Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas pasar modal Tanah Air telah mengimplementasikan empat inisiasi reformasi pasar modal, salah satunya pembukaan data daftar saham terkonsentrasi alias high sharholders consentration (HSC). Inisiasi tersebut menjadi bagian dari upaya reformasi pasar modal lebih transparan dan kredibel.

Bursa Efek Indonesia (BEI) memahami dalam fase transisi ini terdapat konsekuensi jangka pendek berupa tekanan jual pasar saham yang dipicu hengkangnya aliran dana asing karena ada risiko pengurangan bobot indeks saham Indonesia di penyedia indeks global seperti MSCI.

Adapun, indeks harga saham gabungan (IHSG) pada penutupan Senin (6/4/2026) terkoreksi 0,53% ke 6.989. Level tersebut mencerminkan koreksi sebesar 19,17% secara year to date (YtD). Koreksi ini melanjutkan tren pelemahan indeks komposit dalam sepekan terakhir, 30 Maret-2 April 2026, sebesar 0,99%.

Pjs Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan pihaknya meyakini apa yang dilakukan BEI bersama OJK saat ini adalah untuk kebaikan jangka panjang pasar modal Tanah Air.

"Kami meyakini untuk jangka panjang bobot Indonesia di global index provider akan naik. Dengan transparansi yang lebih baik, dengan pasar yang lebih dalam, dengan tata kelola yang jauh lebih baik ke depan. Kami juga yakin untuk jangka panjang bobot Indonesia akan jauh lebih tinggi dari saat ini," kata Jeffrey saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Bursa melihat dalam fase transisi ini kapasitas investor domestik cukup solid untuk menahan IHSG tidak jatuh lebih dalam. Bahkan, Jeffrey menyebut koreksi dalam jangka pendek saat ini bisa dimanfaatkan investor lokal sebagai peluang.

"Hakikat berinvestasi di pasar modal adalah investasi jangka panjang. Kalau kita meyakini untuk jangka panjang potensinya akan sangat baik, tentu penurunan jangka pendek adalah peluang," tegasnya.

Jeffrey mencontohkan 20-25 tahun ke belakang, banyak fenomena kejatuhan IHSG di momen-momen krisisi ekonomi seperti pandemi COVID-19. Namun, pada akhirnya pasar mulai pulih bahkan sepanjang 2025 lalu IHSG berulang kali menembus rekor tertinggi (ATH) baru. Meski koreksi pendek jadi peluang jangka panjang investor domestik, Jeffrey mengimbau agar investor tetap rasional dengan memperhatikan fundamental emiten dan strategi yang menyesuaikan profil risiko.

Bicara ihwal risiko berkurangnya bobot indeks saham Indonesia di MSCI, penerapan HSC di bursa Hong Kong turut membawa risiko penghapusan konstituen dari indeks global selama 12 bulan bagi emiten yang memiliki konsentrasi kepemilikan saham di atas 50%. Sementara di Indonesia, Jeffrey menegaskan bahwa hal tersebut menjadi kewenangan mutlak dari MSCI.

Di sini, wewenang BEI adalah sampai pada memberikan ruang kepada emiten-emiten yang masuk di dalam daftar HSC untuk melakukan perbaikan distribusi agar bisa keluar dari daftar.

"Itu [saham terkonsentrasi jadi variabel perhitungan MSCI mendepak saham konstituen], harus ditanyakan kepada global index provider. Fungsi kami sebagai regulator adalah mengungkap itu kepada publik untuk menghadirkan transparansi yang lebih baik," ujarnya.

Upaya transparansi tersebut diyakini dalam jangka panjang akan meningkatkan nilai tawar pasar modal Indonesia di mata global. Jeffrey optimis pasca fase transisi ini, investor global akan kembali masuk ke Indonesia. Sampai dengan 2 April 2026, terdapat net sell asing sebesar Rp33,83 triliun sejak awal tahun (YtD) di pasar saham Indonesia.

"Untuk jangka panjang kami sangat yakin bahwa fundamental pasar kita akan jauh lebih baik dengan pasar yang lebih transparan, dengan pasar yang lebih dalam. Investor global, investor institusi domestik kita, dan investor retail kita akan meningkat partisipasinya," tandasnya.

Peran Investor Domestik

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi mengatakan bahwa meski asing hengkang, investor domestik terpantau masih cukup solid. Jumlah investor pasar modal Tanah Air pada bulan Maret 2026 bertambah 1,78 juta investor baru, sehingga totalnya menjadi 24,74 juta, atau tumbuh 21,51% secara YtD.

"Pasar modal dalam negeri terus menjalankan peran pentingnya sebagai sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha. Hingga akhir Maret 2026 secara year to date nilai fundraising di korporasi di pasar modal telah mencapai angka Rp51,96 triliun," tandasnya.

Menilik postur pasar saham Indonesia per 2 April 2026, secara YtD komposisi investor sebesar 66% diisi oleh investor domestik dan sisanya 34% merupakan investor asing.

Senada dengan BEI, OJK melihat koreksi jangka pendek di fase transisi pasar modal saat ini bersifat wajar. Meski ada konsekuensi jangka pendek, Fawzi menilai dinamika tersebut adalah fenomena atau respons yang bersifat transisional atau sementara, dan menjadi bagian dari proses penyesuaian yang tidak bisa dihindari.

"Wajar saja dalam konteks menuju pasar yang lebih berkualitas secara jangka menengah dan panjang. Fokus utama kebijakan kami adalah terus akan menghadirkan dan membangun fondasi integritas pasar sehingga pasar kita akan terus menjadi pasar yang transparan, kredibel, serta secara konsisten dapat tumbuh berkelanjutan," tegasnya.

Sementara itu, Senior Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Sukarno Alatas menilai tekanan outflow dana asing dalam jangka pendek akan paling dirasakan oleh saham dengan porsi kepemilikan publik yang relatif kecil. Dalam kondisi ini, menurutnya regulator perlu menerapkan aturan HSC ini secara bertahap, mendorong perusahaan menambah porsi saham publik, serta menjaga perdagangan tetap aktif. Komunikasi dengan pihak seperti MSCI juga penting agar tidak terjadi perubahan mendadak di indeks global.

Jika saham keluar dari MSCI Emerging Markets Index, lanjutnya, maka dana asing yang mengikuti indeks tersebut akan otomatis menjual sahamnya. Akibatnya harga saham bisa turun, transaksi sepi, dan selisih harga beli-jual melebar. Namun, kondisi ini bisa pulih jika struktur saham diperbaiki.

"Dalam jangka pendek, pasar bisa tertekan. Tapi dalam jangka panjang keterbukaan ini justru membuat pasar lebih sehat dan dipercaya investor besar. Investor dalam negeri memang bisa membantu menahan penurunan, tapi belum cukup kuat untuk menggantikan seluruh dana asing dalam waktu cepat," ujar Sukarno.

Senada, Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi menilai kapasitas investor domestik cenderung terbatas. Menurutnya, likuiditas lokal belum bisa menyerap tekanan jual masif secara instan, apalagi mayoritas investor domestik akan wait and see melihat pergerakan aliran dana asing.

Wafi merunut, dalam skenario negatif saham Indonesia bisa dikeluarkan dari daftar indeks MSCI karena isu konsentrasi saham, maka aksi jual akan otomatis dilakukan oleh passive funds global, kemudian valuasi saham akan tertekan tajam, dan berujung pada penurunan bobot IHSG secara agregat.

Ketika outflow asing membesar, menurutnya sektor saham yang paling rentan adalah di sektor infrastruktur, energi, dan saham big caps dengan status free float semu. Maka untuk menjaga keseimbangan tekanan aksi jual di tengah fase transisi saat ini sembari tetap menjaga daya tarik global di pasar Indonesia, menurutnya emiten perlu menguatkan Good Corporate Governance (GCG) untuk mengembalikan kepercayaan investor dalam jangka panjang.

"Sementara bagi regulator perlu melakukan penerapan [HSC] bertahap, perpanjangan tenggat penyesuaian, dan insentif korporasi seperti rights issue atau private placement," jelas Wafi.

Bisnis.com, JAKARTA – Para pelaku pasar meminta agar regulator pasar modal mengimplementasikan aturan reformasi secara bertahap. Adapun, otoritas pasar modal RI sudah menerapkan empat inisiasi reformasi pasar modal, salah satunya pembukaan data daftar saham terkonsentrasi alias high shareholders consentration (HSC).

Adapun, penerapan aturan itu menggoyang Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) awal pekan ini. IHSG ditutup terkoreksi 0,53% ke 6.989 pada penutupan Senin (6/4/2026). Level tersebut mencerminkan koreksi sebesar 19,17% secara year to date (YtD). Koreksi ini melanjutkan tren pelemahan indeks komposit dalam sepekan terakhir, 30 Maret-2 April 2026, sebesar 0,99%.

Sementara itu, dana asing menguap Rp623,02 miliar hari ini. Aksi jual asing ini menambah nilai jual bersih atau net sell sejak awal tahun menjadi Rp34,45 triliun.

Bursa Efek Indonesia (BEI) memahami dalam fase transisi ini terdapat konsekuensi jangka pendek berupa tekanan jual pasar saham yang dipicu hengkangnya aliran dana asing karena ada risiko pengurangan bobot indeks saham Indonesia di penyedia indeks global seperti MSCI.

Senior Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Sukarno Alatas menilai tekanan outflow dana asing dalam jangka pendek akan paling dirasakan oleh saham dengan porsi kepemilikan publik yang relatif kecil.

Dalam kondisi ini, menurutnya regulator perlu menerapkan aturan HSC ini secara bertahap, mendorong perusahaan menambah porsi saham publik, serta menjaga perdagangan tetap aktif. Komunikasi dengan pihak seperti MSCI juga penting agar tidak terjadi perubahan mendadak di indeks global.

Jika saham keluar dari MSCI Emerging Markets Index, lanjutnya, maka dana asing yang mengikuti indeks tersebut akan otomatis menjual sahamnya. Akibatnya harga saham bisa turun, transaksi sepi, dan selisih harga beli-jual melebar. Namun, kondisi ini bisa pulih jika struktur saham diperbaiki.

"Dalam jangka pendek, pasar bisa tertekan. Tapi dalam jangka panjang keterbukaan ini justru membuat pasar lebih sehat dan dipercaya investor besar. Investor dalam negeri memang bisa membantu menahan penurunan, tapi belum cukup kuat untuk menggantikan seluruh dana asing dalam waktu cepat," ujar Sukarno.

Senada, Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi menilai kapasitas investor domestik cenderung terbatas. Menurutnya, likuiditas lokal belum bisa menyerap tekanan jual masif secara instan, apalagi mayoritas investor domestik akan wait and see melihat pergerakan aliran dana asing.

Wafi merunut, dalam skenario negatif saham Indonesia bisa dikeluarkan dari daftar indeks MSCI karena isu konsentrasi saham, maka aksi jual akan otomatis dilakukan oleh passive funds global, kemudian valuasi saham akan tertekan tajam, dan berujung pada penurunan bobot IHSG secara agregat.

Ketika outflow asing membesar, menurutnya sektor saham yang paling rentan adalah di sektor infrastruktur, energi, dan saham big caps dengan status free float semu. Maka untuk menjaga keseimbangan tekanan aksi jual di tengah fase transisi saat ini sembari tetap menjaga daya tarik global di pasar Indonesia, menurutnya emiten perlu menguatkan Good Corporate Governance (GCG) untuk mengembalikan kepercayaan investor dalam jangka panjang.

"Sementara bagi regulator perlu melakukan penerapan [HSC] bertahap, perpanjangan tenggat penyesuaian, dan insentif korporasi seperti rights issue atau private placement," jelas Wafi.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia mengungkapkan hasil perkembangan terkini diskusi antara regulator dengan penyedia indeks global MSCI Inc. MSCI sendiri sebelumnya membekukan rebalancing terhadap saham-saham Tanah Air.

Pjs. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik, menerangkan bahwa pihaknya telah menyampaikan proposal pembenahan pasar modal, tidak hanya terhadap MSCI, tetapi juga kepada FTSE Russell. Jeffrey menerangkan, beberapa proposal pembenahan telah masuk pada tahap final.

“Pertama terkait dengan pengungkapan atau disclosure pemegang saham 1% dan granularisasi data itu sudah pada tahap final,” katanya kepada wartawan di BEI, Jumat (20/2/2026).

Selain itu, terhadap peningkatan free float menjadi minimum 15%, Jeffrey menerangkan bahwa pihaknya telah melakukan diskusi dengan para pelaku pasar hingga Kamis (19/2/2026). Kini, rencana peningkatan itu tengah masuk dalam fase di internal BEI untuk kemudian diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Jeffrey menegaskan, rencana mengerek free float minimum 15% masih berjalan sesuai jadwal.

Sementara terhadap aturan shareholders concentration lists, BEI tengah dalam tahap final dalam menyusun metodologi dan SOP. Nantinya, lists ini akan disusun oleh komite yang dibentuk regulator dari lintas divisi dan SRO.

”Seluruhnya itu masih on schedule seperti yang kami sampaikan sebelumnya,” tegas Jeffrey.

Sebelumnya, penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) akan menangguhkan sejumlah perubahan untuk saham-saham Indonesia di dalam perhitungan konstituennya. Penangguhan itu dilakukan hingga regulator pasar modal RI dapat mengatasi kekhawatiran terkait kepemilikan saham yang terkonsentrasi (tightly held) pada emiten-emiten yang tercatat.

Langkah ini pun menjadi kemunduran terbaru bagi pasar saham terbesar di Asia Tenggara. Penyusun indeks tersebut menyatakan akan segera menghentikan penambahan saham ke dalam indeks-indeksnya serta membekukan peningkatan jumlah saham yang dianggap tersedia bagi investor.

"[Masih ada] masalah mendasar terkait kelayakan investasi," tulis MSCI dalam keterangannya, dikutip Bloomberg pada Rabu (28/1/2026).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) berencana membuka data shareholders concentration list atau daftar saham yang terindikasi memiliki pemegang saham yang terkonsentrasi. Dengan dibukanya deretan saham buruan investor kelas kakap itu, ada kekhawatiran membuat investor ritel menjadi fomo.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas M. Nafan Aji Gusta menilai BEI perlu memastikan data yang akan dibuka publik itu mudah dipahami. Adapun, saat ini otoritas bursa sedang mengkaji metodologinya dan belum menetapkan output datanya akan seperti apa.

"Yang penting itu mudah dipahami, seperti misalnya persentase kepemilikan pihak terkait, dan terdapat identitas kelompok dan free float secara riil. Itu sangat esensial. Syukur-syukur kalau ditambahkan frekuensi transaksi pada konsentrasi tersebut," kata Nafan kepada Bisnis, Kamis (12/2/2026).

Nafan mengingatkan, saat ini investor saham di Indonesia belum semuanya teredukasi. Menurutnya, beberapa perubahan penyajian data dan transparansi yang sekarang disiapkan BEI tidak akan jadi masalah bagi investor yang memiliki pengetahuan mumpuni soal pasar modal.

"Kalau yang kurang teredukasi pasti ada potensi fomo. Pasti mereka akan terjebak di saham yang likuiditasnya rendah. Itu dinamikanya," jelasnya.

Di pasar saham, dikenal istilah herding behavior. Secara sederhana, herding behavior dapat diartikan sebagai kecenderungan investor—terutama investor ritel—untuk meniru tindakan tindakan kelompok tertentu, investor kakap, ataupun sekuritas tertentu tanpa analisis yang mendalam. Herding behavior seringkali didorong oleh perasaan takut ketinggalan momentum alias fear of missing out (FOMO).

Secara umum, Nafan menilai apa yang dilakukan BEI saat ini sangat positif membantu para investor pasar modal. Dengan transparansi, investor ritel dapat dengan mudah membaca informasi secara spesifik dan semakin membuat berhati-hati dalam berinvestasi.

"Bahwa ternyata saham bisa gampang disetir [dipengaruhi sentimen-sentimen]. Ini bisa mencegah mereka masuk ke perangkap saham yang tidak likuid tadi," tandasnya.

Sementara itu, Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi menilai BEI idealnya membuka daftar persentase kepemilikan kumulatif 20 pemegang saham teratas, bukan cuma yang lebih dari 5%. Menurutnya, informasi yang diperlukan investor adalah ultimate beneficial owner (UBO), atau Pemilik Manfaat Akhir.

Adapun, pembukaan data shareholders concentration list ditargetkan BEI dapat dimulai akhir Februari ini atau awal Maret 2026. Saat transparansi dijalankan, Wafi melihat ada dampak jangka pendek yang perlu diantisipasi.

"Dalam jangka pendek bisa panic selling atau fomo. Tapi, dalam jangka panjang hal ini positif karena transparansi ini penting buat mencegah manipulasi harga," ujar Wafi.

Sebagai saran untuk investor ritel, Wafi menyarankan agar menjadikan data itu sebagai filter risiko, bukan sebagai sinyal beli. Dia juga menyarankan agar investor ritel menghindari saham dengan konsentrasi kepemilikan lebih dari 80% oleh segelintir pihak, tetapi fokus ke saham dengan distribusi kepemilikan publik yang merata.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) berencana membuka data shareholders concentration list atau daftar saham yang terindikasi memiliki pemegang saham yang terkonsentrasi. Saat ini, otoritas bursa sedang menyusun metodologinya dan belum menetapkan output datanya seperti apa.

Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi menyarankan agar BEI membedah 20 pemegang saham dengan akumulasi paling besar di setiap saham emiten yang ada di pasar.

"Output idealnya adalah daftar persentase kepemilikan kumulatif 20 pemegang saham teratas, bukan cuma yang lebih dari 5%, karena informasi yang diperlukan itu ultimate beneficial owner (UBO)," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (12/2/2026).

Adapun, UBO atau Pemilik Manfaat Akhir adalah individu yang sebenarnya memiliki, mengendalikan, atau memperoleh manfaat terbesar dari suatu perusahaan, meskipun namanya tidak tercantum secara langsung sebagai pemegang saham atau direksi.

Wafi menilai, meskipun dalam jangka panjang transparansi yang dilakukan BEI bisa mencegah praktik manipulasi harga saham, pembukaan data shareholders concentration list menurutnya dalam jangka pendek bisa memancing investor ritel melakukan panic selling atau fear of missing out (fomo).

"Jadikan data ini sebagai filter risiko, bukan sinyal beli. Hindari saham dengan konsentrasi kepemilikan lebih dari 80% oleh segelintir pihak. Fokus ke saham dengan distribusi kepemilikan publik yang merata," tandasnya.

Sebelumnya, (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan pembukaan data shareholders concentration list merupakan best practice yang dilakukan banyak bursa efek di negara-negara lain, salah satunya Hong Kong.

Langkah BEI ini menjadi salah satu program aksi yang diajukan kepada Morgan Stanley Capital International (MSCI). Sebagaimana diketahui, lembaga pembuat indeks global ini meminta otoritas bursa Indonesia melakukan perbaikan transparansi pasar agar indeks saham Indonesia tidak turun kasta ke frontier market.

"Tentunya dengan implementasi ini akan lebih meningkatkan transparansi dan integrasi pasar kita ke depan," ujarnya di Kantor BEI, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Ketika dipastikan apakah data shareholders concentration list tersebut akan memuat saham-saham yang diakumulasi konglomerat, Jeffrey menjelaskan output dari data itu memang belum diketahui hasilnya. Saat ini BEI sedang menyusun metodologinya, dan implementasinya ditargetkan mulai akhir Februari atau awal Maret 2026.

"Output-nya itu belum, jadi kita tidak berangkat dari output-nya, tetapi kita berangkat dari metodologinya," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali menggelar pertemuan dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) secara daring, Rabu (11/2/2026). Ini merupakan pertemuan kedua usai agenda serupa yang digelar Senin 2 Februari 2026.

Pada pertemuan pertama, Bursa Efek Indonesia menyampaikan ada tiga rencana aksi yang diusulkan ke MSCI. Tiga aksi rencana itu adalah penyesuaian free float dari 7,5% menjadi 15%, pembukaan data investor yang memiliki saham di atas 1%, dan pembukaan data investor dari 9 kelas menjadi 27 subkelas.

Sebagai pengingat, MSCI pada Januari 2026 mengumumkan pembekuan rebalancing indeks saham Indonesia, dan meminta otoritas bursa nasional memperbaiki transparansi serta tata kelola pasar modal. MSCI memberi waktu hingga Mei 2026, dan kalau transparansi tak sesuai harapan, Indonesia bisa turun kasta dari emerging market ke frontier market.

Dalam konferensi pers pascapertemuan kedua hari ini, BEI menambah satu rencana aksi, yakni membuka data shareholders concentration list atau daftar saham yang terindikasi memiliki pemegang saham yang terkonsentrasi.

Tak seperti konferensi pers pada pertemuan MSCI yang pertama, dalam konferensi pers pertemuan kedua hari ini, Pejabat sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik memberikan penafian di awal.

"Hari ini kami kembali mengadakan pertemuan dengan MSCI. Sebelum memulai, saya ingin menyampaikan disclaimer, kami akan menyampaikan hal-hal yang bersifat umum dan tidak pada detail dan kesimpulan pertemuan tersebut," kata Jeffrey.

Pjs Dirut BEI itu hanya menyampaikan empat rencana aksi BEI, ditambah dengan timeline target implementasinya masing-masing.

Namun, Jeffrey tak menjawab, kala ditanya keputusan pertemuan itu apakah menyoal tentang nasib pasar modal Indonesia di kelas emerging market, atau keputusan lainnya. Bahkan, pertanyaan soal apakah respons MSCI positif menyambut proposal yang diajukan BEI, Jeffery hanya bilang pihaknya tak bisa memberikan kesimpulan bagaimana respons MSCI.

"Tapi yang dapat kami sampaikan ke publik adalah apa yang sedang dan akan kami lakukan. Jadi itu sangat tegas," jelasnya.

Alasannya, enggan menjawab adalah BEI menghormati prinsip kerahasiaan yang dihormati oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, dirinya tidak bisa mengungkap detail dari pertemuan maupun opini dari counterpart BEI, yakni MSCI.

Jeffery juga bilang, alasannya irit bicara adalah agar tidak ada pemahaman yang salah, tidak memberikan kesimpulan atau informasi yang salah kepada publik.

Dalam konferensi pers yang berjalan sekitar 13 menit, ditambah sesi wawancara bersama media sekitar 8 menit, ada dua kata yang sama terlontar dari Jeffrey, yang sedikit menggambarkan berjalannya dikusi dengan MSCI–yang hasilnya itu dirahasiakan, yakni 'konstruktif'.

"Pertemuan berjalan secara konstruktif. Kami akan mengirimkan lagi detail teknis dan kami tentu nanti akan menjadwalkan kembali dan kalau sudah ada jadwalnya nanti kami informasikan lagi," tandasnya.