JAKARTA - Memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia , Warga Muda bersama Sekolah Politik dan Komunikasi Indonesia (Sekolahpolkom), Center for Civic and Human Rights Studies (CCHRS), dan Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (Himapol) Indonesia menyelenggarakan agenda reflektif bertajuk “Merawat HAM, Merawat Indonesia” di UPN Veteran, Jakarta, Rabu (10/12/2025). Kegiatan ini turut menggandeng berbagai organisasi muda seperti Gotong Royong Dong, Genre Indonesia, Teman Baru, DKN Pramuka, Timur Network, Trash Ranger, dan Zeekend.

Kegiatan dibuka Direktur Eksekutif Warga Muda I Putu Arya Aditia Utama. Menurut dia, keberpihakan generasi muda pada isu HAM bukan hanya sikap moral, tetapi fondasi masa depan Indonesia. “Kehadiran orang muda dan mahasiswa di forum ini menunjukkan bahwa kesadaran HAM tidak lahir dari buku teks atau seminar saja, tetapi tumbuh dari pengalaman hidup kita,” ujarnya.

Berbicara HAM, berarti bicara masa depan Indonesia yang ingin kita rawat, yang lebih adil, aman, dan manusiawi. Dia mengajak perubahan besar dalam isu kemanusiaan selalu dimulai dari keberanian orang mudanya.

Karena itu, dia menekankan momentum Hari HAM dimaknai sebagai ajakan merawat nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar perayaan seremoni.

Peneliti CCHRS Sekar Ayu menyoroti pentingnya memberikan ruang dialog yang aman dan setara bagi orang muda agar dapat memahami persoalan HAM secara utuh. “Generasi muda adalah kelompok yang paling sering terdampak persoalan HAM, tetapi justru yang paling jarang diberi ruang bersuara. Melalui kolaborasi ini, kami ingin menunjukkan bahwa orang muda bukan objek isu HAM melainkan subjek penting yang harus didengar dan dilibatkan,” ungkapnya.

Menurut Sekar, memperluas ruang partisipasi anak muda menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekosistem HAM yang berkelanjutan di Indonesia.

Ketua DKN Pramuka Raihan Sujaya menyampaikan gerakan pramuka selalu berpedoman dalam menjunjung tinggi HAM sehingga memperkuat karakter generasi muda adalah jalan dalam merawat HAM di Indonesia.

Sejumlah ahli dan pegiat HAM juga menghadiri kegiatan ini yakni Fauzan Alaydrus (Peneliti Lokataru Foundation), Julianta Moreng (Peneliti AJAR), Satya Azyumar (Campaigner Amnesty International Indonesia), M Rizki Prawira (Dosen UPN Veteran Jakarta), dan Akbar Restu Fauzi (Komisaris Warga Muda).

M Rizki Prawira menekankan pentingnya menghubungkan pemahaman teoritis HAM dengan praktik di kehidupan nyata. “HAM bukan hanya konsep di ruang kuliah. Dia baru bermakna ketika diterjemahkan dalam sikap, keberanian, dan cara kita merespons ketidakadilan di sekitar. Mahasiswa perlu melihat bahwa teori HAM harus hidup dalam praktik sehari-hari kita sebagai warga,” ujarnya.

JAKARTA - Rumah Mediasi Indonesia (RMI) bersama sejumlah pakar dan pegiat hak asasi manusia (HAM) bersepakat membentuk Panel Ahli Kejahatan Ekosida (Ecocide) untuk mengkaji dan mempersiapkan konsep hukum Ecocide demi mencegah dan melawan kejahatan lingkungan hidup di Indonesia. Hal itu disepakati dalam pertemuan di Hotel Akmani - Jakarta Pusat, Rabu (10/12/2025) yang bertepatan dengan Hari HAM Sedunia.

"Ini adalah visi untuk menyediakan kerangka kerja yang dapat ditegakkan untuk mencegah praktik-praktik yang merusak, menjaga alam Indonesia dan semua masa depan kita,” ujar Direktur Eksekutif RMI Ifdhal Kasim di tengah-tengah wawancara dengan awak media saat kegiatan berlangsung.

“Kami mengembangkan pengakuan ecocide sebagai kejahatan serius, bekerja di tingkat yang lebih strategis dan di semua level dan elemen masyarakat sipil untuk berbagi pengetahuan dan menginspirasi legislasi yang positif bagi perlindungan hak-hak lingkungan hidup di Indonesia,” sambungnya.

Ketua Komnas HAM periode 2007-2012 ini menambahkan bahwa gagasan untuk pengakuan kejahatan ekosida di Indonesia sudah berlangsung lebih dari 20 tahun lamanya. "Gagasan ini kami suarakan tidak hanya di level Indonesia namun juga di level internasional dalam bentuk intervensi tematik di Komisi HAM PBB dan forum-forum serupa baik di tingkat global maupun regional dan nasional," tuturnya.

Pernyataan tersebut diamini oleh Rafendi Djamin yang pernah menjabat selaku perwakilan pemerintah Indonesia di Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN (AICHR), yang juga hadir pada pertemuan tersebut. Rafendi menekankan pentingnya suara masyarakat sipil yang lebih masif dalam menyuarakan agenda penegakkan hukum atas kasus kejahatan ekosida di Indonesia dengan membandingkan sejumlah bencana alam dan ekologi yang terjadi di akhir-akhir ini.

"Sudah saatnya kelompok masyarakat sipil di Indonesia bersama-sama masyarakat internasional serius mengagendakan pengungkapan kejahatan ekosida yang terjadi untuk menghindari perulangan bencana yang sama di masa akan datang,” pungkasnya.

Ridha Saleh yang menjadi salah satu narasumber pada pertemuan tersebut menekankan bahwa kerusakan lingkungan hidup di Indonesia tidak hanya menghawatirkan tapi sudah membunuh ribuan jiwa, menyebabkan ketimpangan dan kemiskinan dan konflik sosial.

Bahkan, menurut Wakil Ketua Komnas HAM periode 2007-2012 sekaligus penulis buku tentang "Ekosida" ini, kejahatan lingkungan yang terjadi di Indonesia masuk dalam kejahatan luar bisa yang dapat disetarakan dengan kejahatan berat HAM lainnya seperti kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida.

Pertemuan tersebut selain menghadirkan beberapa narasumber lainnya seperti M. Anshor Ahli Hak Ekosob sekaligus mantan Dubes RI untuk Chili, dan Roichatul Aswidah Wakil Ketua Komnas HAM 2012-2017.

Puspita Ayu Hapsari

Mahasiswi Jurusan Hubungan Internasional

President University

SETIAP10 Desember, dunia merayakan hari Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, saban tahun dunia masih menyaksikan pelanggaran HAM di berbagai penjuru dunia. Misalnya, perang yang menghancurkan martabat manusia, kekerasan atas minoritas dan kaum perempuan, otoritarianisme yang merajalela memberangus hak-hak sipil dan kebebasan masyarakat terjadi di banyak negara.

Dalam perayaan tahun ini, tulisan singkat ini memproblematisasi bagaimana pelaksanaan HAM di Asia Tenggara? Apa tantangan pelaksanaan dan bagaimana meningkatkan kesadaran untuk perlindungan HAM?

Di Asia Tenggara, HAM, sejatinya, acap berada dalam tarik-menarik antara komitmen moral dan realitas politik yang keras. Di satu sisi, kawasan ini telah menandatangani pelbagai instrumen internasional; di sisi lain, rezim politik di sejumlah negara acap memanfaatkan bahasa stabilitas dan budaya lokal untuk menunda, membatasi, atau menghindar dari kewajiban menghormati martabat manusia yang adiluhung.

Itulah paradoks Asia Tenggara, satu kawasan yang penuh vitalitas sosial, diversitas agama, dan energi ekonomi, namun masih bergumul dengan luka-luka lama otoritarianisme yang belum sepenuhnya sembuh.

Bahkan, belakangan mengalami pengerasan.

Karenanya, membaca kondisi HAM di Asia Tenggara mengandung arti kita tidak bisa sekadar menelaah laporan tahunan organisasi internasional di bidang HAM. Kita perlu menengok dinamika batin masyarakatnya, dalam hal bagaimana warga memahami martabat, bagaimana negara memaknai kekuasaan, dan bagaimana agama digunakan sebagai ruang perlindungan moral atau sebaliknya dimanipulasi sebagai legitimasi kekerasan. Pendekatan ini penting, sebab HAM bukanlah konsep legal yang berdiri sendiri, namun, ia adalah bagian dari ekologi sosial yang membentuk cara kita memperlakukan sesama.

Semenjak didirikan, ASEAN menempatkan prinsip non-interference sebagai fondasi kerjasama Kawasan dalam menjaga stabilitas dan perdamaian. Prinsip ini, sejatinya, bertujuan menjaga stabilitas dan mencegah eskalasi konflik antarnegara. Namun, dalam konteks HAM, prinsip itu acap menjadi persoalan, karena ia membatasi kemampuan ASEAN untuk bersuara atas pelanggaran serius yang terjadi di negeri tetangga. Sebagi suatu akibat, kekerasan politik acap dibiarkan menjadi urusan domestik, meskipun dampaknya melintasi batas negara.

Misalnya, krisis Rohingya dan kekerasan pasca-kudeta militer Myanmar. Ratusan ribu warga terusir, dibunuh, atau mengungsi ke Bangladesh dan negara lain, termasuk Malaysia dan Indonesia.

Dalam hal ini, negara-negara anggota ASEAN tampak canggung untuk mengeluarkan tekanan nyata. Mereka memilih bahasa yang hati-hati: “keprihatinan”, “dialog inklusif”, “normalisasi bertahap”. Bahasa diplomatik ini nyaman bagi elite politik, tetapi sejatinya mengkhianati mereka yang kehilangan hak paling mendasar, yaitu hak hidup, hak aman, hak bermartabat.

Sementara itu, di sejumlah negara ASEAN, seperti Kamboja, Filipina, dan Thailand, pengekangan kebebasan sipil juga terjadi dalam berbagai bentuk: pembubaran partai oposisi, kriminalisasi aktivis, pembatasan media, atau penggunaan undang-undang keamanan nasional untuk membungkam kritik. Semua itu kerap dibungkus dalam narasi “demi ketertiban umum” atau “demi stabilitas nasional”.

Tetapi stabilitas macam apa yang hendak ditegakkan di atas ketakutan? Itulah pertanyaan etis yang harus disampaikan ASEAN kepada dirinya sendiri. Jika stabilitas menuntut pembungkaman kelompok kritis, maka stabilitas itu sejatinya rapuh, penuh retakan moral.

Tak terbantahkan, Asia Tenggara adalah satu kawasan religius. Mayoritas warganya hidup dalam kultur keagamaan yang kuat, dari Islam di Indonesia dan Malaysia, Buddha di Thailand dan Myanmar, hingga Katolik di Filipina dan Timor Leste.

Agama bisa menjadi basis solidaritas dan etika pembelaan terhadap mereka yang rentan. Tetapi, agama juga bisa dipakai sebagai pembenaran eksklusi, melalui “persejataan” (politisasi) agama.

Kasus Myanmar menjadi contoh telanjang bagaimana agama dapat disulap menjadi identitas nasional yang bersifat menyingkirkan dan tidak menyertakan. Sebagian kelompok ekstremis Buddha menggunakan narasi ancaman terhadap mayoritas untuk membenarkan kekerasan terhadap Rohingya. Ketika agama dipolitisasi, ia kehilangan kemampuan etisnya dan berubah menjadi simbol kekuasaan paling mematikan.

Indonesia, meski lebih demokratis, tidak kebal dari tantangan serupa. Kebebasan beragama terus diuji oleh kasus-kasus intoleransi dan radikalisasi: penyerangan terhadap kelompok minoritas, pelarangan ibadah, pengkafiran, hingga kriminalisasi perbedaan tafsir.

Ini menandakan bahwa persoalan HAM bukan hanya soal negara, tetapi juga soal kultur masyarakat. Masyarakat mayoritas acap menekan negara untuk menerapkan kebijakan represif terhadap kelompok yang dianggap “menyimpang”.

Namun di tengah gelap itu, ada harapan yang hidup. Banyak tokoh agama, terutama mereka yang mendorong moderasi dan dialog lintas iman, memosisikan agama sebagai ruang pemulihan martabat manusia. Mereka mengingatkan bahwa agama bukan alat untuk menghakimi, tetapi untuk menjaga kehidupan. Tanpa suara moral dari komunitas keagamaan moderat, ruang publik akan semakin mudah direbut oleh suara keras yang mengandalkan ketakutan dan permusuhan.

Karenanya, tantangan HAM dewasa ini tidak lagi datang dari tank dan senapan, tetapi dari regulasi digital, algoritma, dan pengawasan daring. Otoritarianisme digital berkembang cepat di Asia Tenggara. Negara mengawasi warganya melalui UU ITE, aturan sensor media sosial, pembatasan enkripsi, dan pengumpulan data berskala besar.

Di berbagai negara, kritik pemerintah dapat berujung penangkapan hanya karena unggahan di Facebook atau X. Model represi ini subtil, tidak semasif penangkapan besar-besaran seperti era 1970-an.

Tetapi ia menciptakan atmosfer ketakutan yang lebih mematikan: orang membungkam diri sendiri. Ketika ruang publik digital dikuasai oleh buzzer, disinformasi, dan manipulasi politik, warga sulit membedakan mana argumen rasional dan mana rekayasa kekuasaan. Ujungnya, ketika kebenaran kabur, martabat manusia pun terancam.

Untuk menjamin HAM di Asia Tenggara, kita memerlukan ekologi sosial-politik yang sehat. Tidak saja bersandar pada kerangka hukum, tetapi juga kesadaran moral kolektif.

Ada sedikitnya tiga agenda penting. Pertama, memperkuat masyarakat sipil dan ruang publik. Tanpa organisasi independen, media yang bebas, dan kampus yang kritis, negara akan dengan mudah memonopoli kebenaran. Demokrasi hanya dapat tumbuh ketika warga berani mengawasi negara.

Kedua, ASEAN perlu meninggalkan pendekatan “HAM yang santun tetapi tidak efektif”. Prinsip non-interference tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan pelanggaran berat. Jika ASEAN ingin dihormati, ia harus berani mengembangkan mekanisme akuntabilitas yang lebih tegas.

Ketiga, agama harus dikembalikan ke fungsi etikanya, yaitu menjadi cahaya pembebasan, bukan alat penindasan. Singkatnya, kita membutuhkan narasi keagamaan yang mengafirmasi martabat manusia, bukan sekadar identitas yang dipertahankan dengan ketakutan.

Asia Tenggara sedang bergerak cepat di mana ekonomi tumbuh, teknologi mengubah cara hidup, dan identitas politik menjadi semakin cair. Tetapi, perubahan ini akan sia-sia jika kita gagal menjawab pertanyaan paling dasar: bagaimana kita memperlakukan martabat manusia?

Martabat manusia adalah titik temu semua agama, etika publik, dan hukum modern. Jika negara tidak melindunginya, maka seluruh pembangunan hanya akan melahirkan ketimpangan yang lebih dalam. Jika masyarakat membiarkannya terkikis oleh ketakutan dan kebencian, maka kita sedang menciptakan generasi yang terbiasa dengan kekerasan sebagai bahasa politik.

Pungkasannya, HAM bukan agenda luar, bukan produk Barat seperti disuarakan sebagian kalangan. HAM juga pastinya bukan ancaman terhadap agama dan budaya lokal. Ia adalah cermin kualitas peradaban kita. Dan Asia Tenggara, dengan segala kompleksitasnya, sedang dihadang batu ujian kesangsian untuk membuktikan diri bahwa ia mampu merawat martabat manusianya sendiri.

PAPUA - Dalam rangka memperingati Hari HAM Sedunia pada 10 Desember setiap tahunnya, Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsham) Papua Pdt Matius Adadikam berharap pemerintah punya andil bagi hak setiap warga negara.

Pdt Adadikam menuturkan setiap orang memiliki kebebasan yang sama tanpa memandang ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, bahasa, opini politik atau lainnya, asal kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran, atau status lainnya.

Peringatan Hari Hak Asasi Manusia 2025 secara global mengangkat tema Human Rights, Our Everyday Essentials (Hak Asasi Manusia, Kebutuhan Esensial Kita Sehari-hari). "Tema tahun ini menyoroti bagaimana HAM yang mendasar seperti hak untuk hidup, makanan, air, dan pendidikan adalah bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Kampanye ini berfokus mendorong seluruh masyarakat membagikan pengalaman pribadi tentang bagaimana hak asasi manusia terwujud dalam kehidupan sehari-hari," ujar Aktivis HAM terkemuka di Papua ini.

Di momentum ini, Pdt Adadikam berharap pemerintah betul-betul bekerja memenuhi setiap hak warga negara tanpa terkecuali. "Negara wajib memastikan dengan jelas bahwa hak-hak dari masyarakat dalam berbagai aspek itu harus mendapatkan perhatian," ucapnya.

Dia berharap negara berkomitmen menyelesaikan persoalan-persoalan pelanggaran HAM berat di masa lalu yang terus menjadi mimpi buruk. "Catatan penting, negara harus menyelesaikan segala persoalan tentang pelanggaran HAM berat masa lalu. Jangan biarkan ini berlarut-larut tanpa ada penyelesaian yang pasti," katanya.

Memasuki bulan penuh damai ini, seluruh lapisan masyarakat untuk tetap berpegang teguh pada tali persaudaraan yang erat sesama anak bangsa tanpa harus ada pertikaian. "Mari kita rayakan bulan Desember sebagai bulan penuh suka cita dan damai, tanpa kekerasan. Mari kita jaga slogan Papua sebagai tanah damai dan miniatur Indonesia," ujarnya.

Eko Ernada

Dosen Hubungan Internasional Universitas Jember

SETIAP tanggal 10 Desember, dunia memperingati lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR). Dokumen yang ditandatangani pada 1948 itu dihormati sebagai tonggak ketika umat manusia yang baru saja keluar dari kengerian perang bersedia menyepakati satu hal: bahwa setiap orang—tanpa memandang ras, identitas, atau kewarganegaraan—memiliki martabat yang tidak dapat dicabut oleh kekuasaan mana pun. Namun, tujuh puluh enam tahun setelah deklarasi itu disahkan, kita justru hidup dalam dunia yang semakin ragu pada universalitasnya. Nilai yang dulu dibayangkan sebagai fondasi bersama kini sering tampil sebagai wacana yang dipertanyakan, digugat, bahkan dipolitisasi.

Dunia hari ini bekerja dengan logika baru: logika algoritmik yang menyaring apa yang kita lihat, apa yang kita pedulikan, dan siapa yang kita anggap penting. Ironisnya, politik global pun memiliki algoritma serupa— algoritma kemanusiaan—yang secara halus mengurutkan kehidupan siapa yang dianggap layak dilindungi dan siapa yang dapat dibiarkan tenggelam dalam statistik tanpa nama.

Menyongsong 10 Desember, pertanyaan besar yang patut kita ajukan bukan lagi, “apakah HAM masih relevan?”, tetapi “siapa yang mengendalikan algoritma kemanusiaan hari ini?” Siapa yang menentukan kehidupan mana yang diangkat dan mana yang diabaikan?

HAM sejak awal disusun sebagai bahasa universal yang melampaui perbedaan. Namun dalam praktik hubungan internasional, bahasa ini tidak pernah benar-benar bebas dari kepentingan. Negara bisa mengutip UDHR ketika mengkritik negara lain, tetapi mengabaikannya ketika kepentingan strategisnya terancam. Pelanggaran HAM di satu wilayah dapat memicu kemarahan global, sementara pelanggaran serupa di wilayah lain tenggelam di balik kata-kata “situasi kompleks” atau “konteks keamanan”.

Seperti algoritma digital yang menyeleksi informasi berdasarkan tujuan tertentu, politik global pun menyeleksi kemanusiaan berdasarkan kepentingan yang tak selalu kita sadari. Aturan tak tertulis bekerja: semakin dekat suatu tragedi dengan kepentingan geopolitik, semakin besar peluangnya mendapatkan perhatian internasional.

Di Gaza, Tigray, Myanmar, Sudan, atau di berbagai kamp pengungsi dari Rohingya hingga Suriah, nilai hidup manusia sering kali ditentukan bukan oleh penderitaannya, tetapi oleh sejauh mana dunia mengizinkan kita untuk meratapinya. Judith Butler menyebutnya grievability: kemampuan suatu kehidupan untuk dianggap layak diratapi. Dan menyedihkan sekali, kemampuan itu ternyata tidak merata.

Ketika label “ancaman” atau “radikal” ditempelkan pada kelompok tertentu, penderitaannya mudah terhapus. Ketika identitas politik menjadi lebih dominan daripada fakta kemanusiaan, UDHR kehilangan pijakan moralnya. Kita menyaksikan bagaimana tragedi yang seharusnya dilihat sebagai pelanggaran hak asasi malah diletakkan dalam kerangka politik identitas, keamanan, atau kalkulasi kepentingan regional. Pada momen inilah universalitas HAM tampak paling rapuh, ketika ia dipaksa berhadapan dengan kerasnya geopolitik.

Demokrasi pun tidak imun terhadap paradoks ini. Negara-negara yang selama ini menjadi pembela HAM justru menguatkan kebijakan eksklusif terhadap pengungsi. Di banyak tempat, keamanan nasional dijadikan alasan untuk memperluas pengawasan, memperketat perbatasan, atau bahkan membenarkan penahanan tanpa proses hukum. Dalam suasana ketakutan dan polarisasi, hak-hak dasar menjadi mudah dinegosiasikan.

Dan di tingkat global, struktur yang dulu menopang rezim HAM internasional—mulai dari PBB hingga berbagai mekanisme multilateral—kini goyah oleh fragmentasi geopolitik. Kita memasuki dunia multipolar di mana tidak ada satu pun kekuatan yang benar-benar menjadi penjaga universalitas. Tetapi mungkin pertanyaan yang lebih tepat adalah: apakah “penjaga universalitas” itu pernah benar-benar ada? Ataukah selama ini kita hanya menerima definisi moral yang ditulis oleh mereka yang paling berkuasa?

Hari HAM Sedunia mengingatkan bahwa UDHR lahir dari trauma dunia, bukan dari kesempurnaan dunia. Ia disusun oleh negara-negara yang saat itu sama-sama menyadari keterbatasan moral mereka. Namun keberanian untuk mengakui keterbatasan itulah yang membuat UDHR relevan hingga hari ini. Universalitasnya bukan hadir dari keseragaman, tetapi dari komitmen kolektif untuk menghindari tragedi kemanusiaan yang sama di masa depan.

Dalam studi hubungan internasional, ada secercah harapan bahwa norma HAM tetap mampu membentuk perilaku negara. Melalui tekanan internasional, diplomasi publik, kampanye lintas negara, dokumen pelanggaran, hingga solidaritas digital, perubahan tetap mungkin terjadi—meski perlahan dan tidak merata. Perubahan itu muncul ketika masyarakat sipil global bergerak lebih cepat daripada negara, ketika suara publik menembus batas-batas politik, dan ketika warga merekam serta membagikan apa yang tidak ingin dilihat oleh kekuasaan.

Namun, perubahan ke depan menuntut sesuatu yang lebih dari sekadar mekanisme hukum: kita membutuhkan cara pandang baru tentang kemanusiaan. UDHR hanya dapat bertahan jika kita berani mengakui bias-bias yang menyertainya, memperluas ruang bagi mereka yang selama ini tidak didengar, dan menolak narasi yang merendahkan martabat manusia. Universalitas tidak bisa dipertahankan dengan klaim, tetapi dengan keberanian untuk menyelaminya kembali dari bawah—dari pengalaman korban, minoritas, dan kelompok yang dimarjinalkan oleh algoritma global.

Di sinilah tantangan terbesar kita hari ini. Dalam dunia yang kian diatur oleh algoritma digital dan algoritma kekuasaan, kita berisiko kehilangan kemampuan paling dasar: melihat manusia sebagai manusia. Ketika narasi politik menutupi penderitaan, ketika identitas mengalahkan empati, dan ketika teknologi membuat kita terbiasa melompati tragedi, kompas moral dunia pun perlahan kehilangan arah.

Karena itu, menyambut 10 Desember bukan sekadar ritual memperingati lahirnya sebuah deklarasi. Ini adalah undangan untuk memeriksa ulang algoritma kemanusiaan yang bekerja dalam kepala kita sendiri: siapa yang kita anggap penting, siapa yang kita abaikan, siapa yang kita bela, dan siapa yang kita biarkan hilang dalam sunyi.

UDHR lahir bukan sebagai dokumen sempurna, tetapi sebagai peringatan bahwa dunia tanpa kompas moral akan mudah tersesat. Hari ini, kompas itu tidak hilang. Ia hanya sedang diperebutkan. Dan tugas kita bersama adalah memastikan bahwa kompas itu kembali menunjuk pada nilai yang tidak berubah: bahwa martabat manusia tidak dapat dinegosiasikan oleh negara mana pun, kepentingan apa pun, atau algoritma sebesar apa pun.

Giwo Rubianto

Ketua Umum Indonesian Federation Business Profesional Women

AKHIR-AKHIR ini di media maupun percakapan masyarakat banyak memperhatikan situasi anak Indonesia yang diharapkan dapat mewujudkan sebagai Anak Indonesia Emas pada tahun 2025 bertepatan dengan 100 tahun usia Kemerdekaan Indonesia (1945). Generasi Muda memegang peran penting kunci untuk menjadi pemimpin masa depan yang berdaya saing global melalui semangat gotong royong, integritas dan cinta tanah air.

Akan tetapi, saat ini anak-anak Indonesia umumnya belum aman dari perundungan, kekerasan, pelecehan seksual sehingga anak-anak tidak bisa fokus menatap masa depan yang gemilang.

Sebenarnya sudah banyak instrumen yang disiapkan negara melalui sistem perlindungan dan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan dengan adanya Pendidikan Budi Pekerti, Pendidikan Agama, Pendidikan Karakter, Pendidikan Pancasila dan lain sebagainya yang dimuat dalam kurikulum sekolah.

Seharusnya semua itu dapat memperkuat landasan adanya kehadiran negara dan penyadaran masyarakat sebagai bentuk perlindungan pada "Hak-Hak Anak". Karena setiap orang memiliki"Hak dan Kewajiban" sesuai perannya. Dari usia dini anak diajarkan tentang haknya yaitu sesuatu yang benar, apa miliknya, kepunyaannya, kewenangannya, kekuasaannya untuk berbuat sesuatu yang mutlak untuk didapatkan seorang individu sebagai anggota warga negara.

Kewajibannya adalah sesuatu yang diwajibkan dan harus dilaksanakan atau keharusan yang dilakukan ketika berada di suatu tempat, daerah dan negara. Hak tidak dapat dipisahkan dari kewajiban, begitu sebaliknya.

Bagaimana dengan Hak Asasi Manusia?

Hak Asasi Manusia atau HAM adalah suatu istilah yang ditemui dalam kehidupan sehingga perlindungan hak Asasi bagi individu maupun kelompok penting untuk diketahui. Dalam beberapa istilah bahasa Hak Asasi Manusia merupakan terjemahan dari istilah "droits de I'homme (bahasa Perancis), "human rights (bahasa Inggris), "menselijke recten" (bahasa Belanda).

Hal tersebut merupakan hak yang melekat pada manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, atau hak hak dasar yang prinsip sebagai anugerah Tuhan sebab hak hak itu manusia bersifat luhur dan suci (Sjafg A. Mughni, 2007). Maka dapat disimpulkan bahwa HAM merupakan hak alamiah (hak sesuai kodrat manusia) yang melekat pada diri manusia sejak dilahirkan yakni hak atas hidup, hak kebebasan dan hak milik.

Pada tahun 1947 Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) membentuk Komisi Hak Asasi Manusia dan pada tanggal 10 Desember 1948 sidang umum PBB yang diselenggarakan di Istana Chaillot, Paris menerima hasil kerja panitia tersebut. Hasilnya berupa Universal Declaration of Human Rights atau Pernyataan Sedunia tentang Hak-hak Asasi Manusia yang terdiri dari 30 pasal.

Pada tahun 1958 PBB mengesahkan Deklarasi Hak - Hak Anak yang diadopsi dari Declaration of the Chlid, sebuah dokumen penting yang menegakkan komitmen global terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak. Bahwa setiap anak berhak atas perlindungan, pendidikan, kesehatan serta kesempatan berkembang tanpa diskriminasi.

Indonesia telah mengupayakan ratifikasi Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau dikenal sebagai Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) melalui Undang Undang nomor 7 tahun 1984 artinya telah lebih 4 dekade. Hal ini memperlihatkan betapa pentingnya dan seriusnya pemerintah dan masyarakat terhadap diskriminasi.

Terbitnya Undang Undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) adalah salah satu keberhasilan Indonesia dalam usaha penghapusan segala macam diskriminasi terhadap kaum perempuan. Juga mengacu pada Undang Undang Perlindungan Anak yang mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis (emosional), kekerasan seksual, kekerasan dalam bentuk penelantaran, eksploitasi.

Declaration of Human Right atau Pernyataan Sedunia tentang Hak Asasi Manusia tahun 1958 yang diadopsi dari Declaration of the Child tahun 1984 menjadi fondasi bagi lahirnya Conversation on the Rights of the Children (CRC) pada tahun 1989.

Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia bersumber dan bermuara pada "Pancasila". Artinya HAM mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa yakni Pancasila. Dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.

Hak anak adalah Hak Asasi Manusia adalah hak-hak fundamental yang yang melekat pada semua manusia, bersifat universal, tidak dapat dicabut dan tidak dapat diganggu gugat, mencakup hak untuk hidup, kebebasan, pendidikan serta hak-hak sosial, ekonomi, budaya.

Hak Asasi Manusia tidak diberikan oleh negara melainkan anugerah kodrati yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi, hak ini mencakup kebebasan untuk mencari dan menerima dan menyampaikan informasi serta gagasan - gagasan apapun sesuai pilihannya

Kerjasama Hak Asasi Manusia

Kementerian Hak Asasi Manusia disingkat Kementerian HAM atau KemenHAM adalah salah satu Kementerian dalam pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan hak asasi manusia serta dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berubah menjadi Kementerian HAM membuat masyarakat lebih perhatian. Sehingga semula ada kejadian perundungan, pelecehan, penyiksaan, penghinaan sampai kepada pembunuhan masih dianggap biasa.

Sekarang sudah berbalik masyarakat serius memperhatikan adanya meningkatkan kejadian perundungan dan kekerasan baik yang terjadi di sekolah atau di perguruan tinggi atau di lingkungan masyarakat. Wajar bila akhirnya kesimpulan masyarakat menyalahkan dunia pendidikan yang ujung-ujungnya kurikulum yang menjadi sasaran.

Disisi lain pemerintah sedang berbenah di semua lini pelanggaran HAM ketika hak hak yang diakui secara universal dan dilindungi oleh hukum dilanggar oleh individu atau kelompok seperti hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi hak asasi politik, hak asasi sosial dan kebudayaan, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan tatacara peradilan dan perlindungan.

Adanya Sosialisasi tentang Hak Asasi Manusia kerjasama antara Kementerian HAM dengan lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakatan semakin nyata bahwa HAM dapat membangun kesadaran dan mengedukasi orang lain. Mulai dari diri sendiri dengan memahami hak haknya dalam kehidupan, kebebasan berpendapat, menginspirasi orang lain dan mendukung gerakan yang positif dan tentunya semua orang harus berani bersuara jika melihat pelanggaran HAM seperti perundungan, diskriminasi dan lain - lain yang menurut PBB ada 30 macam pelanggaran HAM.

Melalui Sosialisasi Penguatan kepastian HAM adalah langkah awal untuk kemudian bertindak secara bertanggung jawab dan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang menghormati martabat dan kebebasan bagi semua orang. Hal itu membantu pengawasan terhadap upaya penegakan HAM oleh pemerintah dan institusi lain, berbagi pengetahuan tentang HAM kepada orang lain melalui berbagai cara. Di antaranya seperti menulis artikel, poster atau diskusi untuk meningkatkan kesadaran kolektif pentingnya memahami dan menerapkan HAM.