Bisnis.com, MEDAN - Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatra Utara (Sumut) merilis besaran inflasi Sumut periode Mei 2026 menanjak menjadi 4,35% (year-on-year/yoy), jauh lebih tinggi dari posisi April yang tercatat sebesar 2,92% (yoy), maupun inflasi nasional yang tercatat 3,08% (yoy).

Laju inflasi Sumut konsisten berada di luar rentang sasaran 2,5%±1% sejak awal tahun 2026 dengan rekor tembus 4,71% (yoy) pada Februari lalu. Sempat turun pada April, lonjakan inflasi kembali terjadi pada bulan Mei.

Kepala BPS Sumut Asim Saputra mengatakan lonjakan inflasi tahunan Sumut periode ini paling banyak disumbang oleh Kelompok Pengeluaran Makanan, Minuman, dan Tembakau.

"Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau mengalami inflasi 7,11% (YoY) pada Mei dan berandil terbesar terhadap laju inflasi di bulan Mei, yakni sebesar 2,55%," ujarnya dalam rilis Berita Resmi Statistik Sumut, Selasa (2/6/2026).

Dijelaskan Asim, kenaikan harga komoditas pangan yang mendorong inflasi Sumut pada Mei 2026 antara lain tomat dengan andil 0,29%, beras dengan andil 0,24%, cabai merah yang berandil 0,18%, dan ikan dencis yang berandil 0,16%.

Namun komoditas yang berandil terbesar berasal dari Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa lainnya, yakni emas perhiasan sebesar 0,57%. Kelompok ini tercatat mengalami inflasi 9,73% (yoy) pada Mei dan berpengaruh sebesar 0,61% terhadap inflasi tahunan Sumut.

Sedangkan kelompok lain yang juga tercatat memiliki andil cukup besar dalam laju inflasi Sumut yakni Kelompok Pengeluaran Transportasi sebesar 0,25% dan Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran sebesar 0,29%.

Secara bulanan, Asim menyebut inflasi Sumut periode Mei 2026 tercatat sebesar 0,89% (month-to-month/mtm), lebih tinggi dari nasional yang tercatat 0,28% (mtm).

Komoditas penyumbang inflasi terbesar bulanan periode Mei di Sumut yakni tomat dengan andil 0,34%, cabai merah 0,31%, bawang merah 0,09%, dan cabai rawit 0,08%.

Sementara emas perhiasan termasuk kelompok yang menyumbang deflasi secara bulanan dengan andil -0,03% yang disebabkan oleh turunnya harga emas pada Mei.

Adapun inflasi tahun kalender di Sumut periode ini sebesar 0,67% (year-to-date/ytd).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor plastik dan barang dari plastik melonjak 12,40 persen sepanjang Januari-April 2026, di tengah kenaikan harga imbas perang di Timur Tengah.

Secara rinci, volume impor plastik naik 12,40 persen dari 2,08 juta ton pada Januari-April 2025, menjadi 2,34 juta ton di tahun ini. Begitu juga dengan nilainya naik 9,71 persen dari US43,38 miliar menjadi US$3,71 miliar.

"Untuk impor plastik dan barang dari plastik sebesar US$371 miliar dengan volume 2,34 juta ton," ujar Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers, Selasa (2/6).

Begitu juga dengan impor mesin/perlengkapan elektrik yang melonjak 18,98 persen dari US$9,35 miliar menjadi US$11,12 miliar. Dari sisi volume bahkan naik tajam hingga 61,73 persen dari 540 ribu ton menjadi 870 ribu ton.

Secara umum, impor pada periode Januari-April 2026 memang melonjak tajam yakni 13,40 persen. Utamanya ditopang oleh impor migas yang naik 17,58 persen dan nonmigas naik 12,70 persen.

"Andil utama peningkatan nilai impor tersebut disumbang oleh impor bahan baku/penolong sebesar 8,47 persen," kata Pudji.

Sementara itu, sepanjang April saja, impor naik 22,49 persen, dari US$20,59 miliar pada 2025 menjadi US$25,21 miliar pada tahun ini.

Impor terdiri dari migas sebesar US$4,60 miliar atau melesat 82,52 persen (yoy) dan nonmigas sebesar US$20,62 miliar atau naik 14,11 persen (yoy).

Berdasarkan sektornya, impor barang konsumsi pada April 2026 tercatat sebesar US$2,43 miliar atau naik 42,90 persen (yoy).

Lalu, bahan baku/penolong sebesar US$18,65 miliar atau naik 24,56 persen (yoy).

Kemudian, sektor barang modal tercatat US$4,13 miliar atau naik 5,64 persen dari April 2025 yang sebesar US$3,91 miliar.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap alasan impor migas melonjak 82,52 persen menjadi US$4,60 miliar sepanjang April 2026.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini menerangkan kenaikan impor disebabkan oleh peningkatan pembelian minyak mentah ke sejumlah negara mitra dagang, terbesar dari Nigeria, Brazil, dan Kazakhstan.

"Kenaikan impor migas 82,52 persen ini disebabkan oleh peningkatan nilai impor minyak mentah yaitu 67,49 persen," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (2/6).

Selain itu, BPS juga mencatat ada peningkatan impor hasil minyak mentah dari Malaysia, Singapura dan Mesir.

"Kemudian peningkatan nilai impor hasil minyak sebesar 87,76 persen," imbuhnya.

Secara keseluruhan, impor Indonesia tercatat sebesar US$25,21 miliar sepanjang April 2026. Angka ini naik 22,49 persen dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar US$20,59 miliar.

Impor terdiri dari migas sebesar US$4,60 miliar atau melesat 82,52 persen (yoy) dan nonmigas sebesar US$20,62 miliar atau naik 14,11 persen (yoy).

Berdasarkan sektornya, impor barang konsumsi tercatat sebesar US$2,43 miliar atau naik 42,90 persen (yoy). Lalu, bahan baku/penolong sebesar US$18,65 miliar atau naik 24,56 persen (yoy).

Kemudian, sektor barang modal tercatat US$4,13 miliar atau naik 5,64 persen dari April 2025 yang sebesar US$3,91 miliar.

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengungkap jumlah tertanggung asuransi jiwa melonjak 20,9 persen year-on-year (yoy) menjadi 118,28 juta orang pada kuartal I 2026.

Sementara itu, total klaim dan manfaat yang dibayarkan oleh industri asuransi jiwa naik sebesar 1,5 persen yoy menjadi Rp38,73 triliun.

Ketua Dewan Pengurus AAJI Albertus Wiroyo Karsono mengatakan kinerja bisnis asuransi jiwa pada periode tersebut berdasarkan data laporan keuangan unaudited dari 56 perusahaan yang menunjukkan dinamika yang beragam.

"Pertumbuhan jumlah tertanggung sebesar 20,9 persen. Jadi, sangat solid pertumbuhannya, dua digit, menjadi 118,28 juta orang. Selain itu, industri tetap memenuhi komitmennya kepada masyarakat melalui pembayaran klaim dan manfaat sebesar Rp38,73 triliun," ujar Albertus dalam konferensi pers di Grha AAJI, Jakarta Selatan, Selasa (2/6).

Albertus menyampaikan industri asuransi jiwa tetap menjalankan perannya sebagai pilar perlindungan finansial masyarakat meski terdapat tekanan eksternal pada beberapa indikator kinerja.

"Industri asuransi jiwa tetap menjalankan perannya sebagai pilar perlindungan finansial masyarakat, dengan fundamental yang tetap terjaga dan komitmen perlindungan yang terus mengalir," terangnya.

Meski begitu, ia menyampaikan total pendapatan premi asuransi jiwa justru turun tipis sebesar 0,5 persen yoy menjadi Rp47,27 triliun.

"Berikutnya, total pendapatan premi unweighted untuk kuartal pertama ini. Kita lihat total pendapatan preminya stabil. Pada kuartal pertama ini, secara unweighted tercatat sebesar Rp47,27 triliun," ujar Albertus.

Dalam kesempatan sama, Ketua Bidang Literasi dan Perlindungan Konsumen Wianto Chen menegaskan klaim manfaat asuransi jiwa menunjukkan resiliensi komitmen industri yang akan diwujudkan kepada seluruh pemegang polis maupun masyarakat Indonesia.

Secara rinci, Wianto menjelaskan kenaikan klaim manfaat asuransi jiwa yang paling menonjol adalah akhir kontrak sebesar 112 persen menjadi Rp10,45 triliun.

"Ini menunjukkan bahwa semakin banyak pemegang polis yang telah mencapai komit terus sampai akhir masa perlindungan dan menerima manfaat sesuai dengan ketentuan polis. Ini fenomena yang sangat kuat," kata Wianto.

Di sisi lain, pemegang polis yang memutuskan polis (surrender) sebelum masa pertanggungannya berakhir turun sebesar 30,4 persen yoy menjadi 13,37 persen.

Sementara itu, dari sisi partial withdrawal atau hanya sebagian dana yang ditarik saat polis masih aktif naik 10 persen yoy menjadi Rp4,04 triliun.

Ia mengatakan angka tersebut membuktikan produk asuransi jiwa tetap memberikan fleksibilitas apabila terdapat pemegang polis yang membutuhkan dana darurat menyesuaikan kebutuhannya.

"Jadi secara keseluruhan, dinamika tiga hal ini mencerminkan bahwa peran asuransi sebagai instrumen perlindungan yang adaptif dan kepercayaan nasabah ini menjadi kelihatan lebih baik," ungkapnya.

Bisnis.com, PADANG - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat berdasarkan hasil pemantauan di Provinsi Sumatra Barat pada 4 kabupaten dan kota pada Mei 2026 terjadi inflasiyoysebesar 3,91% atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,69 pada Mei 2025 menjadi 112,94 pada Mei 2026.

Kepala BPS Sumbar Nurul Hasanudin mengatakan komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yoy pada Mei 2026 mulai dari emas perhiasan, beras, cabai merah, hingga komoditas jengkol.

“Secara umum harga berbagai komoditas menunjukkan adanya kenaikan,” katanya dikutip dari data resmi BPS, Selasa (2/6/2026).

Dia menjelaskan inflasi yoy terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya 11 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,24%, kelompok pakaian dan alas kaki dan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga masing-masing sebesar 1,15%, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 4,11%.

Kemudian, kelompok kesehatan sebesar 0,75%, kelompok transportasi sebesar 2,79 %, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,49%, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,69%, kelompok pendidikan sebesar 2,18%, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,63%, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 10,48%.

Nurul mengatakan jika dibandingkan bulan sebelumnya, inflasi pada Mei 2026 mencapai 0,90%. Adapun selama tahun berjalan atau year to date (YtD), inflasi Mei 2026 di Sumbar sebesar 0,47%.

Adapun komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi mtmpada Mei 2026 hampir sama komoditasnya dengan kondisi YoY, yakni mulai dari cabai merah, bawang merah, tomat, nasi dengan lauk, minyak goreng, hingga angkutan antarkota.

Kemudian, dari empat wilayah cakupan IHK di Sumbar, semua wilayah mengalami inflasi tahunan, di mana inflasi yoy tertinggi terjadi di Kabupaten Dharmasraya sebesar 5,3% dengan IHK sebesar 114,84 dan terendah terjadi di Kota Padang sebesar 3,52% dengan IHK sebesar 112,43.

“Kabupaten Pasaman Barat mengalami inflasi sebesar 4,61% dengan IHK sebesar 113,98 dan Kota Bukittinggi mengalami inflasi sebesar 3,73% dengan IHK sebesar 112,29,” jelas Nurul.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia surplus US$89,1 juta pada April 2026. Realisasi ini jauh lebih rendah dibandingkan Maret yang surplus US$3,32 miliar.

Bahkan, realisasi ini lebih rendah dibandingkan dengan April 2025 yang surplus US$160 juta.

"Neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 70 bulan berturut-turut sejak Mei 2020," ujar Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers, Selasa (2/6).

Surplus ini terjadi karena kinerja ekspor yang tercatat US$25,30 miliar atau lebih tinggi sedikit dari impor yang tercatat US$25,21 miliar per April 2026.

Ekspor

Ekspor Indonesia tercatat sebesar US$25,30 miliar sepanjang April 2026. Realisasi ini naik 21,98 persen dibandingkan periode yang sama 2025 yakni US$20,74 miliar (year on year/yoy).

Kinerja menurut sektor ekspor tercatat bervariasi. Misalnya, industri pengolahan tercatat US$20,59 miliar atau naik 29,07 persen dibandingkan April 2025 yang sebesar US$15,95 miliar.

"Kenaikan tahunan ini disebabkan oleh kenaikan nilai ekspor untuk komoditas minyak kelapa sawit, produk olahan nikel, kimia dasar organik, barang perhiasan dan berharga, serta semi konduktor dan komponen elektronik lainnya," kata Pudji.

Sedangkan, sektor pertambangan dan lainnya tercatat sebesar US$3,11 miliar atau turun 1,17 persen dari tahun sebelumnya yang US$3,15 miliar.

Kemudian, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan juga anjlok 5,53 persen dari US$480 juta pada April 2025 menjadi US$450 juta pada April 2026.

Impor

Impor Indonesia tercatat sebesar US$25,21 miliar sepanjang April 2026. Angka ini naik 22,49 persen dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar US$20,59 miliar.

Impor terdiri dari migas sebesar US$4,60 miliar atau melesat 82,52 persen (yoy) dan nonmigas sebesar US$20,62 miliar atau naik 14,11 persen (yoy).

Berdasarkan sektornya, impor barang konsumsi tercatat sebesar US$2,43 miliar atau naik 42,90 persen (yoy). Lalu, bahan baku/penolong sebesar US$18,65 miliar atau naik 24,56 persen (yoy).

Kemudian sektor barang modal tercatat US$4,13 miliar atau naik 5,64 persen dari April 2025 yang sebesar US$3,91 miliar.

[Gambas:Youtube]

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami inflasi 3,08 persen pada Mei 2026 (year-on-year/ yoy). Secara bulanan, inflasi tercatat 0,28 persen.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini mengatakan penyumbang inflasi terbesar bulan lalu adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,39 persen dengan andil 0,12 persen.

"Komoditas dominan dorong inflasi pada kelompok ini adalah cabai merah andil 0,08 persen, minyak goreng dan bawang merah dengan andil masing-masing 0,04 persen, serta tomat andil 0,03 persen dan juga beras andil 0,02 persen," katanya dalam konferensi pers, Selasa (2/6).

Komoditas lain yang memberikan andil inflasi adalah bahan bakar rumah tangga dengan andil 0,03 persen. Lalu, bensin dan tarif angkutan udara dengan andil masing-masing 0,02 persen.

Komoditas yang memberikan andil deflasi pada Mei adalah daging ayam ras dan emas perhiasan dengan andil deflasi masing-masing 0,06 persen serta telur ayam ras dengan andil 0,05 persen.

Semua komponen tercatat inflasi. Inflasi inti 0,22 persen, harga diatur pemerintah 0,52 persen dan harga bergejolak tercatat inflasi 0,22 persen.

"Komponen inti memberikan andil inflasi terbesar yakni 0,14 persen. Komoditas yang dominan dorong inflasi adalah minyak goreng, telepon seluler, laptop atau notebook, kemudian pelumas atau oli mesin, nasi dan lauk serta pemeliharaan atau service," terangnya.

Tahun ini, Bank Indonesia (BI) menargetkan inflasi berada di kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen. Sementara, APBN 2026 mengasumsikan inflasi sebesar 2,5 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami inflasi 3,08 persen pada Mei 2026 (year-on-year/ yoy). Secara bulanan, inflasi tercatat 0,28 persen.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini mengatakan penyumbang inflasi terbesar bulan lalu adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,39 persen dengan andil 0,12 persen.

"Komoditas dominan dorong inflasi pada kelompok ini adalah cabai merah andil 0,08 persen, minyak goreng dan bawang merah dengan andil masing-masing 0,04 persen, serta tomat andil 0,03 persen dan juga beras andil 0,02 persen," katanya dalam konferensi pers, Selasa (2/6).

Komoditas lain yang memberikan andil inflasi adalah bahan bakar rumah tangga dengan andil 0,03 persen. Lalu, bensin dan tarif angkutan udara dengan andil masing-masing 0,02 persen.

Komoditas yang memberikan andil deflasi pada Mei adalah daging ayam ras dan emas perhiasan dengan andil deflasi masing-masing 0,06 persen serta telur ayam ras dengan andil 0,05 persen.

Semua komponen tercatat inflasi. Inflasi inti 0,22 persen, harga diatur pemerintah 0,52 persen dan harga bergejolak tercatat inflasi 0,22 persen.

"Komponen inti memberikan andil inflasi terbesar yakni 0,14 persen. Komoditas yang dominan dorong inflasi adalah minyak goreng, telepon seluler, laptop atau notebook, kemudian pelumas atau oli mesin, nasi dan lauk serta pemeliharaan atau service," terangnya.

Tahun ini, Bank Indonesia (BI) menargetkan inflasi berada di kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen. Sementara, APBN 2026 mengasumsikan inflasi sebesar 2,5 persen.

Portofolio pembiayaan konsumer Bank Mega Syariah tumbuh 23 persen (year on year/yoy) berkat tingginya minat masyarakat terhadap pembiayaan emas melalui produk Flexi Gold.

Hingga April 2026, total portofolio konsumer Bank Mega Syariah mencapai lebih dari Rp586 miliar.

Area 1 yang mencakup Jakarta dan sekitarnya masih menjadi kontributor terbesar dengan nilai pembiayaan konsumer mencapai Rp202,7 miliar, disusul Area 4 sebesar Rp122,9 miliar dan Area 3 sebesar Rp98 miliar.

Pembiayaan emas melalui produk Flexi Gold menjadi kontributor utama yang mencatat outstanding lebih dari Rp31 miliar per April 2026, meningkat lebih dari 1.236 persen secara year to date (ytd) dengan kualitas pembiayaan tetap terjaga yaitu rasio non-performing financing (NPF) di level 0 persen.

Digital Business & Product Management Division Head Bank Mega Syariah Benadicto Alvonzo Ferary mengatakan pertumbuhan pembiayaan konsumer menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan yang lebih fleksibel dan terencana masih cukup tinggi, termasuk untuk kepemilikan emas secara bertahap.

"Pembiayaan konsumer saat ini tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga mulai diarahkan untuk mendukung perencanaan keuangan jangka panjang. Kami melihat minat masyarakat terhadap kepemilikan emas melalui skema cicilan terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (22/5).

Selain mendorong pertumbuhan pembiayaan, segmen konsumer juga memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan perseroan. Pada April 2026, pendapatan konsumer mencapai Rp5,4 miliar atau tumbuh 12,28 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Ke depan, Bank Mega Syariah akan terus memperkuat pembiayaan konsumer melalui pengembangan produk berbasis kebutuhan masyarakat serta memperluas akses layanan pembiayaan di berbagai wilayah.

"Kami akan terus memperkuat pertumbuhan pembiayaan konsumer secara sehat dan berkelanjutan, termasuk melalui pembiayaan emas syariah yang semakin diminati masyarakat," tutup Benadicto.

Bank Mega Syariah terus memperkuat bisnis pembiayaan. Total pembiayaan yang disalurkan tercatat lebih dari Rp9,26 triliun, atau tumbuh lebih dari 7,2 persen dari posisi akhir tahun sebelumnya sebesar Rp8,64 triliun

Sejalan dengan pertumbuhan pembiayaan, pendapatan dari piutang meningkat menjadi lebih dari Rp118 miliar atau tumbuh sekitar 40,9 persen hingga kuartal I 2026. Sementara itu, pendapatan bagi hasil juga mengalami kenaikan tumbuh sekitar 4,7 persen atau menjadi lebih dari Rp114,73 miliar.

Hingga Maret 2026, Bank Mega Syariah membukukan laba sebelum pajak lebih dari Rp79,97 miliar, meningkat 51 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja ini terutama ditopang oleh pertumbuhan pendapatan setelah distribusi bagi hasil yang mencapai Rp191,60 miliar, naik lebih dari 20 persen.

Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia per akhir Maret 2026 tumbuh melambat di tengah penurunan utang sektor swasta.

Dalam laporan terbarunya, BI menyebut posisi ULN Indonesia pada akhir kuartal I 2026 mencapai US$433,4 miliar atau sekitar Rp7.660,7 triliun (asumsi kurs Rp17.674 per dolar AS). 

Angkanya tumbuh 0,8 persen secara tahunan (year on year/yoy) atau melambat dibandingkan pertumbuhan kuartal IV 2025 yang sebesar 1,9 persen yoy.

"Perkembangan posisi ULN tersebut dipengaruhi oleh ULN sektor publik dan ULN sektor swasta," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resminya, Senin (18/5).

Ramdan merinci ULN pemerintah pada kuartal I 2026 sebesar US$214,7 miliar atau tumbuh 3,8 persen yoy. Pertumbuhan itu lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 5,5 persen yoy.

Menurut Ramdan, perkembangan ULN pemerintah dipengaruhi aliran modal asing yang masuk ke Surat Berharga Negara (SBN) internasional seiring tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Utang pemerintah digunakan untuk mendukung sejumlah sektor prioritas, antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22,1 persen dari total ULN pemerintah, administrasi pemerintahan dan pertahanan 20,2 persen, jasa pendidikan 16,2 persen, konstruksi 11,5 persen, serta transportasi dan pergudangan 8,5 persen.

"Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel," ujar Ramdan.

Sementara itu, ULN swasta justru menurun. Posisi ULN swasta pada triwulan I 2026 tercatat sebesar US$191,4 miliar, turun dibandingkan posisi triwulan IV 2025 sebesar US$194,2 miliar.

Secara tahunan, ULN swasta kontraksi 1,8 persen yoy. Penurunan terjadi baik pada lembaga keuangan maupun perusahaan nonkeuangan.

Kontraksi ULN lembaga keuangan mencapai 3,6 persen yoy, sedangkan perusahaan nonkeuangan turun 1,3 persen yoy.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian dengan porsi mencapai 80,4 persen dari total ULN swasta.

Lebih lanjut, BI menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat. Hal itu tercermin dari rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) yang turun menjadi 29,5 persen pada kuartal I 2026 dari sebelumnya 30 persen pada kuartal IV 2025.

Selain itu, ULN Indonesia juga masih didominasi utang jangka panjang dengan porsi mencapai 85,4 persen dari total utang luar negeri.

"Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN," ujar Ramdan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia mulai lepas dari "kutukan" pertumbuhan 5 persen usai Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

"Jadi clear sekali kita bisa terlepas dari kutukan 5 persen," ujar Purbaya dalam konferensi pers, Selasa (5/5).

Ia mengaku sempat diliputi kekhawatiran menjelang pengumuman data tersebut. Bahkan, ia menyebut tidak bisa tidur sebelum angka resmi dirilis.

"Kabar gembira ternyata, jadi kalau target tercapai santailah saya, enggak stres lagi," katanya sembari tersenyum lebar.

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi 5,61 persen pada kuartal I 2026 ditopang oleh konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, serta investasi.

Kepala BPS Amalia Adhininggar Widyasanti menjelaskan konsumsi rumah tangga masih menjadi motor utama dengan kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB), yakni 54,36 persen dan tumbuh 5,52 persen.

"Kontribusi terbesar konsumsi rumah tangga sebesar 54,36 persen dan tumbuh 5,52 persen," ujarnya.

Namun, pertumbuhan tertinggi berasal dari konsumsi pemerintah yang melonjak 21,81 persen, meski kontribusinya terhadap PDB sebesar 6,72 persen.

Amalia mengatakan lonjakan tersebut didorong oleh realisasi belanja pegawai, termasuk pembayaran tunjangan hari raya (THR), serta belanja barang dan jasa kepada masyarakat seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Komponen pengeluaran dengan pertumbuhan tertinggi konsumsi pemerintah 21,81 persen karena realisasi gaji ke-14 atau THR serta belanja barang dan jasa," jelasnya.

Selain itu, konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) tumbuh 6,28 persen dengan kontribusi 1,40 persen terhadap PDB. Investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh 5,96 persen dengan kontribusi 28,92 persen.

Di sisi lain, ekspor hanya tumbuh 0,90 persen dengan kontribusi 21,22 persen terhadap PDB.

Laju inflasi tahunan Indonesia menunjukkan tren penurunan pada April 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi sebesar 2,42 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), lebih rendah dibandingkan Maret 2026 yang mencapai 3,48 persen.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan meredanya inflasi ini seiring dengan berakhirnya dampak low base effect dari tarif listrik yang sebelumnya mendorong kenaikan inflasi pada awal tahun.

Pada periode Januari hingga Maret 2026, inflasi tahunan sempat berada di level 3,55 persen, kemudian melonjak ke 4,76 persen, sebelum turun ke 3,48 persen.

"Inflasi tahunan pada April 2026 mereda ke angka 2,42 persen. Pada bulan ini sudah tidak ada lagi dampak low base effect tarif listrik. Inflasi lebih didorong oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau," ujar Amalia dalam keterangan resmi, Senin (4/5).

BPS mencatat, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi tahunan dengan andil 0,90 persen dan tingkat inflasi 3,06 persen. Sementara itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat inflasi tertinggi sebesar 11,43 persen dengan andil 0,77 persen.

Kenaikan pada kelompok perawatan pribadi terutama dipicu oleh lonjakan harga emas perhiasan, yang memberikan andil signifikan terhadap inflasi umum.

"Jika harga emas perhiasan tidak mengalami inflasi, maka inflasi tahunan April 2026 diperkirakan sebesar 1,71 persen," kata Amalia.

Berdasarkan komponen, seluruh kelompok pengeluaran mengalami inflasi secara tahunan. Komponen harga bergejolak mencatat inflasi tertinggi sebesar 3,37 persen dengan andil 0,56 persen, didorong oleh kenaikan harga daging ayam ras, beras, dan telur ayam ras.

Komponen inti mengalami inflasi sebesar 2,44 persen dengan andil sebesar 1,56 persen, antara lain didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan, minyak goreng, nasi dengan lauk, serta akademi/perguruan tinggi.

Sedangkan komponen diatur pemerintah mengalami inflasi yang lebih rendah sebesar 1,53 persen dengan andil inflasi 0,30 persen, terutama akibat kenaikan harga tarif angkutan udara, sigaret kretek mesin (SKM), dan sigaret kretek tangan (SKT).

Secara spasial, seluruh provinsi di Indonesia mengalami inflasi tahunan pada April 2026. Inflasi tertinggi terjadi di Papua Barat sebesar 5,00 persen, sedangkan inflasi terendah tercatat di Lampung sebesar 0,53 persen.