Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia mengungkapkan hasil perkembangan terkini diskusi antara regulator dengan penyedia indeks global MSCI Inc. MSCI sendiri sebelumnya membekukan rebalancing terhadap saham-saham Tanah Air.

Pjs. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik, menerangkan bahwa pihaknya telah menyampaikan proposal pembenahan pasar modal, tidak hanya terhadap MSCI, tetapi juga kepada FTSE Russell. Jeffrey menerangkan, beberapa proposal pembenahan telah masuk pada tahap final.

“Pertama terkait dengan pengungkapan atau disclosure pemegang saham 1% dan granularisasi data itu sudah pada tahap final,” katanya kepada wartawan di BEI, Jumat (20/2/2026).

Selain itu, terhadap peningkatan free float menjadi minimum 15%, Jeffrey menerangkan bahwa pihaknya telah melakukan diskusi dengan para pelaku pasar hingga Kamis (19/2/2026). Kini, rencana peningkatan itu tengah masuk dalam fase di internal BEI untuk kemudian diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Jeffrey menegaskan, rencana mengerek free float minimum 15% masih berjalan sesuai jadwal.

Sementara terhadap aturan shareholders concentration lists, BEI tengah dalam tahap final dalam menyusun metodologi dan SOP. Nantinya, lists ini akan disusun oleh komite yang dibentuk regulator dari lintas divisi dan SRO.

”Seluruhnya itu masih on schedule seperti yang kami sampaikan sebelumnya,” tegas Jeffrey.

Sebelumnya, penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) akan menangguhkan sejumlah perubahan untuk saham-saham Indonesia di dalam perhitungan konstituennya. Penangguhan itu dilakukan hingga regulator pasar modal RI dapat mengatasi kekhawatiran terkait kepemilikan saham yang terkonsentrasi (tightly held) pada emiten-emiten yang tercatat.

Langkah ini pun menjadi kemunduran terbaru bagi pasar saham terbesar di Asia Tenggara. Penyusun indeks tersebut menyatakan akan segera menghentikan penambahan saham ke dalam indeks-indeksnya serta membekukan peningkatan jumlah saham yang dianggap tersedia bagi investor.

"[Masih ada] masalah mendasar terkait kelayakan investasi," tulis MSCI dalam keterangannya, dikutip Bloomberg pada Rabu (28/1/2026).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri angkat bicara terkait dengan hubungan mundurnya Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman dengan kasus dugaan manipulasi IPO PT Multi Makmur Lemindo (MML).

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak menyampaikan bahwa perkara ini merupakan pengembangan dari kasus pasar modal yang sudah inkrah.

"Untuk perkara pengembangan penyidikan dari perkara sebelumnya yang sudah inkrah," ujar Ade di Equity Tower, dikutip Rabu (4/2/2026).

Dia menambahkan, praktik gorengan saham emiten dengan kode PIPA itu telah melibatkan bekas pegawai Bursa Efek Indonesia (BEI) berinisial Boi Hutagalung.

Boi sendiri merupakan mantan staf Unit Evaluasi dan Pemantauan Perusahaan Tercatat 2 Divisi PP3 PT BEI. Selain Boi, financial advisor David Alusinsing, dan Project Manager PIPA dalam rangka IPO Ridwan Erviansyah turut menjadi tersangka dalam perkara ini.

"Melibatkan eks dari pegawai BEI, juga dijadikan tersangka dalam penyidikan baru yang saat ini kita lakukan, ya. Merupakan pengembangan penyidikan dari perkara sebelumnya yang sudah inkrah," pungkasnya.

Sekadar informasi, kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang menjerat terpidana Direktur PT MML Junaedi. Bos emiten dengan kode saham PIPA itu dinilai telah melakukan curang saat perdagangan saham.

Salah satu modusnya yakni dengan gorengan saham PT MML melalui jasa konsultasi perusahaan milik terpidana eks Kepala Unit Evaluasi dan Pemantauan Perusahaan tercatat 2 Divisi PP1 PT Bursa Efek Indonesia, Mugi Bayu Pratama.

Singkatnya, tindakan itu pun dinilai telah menguntungkan diri Junaedi, dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli efek atau saham.

Adapun, Junaedi dan Mugi dinyatakan melanggar ketentuan pasal 104 Jo Pasal 90 huruf c UU 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan putusan masing masing pidana penjara 1 tahun 4 bulan dan denda Rp2 miliar.

Kemudian, Dirtipideksus Bareskrim Polri telah mengembangkan perkara Junaedi ini dan mengendus dugaan tindak pidana pasar modal terkait kelayakan PT MML saat IPO. Tercatat, total nilai aset PT MML saat melakukan IPO itu sebesar Rp97 miliar.

Pada intinya, kepolisian menilai bahwa PT MML seharusnya tidak layak melakukan IPO karena diduga telah memanipulasi nilai aset perusahaan. Dalam proses IPO itu, PT MML menggunakan PT Shinhan Sekuritas sebagai perusahaan penjamin atau sekuritas.

Adapun, untuk mendalami kasus dugaan manipulasi itu, penyidik Bareskrim Polri telah menggeledah kantor PT Shinhan Sekuritas di kawasan SCBD, Jakarta Selatan pada Selasa (3/2/2026).

Bos BEI Iman Mundur

Dalam catatan Bisnis, Iman Rachman, yang menjabat sebagai orang nomor satu di BEI sejak Juni 2022, memutuskan mundur tepat setelah IHSG dihantam badai aksi jual besar-besaran. Sentimen negatif tersebut dipicu oleh keputusan MSCI yang menangguhkan rebalancing saham asal Indonesia akibat isu transparansi struktur kepemilikan.

Meskipun kondisi pasar mulai menunjukkan tanda-tanda stabilisasi pada sesi perdagangan Jumat (30/1/2026), Iman memilih untuk tetap meletakkan jabatannya.

Dia berharap keputusannya itu dapat menjaga kredibilitas institusi dan memulihkan kepercayaan investor terhadap integritas pasar modal Indonesia.

"Sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi dua hari kemarin, saya menyatakan mengundurkan diri dari Dirut BEI. Saya berharap ini yang terbaik bagi pasar modal,” ujar Iman.

Pengunduran diri ini mengakhiri masa jabatan Iman yang sebelumnya dikenal memiliki karier panjang di pasar modal dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman memastikan akan menemui investor asing untuk menjelaskan langkah-langkah konkret otoritas pasar modal dan Self Regulatory Organization (SRO), menyusul kekhawatiran investor terhadap kondisi pasar modal Indonesia dalam beberapa hari terakhir.

Iman mengatakan, komunikasi langsung dengan investor asing dilakukan agar mereka memperoleh informasi yang jelas dan tidak berspekulasi terkait arah kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan SRO di tengah dinamika pasar.

“Sejak kemarin dan beberapa hari ke depan, kami berdiskusi langsung dengan investor-investor asing. Mereka meminta waktu kepada kami untuk menjelaskan langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh OJK dan SRO,” ujar Iman dalam konferensi pers di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Menurut Iman, kekhawatiran investor asing perlu direspons dengan penjelasan terbuka mengenai agenda reformasi dan perbaikan pasar modal yang sedang dijalankan. Oleh karena itu, BEI secara aktif menyampaikan perkembangan kebijakan kepada para pemangku kepentingan utama.

“Yang juga penting adalah bagaimana kita menyampaikan kepada stakeholder dan investor perbaikan-perbaikan apa yang kita lakukan,” katanya.

Iman menjelaskan, selain pertemuan langsung, BEI juga akan menyampaikan kepada investor asing substansi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, termasuk langkah stabilisasi dan reformasi struktural pasar.

“Di samping apa yang disampaikan Pak Ketua dan Pak Inarno, hari ini kita juga akan sampaikan kepada investor-investor, sehingga informasinya jelas,” ujar Iman.

Ia menegaskan, komunikasi tersebut bertujuan agar investor asing tidak hanya menduga-duga arah kebijakan regulator, tetapi memahami secara utuh langkah konkret yang sedang dan akan dilakukan oleh OJK dan SRO.

“Jadi, tidak mereka hanya menduga-duga, tapi apa langkah-langkah konkret yang akan dilakukan oleh OJK dan SRO,” kata Iman.

Langkah BEI menemui investor asing ini dilakukan di tengah perhatian global terhadap pasar modal Indonesia, seiring meningkatnya volatilitas pasar dan agenda reformasi yang tengah dipercepat oleh otoritas pasar modal.

BEI menilai keterbukaan informasi dan komunikasi intensif dengan investor institusi global menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan pasar serta memastikan pemahaman yang seimbang atas kondisi dan arah kebijakan pasar modal Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Masa tugas direksi Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022-2026 akan segera berakhir dalam beberapa bulan mendatang. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun memberikan arahan bagi calon pemimpin baru BEI.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menjelaskan pada 2026 akan terdapat proses pencalonan dan pemilihan Direksi baru BEI. Proses tersebut menjadi momentum penting dalam meningkatkan kualitas daya saing Bursa.

Dia berharap proses pergantian akan berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan. Ke depannya, menurutnya ada beberapa agenda strategis yang perlu diperkuat oleh direksi baru.

"Ada agenda peningkatan integritas dan peningkatan investor. Kemudian mitigasi perdagangan tidak wajar dan jaga pasar yang fair serta transparan," kata Inarno dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK pada Jumat (9/1/2026).

Lalu, mendorong pendalaman pasar melalui pengembangan baik sisi supply dan demand. Terdapat pula tugas pengembangan lighthouse IPO, penyesuaian free float, dan peningkatan investor khususnya institusi domestik dan global.

Selain itu, direksi baru BEI memiliki tugas dalam pengembangan infrastruktur dan keamanan siber. "OJK akan terus berkolaborasi dengan BEI untuk wujudkan pasar modal semakin dalam, efisien, berintegritas, dan patuh," ujar Inarno.

Sebagai informasi, dengan berakhirnya masa tugas tersebut, maka proses pemilihan calon direksi baru BEI akan segera dimulai sesuai dengan ketentuan OJK.

Sebagaimana ketentuan OJK, masa jabatan direksi BEI ditetapkan empat tahun dan dapat diperpanjang satu kali. Berdasarkan POJK 58/2016, empat direksi saat ini masih berpeluang maju kembali, yakni Direktur Utama Iman Rachman, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Irvan Susandy, Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko Sunandar, serta Direktur Pengembangan Jeffrey Hendrik.

Sementara itu, tiga direksi lainnya tidak dapat dicalonkan lagi seperti Direktur Penilaian Perusahaan I Gede Nyoman Yetna, Direktur Keuangan, SDM, dan Umum Risa Effenita Rustam, dan Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan Kristian Manullang.