Jakarta (ANTARA) - Perusahaan energi nasional PT Medco Energi Internasional Tbk (MedcoEnergi), membangun sistem yang mendukung kepemimpinan perempuan sehingga saat ini ada lebih dari 20 persen posisi pimpinan di perusahaan diisi oleh perempuan.

"Capaian tersebut didukung oleh berbagai inisiatif internal, seperti program Women at Work yang dirancang untuk mempercepat pengembangan karier perempuan, baik di jalur teknis maupun nonteknis," kata Komisaris Utama MedcoEnergi Yani Panigoro dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu.

Menurut Yani, perusahaan juga menyediakan fasilitas pendukung seperti daycare dan nursery room di kantor pusat maupun lokasi operasi, serta menjalankan Program Rumah Pemberdayaan Ibu dan Anak di wilayah operasional.

Langkah ini menunjukkan bahwa inklusi tidak diposisikan sebagai agenda simbolik, melainkan bagian dari strategi bisnis jangka panjang, kata Yani dalam perayaan Hari Kartini 2026 di The Energy Jakarta.

Yani Panigoro menyampaikan bahwa makna Kartini kerap tereduksi menjadi simbol seremonial, padahal esensinya jauh lebih mendalam. Ia menegaskan bahwa perjuangan Kartini berakar pada hak dasar manusia untuk berpikir, belajar, dan berpendapat.

“Kartini tidak minta izin untuk jadi pintar. Ia minta hak untuk menjadi manusia seutuhnya,” katanya.

Berbekal pengalaman lebih dari tiga dekade di industri energi, ia menilai bahwa keterbukaan ruang bagi perempuan tidak datang dari belas kasihan, melainkan dari kompetensi dan keberanian untuk mengambil peran.

“Yang membuka ruang itu bukan belas kasihan. Yang membuka ruang itu adalah kompetensi, keberanian, dan tidak mau diam. Itu Kartini. Dan itu yang saya lihat setiap hari di MedcoEnergi,” ujarnya.

Yani menegaskan bahwa pendekatan inklusi di MedcoEnergi tidak ditujukan hanya untuk satu kelompok, melainkan menjadi bagian dari filosofi perusahaan dalam membangun organisasi yang berkelanjutan.

Ia menilai bahwa semangat Kartini bersifat universal, karena tidak hanya berbicara kepada perempuan, tetapi kepada siapa saja yang ingin bergerak maju tanpa batasan.

“Warisan Kartini adalah setiap keputusan yang kita ambil dengan adil, setiap kesempatan yang kita berikan tanpa prasangka, setiap mimpi yang kita izinkan untuk tumbuh,” ujarnya.

Melalui perayaan ini, kata dia, MedcoEnergi menunjukkan bahwa kesetaraan bukan sekadar wacana, tetapi telah menjadi bagian dari praktik operasional perusahaan, sekaligus menjadi faktor penting dalam memperkuat daya saing industri energi nasional.

Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - BukuWarung, platform penyedia solusi keuangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menyatakan layanan keuangan BukuAgen telah menjangkau lebih dari 250 ribu pelaku usaha di seluruh Indonesia.

Director of Sales BukuWarung Adi Harlim mengatakan UMKM memiliki peran penting dalam mempercepat inklusi keuangan, terutama di wilayah yang jauh dari pusat kota.

“UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap PDB dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional,” kata Adi berdasarkan keterangannya, Jakarta, Sabtu.

Ia menyebut BukuWarung tengah berupaya mempercepat perputaran uang di tingkat komunitas dengan memberdayakan pelaku usaha guna menghadirkan layanan keuangan yang lebih mudah diakses masyarakat.

Menurut dia, Indonesia Timur menjadi wilayah dengan pertumbuhan penggunaan layanan BukuAgen yang paling cepat dibandingkan kawasan lain.

Sepanjang 2025, BukuAgen membantu lebih dari 250 ribu UMKM mencatatkan lebih dari 61 juta transaksi dengan nilai mencapai Rp41,1 triliun.

Selain itu, total pendapatan pelaku usaha yang tergabung sebagai agen BukuAgen tercatat melampaui Rp500 miliar.

“Angka ini tidak hanya mencerminkan pertumbuhan platform, tetapi juga menjadi bukti bahwa UMKM memiliki peran nyata sebagai akselerator inklusi keuangan di Indonesia,” ujar Adi.

BukuAgen Roadshow 2026 di Makassar diikuti ratusan pelaku UMKM dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.

Dalam kegiatan tersebut, BukuWarung juga memberikan edukasi keamanan transaksi kepada merchant, termasuk perlindungan akun, identifikasi potensi penipuan, serta penerapan praktik transaksi aman.

Brand and Community Manager BukuWarung Riyan Prayugo mengatakan keamanan transaksi menjadi fondasi penting dalam membangun usaha yang berkelanjutan.

“Transaksi yang aman akan mendorong pertumbuhan usaha sekaligus memberikan rasa nyaman bagi para merchant dalam bertransaksi,” ucap Riyan.

Selain layanan BukuAgen, BukuWarung juga menyediakan layanan BukuModal dan BukuSimpan untuk mendukung ekosistem pembiayaan serta pengelolaan arus kas pelaku UMKM

Head of Region Eastern Indonesia Merchant Success BukuWarung Tommy Setiawan mengatakan BukuSimpan dihadirkan untuk membantu pelaku usaha mengelola arus kas secara lebih terstruktur dan terintegrasi.

Melalui BukuSimpan, pelaku usaha dapat memanfaatkan layanan tanpa biaya administrasi bulanan, bunga hingga 3 persen per tahun, serta biaya transfer yang lebih efisien.

BukuWarung juga menghadirkan komunitas Laskar Agen Juara sebagai wadah kolaborasi dan pengembangan bagi para merchant, khususnya di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Ke depan, OJK memandang tren pertumbuhan tabungan pelajar akan tetap positif, didukung oleh penguatan literasi dan inklusi keuangan di kalangan pelajar serta perluasan implementasi program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)..,

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengungkapkan, jumlah rekening pelajar telah mencapai 59,03 juta dengan total nominal sebesar Rp30,31 triliun per Februari 2026.

Dian, melalui jawaban tertulis di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa tren tabungan pelajar terus menunjukkan peningkatan. Jumlah rekening bertambah 1.040.035 rekening (1,79 persen) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Adapun hingga saat ini, tabungan pelajar berkontribusi sebesar 0,97 persen terhadap total dana tabungan perbankan yang mencapai Rp3.115,62 triliun.

“Ke depan, OJK memandang tren pertumbuhan tabungan pelajar akan tetap positif, didukung oleh penguatan literasi dan inklusi keuangan di kalangan pelajar serta perluasan implementasi program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang diinisiasi bersama kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah,” kata Dian.

Ia juga memandang, pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada anak pada momen Lebaran menjadi peluang untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

Momentum Idul Fitri yang identik dengan pencairan THR umumnya memberikan dorongan musiman terhadap likuiditas perbankan, khususnya pada dana pihak ketiga (DPK) dan komponen tabungan.

Hingga Februari 2026, kinerja DPK industri perbankan menunjukkan akselerasi yang cukup kuat, dengan pertumbuhan mencapai 13,86 persen secara tahunan (year on year/yoy), meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,75 persen (yoy).

Dari sisi komponen, tabungan juga mencatat pertumbuhan yang relatif baik, yakni 8,12 persen (yoy) pada Februari 2026, meningkat dari 7,21 persen (yoy) pada Februari 2025.

OJK memandang tren penghimpunan DPK tetap berada dalam jalur pertumbuhan yang positif, meskipun dengan laju yang lebih moderat seiring dengan proses normalisasi setelah akselerasi pada periode sebelumnya.

Dinamika ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya alternatif penempatan dana masyarakat pada instrumen investasi lain di tengah tren penurunan suku bunga perbankan.

Dengan demikian, ujar Dian, struktur DPK ke depan akan tetap terjaga secara sehat dan seimbang, sehingga perbankan memiliki ruang yang memadai untuk menjaga likuiditas sekaligus mendukung fungsi intermediasi secara berkelanjutan.

“OJK juga akan terus mendorong peningkatan jumlah rekening dan nominal tabungan pelajar maupun DPK secara keseluruhan. Hingga akhir 2026, pertumbuhan keduanya diharapkan tetap meningkat seiring dengan stabilitas sektor jasa keuangan dan pertumbuhan ekonomi nasional,” tutup Dian.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Aplikasi pembayaran digital GoPay terus memperkuat inklusi layanan keuangan digital di Indonesia dengan mencatatkan 600 juta transaksi setiap bulan yang berasal dari 26 juta pengguna.

"Saat ini, layanan GoPay memiliki lebih dari 26 juta pengguna aktif bulanan dengan lebih dari 600 juta transaksi tiap bulan," ujar Presiden Direktur GoTo Financial Sudhanshu Raheja, dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ia menuturkan, aplikasi tersebut hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan solusi keuangan yang praktis dan terjangkau.

Ia mengatakan kini GoPay tidak hanya memfasilitasi fitur pembayaran, tapi juga berbagai layanan keuangan dalam satu aplikasi yang ringan dan mudah diakses.

"Aplikasi GoPay menyediakan layanan keuangan yang murah dan lengkap untuk kebutuhan sehari-hari. Didukung dengan tampilan yang simpel dan ukuran aplikasi yang ringan, aplikasi GoPay dapat diunduh dan digunakan dengan mudah di berbagai jenis smartphone," kata Sudhanshu.

Melalui aplikasi tersebut, lanjut dia, pengguna dapat menikmati harga yang lebih murah untuk pembelian pulsa dan paket data, promo menarik untuk berbagai kebutuhan sehari-hari, serta transfer gratis untuk pengguna sebanyak 100 kali per bulan dari sesama GoPay atau ke bank manapun.

Sebagai wujud komitmen perusahaan untuk memberikan akses finansial yang mudah dan aman bagi masyarakat, pihaknya pun mengembangkan lima langkah keamanan bagi pengguna.

Pengguna akan dipandu untuk melengkapi langkah-langkah tersebut pada aplikasi untuk memastikan perlindungan berlapis bagi akun mereka, di antaranya melalui penggunaan teknologi biometrik.

Apabila kelima langkah ini sudah terpenuhi, maka pengguna akan mendapat safety score meter 100 persen yang diinformasikan di dalam aplikasi GoPay.

"Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan keuangan yang mudah dan aman bagi seluruh masyarakat, sekaligus mendukung agenda inklusi keuangan di Indonesia," ucap Sudhanshu.

Menurut data Bank Indonesia (BI) per Februari 2026, volume transaksi pembayaran digital mencapai 4,67 miliar transaksi atau tumbuh 40,35 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) didukung oleh perluasan akseptasi pembayaran digital.

Volume transaksi melalui aplikasi mobile dan internet masing-masing tumbuh sebesar 9,49 persen yoy dan 22,16 persen yoy, termasuk transaksi QRIS yang terus tumbuh tinggi mencapai 133,20 persen yoy.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Kehadiran perempuan dalam jajaran kepemimpinan dinilai memberikan perspektif yang lebih luas pada proses pengambilan keputusan organisasi

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menjaga komposisi pekerja yang seimbang dengan memiliki 36 ribu pekerja perempuan atau setara 43 persen dari total 86 ribu pekerja, selaras dengan nilai kesetaraan di tengah momentum Hari Kartini.

Menurut perseroan, komposisi tersebut menjadikan BRI sebagai lingkungan kerja yang inklusif dan kondusif bagi perempuan untuk berkembang dan mengoptimalkan potensi terbaiknya.

“Kehadiran perempuan dalam jajaran kepemimpinan dinilai memberikan perspektif yang lebih luas pada proses pengambilan keputusan organisasi. Hal ini sekaligus memperkuat upaya perusahaan dalam menciptakan budaya kerja yang lebih beragam dan inklusif,” kata Direktur Utama BRI Hery Gunardi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Hingga saat ini, catat perseroan, sebanyak 25,63 persen pekerja perempuan BRI telah menempati posisi manajerial, mulai dari level manajer junior hingga manajemen tingkat atas.

Untuk memperkuat kapasitas pemimpin perempuan, BRI menghadirkan program BRILiaN Women Leaders Indonesia (BWLI) sebagai wadah pengembangan kepemimpinan bagi perempuan di lingkungan perusahaan.

Melalui BWLI, pekerja perempuan mendapatkan pengembangan keterampilan kepemimpinan secara intensif, memperluas jejaring profesional, serta meningkatkan employee branding agar mampu menjadi pemimpin masa depan, baik di dalam maupun di luar perusahaan.

Hery menambahkan komitmen ini juga tercermin dari keberadaan pekerja disabilitas di perusahaan. Penempatan perempuan penyandang disabilitas di lingkungan kerja mencerminkan komitmen perusahaan dalam membuka akses kesempatan kerja yang adil bagi semua pihak.

“Dengan demikian, perempuan, termasuk penyandang disabilitas, tetap memiliki peluang yang sama untuk berkembang, berkontribusi, dan mencapai kemandirian ekonomi,” ujar Hery.

Semangat kesetaraan tidak hanya diwujudkan BRI di lingkungan kerja internal, tetapi juga diperluas melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat, salah satunya melalui Ekosistem Ultra Mikro.

BRI menyampaikan, inisiatif yang digagas bersama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Pegadaian ini membuka akses yang lebih luas bagi perempuan untuk berkembang secara ekonomi.

Hingga saat ini, holding Ultra Mikro telah menjangkau sekitar 23 juta nasabah yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Melalui ekosistem ini, perempuan tidak hanya mendapatkan akses pembiayaan, tetapi juga pendampingan usaha, literasi keuangan, serta akses terhadap berbagai layanan keuangan terintegrasi yang mendorong mereka untuk naik kelas.

“Dengan pendekatan yang holistik tersebut, BRI berupaya memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang setara untuk meningkatkan kapasitas usaha, memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, serta berkontribusi lebih luas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan,” tutup Hery.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

pembiayaan inklusif bukan hanya membuka akses modal, tetapi juga menjadi katalis bagi pelaku usaha untuk bertumbuh

Jakarta (ANTARA) - Sebuah riset menunjukkan bahwa akses pembiayaan mampu meningkatkan pendapatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) secara signifikan, dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 63 persen.

Laporan Sustainability Report Amartha tahun 2025 mencatat 89 persen UMKM binaan mengalami kenaikan pendapatan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 63 persen setelah memperoleh dukungan modal.

Dampak tersebut telah dirasakan oleh sekitar 2,3 juta dari 3,9 juta UMKM binaan yang tersebar di lebih dari 50.000 desa, demikian dikutip dari keterangan pers di Jakarta, Selasa.

Founder & CEO Amartha Andi Taufan Garuda Putra menyampaikan bahwa pembiayaan inklusif bukan hanya membuka akses modal, tetapi juga memperkuat ekosistem usaha mikro di tingkat akar rumput.

“Ini menegaskan bahwa pembiayaan inklusif bukan hanya membuka akses modal, tetapi juga menjadi katalis bagi pelaku usaha untuk bertumbuh dan meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai penguatan akses pembiayaan menjadi faktor kunci dalam mobilitas ekonomi masyarakat.

Menurutnya, kehadiran teknologi finansial, termasuk pinjaman daring, telah meningkatkan inklusi keuangan hingga 41,5 persen lebih tinggi di negara yang mengadopsinya dibandingkan dengan yang belum.

Hal ini membuka peluang bagi masyarakat miskin untuk lebih terhubung dengan sistem keuangan formal.

“Kehadiran pinjaman daring membuat akses ke layanan keuangan menjadi terbuka lebar dan mendukung program peningkatan inklusi keuangan pemerintah. Di sisi lain, ekosistem keuangan di desa pun terdorong karena adanya pinjaman daring, seperti munculnya agen-agen produk keuangan di desa,” kata dia.

Kisah nyata turut datang dari Mama Redha, nelayan asal Sumba, yang kini memiliki warung kelontong berkat modal tanpa agunan dari Amartha.

“Hasil laut tidak menentu. Dengan modal tanpa agunan, kini saya memiliki warung kelontong yang menjadi sumber pendapatan utama keluarga,” tuturnya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen untuk terus memperluas kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas melalui pelatihan kewirausahaan.

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Sukro Muhab dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengatakan langkah itu dilakukan agar penyandang disabilitas dapat mandiri secara ekonomi sekaligus menjadi pencipta lapangan kerja.

Ia mengatakan, peluang kerja harus terus diperluas untuk mengoptimalkan potensi nasional yang ada.

Sukro menilai, pekerjaan tidak terbatas pada sektor formal seperti pegawai negeri atau karyawan perusahaan.

Peluang kerja, lanjut dia, juga terbuka melalui usaha mandiri, ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital.

“Lowongan kerja itu ada di mana-mana. Tidak hanya di perusahaan, tetapi juga bisa diciptakan sendiri. Yang perlu kita dorong adalah bagaimana masyarakat beralih dari pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja,” ujar Sukro.

Melalui kegiatan itu, Sukro mengatakan bahwa Kemnaker menghadirkan dua fokus utama, yakni pelatihan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas serta penguatan usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) rintisan.

Ia pun menegaskan bahwa keterbatasan fisik bukan menjadi hambatan untuk berkarya.

“Keterbatasan fisik bukan penghalang. Yang terpenting adalah kreativitas dan kemampuan berpikir. Kami ingin memastikan teman-teman disabilitas memiliki akses yang sama untuk berkembang dan mandiri secara ekonomi,” kata Sukro.

Selain pelatihan, ia mengatakan Kemnaker juga membuka peluang pengembangan usaha lanjutan melalui program Tenaga Kerja Mandiri (TKM). Program ini ditujukan bagi peserta yang telah merintis usaha agar dapat naik kelas dan memperluas skala usahanya.

“Kami tidak hanya melatih, tetapi juga mendampingi dan membuka akses pembiayaan. Harapannya, usaha yang dirintis dapat berkembang dan bahkan menyerap tenaga kerja baru,” ujar Sukro.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang utama harus dipahami sebagai panduan moral dan etika yang melarang praktik riba (bunga), maysir (spekulasi), gharar (ketidakpastian), serta menekankan keadilan, keseimbangan, dan keberkahan dalam kegiatan ekonomi.

Bandung (ANTARA) - Baru saja kita menuntaskan ritual spiritual di bulan suci Ramadhan dan merayakan kemenangan di hari Lebaran. Harapan kita sederhana, kembali fitri dan melanjutkan hal-hal yang sudah dilaksanakan secara kaffah di bulan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari.

Namun, ada paradoks yang kerap muncul ketika kita kembali ke rutinitas ekonomi: mengapa nilai-nilai kebaikan yang dipupuk selama Ramadhan sering menguap saat berhadapan dengan pragmatisme bisnis?

Secara global, ekonomi Indonesia menempati posisi yang signifikan. Menurut IMF (2025), Indonesia berada di peringkat ke-16 dunia berdasarkan PDB nominal dan ke-7 berdasarkan PDB (PPP).

Ekonomi Indonesia juga memiliki karakteristik yang khas, yang membedakannya dari negara-negara lain, khususnya di kawasan Asia.

Menurut lembaga seperti IMF, World Bank, dan ADB, struktur ekonomi Indonesia dibentuk oleh kombinasi peran aktif pemerintah —melalui BUMN— dan sektor swasta, termasuk UMKM.

Secara makro, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari 50% PDB. Di sisi lain, penyerapan tenaga kerja terbesar berada di sektor informal, sektor yang sesungguhnya krusial bagi perekonomian, namun kerap luput dari fokus kebijakan formal.

Kesenjangan ini nyata. Data OJK (2025) menunjukkan bahwa inklusi keuangan nasional telah mencapai 79,71%, tetapi inklusi keuangan syariah masih tertinggal di angka 13,41%.

Jurang inilah yang menjadi lahan subur bagi tumbuhnya ekonomi pragmatis. Akibatnya, meskipun potensi ekonomi Indonesia besar, ketimpangan struktural membatasi pencapaian kesejahteraan masyarakat secara luas.

Tak mengherankan jika upaya masyarakat dalam mengejar kesejahteraan masih cenderung pragmatis. Meski mayoritas penduduk beragama Islam, praktik ekonomi yang berjalan belum sepenuhnya berlandaskan nilai moral dan etika syariah.

Akibatnya, praktik seperti maysir (spekulasi), gharar (ketidakjelasan), dan riba (bunga) masih diterima dalam kehidupan ekonomi sehari-hari.

Padahal sebagaimana ditegaskan M. Umer Chapra, riba misalnya sangat berpotensi menciptakan ketidakadilan struktural. Pun begitu dengan berbagai bentuk perilaku bisnis lainnya, seperti ba'I mudhtar (membeli dengan harga sangat murah karena penjual kepepet), ikrah (paksaan), ghabn (menahan, menimbun), najasy (bersekongkol), ihtikar (monopoli), ghisy (curang), haram, tadlis (menipu), yang seringkali masih dinormalisasi dengan idiom business is business. Tentunya dengan tingkat gradasi yang bervariasi.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perilaku ekonomi sebagian umat Islam di Indonesia belum sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai agamanya. Padahal, ekonomi Islam telah lama menjadi isu penting, dengan salah satu tonggaknya berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada 1991.

Sejak itu, ekonomi syariah berkembang ke berbagai sektor. Beragam lembaga dan regulasi pun hadir, menandai komitmen untuk meningkatkan literasi dan inklusi ekonomi berbasis nilai-nilai Islam.

Nampaknya perubahan menuju ekonomi Islam tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah dan dorongan dari sebagian komponen masyarakat saja, tapi juga harus melibatkan semua lapisan masyarakat.

Di titik ini, faktor budaya menjadi krusial. Budaya yang mengendap dalam keseharian sejatinya membentuk cara pandang dan perilaku, termasuk dalam aktivitas ekonomi.

Sebagaimana dijelaskan Clifford Geertz, budaya adalah sistem makna yang membimbing tindakan. Jika "makna" dalam berbisnis kita masih sebatas cuan instan, maka bangunan ekonomi syariah yang telah dirintis lebih dari tiga dekade hanya akan menjadi cangkang tanpa isi.

Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar regulasi, melainkan transformasi cara pandang agar ekonomi Indonesia tidak hanya menghasilkan angka, tetapi juga menghadirkan keberkahan.

Memahami Tradisi, Transisi, dan Budaya dalam Ekonomi

Untuk memahami transformasi perilaku ekonomi umat Islam menuju sistem yang beretika dan berkeadilan, penting untuk mengurai terlebih dahulu konsep-konsep dasar seperti tradisi, transisi, dan budaya dalam konteks sosial-ekonomi.

Tradisi merujuk pada kebiasaan, nilai, norma, dan pola perilaku yang sudah dipertahankan dan diwariskan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat.

Tradisi ini menjadi dasar dalam menentukan bagaimana masyarakat bertindak dan memandang sesuatu, termasuk dalam aktivitas ekonomi.

Dalam konteks ekonomi umat Islam, tradisi dapat menjadi pedoman sekaligus tantangan jika praksis tradisional tersebut bertentangan dengan prinsip syariah, seperti praktik riba, spekulasi, atau praktik lainnya yang sudah lama tertanam secara budaya.

Transisi adalah proses perubahan dari kondisi atau sistem lama ke kondisi yang baru. Dalam konteks ini, transisi berarti perubahan mendasar dari tradisi lama yang kurang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam menuju bentuk perilaku dan sistem ekonomi yang berlandaskan etika Islami.

Proses transisi ini meliputi perubahan pola pikir, nilai, dan kebiasaan yang membutuhkan waktu dan upaya pendidikan serta penguatan sosial budaya.

Budaya merupakan keseluruhan nilai, kepercayaan, adat, norma, dan perilaku yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Dalam ekonomi, budaya berperan sebagai kerangka yang membentuk cara individu atau kelompok mengambil keputusan serta menjalankan aktivitas ekonomi.

Budaya memengaruhi persepsi masyarakat tentang hal-hal yang dianggap halal, adil, dan beretika dalam ekonomi serta hal-hal yang harus dihindari.

Budaya juga berisi kearifan lokal dan nilai positif yang dapat disinergikan dengan prinsip ekonomi Islam, seperti nilai gotong royong, kejujuran, dan keadilan sosial.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang utama harus dipahami sebagai panduan moral dan etika yang melarang praktik riba (bunga), maysir (spekulasi), gharar (ketidakpastian), serta menekankan keadilan, keseimbangan, dan keberkahan dalam kegiatan ekonomi. Sebagaimana yang disoroti juga oleh Capra dalam kritik sistemik kapitalisme.

Dengan kata lain, perubahan perilaku ekonomi umat Islam tidak dapat dilepaskan dari proses transisi budaya yang menggeser tradisi lama ke norma-norma yang lebih sesuai dengan ajaran Islam.

Transformasi ini menuntut upaya yang mendalam dan menyeluruh, melampaui sekadar regulasi formal. Tanpa perubahan cara pandang, mentalitas pragmatis yang hanya mengejar cuan akan terus bertahan. Dampaknya bukan sekadar etis, tetapi juga struktural: produktivitas rendah, praktik bisnis yang rapuh, dan sulitnya keluar dari jebakan middle income trap.

Padahal, budaya lokal kita menyimpan modal sosial yang besar, seperti gotong royong dan kekeluargaan. Di sinilah peran pendidikan dan dakwah yang kontekstual menjadi krusial untuk menggeser mindset masyarakat dari sekadar orientasi cuan (keuntungan/profit) semata-mata menuju orientasi keberkahan dan keadilan sosial.

*)Luthfi Rantaprasaja adalah dosen Institut Nida El Adabi dan Kandidat Doktor Ekonomi Syariah di UIKA Bogor.

Copyright © ANTARA 2026

kami berharap mahasiswa dan masyarakat dapat memahami serta merasakan manfaat perlindungan asuransi di masa mendatang

Jakarta (ANTARA) - PT BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance) memberikan edukasi literasi dan inklusi keuangan asuransi kepada mahasiswa melalui kegiatan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) yang digelar di Universitas Ciputra Surabaya, Jawa Timur.

Deputy Division Head Development and Operational Business Division BRI Insurance Ari Pratama mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan, khususnya pemahaman masyarakat terhadap produk asuransi.

“Dengan adanya literasi dan inklusi keuangan asuransi ini, kami berharap mahasiswa dan masyarakat dapat memahami serta merasakan manfaat perlindungan asuransi di masa mendatang,” kata Ari berdasarkan keterangannya di Jakarta, Jumat.

Kegiatan literasi yang diselenggarakan pada Kamis (5/3) tersebut diikuti oleh lebih dari 500 peserta yang terdiri atas mahasiswa, dosen, serta pengurus Kampus Universitas Ciputra.

Ari mengatakan program edukasi itu bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan asuransi serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan asuransi.

Menurut dia, kegiatan literasi keuangan juga menyasar berbagai kelompok masyarakat seperti mahasiswa, masyarakat wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), santri, maupun komunitas.

Direktur Utama BRI Insurance Budi Legowo mengatakan bahwa perusahaan berkomitmen mendukung program peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang digagas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ia menyebut program GENCARKAN menjadi bagian dari dukungan BRI Insurance terhadap upaya peningkatan literasi sekaligus inklusi keuangan di Indonesia.

Seiring dengan itu, BRI Insurance menyediakan berbagai produk asuransi kerugian yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melindungi berbagai aset, termasuk aset usaha.

Perusahaan juga berupaya mempermudah layanan asuransi mulai dari pembelian polis hingga proses pelaporan klaim bagi nasabah.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Capaian-capaian ini tidak lepas dari peran kementerian/lembaga yang bekerja sama dengan BI dan Kemenko Perekonomian untuk mendorong literasi dan kesejahteraan keuangan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa jumlah nasabah bank emas (bullion bank) mengalami peningkatan yang signifikan dalam setahun terakhir, dari 3,2 juta orang pada Februari 2025 menjadi 5,7 juta orang pada saat ini.

Sebagaimana diketahui bahwa bank emas resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 26 Februari 2025, di mana PT Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi dua lembaga keuangan pertama yang memperoleh izin untuk menjalankan layanan tersebut.

“Jumlah yang digadaikan di Pegadaian, nilai emasnya meningkat menjadi 144,7 ton dari 94 ton. Mereka yang sudah memanfaatkan menjadi pinjaman juga naik sebesar 38,5 ton atau senilai Rp102 triliun. Demikian pula di BSI itu juga meningkat, sekarang sudah mencapai 22 ton,” kata Airlangga dalam peluncuran “AKSI KLIK” dan “AKU BISA SEJAHTERA" yang diikuti secara daring di Jakarta, Jumat.

Seiring dengan tren peningkatan tersebut, Airlangga mengamini bahwa salah satu faktor yang turut memengaruhi inflasi adalah meningkatnya pembelian emas.

Pada saat peluncuran bank emas, catat dia, harga emas masih berada di kisaran 3.000 dolar AS per ons troy, sedangkan saat ini telah mencapai sekitar 5.000 dolar AS per ons troy.

Ia mengatakan, kenaikan ini dipengaruhi oleh situasi perang yang mendorong ketidakpastian global, sehingga emas menjadi salah satu instrumen safe haven yang dipilih masyarakat.

“Capaian-capaian ini tidak lepas dari peran kementerian/lembaga yang bekerja sama dengan BI dan Kemenko Perekonomian untuk mendorong literasi dan kesejahteraan keuangan,” kata Airlangga.

Merujuk hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2025, tingkat inklusi keuangan masyarakat Indonesia berada di atas tingkat literasi keuangan.

Indeks inklusi mencapai 92,74 persen, jika dihitung dengan indikator produk keuangan dan pembayaran di bawah pengawasan OJK dan Bank Indonesia (BI), serta mencakup produk dari BPJS dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Airlangga memandang bahwa capaian ini sudah relatif baik karena berada di atas rata-rata negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Namun, di sisi lain, indeks literasi masih berada di angka 66,64 persen.

Ia menambahkan bahwa sebanyak lebih dari 10 juta masyarakat berpartisipasi dalam Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN).

Teknologi dari sistem pembayaran seperti QRIS telah mengatasi hambatan jarak, akses, dan biaya. Selain itu, agen laku pandai yang mayoritas UMKM memegang peranan penting dalam perluasan inklusi keuangan di 514 kabupaten dan kota.

“Inklusi keuangan progresnya signifikan. Gap literasi masih ada dan tentunya kita terus berupaya agar mereka bisa mengelola risiko terutama terkait dengan arus kas dan rencana keuangan masa depan. Oleh karena itu, literasi digital menjadi salah satu prioritas dan solusi agar bisa betul-betul meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kemudahan,” kata Airlangga.

Ia menyampaikan, Presiden Prabowo juga terus mendorong transformasi kebijakan keuangan agar tidak hanya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, tetapi juga mampu mendorong tercapainya kesejahteraan keuangan (financial well-being).

Airlangga mengingatkan, akses keuangan harus memberikan dampak nyata, terutama dalam membantu masyarakat menghadapi guncangan ekonomi, merencanakan masa depan, serta meningkatkan kepercayaan diri masyarakat dalam mengelola keuangannya masing-masing.

Menurutnya, kesejahteraan keuangan menjadi hal yang krusial dan semakin kompleks. Hal ini mencakup pengetahuan mengenai berbagai produk keuangan, pemahaman terhadap risiko ketika masuk ke sektor investasi, serta perkembangan digitalisasi yang juga diikuti dengan potensi penipuan atau fraud.

Airlangga pun menyampaikan bahwa Presiden telah memerintahkan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) guna melengkapi Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), di mana saat ini pemerintah tengah menyiapkan infrastruktur hukum yang sesuai dengan Undang-Undang P2SK.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Jelang lebaran Idulfitri 1447 H, aplikasi investasi digital terdepan di Indonesia, Bibit.id, kembali mengajak masyarakat memaknai Tunjangan Hari Raya (THR) secara lebih bijak. Di tengah kebiasaan menjadikan THR sebagai “uang kaget” yang cepat habis untuk kebutuhan konsumtif sesaat, Bibit mengingatkan sebagian dari THR bisa menjadi langkah awal menuju masa depan keuangan yang lebih tenang dan terencana.

Head of PR & Corporate Communication Bibit.id, William mengatakan momen menerima THR adalah waktu yang tepat untuk mulai berinvestasi, tanpa harus menunggu “nanti kalau sudah siap”. “THR itu rezeki tambahan yang datang setahun sekali. Kalau kita sisihkan sebagian untuk investasi, dampaknya bisa besar untuk jangka panjang,” katanya, Senin (2/3/2026). THR Karyawan Swasta Wajib Cair H-7 Lebaran, PNS Duluan

Pilihan produk seperti reksa dana, saham, hingga obligasi negara Fixed Rate (FR) bisa membantu masyarakat berinvestasi sesuai profil risiko masing-masing. Salah satu instrumen yang banyak diminati adalah obligasi FR. Selain menawarkan imbal hasil yang kompetitif, instrumen ini 100% dijamin negara dan memiliki pajak yang lebih rendah dibandingkan deposito konvensional. Artinya, investor bisa mendapatkan potensi hasil yang lebih optimal dengan tingkat keamanan yang tinggi.

“Kami ingin memastikan THR tidak hanya habis untuk belanja, tapi juga menjadi modal produktif. Dengan obligasi FR, uang bisa bekerja lebih keras untuk kita,” ujarnya.

Bagi masyarakat yang ingin tetap berinvestasi sesuai prinsip syariah selama bulan Ramadan, Bibit juga menyediakan beragam pilihan reksa dana syariah dengan nominal terjangkau mulai dari Rp10.000. Dengan nominal kecil sekalipun, siapa pun bisa mulai membangun kebiasaan investasi secara konsisten.

Untuk membantu investor tetap disiplin, Bibit terus mendorong penggunaan strategi Systematic Investment Plan (SIP) yang menggabungkan kekuatan compounding dan Dollar Cost Averaging (DCA). Melalui fitur autodebit yang terintegrasi dengan RDN Wallet, GoPay, dan Bank Jago, pengguna dapat secara otomatis menyisihkan dana, termasuk dari THR, untuk tujuan jangka panjang seperti dana pendidikan anak, pernikahan, hingga pensiun. Praktis, tidak ribet, dan membantu menjaga komitmen.

Ajakan ini bukan tanpa dasar. Sepanjang 2025, Bibit mencatatkan kinerja yang solid. Aplikasi ini berhasil menarik dua juta investor baru—naik 37% dibandingkan tahun sebelumnya—dan kini mengelola lebih dari 1,7 juta portofolio investasi. Sebanyak 38.000 tujuan keuangan berhasil tercapai, melanjutkan tren positif tahun sebelumnya di mana lebih dari 32 ribu tujuan investor terwujud.

Pertumbuhan investor berusia di bawah 30 tahun meningkat 24%, sementara di yang berusia di atas 30 tahun tumbuh 11%. Di sisi lain, hampir 1,2 juta investor juga berhasil merealisasikan keuntungan sepanjang 2025. Catat Jadwal Libur dan WFA Lebaran 2026, Bisa Mudik hingga 2 Minggu!

Kepercayaan masyarakat terhadap Bibit turut tercermin dari penghargaan Produk Aplikasi Investasi Terfavorit di ajang Anugerah Produk Indonesia 2025 serta pencapaian rekor dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk pembukaan rekening pasar modal ASN terbanyak. Menutup ajakannya, William berharap masyarakat bisa merayakan hari kemenangan dengan penuh kebahagiaan tanpa melupakan masa depan.

William berharap, Idulfitri tahun ini bukan hanya tentang berbagi dan bersilaturahmi, tapi juga tentang memulai kebiasaan baik untuk kesejahteraan finansial. Dengan pengetahuan investasi yang tepat, THR bisa menjadi awal perjalanan menuju tujuan keuangan yang lebih besar. ”Karena pada akhirnya, merayakan kemenangan sejati bukan hanya soal hari ini, tetapi juga tentang memastikan esok hari tetap penuh harapan,” jelasnya.

Mataram, Nusa Tenggara Barat (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan implementasi konservasi ekosistem dalam kerangka ekonomi biru dilakukan secara inklusif, partisipatif, serta berkeadilan bagi masyarakat pesisir dan pelaku usaha.

"Penguatan ekonomi biru Indonesia sebagai agenda strategis pembangunan nasional yang tak bisa dilepaskan dari perlindungan ekosistem laut," kata Direktur Konservasi Ekosistem Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPRL) KKP Firdaus Agung dalam keterangan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis.

Dia menyampaikan komitmen tersebut diperkuat dan digaungkan dalam forum bertajuk “Sinergi Ekonomi Biru yang Selaras dengan Perlindungan Ekosistem Melalui Aksi Nyata di Tingkat Tapak" yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Yayasan Pesisir Lestari (YPL) di Jakarta.

Dia mengatakan forum yang menghadirkan lintas pemangku kepentingan itu menekankan masa depan ekonomi laut Indonesia bertumpu pada kolaborasi nyata bersama masyarakat pesisir sebagai aktor utama.

Adapun pertemuan tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari KKP, Bappenas, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga perwakilan masyarakat pesisir dan kelompok disabilitas.

"Konsolidasi lintas sektor ini menjadi langkah penting untuk menjembatani kebijakan ekonomi biru di tingkat nasional dengan implementasi konkret di lapangan," ujar Firadaus.

Lebih lanjut dia mengatakan para peserta sepakat bahwa tantangan saat ini bukan lagi pada perumusan kebijakan, melainkan pada penyelarasan pelaksanaan lintas sektor agar tidak berjalan parsial dan kehilangan dampak jangka panjang.

Ia menambahkan visi konservasi Indonesia merupakan fondasi strategis pembangunan ekonomi biru. Baginya, konservasi merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, dengan masyarakat sebagai aktor utama, bukan sekadar pihak yang dilibatkan.

"Dalam konteks ekonomi biru, masyarakat harus menjadi pelaku sekaligus penerima manfaat dari upaya konservasi," tegasnya.

Forum itu juga menggarisbawahi pentingnya pengarusutamaan GEDSI (Gender, Equity, Disability, and Social Inclusion).

Partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya ditegaskan sebagai bagian integral dari tata kelola pesisir yang adil dan berkelanjutan, bukan sekadar pelengkap program.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari inisiatif proyek HATCH (Harnessing Adaptive Conservation Through Social Enterprises and Learning Hubs) yang didukung COAST Facility Indonesia dan didanai Pemerintah Inggris," jelasnya.

Ia berharap hasil pertemuan itu dapat menjadi rujukan untuk memperkuat kebijakan dan praktik ekonomi biru Indonesia agar lebih adaptif, inklusif, dan berbasis dampak nyata bagi masyarakat pesisir.

Sejumlah rekomendasi strategis pun dirumuskan, antara lain mendorong harmonisasi ekonomi biru dengan perlindungan ekosistem, memperkuat tata kelola pesisir yang inklusif dan transparan.

Selan itu, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengembangan usaha sosial mikro, serta memperluas skema pendanaan yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat pesisir.

"Forum ini juga mendorong pembentukan kemitraan multipihak di tingkat tapak agar kolaborasi tidak berhenti pada tataran wacana," katanya.

Sementara itu, Direktur Yayasan Pesisir Lestari, Dina Kosasih mencontohkan praktik baik di Teluk Jor, NTB, yang mana menunjukkan bagaimana tata kelola pesisir berbasis masyarakat mampu menjaga ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan.

Menurut Dina model kolaboratif pentahelix, melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil efektif untuk direplikasi di berbagai daerah pesisir Indonesia.

"Penguatan peran masyarakat di tingkat tapak menjadi kunci agar ekonomi biru tidak berhenti sebagai jargon kebijakan,” kata Dina.

Ketua Lembaga Pengelola Awik-Awik Teluk Jor (LPATJ), Mustamin menegaskan ekonomi biru hanya akan berhasil jika laut tidak semata dipandang sebagai komoditas, melainkan sebagai ruang hidup yang dikelola bersama masyarakat pesisir sebagai mitra strategis.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026