JAKARTA - Tim Independen Pencari Fakta (TPF) Demo Rusuh Agustus-September 2025 bentukan enam lembaga HAM menyimpulkan indikasi pelanggaran HAM secara masif dan meluas akibat peristiwa unjuk rasa pertengahan tahun lalu. Investigasi 6 LN HAM masih mendalami unsur sistematis dari demo rusuh.

Enam LN HAM ini yakni Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komite Nasional Disabilitas (KND), dan Ombudsman RI.

"Ada indikasi pelanggaran HAM secara masif dan meluas," ujar Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Saurlin P Siagian saat jumpa pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (20/4/2026).

Pihaknya memastikan kedua unsur pelanggaran HAM masif dan meluas terjadi dalam demo rusuh tahun lalu. Untuk masif, jumlah korban meninggal terbilang banyak, ada penjarahan terjadi di sejumlah wilayah. Sedangkan, unsur meluas, korban berjatuhan di sejumlah wilayah di 20 provinsi.

"Secara indikatif unsur sistematis buat kami masih memerlukan pendalaman, itu kesimpulan kami. Khusus unsur sistematisnya di mana apakah ada organisasi, apakah ada perencanaan, apakah ada komando, struktur, dan seterusnya, saya kira itu membutuhkan pendalaman lebih jauh yang belum kami bisa buktikan kebenarannya," ungkap Saurlin.

Komnas HAM memberikan sejumlah rekomendasi pada Presiden Prabowo Subianto. Pertama, Presiden disarankan mengevaluasi kinerja Polri dalam penanganan unjuk rasa.

"Pertama mengevaluasi kinerja Polri dalam penanganan unjuk rasa. Yang kedua menjamin ketidakberulangan pelanggaran HAM. Yang ketiga menginstruksikan kementerian dan lembaga terkait untuk menghormati dan memenuhi HAM," kata Ketua Komnas HAM Anis Hidayah.

Pihaknya juga merekomendasikan pemerintah mengambil langkah konkret dalam memastikan hak-hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas dihormati, dilindungi, termasuk menjamin akses pemulihan, rehabilitasi, ganti kerugian, layanan kesehatan, pendidikan, serta dukungan psikologis.

Komnas HAM juga memberi rekomendasi kepada Polri. "Pertama mengusut tuntas kasus kematian dan dugaan penyiksaan oleh kepolisian selama proses penangkapan, pemeriksaan, dan penahanan sewenang-wenang, termasuk mobilisasi anak dalam aksi unjuk rasa dan kerusuhan," ujar Anis.

Kedua, dia meminta Polri menuntaskan proses pidana atas kematian Affan Kurniawan dan korban lainnya. Ketiga, mengevaluasi penggunaan kekuatan berlebih.

"Empat, mengarusutamakan HAM dengan memperkuat kapasitas aparat, menyediakan akomodasi hukum layak, dan mendorong revisi peraturan Kapolri agar selaras dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak," kata Anis.

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai buka suara terhadap adanya sejumlah pengamat dan akademisi yang dilaporkan ke polisi lantaran menyuarakan kritik terhadap pemerintah. Pigai menegaskan para pengamat yang mengkritik kebijakan tidak bisa dipidana atau dipenjara.

Pigai lantas menyinggung kritik pakar hukum tata negara Feri Amsari soal swasembada pangan. Menurut Pigai, kritik dari Feri bahkan tak perlu ditanggapi lantaran Feri bukan ahli pertanian.

"Feri Amsari juga bukan ahli pertanian, sehingga tidak memiliki kompetensi di bidang tersebut. Jangankan dilaporkan ke polisi, ditanggapi pun tidak perlu," jelas Pigai dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (18/4/2026).

Pigai juga menyinggung pernyataan akademisi Ubedilah Badrun . Sama seperti Feri, ia meyakini Ubedilah tidak perlu dilaporkan kepada polisi.

Pigai menekankan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan hak asasi setiap warga negara yang dilindungi oleh konstitusi. Ia menilai pernyataan Feri Amsari dan Ubedilah Badrun masih berada dalam koridor kritik umum terhadap kebijakan publik.

Dalam perspektif HAM, lanjut Pigai, masyarakat merupakan pemegang hak (rights holder), sementara pemerintah adalah pihak yang memiliki kewajiban (obligation holder) untuk memenuhi dan menjawab kebutuhan publik.

Pigai menekankan bahwa upaya pelaporan pemolisian sesama warga negara ini dilakukan demi memojokkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Padahal, menurutnya jaminan terhadap demokrasi dan HAM di Indonesia sedang baik-baik saja.

"Saya menangkap kesan ada skenario, pemolisian sesama warga negara ini untuk memojokkan atau men-downgrade pemerintahan Prabowo seakan-akan antikritik, anti demokrasi. Padahal demokrasi dan HAM pada pemerintahan ini sedang bagus-bagusnya. Kita sedang menjadi negara prominen dan surplus demokrasi," pungkas Pigai.

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dan Guru Besar Hukum Kelembagaan Negara di Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar atau akrab disapa Uceng saling berbalas kicauan di media sosial X (sebelumnya Twitter, red). Saling serang keduanya pun berujung pada tantangan debat terbuka soal isu hak asasi manusia (HAM) dari Uceng kepada Pigai.

“Pak @NataliusPigai2 saya setuju dgn bapak, seringkali profesor itu dibesar2kan saja. Sy izin mau belajar memahami HAM dari bapak. Sy mau diskusi dan debatkan satu persatu kasus HAM di indonesia yang katanya bapak udah amat pahami itu. Sebut saja kapan dan dimana sy bs belajar,” kata Uceng di akun X, @zainalamochtar, Kamis (26/2/2026).

Tantangan itu pun dijawab langsung oleh Pigai. Pigai setuju debat tersebut disiarkan secara live oleh TV nasional. “Saya setuju di TV Nasional dan Live. Anda yang undang maka saya minta anda yang siapkan. Kita bicara dalam tataran ilmiah. Saya benar2 mau ajari anda soal ham agar paham. Tapi nonton ini dulu untuk sekedar tambahan ilmu HAM anda sebelumnya debat dengan saya. Jujur saya sangat mau biar rakyat indonesia nonton seberapa hebat ilmu HAM seorang Prof,” kata Pigai menyertakan video dirinya di channel YouTube Fadli Zon Official dengan judul NATALIUS PIGAI: "MENURUT SAYA ITU PELANGGARAN HAM BERAT".

Uceng pun menimpalinya. Dia berharap ada TV nasional yang bisa memfalitasi debat terbukanya bersama Pigai.

“Sy gak punya kekuasaan pak. Semoga ada tv nasional yg bs fasilitasi. Kalau bapak yg colek mereka mungkin lebih berarti. Trima kasih youtubenya. Sy hanya pernah tiga tahun peneliti di Pusat Studi HAM UiI Jogja dan kuliah S2 Hukum HAM di Amerika. Sy pasti senang belajar,” ujar Uceng.

Saling balas komentar antara Uceng dengan Pigai tersebut ramai dikomentari banyak netizen. Bahkan, ada netizen yang membuatkan flyer debat keduanya.

“Seru ini, dua orang dengan latar belakang historis yang berbeda akan saling beradu pengetahuan dan pengalaman tentang HAM via debat disaksikan oleh publik. Semoga moderatornya selain cerdas dan paham HAM juga menguasai kemampuan moderasi dari 2 orang hebat ini. Jadi kapan ini?“ kata netizen @PilipiUser.

Ada pula netizen yang berkelakar merespons wacana debat terbuka keduanya. “Bapak-bapak yg terhormat barangkali tidak ada TV yg mau memfasilitasi debat ini, mungkin masalah ini sebaiknya diselesaikan di ring tinju saja,” kata akun @jvstforvan.

Pada cuitan selanjutnya, Uceng mengaku tidak punya nomor ponsel Pigai. Dia juga menyebut Pigai tidak memiliki nomor ponselnya. “Teman2, maap sy gak nge-X seharian. Kalo dah ada kabar&tempat, sy dicolek ya, bisa via wa jg boleh atau via instagram. Tuk pak @NataliusPigai2 gak punya nomer saya dan sy jg gak punya no bpk, bs titip pesan ke Prof Eddy Hiariej saja yang depan ruangan sy di FH UGM,” pungkas Uceng.

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menyampaikan pidato pada High-Level Segment Sidang Dewan HAM PBB Sesi ke-61 di Jenewa, Swiss, Senin (23/2/2026). Diketahui, saat ini Indonesia didaulat menjadi Presiden dan Anggota Dewan HAM PBB .

Dalam pidatonya, Menlu Sugiono mendukung Dewan HAM untuk menjadi ruang dialog dan kerja sama yang konstruktif, inklusif, dan depolitisasi di tengah ketidakpastian global. "Universalitas HAM hendaknya menyatukan arah perjuangan kita, dan bukan semakin mempertajam perbedaan," tegasnya.

Mengusung tema “A Presidency for All” sebagai Presiden Dewan HAM PBB sejak 8 Januari 2026, Indonesia berkomitmen menjaga kredibilitas Dewan melalui penerapan standar HAM yang konsisten dan adil, serta menolak politisasi dan standar ganda yang dapat menggerus legitimasi Dewan.

"Di tengah meningkatnya ketegangan global, penting untuk menjadikan Dewan HAM sebagai ruang dialog dan kerja sama yang konstruktif bagi negara-negara di dunia," jelasnya.

Dalam pidatonya, Menlu Sugiono juga menegaskan Pemerintah RI memiliki semangat yang sama dalam pemajuan HAM global. Menlu memaparkan upaya peningkatan promosi dan perlindungan HAM nasional yang seimbang antara ketertiban, kebebasan, dan kesejahteraan.

Hal ini termasuk pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dengan memperluas akses makanan bergizi, layanan kesehatan, perumahan subsidi, pendidikan, serta peluang ekonomi. Dari sisi regulasi, Pemerintah juga terus memajukan Rencana Aksi Nasional HAM (RanHAM) Generasi VI serta mengadopsi KUHP dan KUHAP baru.

Menutup pernyataannya, Menlu mengumumkan pencalonan kembali Indonesia sebagai anggota Dewan HAM periode 2030–2032, serta menegaskan dukungan Indonesia terhadap hak-hak rakyat Palestina dan pemajuan HAM di kawasan.

Dewan HAM PBB bersidang 3 kali dalam setahun. High-Level Segment merupakan sesi pembuka, para pemimpin dunia maupun pejabat tinggi Negara Anggota PBB menyampaikan pidato nasional mengenai isu-isu HAM yang menjadi perhatian.

Selain menyampaikan pidato nasional, Menlu RI juga melakukan beberapa pertemuan bilateral dengan Menlu Palestina, Menlu Kirgistan, dan Komisioner Tinggi HAM PBB.

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM ) akan mempunyai unit penyidik. Hal itu salah satu yang dibahas dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin pada Jumat (20/2/2026).

"Jadi kemungkinan setelah ada undang-undang yang baru ini, yang juga disetujui oleh Jaksa Agung, maka ke depan nanti akan ada penyidik di Komnas HAM," kata Pigai, dikutip Minggu (22/2/2026).

Pigai menambahkan, "Jadi, Komnas HAM akan memiliki unit penyidikan dan juga penyidik di Komnas HAM. Dengan demikian taringnya juga naik, wewenangnya bertambah."

Dengan demikian, lanjut Pigai, Komnas HAM akan bekerja layaknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Komnas HAM itu akan berlaku seperti KPK. Jadi tidak usah banyak nanya. Sederhana aja, copy paste aja seperti KPK," ujarnya.

Pigai pun memastikan nantinya kementerian yang ia pimpin tidak akan tumpang tindih dengan Komnas HAM. Sebab, dua instansi itu memiliki tugas yang berbeda.

"Komnas HAM kan mengawasi pemerintah, kami semua termasuk Kementerian HAM juga. Kami kan pembangunan HAM, dia pengawas HAM ya, jangan sampai salah ya, kami yang bangun, lembaga Komnas HAM yang awasi," ucapnya.

Sebelumnya, Pigai bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (20/2/2026). Sejumlah hal dibahas, termasuk revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

Pigai mengatakan, poin krusial dalam revisi ini adalah pemberian kewenangan penyidikan kepada Komnas HAM, khususnya dalam kasus pelanggaran HAM berat.

"Mereka menyampaikan bahwa apa yang sedang digagas oleh kami, yaitu revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan dari Bapak Jaksa Agung dan pihak Kejaksaan Agung menyampaikan bahwa Komnas HAM boleh membentuk unit penyidikan. Penyidikan khususnya pelanggaran hak asasi manusia berat, ya," ujar Pigai.

Menurut Pigai, poin tersebut bakal dimasukkan ke dalam draf revisi. Dia menilai langkah ini sebagai kemajuan besar bagi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

"Memang tidak banyak negara di dunia ini yang punya unit penyidikan. India ada, beberapa negara ada memang. Indonesia sekarang kita akan adakan di dalam undang-undang," ujar Pigai.

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai pihak yang berkeinginan meniadakan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan beberapa program lainnya merupakan orang yang menentang HAM. Hal itu dia sampaikan saat merespons teror yang diterima Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto.

Diketahui, dalam unggahan akun Instagramnya, @tiyoardiyanto_ sempat mengunggah video dengan mengenakan kaos bertuliskan Maling Berkedok Gizi sebagai bentuk protes terhadap program MBG.

"Maka orang yang mau meniadakan makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, pendidikan gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih, adalah orang yang menentang Hak Asasi Manusia," ujar Pigai, Jumat (20/2/2026).

Menurut dia, kritikan terhadap program merupakan hal yang lumrah. Namun, bukan maksud untuk meniadakan program.

Sebab, sejumlah program tersebut dibutuhkan untuk beberapa orang. Dia meminta program-program itu tidak dikaitkan dengan kepentingan elektoral semata.

"Maaf ya ketika program-program yang baik ini diarahkan dengan Pemilu, maka menurut saya itu menentang orang kecil, itu orang jahat. Orang yang tidak punya nurani. Orang yang tidak punya hati bagi orang kecil yang di depan mata orang miskin. Orang yang menderita, orang yang lapar, orang yang kesehatannya susah diperiksa. Jahat menurut saya," ungkap Pigai.

JAKARTA - SETARA Institute bersama Sustainable-Inclusive Governance Initiative (SIGI) merilis Outlook untuk memproyeksikan tantangan dan peluang strategis terkait pemajuan Bisnis dan HAM Indonesia. Proyeksi tersebut dieksplor melalui pemilihan 10 isu prioritas selama setahun ke depan.

“Secara garis besar, tantangan utama berada pada model perekonomian Indonesia yang masih kental dengan corak ekstraktivisme. Model perekonomian dengan corak tersebut cenderung memusatkan basis pembangunannya pada pemanfaatan sumber daya alam dan ruang hidup dalam skala besar,” kata Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/2/2026).

Dia menjelaskan, model tersebut memiliki risiko yang tinggi bagi entitas bisnis untuk melakukan pelanggaran HAM yang tak jarang juga difasilitasi oleh negara. “Berdasarkan data Komnas HAM pada tahun 2025, korporasi masih menjadi salah satu terlapor tertinggi untuk aduan dugaan pelanggaran HAM dengan 452 kasus,” katanya.

Dia melanjutkan, pemfasilitasan oleh negara hadir melalui produk-produk hukum yang bersifat regresif terhadap pemajuan Bisnis dan HAM. Dia menuturkan, kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) serta berbagai bentuk relaksasi tata kelola lingkungan hidup yang diberikan UU Cipta Kerja berkontribusi terhadap meningkatnya pelanggaran HAM oleh entitas bisnis.

Selain itu, kata dia, kebijakan-kebijakan mitigasi dan adaptasi iklim masih tersentral di level peraturan pelaksana. Lanskap tersebut menunjukkan terbatasnya ruang partisipasi bermakna, terutama bagi pemegang hak (rights holder) dalam menentukan arah peta jalan menuju ekonomi berkelanjutan.

“Meningkatnya tren penyempitan ruang sipil (shrinking civic space) yang semakin mengkhawatirkan juga sangat erat kaitannya dengan upaya pemerintah meredam kekecewaan publik terhadap struktur ekonomi ekstraktif yang belum mampu mengatasi ketimpangan struktural,” imbuhnya.

Memasuki dekade kedua implementasi UNGPs, sambung dia, fokus global diarahkan untuk mewajibkan kepatuhan HAM bagi pelaku usaha dalam hukum nasional melalui mekanisme Uji Tuntas HAM (Human Rights Due Diligence, HRDD). Selaras dengan fokus global ini, lanjut dia, Pemerintah Indonesia saat ini sedang menyiapkan regulasi terkait kepatuhan HAM bagi pelaku usaha melalui mekanisme Uji Tuntas HAM (Human Rights Due Diligence, HRDD), sebagai bagian dari lanjutan Strategi Nasional Bisnis dan HAM 2023, yang diperkuat dengan komitmen normatif dalam RPJPN 2025-45 dan RPJMN 2025-29.

“Desain kebijakan ini akan menjadi pengimbang model perekonomian ekstraktif tersebut. Peluang strategis ini diperkuat pula oleh hasil kerja-kerja elemen masyarakat sipil dan meningkatnya kesadaran entitas bisnis terhadap pemajuan Bisnis dan HAM,” ujarnya.

Riset SETARA Institute (2025) terkait praktik RBC di sektor ekstraktif Indonesia menunjukkan bahwa terdapat tren yang menunjukkan perusahaan-perusahaan kelapa sawit dan pertambangan semakin menyesuaikan tata kelola bisnis dengan norma-norma UNGPs. Kemudian, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi juga menunjukkan tren progresif menuju pemajuan Bisnis dan HAM, seperti dalam hal pemisahan UU Ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja dan perluasan cakupan mekanisme anti-SLAPP (Strategic Litigation Against Public Participation).

“Pengesahan Central Java Agreement for Gender Justice, yang mengikat terhadap dua pabrik garmen di Jawa Tengah besar beserta pembeli rantai pasoknya, juga merupakan kemenangan bagi buruh-buruh perempuan di sektor padat karya untuk penghapusan kekerasan berbasis gender di tempat kerja,” jelasnya.

10 Isu Prioritas

Tantangan struktural dan peluang strategis ini yang akan mendefinisikan upaya pemajuan Bisnis dan HAM di Indonesia pada tahun 2026. Proyeksi ini akan krusial dalam menyatukan norma-norma HAM ke dalam aktivitas bisnis (embedded human rights in business practice) melalui sosialisasi dan kolaborasi bermakna antara negara, entitas bisnis, dan masyarakat sipil.

Kesepuluh isu prioritas yang merefleksikan tantangan dan peluang tersebut adalah:

1. Memastikan adopsi prinsip-prinsip Bisnis dan HAM dalam tata kelola sektor ekstraktif;

2. Mendorong skema perdagangan karbon yang akuntabel dan berintegritas;

3. Menjamin perlindungan hukum terhadap pembela HAM lingkungan;

4. Mereformasi hukum ketenagakerjaan secara partisipatif dan berparadigma HAM;

5. Mewujudkan kondisi kerja yang layak di sektor-sektor ekstraktif;

6. Meningkatkan perlindungan hak-hak pekerja di sektor padat karya;

7. Mewujudkan kerangka hukum yang mendorong transisi energi berkeadilan;

8. Mempercepat regulasi mandatori uji tuntas HAM;

9. Mendorong sektor keuangan dan kerja sama internasional untuk mengutamakan pendanaan hijau;

10. Meningkatkan akses terhadap pemulihan bagi korban pelanggaran Bisnis dan HAM.

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (Menham) Natalius Pigai menyampaikan bahwa salah satu yang tengah difokuskan oleh pihaknya adalah penyusunan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dia menyebut, dalam penyusunan beleid perubahan ini, Kemenham melibatkan sejumlah pihak.

"Kami mengharapkan Bapak Ibu bisa memberikan atensi dalam pengesahan RUU Nomor 39 di tahun 2026 ini," kata Pigai dalam Rapat Kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/2/2026).

Pigai menyampaikan bahwa Kemenham telah menyiapkan segala sumber daya dalam penyusunan revisi UU ini. Bahkan, dia mengaku sudah melibatkan sejumlah pihak eksternal untuk ikut membahas revisinya.

"Tim penyusun kami juga tidak tanggung-tanggung, ada yang terlibat aktif adalah Prof Jimly Asshiddiqie , Makarim Wibisono, ada Haris Azhar, ada Rocky Gerung-nya ada juga, ada Ifdhal Kasim, ada Roichatul Aswidah, semua tokoh-tokoh HAM Indonesia semua ikut terlibat aktif dalam penyusunan," ujarnya.

Dengan demikian, kata Pigai, kualitas konten dari revisi Undang-Undang HAM tidak akan kurang, bahkan lebih progresif dan lebih maju. "Dalam rangka itu, dari Kemenham sudah siap, tinggal disambut oleh pimpinan DPR, kapan, ya kalau secara politik disetujui untuk menyetujui revisi, kami siap," tuturnya.

Ridwan al-Makassary

Dosen pada Departemen Ilmu Politik di Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dan Direktur Center of Muslim Politics and World Society (COMPOSE) UIII

Pada Delapan Januari Tahun 2026, di Jenewa, lembaran baru diplomasi Indonesia tercatat sejarah. Untuk pertama kalinya semenjak Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (dalam Bahasa Inggris disebut the United Nations Human Rights Council (UNHRC)) berdiri dua dekade lalu, Indonesia memegang kursi kepresidenan melalui Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro.

Sebagian pihak menyebut ini sebagai kemenangan diplomasi. Capaian sejarah ini tentu merupakan refleksi nyata tingginya kepercayaan komunitas internasional, terutama negara-negara Asia-Pacific Group (APG). Namun, di balik tepuk tangan dan foto resmi yang meriah, pertanyaan yang menantang adalah apa arti kepemimpinan ini bagi HAM sebagai gagasan, bagi Indonesia sebagai negara, dan bagi dunia yang terjebak dalam labirin ketiadaan penghormatan atas etika dan hukum internasional? Pertanyaan ini yang akan coba didiskusikan pada tulisan singkat ini.

Di panggung internasional, Indonesia acap digambarkan sebagai middle power, satu negara medioker, negara yang tidak megancam, tidak mendikte, namun disegani karena merawat dialog. Label ini bukan basa-basi, karena dalam banyak forum PBB, Indonesia terbit sebagai jembatan damai antara dunia Utara, yang mengusung hak-hak sipil dan politik, dan dunia Selatan, yang lebih menekankan hak pembangunan, distribusi kesejahteraan, dan keadilan sosial.

Label ini bukan pujian kosong, tetapi kenyataan diplomatik yang dapat dipahami melalui English School of International Relations, khususnya gagasan Hedley Bull tentang masyarakat internasional. Teori ini berpandangan bahwa dunia bukan semata wilayah anarkis tanpa otoritas, tetapi sebuah masyarakat negara yang dipersatukan oleh norma, institusi, dan tata tertib tertentu. Sementara dalam literatur diplomasi, posisi ini disebut sebagai bridging diplomacy, yaitu peran yang jarang, sekaligus sulit, ditemukan di banyak negara, karena harus menyeimbangkan moralitas dan kepentingan realis.

Kepresidenan Dewan HAM, sejatinya, memberi Indonesia ruang untuk memainkan peran lebih nyata. Namun, hal penting adalah diplomasi HAM bukan liturgi simbolik, bukan pula sekadar rutinitas retoris yang menyebut “universalitas”, “martabat”, dan “non-diskriminasi” dalam setiap pidato sambutan. Jika memakai lensa Normative Power, kepresidenan Indonesia dihadang batu ujian kesangsian, yaitu apakah Indonesia mampu mengonversi narasi moral menjadi modal diplomatik.

Artinya, reputasi normatif Indonesia di luar negeri bergantung pada kemampuan menjaga hak asasi manusia di dalam negeri. Diplomasi HAM, pada akhirnya, adalah pertempuran makna, di mana setiap istilah diperebutkan, setiap resolusi dinegosiasikan, dan setiap nilai dinegosiasikan ulang sesuai situasi geopolitik yang berlaku.

Di Dewan HAM, perbedaan cara pandang sudah menjadi tradisi. Negara-negara Barat menuntut akuntabilitas atas represi politik, kebebasan pers, perlindungan minoritas seksual dan gender, serta independensi lembaga demokrasi. Sementara itu, negara-negara berkembang menyahuti dengan menggunakan narasi kemiskinan sebagai pelanggaran HAM, eksploitasi ekonomi global, ketidaksetaraan akses terhadap obat-obatan, hingga kolonialisme digital. Dua kubu berbicara tentang HAM, tetapi sesungguhnya sedang membayangkan dunia yang berbeda.

Di tengah ketegangan ini, Indonesia bisa memegang peran penting jika mampu mengartikulasikan HAM bukan sebagai dogma blok, tetapi sebagai bahasa dialog. Gagasannya sederhana namun radikal, yaitu HAM bukan semata soal menilai siapa salah atau benar, tetapi tentang membuka ruang percakapan di antara aktor-aktor yang secara historis saling curiga.

Di sinilah diplomasi memiliki fungsi etis, bukan sekadar administratif. Namun, peran ini hanya dapat dijalankan jika Indonesia sendiri mau memikul biaya moralnya. Reputasi diplomatik suatu negara bukan hanya dibangun dari kapasitasnya ikut campur tangan dalam masalah global, tetapi dari keberaniannya menangani persoalan domestik. Dengan kata lain, diplomasi HAM kehilangan fondasi jika tidak diikuti oleh praksis proteksi HAM di dalam negeri.

Indonesia memang memiliki sejumlah daftar capaian HAM: regulasi perlindungan perempuan dan anak semakin berkembang, sistem Universal Periodic Review dijalankan dengan partisipasi luas, kapasitas aparat dalam isu HAM diperkuat, hingga keterlibatan Indonesia dalam rezim multilateral terus meningkat. Namun, diplomasi tidak bekerja dengan daftar panjang, diplomasi bekerja dengan kepercayaan.

Dan, kepercayaan dibangun lewat konsistensi antara narasi internasional dan realitas nasional. Pertanyaan yang terbit adalah beranikah Indonesia menjadikan kursi kepresidenan ini sebagai cermin kritis bagi dirinya sendiri? Atau ia akan terjerembab ke dalam pola bertahan, yaitu menampik kritik dengan alasan kedaulatan atau sensitivitas domestik? Pada akhirnya, negara yang memimpin Dewan HAM bukan berarti kebal dan bebal kritik. Justru, ia sebagai ruang publik global akan lebih sensitif terhadap kontradiksi antara pidato dan praktik.

Selain konsistensi domestik, kepresidenan ini juga akan menguji kemampuan Indonesia dalam mengelola isu-isu sensitif global. Dewan HAM tidak pernah sunyi karena berhadapan dengan isu Palestina-Israel, perang Rusia–Ukraina, tragedi Rohingya, penghilangan paksa di Amerika Latin, represi digital di Asia Timur, hingga diskriminasi struktural di banyak negara demokrasi Barat.

Kasus terkini adalah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menginjak-nginjak hukum internasional melalui penangkapan presiden Venezuela, Nicolas Maduro, dan ancaman penangkapan selanjutnya kepada sejumlah presiden negara lain di Amerika latin, dan rencana merebut Greenland dari Denmark. Di sinilah letak tantangan sekaligus peluang: apakah Indonesia akan sekadar menjadi moderator teknis yang mengatur daftar bicara? atau menjadi aktor normatif yang membentuk cara dunia membaca tragedi?

Dalam konteks inilah konsep constructive engagement perlu diterjemahkan ulang. Selama ini, istilah tersebut acap digunakan guna menandai pendekatan sopan: tidak menghakimi, tidak menekan, lebih banyak dialog daripada sanksi. Tetapi, di era krisis global, constructive engagement harus dituntut untuk tegas dalam substansi dan bijak dalam metode. Artinya, dialog yang membangun bukan dialog yang jinak. Ia adalah dialog yang berani mengakui pelanggaran, tetapi tidak menjadikan HAM sebagai senjata geopolitik.

Indonesia memiliki modal untuk menggeser narasi HAM ke arah yang lebih struktural. Jika selama ini sorotan kamera HAM lebih acap diarahkan pada represi negara, maka Indonesia bisa menambahkan perspektif tentang represi pasar, ketidakadilan iklim, kemiskinan sebagai kekerasan struktural, hingga ketertinggalan teknologi sebagai bentuk deprivasi hak fundamental. Narasi semacam ini dekat dengan realitas miliaran manusia, sekaligus mampu menyatukan negara-negara Selatan tanpa harus memberangus nilai-nilai universal.

Pada akhirnya, masa kepresidenan Indonesia hanya berlangsung beberapa bulan. Akan ada sidang pembukaan, resolusi, perdebatan, dan laporan tahunannya. Namun, pertanyaan yang lebih penting adalah apa yang kita akan tinggalkan setelah palu sidang terakhir diketuk? Jika jawabannya hanya berupa catatan teknis bahwa Indonesia pernah memimpin, itu adalah prestasi administrative saja.

Tetapi, jika Indonesia berhasil mengubah cara dunia berdialog, menghubungkan kepentingan Utara dan Selatan, serta menjadikan HAM sebagai bahasa etika, bukan alat hegemoni, maka itu adalah prestasi yang jauh lebih langka, yaitu prestasi moral.

Dan mungkin di situlah, pungkasannya, konsep HAM menemukan kembali wajah manusianya, bukan sebagai jargon dan slogan, bukan sebagai instrumen politik, tetapi sebagai upaya sinambung guna membuat dunia yang barbar ini kembali membela martabat manusia dan HAM.

NEW YORK - Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB / UN Human Rights Council) bukan sekadar posisi simbolik. Jabatan ini membawa keuntungan strategis, politik, diplomatik, ekonomi, dan ideologis yang besar bagi Indonesia, baik di tingkat global maupun domestik.

Berikut penjelasan komprehensif tentang apa saja keuntungan nyata yang diperoleh Indonesia dari posisi tersebut.

1. Peningkatan Prestise dan Posisi Tawar Global

Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB secara langsung mengangkat derajat Indonesia dalam percaturan politik internasional.

Jabatan ini menandakan Indonesia dianggap cukup kredibel, stabil, dan dipercaya untuk memimpin diskursus global mengenai isu yang sensitif dan bernilai tinggi, yaitu hak asasi manusia.

Posisi ini meningkatkan daya tawar Indonesia dalam berbagai forum internasional karena negara lain akan lebih memperhitungkan sikap dan pandangan Indonesia.

Dalam diplomasi global, legitimasi moral sering kali sama pentingnya dengan kekuatan ekonomi atau militer, dan jabatan ini memberi Indonesia modal legitimasi tersebut.

2. Kesempatan Mengarahkan Narasi HAM Global

Sebagai Presiden Dewan HAM, Indonesia memiliki ruang untuk memengaruhi agenda, tema, dan arah pembahasan HAM dunia.

Ini memberi peluang bagi Indonesia untuk mendorong pendekatan HAM yang tidak semata-mata berpusat pada perspektif Barat, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan tingkat pembangunan negara berkembang.

Indonesia dapat menegaskan bahwa HAM tidak boleh dipisahkan dari keadilan sosial dan hak atas pembangunan.

Dengan demikian, Indonesia berperan aktif mengoreksi praktik standar ganda yang selama ini kerap terjadi dalam isu HAM global.

3. Perlindungan Diplomatik terhadap Isu Dalam Negeri

Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan HAM domestik, mulai dari Papua, konflik agraria, hingga kebebasan sipil.

Dengan memimpin Dewan HAM, Indonesia memiliki ruang diplomatik yang lebih luas untuk menjelaskan konteks nasionalnya secara langsung dan setara.

Kritik internasional tidak lagi datang semata dalam bentuk tekanan, tetapi bisa dikelola melalui dialog resmi dan mekanisme multilateral.

Posisi ini tidak membuat Indonesia kebal kritik, namun memberikan posisi tawar yang lebih kuat agar pembahasan dilakukan secara adil dan proporsional.

4. Penguatan Diplomasi Multilateral dan Soft Power

Kepemimpinan di Dewan HAM memperluas jaringan diplomatik Indonesia secara signifikan. Indonesia akan lebih intens berinteraksi dengan negara-negara besar, negara berkembang, serta lembaga internasional dan organisasi masyarakat sipil global.

Hal ini memperkuat citra Indonesia sebagai negara penyeimbang dan penjembatan kepentingan yang saling bertentangan.

Soft power Indonesia meningkat karena dipandang mampu memimpin dengan pendekatan dialog, moderasi, dan solusi damai, sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

5. Dampak Positif terhadap Ekonomi dan Investasi

Meskipun tidak berdampak langsung, reputasi internasional dalam isu HAM berpengaruh pada persepsi investor dan pelaku ekonomi global.

Negara yang aktif dan dipercaya dalam tata kelola global dianggap lebih stabil dan dapat diprediksi. Posisi Indonesia di Dewan HAM memperkuat citra sebagai negara demokratis besar yang relatif stabil, sehingga meningkatkan kepercayaan investor dan lembaga keuangan internasional.

Dalam jangka panjang, ini membantu Indonesia dalam negosiasi perdagangan, kerja sama ekonomi, dan arus investasi asing.

6. Pengaruh terhadap Isu Palestina dan Dunia Islam

Indonesia secara konsisten membela Palestina dan isu kemanusiaan di dunia Islam. Dengan menjadi Presiden Dewan HAM, Indonesia memiliki saluran resmi dan strategis untuk mendorong perhatian internasional terhadap pelanggaran HAM di wilayah konflik.

Posisi ini memberi legitimasi lebih kuat bagi Indonesia untuk berbicara atas dasar nilai kemanusiaan universal, bukan sekadar kepentingan politik.

Hal ini memperkuat peran Indonesia sebagai pemimpin moral di kalangan negara-negara Muslim moderat dan anggota OKI.

7. Konsolidasi Internal dan Reformasi HAM Nasional

Kepemimpinan di Dewan HAM juga berdampak ke dalam negeri. Pemerintah terdorong untuk lebih serius memperbaiki kebijakan dan praktik HAM agar sejalan dengan posisi internasionalnya.

Tekanan positif ini dapat memperkuat reformasi hukum, meningkatkan peran lembaga seperti Komnas HAM, dan memperbaiki koordinasi antara negara dan masyarakat sipil.

Dengan kata lain, jabatan ini berfungsi sebagai cermin sekaligus pendorong untuk pembenahan internal yang berkelanjutan.

8. Peningkatan Kapasitas SDM dan Institusi Diplomasi

Memimpin Dewan HAM memberi pengalaman berharga bagi diplomat dan aparatur negara Indonesia. Mereka terlibat langsung dalam negosiasi kompleks, pengelolaan konflik kepentingan, dan kepemimpinan forum multilateral.

Pengalaman ini meningkatkan kualitas sumber daya manusia diplomasi Indonesia dan memperkuat institusi luar negeri dalam jangka panjang.

Ini merupakan investasi strategis yang akan berguna bagi peran Indonesia di berbagai forum internasional di masa depan.

9. Penegasan Identitas Indonesia sebagai Negara Moderat

Di tengah dunia yang semakin terpolarisasi antara blok ideologi, sistem politik, dan kepentingan geopolitik, Indonesia tampil sebagai negara tengah yang moderat.

Kepemimpinan di Dewan HAM menegaskan identitas Indonesia sebagai negara demokratis yang menghormati nilai universal, tetapi tetap menjunjung kedaulatan nasional dan keberagaman budaya.

Posisi ini memperkuat citra Indonesia sebagai alternatif kepemimpinan global yang tidak ekstrem dan tidak hegemonik.

10. Keuntungan Strategis Jangka Panjang

Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB bukan sekadar prestasi simbolik, melainkan instrumen strategis nasional.

Keuntungannya mencakup peningkatan prestise, pengaruh kebijakan global, perlindungan diplomatik, penguatan ekonomi, hingga dorongan reformasi internal.

Namun, jabatan ini juga membawa tanggung jawab besar untuk menjaga konsistensi dan kredibilitas.

Jika dimanfaatkan dengan cerdas dan bertanggung jawab, posisi ini dapat menjadi pijakan penting bagi Indonesia untuk ikut membentuk arah sejarah hak asasi manusia dunia.

JAKARTA - Memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia , Warga Muda bersama Sekolah Politik dan Komunikasi Indonesia (Sekolahpolkom), Center for Civic and Human Rights Studies (CCHRS), dan Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (Himapol) Indonesia menyelenggarakan agenda reflektif bertajuk “Merawat HAM, Merawat Indonesia” di UPN Veteran, Jakarta, Rabu (10/12/2025). Kegiatan ini turut menggandeng berbagai organisasi muda seperti Gotong Royong Dong, Genre Indonesia, Teman Baru, DKN Pramuka, Timur Network, Trash Ranger, dan Zeekend.

Kegiatan dibuka Direktur Eksekutif Warga Muda I Putu Arya Aditia Utama. Menurut dia, keberpihakan generasi muda pada isu HAM bukan hanya sikap moral, tetapi fondasi masa depan Indonesia. “Kehadiran orang muda dan mahasiswa di forum ini menunjukkan bahwa kesadaran HAM tidak lahir dari buku teks atau seminar saja, tetapi tumbuh dari pengalaman hidup kita,” ujarnya.

Berbicara HAM, berarti bicara masa depan Indonesia yang ingin kita rawat, yang lebih adil, aman, dan manusiawi. Dia mengajak perubahan besar dalam isu kemanusiaan selalu dimulai dari keberanian orang mudanya.

Karena itu, dia menekankan momentum Hari HAM dimaknai sebagai ajakan merawat nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar perayaan seremoni.

Peneliti CCHRS Sekar Ayu menyoroti pentingnya memberikan ruang dialog yang aman dan setara bagi orang muda agar dapat memahami persoalan HAM secara utuh. “Generasi muda adalah kelompok yang paling sering terdampak persoalan HAM, tetapi justru yang paling jarang diberi ruang bersuara. Melalui kolaborasi ini, kami ingin menunjukkan bahwa orang muda bukan objek isu HAM melainkan subjek penting yang harus didengar dan dilibatkan,” ungkapnya.

Menurut Sekar, memperluas ruang partisipasi anak muda menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekosistem HAM yang berkelanjutan di Indonesia.

Ketua DKN Pramuka Raihan Sujaya menyampaikan gerakan pramuka selalu berpedoman dalam menjunjung tinggi HAM sehingga memperkuat karakter generasi muda adalah jalan dalam merawat HAM di Indonesia.

Sejumlah ahli dan pegiat HAM juga menghadiri kegiatan ini yakni Fauzan Alaydrus (Peneliti Lokataru Foundation), Julianta Moreng (Peneliti AJAR), Satya Azyumar (Campaigner Amnesty International Indonesia), M Rizki Prawira (Dosen UPN Veteran Jakarta), dan Akbar Restu Fauzi (Komisaris Warga Muda).

M Rizki Prawira menekankan pentingnya menghubungkan pemahaman teoritis HAM dengan praktik di kehidupan nyata. “HAM bukan hanya konsep di ruang kuliah. Dia baru bermakna ketika diterjemahkan dalam sikap, keberanian, dan cara kita merespons ketidakadilan di sekitar. Mahasiswa perlu melihat bahwa teori HAM harus hidup dalam praktik sehari-hari kita sebagai warga,” ujarnya.

JAKARTA - Rumah Mediasi Indonesia (RMI) bersama sejumlah pakar dan pegiat hak asasi manusia (HAM) bersepakat membentuk Panel Ahli Kejahatan Ekosida (Ecocide) untuk mengkaji dan mempersiapkan konsep hukum Ecocide demi mencegah dan melawan kejahatan lingkungan hidup di Indonesia. Hal itu disepakati dalam pertemuan di Hotel Akmani - Jakarta Pusat, Rabu (10/12/2025) yang bertepatan dengan Hari HAM Sedunia.

"Ini adalah visi untuk menyediakan kerangka kerja yang dapat ditegakkan untuk mencegah praktik-praktik yang merusak, menjaga alam Indonesia dan semua masa depan kita,” ujar Direktur Eksekutif RMI Ifdhal Kasim di tengah-tengah wawancara dengan awak media saat kegiatan berlangsung.

“Kami mengembangkan pengakuan ecocide sebagai kejahatan serius, bekerja di tingkat yang lebih strategis dan di semua level dan elemen masyarakat sipil untuk berbagi pengetahuan dan menginspirasi legislasi yang positif bagi perlindungan hak-hak lingkungan hidup di Indonesia,” sambungnya.

Ketua Komnas HAM periode 2007-2012 ini menambahkan bahwa gagasan untuk pengakuan kejahatan ekosida di Indonesia sudah berlangsung lebih dari 20 tahun lamanya. "Gagasan ini kami suarakan tidak hanya di level Indonesia namun juga di level internasional dalam bentuk intervensi tematik di Komisi HAM PBB dan forum-forum serupa baik di tingkat global maupun regional dan nasional," tuturnya.

Pernyataan tersebut diamini oleh Rafendi Djamin yang pernah menjabat selaku perwakilan pemerintah Indonesia di Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN (AICHR), yang juga hadir pada pertemuan tersebut. Rafendi menekankan pentingnya suara masyarakat sipil yang lebih masif dalam menyuarakan agenda penegakkan hukum atas kasus kejahatan ekosida di Indonesia dengan membandingkan sejumlah bencana alam dan ekologi yang terjadi di akhir-akhir ini.

"Sudah saatnya kelompok masyarakat sipil di Indonesia bersama-sama masyarakat internasional serius mengagendakan pengungkapan kejahatan ekosida yang terjadi untuk menghindari perulangan bencana yang sama di masa akan datang,” pungkasnya.

Ridha Saleh yang menjadi salah satu narasumber pada pertemuan tersebut menekankan bahwa kerusakan lingkungan hidup di Indonesia tidak hanya menghawatirkan tapi sudah membunuh ribuan jiwa, menyebabkan ketimpangan dan kemiskinan dan konflik sosial.

Bahkan, menurut Wakil Ketua Komnas HAM periode 2007-2012 sekaligus penulis buku tentang "Ekosida" ini, kejahatan lingkungan yang terjadi di Indonesia masuk dalam kejahatan luar bisa yang dapat disetarakan dengan kejahatan berat HAM lainnya seperti kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida.

Pertemuan tersebut selain menghadirkan beberapa narasumber lainnya seperti M. Anshor Ahli Hak Ekosob sekaligus mantan Dubes RI untuk Chili, dan Roichatul Aswidah Wakil Ketua Komnas HAM 2012-2017.