Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Sumedang menerima kunjungan kenegaraan dari Duta Besar Estonia untuk Indonesia, H. E. Veikko Kala, beserta jajaran Kedutaan Besar Estonia di Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Jumat (5/6/2026).

Kunjungan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat kolaborasi global, khususnya pada pengembangan transformasi digital dan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi.

Rombongan diplomatik tersebut disambut langsung oleh Asisten Administrasi Umum Budi Rahman, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dian Sukmara, serta Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfosanditik) Arif Syamsudin.

Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Sumedang memamerkan berbagai fasilitas strategis, termasuk Command Center yang berfungsi sebagai pusat integrasi data dan pengambilan keputusan secara real-time.

Plt. Kadis Kominfosanditik Arif Syamsudin memaparkan transformasi digital di Sumedang diarahkan untuk menciptakan birokrasi yang efektif, transparan, dan akuntabel. Berbagai sistem seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), platform monitoring pembangunan, hingga pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah diintegrasikan guna mendukung kebijakan yang presisi.

"Kami meyakini bahwa teknologi digital bukan hanya alat, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan mewujudkan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat," ujar Arif.

Arif menambahkan bahwa pemanfaatan aplikasi digital ini juga menyentuh aspek fundamental daerah, seperti pemantauan inflasi, pengawasan distribusi kebutuhan pokok, hingga pengelolaan data statistik sektoral. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen untuk membangun birokrasi modern yang berorientasi sepenuhnya pada pelayanan masyarakat secara cepat dan efisien.

Duta Besar Estonia, H. E. Veikko Kala, menyampaikan apresiasi mendalam terhadap kemajuan teknologi di Sumedang. Ia menyoroti kemiripan profil demografi antara Estonia dan Sumedang sebagai landasan kerja sama yang kuat di sektor teknologi informasi.

"Saya sangat senang berada di sini di Sumedang. Jumlah populasi Estonia itu sama persis dengan yang ada di Sumedang. Saya tahu, Sumedang adalah salah satu komunitas lokal terkemuka di Indonesia dalam hal transformasi digital. Sama halnya seperti Estonia yang merupakan salah satu pemerintahan digital terkemuka di seluruh dunia," ungkap Veikko Kala.

Lebih lanjut, Veikko mengakui bahwa efektivitas penggunaan platform digital di Sumedang telah memberikan dampak signifikan terhadap transparansi tata kelola pemerintahan. Ia menegaskan komitmennya untuk terus melanjutkan kemitraan dalam pengembangan solusi digital di masa depan.

"Saya juga tahu telah bekerja sama untuk membangun semua platform digital dan solusi digital tersebut yang melayani masyarakat dengan sangat baik. Saya sangat kagum melihat seberapa banyak dan seberapa efektifnya Sumedang dalam menggunakan untuk membuat tata kelola pemerintahan menjadi lebih transparan. Saya yakin bahwa kami juga memiliki banyak hal untuk dipelajari dari Sumedang. Kita akan terus melanjutkan kerja sama yang baik ini antara Estonia dan Sumedang," tegasnya.

JAKARTA - Dino Patti Djalal saat ini menjadi sorotan karena mengkritik kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Berikut ini profil pendidikan Dino yang pernah jadi kuliah di Kanada dan Inggris.

"Sebagai sahabat bapak, saya mewakili komunitas hubungan internasional, dan banyak rakyat Indonesia menghimbau Presiden Prabowo untuk secara signifikan mengurangi perjalanan ke luar negeri, dan tidak menganggap remeh jeritan publik mengenai hal ini," ujar Dino melalui akun Instagramnya @dinopattidjalal, dikutip Selasa (2/6/2026).

Dino menilai, perjalanan seorang kepala negara memakan biaya yang besar, ini termasuk biaya rombongan tim pendahulu, biaya pesawat, biaya hotel, biaya logistik, biaya protokoler, dan lainnya.

Dino pun memberikan 5 saran Presiden untuk menghemat biaya dan waktu perjalanan luar negeri dengan lebih mengandalkan video call, zoom call, atau telepon untuk menjalin komunikasi dengan negara lain.

Ia juga menyarankan Presiden untuk memanfaatkan kunjungan ke suatu forum internasional. Lalu perencanaan secara profesional perjalanan Presiden ke luar negeri.

Dino juga menyarankan, untuk satu tahun ke depan Presiden lebih banyak menerima tamu negara ketimbangan kunjungan ke luar negeri. Terakhir, ia mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik diserahkan ke Menlu Sugiono.

Respons Seskab Teddy Indra Wijaya

Merespons kritikan Dino, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa seluruh kelebihan biaya perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang melampaui anggaran negara ditanggung secara pribadi oleh Presiden.

Selain itu, Teddy turut menjelaskan masalah jumlah rombongan yang menyertai Prabowo dalam kunjungan luar negeri. Ia menegaskan jumlah delegasi pada masa pemerintahan Prabowo telah dipangkas secara signifikan dibandingkan periode sebelumnya.

Tedy menambahkan, alasan Presiden Prabowo Subianto kerap melakukan kunjungan ke luar negeri selama 1,5 tahun terakhir. Teddy menerangkan, ketika Prabowo menjadi Presiden Indonesia, dunia tengah dilanda krisis.

Menurut Teddy, Kepala Negara harus membangun hubungan dengan pemimpin negara lainnya. "Masalah protokoler dan frekuensi ke luar negeri dalam 1,5 tahun terakhir. Jadi Presiden Prabowo itu adalah Presiden baru yang mulai menjabat saat dunia sedang krisis,” kata Teddy di akun Instagram @sekretariat.kabinet, Senin (1/6/2026)

Teddy menegaskan, salah besar jika kunjungan Prabowo ke luar negeri dianggap sebagai gagah-gagahan dan seremonial. Ia meminta masyarakat untuk melihat capaian yang sudah dilakukan selama 1,5 tahun terakhir.

Profil Pendidikan Dino Patti Djalal

Mengutip laman resmi dinopattidjalal.com, Founder & Chairman of Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) ini lahir di Beograd, Yugoslavia, pada 10 September 1965 dari keluarga diplomat Indonesia.

Sejak kecil, Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional di era Presiden Susilo Banbang Yudhoyono (SBY) ini telah terbiasa hidup berpindah-pindah negara mengikuti penugasan orang tuanya.

Pendidikan dasar Dino ditempuh di Sekolah Dasar Muhammadiyah, kemudian melanjutkan ke SMP Al-Azhar. Ia menyelesaikan pendidikan menengah atas di McLean, Virginia, Amerika Serikat.

Untuk pendidikan tinggi, mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat (2010–2013) menempuh studi di sejumlah universitas ternama dunia.

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI pada 2014 ini meraih gelar Sarjana Ilmu Politik dari Carleton University, Ottawa, Kanada. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Politik di Simon Fraser University, Vancouver, Kanada.

Tak berhenti di situ, Dino kemudian menyelesaikan gelar Doktor (Ph.D) Hubungan Internasional di London School of Economics and Political Science (LSE), London, Inggris—salah satu kampus terbaik dunia dalam bidang ilmu sosial dan politik.

Atas kiprahnya di dunia diplomasi Dinno pun menerima Bintang Jasa Utama di tahun 2010 dan menerima Bintang Mahaputra Adipradana pada 2014.

Selain itu ia juga menjadi anggota Komite Eksekutif Forum Perdamaian Paris, Ketua Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) pada 2018, dan ia tercatat telah menulis 11 buku tentang kepemimpinan.

Muh Jusrianto

(Direktur Eksekutif Reform Syndicate)

MANUVER diplomatik yang diorkestrasi Presiden Prabowo, sejak dilantik Oktober 2024 hingga Mei 2026, mencatat rekor fantastis dalam lawatan resmi kenegaraan ke berbagai negara Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Latin. Intensitas ini menunjukkan lanskap politik bebas aktif yang semakin dinamis dan ekspansif sebagai pengejawantahan konkret dari konsep heavy strategic hedging (Gindarsah, 2026).

Namun, aktivitas diplomatik yang intens rupanya memicu gelombang kritik domestik, di tengah narasi efisiensi anggaran yang selalu digaungkan pemerintah. Sehingga mobilitas presiden hanya dianggap sebagai pemborosan. Dinamika ini akhirnya berimplikasi pada tereduksinya substansi dibalik kunjungan yang melahirkan berbagai kesepakatan bilateral.

Secara analitis, intensitas diplomasi Prabowo menyerupai sebuah “otot” yang kokoh dan energik, namun secara implisit memiliki kelemahan fundamental. Pasalnya, menguatnya leadership-driven diplomacy, dalam jangka panjang rentan menciptakan personifikasi politik luar negeri yang substansinya lemah secara institusional sehingga kebijakan menjadi tidak sustainable.

Agar peluang emas di balik gaya diplomasi masif Prabowo tidak berkulminasi ke dalam kesia-siaan lantaran cenderung berpijak pada energi satu orang, maka diperlukan suatu rekonstruksi diplomasi dengan mengedepankan penguatan kelembagaan lewat institusi profesional dan sekama follow-up yang rigid. Rekonstruksi ini dimaksudkan agar model diplomasi Indonesia tetap berpijak pada institution-driven.

Otot Diplomasi Prabowo

Selama masa jabatannya, frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo mengalami lonjakan drastis, yang secara komparatif, melampaui kunjungan Joko Widodo pada periode serupa. Manuver diplomatik ini tergolong unik karena intensitas kunjungan berulang ke mitra-mitra yang dianggap strategis, seperti Malaysia (lima kali), Uni Emirat Arab serta Perancis yang tercatat sudah empat kali.

Langgam diplomatik ini bukan sekadar eksposure bilateral, melainkan instrumen agenda setting dan locking-in kepentingan nasional jangka panjang, yang saat ini terbukti efektif dalam melahirkan kerja sama konkret yang bernilai jumbo. Paling tidak tercatat, hingga awal 2026, total komitmen investasi yang diperoleh dari intensitas manuver diplomatik kurang lebih mencapai US$90 miliar.

Selain capaian investasi, diplomasi ofensif yang diorkestrasi turut menorehkan capaian lain, berupa penurunan tarif dagang Amerika Serikat, kemajuan perundingan IEU-CEPA, penguatan ketahanan energi domestik serta perluasan kemitraan pertahanan strategis. Artinya kerja sama pertahanan, hilirisasi, dan energi bukan lagi berhenti pada level menteri, tapi naik ke meja pemimpin.

Realitas ini menegaskan bahwa diplomasi luar negeri yang dinavigasi secara ofensif oleh pemimpin, pada batas tertentu, memiliki efektifitas dan relevansi di tengah konfigurasi geopolitik global yang antagonistik dan volatil. Meski demikian, efektifitas dan relevansi dibalik model “otot” diplomasi Prabowo cenderung bersyarat: optimal untuk penetrasi awal, namun beresiko terjebak personalisasi.

Corak diplomasi tersebut jika hanya bergantung pada energi pemimpin, maka kebijakan berpotensi terputus ketika tampuk kepemimpinan berganti. Begitu pula diplomasi yang tidak diperkuat dengan mekanisme kelembagaan dan tindak lanjut teknokratis, beresiko menggerus trust mitra. Dari lensa realisme, memang sosok pemimpin yang berkarakter menjadi kunci dalam menciptakan peluang dan menjaga national interest (Morgenthau, 1948). Namun, hasil dari semua ini ditentukan oleh kapasitas kelembagaan.

Kelemahan Leadership-Driven

Kebijakan luar negeri yang terkonsentrasi pada persona dan energi pemimpinan bukan tanpa konsekuensi. Ketergantungan ekstrim dengan mekanisme leadership-driven dapat menciptakan risiko struktural berupa kerapuhan, inkonsistensi, instabilitas institusional dalam menghadapi dinamika ekonomi dan politik yang volatil. Konsekuensi dari semua ini adalah sustainability gap.

Kendati miliaran dolar investasi dan ratusan Nota Kesepahaman (MoU) berhasil dicapai melalui perundingan di tingkat pemimpin negara dan pemerintahan. Namun, tantangan terbesarnya adalah bagaimana memastikan tidak terjadi disparitas antara retorika dan realisasi lapangan. Apalagi ego sektoral, patologi birokrasi serta koordinasi yang lemah seringkali menjadi hambatan eksekusi kebijakan.

Oleh karena itu, efektivitas diplomasi pemerintahan Prabowo tidak dapat dinilai secara reduksionis hanya berdasarkan kuantitas komitmen investasi dan kesepakatan bilateral, melainkan secara krusial harus diukur dari kemampuan negara dalam mengonversi apa yang dicapai menjadi hasil yang lebih konkret yang berdampak pada kepentingan publik dan negara.

Dalam konteks inilah, politik luar negeri yang cenderung bergantung kepada mekanisme leadership-driven menyisakan kelemahan fundamental. Pasalnya, kapasitas institusional merupakan prasyarat penting dalam menjembatani, antara capaian diplomatik dengan eksekusi kebijakan. Jika kapasitas institusi direduksi menjadi kapasitas pemimpin maka konsekuensi struktural menjadi tidak terelakkan.

Bagaimanapun juga, kepentingan nasional dalam konstruksi realisme, harus diupayakan secara prudent dan rasional. Bukan malah digerakkan semangat personal (Morgenthau, 1948). Posisi pemimpin tetap penting sebagai penetrasi awal untuk membuka peluang, namun bukan berarti pada tahapan selanjutnya, semuanya diserahkan pada improvisasi individu yang mengabaikan logika kelembagaan.

Prinsipnya, tanpa dukungan sistemik, diplomasi bebas aktif yang dinamis dan ekspansif yang diorkestrasi Presiden Prabowo beresiko melahirkan jebakan transformasional dari instrumen strategis menjadi beban keuangan dan manuver politik yang kontraproduktif. Kondisi saat ini yang terpotret dari kritik publik sejatinya menggambarkan persoalan di mana, tendensi leadership-driven yang dominan telah mengaburkan capaian substansial dari setiap kunjungan Presiden.

Penguatan Kelembagaan

Rekonstruksi terhadap pendekatan leadership-driven diplomacy yang mendapat kritikan lantaran dinilai paradoks dengan narasi efisiensi, seharusnya tidak dilakukan lewat pola pengkerdilan peranan Presiden, melainkan harus melalui penguatan institusi diplomasi secara sistematis. Diperlukan keseimbangan antara energi personal dengan mekanisme institusi yang berpijak pada rasionalitas teknokratis.

Kedudukan Kementerian Luar Negeri serta lembaga-lembaga lain, yang terkait langsung dengan tujuan kerja sama, mesti diletakkan sebagai motor penggerak di dalam panggung diplomasi. Keberadaan lembaga ini tidak boleh dilihat normatif, melainkan peranan dan fungsinya harus dikonstruksi selaku arsitek sekaligus eksekutor yang ikut menyusun peta jalan dalam proses negosiasi.

Jika diilustrasi maka posisi Presiden adalah ujung tombak yang memegang kendali pada isu-isu high-stakes, baik dalam konteks kesepakatan energi strategis maupun negosiasi pertahanan, sementara untuk kunjungan teknis dan follow-up rutin tetap diserahkan ke lembaga terkait. Pembagian kerja ini bukan hanya relevan dalam logika efisiensi, namun penting bagi keberlanjutan dan kredibilitas diplomasi.

Dalam upaya mencegah risiko terjadinya gap antara retorika dan realisasi, membangun mekanisme pengawasan guna memantau perkembangan realisasi terhadap kesepakatan diplomatik, dengan indikator kinerja yang komprehensif, menjadi keharusan. Dengan ini semuanya menjadi lebih transparan dan akuntabel sehingga skeptisme yang mengendap di balik kritik akan runtuh.

Tentu, rekonstruksi ini bukan dimaksudkan untuk mengamputasi ruang gerak Presiden dalam arena diplomasi, melainkan upaya strategis untuk penguatan national interest ala konsepsi realisme. Dengan menempatkan Presiden sebagai aktor-rasional yang berpijak dalam kalkulasi kelembagaan, maka proses diplomasi jauh lebih konsisten, adaptif serta berkelanjutan.

Proses yang demikian melambangkan bahwa politik Indonesia - terlepas dari siapapun pemimpinnya - harus berpijak dan merepresentasikan preferensi kepentingan nasional, bukan sebaliknya: pilihan personal. Pelembagaan atas proses diplomasi memungkinkan negara bergerak sesuai hukum objektif politik luar negeri dalam mengartikulasi kepentingan nasional secara jangka panjang di tengah sistem yang anarkis.

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjawab pertanyaan terkait intensitas kunjungan diplomasi Presiden Prabowo Subianto ke Luar Negeri. Ia menegaskan diplomasi harus diukur dari hasil konkret yang dirasakan masyarakat, bukan semata jumlah perjalanan atau aspek seremonial.

Ia menegaskan, setiap kritik dan masukan terhadap pemerintah selalu ditampung. Namun menurutnya, berbagai capaian diplomasi yang telah diraih Indonesia dalam satu setengah tahun terakhir tidak boleh diabaikan.

“Jadi ruang untuk setiap masukan tentu kita terima, tapi jangan sampai kita mengaburkan fakta tentang semua hasil yang telah kita capai,” kata Teddy di akun Instagram @sekretariat.kabinet, Senin (1/6/2026).

Setahun Kepemimpinan, Prabowo Jadikan Pertahanan sebagai Instrumen Diplomasi



Teddy turut memaparkan sejumlah capaian dari hasil nyata diplomasi Presiden Prabowo. Pertama, kata Teddy, Indonesia bergabung ke dalam BRICS di tengah konflik krisis dunia.

“Manfaatnya apa? Ya sekarang ini, di tengah konflik krisis dunia, situasi negara terjamin. Stok BBM aman, harga BBM subsidi tidak naik. Stok pangan aman. Kemudian yang kedua, tarif 0 persen di Uni Eropa, ada 25 negara di situ,” ujar dia.

“Dan ini perjanjian yang sudah diurus belasan tahun yang lalu, tapi kapan tercapai? Ya zaman Presiden Prabowo, tepatnya tahun 2025 lalu,” sambungnya.

Hasil Lawatan dari Prancis, Prabowo Bawa Oleh-oleh Kerja Sama Rp61,25 Triliun



Ketiga, masuknya investasi senilai sekitar Rp2.430 triliun dalam 1,5 tahun terakhir. Teddy juga menyoroti hasil kunjungan Presiden ke Jepang dan Korea Selatan yang menghasilkan komitmen bisnis mencapai USD33,89 miliar atau sekitar Rp575 triliun.

Kemudian yang keempat, penguatan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) melalui kerja sama dengan sejumlah negara. Mulai dari Prancis, Amerika, Rusia, China, Inggris, dan negara Eropa lainnya.

Kemudian yang kelima, program ibadah haji tahun 2025 lalu dan tahun 2026. Teddy mengatakan, Indonesia adalah negara satu-satunya yang punya perkampungan haji di Arab Saudi.

“Dan Saudi sendiri mengubah undang-undangnya agar suatu negara mempunyai lahan di situ untuk digunakan oleh jemaah haji,” ungkapnya.

Selanjutnya, keterlibatan aktif Indonesia dalam isu Palestina melalui pengiriman bantuan logistik udara, pengoperasian kapal rumah sakit, hingga pemberian beasiswa pendidikan bagi pelajar Palestina di Indonesia.

Ketujuh, keberhasilan diplomasi pemerintah dalam memulangkan warga negara Indonesia yang sempat diamankan otoritas Israel di laut lepas beberapa waktu lalu.

“Dan ingat, yang tadi saya sampaikan adalah hasil konkret nyata 1,5 tahun terakhir. Dan semua itu adalah diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo lewat berbagai macam cara, baik yang dipublikasikan, maupun tidak dipublikasikan. Karena yang terpenting bagi kami adalah hasil konkretnya,” pungkasnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Tanah Air setelah mengakhiri rangkaian kunjungan resmi kenegaraan di Paris, Republik Prancis pada Jumat (29/5/2026).

Dikutip dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Prabowo bersama rombongan terbatas lepas landas dari Bandara Orly, Paris, Prancis.

Setibanya di Bandara Orly, Presiden Prabowo menerima penghormatan militer berupa pasukan jajar kehormatan sebanyak 21 personel yang berdiri di sisi kiri dan kanan karpet merah.

Tampak menyambut Prabowo di depan karpet merah yakni Menteri Urusan Frankofoni, Kemitraan Internasional, dan Warga Negara Prancis di Luar Negeri Eléonore Caroit dan Gubernur Militer Paris Jenderal Loïc Mizon.

Adapun pejabat yang hadir melepas keberangkatan Presiden Prabowo yakni, Duta Besar Prancis untuk Indonesia Fabien Penone, Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Mohamad Oemar, serta Atase Pertahanan RI di Paris Marsma TNI Hendra Gunawan.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan kembali ke Tanah Air yakni Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Diketahui, Presiden Prabowo tiba di Paris, Prancis sejak Selasa (26/5) lalu. Pada Rabu, 27 Mei 2026, Presiden Prabowo diketahui menunaikan Salat Iduladha 1447 Hijriyah bersama Warga Negara Indonesia (WNI) di Wisma Indonesia, Paris.

Lihat video: Penuh Hormat! Momentum Upacara Kenegaraan Presiden Prabowo di Paris

Kemudian, Prabowo menjalani sejumlah agenda penting dalam rangka mempererat hubungan bilateral Indonesia dan Prancis. Presiden Prabowo memulai agenda dengan menghadiri upacara penyambutan kenegaraan di Les Invalides dan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris.

Selain itu, Presiden Prabowo juga menghadiri jamuan santap malam kenegaraan yang diselenggarakan Presiden Macron di Salle des Fêtes, Istana Élysée.

Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Prancis menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat diplomasi aktif dan memperluas kerja sama strategis dengan negara-negara sahabat di kawasan Eropa.

Credit foto: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan kembali ke Tanah Air usai menyelesaikan rangkaian kunjungan kerja di Prancis.

Kepastian tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri RI Sugiono saat dihubungi wartawan melalui pesan teks pada Jumat (29/5/2026).

“Sesuai dengan rencana perjalanan kunjungan Presiden RI, beliau dan rombongan akan kembali ke Tanah Air siang ini waktu setempat,” ujar Sugiono.

Selama berada di Paris, Presiden Prabowo menjalani sejumlah agenda penting, termasuk pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée pada Kamis (28/5/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan hubungan bilateral Indonesia dan Prancis di berbagai sektor strategis.

Dalam pernyataan pers bersama Presiden Macron, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pembahasan kedua negara mencakup kerja sama pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga pelaksanaan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Presiden Prabowo juga menilai hubungan Indonesia dan Prancis saat ini berada pada fase terbaik sepanjang sejarah hubungan diplomatik kedua negara.

Dia menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kepemimpinan Presiden Macron dalam mempererat kerja sama bilateral.

“Yang Mulia, hubungan Indonesia dan Prancis berada di tingkat menurut saya yang terbaik selama ini. Kami berterima kasih dan kami hormat dengan kepemimpinan Yang Mulia Presiden Macron,” ujar Prabowo.

Selain itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia dan Prancis memiliki banyak kesamaan pandangan dalam menyikapi berbagai isu global dan kawasan. Menurutnya, hubungan bilateral yang terus berkembang positif tidak terlepas dari dukungan langsung Presiden Macron.

“Dalam beberapa hal, Indonesia dan Prancis memiliki sikap yang sama, dan saat ini hubungan bilateral kita sangat baik. Ini tidak lain adalah karena dukungan langsung dari Presiden Macron. Di bidang pertahanan hubungan kita sangat baik, di bidang kerja sama sains dan teknologi juga sangat baik, di bidang pendidikan kita ingin lebih ditingkatkan lagi,” lanjutnya.

Pertemuan bilateral tersebut menegaskan komitmen Indonesia dan Prancis untuk terus memperluas kerja sama yang saling menguntungkan sekaligus memperkuat kontribusi kedua negara dalam menjaga stabilitas, perdamaian, dan kemajuan bersama di tengah dinamika global.

Kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis menjadi bagian dari upaya memperkuat diplomasi Indonesia dengan negara-negara mitra strategis di kawasan Eropa.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan berkunjung ke Austria, dan Hungaria usai melawat ke Prancis. Hal itu dilakukan karena negara yang akan dikunjungi Prabowo memiliki posisi strategis.

"Ada 3 negara Eropa yang dikunjungi oleh Presiden Prabowo di Akhir Mei 2026 ini, yaitu Prancis, Austria, dan Hungaria. Ketiga Negara ini memiliki posisi strategis yang dibutuhkan Indonesia," kata Juru bicara (jubir) Partai Gerindra, Sugiat Santoso, Jumat (29/5/2026).

Untuk Prancis, kata Sugiat, punya kekuatan militer dan teknologi terbesar di Eropa Barat yang tidak menjual sistem persenjataan canggih atau memberikan komitmen strategis hanya karena pembeli memiliki uang.

"Kedekatan politik yang dibangun bertahap melalui kunjungan berulang adalah syarat mutlak dalam bekerja sama dengan Macron," katanya.

Sementara Austria, merupakan gerbang industri manufaktur presisi Eropa Tengah. Menurutnya, industri utamanya berpusat pada mesin, otomotif, pengolahan logam, bahan kimia, dan makanan/minuman.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan berkunjung ke Austria, dan Hungaria usai melawat ke Prancis. Hal itu dilakukan karena negara yang akan dikunjungi Prabowo memiliki posisi strategis.

"Ada 3 negara Eropa yang dikunjungi oleh Presiden Prabowo di Akhir Mei 2026 ini, yaitu Prancis, Austria, dan Hungaria. Ketiga Negara ini memiliki posisi strategis yang dibutuhkan Indonesia," kata Juru bicara (jubir) Partai Gerindra, Sugiat Santoso, Jumat (29/5/2026).

Untuk Prancis, kata Sugiat, punya kekuatan militer dan teknologi terbesar di Eropa Barat yang tidak menjual sistem persenjataan canggih atau memberikan komitmen strategis hanya karena pembeli memiliki uang.

"Kedekatan politik yang dibangun bertahap melalui kunjungan berulang adalah syarat mutlak dalam bekerja sama dengan Macron," katanya.

Sementara Austria, merupakan gerbang industri manufaktur presisi Eropa Tengah. Menurutnya, industri utamanya berpusat pada mesin, otomotif, pengolahan logam, bahan kimia, dan makanan/minuman.

Sedangkan Hungaria adalah pusat agresif pembangunan gigafactory baterai EV di Uni Eropa (tempat berkumpulnya raksasa seperti Samsung SDI dan CATL). Dia menyebut masuk ke Hungaria berarti mengunci posisi Indonesia dalam rantai pasok baterai masa depan Eropa dari pintu yang paling terbuka.

Lihat video: Penuh Hormat! Momentum Upacara Kenegaraan Presiden Prabowo di Paris



Sugiat menekankan bila Indonesia menguasai 65% nikel dunia. Sementara Eropa (melalui gigafabrik di Hungaria/Budapest dan teknologi Austria/Wina) sangat butuh nikel Indonesia. "Pak Prabowo datang ke sana bukan sebagai peminta-minta bantuan, tetapi sebagai pemilik komoditas strategis yang menentukan masa depan industri otomotif dunia," katanya.

Sugiat mengungkapkan dunia saat ini sedang bertransisi ke kendaraan listrik. Namun, Indonesia punya waktu terbatas sebelum teknologi baterai bergeser ke bahan non-nikel.

Untuk itu, Presiden Prabowo bergerak cepat secara maraton (Paris-Wina-Budapest) dalam satu bulan untuk mengunci investasi hilirisasi ini sebelum jendela peluangnya tertutup. Menunda perjalanan berarti kehilangan momentum emas.

Tak hanya itu, Sugiat menerangkan sebuah negara tidak bisa mendikte dunia jika militernya lemah. Kunjungan berulang ke Paris adalah cara Prabowo membangun trust tingkat tinggi dengan Presiden Macron agar Indonesia diberi akses teknologi militer yang tidak sembarang negara bisa beli.

Oleh karena itu, Sugiat menegaskan bila penilaian perjalanan Presiden hanya dari ongkos tiket pesawat adalah cara berpikir yang tidak sebanding. Nilai transfer teknologi pertahanan, pengamanan kedaulatan di Laut Natuna Utara, dan posisi tawar Indonwsia sebagai kekuatan regional jauh lebih besar dari sekadar biaya operasional perjalanan.

"Kunjungan ke Prancis ini bukti nyata politik bebas-aktif yang berwibawa. Indonesia tidak mengekor ke Amerika, tidak tunduk ke China, dan tidak takut pada tekanan NATO saat berhubungan dengan Rusia demi mengamankan pasokan minyak dan LPG murah untuk rakyat," katanya.

"Pak Prabowo sedang mempraktikkan hedging (keseimbangan geopolitik) tingkat tinggi agar Indonesia tidak bisa diabaikan oleh kekuatan dunia mana pun," timpalnya.

Sugiat menyatakan, Presiden Prabowo saat ini tidak sedang melakukan diplomasi seremonial atau sekadar tanda tangan di atas kertas. Menurutnya, Prabowo tengah bertarung di panggung dunia untuk menaikkan kelas Indonesia dari negara berkembang menjadi kekuatan global yang mandiri secara ekonomi dan tangguh secara militer.

"Indonesia sedang dipimpin oleh seorang Patriot yang tahu persis bagaimana cara memenangkan kepentingan nasional di luar negeri. Menilai keberhasilan diplomasi internasional dari hasil beberapa minggu atau bulan adalah cara berpikir yang tidak logis," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden PrancisEmmanuel Macron menegaskan komitmen memperkuat hubungan strategis dengan Indonesia saat menerima kunjungan kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Elysee, Paris, Kamis (28/5/2026) waktu setempat.

Macron menyebut Indonesia sebagai mitra utama Prancis di kawasan Indo-Pasifik dalam upaya memperkuat kedaulatan dan menjaga independensi di tengah gejolak global.

Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan bilateral, Macron mengatakan kunjungan Prabowo ke Paris menjadi simbol eratnya hubungan kedua negara yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir.

Kepala Negara Prancis juga mengapresiasi kunjungan tersebut yang berlangsung tepat 1 tahun setelah lawatannya ke Indonesia.

"Kunjungan ini berlangsung tepat 1 tahun setelah kunjungan yang saya lakukan ke Indonesia, yang menjadi bukti dinamika luar biasa hubungan kami. Dan dinamika ini bertumpu pada persahabatan lama di antara kita, antara kedua negara kita, serta transformasi mendalam dalam hubungan ini selama beberapa tahun terakhir," ujar Macron.

Macron menyoroti kondisi global yang menurutnya semakin penuh tantangan akibat berbagai krisis internasional di Eropa, Timur Tengah, dan Asia.

Situasi tersebut, kata Macron, tidak hanya menguji keamanan kolektif dunia, tetapi juga memperburuk ketidakseimbangan ekonomi global dan meningkatkan volatilitas ekonomi internasional.

Menurutnya, kondisi tersebut memperkuat keyakinan Prancis mengenai pentingnya membangun jalur strategis yang independen di kawasan Indo-Pasifik.

Dia menegaskan bahwa Prancis dan Indonesia memiliki pandangan yang sama untuk tidak bergantung secara eksklusif kepada kekuatan ekonomi besar dunia.

"Kami meyakini bahwa di Indo-Pasifik ada sebuah strategi, sebuah jalan ketiga yang harus ditempuh, yang bukan berupa ketundukan kepada salah satu dari dua kekuatan ekonomi besar dunia, melainkan secara damai membangun jalan menuju kemandirian," katanya.

Macron juga menekankan pentingnya membangun koalisi negara-negara independen yang tetap menjaga kedaulatan, membuka kerja sama perdagangan dengan semua pihak, namun tidak terjebak dalam ketergantungan strategis, termasuk dalam sektor mineral kritis, tanah jarang, maupun bahan baku lainnya.

Oleh karena itu, Macron menyebut Indonesia memiliki posisi penting bagi Prancis dalam memperkuat strategi Indo-Pasifik.

Dia menilai Presiden Prabowo memiliki keyakinan yang sama terkait pentingnya menjaga kedaulatan dan kemandirian nasional di tengah kompetisi geopolitik global.

Sebagai tindak lanjut dari kesamaan visi tersebut, Macron mengumumkan bahwa Prancis dan Indonesia sepakat meningkatkan hubungan bilateral dari kemitraan strategis menjadi kemitraan strategis komprehensif.

Menurutnya, peningkatan status tersebut menjadi bagian dari upaya kedua negara memperluas dan mendiversifikasi kerja sama di berbagai bidang strategis.

"Itulah sebabnya kami memutuskan untuk meningkatkan kemitraan strategis yang dibentuk pada tahun 2011 menjadi kemitraan strategis komprehensif," tandas Macron.

PARIS - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia dan Prancis untuk memperkuat kemitraan strategis di tengah ketidakpastian global. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pernyataan pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis, Rabu (28/5/2026).

“Kita yakin di keadaan global yang penuh ketidakpastian, penuh ketegangan, penuh konflik, kedua negara kita bisa memainkan suatu peranan yang positif,” ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, Indonesia konsisten mendorong upaya perdamaian dunia di tengah dinamika geopolitik internasional yang terus berkembang.

“Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian,” katanya.

Prabowo juga menekankan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat dunia semakin terhubung, sehingga konflik dan peperangan tidak lagi memberikan manfaat bagi negara mana pun.

Presiden Prabowo Tiba di Istana Elysee Prancis



“Di dunia sekarang, di mana bumi sudah semakin kecil karena sains dan teknologi, perang dan konflik tidak mungkin membawa kebaikan untuk siapa pun,” kata Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyambut baik terjalinnya Comprehensive Strategic Partnership antara Indonesia dan Prancis. Ia optimistis hubungan bilateral kedua negara semakin konkret dan memberikan dampak yang lebih luas di masa mendatang.

“Kita tentunya akan melihat kerja sama yang lebih konkret, lebih seimbang dan lebih berdampak,” lanjutnya.

Prabowo mengatakan, kedua negara juga membahas sejumlah isu strategis yang menjadi fokus kerja sama bilateral ke depan.

Adapun sejumlah bidang yang menjadi prioritas kerja sama meliputi pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga percepatan penyelesaian perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Lebih lanjut, Prabowo turut menyampaikan apresiasi atas dukungan Presiden Macron dalam mempercepat penguatan hubungan ekonomi kedua negara.

“Kami terima kasih dukungan Presiden Macron untuk mempercepat perkembangan ini. Kita ingin tingkatkan kerja sama ini, meningkatkan investasi di kedua negara,” kata Prabowo.

Atas semua kerja sama yang telah terjalin, Prabowo mengatakan hubungan Indonesia dengan Prancis berada di tingkat yang paling baik. Bahkan, Prabowo merasa terhormat Indonesia diundang untuk bisa ikut dalam Parade Militer Tahunan (Defile) memperingati Hari Nasional Prancis (Bastille Day) pada 14 Juli 2025.

Menurut Prabowo, sebuah kehormatan Indonesia bisa menjadi salah satu undangan pada hari paling bersejarah bagi bangsa Prancis tersebut. Dan menurut Prabowo, Indonesia mungkin negara Asia pertama yang diundang pada defile di benua Eropa.

“Hubungan Indonesia dan Prancis berada di tingkat, menurut saya, yang terbaik,” ujar Prabowo.

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto Djojohadikusumo kembali melakukan kunjungan ke Prancis, yang menurut pemerintah, untuk memenuhi undangan Presiden Emmanuel Macron sejak tahun lalu.

Lawatan Prabowo terjadi di tengah rivalitas Amerika Serikat–China, perang dagang global, krisis energi, hingga perebutan investasi asing. Prabowo bukan satu-satunya pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang kerap lawatan ke luar negeri, yang kini dikenal sebagai tren “diplomasi keliling dunia”.

Jika dulu kepala negara ASEAN lebih banyak fokus pada agenda domestik, maka sepanjang 2025–2026 justru muncul fenomena baru: pemimpin ASEAN yang hampir tak pernah lama berada di negaranya sendiri karena terus menghadiri forum internasional, lawatan bilateral, hingga diplomasi ekonomi lintas benua. Namun, siapa yang paling sering bepergian ke luar negeri?

Daftar 11 Pemimpin ASEAN yang Paling Sering Bepergian ke Luar Negeri

1. Presiden RI Prabowo Subianto

•Tahun 2025: sekitar 35 kunjungan internasional

•Januari–Mei 2026: sekitar 10–12 kunjungan

•Total periode 2025–Mei 2026: sekitar 47-49 lawatan luar negeri

Prabowo menjadi pemimpin ASEAN yang paling sering lawatan ke luar negeri, terutama sepanjang 2025 lalu. Setidaknya, sudah 29 negara dikunjungi Prabowo sejak awal masa kepresidenannya.

Beberapa negara yang berulang kali dikunjungi antara lain Amerika Serikat, Rusia, China, Jepang, Inggris, Prancis, Mesir, Qatar, Arab Saudi, dan Korea Selatan.

Ada tiga faktor utama di balik lawatan Prabowo ke luar negeri:

1. Diplomasi investasi

Prabowo agresif mencari investasi industri, energi, pangan, dan pertahanan.

2. Ambisi geopolitik Indonesia

Indonesia mulai lebih aktif di BRICS, G20, dan Indo-Pasifik.

3. Diplomasi personal

Prabowo dikenal sangat mengandalkan hubungan langsung antarpemimpin dunia. Bahkan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah menyebut Prabowo berpotensi menjadi “foreign policy president”.

2. PM Malaysia Anwar Ibrahim

•Tahun 2025: sekitar 20–25 lawatan internasional

•Januari–Mei 2026: sekitar 6–8 lawatan

•Total periode 2025–Mei 2026: sekitar 26–33 perjalanan

Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim termasuk pemimpin ASEAN paling aktif setelah Prabowo.

Pada 2025, Malaysia menjadi Ketua ASEAN sehingga aktivitas luar negerinya melonjak drastis. Dia rutin menghadiri KTT ASEAN, BRICS, Shangri-La Dialogue, forum ekonomi global, hingga kunjungan bilateral ke Eropa, Timur Tengah, China, dan Brasil.

Berbeda dengan Prabowo yang sangat geopolitik dan strategis, Anwar lebih fokus pada masalah investasi, semikonduktor, AI, energi, dan perdagangan internasional.

Reuters melaporkan Malaysia sedang berupaya menjadi pusat semikonduktor dan energi Asia, sehingga Anwar aktif berburu investor global.

3. PM Singapura Lawrence Wong

•Tahun 2025: sekitar 15–18 lawatan

•Januari–Mei 2026: sekitar 4–5 lawatan

•Total periode 2025–Mei 2026: sekitar 19–23 perjalanan

Sebagai pemimpin baru Singapura, PM Lawrence Wong melanjutkan tradisi diplomasi agresif Singapura.

Dia aktif menghadiri G20, APEC, ASEAN, Commonwealth Summit, forum investasi global, dan kunjungan bilateral ke India, Australia, Selandia Baru, hingga Timur Tengah.

Mengapa Singapura sangat aktif? Karena ekonomi Singapura sangat bergantung pada perdagangan global, investasi asing, jalur logistik, dan stabilitas geopolitik.

Akibatnya, diplomasi internasional menjadi “mesin ekonomi” Singapura.

4. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr

•Tahun 2025: sekitar 12–15 lawatan

•Januari–Mei 2026: sekitar 4–5 lawatan

•Total periode 2025–Mei 2026: sekitar 16–20 perjalanan

Marcos Jr sangat aktif terutama dalam kerja sama militer, keamanan Indo-Pasifik, hubungan dengan AS dan Jepang, serta isu Laut China Selatan.

Filipina kini menjadi salah satu mitra pertahanan utama Washington di Asia Tenggara.

5. PM Thailand Paetongtarn Shinawatra

•Tahun 2025: sekitar 10–12 lawatan

•Januari–Mei 2026: sekitar 3–4 lawatan

•Total periode 2025–Mei 2026: sekitar 13–16 perjalanan

Thailand masih relatif lebih fokus pada stabilitas politik domestik dan pemulihan ekonomi. Namun Bangkok tetap aktif menjaga hubungan dengan China, Jepang, AS, dan ASEAN.

6. Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah

•Tahun 2025: sekitar 6–8 lawatan

•Januari–Mei 2026: sekitar 2–3 lawatan

•Total 2025–Mei 2026: sekitar 8–11 perjalanan

Berbeda dari pemimpin ASEAN lain, Sultan Hassanal Bolkiah cenderung menjalankan diplomasi yang lebih terbatas dan eksklusif.

Lawatan utamanya biasanya meliputi KTT ASEAN, kunjungan kerajaan, hubungan bilateral dengan Malaysia dan Singapura, serta forum energi dan Islam internasional.

Salah satu lawatan penting terjadi saat Sultan Hassanal Bolkiah melakukan kunjungan resmi ke Malaysia pada Agustus 2025.

Mengapa tidak terlalu sering bepergian? Beberapa faktornya: usia sultan yang kini mendekati 80 tahun, ukuran negara yang kecil, serta tradisi diplomasi Brunei yang lebih tenang dan tertutup.

Brunei juga sangat stabil secara ekonomi karena sektor minyak dan gas, sehingga tidak perlu “agresif” mencari investasi seperti Indonesia atau Malaysia.

7. Presiden Vietnam To Lam

•Tahun 2025: sekitar 14–18 lawatan

•Januari–Mei 2026: sekitar 5–6 lawatan

•Total 2025–Mei 2026: sekitar 19–24 perjalanan

Pemimpin Vietnam termasuk yang cukup aktif di panggung internasional, tetapi gaya diplomatik Hanoi jauh lebih hati-hati dibanding negara-negara ASEAN lainnya.

Presiden To Lam aktif menghadiri forum keamanan, memperkuat hubungan dengan AS dan China, serta menjaga keseimbangan geopolitik Vietnam.

Reuters melaporkan To Lam melakukan rangkaian lawatan ke Filipina, Thailand, dan Singapura pada Mei 2026.

8. Presiden Laos Thongloun Sisoulith

•Tahun 2025: sekitar 10–13 lawatan

•Januari–Mei 2026: sekitar 4–5 lawatan

•Total 2025–Mei 2026: sekitar 14–18 perjalanan

Untuk ukuran Laos, aktivitas internasional Presiden Thongloun sebenarnya cukup tinggi.

Sepanjang 2025–2026 dia tercatat melakukan kunjungan ke Rusia, Korea Selatan, Vietnam, China, hingga forum SCO.

Kunjungan ke Rusia pada Juli–Agustus 2025 menjadi salah satu lawatan penting Presiden Laos. Dia juga melakukan kunjungan kenegaraan ke Korea Selatan dan Vietnam pada akhir 2025 dan awal 2026.

Pemimpin Laos aktif lawatan ke luar negeri karena tekanan utang luar negeri, ketergantungan ekonomi pada China, dan kebutuhan investasi infrastruktur.

Karena itu, diplomasi ekonomi Laos menjadi jauh lebih aktif dibanding era sebelumnya.

9. PM Kamboja Hun Manet

•Tahun 2025: sekitar 9–12 lawatan

•Januari–Mei 2026: sekitar 3–4 lawatan

•Total 2025–Mei 2026: sekitar 12–16 perjalanan

PM Hun Manet membawa gaya diplomasi yang lebih modern dibanding era Hun Sen. Dia aktif membangun citra sebagai pemimpin muda, reformis, dan terbuka terhadap investasi Barat meski hubungan Kamboja dengan China tetap sangat dominan.

Namun aktivitas luar negerinya masih belum setinggi pemimpin ASEAN lainnya karena Phnom Penh masih fokus konsolidasi domestik.

10. Presiden Myanmar Min Aung Hlaing

•Tahun 2025: sekitar 4–6 lawatan

•Januari–Mei 2026: sekitar 2–3 lawatan

•Total 2025–Mei 2026: sekitar 6–9 perjalanan

Presiden Min Aung Hlaing menjadi pemimpin ASEAN dengan aktivitas diplomatik paling terbatas.

Penyebabnya jelas: sanksi internasional, isolasi politik, dan perang saudara pascakudeta 2021.

Min Aung Hlaing, yang sebelumnya adalah jenderal tertinggi Myanmar, lebih banyak melakukan lawatan ke: Rusia, China, Belarusia, dan beberapa negara sahabat junta militer.

Reuters melaporkan Myanmar masih berupaya memperkuat hubungan dengan Rusia dan India.

11. Presiden Timor-Leste José Ramos-Horta

•Tahun 2025: sekitar 14–17 lawatan

•Januari–Mei 2026: sekitar 5–6 lawatan

•Total 2025–Mei 2026: sekitar 19–23 perjalanan

Meski Timor Leste merupakan anggota baru ASEAN, Presiden Ramos-Horta tergolong sangat aktif secara diplomatik.

Dia aktif melobi keanggotaan ASEAN sebelum akhirnya resmi diterima, mencari investasi, dan membangun hubungan dengan negara Barat maupun Asia Tenggara.

Sepanjang 2025, dia tercatat melakukan lawatan ke Malaysia, Monaco, Bulgaria, Inggris, Indonesia, dan berbagai forum internasional.

Presiden Ramos-Horta aktif berdiplomasi karena mencari investor baru untuk Timor-Leste dan mencoba mengurangi ketergantungan ekonomi pada minyak dan gas.

PARIS - Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly, Paris, Republik Prancis, pada Selasa (26/5/2026) sekitar pukul 09.50 waktu setempat (WS). Ketibaan di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi kenegaraan Presiden Prabowo.

“Ketibaan ini menandai dimulainya rangkaian state visit (kunjungan resmi kenegaraan) Presiden Prabowo di Prancis, yang undangannya telah diagendakan sejak tahun lalu dan sempat mengalami beberapa kali penjadwalan ulang,” tulis Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya, Selasa (26/5/2026).

Di bawah tangga pesawat, ketibaan Kepala Negara di bandara disambut oleh Menteri Tenaga Kerja dan Solidaritas Prancis Jean-Pierre Farandou dan regu jajar kehormatan. Tidak hanya itu, kunjungan Presiden Prabowo di Prancis turut disambut penuh antusias oleh ratusan warga negara Indonesia yang telah menunggu sejak pagi hari di hotel tempat Kepala Negara menginap.

Kunjungan resmi kenegaraan Presiden Prabowo diharapkan makin memperkuat hubungan strategis antara Indonesia dan Prancis. Seskab menyampaikan bahwa saat ini kedua negara memiliki sejumlah kerja sama strategis di berbagai bidang.

“Saat ini, Indonesia memiliki banyak kerja sama super strategis dengan Prancis, dan state visit ini diharapkan makin memperkuat posisi Indonesia di Eropa, khususnya Prancis,” katanya.

Selain itu, menurut Seskab Teddy, hubungan bilateral Indonesia dan Prancis juga dinilai memiliki peran yang saling melengkapi dalam hubungan global.

“Indonesia menjadi salah satu gerbang utama hubungan Eropa ke Asia, sementara Prancis merupakan gerbang penting bagi hubungan Asia—khususnya Asia Tenggara—menuju kawasan Eropa,” tulisnya.

Dalam keterangan tertulisnya, Seskab Teddy turut menyampaikan agenda Presiden Prabowo sebelum memulai rangkaian acara resmi kenegaraan.

“Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan salat Iduladha dan silahturahmi dengan WNI di Wisma KBRI Paris,” tandasnya.