Bank Indonesia (BI) mencatat cadangan devisa Indonesia turun menjadi US$148,2 miliar pada akhir Maret 2026 dari sebelumnya US$151,9 miliar pada Februari 2026.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan penurunan tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.

"Perkembangan ini dipengaruhi oleh penerbitan global bond pemerintah dan penerimaan pajak dan jasa di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (8/4).

Meski menurun, BI menilai posisi cadangan devisa masih berada pada level yang aman.

Cadangan tersebut setara dengan pembiayaan 6,0 bulan impor atau 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

"Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," ujar Ramdan.

Bank sentral memandang ketahanan eksternal Indonesia tetap terjaga seiring posisi cadangan devisa yang memadai.

Selain itu, aliran masuk modal asing juga dinilai masih berpotensi berlanjut, didukung persepsi positif investor terhadap prospek ekonomi nasional.

Lebih lanjut, BI menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan di tengah dinamika global.

[Gambas:Youtube]

Cadangan devisa (cadev) Indonesia turun dari sebelumnya US$154,6 miliar per Januari 2026 menjadi US$151,9 miliar akhir Februari 2026. Kendati, Bank Indonesia (BI) menekankan angka tersebut tetap tinggi.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso mengatakan penurunan cadev ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti penerimaan pajak dan jasa, serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah.

Meski mengalami penurunan, cadev tersebut setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor atau 5,9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

"Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," kata Ramdan dalam keterangan resmi, Jumat (6/3).

Ramdan menekankan, untuk ke depannya, BI meyakini ketahanan sektor eksternal tetap baik didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai serta aliran masuk modal asing. Hal ini sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang tetap menarik.

"Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegasnya.

Berdasarkan data BI, cadangan devisa per akhir Februari 2026 ini juga turun dibandingkan Februari 2025 yang sebesar US$154,5 miliar.

Sementara itu, nilai tukar rupiah berada di level Rp16.911 per dolar AS pada Jumat (6/3) pagi. Mata uang Garuda melemah 6 poin atau 0,04 persen dari perdagangan sebelumnya.

Bank Indonesia (BI) mencatat uang beredar dalam arti luas (M2) naik menjadi Rp10.117,8 triliun per Januari 2026. Angka ini tumbuh 10 persen secara tahunan (yoy) dibandingkan pertumbuhan Desember 2025 yang sebesar 9,6 persen (yoy).

Perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 14,9% (yoy) dan uang kuasi sebesar 5,4% (yoy).

"Peningkatan M2 pada Januari 2026 terutama dipengaruhi oleh tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat (Pempus) dan penyaluran kredit," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resmi, Senin (23/2).

BI mencatat tagihan bersih kepada pemerintah pusat tumbuh sebesar 22,6 persen (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 13,6 persen (yoy).

Lalu, penyaluran kredit pada Januari 2026 juga tumbuh sebesar 10,2 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Desember 2025 sebesar 9,3 persen (yoy).

BI juga mencatat uang primer (M0) adjusted tumbuh 14,7 persen (yoy) pada Januari 2026, melanjutkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 16,8 persen (yoy) di angka Rp2.193 triliun.

Sebagai informasi, M0 adjusted menggambarkan perkembangan uang primer yang telah mengisolasi dampak penurunan giro bank di BI akibat pemberian insentif likuiditas.

"Perkembangan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan giro bank umum di BI adjusted sebesar 30,1 persen (yoy) dan uang kartal yang diedarkan sebesar 12,4 persen (yoy)," imbuh Denny.

Berdasarkan faktor yang mempengaruhinya, pertumbuhan M0 adjusted telah mempertimbangkan dampak pemberian insentif likuiditas (pengendalian moneter adjusted).

Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tercatat sebesar US$431,7 miliar atau sekitar Rp7.306,9 triliun (asumsi kurs Rp16.926 per dolar AS) pada kuartal IV 2025 , lebih tinggi dibandingkan dengan posisi kuartal III 2025 sebesar US$427,6 miliar.

Utang tersebut terdiri dari ULN pemerintah yang tercatat sebesar US$214,3 miliar (Rp3.627,2 triliun), dan ULN swasta sebesar US$192,8 miliar (Rp3.263,3 triliun).

"Perkembangan posisi ULN triwulan IV 2025 terutama dipengaruhi oleh ULN sektor publik," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resmi, Kamis (19/2).

Rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 29,9 persen pada kuartal IV 2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan porsi 85,7 persen dari total ULN.

Secara rinci, posisi ULN pemerintah tercatat sebesar US$214,3 miliar pada kuartal IV 2025, lebih tinggi dibandingkan posisi kuartal III 2025 sebesar US$210,1 miliar. Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional.

"Sebagai salah satu instrumen dalam pembiayaan APBN, ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel dengan pemanfaatan yang terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas guna menjaga keberlanjutan fiskal serta memperkuat perekonomian nasional," ujar Ramdan.

ULN pemerintah digunakan untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,1 persen dari total ULN pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (19,8 persen), Jasa Pendidikan (16,2 persen), Konstruksi (11,7 persen), serta Transportasi dan Pergudangan (8,6 persen).

"Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah," imbuhnya.

Sementara, ULN swasta menurun dari sebesar 194,5 miliar pada kuartal III 2025 menjadi sebesar US$192,8 miliar pada kuartal IV 2025. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh penurunan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan & Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,9 persen.

"ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,3 persen terhadap total ULN swasta," terangnya.

Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tercatat sebesar US$431,7 miliar pada kuartal IV 2025 , lebih tinggi dibandingkan dengan posisi kuartal III 2025 sebesar US$427,6 miliar.

Utang tersebut terdiri dari ULN pemerintah yang tercatat sebesar US$214,3 miliar, dan ULN swasta sebesar US$192,8 miliar.

"Perkembangan posisi ULN triwulan IV 2025 terutama dipengaruhi oleh ULN sektor publik," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resmi, Kamis (19/2).

Rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 29,9 persen pada kuartal IV 2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan porsi 85,7 persen dari total ULN.

Secara rinci, posisi ULN pemerintah tercatat sebesar US$214,3 miliar pada kuartal IV 2025, lebih tinggi dibandingkan posisi kuartal III 2025 sebesar US$210,1 miliar. Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional.

"Sebagai salah satu instrumen dalam pembiayaan APBN, ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel dengan pemanfaatan yang terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas guna menjaga keberlanjutan fiskal serta memperkuat perekonomian nasional," ujar Ramdan.

ULN pemerintah digunakan untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,1 persen dari total ULN pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (19,8 persen), Jasa Pendidikan (16,2 persen), Konstruksi (11,7 persen), serta Transportasi dan Pergudangan (8,6 persen).

"Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah," imbuhnya.

Sementara, ULN swasta menurun dari sebesar 194,5 miliar pada kuartal III 2025 menjadi sebesar US$192,8 miliar pada kuartal IV 2025. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh penurunan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan & Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,9 persen.

"ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,3 persen terhadap total ULN swasta," terangnya.

Bank Indonesia (BI) kembali membuka layanan penukaran uang baru untuk memenuhi kebutuhan Lebaran lewat program Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri (Serambi).

Untuk periode pertama, pendaftaran wilayah Pulau Jawa dibuka mulai hari ini, Jumat (13/2), pukul 14.00 WIB hingga kuota habis.

Sementara, untuk wilayah luar Pulau Jawa, pendaftaran dibuka Sabtu (14/2) besok, pukul 08.00 WIB hingga kuota habis.

"Jadwal penukaran 18-27 Februari," seperti dikutip dari laman PINTAR BI.

Pada 2026, BI menyiapkan Rp8,6 triliun untuk layanan penukaran uang via aplikasi PINTAR BI dengan nominal sebesar Rp5,3 juta per paket.

"Layanan penukaran tersedia di 2.883 titik dengan total 8.755 layanan oleh BI dan perbankan seluruh Indonesia," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resmi, Jumat (13/2).

Layanan penukaran dapat diakses melalui berbagai kanal, antara lain kas keliling, kantor bank umum, serta layanan penukaran terpadu di lokasi strategis seperti rumah ibadah dan pusat aktivitas masyarakat.

"Khusus wilayah DKI Jakarta, layanan penukaran terpadu akan dilaksanakan pada 12-15 Maret 2026 di GBK Basketball Hall, Senayan," ujarnya.

Berikut cara penukaran uang baru lebaran lewat Aplikasi PINTAR BI:

1. Pendaftaran penukaran uang dilakukan secara daring melalui aplikasi PINTAR BI di laman https://pintar.bi.go.id2. Siapkan KTP untuk memudahkan pengisian data diri pada menu 'Penukaran Uang Rupiah Melalui Kas Keliling'3. Lakukan pemesanan sesuai dengan wilayah penukaran yang tersedia4. Batas maksimal penukaran Rp5,3 juta yang terdiri dari:- Pecahan Rp50 ribu maksimal 50 lembar- Pecahan Rp20 ribu maksimal 20 lembar- Pecahan Rp10 ribu maksimal 100 lembar- Pecahan Rp5.000 maksimal 100 lembar- Pecahan Rp2.000 maksimal 100 lembar- Pecahan Rp1.000 maksimal 100 lembar5. Unduh atau cetak bukti pemesanan untuk ditunjukkan saat penukaran6. Datang ke lokasi penukaran sesuai tanggal yang dipilih dengan membawa KTP dan uang rupiah dalam jumlah pas yang telah dikelompokkan sesuai pecahan

Bank Indonesia (BI) merilis survei penjualan eceran Januari 2026 diprakirakan meningkat secara tahunan.

Hal itu tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Januari 2026 yang diprakirakan tumbuh sebesar 7,9 persen secara tahunan (yoy).

Adapun kinerja penjualan eceran tersebut ditopang pertumbuhan Kelompok Barang Budaya dan Rekreasi, Makanan, Minuman, dan Tembakau, serta Subkelompok Sandang.

Secara bulanan, penjualan eceran pada Januari 2026 diprakirakan terkontraksi sebesar 0,6 persen month to month (mtm) sejalan dengan normalisasi konsumsi masyarakat setelah Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru.

"Meski demikian, kontraksi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,7 persen (mtm)," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resmi, Selasa (10/2).

Berdasarkan kelompoknya, penurunan indeks berasal dari Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau. Di mana pada Desember 2025 indeks berada di 323,9 menjadi 320,6 pada Januari 2026 atau sekitar 1 persen.

"(Terkontraksi) Seiring dengan berakhirnya HBKN Natal dan Tahun Baru," jelas laporan tersebut.

Sementara itu, pada Desember 2025, IPR tumbuh sebesar 3,5 persen (yoy) terutama didukung oleh pertumbuhan penjualan Suku Cadang dan Aksesori, Makanan, Minuman, dan Tembakau, serta Barang Budaya dan Rekreasi.

Secara bulanan, penjualan eceran Desember 2025 tumbuh sebesar 3,1% (mtm), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 1,5 persen (mtm).

Peningkatan tersebut didorong oleh kinerja mayoritas kelompok, terutama Peralatan Informasi dan Komunikasi, Barang Budaya dan Rekreasi, Suku Cadang dan Aksesori, serta Makanan, Minuman, dan Tembakau sejalan dengan peningkatan permintaan masyarakat saat HBKN Natal dan Tahun Baru.

Dari sisi harga, tekanan inflasi tiga dan enam bulan yang akan datang, yaitu Maret dan Juni 2026, diprakirakan meningkat.

Hal ini tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Maret dan Juni 2026 yang tercatat masing-masing sebesar 175,7 dan 156,3, lebih tinggi dibandingkan dengan IEH pada periode sebelumnya sebesar 168,6 dan 154,5. Peningkatan tersebut didorong oleh ekspektasi kenaikan harga pada periode HBKN Idulfitri 1447 H.

Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa (cadev) Indonesia sebesar US$154,6 miliar pada akhir Januari 2026. Angkanya turun 1,2 persen dibandingkan posisi akhir Desember 2025, US$156,5 miliar.

"Perkembangan tersebut antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sebagai respons Bank Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat," ujar Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resmi, Jumat (6/2).

Ramdan menerangkan posisi cadangan devisa pada akhir Januari 2026 setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

"Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," ujarnya.

Ke depan, bank sentral meyakini ketahanan sektor eksternal tetap baik didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai serta aliran masuk modal asing sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang tetap menarik.

"Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ujarnya.

Bank Indonesia (BI) tengah menelusuri temuan cacahan uang kertas rupiah di tempat pembuangan sampah (TPS) liar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Penelusuran dilakukan menyusul beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan potongan uang rupiah di lokasi tersebut.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyatakan pihaknya berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan fakta di lapangan serta menelusuri asal-usul cacahan uang tersebut.

"Terkait video yang beredar di media sosial saat ini, kami sedang melakukan penelusuran berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (4/2).

Ramdan menegaskan dalam pengelolaan uang rupiah, BI memastikan uang yang beredar di masyarakat merupakan uang layak edar dan mudah dikenali ciri keasliannya.

Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, BI melakukan pemusnahan atas uang yang tidak layak edar, termasuk uang lusuh, cacat, rusak, maupun yang telah ditarik dari peredaran.

"Pemusnahan uang rupiah dilakukan dengan melebur atau cara lain sehingga tidak menyerupai uang rupiah," kata Ramdan.

Ia menjelaskan proses pemusnahan uang kertas dilakukan di kantor BI dengan prosedur dan pengawasan yang ketat sebelum limbahnya dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) resmi yang dikelola pemerintah daerah.

"Bank Indonesia selalu berupaya memastikan bahwa proses pemusnahan uang dilakukan dengan prosedur pelaksanaan dan pengawasan yang ketat serta dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Selain itu, BI juga menerapkan pengelolaan limbah berkelanjutan. Sejak 2023, BI secara bertahap mengadopsi waste to energy dan waste to product dalam pengelolaan limbah racik uang kertas.

Implementasi waste to energy dilakukan melalui pemanfaatan limbah sebagai bahan bakar alternatif pembangkit listrik tenaga uap, sementara waste to product antara lain mengolah limbah menjadi suvenir seperti medali.

Sebelumnya, cacahan uang kertas pecahan Rp2.000, Rp50 ribu, dan Rp100 ribu ditemukan di TPS liar di Kabupaten Bekasi. Penemuan tersebut bermula dari laporan dugaan pembuangan limbah medis.

Namun, setelah dilakukan pengecekan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi bersama Kementerian Lingkungan Hidup, tidak ditemukan limbah medis. Di lokasi justru ditemukan plastik kuning berisi sampah sayuran dan cacahan uang kertas yang dikonfirmasi sebagai uang asli.

DLH Kabupaten Bekasi saat ini masih menelusuri pihak yang membuang potongan uang tersebut.

Bank Indonesia (BI) mencatat penyaluran kredit baru oleh perbankan pada kuartal I 2026 diprakirakan tetap tumbuh, dengan nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) 55,74 persen. Namun, nilai tersebut lebih rendah dibandingkan survei penyaluran kredit baru untuk kuartal IV 2025.

Bank Sentral melaporkan penyaluran kredit baru kuartal IV 2025 terindikasi meningkat dibandingkan kuartal III 2025.

Hal ini tercermin dari nilai SBT permintaan kredit baru sebesar 88,92 persen, lebih tinggi dari SBT kuartal III 2025 yakni 82,33 persen.

Direktur Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, pada kuartal I 2026 terdapat perbedaan standar penyaluran kredit dari kuartal IV 2025.

Standar penyaluran kredit pada triwulan IV 2025 terindikasi lebih longgar dibandingkan kuartal III 2025, tercermin dari Indeks Lending Standard (ILS) yang negatif sebesar -2,59.

"Kebijakan penyaluran kredit yang lebih longgar antara lain pada aspek biaya persetujuan kredit, jangka waktu kredit, dan suku bunga kredit.," kata Ramdan dalam keterangan resmi, Kamis (22/1).

Selanjutnya, pada kuartal I 2026, standar penyaluran kredit diprakirakan lebih berhati-hati dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, dengan ILS sebesar 2,75.

Responden memprakirakan outstanding kredit sampai dengan akhir 2026, tumbuh lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Kondisi tersebut antara lain ditopang oleh prospek kondisi ekonomi dan moneter yang tetap baik serta risiko dalam penyaluran kredit yang tetap terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mengonfirmasi pengunduran diri Deputi Gubernur Juda Agung dari bank sentral. Posisi Juda akan digantikan oleh Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan bahwa Juda telah mengundurkan diri dari jabatannya sejak 13 Januari 2026.

"Kami mengonfirmasi bahwa Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bapak Juda Agung, telah mengajukan pengunduran diri kepada Presiden RI, terhitung sejak tanggal 13 Januari 2026," terang Ramdan melalui siaran pers, Senin (19/1/2026).

Dengan pengunduran diri Juda, maka jabatan salah satu Deputi Gubernur tersebut kosong. Untuk itu, lanjut Ramdan, Gubernur BI telah merekomendasikan calon kepada Presiden Prabowo Subianto.

Selanjutnya, Presiden mengusulkan dan mengangkat Deputi Gubernur terpilih sebagaimana persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal tersebut diatur pada Pasal 41, Pasal 48, dan Pasal 50 Undang-Undang (UU) tentang Bank Indonesia sebagaimana terakhir diubah oleh UU No. 3/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Adapun Ramdan menyatakan BI akan tetap fokus untuk menjalankan tugas utamanya salah satunya dalam mencapai dan memelihara stabilitas nilai tukar rupiah. Tidak hanya itu, BI juga akan tetap memelihara kelancaran sistem pembayaran, dan menjaga stabilitas sistem keuangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

"Termasuk saat ini Bank Indonesia akan fokus pada pelaksanaan Rapat Dewan Gubernur Januari 2026 yang keputusannya akan diumumkan pada Rabu, 21 Januari 2026," tutup Ramdan.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah mengonfirmasi pengunduran diri dari Juda Agung. Untuk itu, mekanisme selanjutnya adalah untuk mencari pengganti Juda dalam posisi Deputi Gubernur BI.

Presiden Prabowo Subianto pun telah mengirimkan surpres ke DPR berisikan tiga nama kandidat calon Deputi Gubernur BI, yakni Wakil Menteri Keuangan Thomas A. Djiwandono, serta dua pejabat internal BI yaitu Diki Kartikoyono serta Solikin M. Juhro.

Adapun Juda Agung resmi dilantik sebagai Deputi Gubernur BI, Kamis (6/1/2022). Pelantikan Juda mengacu pada Keppres No. 147/P/2021 yang memutuskan pengangkatannya terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji.

Sebelum naik ke Anggota Dewan Gubernur, Juda pernah menjabat sebagai Asisten Gubernur sekaligus Kepala Kebijakan Makroprudensial BI.

Bank Indonesia (BI) mencatat Kinerja Lapangan Usaha (LU) Industri Pengolahan Indonesia, yang tercermin dari PMI-BI, meningkat pada kuartal IV 2025.

Tercatat, PMI-BI Oktober-Desember 2025 sebesar 51,86 persen, lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya yakni 51,66 persen. Angka itu juga menandakan industri manufaktur RI masih di level ekspansif.

Berdasarkan komponen pembentuknya, peningkatan PMI-BI didorong oleh ekspansi pada mayoritas komponen yaitu volume produksi, volume persediaan barang jadi, dan volume total pesanan.

Berdasarkan Sub Lapangan Usaha (Sub-LU), PMI-BI pada sebagian besar Sub-LU juga berada pada fase ekspansi.

Indeks tertinggi berasal dari Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman, Industri Barang Galian Bukan Logam, serta Industri Makanan dan Minuman.

Perkembangan tersebut sejalan dengan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia, yang mengindikasikan kinerja kegiatan LU Industri Pengolahan tetap kuat dengan nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 1,18 persen.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyampaikan pada triwulan I 2026 kinerja LU Industri Pengolahan diperkirakan terus meningkat dan berada pada fase ekspansi. Hal itu tercermin dari PMI-BI sebesar 53,17 persen.

"Ekspansi terutama didorong oleh Volume Total Pesanan, Volume Produksi, Volume Persediaan Barang Jadi, dan Kecepatan Penerimaan Barang Input," kata Ramdan dalam keterangan resmi, Senin (19/1).

Mayoritas Sub-LU juga diprakirakan berada pada fase ekspansi, dengan indeks tertinggi pada Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki, Industri Furnitur, Industri Logam Dasar, serta Industri Makanan dan Minuman.