JAKARTA - Pengamat Politik dan Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menilai pidato Presiden Prabowo Subianto pada 20 Mei 2026 di DPR bukan sekadar pidato ekonomi tahunan, melainkan deklarasi arah baru ekonomi Indonesia. Inti pidato Prabowo sangat jelas, Indonesia bukan negara miskin karena kekurangan sumber daya alam, melainkan karena kekayaan nasional terlalu lama bocor ke luar negeri.

Pandangan itu disampaikan Denny JA dalam esainya yang dipublikasikan di Facebook Denny JA’s World dan kemudian beredar luas di berbagai grup WhatsApp.

“Ini paradoks terbesar Indonesia: negeri kaya, tetapi banyak rakyatnya belum menikmati kekayaan itu secara adil,” ujarnya, Jumat (22/5/2026).

Denny JA mengibaratkan Indonesia sebagai rumah besar beratap emas, tetapi lantainya bocor di banyak sudut. Denny JA menilai Prabowo tengah membawa Indonesia menuju model ekonomi nasionalistik yang berpijak pada Pasal 33 UUD 1945.

Dalam model tersebut, negara kembali mengambil peran sebagai pengarah utama sektor-sektor strategis ekonomi. “Ini bukan sosialisme klasik, tetapi jalan tengah. Pasar tetap hidup, namun negara hadir untuk menjaga agar kekayaan nasional tidak terus bocor,” tulisnya.

Dalam pidatonya, Prabowo menyebut Indonesia mencatat surplus perdagangan sekitar USD436 miliar selama 22 tahun terakhir. Namun, sekitar USD343 miliar disebut kembali mengalir ke luar negeri. Jika dirata-ratakan, angka kebocoran itu mencapai sekitar USD15,6 miliar atau sekitar Rp265 triliun per tahun.

Lihat video: TEGAS! Presiden Prabowo Yakin Ekonomi RI Melesat, Tekan Ekspor Wajib Satu Pintu



Selain itu, Prabowo juga menyinggung estimasi kerugian akibat praktik under-invoicing selama 34 tahun yang disebut mencapai USD908 miliar atau sekitar Rp15.400 triliun.

Menurut Denny JA, data tersebut merujuk pada pidato resmi Presiden Prabowo yang mengolah catatan Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan selama dua dekade terakhir. “Ini bukan sekadar kebocoran kecil. Ini lubang besar dalam struktur ekonomi nasional,” katanya.

Denny JA menilai arah kebijakan ekonomi Prabowo memiliki kemiripan dengan konsep developmental state yang pernah diterapkan negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan.

Negara-negara tersebut, katanya, berhasil menjadi kekuatan industri dunia bukan semata karena pasar bebas, melainkan karena negara hadir aktif dalam menentukan sektor strategis, membangun industri nasional, mengarahkan investasi, melindungi industri muda, serta mendorong transfer teknologi.

“Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan tidak naik kelas hanya dengan menjual bahan mentah. Mereka maju karena negara memimpin industrialisasi dengan disiplin dan visi jangka panjang,” ujarnya.

Meski demikian, Denny JA mengingatkan keberhasilan model tersebut tidak hanya ditentukan oleh negara yang kuat, tetapi juga birokrasi yang meritokratis, profesional, disiplin, dan berorientasi hasil.

Karena itu, kebijakan ekspor satu pintu melalui BUMN hanya akan berhasil jika dijalankan secara transparan, berbasis teknologi digital, didukung sistem pemantauan real-time, audit independen internasional, serta seleksi direksi yang profesional. “Jika tidak, kebocoran lama hanya pindah rumah: dari swasta gelap ke birokrasi gelap,” katanya.

Dalam esainya, Denny JA juga mengingatkan risiko besar jika nasionalisme ekonomi dijalankan tanpa tata kelola yang sehat. Ia mencontohkan Venezuela dan Nigeria sebagai negara kaya sumber daya alam yang gagal memanfaatkan kekayaannya akibat lemahnya institusi dan tingginya korupsi.

“Pelajaran dunia sangat jelas: negara kuat tanpa integritas bisa berubah menjadi predator. Tetapi negara kuat dengan kompetensi bisa menjadi pembangun peradaban,” ujarnya.

Denny JA menegaskan pidato Prabowo hanya akan dikenang jika benar-benar diwujudkan dalam disiplin tata kelola, bukan sekadar retorika politik. “Indonesia memang kaya. Tetapi kekayaan tanpa institusi hanya menjadi cerita sedih. Nasionalisme tanpa kompetensi menjadi slogan. Negara kuat tanpa akuntabilitas menjadi bahaya,” ucapnya.

Namun, jika negara mampu menutup kebocoran ekonomi, memimpin industrialisasi, menjaga pasar tetap hidup, serta memastikan kekayaan alam kembali kepada rakyat, Denny JA meyakini Indonesia dapat memasuki babak baru sejarahnya. “Jika berhasil, Prabowo meletakkan fondasi Indonesia baru. Ia akan dikenang sebagai Bapak Kemandirian Bangsa,” katanya.

JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR Firman Subagyo menyoroti surat kamar dagang (Kadin) China yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap iklim investasi di Indonesia.

Seperti diketahui, kamar dagang China di Indonesia menyampaikan surat resmi yang menyoroti sejumlah persoalan yang dikeluhkan pelaku usaha. Mulai dari kenaikan pajak dan royalti, pengetatan aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE), pengurangan kuota bijih nikel, hingga dugaan praktik penegakan hukum yang dinilai berlebihan dan membuka ruang korupsi serta pemerasan.

“Ini juga menjadi pantauan kami. Kemarin kami juga berdiskusi dengan teman-teman pelaku usaha karena memang itu dirasakan. Jadi sebetulnya surat dari Kadin China itu merupakan warning yang harus dijadikan evaluasi menyeluruh oleh pemerintah,” katanya, Jumat (21/5/2026).

Menurut Firman, langkah kamar dagang China menyampaikan nota resmi kepada pemerintah menjadi tamparan bagi pelaku usaha nasional. Firman menyayangkan persoalan tersebut justru lebih dahulu disampaikan pihak asing melalui nota diplomatik resmi.

“Harusnya pelaku usaha Indonesia lebih awal menyampaikan kepada pemerintah, atau mungkin sudah tetapi tidak didengar. Dengan adanya surat dari asing ini tentu memalukan karena sifatnya resmi sebagai nota diplomatik dari pelaku usaha,” ujarnya.

Firman membandingkan dengan negara lain yang dinilai lebih agresif memberikan kemudahan dan insentif bagi investor asing. Firman juga menilai sejumlah persoalan seperti perizinan dan dugaan kriminalisasi masih menjadi hambatan investasi di Indonesia.

Lihat video: Kadin Optimis Ekonomi 2026 Tumbuh di Atas 5,5%



Firman mengaku menerima banyak keluhan dari investor asing terkait berbagai pungutan di lapangan yang dinilai membebani operasional perusahaan. Tekanan terhadap pelaku usaha, juga datang dari kelompok tertentu hingga oknum aparat.

“Saya pernah mendapat keluhan dari pelaku usaha investasi. Mereka menyebut hal yang sangat memalukan. Sampai ulang tahun kepala desa, RT, minta bantuan kepada perusahaan. Ada acara 17 Agustusan, ulang tahun, semua menjadi cost tambahan. Kalau biaya-biaya itu tidak masuk dalam perencanaan investasi, tentu akan menjadi beban,” tuturnya.

Firman juga menyinggung adanya tekanan dari kelompok tertentu yang mengatasnamakan organisasi maupun aparat penegak hukum dan keamanan. “Kelompok-kelompok seperti preman yang mengatasnamakan lembaga tertentu, juga ada dari aparat penegak hukum maupun keamanan. Kalau tidak diikuti, diancam. Itu sudah sering terjadi dan berlangsung lama,” keluhnya.

Firman memperingatkan kondisi tersebut dapat membuat investor hengkang dari Indonesia apabila tidak segera dibenahi. “Oh bisa. Itu warning keras, peringatan keras,” katanya.

Selain persoalan investasi, Firman juga menyoroti rencana kebijakan ekspor satu pintu yang dinilai perlu dikaji lebih mendalam agar tidak memicu gejolak pasar. Firman mencontohkan perdagangan crude palm oil (CPO) yang selama ini masih bergantung pada pusat perdagangan internasional di Eropa.

“Kenapa CPO dulu ke Amsterdam dan Rotterdam, kemudian baru ke negara lain? Kenapa kita tidak bisa direct? Nah ini yang harus dievaluasi pemerintah,” ucapnya.

Firman menekankan pemerintah dan DPR perlu menyederhanakan regulasi agar tidak menimbulkan celah penyalahgunaan kewenangan yang merugikan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah juga tidak boleh tergesa-gesa mengeluarkan kebijakan baru di tengah situasi geopolitik dan ekonomi global yang belum stabil.

Firman menegaskan seluruh kebijakan terkait ekspor dan investasi harus dibahas terlebih dahulu bersama pelaku usaha agar pemerintah memahami dampak dan risiko di lapangan. “Nah yang mengenai ekspor itu harus betul-betul dilakukan diskusi dulu dengan pelaku usaha, untung ruginya,” tegasnya.

Sebelumnya, kamar dagang China di Indonesia mengirim surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto yang berisi berbagai keluhan terkait iklim usaha di Indonesia. Dalam surat tersebut, investor China mengaku selama ini mendukung kebijakan pemerintah Indonesia dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan industri hilir, hingga tanggung jawab sosial.

Namun, mereka menilai situasi belakangan berubah drastis. “Dalam beberapa waktu terakhir, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia secara umum menghadapi persoalan serius, termasuk regulasi yang terlalu ketat, penegakan hukum berlebihan, bahkan korupsi dan pemerasan oleh otoritas terkait,” tulis surat tersebut.

Menurut mereka, kondisi itu telah mengganggu operasional bisnis normal, merusak kepercayaan investasi jangka panjang, serta memunculkan kekhawatiran terhadap masa depan investasi China di Indonesia. Salah satu sorotan utama adalah kenaikan pajak dan pungutan yang disebut terjadi berulang kali.

Investor China juga mengeluhkan pemeriksaan pajak yang semakin intensif disertai ancaman denda besar. “Pajak dan biaya, termasuk royalti sumber daya mineral, telah dinaikkan berulang kali, disertai pemeriksaan pajak yang semakin intensif dan bahkan denda besar hingga puluhan juta Dolar AS, menciptakan kepanikan di kalangan perusahaan,” tulis surat tersebut.

Keluhan lain menyasar rencana kewajiban penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam di bank milik negara selama minimal satu tahun yang dinilai dapat mengganggu likuiditas perusahaan.

Selain itu, investor China juga memprotes pengurangan besar-besaran kuota tambang bijih nikel sejak awal tahun ini. Mereka menyebut pemangkasan kuota untuk tambang besar mencapai lebih dari 70% atau sekitar 30 juta ton secara total.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Aria Bima merespons pujian terbuka yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto terhadap peran partainya yang tetap memilih berada di luar pemerintahan. Diketahui, pujian itu disampaikan Presiden secara terbuka dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 yang digelar pada Rabu (20/5) kemarin.

Aria Bima kembali menjelaskan bahwa posisi PDIP saat ini adalah sebagai mitra strategis yang mengawal jalannya pemerintahan secara kritis dan konstitutif sesuai arahan Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri.

"Dulu kan kata oposisi, kemudian yang kali ini kan Ibu Mega kan memaknai sebagai mitra strategis. Strategisnya apa? Ya, strategisnya adalah bagaimana komitmen wujud tetap kita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Strategisnya apa? Ya mewujudkan teknokratik Pancasila yang adil, bersatu, dan demokratis gitu kan," kata Aria Bima dikutip Kamis (21/5/2026).

Secara taktis, dia menekankan bahwa PDIP akan tetap kritis. Namun, ia menjamin bahwa kritik yang dilontarkan bukan didasari oleh rasa tidak suka yang membabi buta, melainkan untuk membela pemerintah agar tetap berada di jalur yang benar sesuai konstitusi dan kepentingan "wong cilik".

Dia juga menegaskan bahwa PDIP tidak akan bersikap asal kritik atau sekadar mencari kesalahan pemerintah tanpa dasar yang jelas. "Sekali lagi posisi PDI perjuangan tidak pernah apriori dengan pemerintah. PDI perjuangan tidak nyinyir dengan kebijakan pemerintah. PDI perjuangan juga tidak antipati terhadap pemerintah," tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa sebutan mitra strategis mengandung konsekuensi bahwa PDIP akan mendukung kebijakan yang pro-rakyat, namun akan menjadi pihak yang paling lantang bersuara jika ada kebijakan yang menyimpang. "Itulah sebutan sebagai mitra strategis. Tetapi kita akan bersuara lantang, kritis, argumentatif, memberikan alternatif, pada saat itu menyangkut kepentingan rakyat, konstitusi, dan Pancasila," pungkasnya.

JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengomentari kondisi bangsa Indonesia saat ini. Salah satu yang disoroti adalah jatuhnya nilai tukar Rupiah.

“Izinkan saya berbagi pandangan, saya mengikuti dengan seksama apa yang terjadi di negeri ini dan terus terang kondisinya tidak baik-baik saja,” kata Anies Baswedan melalui akun X pribadinya @Aniesbaswedan pada Rabu (20/5/2026).

Anies menyebut, saat ini nilai tukar Rupiah jatuh ke titik terendah sepanjang sejarah. Tidak hanya itu, harga-harga kebutuhan pokok juga mengalami kenaikan.

”Rupiah jatuh ke titik terendah sepanjang sejarah, harga-harga naik, kesempatan kerja menyempit, daya beli rumah tangga melemah, tabungan tergerus dan ini berdampak pada hajat hidup orang banyak,” ucapnya.

Anies menyebut tantangan ke depan juga masih panjang di antaranya, geopolitik yang memanas, konflik membayangi Timur Tengah. Para ilmuwan mengingatkan El Nino terkuat dalam sejarah pengamatan sudah ada di depan mata. Satu ujian saja berat tapi ini beberapa datang bersamaan maka beratnya berlipat.

Lihat video: Prabowo Sebut Orang Desa Tak Pakai Dollar, Seberapa Besar Dampaknya?



“Dalam situasi seperti ini, yang paling dibutuhkan pasar dan publik adalah satu hal yakni kepastian, bukan ketenangan semu. Bukan masalah yang ditaburi gula-gula tapi kepastian yang lahir dari transparansi dan kejujuran dari arah yang jelas, dari pemerintah yang tahu akan kemana negeri ini dibawa,” tegasnya.

Anies menyayangkan, hal itu justru tidak didapatkan. Anies kemudian menyinggung soal data yang dipilih-pilih dan hanya yang baik yang ditampilkan sedangkan yang buruk disembunyikan.

“Komentar pejabat soal situasi serius sering terdengar enteng bahkan bercanda kebijakan berubah-ubah. Hari ini begini, besok berbeda. Pasar bingung, publik bingung, dan investor menahan diri bahkan sebagian kabur,” paparnya.

Anies juga menyoroti tidak adanya keteladanan yang diberikan oleh pejabat negara. “Keteladanan juga tidak hadir. Di saat rakyat diminta berhemat mengecangkan ikat pinggang, pemerintah justru sibuk dengan hal-hal yang bukan prioritas. Pemborosan di atas, pengetatan di bawah. Ini tampak sebagai ketidakpekaan,” katanya.

Peringatan terkait kondisi bangsa Indonesia sudah datang dari mana-mana baik dari ekonom dalam negeri, lembaga keuangan internasional, media-media nasional dan internasional yang mengamati Indonesia.

“Tidak mungkin mereka semua keliru bersama-sama di saat yang sama. Ini yang dipertaruhkan adalah hajat hidup ratusan juta orang maka situasi ini harus diperlakukan dengan keseriusan yang sepadan,” tegasnya.

Anies mengajak pemerintah untuk berhenti memberi obat tidur kepada publik dan buka data apa adanya serta sampaikan permasalahan dengan jujur serta berikan arah kebijakan yang jelas dan konsisten. Pimpin secara solid, ajeg dari atas sampai bawah.

“Itu yang menenangkan pasar dan itu yang akan menenangkan rakyat. Lalu pada teman-teman semua bersiaplah, suka tidak suka masa-masa berat masih ada di depan kita. Tekanan ekonomi belum reda, cuaca ekstrem akan hadir dan menerpa dan dunia di luar sedang bergejolak,” katanya.

“Tentu kita harus tetap optimistis bahwa kita akan melewati itu semua asal kita berjalan dengan mata terbuka bukan dengan ilusi yang dibuat-buat. Kita pasti bisa, tapi syaratnya satu, serius. Mari kita kita serius mengurus bangsa ini. Terima kasih,” sambungnya.

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Berkarya Muhammad Alkahfi Try Dalle meminta kepada seluruh kader Partai Berkarya untuk tetap solid dan tidak terprovokasi oleh berbagai narasi yang dapat memperkeruh suasana kebangsaan. Seluruh kader juga diminta mendukung agenda pembangunan nasional.

“Di tengah dinamika politik dan tantangan ekonomi global yang terus berkembang, seluruh kader harus tetap tenang dan fokus mendukung agenda pembangunan nasional, pemerintah sedang bekerja keras dengan berbagai programnya demi kesejahteraan masyarakat,” katanya, Senin (18/5/2026).

Saat ini pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang menjalankan berbagai program strategis nasional yang bertujuan memperkuat fondasi ekonomi, menjaga stabilitas negara, meningkatkan ketahanan pangan, memperluas lapangan pekerjaan, serta melindungi kepentingan rakyat Indonesia di tengah ketidakpastian global.

“Tentu dalam setiap proses pembangunan, selain membutuhkan waktu, akan selalu ada tantangan, kritik, dan perbedaan pandangan. Namun sebagai bagian dari elemen bangsa, kita harus mampu melihat kebijakan pemerintah secara jernih, objektif, dan mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok maupun kepentingan sesaat,” ucapnya.

Partai Berkarya menilai berbagai langkah yang diambil pemerintah merupakan bagian dari ikhtiar besar untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan memperkuat posisi Indonesia di tingkat internasional. Karena itu, kader-kader Berkarya tidak perlu panik ataupun terpancing isu-isu yang dapat melemahkan semangat persatuan nasional.

“Partai Berkarya meyakini bahwa stabilitas politik dan persatuan nasional merupakan modal penting dalam mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaulat. Oleh sebab itu, seluruh kader diharapkan tetap fokus bekerja untuk masyarakat, menjaga kondusivitas daerah, serta terus menghadirkan politik yang santun, sejuk, dan solutif,” imbuhnya.

Dalle juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk memberikan dukungan konstruktif kepada pemerintah, sekaligus tetap menjaga fungsi kritik yang sehat demi kemajuan demokrasi Indonesia. “Mari kita jaga optimisme, persatuan, dan semangat gotong royong demi masa depan Indonesia yang lebih kuat. Hidup Berkarya. Hidup Indonesia,” ucapnya.

JAKARTA - Konflik Papua hingga hari ini masih terus berlangsung. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah perlu melakukan tiga pendekatan sekaligus.

“Papua membutuhkan kombinasi tiga pendekatan sekaligus pembangunan, keamanan, dan keadilan sosial. Ketiganya tidak dapat dipisahkan,” ujar Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS) Selamat Ginting, Senin (18/5/2026).

Selamat Ginting menjelaskan, untuk mengatasi masalah Papua, di satu sisi negara terus menunjukkan komitmennya melalui pembangunan besar-besaran, kucuran dana triliunan rupiah, pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.

Namun di sisi lain, narasi negatif mengenai Papua tetap berkembang, bahkan sering mengabaikan fakta bahwa negara sesungguhnya sedang bekerja keras membangun wilayah paling timur Indonesia tersebut.

"Dalam perspektif politik nasional, kata Selamat Ginting, Papua bukan sekadar persoalan keamanan, melainkan juga persoalan legitimasi negara. Oleh karena itu, pembangunan Papua sejatinya merupakan bagian dari strategi geopolitik nasional untuk memastikan kehadiran negara tetap dirasakan masyarakat di wilayah perbatasan dan daerah strategis," katanya.

Data pemerintah menunjukkan sejak 2002 hingga 2026, total dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) yang dialokasikan untuk Papua mencapai sekitar Rp192,55 triliun. Angka tersebut menunjukkan Papua memperoleh perhatian sangat besar dari negara.

”Dana itu digunakan untuk pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, listrik, telekomunikasi, sanitasi, dan pembukaan akses wilayah terpencil. Kehadiran jalan Trans Papua, pembangunan bandara perintis, fasilitas kesehatan, sekolah, hingga program pemberdayaan masyarakat merupakan bukti konkret bahwa negara tidak meninggalkan Papua,” ujarnya.

Lihat video: TERKUAK! Ini Penyebab Papua Tak Pernah Lepas dari Label Konflik



Melalui Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, pemerintah sebenarnya telah memberikan ruang yang luas bagi masyarakat Papua untuk menentukan arah pembangunan daerahnya sendiri. Otsus bukan hanya instrumen administratif, melainkan juga bentuk rekonsiliasi politik negara terhadap berbagai ketimpangan historis pembangunan.

Selama bertahun-tahun memang muncul kritik bahwa pembangunan Indonesia terlalu Jawa-sentris. Akibatnya, kawasan timur Indonesia, termasuk Papua, mengalami keterlambatan pembangunan dibanding wilayah lain. Pemerintah kini mencoba mengoreksi ketimpangan tersebut dengan mempercepat pembangunan Papua secara masif.

"Masalah Papua ternyata tidak sesederhana soal pembangunan fisik saja. Persoalan terbesar justru terletak pada faktor keamanan dan tata kelola politik lokal," ucapnya.

Di lapangan, pembangunan Papua menghadapi ancaman serius dari kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM). Berbagai aksi kekerasan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan bahwa sasaran mereka bukan hanya aparat keamanan, tetapi juga warga sipil, tenaga kesehatan, guru, pekerja pembangunan, hingga fasilitas umum.

Tragedi pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Nduga pada 2018 menjadi salah satu contoh paling brutal. Puluhan pekerja proyek jalan Trans Papua dibunuh saat negara sedang membuka keterisolasian wilayah pedalaman Papua.

Serangan terhadap guru, tenaga kesehatan, pembakaran sekolah, gereja, hingga pembunuhan pilot sipil menunjukkan bahwa konflik Papua telah menyasar simbol-simbol pelayanan publik dan kemanusiaan.

"Dari perspektif politik militer, kondisi ini memperlihatkan bahwa konflik Papua bukan lagi sekadar isu separatisme klasik, tetapi telah berkembang menjadi perang perebutan legitimasi dan pengaruh terhadap masyarakat sipil," paparnya.

OPM dari front bersenjata memahami bahwa pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik akan memperkuat legitimasi negara di mata masyarakat Papua. Oleh karena itu, proyek pembangunan dan aparat pelayanan publik sering dijadikan target serangan.

"Di sinilah peran TNI menjadi sangat strategis. Kehadiran TNI di Papua tidak dapat dilihat semata-mata dalam konteks operasi tempur," tegasnya.

Dalam doktrin Operasi Militer Selain Perang (OMSP), TNI juga menjalankan fungsi sosial, teritorial, dan pembangunan. Prajurit TNI di Papua bukan hanya melakukan operasi keamanan, tetapi juga mengajar anak-anak di pedalaman, membuka akses air bersih, memberikan pelayanan kesehatan gratis, membantu distribusi logistik, membangun infrastruktur desa, hingga mendukung ketahanan pangan masyarakat.

"Strategi ini menunjukkan bahwa pendekatan keamanan di Papua telah bergeser dari pola “hard approach” menuju kombinasi keamanan dan kesejahteraan. Negara menyadari bahwa stabilitas tidak mungkin tercapai hanya melalui operasi militer, tetapi juga melalui peningkatan kesejahteraan rakyat," kata Selamat Ginting.

Meski demikian, tantangan terbesar justru berada di aspek tata kelola anggaran dan elite lokal. Besarnya dana Otsus tidak otomatis menjamin kesejahteraan masyarakat apabila terjadi korupsi, penyalahgunaan anggaran, atau distribusi pembangunan yang tidak tepat sasaran.

"Inilah ironi Papua. Negara menggelontorkan dana sangat besar, tetapi manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan merata oleh masyarakat akar rumput. Sebagian masyarakat tetap hidup dalam keterbatasan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi," katanya.

Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh kelompok separatis untuk membangun propaganda bahwa negara gagal hadir di Papua. Oleh karena itu, pemerintah pusat harus berani melakukan evaluasi serius terhadap pengelolaan dana Otsus.

"Pengawasan harus diperketat agar anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat Papua, bukan hanya berputar di lingkar elite politik lokal. Papua membutuhkan kombinasi tiga pendekatan sekaligus pembangunan, keamanan, dan keadilan sosial. Ketiganya tidak dapat dipisahkan," tandasnya.

Pembangunan tanpa keamanan akan terus terganggu oleh konflik bersenjata. Keamanan tanpa kesejahteraan hanya akan melahirkan ketidakpuasan baru. Sementara kesejahteraan tanpa tata kelola yang bersih akan melahirkan korupsi dan ketimpangan.

Maka, narasi tentang Papua harus dibangun secara objektif dan komprehensif. Papua bukan semata-mata daerah konflik, tetapi juga wilayah dengan potensi besar yang sedang dibangun negara secara serius.

Masyarakat Indonesia perlu melihat bahwa di balik berbagai tantangan keamanan, ada upaya besar negara, aparat keamanan, tenaga kesehatan, guru, pekerja pembangunan, dan masyarakat Papua sendiri untuk membangun masa depan Papua yang lebih maju.

Masa depan Papua tidak hanya ditentukan oleh operasi keamanan atau besarnya anggaran negara, tetapi oleh keberhasilan menghadirkan rasa keadilan, kesejahteraan, dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

"Jika negara mampu memenangkan hati rakyat Papua, maka stabilitas dan persatuan nasional akan semakin kuat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujarnya.

JAMBI - Debat perdana calon Ketua Umum BPP HIPMI Masa Bakti 2026-2029 digelar di BW Luxury Hotel, Jambi hari ini. Debat ini merupakan rangkaian tahapan Musyawarah Nasional (Munas) ke-XVIII yang merupakan agenda wajib organisasi yang diselenggarakan setiap tiga tahun sekali.

Dalam debat kali ini, Reynaldo Bryan mengajak pengusaha muda HIPMI untuk dapat mengambil bagian dalam mewujudkan pembangunan nasional secara berkelanjutan, terutama membantu pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8%.

“HIPMI memiliki daya tawar dan peran yang sangat strategis dalam membantu Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8 persen,” ujar Reynaldo, Sabtu (9/5/2026).

Dalam paparannya, Reynaldo mengungkapkan saat ini pemerintah telah berhasil keluar dari jebakan pertumbuhan 5%. “Pada triwulan I tahun 2026 pertumbuhan ekonomi kita telah mencapai 5,61% (year-on-year/yoy), dibandingkan Triwulan IV tahun lalu yang masih di angka 5,39%,” tuturnya.

Melihat tren pertumbuhan ekonomi yang terus mengalami kenaikan ke arah yang positif, Reynaldo optimis capaian ekonomi 8% bisa terwujud di 2029.

Lihat video: Menteri Ara Ajak HIPMI Manfaatkan KUR Perumahan untuk Dorong Pengusaha Muda



“Saya yakin dan optimistis kolaborasi yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan dari seluruh kader HIPMI daerah di seluruh Indonesia akan membawa dampak nyata bagi pembangunan ekonomi, termasuk ikut memberikan konstribusi bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi 8%,” ucapnya.

Dr. Selamat Ginting

Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS)

PENUNJUKAN Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup oleh Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar keputusan administratif dalam reshuffle kabinet.

Inilah langkah politik yang sarat makna, terutama jika dikaitkan dengan momentum Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei hari ini. Sebuah hari yang secara historis identik dengan mobilisasi massa dan tekanan politik dari kelompok pekerja.

Dalam konteks ini, pemerintah tampaknya sedang memainkan strategi klasik namun efektif, yakni: merangkul untuk mengendalikan.

Kooptasi sebagai Strategi Stabilitas

Jumhur bukan sosok teknokrat lingkungan hidup. Ia adalah aktivis buruh yang lama berada di garis depan advokasi pekerja.

Ketika figur seperti ini masuk ke dalam kabinet, pesan politiknya jelas. Pemerintah tidak ingin berhadapan dengan buruh di jalanan, melainkan mengajak mereka masuk ke dalam lingkaran kekuasaan.

Langkah ini dapat dibaca sebagai bentuk kooptasi politik, sebuah strategi meredam potensi oposisi dengan menjadikannya bagian dari sistem.

Dalam banyak kasus, pendekatan ini efektif untuk menurunkan tensi konflik. Buruh tetap turun ke jalan, tetapi tidak lagi sepenuhnya berada dalam posisi berseberangan dengan negara.

May Day 2026, dengan demikian, berpotensi tetap besar secara jumlah massa, tetapi lebih terkendali secara arah politik.

Dari Demonstrasi ke Legitimasi

Jika pada tahun sebelumnya publik menyaksikan gestur simbolik Presiden Prabowo yang “membuka baju” di hadapan buruh—sebuah ekspresi populisme yang kuat—maka tahun ini pendekatannya tampak lebih sistematis.

Pemerintah tidak lagi hanya mengandalkan simbol kedekatan, tetapi mulai membangun arsitektur politik yang mengintegrasikan gerakan buruh ke dalam kekuasaan.

Dengan Jumhur berada di dalam kabinet dan tetap memiliki legitimasi di kalangan pekerja, demonstrasi berpotensi berubah fungsi: dari alat tekanan menjadi panggung legitimasi.

Dalam skenario ini, kehadiran Presiden di tengah massa buruh bukan lagi menghadapi kritik, melainkan menerima dukungan.

Mengelola Risiko Jalanan

Selama ini, May Day selalu menyimpan potensi eskalasi. Fragmentasi serikat buruh, isu-isu sensitif seperti outsourcing, PHK, dan perlindungan pekerja, dapat dengan mudah memicu aksi besar yang tidak terkendali.

Namun dengan adanya figur seperti Jumhur di dalam pemerintahan, negara memiliki “jembatan komunikasi” langsung dengan massa. Ini menurunkan kemungkinan demonstrasi berubah menjadi konfrontasi terbuka.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak sekadar bersiap menghadapi demonstrasi, tetapi berupaya mendesain ulang karakter demonstrasi itu sendiri.

Risiko Mengintai

Meski terlihat canggih, strategi ini bukan tanpa risiko. Pertama, tidak semua kelompok buruh akan menerima pendekatan kooptasi. Sebagian bisa memandang langkah ini sebagai bentuk “penjinakan” gerakan, bahkan pengkhianatan terhadap independensi buruh.

Kedua, ekspektasi akan meningkat tajam. Ketika seorang aktivis buruh masuk ke dalam kabinet, publik pekerja berharap adanya perubahan nyata—bukan sekadar simbolik. Jika tuntutan-tuntutan utama tidak terpenuhi, kekecewaan yang muncul justru bisa lebih besar dan lebih berbahaya secara politik. Dalam situasi seperti itu, kooptasi bisa berbalik menjadi bumerang.

Penunjukan Jumhur Hidayat menjelang May Day 2026 menunjukkan pemerintah sedang menjalankan strategi preventif untuk menjaga stabilitas politik.

Demonstrasi tidak dihapus, tetapi diarahkan. Kritik tidak dibungkam, tetapi diserap. Namun pada akhirnya, keberhasilan strategi ini tidak ditentukan oleh siapa yang berdiri di panggung Monas pada 1 Mei, melainkan oleh apa yang terjadi setelahnya.

Jika kebijakan konkret tidak mengikuti, maka harmoni yang tampak hari ini bisa berubah menjadi akumulasi ketegangan di masa depan.

May Day tahun ini, dengan demikian, bukan sekadar peringatan perjuangan buruh—tetapi juga ujian bagi kemampuan negara mengelola kekuatan sosial tanpa kehilangan kepercayaan mereka.

JAKARTA - Relawan For Prabowo-Gibran menyatakan gugatan dari sejumlah pihak terhadap kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang harus dihormati. Namun demikian, MBG adalah program pemerintah yang sah secara hukum dan konstitusional.

Program ini telah secara resmi dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai bagian dari agenda strategis pemerintah. Selain itu, program ini memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Presiden, sehingga legalitasnya tidak perlu diperdebatkan lagi.

"Program MBG telah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di daerah-daerah, khususnya anak-anak yang kini mendapatkan akses gizi yang lebih baik. Oleh karena itu, kami dari Relawan For Prabowo-Gibran menyatakan siap pasang badan untuk menjaga dan mengawal program ini," kata Ketua Umum Relawan For Prabowo-Gibran, Nasarudin dalam keterangannya, Selasa (28/4/2026).

Dia menambahkahn bahwa tidak adil jika hanya karena satu atau dua persoalan teknis, lalu program MBG langsung dicap gagal. Setiap program besar pasti memiliki tantangan dalam implementasinya.

"Yang dibutuhkan adalah perbaikan, bukan penghentian. Relawan juga terus meminta masyarakat untuk aktif memberikan masukan agar program ini bisa terus diperbaiki dan disempurnakan," tegasnya.

Secara konstitusional, posisi Program MBG juga sangat jelas. Seperti pandangan Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Riau, Mexsasai Indra yang menegaskan bahwa kebijakan MBG memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ia menjelaskan bahwa Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 memberikan jaminan atas hak anak untuk tumbuh dan berkembang, yang menjadi landasan utama hadirnya program ini.

Selain itu, kewenangan Presiden dalam menjalankan program ini juga berlandaskan Pasal 4 UUD 1945, serta diperkuat melalui penganggaran dalam Undang-Undang APBN yang telah disepakati bersama antara Presiden dan DPR. Dengan demikian, menjadi keliru apabila ada anggapan bahwa kebijakan maupun penganggaran MBG tidak memiliki dasar hukum.

Pemerintahan terus melakukan evaluasi dan pembenahan agar program ini semakin tepat sasaran dan efektif. Sejalan dengan itu, kami juga mengajak masyarakat untuk aktif memberikan masukan dan pengawasan, agar pelaksanaan Program MBG semakin baik ke depannya.

Dia menyebut bahwa yang perlu diperbaiki adalah sistem dan pelaksanaannya, bukan programnya. Program MBG wajib dilanjutkan, dengan memastikan tidak ada kebocoran, penyimpangan, maupun ketidaktepatan sasaran.

"Program ini adalah investasi masa depan bangsa. Maka sudah sepatutnya kita jaga bersama, kita awasi bersama, dan kita sempurnakan bersama," tegasnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan kembali melakukan perombakan ataureshufflesusunan Kabinet Merah Putih. Pelantikan pejabat baru menurut informasi akan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (27/4/2026), pukul 15.00 WIB.

Dihimpun SindoNews, rencana perombakan ini menambah daftar perubahan jajaran kabinet di era pemerintahan Presiden Prabowo. Jika terealisasi, artinya akan menjadi kali kelima Presiden Prabowo melakukan perubahan posisi di jajaran kabinet sejak dilantik pada 20 Oktober 2024.

Berikut rekam jejak empat rangkaian reshuffle dan pelantikan pejabat yang telah dilakukan Presiden Prabowo sebelumnya:

Reshuffle Jilid I pada 19 Februari 2025

1. Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro.

2. Muhammad Yusuf Ateh diangkat sebagai Kepala BPKP

3. Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BPKP

4. Amalia Adininggar Widyasanti Kepala BPS

5. Sonny Harry Budiutomo Wakil Kepala BPS

Reshuffle Jilid II pada 8 September 2025

1.⁠ ⁠Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan;

2.⁠ ⁠Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

3.⁠ ⁠Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi;

4.⁠ ⁠Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah; dan

5.⁠ ⁠Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

Reshuffle Jilid III pada 17 September 2025

⁠1. Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;

⁠2. Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga;

⁠3. Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan;

⁠4. Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan; dan

⁠5. Farida Farichah sebagai Wakil Menteri Koperasi.

Reshuffle Jilid IV pada 8 Oktober 2025

1. Akhmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri,

2. Benyamin Paulus Octavianus sebagai Wakil Menteri Kesehatan

3. Dirgayuza Setiawan sebagai Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan,

4. Agung Gumilar sebagai Asisten Khusus Presiden Bidang Analisa Data Strategis.

JAKARTA - Sejumlah organisasi mahasiswa menekankan pentingnya memperkuat literasi hukum dan politik. Hal itu penting untuk menjaga persatuan dan mencegah terjadinya perpeahan di tengah dinamika geopolitik global.

Seruan tersebut disampaikan Bendahara Umum Presidium Nasional Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU), Tirta Gangga Listiawan dalam forum Konsolidasi dan Diskusi Kebangsaan bertajuk “Merawat Persatuan, Menjaga Indonesia: Suara Pemuda di Tengah Krisis Global”.

Tirta mengatakan, mahasiswa harus mampu memahami substansi isu, bukan sekadar mengikuti arus yang sedang viral. “Mahasiswa harus paham posisi Undang-Undang Dasar sebagai norma dasar. Jangan sampai ikut menggiring opini tanpa memahami mekanisme konstitusi yang benar,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).

Tirta menyebut, literasi hukum dan politik menjadi kunci agar mahasiswa tidak terjebak dalam narasi yang berpotensi memecah belah. Tirta mengingatkan ketidakstabilan nasional dapat berdampak luas, mulai dari ekonomi hingga keamanan.

“Kalau persatuan terganggu, dampaknya ke mana-mana—investasi menurun, ekonomi terganggu, hingga stabilitas negara terancam,” tegasnya.

Lihat video: Bertemu Mahasiswa RI di London, Sikap Hangat Prabowo Tinggalkan Kesan Mendalam

Koordinator Nasional BEM PTMAI, Yogi Syahputra Alaydrus, menekankan persatuan tidak boleh hanya menjadi slogan, tetapi harus diwujudkan dalam sikap nyata. “Persatuan itu bukan sekadar berkumpul, tapi bagaimana kita menjaga kesatuan berdasarkan konstitusi,” ujarnya.

Yogi juga menyoroti ketimpangan pembangunan antarwilayah yang perlu menjadi perhatian dalam kebijakan nasional. Ia menilai mahasiswa harus kritis, namun tetap memahami tujuan besar dari setiap kebijakan pemerintah. “Kebijakan adalah alat untuk menciptakan kesejahteraan. Maka kita harus kritis, tapi juga objektif melihat konteksnya,” katanya.

Koordinator Pusat BEM SI, Muzammil Ihsan mengingatkan situasi geopolitik global yang tidak menentu berdampak langsung terhadap kondisi dalam negeri, termasuk sektor ekonomi.

“Geopolitik dunia hari ini sangat memengaruhi kita, termasuk potensi kenaikan harga kebutuhan seperti BBM. Mahasiswa harus bisa menjelaskan ini ke masyarakat, tapi tetap kritis terhadap kebijakan,” jelasnya.

Muzammil juga menyoroti maraknya disinformasi di media sosial yang kerap memicu perpecahan di kalangan mahasiswa. “Jangan sampai kita mudah terpecah hanya karena narasi yang tidak jelas. Kita harus verifikasi setiap informasi,” tegasnya.

Muzammil menambahkan, kekuatan utama mahasiswa terletak pada persatuan dan kemampuan berpikir kritis. Tanpa itu, gerakan mahasiswa dinilai akan mudah terpecah dan kehilangan arah. “Kalau kita bersatu, kita kuat. Tapi kalau terpecah, sulit memperjuangkan kepentingan rakyat,” ucapnya.

BANDUNG - Eks Tim Kampanye Nasional dan Tim Kampanye Daerah (TKN-TKD) GolfPrabowo-Gibran Jawa Barat berkomitmen mengawal dan mengamankan kebijakan pemerintah. Hal itu untuk menjaga stabilitas bangsa di tengah gejolak geopolitik dunia.

Hal itu terungkap dalam kegiatan halalbihalal dan konsolidasi para relawan dan pendukung Prabowo-Gibran di Bandung. Tampak hadir dalam kegiatan ini para tokoh, aktivis, dan relawan Prabowo-Gibran yang sebelumnya terlibat pada pemenangan Kampanye Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Di antaranya, Gunadi, Irwan, Agus Teddy Sumantri, Agustin Lumbangaol dan Adhi Dwiari. Hadir juga Tepma, M. Farid, Moh. Iqbal, Nenden, Hildawati, Yudha, Afif, Rio dan Ria.

"Kami relawan dan pendukung Prabowo-Gibran di Jawa Barat yang pernah tergabung dalam TKN-TKD Golf Jawa Barat siap diaktivasi kembali. Hal ini dalam rangka menegaskan komitmen penuh untuk mengawal, mengamankan dan memastikan kebijakan pemerintahan berjalan dengan baik," kata Eks TKN Golf dan Koordinator Jawa Barat Agus Teddy Sumantri , Rabu (22/4/2026).

Menurut Teddy sapaan akrabnya, demi kesejahteraan rakyat dan stabilitas bangsa di tengah gejolak geopolitik dunia ini. Para relawan menilai kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah berhasil menjaga ketahanan ekonomi dan energi nasional.

"Para relawan yang hadir (red-eks TKN/TKD Jabar) menyampaikan bahwa langkah pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi sudah tepat. Dimana menjaga pasokan energi dan memperkuat program swasembada pangan adalah bukti nyata keberpihakan kepada rakyat kecil," ungkap Teddy sapaan akrab aktivis 98 yang tergabung dalam 98 Resolution Network ini.

Lihat video: PRABOWO TANCAP GAS! Gelar Rapat Terbatas demi Percepatan Program Prioritas Nasional!



Menurut Teddy, kebijakan ini bukan hanya strategi ekonomi, tetapi juga perlindungan terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Stabilitas harga BBM subsidi adalah nafas bagi rakyat, terutama kelas menengah ke bawah.

"Relawan juga menyoroti program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, serta program swasembada pangan dan energi. Mereka menilai program tersebut merupakan terobosan progresif untuk pemerataan kesejahteraan dan pendidikan," tukas Teddy.

Meski masih dalam tahap awal, kata Teddy, relawan Prabowo-Gibran Jawa Barat menegaskan siap mengawal, agar tata kelola berjalan transparan dan bebas dari kebocoran. “Kami tidak ingin niat baik Presiden disalahgunakan oleh oknum yang mencari rente. Relawan Jawa Barat akan berdiri di garis depan untuk memastikan program ini benar-benar memberi manfaat maksimal,” tegasnya.

Selain itu, relawan Prabowo-Gibran Jawa Barat yang saat itu tergabung dalam TKD Gof Jawa Barat di bawah komando Irwan Kusandiantoro didampingi Gunadi mengingatkan, pentingnya persatuan di tengah ancaman krisis global. Mereka menekankan bahwa stabilitas bukan hanya soal politik dankeamanan, tetapi juga soal ekonomi rakyat.

“Jika harga kebutuhan pokok tidak terkendali, UMKM bisa lumpuh, buruh bisakehilangan pekerjaan. Karena itu, menjaga stabilitas ekonomi adalah bentuk perjuangan bersama demi keselamatan bangsa,” ucapnya.