Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa kasus penyiraman air keras yang sempat menjadi sorotan publik tidak termasuk dalam kategori tindak pidana terorisme.

“Kalau kasus penyiraman air keras itu tindak pidana biasa, bukan termasuk terorisme,” tegas Yusril di Istana Negara, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Dalam kesempatan yang sama, Yusril juga menjelaskan bahwa pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme telah memiliki dasar hukum menyusul perubahan dalam Undang-Undang TNI.

“Ya, ada. Setelah ada amendemen terhadap Undang-Undang TNI kan ada pelibatan TNI dalam penanganan terorisme untuk kasus-kasus tertentu,” ujar Yusril.

Yusril menjelaskan bahwa pada awalnya penanganan terorisme sepenuhnya berada di bawah kewenangan kepolisian. Hal itu merujuk pada kerangka hukum yang ia susun saat merancang regulasi terkait terorisme pada awal 2000-an.

“Dulu pada waktu saya men-draft Perpu Terorisme tahun 2002, memang itu sepenuhnya menjadi kewenangan dari kepolisian,” jelasnya.

Dia menambahkan bahwa seiring perkembangan regulasi, kini terbuka ruang pelibatan TNI dalam kondisi tertentu. Menurutnya, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang TNI maupun Undang-Undang Kepolisian, kepolisian dapat meminta bantuan TNI apabila diperlukan.

Dalam skema tersebut, TNI dapat diperbantukan kepada kepolisian melalui mekanisme Bawah Kendali Operasi (BKO), sehingga dalam pelaksanaannya TNI berada di bawah kendali operasi kepolisian.

Mengenai Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur secara teknis pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme, Yusril menilai bahwa regulasi pada level undang-undang saat ini sudah memadai.

Dia menyatakan bahwa meskipun undang-undangnya sudah ada, belum terdapat kasus yang menuntut penerapan aturan tersebut. Menurutnya, implementasi pelibatan TNI akan sangat bergantung pada kebutuhan di lapangan serta jenis kasus yang dihadapi.

JAKARTA - Program Studi Kajian Terorisme Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan (SPPB) Universitas Indonesia (UI) menggelar diskusi bertajuk World Terrorism Index: Peluncuran dan Diskusi WTI 2025. Diskusi digelar di Gedung IASTH UI Lantai 5, Kampus Salemba, Jakarta, pada Rabu (11/2/2026).

Forum strategis ini mempertemukan akademisi, aparat penegak hukum, dan pembuat kebijakan untuk membedah peta terbaru ancaman terorisme global serta implikasinya bagi Indonesia.

Direktur Penindakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol Mochamad Rosidi mengapresiasi kehadiran WTI 2025 sebagai instrumen penting untuk membaca tren global. BNPT menekankan pentingnya data berbasis riset guna mempertajam Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE), agar kebijakan negara tetap relevan di tengah dinamika ancaman yang terus berubah.

Sementara itu, peneliti WTI Muhamad Syauqillah dan Adhiascha Soemitro memaparkan temuan tahun 2025. Indonesia pada 2024 berada di peringkat 51 dengan skor 18 dan masuk kategori low impact. Pada 2025, Indonesia masih berada dalam kategori low impact dengan perbaikan skor menjadi 15.

Tim peneliti menjelaskan bahwa perbaikan skor tersebut dipengaruhi oleh penurunan jumlah operasi penangkapan sebelum aksi teror, yang secara langsung menurunkan skor total berdasarkan bobot penilaian indeks. Meski demikian, peringkat Indonesia bergeser dari posisi 51 pada 2024 menjadi 45 pada 2025.

Kenaikan peringkat ini terjadi karena sejumlah negara lain mengalami perbaikan skor yang lebih signifikan atau kondisi keamanannya relatif stabil. Sehingga memengaruhi posisi relatif Indonesia dalam pemetaan global. Laporan WTI 2025 juga menyoroti sejumlah tren utama. Salah satunya adalah meningkatnya kerentanan anak muda dan remaja terhadap radikalisasi di era digital.

"Kami menemukan peningkatan dalam radikalisasi dan rekrutmen anak muda melalui platform digital. Kelompok ekstremis kini memanfaatkan media sosial, pesan terenkripsi, hingga fitur percakapan dalam gim daring (online games) untuk menyebarkan propaganda. Metode ini mempercepat proses radikalisasi karena berlangsung efektif, cepat, dan sulit terdeteksi oleh pengawasan konvensional," ungkap Syauqillah dan Adhiascha.

Selain itu, laporan menyoroti eskalasi serangan di sejumlah negara kawasan Afrika. Temuan lain adalah pengkategorian geng, kartel, dan kelompok kejahatan terorganisir sebagai organisasi teror. Di satu sisi, langkah ini dinilai dapat memperkuat dasar hukum dalam merespons ancaman, namun di sisi lain berpotensi disalahgunakan untuk menekan lawan politik.

Isu kebangkitan kelompok sayap kiri juga menjadi sorotan, dengan profil ideologi pelaku serangan pada 2025 didominasi etnonasionalisme atau separatisme, ideologi keagamaan, motif ekonomi, pelaku yang belum teridentifikasi, serta ideologi kiri.

Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung (MA) Prim Haryadi memaparkan tantangan harmonisasi hukum pasca pemberlakuan regulasi pidana baru (KUHP dan KUHAP), dengan fokus pada konsistensi putusan hakim serta kepastian hukum bagi terdakwa dan korban.

Sementara itu, Kepala Densus 88 Aanti Teror Polri yang diwakili Kombes Pol Mayndra Eka Wardhana menegaskan bahwa intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme masih menjadi tantangan nyata bagi keamanan Indonesia. Ia menyebut tahun 2025 sebagai titik balik migrasi besar pola rekrutmen dan aktivitas terorisme dari dunia nyata ke dunia maya.

Mayndra menjelaskan, tren rekrutmen terhadap anak dan pelajar meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Sehingga memerlukan kewaspadaan ekstra dari seluruh elemen masyarakat. Indonesia dinilai memiliki karakter kebijakan kontra-teror yang adaptif dan dinamis, yang terbukti efektif mengendalikan situasi.

Hal ini ditunjukkan dengan capaian zero attack atau nihil serangan teror selama tiga tahun berturut-turut. Meski demikian, Densus 88 tetap aktif melakukan penegakan hukum di sejumlah wilayah sebagai langkah preventive strike guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ulta Levenia Nababan menekankan pentingnya membaca WTI 2025 sebagai sinyal kebijakan, bukan sekadar angka peringkat. Ia mengajak publik dan pemangku kepentingan memahami indikator yang diukur, tren pergerakannya, serta keterbatasannya agar diskusi berfokus pada mitigasi risiko berbasis bukti.

Diskusi ditutup dengan analisis Ketua Program Studi Kajian Terorisme SPPB UI Zora A. Sukabdi mengenai kerentanan psikologis anak terhadap paparan ideologi radikal-ekstrem. Ia menjelaskan bahwa perkembangan kognitif dan emosi yang belum matang membuat anak-anak rentan terhadap narasi ekstremis, terutama ketika pengawasan orang tua di ruang digital minim.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah sedang menggodok aturan terkait dengan pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme di dalam negeri.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan usai gelaran rapat pimpinan (Rapim) TNI-Polri pada Senin (9/2/2026).

Prasetyo mengatakan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme sedang dibicarakan. Dia mengatakan terdapat berbagai aspek yang menjadi pertimbangan dalam aturan tersebut.

"Justru di situ semua saling dilihat kan, apa yang menjadi tugas pokok, kemudian juga dilihat satu skala," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (9/2/2026).

Prasetyo juga mengatakan bahwa mau tidak mau, segala sesuatu berkembang, termasuk dalam dunia terorisme.

"Di situlah kemudian dibutuhkan aturan-aturan dan dibutuhkan penanganan-penanganan yang dapat mengantisipasi hal tersebut," ujar Prasetyo.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menilai secara pribadi bahwa semua warga negara memang mempunyai kewajiban untuk mempertahankan dan mengamankan negara.

"Ya kalau kami mau ikut di situ [penanggulangan terorisme] misalnya, kenapa tidak, tinggal porsinya didiskusikan. Kami ikut hukum saja, aturan," ujar Maruli.

Menurutnya, pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme masuk ke dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), namun realisasinya belum terlaksana. TNI pun memiliki babinsa di masyarakat yang juga berperan mencegah secara dini aksi terorisme.

JAKARTA - Rencana Peraturan Presiden (Perpres) tentang pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan terorisme merupakan bentuk penegakan kedaulatan negara. Sebab terorisme modern bukan lagi sekadar aksi kriminal, melainkan telah berkembang menjadi ancaman bersenjata terorganisasi, lintas wilayah, dan berpotensi mengganggu kedaulatan negara.

“Dalam konteks inilah, pelibatan TNI perlu dibaca sebagai bagian dari arsitektur pertahanan negara, bukan sebagai langkah militerisasi keamanan dalam negeri,” ujar Pengamat Politik dan Pertahanan Keamanan dari Universitas Nasional (UNAS) Selamat Ginting, Kamis (15/1/2026). .

Dalam perspektif pertahanan, kata dia, terorisme memiliki karakter asimetris yakni, aktor non-negara, struktur sel tertutup, penggunaan senjata mematikan, serta kemampuan memanfaatkan celah geografis dan sosial. Pada kondisi tertentu, terorisme dapat bertransformasi menyerupai insurgensi bersenjata skala rendah, terutama ketika beroperasi di wilayah terpencil, perbatasan, laut, atau objek vital strategis nasional.

“Ancaman dengan karakter semacam ini secara konseptual telah melampaui domain penegakan hukum konvensional,” katanya.

Negara membutuhkan instrumen yang tidak hanya mampu melakukan penindakan hukum, tetapi juga operasi tempur terbatas, penguasaan wilayah, dan respons cepat berintensitas tinggi, yang secara konstitusional merupakan tugas TNI.

Berbeda dengan anggapan bahwa TNI tidak memiliki kompetensi penanganan terorisme, faktanya TNI telah lama membangun satuan-satuan khusus dengan kemampuan antiteror tingkat tinggi, antara lain:

Pertama, Satuan 81 Kopassus TNI AD. Satuan ini dirancang untuk operasi kontra-teror darat dengan kemampuan infiltrasi, penindakan presisi, pembebasan sandera, dan operasi intelijen tempur.

“Karakteristik Satuan 81 relevan untuk menghadapi kelompok teror bersenjata yang beroperasi di medan sulit seperti hutan dan pegunungan,” ucapnya.

Lihat video: Pasukan Khusus TNI Sukses Lumpuhkan Kelompok Teroris

Kedua, Detasemen Jala Mangkara (Denjaka) TNI AL. Dia menilai, Denjaka memiliki spesialisasi penanganan terorisme maritim, termasuk pembajakan kapal, serangan terhadap pelabuhan, instalasi lepas pantai, dan jalur laut strategis.

“Dalam konteks negara kepulauan seperti Indonesia, terorisme maritim merupakan ancaman nyata terhadap kedaulatan dan keamanan ekonomi nasional,” katanya.

Ketiga, Satuan Bravo 90 TNI AU. Satuan ini berfokus pada penanggulangan terorisme udara, termasuk pembajakan pesawat dan pengamanan objek vital udara. Ancaman terhadap penerbangan sipil dan pangkalan udara memiliki implikasi langsung terhadap citra dan kedaulatan negara di mata internasional.

“Keberadaan satuan-satuan ini menunjukkan bahwa secara doktrinal dan operasional, TNI telah menyiapkan kapasitas anti-teror yang bersifat khusus, presisi, dan terbatas, bukan operasi militer konvensional berskala besar,” katanya.

Dari sudut pandang pertahanan keamanan, sambung dia, Perpres bukanlah upaya menggantikan peran Polri, melainkan menyediakan opsi negara dalam kondisi eskalatif.

Polri tetap menjadi aktor utama dalam penegakan hukum, penyelidikan, dan proses peradilan. Namun ketika terorisme berkembang menjadi ancaman bersenjata yang mengganggu stabilitas nasional atau objek vital strategis, negara membutuhkan lapis kekuatan tambahan.

“Dalam doktrin pertahanan, pendekatan ini dikenal sebagai defence in depth, di mana militer berfungsi sebagai instrumen terakhir untuk menjaga keutuhan negara ketika mekanisme sipil menghadapi keterbatasan structural,” katanya.

Secara prinsipil, negara berdaulat memiliki hak untuk menggunakan seluruh instrumen kekuasaannya guna mempertahankan eksistensi nasional. Terorisme yang menyerang warga negara, simbol negara, atau objek vital strategis merupakan bentuk tantangan langsung terhadap kedaulatan.

“Ketiadaan dasar hukum pelibatan TNI justru berpotensi melemahkan kedaulatan negara, karena respons menjadi lamban dan tidak terkoordinasi,” tegasnya.

Dalam konteks ini, Perpres berfungsi sebagai kerangka hukum preventif, bukan legitimasi penggunaan kekuatan secara sewenang-wenang. Meski demikian, pelibatan TNI harus tetap berada dalam koridor keputusan politik negara dengan kendali sipil penuh. Penugasan TNI harus bersifat: terbatas dan terukur, berbasis eskalasi ancaman, berada di bawah otoritas Presiden, serta tidak meniadakan proses hukum sipil.

Dengan desain kebijakan yang tepat, pelibatan TNI tidak identik dengan kebangkitan dwifungsi, melainkan manifestasi negara demokratis yang adaptif terhadap ancaman modern.

“Rencana Peraturan Presiden tentang pelibatan TNI dalam penanganan terorisme mencerminkan kebutuhan negara untuk memiliki fleksibilitas strategis dalam menjaga keamanan dan kedaulatan. Keberadaan satuan-satuan antiteror TNI menunjukkan bahwa secara institusional, TNI bukan aktor asing dalam isu ini,” upaparnya.

Perdebatan publik seharusnya diarahkan bukan pada dikotomi militer versus polisi, melainkan pada bagaimana negara merancang mekanisme kolaborasi yang efektif, akuntabel, dan tetap demokratis. Di situlah keseimbangan antara keamanan dan kebebasan diuji.

JAKARTA - Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah menggelar webinar menggagas usulan strategi penanggulangan terorisme dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Peristiwa ledakan di salah satu sekolah di Jakarta, dan makin meningkatnya ketidakpastian global dirasa perlu disikapi dengan strategi yang jitu dari pemerintah.

“Terorisme berbasis ideologi maupun berbasis keyakinan keagamaan bisa jadi akan memperoleh persemaian dalam situasi ini. Karena itu kita perlu merancang strategi yang komprehensif untuk disampaikan kepada pemerintah,” kata Pimpinan LHKP PW Muhammadiyah Ristan Alfino, Senin (12/1/2026).

Kemajuan Indonesia dalam penanggulangan terorisme memiliki ciri khas di dalam pembinaan para mantan pelaku teror. Hal ini semakin melengkapi dan mendorong posisi Indonesia semakin baik dalam indeks terorisme global.

Dewan Pakar LHKP Muhammadiyah Prof Sri Yunanto memaparkan, keberhasilan zero attack dan deklarasi 8000 anggota dan pimpinan Jamaah Islamiyah (JI) patut menjadi titik pijak strategi pemerintahan Prabowo-Gibran. Kerena itu Guru Besar Ilmu Politik UMJ ini memberi perhatian penting kepada upaya-upaya pembinaan eks narapidana terorisme, potensi residivisme, dan menarik kelompok kekerasan yang masih belum tersadarkan.

“Kita lihat ISIS dan organisasi teror sejenis ini terus melemah dan Indonesia mencatatkan keberhasilan besar dengan deklarasi kembali ke NKRI oleh jaringan JI. Kita juga saksikan ada trend peningkatan kekerasan berbasis ideologi di sejumlah negara bahkan merembes ke Indonesia. Ini perlu kita waspadai,” ujar Prof Yunanto.

Dia menekankan pentingnya penanggulangan terorisme yang tetap berpijak pada prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ia menyoroti perlunya konsistensi kebijakan negara agar pendekatan keamanan tidak berkembang menjadi represif, tetapi tetap adaptif terhadap tantangan baru.

Prof Yunanto juga mengingatkan bahwa penegakan hukum dan hak asasi menjadi poin penting dalam UU No. 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Prof Yunanto merekomendasikan adanya pembinaan eks napi terorisme, pencegahan dan penegakan hukum yang demokratis dan menjunjung hak asasi manusia (HAM).

Sedangkan Amanah Nurish, antropolog penulis “Agama Jawa: Setengah Abad Pasca-Clifford Geertz” menambahkan pentingnya pendekatan sosio-antropologis untuk membangun strategi penanggulangan terorisme bagi Indonesia. Dosen Kajian Terorisme UI ini memaparkan rangkaian krisis ekonomi, krisis lingkungan dan krisis global kemanusiaan yang dapat menjadi pintu masuk terorisme.

“Kita melihat bagaimana ada kelompok 1 persen penduduk dunia yang menguasai berbagai aras mulai dari ekonomi, aturan internasional dan lainnya. Kondisi demikian memunculkan krisis besar. Krisis lingkungan ini menggerus keadilan dan kemanusiaan. Ini harus menjadi konsern. Kita perlu menggunakan perspektif dan cara-cara baru berbasis praktik dalam mengembangkan strategi,” ungkapnya.

Nurish yang saat ini sedang meneliti dampak kebencanaan di Sumatera dan Aceh mengusulkan Model DRIA dalam membangun strategi penanggulangan terorisme berbasis sosio-antropologis. Model yang menurutnya menekankan pada pentingnya kebutuhan identitas, makna hidup, dan narasi emosional.

"Keretakan Identitas (Disintegration) harus mampu kita petakan dan cari solusi kulturalnya, lalu kita bagun (Reconstruction) narasi baru untuk merekatkan kebangsaan bukan sekedar menghakimi, selanjutnya adalah mengintegrasikan (Integration) semua bagian perekat Indonesia sehingga kita mampu juga mengalienasi (Alienation) kelompok yang bermaksud merusak situasi sosial harmoni yang telah dihasilkan,” jelasnya.

Wahyudi Djafar, pendiri Rakhsa Initiative yang juga anggota Working Group on Intelligence and Security Agencies Oversight menyoroti situasi global strategis yang menurutnya penting menjadi pijakan strategi penanggulangan terorisme di Indonesia kedepan.

Dia menyampaikan kembali dalam Review Global ke sembilan Counter Terrorism Strategy badan PBB disampaikan tentang pentingnya pendekatan komprehensif dalam pemberantasan terorisme. Hal ini termasuk dengan menekankan penghormatan terhadap HAM dan Hukum, serta menanganni kondisi yang memicu terorisme.

“Kita perlu meninjau kembali legislasi, kebijakan, dan strategi yang saat ini ada. Membatasi peran militer dalam pemberantasan terorisme dan memastikan akuntabilitas HAM perlu dimasukan di dalam strategi ke depan. Pembatasan HAM warga harus dilakukan dengan aturan yang tegas dan terbatas. Misalnya penyadapan, pemanfaatan AI, dan tindakan lain yang berpotensi melanggar HAM harus benar-benar terukur dan berbasis aturan,” sampainya.

Wahyudi menyampaikan, Kecerdasan Artfisial (AI) yang masih terus tumbuh perlu menjadi perhatian. Dalam beberapa kasus kekerasan ekstrim yang dilakukan sejumlah orang juga terbukti terpengaruh dari AI yang belum memiliki aturan global dan lokal yang diperlukan.

“Kini banyak negara sudah menuntut dan menegakkan sejumlah panduan etik yang ketat bagi penyelenggara AI sebagai salah satu cara untuk mengelola akses publik yang mungkin menjadi inspirasi kekerasan ekstrem. Hal ini juga sedang berjalan di Indonesia dimana saya adalah bagian dari tim penyusunan tersebut,” ungkapnya.

Ia mengingatkan agar Indonesia tidak terjebak pada narasi dan pendekatan keamanan global yang semata-mata berorientasi militeristik, melainkan mengedepankan tata kelola keamanan yang transparan dan partisipatif. Terkait pelibatan TNI, Wahyudi juga mengingatkan bahwa penanggulangan terorisme di Indonesia berada pada ranah criminal justice system.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa dokumen yang beredar terkait keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme bukanlah Peraturan Presiden (Perpres), melainkan masih berupa Surat Presiden (Surpres).

Hal tersebut disampaikan Prasetyo usai menghadiri agenda penyerahan bonus atlet SEA Games ke-33 Thailand 2025 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/1/2026), menanggapi pertanyaan wartawan terkait draf aturan yang ramai diperbincangkan publik.

“Surpres. Bukan Perpres. Baru Surpres itu,” ujar Prasetyo.

Prasetyo menjelaskan Surpres tersebut bersifat formal sebagai dasar untuk memulai pembahasan lebih lanjut dan belum merupakan keputusan final yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

Saat ditanya apakah kebijakan tersebut sudah bersifat final, Prasetyo menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan tetap terkait pengaturan tersebut.

Oleh sebab itu, dia juga mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum substansi kebijakan benar-benar dibahas dan diputuskan. Menurut Prasetyo, suatu aturan harus dipahami dalam konteks penerapannya yang terbatas dan situasional.

“Kenapa cara berpikir kita itu selalu ‘waduh nanti akan begini’? Substansinya itu. Pastilah akan diberlakukan pada kondisi dan titik tertentu,” jelasnya.

Prasetyo kemudian mencontohkan polemik serupa yang sempat muncul dalam pembahasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dia menyebut banyak kekhawatiran publik tidak sepenuhnya sesuai dengan semangat pengaturan yang sebenarnya.

“Misalnya tentang penghinaan kepada kepala negara. Di dalam KUHP yang baru itu justru menjadi delik aduan. Artinya, kalau kepala negara atau pejabat terkait tidak melaporkan, ya tidak bisa diproses,” ujarnya.

Pemerintah memastikan pembahasan terkait peran TNI dalam penanggulangan terorisme masih akan dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek hukum, konstitusi, dan kepentingan publik.

Menurutnya, pendekatan tersebut justru lebih baik karena mencegah pelaporan berlebihan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan langsung.

“Daripada setiap orang, setiap relawan, setiap pendukung nanti dengan leluasa bisa melaporkan,” pungkasnya.