Bisnis.com, JAKARTA— Tantangan tata kelola, akuntabilitas, dan kejelasan mandat dinilai menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan Danantara sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional. Keberhasilan lembaga investasi negara tersebut tidak hanya ditentukan oleh skala pendanaan, tetapi juga oleh kemampuan menjaga disiplin investasi dan membangun kepercayaan publik.

Pandangan tersebut mengemuka dalam forum diskusi yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (ILUNI FEB UI) melalui kegiatan Breakfast Forum bertajuk “Satu Tahun Danantara Membangun Indonesia” di Jakarta. Forum tersebut membahas evaluasi satu tahun perjalanan Danantara sekaligus arah kebijakan ke depan dalam penguatan peran investasi negara.

Dalam pidato kunci Dean of ADB Institute Bambang Brodjonegoro menilai keberadaan institusi di luar pemerintah yang mampu menyediakan pembiayaan jangka panjang menjadi syarat penting bagi negara untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap). Menurut dia, pemerintah tidak dapat menjadi satu-satunya penggerak pertumbuhan ekonomi.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan institusi lain yang mampu menjadi motor pertumbuhan, dengan kapasitas pembiayaan jangka panjang,” ujar alumni FEB UI 1985 itu dalam pernyataan tertulis dikutip Sabtu (25/4/2026).

Ia menjelaskan, sejumlah negara menggunakan dua pendekatan untuk mendorong pertumbuhan, yakni melalui badan usaha milik negara yang berperan langsung dalam investasi dan industrialisasi, serta melalui lembaga pembiayaan pembangunan yang menyediakan patient capital bagi sektor strategis. Dalam konteks tersebut, peran Danantara dinilai masih memerlukan kejelasan posisi sebagai penggerak investasi atau penyedia pembiayaan jangka panjang.

Wakil Ketua Dewan Pengawas Danantara Muliaman Hadad menyatakan bahwa lembaga tersebut dirancang untuk mengintegrasikan mandat komersial dan pembangunan dalam satu arsitektur kelembagaan. Menurut dia, optimalisasi aset negara perlu diarahkan untuk menciptakan siklus pembiayaan yang berkelanjutan bagi proyek prioritas nasional.

Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir menekankan pentingnya disiplin dalam pengambilan keputusan investasi, terutama di tengah volatilitas pasar. Ia menilai peluang investasi justru muncul pada saat kondisi pasar tidak stabil, selama keputusan dilakukan secara terukur dan berbasis manajemen risiko.

Dalam diskusi panel, Ketua Dewan Guru Besar FEB UI Mohamad Ikhsan menyoroti persoalan mendasar dalam pengelolaan lembaga investasi negara, yakni ketidakjelasan struktur akuntabilitas dan kerangka hukum yang mengatur pengambilan keputusan bisnis. Kondisi tersebut, menurut dia, dapat menimbulkan sikap terlalu berhati-hati dalam pengambilan keputusan.

“Kalau semua risiko kebijakan diperlakukan sebagai potensi korupsi, tidak akan ada yang berani mengambil keputusan. Padahal, tanpa keberanian mengambil risiko, institusi seperti ini tidak akan pernah bisa berjalan optimal,” ujarnya.

Kepala Lembaga Manajemen FEB UI Yasmine Nasution menambahkan bahwa keberhasilan Danantara sangat bergantung pada kejelasan indikator kinerja dan transparansi pelaporan. Ia menilai pemisahan mandat antara fungsi komersial dan pembangunan perlu disertai pengukuran kinerja yang jelas agar kinerja institusi dapat dievaluasi secara objektif.

Di sisi lain, Anggota Komisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Eugenia Mardanugraha mengingatkan bahwa ekspansi investasi negara melalui konsolidasi aset tetap harus memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat. Pengawasan terhadap konsentrasi pasar dinilai penting untuk mencegah dominasi pasar yang berlebihan.

Forum tersebut menegaskan bahwa evaluasi satu tahun implementasi Danantara tidak hanya berkaitan dengan besaran investasi yang dikelola, tetapi juga dengan kualitas tata kelola, transparansi, dan konsistensi strategi dalam mengelola aset negara. Ke depan, keberhasilan lembaga investasi negara tersebut dinilai sangat bergantung pada kemampuan membangun kredibilitas kelembagaan dan menjaga disiplin pengelolaan modal secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA - Danantara Indonesia menandai satu tahun perjalanan kelembagaannya melalui kegiatan refleksi bersama yang diselenggarakan di Wisma Danantara, Jakarta, pada Selasa (11/3). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, para Menteri Kabinet, serta pimpinan dan seluruh insan Danantara.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan arahan kepada seluruh insan Danantara Indonesia mengenai pentingnya menjaga integritas, disiplin tata kelola, serta orientasi jangka panjang dalam pengelolaan aset negara guna memperkuat fondasi pembangunan ekonomi nasional.
Presiden menegaskan bahwa Danantara Indonesia dibentuk untuk memastikan pengelolaan aset negara dilakukan secara profesional dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang bangsa, sehingga mampu memberikan nilai tambah yang nyata bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita bersyukur Indonesia kini memiliki sebuah lembaga pengelola investasi negara yang dapat disejajarkan dengan sovereign wealth fund di tingkat global. Dalam satu tahun ini sudah terlihat bahwa dengan manajemen yang baik, tata kelola yang disiplin, serta komitmen yang kuat, kinerja pengelolaan aset negara dapat meningkat secara signifikan. Namun capaian ini baru awal. Ke depan kita harus terus memperkuat tata kelola dan meningkatkan kinerja agar pengelolaan aset negara benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia,”
Syukuran satu tahun ini mengusung tema “Satu Danantara”, yang mencerminkan semangat seluruh BUMN untuk bergerak dalam satu langkah bersama dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional dan menciptakan dampak yang lebih luas bagi generasi yang mendatang.
Rosan Roeslani, CEO Danantara Indonesia, menyampaikan bahwa tahun pertama perjalanan Danantara difokuskan pada pembangunan fondasi kelembagaan dan tata kelola yang kuat, sekaligus memastikan bahwa arah pengelolaan investasi negara tetap berpijak pada penciptaan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. “Pengelolaan aset negara pada akhirnya harus memberikan dampak nyata bagi masa depan bangsa. Karena itu, komitmen terhadap pembangunan generasi masa depan juga menjadi bagian penting dari perjalanan Danantara Indonesia,” ujarnya.
Komitmen tersebut tercermin tidak hanya dalam penguatan tata kelola dan struktur pengelolaan aset negara, tetapi juga dalam berbagai inisiatif yang menegaskan bahwa hasil pembangunan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk bagi generasi muda Indonesia.
Sebagai simbol komitmen terhadap masa depan anak bangsa, pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan simbolis 88.000 paket perlengkapan sekolah bagi anak-anak di seluruh Indonesia. Program ini dilaksanakan secara serentak oleh BUMN di berbagai daerah sebagai bentuk dukungan terhadap akses pendidikan dan persiapan Generasi Emas Indonesia.
Sementara itu, Direktur Utama Bank Mandiri Riduan mengatakan, sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia nasional, Bank Mandiri turut berpartisipasi aktif dalam inisiatif tersebut dengan menyalurkan 6.000 paket perlengkapan sekolah kepada anak-anak di sejumlah daerah. “Dukungan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Bank Mandiri dalam memperkuat fondasi pendidikan generasi muda sekaligus memastikan anak-anak Indonesia memiliki sarana belajar yang lebih memadai untuk meraih masa depan yang lebih baik, serta menegaskan peran perseroan sebagai bagian dari Danantara dalam menghadirkan kontribusi nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Melalui momentum satu tahun perjalanan ini, Danantara Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk terus memperkuat fondasi tata kelola, meningkatkan kualitas pengelolaan aset negara, serta mendorong investasi strategis yang memberikan dampak ekonomi dan sosial jangka panjang bagi Indonesia.

“Satu tahun pertama ini adalah fase membangun fondasi. Ke depan, fokus kami adalah memastikan fondasi tersebut diterjemahkan menjadi kinerja yang nyata, melalui tata kelola yang kuat, pengelolaan aset negara yang profesional, serta investasi strategis yang memberikan manfaat bagi perekonomian nasional dan masa depan generasi Indonesia.” tutup Rosan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara menandai satu tahun perjalanan kelembagaannya melalui kegiatan refleksi bersama yang diselenggarakan di Wisma Danantara, Jakarta, pada Selasa (11/3/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, para Menteri Kabinet, serta pimpinan dan seluruh insan Danantara.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan arahan kepada seluruh insan Danantara Indonesia mengenai pentingnya menjaga integritas, disiplin tata kelola, serta orientasi jangka panjang dalam pengelolaan aset negara guna memperkuat fondasi pembangunan ekonomi nasional.

Presiden menegaskan bahwa Danantara Indonesia dibentuk untuk memastikan pengelolaan aset negara dilakukan secara profesional dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang bangsa, sehingga mampu memberikan nilai tambah yang nyata bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Prabowo menyampaikan rasa syukur bahwa kini Indonesia memiliki sebuah lembaga pengelola investasi negara yang dapat disejajarkan dengan sovereign wealth fund (SWF) di tingkat global. Dalam satu tahun ini sudah terlihat bahwa dengan manajemen yang baik, tata kelola yang disiplin, serta komitmen yang kuat, kinerja pengelolaan aset negara dapat meningkat secara signifikan.

"Namun capaian ini baru awal. Ke depan kita harus terus memperkuat tata kelola dan meningkatkan kinerja agar pengelolaan aset negara benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia," ujar Prabowo.

Syukuran satu tahun ini mengusung tema “Satu Danantara”, yang mencerminkan semangat seluruh BUMN untuk bergerak dalam satu langkah bersama dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional dan menciptakan dampak yang lebih luas bagi generasi yang mendatang.

CEO Danantara Rosan Roeslani menyampaikan bahwa tahun pertama perjalanan Danantara difokuskan pada pembangunan fondasi kelembagaan dan tata kelola yang kuat, sekaligus memastikan bahwa arah pengelolaan investasi negara tetap berpijak pada penciptaan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

"Pengelolaan aset negara pada akhirnya harus memberikan dampak nyata bagi masa depan bangsa. Karena itu, komitmen terhadap pembangunan generasi masa depan juga menjadi bagian penting dari perjalanan Danantara Indonesia," ujarnya.

Komitmen tersebut tercermin tidak hanya dalam penguatan tata kelola dan struktur pengelolaan aset negara, tetapi juga dalam berbagai inisiatif yang menegaskan bahwa hasil pembangunan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk bagi generasi muda Indonesia.

Sebagai simbol komitmen terhadap masa depan anak bangsa, pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan simbolis 88.000 paket perlengkapan sekolah bagi anak-anak di seluruh Indonesia. Program ini dilaksanakan secara serentak oleh BUMN di berbagai daerah sebagai bentuk dukungan terhadap akses pendidikan dan persiapan Generasi Emas Indonesia.

BNI Turut Andil di Program Anak Bangsa dalam rangka 1 Tahun Danantara

Sejumlah BUMN turut ambil bagian dalam program tersebut dengan menyalurkan paket perlengkapan sekolah kepada anak-anak di berbagai wilayah. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) atau BNI menjadi salah satu perusahaan yang berpartisipasi dengan menyalurkan 6.000 paket perlengkapan sekolah yang didistribusikan di Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, dan Papua Tengah.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan mengatakan bahwa inisiatif ini sekaligus menjadi bagian dari kontribusi BNI dalam mendorong semangat belajar serta membuka lebih banyak peluang bagi generasi penerus untuk meraih cita-citanya. Hal ini sejalan dengan upaya bersama dalam mewujudkan Generasi Emas Indonesia melalui penguatan kualitas sumber daya manusia nasional.

"Partisipasi BNI dalam program ini merupakan wujud nyata komitmen kami untuk turut memperluas akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Kami meyakini bahwa pendidikan merupakan fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Melalui dukungan ini, kami berharap anak-anak penerima manfaat semakin termotivasi untuk belajar dan meraih cita-cita mereka, sehingga pada akhirnya dapat berkontribusi bagi kemajuan bangsa," ujar Putrama.

Melalui momentum satu tahun perjalanan ini, Danantara Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk terus memperkuat fondasi tata kelola, meningkatkan kualitas pengelolaan aset negara, serta mendorong investasi strategis yang memberikan dampak ekonomi dan sosial jangka panjang bagi Indonesia.

"Satu tahun pertama ini adalah fase membangun fondasi. Ke depan, fokus kami adalah memastikan fondasi tersebut diterjemahkan menjadi kinerja yang nyata, melalui tata kelola yang kuat, pengelolaan aset negara yang profesional, serta investasi strategis yang memberikan manfaat bagi perekonomian nasional dan masa depan generasi Indonesia," ujar Rosan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara menandai satu tahun perjalanan kelembagaannya melalui kegiatan refleksi bersama yang diselenggarakan di Wisma Danantara, Jakarta, pada Selasa (11/3/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, para Menteri Kabinet, serta pimpinan dan seluruh insan Danantara.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan arahan kepada seluruh insan Danantara Indonesia mengenai pentingnya menjaga integritas, disiplin tata kelola, serta orientasi jangka panjang dalam pengelolaan aset negara guna memperkuat fondasi pembangunan ekonomi nasional.

Presiden menegaskan bahwa Danantara Indonesia dibentuk untuk memastikan pengelolaan aset negara dilakukan secara profesional dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang bangsa, sehingga mampu memberikan nilai tambah yang nyata bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Prabowo menyampaikan rasa syukur bahwa kini Indonesia memiliki sebuah lembaga pengelola investasi negara yang dapat disejajarkan dengan sovereign wealth fund (SWF) di tingkat global. Dalam satu tahun ini sudah terlihat bahwa dengan manajemen yang baik, tata kelola yang disiplin, serta komitmen yang kuat, kinerja pengelolaan aset negara dapat meningkat secara signifikan.

"Namun capaian ini baru awal. Ke depan kita harus terus memperkuat tata kelola dan meningkatkan kinerja agar pengelolaan aset negara benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia," ujar Prabowo.

Syukuran satu tahun ini mengusung tema “Satu Danantara”, yang mencerminkan semangat seluruh BUMN untuk bergerak dalam satu langkah bersama dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional dan menciptakan dampak yang lebih luas bagi generasi yang mendatang.

CEO Danantara Rosan Roeslani menyampaikan bahwa tahun pertama perjalanan Danantara difokuskan pada pembangunan fondasi kelembagaan dan tata kelola yang kuat, sekaligus memastikan bahwa arah pengelolaan investasi negara tetap berpijak pada penciptaan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

"Pengelolaan aset negara pada akhirnya harus memberikan dampak nyata bagi masa depan bangsa. Karena itu, komitmen terhadap pembangunan generasi masa depan juga menjadi bagian penting dari perjalanan Danantara Indonesia," ujarnya.

Komitmen tersebut tercermin tidak hanya dalam penguatan tata kelola dan struktur pengelolaan aset negara, tetapi juga dalam berbagai inisiatif yang menegaskan bahwa hasil pembangunan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk bagi generasi muda Indonesia.

Sebagai simbol komitmen terhadap masa depan anak bangsa, pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan simbolis 88.000 paket perlengkapan sekolah bagi anak-anak di seluruh Indonesia. Program ini dilaksanakan secara serentak oleh BUMN di berbagai daerah sebagai bentuk dukungan terhadap akses pendidikan dan persiapan Generasi Emas Indonesia.

BNI Turut Andil di Program Anak Bangsa dalam rangka 1 Tahun Danantara

Sejumlah BUMN turut ambil bagian dalam program tersebut dengan menyalurkan paket perlengkapan sekolah kepada anak-anak di berbagai wilayah. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) atau BNI menjadi salah satu perusahaan yang berpartisipasi dengan menyalurkan 6.000 paket perlengkapan sekolah yang didistribusikan di Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, dan Papua Tengah.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan mengatakan bahwa inisiatif ini sekaligus menjadi bagian dari kontribusi BNI dalam mendorong semangat belajar serta membuka lebih banyak peluang bagi generasi penerus untuk meraih cita-citanya. Hal ini sejalan dengan upaya bersama dalam mewujudkan Generasi Emas Indonesia melalui penguatan kualitas sumber daya manusia nasional.

"Partisipasi BNI dalam program ini merupakan wujud nyata komitmen kami untuk turut memperluas akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Kami meyakini bahwa pendidikan merupakan fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Melalui dukungan ini, kami berharap anak-anak penerima manfaat semakin termotivasi untuk belajar dan meraih cita-cita mereka, sehingga pada akhirnya dapat berkontribusi bagi kemajuan bangsa," ujar Putrama.

Melalui momentum satu tahun perjalanan ini, Danantara Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk terus memperkuat fondasi tata kelola, meningkatkan kualitas pengelolaan aset negara, serta mendorong investasi strategis yang memberikan dampak ekonomi dan sosial jangka panjang bagi Indonesia.

"Satu tahun pertama ini adalah fase membangun fondasi. Ke depan, fokus kami adalah memastikan fondasi tersebut diterjemahkan menjadi kinerja yang nyata, melalui tata kelola yang kuat, pengelolaan aset negara yang profesional, serta investasi strategis yang memberikan manfaat bagi perekonomian nasional dan masa depan generasi Indonesia," ujar Rosan.

Danantara Indonesia menandai satu tahun perjalanan kelembagaannya melalui kegiatan refleksi bersama di Wisma Danantara, Jakarta, Selasa (11/3). Momentum ini sekaligus menjadi ajang bagi BUMN, termasuk Telkom, untuk menegaskan komitmen nyata terhadap pendidikan generasi mendatang.

Acara ini dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, jajaran menteri kabinet, serta seluruh pimpinan dan insan Danantara. Dalam kesempatan tersebut, ia memberikan arahan mengenai pentingnya integritas, disiplin tata kelola, dan orientasi jangka panjang dalam pengelolaan aset negara.

Prabowo menegaskan bahwa Danantara didirikan untuk memastikan aset negara dikelola secara profesional dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang bangsa, sehingga mampu memberikan nilai tambah yang nyata bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

"Kita bersyukur Indonesia kini memiliki sebuah lembaga pengelola investasi negara yang dapat disejajarkan dengan sovereign wealth fund di tingkat global. Dalam satu tahun ini sudah terlihat bahwa dengan manajemen yang baik, tata kelola yang disiplin, serta komitmen yang kuat, kinerja pengelolaan aset negara dapat meningkat secara signifikan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (12/3).

Ia menambahkan, capaian saat ini merupakan tahap awal yang harus terus ditingkatkan melalui penguatan tata kelola. Hal ini bertujuan agar pengelolaan aset negara benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia.

Peringatan satu tahun ini mengusung tema 'Satu Danantara', yang mencerminkan semangat seluruh BUMN untuk bergerak bersama dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional. Tema ini sekaligus menegaskan orientasi Danantara dalam menciptakan dampak jangka panjang bagi generasi mendatang.

CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa tahun pertama difokuskan pada pembangunan fondasi kelembagaan dan tata kelola yang kokoh. Ia menekankan bahwa pengelolaan investasi negara harus tetap berpijak pada penciptaan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Pengelolaan aset negara pada akhirnya harus memberikan dampak nyata bagi masa depan bangsa. Karena itu, komitmen terhadap pembangunan generasi masa depan juga menjadi bagian penting dari perjalanan Danantara Indonesia," ucap dia.

Sebagai wujud konkret komitmen tersebut, pada kesempatan yang sama dilakukan penyerahan simbolis 88.000 paket perlengkapan sekolah bagi anak-anak di seluruh Indonesia. Program ini dijalankan serentak oleh BUMN di berbagai daerah sebagai bentuk dukungan terhadap akses pendidikan dan persiapan Generasi Emas Indonesia.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk turut ambil bagian dalam program ini melalui berbagai inisiatif sosial yang berfokus pada penguatan akses pendidikan dengan semangat 'Hadir Tanpa Henti, Layani Sepenuh Hati'. Perseroan menyalurkan sebanyak 2.500 paket perlengkapan sekolah kepada siswa di wilayah Kalimantan Utara, mencakup Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Nunukan.

Distribusi bantuan terdiri dari 1.500 paket di Kota Tarakan serta masing-masing 500 paket di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan. Penyaluran ini melibatkan kolaborasi berbagai entitas TelkomGroup, antara lain Telkomsel, InfraNexia, TelkomAkses, dan Telkom Property.

Direktur Utama Telkom, Dian Siswarini, menyatakan bahwa keterlibatan TelkomGroup merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia adalah fondasi penting bagi kemajuan bangsa.

"Kami meyakini bahwa investasi pada pendidikan dan generasi muda akan memberikan dampak jangka panjang bagi pembangunan nasional. Melalui dukungan TelkomGroup pada program ini, kami berharap dapat turut membuka lebih banyak peluang dan meningkatkan semangat bagi generasi muda untuk tumbuh, belajar, dan meraih masa depan yang lebih baik," paparnya.

Telkom juga terus memperkuat arah strategis melalui strategi TLKM 30 yang sejalan dengan agenda transformasi Danantara. Strategi ini mencakup penguatan tata kelola, penataan portofolio bisnis, serta peningkatan fokus pada penciptaan nilai jangka panjang.

Langkah tersebut memperkuat peran Telkom sebagai penggerak ekosistem digital nasional yang memiliki daya saing global. Transformasi ini diharapkan mampu mendorong kontribusi berkelanjutan bagi stabilitas dan pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Momentum satu tahun ini menjadi penegasan kembali komitmen Danantara untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan aset negara. Fokus utama tetap pada investasi strategis yang memberikan dampak ekonomi serta sosial yang luas bagi masyarakat.

"Satu tahun pertama ini adalah fase membangun fondasi. Ke depan, fokus kami adalah memastikan fondasi tersebut diterjemahkan menjadi kinerja yang nyata, melalui tata kelola yang kuat, pengelolaan aset negara yang profesional, serta investasi strategis yang memberikan manfaat bagi perekonomian nasional dan masa depan generasi Indonesia," tutup Rosan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) dikabarkan akan meluncurkan penerbitan obligasi patriotik atau patriot bond jilid II. Namun, pihak Danantara belum memberikan konfirmasi terkait rencana tersebut.

Lead of Waste-to-Energy Danantara Investment Management Fadli Rahman mengaku belum dapat menanggapi kabar penerbitan patriot bond tersebut.

“(Soal) patriot bond saya tidak bisa menjawab, harus orang keuangan,” ujar Fadli saat ditemui usai konferensi pers Tenggara Strategics dan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia terkait hasil kajian pengolahan sampah menjadi energi listrik (waste to energy/WTE) di Auditorium CSIS Indonesia, Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Danantara dilaporkan akan menghimpun dana sebesar 1,2 miliar dolar AS atau setara Rp20 triliun melalui penerbitan patriot bond yang direncanakan pada paruh pertama tahun ini. Laporan Bloomberg menyebutkan, target obligasi tersebut menyasar para pengusaha sektor kelapa sawit serta pelaku usaha sektor lain yang belum berpartisipasi dalam patriot bond jilid I pada tahun lalu.

Modal tambahan tersebut rencananya akan digunakan Danantara untuk mendorong investasi, baik di dalam maupun luar negeri. Target penghimpunan dana Rp20 triliun tersebut lebih rendah dibandingkan penerbitan patriot bond jilid I yang mencapai Rp51,57 triliun dengan puluhan taipan bisnis tercatat sebagai investor surat utang tersebut.

Sebelumnya, Chief Investment Officer Danantara Indonesia Pandu Sjahrir menyampaikan bahwa patriot bond merupakan instrumen pembiayaan yang ditujukan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha. Menurut Pandu, inisiatif ini membuka ruang bagi kelompok usaha nasional untuk menyalurkan bentuk pengabdian kepada bangsa melalui kontribusi pada agenda pembangunan jangka panjang nasional.

“Danantara Indonesia berkomitmen menjalankan mandat sebagai pengelola investasi negara dengan penuh kehati-hatian, transparansi, dan tata kelola yang baik,” ujar Pandu.

Ia menambahkan, setiap inisiatif pembiayaan diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi jangka panjang sekaligus memperkuat peran dunia usaha dalam pembangunan nasional. Pandu juga menjelaskan bahwa patriot bond merupakan instrumen pembiayaan strategis yang lazim digunakan di berbagai negara, seperti Jepang dan Amerika Serikat, guna memperkuat kemandirian pembiayaan nasional.

“Melalui obligasi tersebut, negara memperoleh sumber pendanaan jangka menengah hingga panjang yang stabil, sementara pelaku usaha memiliki akses terhadap instrumen investasi yang aman dan bermanfaat bagi perekonomian nasional,” kata Pandu.

Bisnis.com, JAKARTA — Pada 6 Januari 2026, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) genap berusia 1 tahun. Dalam waktu yang relatif singkat, program ini telah menjangkau lebih dari 55 juta penerima manfaat, angka yang melampaui populasi sebuah negara seperti Spanyol.
Berdasarkan data School Meals Coalition, skala 55 juta penerima MBG melampaui jangkauan Amerika Serikat, Brasil, serta skema nasional Tiongkok yang memberikan manfaat kepada 37 juta anak. Kini, jangkauan Indonesia hanya berada di bawah India yang telah memulai program serupa sejak 1995.
Di banyak negara, program makan di sekolah tidak lagi dipandang sekadar sebagai kebijakan populis untuk “memberi makan”. Ia diperlakukan sebagai investasi strategis dalam pembangunan manusia dan ekonomi nasional.
Sebanyak 107 negara telah memiliki kebijakan makan sekolah, menjangkau sekitar 466 juta anak. Dampaknya dirasakan lintas sektor, dari kesehatan dan pendidikan, hingga perlindungan sosial dan ekonomi lokal.
Pertanyaan yang wajar kemudian muncul: bagaimana dampaknya bagi Indonesia? Seberapa besar manfaat MBG dibandingkan dengan investasi negara yang dikeluarkan? Untuk menjawabnya secara terukur, tulisan ini menggunakan kerangka dampak multi-sektoral sebagaimana dikembangkan oleh Stéphane Verguet dan rekan-rekan.
Analisis ini mengasumsikan keberlanjutan layanan bagi setidaknya 50 juta penerima manfaat per tahun, seraya memahami bahwa target nasional ke depan mencapai 82,9 juta penerima manfaat.
Dari sisi kesehatan, salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia adalah anemia pada anak. Dampaknya tidak ringan: anak mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan pada akhirnya kehilangan sebagian potensi produktivitas di masa depan. Saat ini, sekitar satu dari tiga anak Indonesia mengalami anemia.
Dalam skenario layanan penuh untuk 50 juta anak, potensi kasus anemia yang dapat dicegah diperkirakan sekitar 3,2 juta, dengan nilai manfaat kesehatan sekitar Rp61,28 triliun jika dinilai melalui pendekatan Disability-Adjusted Life Years (DALY).
Pada 2025, dengan membaca manfaat sesuai realisasi layanan yang terlaksana, nilai manfaat tersebut berada di kisaran sekitar Rp21 triliun, dengan potensi pencegahan sekitar 1,1 juta kasus.
Manfaat MBG juga terasa pada pendidikan, meski sering bekerja secara lebih senyap. Berbagai studi global menunjukkan bahwa program makan sekolah secara konsisten meningkatkan kehadiran siswa dalam satu tahun ajaran. Tambahan hari belajar ini berarti lebih banyak waktu di kelas dan fondasi pembelajaran yang lebih kuat.

Dengan rujukan konservatif bahwa tambahan satu tahun pendidikan berkorelasi dengan peningkatan pendapatan sekitar 5%, manfaat jangka panjang MBG pada skenario layanan penuh untuk 50 juta penerima diperkirakan mencapai sekitar Rp107,25 triliun dalam nilai kini.
Sepanjang 2025, ketika manfaat dibaca secara proporsional terhadap realisasi layanan, nilainya berada di kisaran sekitar Rp36,8 triliun.

Perlindungan Sosial

Selain kesehatan dan pendidikan, MBG juga berfungsi sebagai kebijakan perlindungan sosial yang nyata. Melalui penyediaan makanan di sekolah, program ini bekerja sebagai transfer pangan non-tunai bagi keluarga penerima.
Dengan asumsi biaya makan sekitar Rp10.000 per anak per hari selama 200 hari sekolah, beban belanja pangan rumah tangga dapat berkurang signifikan. Pada tahun lalu, nilai transfer pangan non-tunai yang dihasilkan diperkirakan mencapai sekitar Rp34,35 triliun.
Dampak ini penting, terutama bagi keluarga pra-sejahtera yang paling rentan terhadap tekanan biaya hidup.
Dampak MBG tidak berhenti di rumah tangga. Dari perspektif ekonomi lokal, program ini menciptakan permintaan pangan yang besar dan relatif stabil. Di sejumlah daerah, lebih dari separuh bahan pangan MBG dipasok dari petani lokal.
Dengan asumsi 50% pasokan berasal dari produksi lokal dan skenario layanan penuh satu tahun, kebutuhan pangan program diperkirakan mencapai sekitar 3 miliar kilogram per tahun, yang berpotensi melibatkan sekitar 495.000 petani dalam rantai pasok nasional. Nilai ekonomi yang tersirkulasi di tingkat produsen diperkirakan mencapai sekitar Rp1,4 triliun per tahun, mencerminkan peran MBG sebagai penggerak ekonomi rakyat berbasis permintaan domestik.
Selain itu, MBG juga membangun kapasitas operasional nasional dalam skala yang belum pernah ada sebelumnya. Hingga 15 Desember 2025, implementasi MBG didukung lebih dari 17.000 Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG) dan melibatkan lebih dari 741.000 tenaga kerja (setara jumlah penduduk provinsi Kalimantan Utara) yang tersebar di 38 provinsi.

Jaringan ini diperkuat oleh lebih dari 41.000 pemasok, mulai dari koperasi dan BUMDes hingga UMKM dan pemasok perorangan.
Dengan modal awal fiskal sekitar Rp71 triliun per tahun, manfaat MBG dari sisi pendidikan dan kesehatan saja, jika dibaca sebagai nilai ekonomi jangka panjang, sudah berada di kisaran dua hingga tiga kali dibandingkan dengan investasi fiskal tersebut pada skenario layanan penuh.
Perhitungan ini belum memasukkan dampak ekonomi dari jaringan SPPG maupun efek berganda lainnya. Artinya, setiap rupiah yang dibelanjakan negara tidak berhenti sebagai konsumsi, tetapi berkontribusi langsung pada pembentukan aset modal manusia.

Analisis ini sejalan dengan temuan global. Laporan State of School Feeding Worldwide 2024 mencatat bahwa manfaat ekonomi program makan sekolah umumnya berada pada kisaran US$3 hingga US$9 untuk setiap US$1 yang dibelanjakan. Ini bukan angka Indonesia, tetapi menegaskan cara dunia memandang program makan sekolah: sebagai investasi lintas generasi, bukan belanja sesaat.
Tidak mengherankan jika banyak negara maju mempertahankan dan memperkuat kebijakan serupa selama puluhan tahun. Jepang, Swedia, dan negara-negara Eropa memahami bahwa masa depan bangsa ditentukan oleh kualitas manusia yang dibentuk hari ini.
Jika program ini tidak membawa manfaat nyata, tentu sudah lama ditinggalkan. Pada saat yang sama, sejumlah negara juga baru memulai program makan sekolah berskala nasional pada periode yang sama dengan Indonesia, termasuk Kanada dan Ukraina. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan ini semakin dipandang relevan dan universal.
Karena itu, ketika Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa MBG adalah investasi strategis bagi masa depan, pernyataan tersebut berdiri di atas pijakan yang rasional. MBG bukan eksperimen coba-coba, melainkan bagian dari praktik global yang telah teruji.
Dengan implementasi yang konsisten dan tata kelola yang kuat, MBG berpotensi menjadi salah satu pilar penting dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045.
Pada akhirnya, MBG juga harus dilihat sebagai komitmen negara untuk memenuhi hak dasar anak Indonesia. Hak untuk tumbuh sehat, hak untuk belajar dengan fokus, dan hak untuk memulai hari sekolah tanpa kelaparan.
Ketika negara memastikan makanan bergizi hadir di sekolah, negara sedang menegaskan bahwa masa depan anak Indonesia bukan sekadar harapan tetapi hak yang dijaga.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) memastikan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah berlangsungnya proses konsolidasi bisnis (merger) perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Senior Director Business Performance & Assets Optimization Danantara Indonesia Bhimo Aryanto mengatakan pihaknya akan melakukan konsolidasi bisnis terhadap sebanyak 1.067 perusahaan menjadi sekitar 250 perusahaan BUMN beserta anak dan cucu usahanya

“Tahapan-tahapan itu sebenarnya dari 1.067 perusahaan akan kami efisiensikan menjadi sekitar 250-an, dengan catatan tidak boleh ada lay-off. Ada caranya, karena kalau kita melakukan golden handshake seharusnya internal rate of return (IRR)-nya juga cukup bagus. Jadi tidak harus lay-off, kita bisa melakukan realokasi sumber daya,” ujar Bhimo dalam acara Public and Business Leader Forum: 2026 Outlook & Challenges di Jakarta, Sabtu (13/12/2025).

Ia mengatakan Danantara Indonesia tengah mempercepat proses konsolidasi bisnis perusahaan-perusahaan BUMN yang semula ditargetkan selesai pada 2027, menjadi dituntaskan pada 2026.

Banjarmasin (ANTARA) - Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Muhammad Anis Matta mengatakan sudah saatnya Indonesia fokus melakukan investasi ke negara-negara Islam yang mayoritas berada di kawasan Asia khususnya Timur Tengah ketimbang ke negara-negara di Eropa dan Amerika.

“Dari keuntungan ekonomi, (penduduk negara-negara) Islam terdiri atas dua miliar jiwa. Ini potensi sumber investasi yang dibutuhkan Indonesia saat ini, khususnya negara-negara teluk,” kata Anis Matta saat ramah tamah dengan lembaga pendidikan Islam di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa malam.

Dalam pengertian sebagai pasar dan sumber investasi, Wamenlu Anis menyebutkan dunia Islam sebenarnya adalah partner yang belum diseriusi selama ini.

“Volume perdagangan Indonesia dengan dunia Islam ada di urutan tiga setelah China dan ASEAN. China volume perdagangan sekitar 135 miliar dolar AS per tahun, dan ASEAN sekitar 82 miliar dolar AS per tahun (Malaysia dan Brunei Darussalam belum termasuk),” ujar dia.

Saat ini, menurut dia, potensi perdagangan Indonesia dengan negara-negara Islam mencapai 62 miliar dolar AS per tahun.

Dengan potensi itu, Wamenlu Anis mengatakan seharusnya Indonesia memberikan fokus besar investasi ke negara-negara Islam di Asia maupun Afrika.

Ia mengakui bahwa selama ini pemerintah memang belum memberikan perhatian serius di negara Islam karena sebelumnya terlalu berorientasi negara di Amerika dan Eropa.

Padahal, lanjut Anis, volume perdagangan Indonesia dengan Eropa hanya sekitar 35 miliar dolar AS per tahun dan di Amerika hanya 38 miliar dolar AS per tahun. Sedangkan volume perdagangan Indonesia dengan negara-negara Islam mencapai 62 miliar dolar AS per tahun.

“Bahkan volume perdagangan dengan Singapura masih lebih besar dibanding dengan Eropa,” ujar dia.

Ia mengatakan catatan itu menyadarkan para pihak bahwa negara-negara Islam di Asia dan Afrika merupakan partner yang selama ini kurang diseriusi.

“Kita sedang membuat portofolio investasi di Kemenlu, ini menjadi awal orientasi yang kuat pada integrasi ekonomi antara Indonesia dengan dunia Islam,” ujar Wamenlu Anis.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menegaskan komitmennya terhadap tata kelola bersih, transparan, dan profesional, sejalan dengan prinsip pengelolaan investasi negara yang berintegritas.

Pernyataan ini seiring dengan penetapan mantan Direktur PTPN II periode 2020-2023 Irwan Perangin-angin, sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) dalam kasus dugaan korupsi terkait Kerja Sama Operasional (KSO) pengelolaan aset di wilayah Sumatera Utara.

Managing Director Stakeholder Management and Communications Danantara Rohan Hafas dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (12/11/2025), mengatakan Danantara menghormati kewenangan aparat penegak hukum dan mendukung penuh langkah-langkah penegakan hukum yang sedang berjalan.

KOMPAS.COM/FIKA NURUL ULYA Corporate Secretary Bank Mandiri Rohan Hafas saat menjelaskan kronologi dan mengkonfirmasi pemberitaan hoax soal dana nasabah Rp 800 triliun di Jakarta, Jumat (30/8/2019).

“Kami menegaskan bahwa kami tidak mentolerir segala bentuk pelanggaran hukum, termasuk penyalahgunaan kewenangan maupun tindakan yang merugikan negara. Kami menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan internal,” ujar Rohan.

Ia memastikan, Danantara akan mengambil langkah administratif terhadap yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemberhentian dari jabatan untuk mendukung kelancaran proses hukum dan memastikan prinsip independensi penyidikan tetap terjaga.

“Langkah ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menegakkan integritas, serta memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan secara objektif dan transparan,” ujar Rohan.

Lebih lanjut, Ia memastikan Danantara terus memperkuat sistem pengawasan internal di seluruh entitas portofolio melalui mekanisme audit kepatuhan, pelaporan risiko, serta penguatan kapasitas etika dan tata kelola di jajaran manajemen.

KOMPAS/YOHANA ARTHA ULY Danantara

“Kasus ini menjadi pengingat penting bagi seluruh entitas di bawah Danantara untuk terus memperkuat implementasi prinsip tata kelola dan integritas yang telah menjadi komitmen bersama. Kami memastikan bahwa seluruh BUMN yang berada dalam pengelolaan Danantara menjalankan praktik bisnis secara bersih, profesional, dan akuntabel,” ujar Rohan.

Rohan menegaskan bahwa setiap tindakan pelanggaran hukum merupakan tanggung jawab pribadi yang tidak mencerminkan kebijakan korporasi.

Sebagai pengelola investasi negara, Danantara berkomitmen untuk memastikan seluruh proses bisnis dijalankan secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami percaya penegakan hukum yang konsisten akan memperkuat kepercayaan publik terhadap transformasi BUMN dan mendukung terwujudnya tata kelola investasi negara yang bersih dan berdaya saing,” ujar Rohan.

Sebelumnya, Penyidik Kejati Sumut menetapkan Irwan Perangin-angin sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran prosedur dalam pengelolaan aset PTPN I Regional I Sumatera Utara.

Dalam proses hukum yang sedang berjalan, Kejati menyebut telah ditemukan minimal dua alat bukti yang sah, dan hingga kini penyidikan masih berlangsung terhadap kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Saat ini, Irwan Perangin-angin telah ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan melakukan koreksi terhadap beberapa laporan keuangan perusahaan BUMN termasuk perusahaan yang beraset besar. Chief Executive Officer Danantara Rosan Roeslani mengatakan, pemeriksaan tersebut dilakukan karena ada sejumlah laporan keuangan perusahaan pelat merah yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

"Tahun depan saya akan melakukan koreksi beberapa buku perusahaan BUMN, termasuk yang besar-besar, karena pelaporannya tidak sesuai dan tidak benar," ujarnya dalam acara HIPMI-Danantara Business Forum 2025 di Jakarta, Senin (20/10).

Rosan menegaskan, seluruh perusahaan negara yang berada di bawah Danantara dilarang mempercantik laporan keuangan demi terlihat untung.

"Saya bilang, di bawah Danantara, di bawah pimpinan saya, tidak ada lagi di BUMN yang melakukan hal-hal mempercantik buku atau kelihatan profitnya gede, tapi bagi dividennya harus pinjam duit dulu ke bank dulu," ungkapnya.

Rosan menyebut, dalam kepemimpinanya tidak mentoleransi perilaku yang merugikan seperti korupsi. "Kita tidak segan-segan untuk mengambil tindakan semaksimal mungkin," ucapnya.

Rosan menjabarkan, salah satu tindakan tegas yang dilakukan adalah memangkas sejumlah komisaris dan menghapus tantiem atau bonus komisaris.

"Karena kalau kita lihat, di dunia lainnya, normalnya, di negara-negara lain, itu tidak ada komisaris atau misalnya non-executive director itu dapat bonus, itu tidak ada. Karena kenapa? Karena mereka mendapatkan fixed salary yang baik," sebutnya.

Rosan menambahkan, peran komisaris terkadang ikut mendorong dalam mempercantik laporan keuangan agar terlihat bagus.

"Karena kan fungsinya pengawasan. Yang ada yang kami lihat dulu-dulu, komisaris ikut mendorong supaya profitnya tinggi tapi dengan cara apa? Dengan istilahnya itu mempercantik buku. Mempercantik buku, misalnya laporan keuangannya dibedakan, supaya lebih cantik, malah kadang-kadang berani melakukan fraud," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani perubahan aturan tentang Badan Usaha Milik Negara. Dari aturan itu ada sejumlah perubahan dalam lembaga pemerintah yang mengatur perusahaan plat merah.

Hal ini tertuang, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2025 tentang BUMN, yang di undangkan pada (6/10/2025).

Perubahan terjadi saat Presiden Prabowo membentuk BP BUMN, ini tertuang tertuang dalam Pasal 3A.

"Kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikuasakan kepada BP BUMN dan/atau Badan sebagai pemegang saham, selaku wakil pemerintah pusat dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan," tulis butir (5) pasal 3A, dikutip Rabu (15/10/2025).

Dari aturan itu juga mengatur fungsi dan tugas Badan Pengatur BUMN, yang sebelumnya bernama Kementerian BUMN.

Tertuang, Kepala BP BUMN bertanggung jawab langsung kepada presiden. Tugas Kepala BP BUMN yang menjadi wakil pemerintah sebagai regulator untuk menetapkan kebijakan, mengatur, membina, mengoordinasikan, dan mengawasi penyelenggaraan kebijakan pengelolaan BUMN.

Lebih lanjut dari aturan itu juga di terangkan, modal Badan Pengelola Investasi Danantara ditetapkan paling sedikit sebesar Rp 1.000 triliun, yang dapat dilakukan penambahan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dan atau sumber lain.

"Modal badan ditetapkan paling sedikit sebesar Rp 1.000.000.000.000.000," tulis aturan itu.

Selain itu Danantara juga dapat melakukan investasi langsung maupun tidak langsung, bekerja sama dengan pihak ketiga dan menyetorkan sebagian keuntungan ke kas negara setelah pencadangan risiko.

Kepala BP BUMN juga dapat membentuk BUMN baru yang untuk menyetujui hapus buku aset, yang tertuang dalam Pasal 62H.

Beleid itu juga tertulis Negara memiliki kendali dengan skema kepemilikan saham yaitu 1% saham seri A Dwiwarna dimiliki negara melalui BP BUMN, dengan hak veto dalam keputusan strategis. Termasuk, 99% saham seri B dikelola oleh Badan Pengelola Investasi, hal ini tertuang Pasal 4B.

Saham Dwiwarna ini memberi negara hak istimewa untuk menyetujui agenda RUPS, mengusulkan agenda RUPS, serta mengangkat atau memberhentikan direksi dan komisaris dengan persetujuan presiden.

Selain itu dari aturan ini juga mengatur mengenai status hukum yang bisa kenakan kepada Kepala BP BUMN hingga Danantara jika terjadi perkara.

"Kepala BP BUMN serta organ dan pegawai Badan (Danantara) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas hukum atas kerugian jika dapat membuktikan: kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3H ayat 2 bukan karena kesalahan atau kelalaiannya," tulis Pasal 3Y.

Juga ketika Kepala BP BUMN serta organ dan pegawai Badan telah melakukan pengurusan dengan itikad baik baik kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujaun investasi dan tata kelola pemerintah dan bisnis yang baik. Termasuk tidak memiliki benturan kepentingan langsung maupun tidak langsung.

"Tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah," tulis butir (d).