Bisnis.com, JAKARTA— Tantangan tata kelola, akuntabilitas, dan kejelasan mandat dinilai menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan Danantara sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional. Keberhasilan lembaga investasi negara tersebut tidak hanya ditentukan oleh skala pendanaan, tetapi juga oleh kemampuan menjaga disiplin investasi dan membangun kepercayaan publik.

Pandangan tersebut mengemuka dalam forum diskusi yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (ILUNI FEB UI) melalui kegiatan Breakfast Forum bertajuk “Satu Tahun Danantara Membangun Indonesia” di Jakarta. Forum tersebut membahas evaluasi satu tahun perjalanan Danantara sekaligus arah kebijakan ke depan dalam penguatan peran investasi negara.

Dalam pidato kunci Dean of ADB Institute Bambang Brodjonegoro menilai keberadaan institusi di luar pemerintah yang mampu menyediakan pembiayaan jangka panjang menjadi syarat penting bagi negara untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap). Menurut dia, pemerintah tidak dapat menjadi satu-satunya penggerak pertumbuhan ekonomi.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan institusi lain yang mampu menjadi motor pertumbuhan, dengan kapasitas pembiayaan jangka panjang,” ujar alumni FEB UI 1985 itu dalam pernyataan tertulis dikutip Sabtu (25/4/2026).

Ia menjelaskan, sejumlah negara menggunakan dua pendekatan untuk mendorong pertumbuhan, yakni melalui badan usaha milik negara yang berperan langsung dalam investasi dan industrialisasi, serta melalui lembaga pembiayaan pembangunan yang menyediakan patient capital bagi sektor strategis. Dalam konteks tersebut, peran Danantara dinilai masih memerlukan kejelasan posisi sebagai penggerak investasi atau penyedia pembiayaan jangka panjang.

Wakil Ketua Dewan Pengawas Danantara Muliaman Hadad menyatakan bahwa lembaga tersebut dirancang untuk mengintegrasikan mandat komersial dan pembangunan dalam satu arsitektur kelembagaan. Menurut dia, optimalisasi aset negara perlu diarahkan untuk menciptakan siklus pembiayaan yang berkelanjutan bagi proyek prioritas nasional.

Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir menekankan pentingnya disiplin dalam pengambilan keputusan investasi, terutama di tengah volatilitas pasar. Ia menilai peluang investasi justru muncul pada saat kondisi pasar tidak stabil, selama keputusan dilakukan secara terukur dan berbasis manajemen risiko.

Dalam diskusi panel, Ketua Dewan Guru Besar FEB UI Mohamad Ikhsan menyoroti persoalan mendasar dalam pengelolaan lembaga investasi negara, yakni ketidakjelasan struktur akuntabilitas dan kerangka hukum yang mengatur pengambilan keputusan bisnis. Kondisi tersebut, menurut dia, dapat menimbulkan sikap terlalu berhati-hati dalam pengambilan keputusan.

“Kalau semua risiko kebijakan diperlakukan sebagai potensi korupsi, tidak akan ada yang berani mengambil keputusan. Padahal, tanpa keberanian mengambil risiko, institusi seperti ini tidak akan pernah bisa berjalan optimal,” ujarnya.

Kepala Lembaga Manajemen FEB UI Yasmine Nasution menambahkan bahwa keberhasilan Danantara sangat bergantung pada kejelasan indikator kinerja dan transparansi pelaporan. Ia menilai pemisahan mandat antara fungsi komersial dan pembangunan perlu disertai pengukuran kinerja yang jelas agar kinerja institusi dapat dievaluasi secara objektif.

Di sisi lain, Anggota Komisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Eugenia Mardanugraha mengingatkan bahwa ekspansi investasi negara melalui konsolidasi aset tetap harus memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat. Pengawasan terhadap konsentrasi pasar dinilai penting untuk mencegah dominasi pasar yang berlebihan.

Forum tersebut menegaskan bahwa evaluasi satu tahun implementasi Danantara tidak hanya berkaitan dengan besaran investasi yang dikelola, tetapi juga dengan kualitas tata kelola, transparansi, dan konsistensi strategi dalam mengelola aset negara. Ke depan, keberhasilan lembaga investasi negara tersebut dinilai sangat bergantung pada kemampuan membangun kredibilitas kelembagaan dan menjaga disiplin pengelolaan modal secara berkelanjutan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka opsi skema pinjaman Pemerintah Daerah atau Pemda, BUMD, hingga BUMN ke Pemerintah Pusat melalui penerbitan surat utang jangka panjang.

Menurutnya, skema pinjaman dengan tenor jangka panjang itu memungkinkan bila Pemda, BUMD, dan BUMN memiliki proyek yang feasible untuk digarap.

Sebagaimana diketahui, ruang pinjaman oleh pemerintah pusat ke Pemda, BUMD, dan BUMN itu terbuka setelah Presiden Prabowo Subianto menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025 sejak 10 September 2025.

"Kita lihat juga kalau butuh jangka panjang selama ada proyek-proyek nya jelas ya bisa kita lihat juga," kata Purbaya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Skema itu kata dia menjadi pelengkap dari kebutuhan pendanaan jangka pendek yang biasanya sangat dibutuhkan Pemda untuk awal tahun. Makanya, diakomodir oleh PP 38/2025.

"Untuk awal tahun atau akhir tahun kadang-kadang Pemda kekurangan uang ya untuk itu aja. Utamanya itu, untuk menutup kekurangan uang jangka pendek," tegas Purbaya.

Khusus untuk BUMN yang juga diperkenankan untuk mendapatkan pinjaman dari Pemerintah Pusat, kata Purbaya belum ada skema jelasnya akan seperti apa, apakah akan menjadi pengganti hilangnya kewajiban pemerintah untuk memberi penyertaan modal negara (PMN) atau tidak, setelah dividen BUMN masuk seluruh ke Danantara, tak lagi ke kas pemerintah melalui pos PNBP.

"Itu nanti saya kaji lagi ya," tuturnya singkat.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani aturan mengenai pemberian pinjaman oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD. Ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 tahun 2025, yang diundangkan 10 September lalu.

Tujuan aturan ini untuk mendukung program pemerintah pusat yang dijalankan pemerintah, BUMN, dan BUMD di beberapa bidang. Seperti, infrastruktur, energi, transportasi, dan air minum.

Dari aturan ini juga memberikan ketentuan dan syarat bagi Pemda, BUMN, dan BUMD yang ingin mengajukan pinjaman dari pemerintah pusat. Berikut syarat dan ketentuannya:

Syarat Pemda - BUMD

Dalam Pasal 12 PP itu disebutkan, bagi Pemerintah Daerah sebagai calon penerima Pinjaman harus memenuhi persyaratan:

a. jumlah sisa Pembiayaan Utang Daerah ditambah jumlah pembiayaan utang yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pendapatan APBD tahun sebelumnya yang tidak ditentukan penggunaannya;

b. memiliki rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pembiayaan Utang Daerah paling sedikit 2,5 (dua koma lima) atau ditetapkan lain oleh Menteri;

c. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan atau kreditur lain;

d. kegiatan yang dibiayai dari Pembiayaan Utang Daerah harus sesuai dengan dokumen perencanaan daerah dan penganggaran daerah;

e. memiliki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diberikan pada saat pembahasan APBD; dan

f. syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUMN sebagai calon penerima Pinjaman harus memenuhi syarat minimal:

a. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat dan/ atau kreditur lain; dan

b. mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN / rapat umum pemegang saham/ pemilik modal.

BUMD sebagai calon penerima Pinjaman harus memenuhi syarat minimal:

a. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat

dan/ atau kreditur lain; dan

b. mendapat persetujuan dari kepala daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum daerah / rapat umum pemegang saham.

Pemohon pinjaman dapat disampaikan oleh Kepala Daerah kepada menteri dengan melampirkan dokumen :

a. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada saat pembahasan APBD sebagai bentuk komitmen/ dukungan atas pengembalian Pinjaman;

b. pertimbangan tertulis menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai harmonisasi kebijakan fiskal nasional;

c studi kelayakan;

d. perhitungan APBD dan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pinjaman;

e. laporan keuangan yang telah diaudit selama 3 (tiga) tahun terakhir oleh Badan Pemeriksa Keuangan;

f. surat pernyataan kesediaan dilakukan pemotongan dana alokasi umum dan/ atau dana bagi hasil dalam rangka pembayaran tunggakan;

g. surat kuasa pemotongan dana alokasi umum dan/ atau dana bagi hasil dalam rangka pembayaran tunggakan dari Gubernur/Walikota/ Bupati; dan

h. APBD tahun berjalan.

Dalam hal Pinjaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melampaui/melebihi batas maksimal defisit, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Pinjaman dimaksud harus mendapatkan persetujuan Menteri.

Permohonan BUMN

Permohonan pinjaman disampaikan oleh Direktur Utama BUMN kepada menteri dengan melampirkan dokumen meliputi :

a. studi kelayakan;

b. laporan keuangan yang telah diaudit;

c. persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN/rapat umum pemegang saham/ pemilik modal;

d. pertimbangan tertulis dari menteri yang urusan pemerintahan di bidang perencanaan nasional apabila BUMN akan Pinjaman untuk pembiayaan proyek prioritas;

e. tanggapan tertulis/rekomendasi komisaris untuk persero atau dewan pengawas untuk perusahaan umum; dan

f. surat pernyataan mengenai pemberian jaminan yang akan diserahkan oleh BUMN atas Pinjaman yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Permohonan BUMD
Dapat disampaikan Direktur Utama BUMD kepada menteri dengan melampirkan dokumen :

a. studi kelayakan;

b. laporan keuangan yang telah diaudit;

c. persetujuan dari kepala daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum daerah/ rapat umum pemegang saham;

d. persetujuan komisaris untuk persero daerah atau dewan pengawas untuk perusahaan umum daerah; dan

e. surat pernyataan mengenai pemberian jaminan yang akan diserahkan oleh BUMD atas Pinjaman yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan

Lebih lanjut, dijelaskan Menteri juga dapat meminta dokumen lain untuk mendukung informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD. Selain itu Menteri juga akan melakukan penilaian kelayakan kredit atas permohonan pinjaman.