acuan utama bagi manajer investasi dan investor di seluruh dunia. Sementara itu, indeks MSCI adalah indeks yang diluncurkan oleh MSCI untuk mencerminkan pergerakan harga saham pada berbagai kategori yang dibentuk.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.