MANADO - Dirjen Pemdes Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), La Ode Ahmad P Bolombo menegaskan batas desa urgent (penting) untuk segera diselesaikan. Ini karena penegasan batas desa untuk menciptakan kepastian hukum, perencanaan pembangunan tepat sasaran, dan mengurangi konflik antar desa.

“Serta mendukung efektivitas pemerintah desa, dan dasar dalam penataan wilayah luas (kabupaten, provinsi, dan negara),” kata La Ode Ahmad P Bolombo dalam paparannya saat pelaksanaan Kick Off Meeting Penegasan Batas Desa Bagi Pemerintah Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP) di Manado, Sulawesi Utara, Kamis (30/4/2026).

Dalam program ILASPP ini, Kemendagri berkolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN, BIG, dan Bank Dunia. Program ini dilaksanakan selama lima tahun dari 2025 -2029 dengan total target 5.000 desa. Pada tahap pertama, penegasan batas desa dilakukan di tiga kabupaten di Sulawesi, yaitu Bolaang Mongondow di Sulawesi Utara, Donggala dan Toli Toli di Sulawesi Tengah.

Penegasan batas desa akan dilakukan di 457 desa. Kabupaten Bolaang Mongondow mencakup seluruh desa yang berjumlah 200 desa. Untuk Kabupaten Donggala sebanyak 154 desa dan Kabupaten Toli Toli sebanyak 103 desa.

“Maksudnya, meningkatkan kapasitas dan koordinasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan penetapan batas desa yang tertib dan sesuai regulasi. Tujuan ILASPP adalah mendukung pemerinta daerah di tingkat kabupaten/kota dalam melaksanakan penetapan batas desa,” katanya.

Dia menjelaskan, hingga saat ini penegasan batas desa mencapai 14,49 persen atau sebanyak 10.909 desa di seluruh Indonesia. Ada 10 provinsi dengan capaian batas desa tertinggi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Barat, NTT, Lampung, Sumatera Selatan, dan Aceh.

Adapun 10 provinsi dengan capaian batas desa terendah adalah Papua Pegunungan, Papua Selatan, Gorontalo, Papua Barat Daya, Maluku, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Papua, dan Sulawesi Tenggara.

Pelaksanaan kegiatan penegasan batas desa ini meliputi serangkaian proses tahapan, yaitu sosialisasi di kabupaten, kecamatan, pengumpulan dan penelitian dokumen batas desa secara historis maupun yuridis, tahapan pelacakan, dan sebagainya.

TANGSEL - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) meraih penghargaan kategori Kota Berkinerja Tinggi. Penghargaan itu diraih dalam evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke-30, Senin, 27 April 2026.

Dalam evaluasi nasional tersebut, Kota Tangerang Selatan menempati peringkat ketiga nasional dengan skor 3,8023 (kategori tinggi), meningkat signifikan dibanding empat tahun sebelumnya.

Penghargaan LPPD merupakan evaluasi nasional yang dilakukan dengan melibatkan sembilan kementerian sebagai bagian dari mekanisme pengukuran akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, yang menerima langsung penghargaan tersebut mengatakan capaian itu menjadi indikator peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah.

“Penilaian LPPD mencakup 25 urusan wajib dan 8 urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Seluruhnya diterjemahkan dalam bentuk program, kegiatan, hingga kebijakan anggaran yang dilaksanakan sepanjang tahun anggaran 2025,” katanya, Rabu (29/4/2026).

Menurut Benyamin, proses evaluasi dilakukan secara komprehensif dan detail, mulai dari kebijakan program, pelaksanaan kegiatan, hingga output dan outcome yang dihasilkan. Laporan tersebut juga dikaitkan dengan dokumen perencanaan daerah dan nasional, seperti RPJMD dan RPJMN.

Lihat video: Kemendagri Minta Pemda Inovasi untuk Kualitas Pelayanan Publik Lebih Baik



“Peringatan Hari Otonomi Daerah bukan sekadar seremonial, tetapi momentum refleksi untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik,” ujar Benyamin.

Berdasarkan data evaluasi LPPD, peringkat kinerja Tangsel terus meningkat, dari posisi 23 nasional pada 2022 dengan skor 2,95 (kategori sedang), menjadi peringkat 12 pada 2023 dengan skor 3,43, lalu naik ke peringkat 9 pada 2024 dengan skor 3,54, hingga masuk tiga besar nasional pada 2025.

Benyamin menilai, pencapaian ini merupakan hasil kerja seluruh perangkat daerah serta dukungan masyarakat. Hal ini juga menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan tata kelola yang berkelanjutan. “Jika masih terdapat kekurangan, hal itu menjadi bahan evaluasi dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan kinerja,” jelasnya.

Benyamin menambahkan, penghargaan LPPD bukan hanya soal angka atau peringkat, tetapi mencerminkan kualitas kehadiran pemerintah dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Benyamin meminta seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik secara terukur, memperkuat sinergi lintas sektor, memastikan target indikator kinerja tercapai, serta memperluas inovasi pemerintahan.

“Kinerja LPPD bukan sekadar angka atau peringkat, tetapi sejauh mana pemerintah hadir melayani masyarakat,” tuturnya.

INDRAMAYU - Indramayu menjadi salah satu daerah yang berhasil masuk jajaran 5 besar kinerja terbaik pemerintah daerah se-Indonesia. Penghargaan bergengsi tersebut diberikan langsung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada puncak peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Lapangan Kemendagri, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.7-739 Tahun 2026, Indramayu peringkat ke-5 nasional. Penilaian ini berasal dari evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dari seluruh Indonesia.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan penghargaan ini diberikan karena capaian kinerja yang unggul. Artinya, capaian ini bukan sekadar simbolik, tapi hasil dari pengukuran objektif, terstruktur dan berbasis indikator nyata. “Kinerja terbaik layak dapat penghargaan. Bupati Lucky memiliki kinerja terbaik dalam berbagai aspek. Karena itu, beliau layak menerima penghargaan ini,” ujarnya.

Bima mengatakan, evaluasi dilakukan secara berkelanjutan dengan indikator yang semakin ketat dan terukur.

Bupati Indramayu Lucky Hakim bersyukur dengan prestasi tersebut. Penghargaan tersebut bukan tentang dirinya melainkan hasil kerja keras seluruh pihak di Indramayu.

“Alhamdulillah, ini bukan capaian pribadi. Ini adalah hasil kerja keras seluruh perangkat daerah dan dukungan masyarakat Indramayu,” kata Lucky.

Baginya, penghargaan ini adalah hasil kolaborasi, bukti kerja nyata, dan amanah yang harus dijaga. Penghargaan ini juga bukan garis finis melainkan titik awal untuk melangkah lebih jauh.

“Kami akan terus meningkatkan pelayanan publik, memperkuat transparansi, dan memastikan setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Masuknya Indramayu ke top 5 nasional menjadi sinyal kuat bahwa Indramayu mampu bersaing di level tertinggi dan siap menjadi contoh tata kelola pemerintahan yang efektif.

JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan bahwa pola komunikasi pemerintah di bawah kepemimpinannya akan mengalami perubahan signifikan. Qodari menyatakan Bakom akan tampil lebih aktif dan agresif dalam mengawal narasi publik terkait kebijakan pemerintah.

Hal tersebut ditegaskan Qodari dalam sambutannya pada acara pisah sambut jabatan Kepala Bakom di Auditorium Bakom, Jakarta, Selasa (28/4/2026). Ia menepis anggapan bahwa pemerintah harus selalu bersikap pasif saat menghadapi kritik atau serangan di ruang publik.

Mulanya, Qodari menceritakan ada pengamat yang mengkritik penunjukannya dan Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi. “Ada salah satu pengamat, beliau mengatakan ini kelihatannya Bapak Presiden mau ngajak perang ini. Karena yang ditunjuk Qodari dengan Hasan Nasbi katanya. Ini katanya duanya ini tipe penyerang, begitu. Wah ini ngajak ribut gitu,” kata Qodari dalam sambutannya.

Qodari pun menegaskan bahwa sikap agresif harus dikeluarkan pemerintan kadang diperlukan agar informasi berimbang. “Saya langsung komentar begini, emang maunya situ nyerang-nyerang terus nggak ada yang jawab gitu ya? Enak aja, sorry ye,” tegasnya.

Lebih lanjut, Qodari menyebut bahwa pola komunikasi saat ini telah berubah drastis dibandingkan 10 hingga 20 tahun lalu. Pasalnya, saat ini muncul media sosial. Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah tidak bisa hanya bersikap pasif. Dibutuhkan komunikasi yang aktif untuk memberikan keseimbangan informasi kepada masyarakat. “Sekarang ini mungkin era di mana ‘your words against my words, gitu loh. Dan saya sudah pengalaman, saya percaya bahwa dengan satu niat baik Bapak Presiden,” ujarnya.

“Jadi bukan cuma proaktif, tapi harus agresif. Nah ini bakal dikutip ramai ini nanti. Nggak apa-apa, your words against my words. Saya yakin dan percaya bahwa publik punya rasionalitasnya sendiri dan mayoritas akan mendukung program-program yang kita kerjakan karena betul-betul ditujukan untuk masyarakat Indonesia,” tambahnya.

Qodari meyakini bahwa dengan niat baik Presiden Prabowo serta kebermanfaatan program yang sudah dirasakan masyarakat, mayoritas publik akan tetap memberikan dukungan meski ruang publik riuh dengan perdebatan.

“Saya juga berharap seluruh tenaga profesional di Bakom akan bekerja dengan apa yang saya sebut sebagai erudisi. Apa itu erudisi? Yaitu ketajaman dan kedalaman berpikir. Jadi ada data, ada teori ya, ada artikulasi, semuanya harus lengkap ya. Kenapa? Karena dengan cara seperti itu kita bisa memberikan keyakinan baik keputusan maupun juga komunikasi dengan publik baik ke dalam maupun ke luar,” pungkasnya.

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan yang baru dilantik, Dudung Abdurachman , memastikan akan mengawal percepatan program strategis nasional yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto agar berjalan tuntas dan cepat. Dudung menegaskan akan membuka ruang komunikasi langsung antara masyarakat dan pemerintah selama 24 jam nonstop.

“Yang pertama, tentunya bersyukur kepada Allah SWT. Kedua terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas penunjukan saya sebagai Kepala Staf Presidenan, tentunya tugas-tugas ke depan bagaimana menyukseskan program strategis nasional dan untuk memastikan program unggulan Bapak Presiden sehingga bisa secara tuntas dan cepat,” ujar Dudung di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Dudung menegaskan, peran Kantor Staf Presiden (KSP) akan difokuskan sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah, termasuk menampung berbagai keluhan publik secara terbuka. "Apa yang menjadi keluhan-keluhan ini saya akan buka 24 jam laporan-laporan dari masyarakat," katanya.

Dudung menekankan pentingnya fungsi pengawasan terhadap jalannya program kementerian dan lembaga, termasuk koordinasi dengan pemerintah daerah agar tidak terjadi hambatan birokrasi yang dapat menghambat program prioritas Presiden.

"Termasuk mengevaluasi dan memonitor program-program kementerian dan lembaga, termasuk bekerjasama dengan kementerian dan pemerintah-pemerintah daerah sehingga jangan sampai ada hal-hal yang menjadi prioritas Presiden kemudian terjadi masalah-masalah birokrasi nanti kita pangkas birokrasi,” tuturnya.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengawasi kinerja lembaga pemerintahan, termasuk melalui inspeksi mendadak (sidak), serta siap mengambil tindakan tegas apabila ditemukan program yang tidak berjalan sesuai target.

“Dan sekali lagi saya mohon bantuan untuk kerja sama dengan seluruh masyarakat dan seluruh kelembagaan apabila ada hal-hal yang program-program KSP yang tidak berjalan dengan semestinya nanti kita akan sidak dan kita tuntaskan dengan lain," tegasnya.

Jakarta (ANTARA) - Abdul Kadir Karding merupakan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memiliki rekam jejak panjang sebagai legislator sebelum dilantik sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Karding tercatat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama tiga periode, yakni 2009 hingga 2024, dengan keterlibatan dalam pembahasan berbagai kebijakan publik.

Dalam perjalanan politiknya, ia dikenal aktif menangani isu ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran, yang kemudian membawanya dipercaya menjabat sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).

Ia menjabat sebagai menteri pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebelum mengalami pergantian pada 2025.

Karding lahir di Donggala, Sulawesi Tengah, pada 25 Maret 1973 dan menempuh pendidikan tinggi di Universitas Diponegoro (Undip) pada jenjang sarjana dan magister.

Selain pengalaman di legislatif dan eksekutif, ia juga merupakan kader lama PKB yang telah berkiprah di tingkat nasional.

Rekam jejak tersebut menjadi modal dalam memimpin Badan Karantina Indonesia yang memiliki peran strategis dalam pengawasan lalu lintas komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan.

Lembaga ini juga menjadi garda depan dalam menjaga biosekuriti nasional serta mendukung ketahanan pangan.

Dengan latar belakang tersebut, Karding diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor dalam sistem karantina nasional sekaligus mendukung kelancaran arus perdagangan komoditas.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Jenderal (Purn) TNI Dudung Abdurachman resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), hari ini. Dudung tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp13.327.295.131.

Data tersebut berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan pada 20 Januari 2025. LHKPN ini dilaporkan saat dirinya mengemban jabatan Penasihat Presiden di bidang Pertahanan Nasional.

Dalam laporan tersebut, aset terbesar Dudung berasal dari sektor tanah dan bangunan dengan nilai mencapai Rp8,8 miliar. Properti tersebut tersebar di sejumlah daerah, antara lain Magelang, Bandung, serta beberapa bidang tanah di Subang.

Selain itu, Dudung juga memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp1,1 miliar. Koleksinya meliputi mobil Toyota Veloz tahun 2019, Toyota Fortuner 2.4 VRZ tahun 2020, Toyota Corolla Cross 1.8 tahun 2020, serta sepeda motor Honda PCX 2020.

Lihat video: Reshuffle Kabinet Hari Ini! Siapa Menteri yang Akan Diganti Prabowo?

Adapun harta bergerak lainnya tercatat sebesar Rp1,567 miliar. Dudung juga memiliki kas dan setara kas senilai Rp1,86 miliar. Dalam laporan tersebut, tidak ada kepemilikan surat berharga maupun harta lainnya. Selain itu, Dudung juga dilaporkan tidak memiliki utang, sehingga total kekayaannya tidak mengalami pengurangan.

JAKARTA - JENDERAL TNI (Purn) Dudung Abdurachman resmi diangkat oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (27/4/2026). Dudung menggantikan posisi Muhammad Qodari.

Dudung sebelumnya merupakan Penasihat Khusus Presiden di Bidang Pertahanan Nasional. Jabatan itu resmi diembannya sejak Prabowo menjabat sebagai Presiden Indonesia.

Sebelum di pemerintahan, Dudung merupakan prajurit aktif TNI AD. Jabatan tertingginya yakni Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) dengan pangkat bintang empat.

Pria kelahiran Bandung, Jawa Barat pada November 1965 merupakan Akademi Militer (Akmil) lulusan 1988 dari kecabangan Infanteri. Saat berpangkat Mayor Jenderal (Mayjen), Dudung pernah memimpin teritorial wilayah Jayakarta dengan jabatan Pangdam Jaya.

Saat itu, namanya disorot lantaran berani mencopot baliho bergambar Habib Rizieq Shihab yang menjadi pimpinan Front Pembela Islam (FPI). Bahkan Dudung sempat melontarkan pernyataan keras mendukung pembubaran FPI.

Sejak saat itulah namanya mentereng, pada Mei 2025 ia pun dipercayakan untuk menjabat Panglima Komando Cadangan Strategis (Pangkostrad) dan berpangkat bintang tiga. Di tahun yang sama, pangkatnya kembali dinaikkan menjadi bintang empat dan menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sebanyak enam pejabat negara hari ini, Senin (27/4/2026), di Istana Kepresidenan Jakarta. Mayoritas dari mereka adalah orang lama, atau yang sebelumnya juga berada di Kabinet Merah Putih.

Seperti, Muhammad Qodari yang menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP) akan dilantik sebagai Kelala Badan Komunikasi Pemerintah.

Kemudian Dudung Abdurachman yang merupakan Penasihat Khusus Presiden akan dilantik menjadi KSP. Selain itu, ada Hanif Faisol yang saat ini menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup, digeser menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Pejabat lainnya ada Hasan Nasbi yang disebut akan dilantik menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang Komunikasi. Kemudian, Badul Kadir Karding juga akan dilantik sebagai Kepala Badan Karantina Nasional. Terakhir, ada Jumhur Hidayat. Dia sebut aman menerima jabatan Menteri Lingkungan Hidup.

Keenam orang tampak berbaris rapi di Istana Negara Jakarta. Mereka terlihat mengenakan jas dan peci hitam, serta menggunakan dasi biru.

Lihat video: Reshuffle Kabinet Hari Ini! Siapa Menteri yang Akan Diganti Prabowo?

Dudung mengatakan bahwa dirinya siap mengemban jabatan yang diamanahkan Presiden Prabowo kepadanya. "Saya prajurit, harus siap ya apalagi perintah Presiden," tegasnya.

Dudung sebelumnya mengemban jabatan sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional. Dirinya pun mengatakan bahwa jabatannya akan diserahkan terimakan ketika mengemban jabatan baru. "Ya mungkin nanti dalam waktu dekat diserahterimakan yang lama. Nanti petunjuk bapak Presiden aja."

"Ya arahannya bahwa tugas-tugas KSP sebagaimana sebagai mengendalikan, mengawasi untuk kegiatan-kegiatan program prioritas nasional, nanti saya jelaskan lah setelah dilantik," paparnya.

JAKARTA - Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman dikabarkan akan dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Staf Presiden (KSP) menggantikan Muhammad Qodari. Dari pantauan SindoNews, Dudung tampak didampingi sang istri merapat ke Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (27/4/2026), sekitar pukul 14.00 WIB.

Mantan KSAD itu tampak mengenakan Pakaian Sipil Lengkap ditambah dasi biru dengan peci hitam didampingi sang istri.

Dudung mengatakan bahwa dirinya siap mengemban jabatan yang diamanahkan kepadanya. "Saya prajurit, harus siap ya apalagi perintah Presiden," tegasnya.

Dudung mengatakan bahwa dirinya dihubungi oleh Seskretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya untuk persiapan ke Istana kemarin.

"Ya kemarin, tadi ditelepon oleh Letkol Teddy Seskab persiapan untuk ke Istana jam 2.15 untuk gladi, jam 3 pelantikan," ujarnya.

Saat ini, Dudung diketahui masih menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional. Dirinya pun mengatakan bahwa jabatannya akan diserahkan terimakan ketika mengemban jabatan baru. "Ya mungkin nanti dalam waktu dekat diserahterimakan yang lama. Nanti petunjuk bapak Presiden aja."

"Ya arahannya bahwa tugas-tugas KSP sebagaimana sebagai mengendalikan, mengawasi untuk kegiatan-kegiatan program prioritas nasional, nanti saya jelaskan lah setelah dilantik," paparnya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan Indonesia mencapai swasembada pangan dengan impor hanya sekitar 5 persen dari total kebutuhan konsumsi 11 komoditas strategis guna menjaga ketahanan dan stabilitas pasokan nasional.

"Definisi yang kita sepakati swasembada pangan (tercapai) adalah maksimal impor 10 persen, ini kita (impor hanya) 5 persen," kata Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu.

Ia menjelaskan tentang indikator swasembada pangan yang telah dicapai Indonesia dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Impor pangan pokok strategis untuk kebutuhan konsumsi dalam kalkulasinya hanya sekitar 5 persen saja. Hal itu tidak melampaui definisi swasembada dari The Food and Agriculture Organization (FAO).

"Apa itu swasembada pangan? Ini 11 komoditas, yang merah ini (impor), kurang lebih 3,5 juta ton. Total produksi kita 73 juta ton. Kalau 3,5 juta ton dibagi (73 juta ton), itu 4,8 persen," jelasnya.

"(Lalu) kalau (impor) ini dibagi dengan kebutuhan (68 juta ton), itu 5 persen lebih sedikit. Definisi yang kita sepakati, swasembada pangan adalah maksimal impor 10 persen, ini konsensus FAO, dan kita 5 persen," tambah Amran.

Lebih lanjut dia menyebutkan total impor tiga pangan pokok strategis 3,5 juta ton terdiri dari kedelai 2,6 juta ton, bawang putih 600 ribu ton, dan daging ruminansia 350 ribu ton. Sementara kebutuhan konsumsi untuk 11 pangan pokok selama setahun mencapai 68,7 juta ton.

"Hasil perbandingan keduanya pun diperoleh 5,1 persen," ujarnya.

Adapun 11 pangan pokok itu adalah beras, jagung pakan, cabai rawit, cabai besar, daging ayam, telur ayam, bawang merah, gula konsumsi, kedelai, bawang putih, dan daging sapi/kerbau. Dari segi produksi dalam negeri, 11 komoditas tersebut dapat mencapai hingga 73,7 juta ton selama setahun.

"Jadi swasembada pangan, ketahanan pangan, kemandirian pangan dalam waktu yang bersamaan, hari ini selesai. Pangan sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2022, itu ada 11 komoditas, dengan beras sebagai porsi konsumsi paling tinggi," kata Amran lagi.

Dari total konsumsi 11 komoditas yang sejumlah 68,7 juta ton, beras berkontribusi hingga 45,2 persen atau 31,1 juta ton.

Oleh karena itu, pemerintah memastikan ketersediaan beras nasional harus kokoh. Salah satunya dengan pembuktian stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang memecahkan rekor kembali.

Bapanas mencatat stok beras Bulog telah mengalami perkembangan yang eksponensial dalam dua tahun terakhir. Dengan total stok lebih dari 5 juta ton per 23 April 2026 meningkat hingga 264,2 persen dibandingkan hari yang sama 2 tahun lalu. Total beras Bulog saat itu di 1,37 juta ton.

"Selanjutnya jika stok 5 juta ton hari ini dibandingkan terhadap 23 April tahun 2025 telah meningkat 65,8 persen," bebernya.

Adapun stok pada 23 April tahun lalu berada di 3,01 juta ton. Eskalasi yang sangat signifikan dalam 2 tahun terakhir ini mencerminkan Indonesia yang telah mencapai swasembada beras.

Ia menegaskan pula swasembada dapat dilihat pada realisasi serapan setara beras yang bersumber dari produksi dalam negeri yang semakin meroket. Realisasi serapan produksi dalam negeri untuk stok beras Bulog per 23 April 2026 telah berada di angka 2,31 juta ton.

Tingkat serapan Bulog tersebut telah melampaui secara drastis dalam 2 tahun terakhir. Terhadap Januari-April 2024 menjadi capaian monumental karena meroket hingga 790 persen karena realisasi saat itu hanya 259,9 ribu ton.

Sementara terhadap Januari-April 2025 yang 1,78 juta ton pun meningkat cukup signifikan 29,4 persen.

"Kenapa orang mengatakan swasembada pangan identik dengan beras? Karena komposisi kalau kita makan, orang Indonesia bisa 60, 70, 80 persen, sehingga orang selalu menyampaikan pangan identik dengan beras, karena komposisinya yang lebih besar," jelas Amran.

"Intinya di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo saat ini, satu, pangan beres. Dua, protein beres. Jadi yang dibutuhkan tubuh kita ini adalah karbohidrat dan protein, sudah terpenuhi," tambah Amran.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Politik Ichsanuddin Noorsy menilai capaian stok CBP yang telah tembus lebih dari 5 juta ton merupakan penanda kemandirian pangan bagi Indonesia.

"Tadi istilah Pak Menteri adalah swasembada. Asta Cita mendatangkan kemandirian pangan dan energi. Kalau beras, saya sepakat mendekati kemandirian. Kita hari ini sepakat terjadi kemandirian beras," kata Ichsanuddin.

Diketahui, pencapaian swasembada beras tertuang dalam Proyeksi Neraca Pangan Nasional Tahun 2025. Untuk beras sepanjang tahun 2025 tidak ada impor karena produksi setahun mencapai 34,69 juta ton telah dapat memenuhi kebutuhan konsumsi tahunan sebesar 31,16 juta ton.

Salah satu implikasi positifnya dapat dilihat pada torehan Nilai Tukar Petani (NTP) Tanpa Perikanan secara nasional yang sejak Juli 2024 selalu terjaga diatas 120. Indeks NTP Tanpa Perikanan yang tertinggi dalam 7 tahun terakhir tercapai di Desember 2025 dan Februari 2026 yang sama-sama berada di indeks 126,11.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pengakuan internasional kembali menghampiri Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Richard Tampubolon menerima penghargaan dari pemerintah Selandia Baru atas perannya dalam operasi pembebasan pilot Philip Mark Mehrtens yang sempat disandera Kelompok Separatis di Papua.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, Phillip Nathan Taula, dalam sebuah pertemuan di Jakarta pada Senin (20/4/2026). Bukan sekadar seremoni diplomatik, momen ini mencerminkan pengakuan dunia atas keberhasilan TNI menjalankan operasi berisiko tinggi dengan pendekatan yang terukur dan mengedepankan keselamatan sandera.

Operasi pembebasan Mehrtens pada September 2024 lalu menjadi salah satu misi kemanusiaan yang menyita perhatian internasional. Di tengah kompleksitas medan dan ancaman keamanan di Papua, TNI dinilai mampu menjaga keseimbangan antara ketegasan operasi dan kehati-hatian dalam melindungi nyawa manusia.

Saat itu, Richard Tampubolon masih menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III dan memegang peran penting dalam memastikan koordinasi lintas satuan berjalan efektif.

Melalui keterangan resminya, Pusat Penerangan TNI menegaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas profesionalisme prajurit di lapangan. Keberhasilan operasi dinilai tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh strategi yang matang dan koordinasi yang solid.

“Undangan kehormatan kepada Kasum TNI tersebut sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah Selandia Baru atas peran TNI dalam pembebasan pilot yang ditahan oleh KKB beberapa waktu lalu,” demikian keterangan Puspen TNI, Rabu (22/4/2026).

Di dalam negeri, keberhasilan ini turut dimaknai sebagai bukti kehadiran negara di Papua. Tokoh Muda Papua asal Wamena, Charles Kossay, menilai operasi tersebut menunjukkan bahwa TNI tidak hanya hadir dalam konteks keamanan, tetapi juga sebagai pelindung masyarakat.

“Ini menjadi bukti bahwa TNI hadir untuk melindungi masyarakat Papua. Pendekatan yang dilakukan tidak semata-mata soal keamanan, tetapi juga mengedepankan keselamatan dan kemanusiaan,” ujar Charles.

Ia menambahkan, keberhasilan pembebasan sandera tersebut berdampak memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap aparat negara, sekaligus mendorong pendekatan yang lebih humanis dalam menjaga stabilitas di Papua. "Keberhasilan TNI dalam pembebasan sandera Pilot jadi bukti pendekatan aparat yang humanis, ini jadi bukti kehadiran TNI sangat dibutuhkan di Papua", urainya.

Lebih jauh, menurutnya pertemuan antara TNI dan pemerintah Selandia Baru juga membuka ruang penguatan kerja sama bilateral, khususnya di bidang pertahanan. "Kedua pihak memandang kolaborasi tersebut penting untuk menjaga stabilitas kawasan Pasifik yang semakin dinamis,” ujarnya.

Bagi TNI, penghargaan ini bukan sekadar simbol keberhasilan sebuah operasi, melainkan juga penegasan atas peran Indonesia dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan di tengah tantangan keamanan. Di saat yang sama, pengakuan internasional ini mempertegas posisi TNI sebagai institusi yang profesional dan dipercaya, baik di dalam negeri maupun di mata dunia.