KOMPAS.com - Dalam satu dekade terakhir, angkutan barang PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI meningkat 74,2 persen, dari 40.060.714 ton pada 2017 menjadi 69.791.691 ton pada 2025.

Adapun sepanjang triwulan I-2026, KAI tercatat melayani angkutan barang sebesar 14.948.442 ton.

Data tersebut menegaskan peran vital kereta api sebagai urat nadi distribusi yang menghubungkan kawasan produksi dengan pusat konsumsi, sekaligus memperlihatkan meningkatnya kebutuhan distribusi berbasis rel seiring aktivitas ekonomi nasional.

Vice President (VP) Corporate Communication KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume angkutan barang menunjukkan kebutuhan penguatan sistem logistik berbasis rel.

“Pertumbuhan angkutan barang yang konsisten menunjukkan adanya kebutuhan distribusi dalam skala besar dengan kepastian waktu. Hal ini menjadi dasar penting untuk mendorong pengembangan infrastruktur perkeretaapian yang lebih luas dan terintegrasi,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (27/4/2026).

Penguatan sistem logistik berbasis rel dinilai krusial karena mampu mengurangi kemacetan serta memperpanjang usia pakai jalan raya. Sebab, kereta api memiliki kapasitas angkutnya yang besar.

Sebagai gambaran, satu rangkaian kereta angkutan batu bara di Sumatera bagian selatan mampu membawa 3.000 ton dalam satu perjalanan. Volume tersebut setara dengan sekitar 120 truk di jalan raya.

Contoh lainnya, satu gerbong dapat mengangkut 50–70 ton barang. Dengan demikian, satu rangkaian yang terdiri atas puluhan gerbong dapat mengangkut hingga sekitar 4.200 ton dalam sekali perjalanan.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa angkutan logistik berbasis rel efektif mengurai kepadatan lalu lintas sekaligus menekan beban infrastruktur jalan.

Urgensi penguatan logistik berbasis rel

Penguatan sistem logistik berbasis rel juga dinilai dapat menekan biaya logistik nasional. Saat ini, biaya logistik Indonesia berada di kisaran 15-20 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sementara standar global berada di kisaran 7–8 persen.

Sekitar 60 persen aktivitas logistik nasional berada di Pulau Jawa dengan nilai biaya logistik diperkirakan mencapai Rp 2.400–2.500 triliun per tahun.

Oleh karena itu, penguatan infrastruktur perkeretaapian di wilayah dengan pergerakan tinggi menjadi salah satu langkah yang dapat mendorong efisiensi distribusi dalam skala besar.

Layanan angkutan barang kereta api juga memperkuat sistem distribusi berkat ketepatan waktu operasional. Pada triwulan I-2026, tingkat ketepatan waktu angkutan barang tercatat 95,97 persen untuk keberangkatan dan 91,77 persen untuk kedatangan.

Data tersebut menunjukkan bahwa distribusi berbasis rel memiliki pola operasi yang terukur dan dapat diandalkan.

Anne menambahkan, penguatan infrastruktur perkeretaapian akan memberikan dampak langsung terhadap distribusi barang di berbagai wilayah.

“Pengembangan jaringan dan peningkatan kapasitas angkutan berbasis rel akan membuka peluang distribusi yang lebih merata. Hal ini akan mendukung kelancaran pasokan dan berkontribusi pada stabilitas harga di masyarakat,” tuturnya.

Dengan tren pertumbuhan yang terus meningkat dan kapasitas angkut yang besar, penguatan infrastruktur perkeretaapian menjadi langkah strategis dalam membangun sistem logistik nasional yang lebih efisien.

“Arah ini diharapkan mampu memperkuat konektivitas distribusi, menekan biaya logistik, serta mendukung daya saing ekonomi Indonesia,” tegas Anne.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan untuk menggadaikan barang sering kali diambil sebagai solusi cepat ketika membutuhkan dana tunai. Namun, masyarakat juga perlu tahu bahwa terdapat sejumlah risiko dan biaya yang kerap luput dari perhatian.

Banyak orang hanya berfokus pada seberapa cepat dana bisa didapat, tanpa benar-benar memahami konsekuensi yang menyertainya. Padahal, setiap transaksi gadai tidak hanya melibatkan pinjaman, tetapi juga kewajiban yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu. Jika pengelolaannya buruk, hal ini justru bisa menambah beban finansial di kemudian hari.

Selain itu, terdapat berbagai komponen biaya dalam proses gadai, mulai dari bunga atau sewa modal, biaya administrasi, hingga potensi denda jika terjadi keterlambatan pembayaran. Besaran biaya ini bisa berbeda-beda tergantung pada kebijakan lembaga penyedia layanan, sehingga masyarakat diimbau untuk memahami detailnya sejak awal.

Di sisi lain, risiko kehilangan barang juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Barang yang digadaikan berfungsi sebagai jaminan, sehingga apabila pinjaman tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang ditentukan, barang tersebut berpotensi dilelang. Kondisi ini tentu merugikan, terutama jika barang yang digadaikan memiliki nilai penting.

Kurangnya pemahaman terhadap mekanisme gadai sering kali membuat masyarakat terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan. Alih-alih menjadi solusi, gadai justru dapat menjadi sumber masalah baru jika dilakukan tanpa perencanaan yang matang dan pemahaman yang cukup.

Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk menggadaikan barang, masyarakat harus memahami terlebih dahulu berbagai risiko dan biaya yang menyertainya. Dengan begitu, keputusan yang diambil bisa lebih bijak dan tidak menimbulkan beban tambahan di kemudian hari.

Berikut beberapa risiko dan biaya dalam gadai mengutip dari akun Instagram Resmi organisasi di bawah OJK, @sikapiuangmu.

Risiko Gadai

Kehilangan barang jaminan

Salah satu risiko utama dalam gadai adalah kemungkinan kehilangan barang jaminan. Apabila nasabah tidak melunasi pinjaman sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, barang yang digadaikan akan dilelang oleh pihak penyedia layanan sebagai bentuk penyelesaian kewajiban.

Terkena biaya tambahan

Jika pinjaman telah melewati jatuh tempo hingga mendekati atau masuk tahap lelang, nasabah umumnya akan dikenakan biaya tambahan. Biaya ini dapat berupa denda atau akumulasi sewa modal yang terus berjalan, sehingga jumlah yang harus dibayarkan menjadi lebih besar.

Ada risiko penurunan harga pasar

Untuk barang jaminan tertentu seperti logam mulia, terdapat pula risiko penurunan harga pasar. Nilai emas atau logam mulia bisa berubah seiring waktu, sehingga nilainya saat penebusan bisa lebih rendah dibandingkan saat pertama kali digadaikan atau dibeli.

Ada penyesuaian nilai pinjaman

Risiko lain juga muncul saat nasabah melakukan perpanjangan pinjaman. Jika pada saat perpanjangan terjadi penurunan nilai barang jaminan, nasabah perlu menyesuaikan nilai pinjaman. Artinya, ada kemungkinan nasabah harus membayar selisih antara pinjaman lama dengan nilai pinjaman baru yang telah disesuaikan.

Biaya yang Dibebankan dalam Gadai

Biaya administrasi

Dalam proses gadai, terdapat beberapa jenis biaya yang perlu diperhatikan sejak awal. Salah satunya adalah biaya administrasi, yang besarnya disesuaikan dengan nilai pinjaman. Biaya ini biasanya dibayarkan di awal, baik secara tunai maupun dipotong langsung dari dana pinjaman yang diterima.

Biaya sewa atau modal

Selain itu, terdapat biaya bunga atau sewa modal. Besaran biaya ini bergantung pada jumlah pinjaman, jenis produk gadai, serta jangka waktu (tenor) pinjaman. Semakin besar pinjaman dan semakin lama tenor, umumnya biaya yang dikenakan juga akan semakin tinggi.

Biaya asuransi

Beberapa lembaga gadai juga membebankan biaya asuransi untuk melindungi barang jaminan selama masa penitipan. Besaran biaya ini dapat berbeda-beda, tergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan gadai.(Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, JAKARTA — PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) telah mengoperasikan kembali KMP Ferrindo 5 dari kondisi kandas untuk melayani lintas Patimban–Pontianak.

Corporate Secretary ASDP, Windy Andale mengatakan KMP Ferrindo 5 kandas terjadi pada Minggu (12/4/2026) pukul 23.30 WIB, saat kapal berada di alur keluar Pelabuhan Pontianak. Adapun, kapal tersebut melayani lintasan strategis Long Distance Ferry (LDF) yang menjadi salah satu urat nadi distribusi logistik antara Pulau Jawa dan Kalimantan.

"Keberhasilan pelepasan KMP Ferrindo 5 dari kondisi kandas pada Rabu pukul 19.10 WIB menjadi cerminan respons cepat, terukur, dan berorientasi keselamatan dalam memastikan arus barang antarwilayah tetap terjaga," kata Windy dalam siaran pers, dikutip Jumat (24/4/2026).

Dia menjelaskan insiden kandas terjadi usai kondisi arus pasang yang cukup kuat disertai hembusan angin menyebabkan kapal terdorong keluar jalur pelayaran dengan karakteristik dasar perairan berlumpur.

Dalam situasi tersebut, lanjutnya, langkah penanganan segera dilakukan secara sistematis dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan keselamatan sebagai prioritas utama, mengingat pentingnya lintasan ini dalam mendukung kelancaran rantai pasok nasional.

Windy menuturkan sebelum kembali diberangkatkan, KMP Ferrindo 5 telah melalui rangkaian pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan seluruh aspek teknis dalam kondisi optimal.

Setelah dinyatakan memenuhi ketentuan keselamatan dan memperoleh Surat Persetujuan Berlayar (SPB), kapal diberangkatkan menuju Patimban pada Kamis (23/4/2026) pukul 10.40 WIB, sehingga kembali memperkuat konektivitas logistik antarwilayah.

General Manager ASDP Cabang Pontianak, Adolf Enoch, menjelaskan bahwa selama proses penanganan, perusahaan secara konsisten melakukan evaluasi berkala melalui safety meeting serta penyusunan work plan terpadu sebagai panduan operasional di lapangan.

Seluruh kesiapan teknis, termasuk optimalisasi peralatan dan dukungan tugboat, dipastikan dalam kondisi prima sehingga proses pelepasan kapal dapat berlangsung efektif, terukur, dan sesuai standar keselamatan.

Sebagai kapal yang melayani lintasan LDF, KMP Ferrindo 5 memiliki kapasitas angkut hingga 60 penumpang terbatas yang diperuntukkan bagi pengemudi kendaraan, serta mampu mengakomodasi sekitar 40 unit kendaraan campuran.

Bisnis.com, JAKARTA — Ambisi pemerintah memperluas jaringan perkeretaapian nasional kembali menguat. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menargetkan penambahan rel hingga sekitar 14.000 kilometer dalam 20 tahun ke depan, sebuah langkah besar untuk mengubah wajah konektivitas Indonesia.

Di balik target tersebut, tersimpan kebutuhan investasi yang tidak kecil. Pemerintah memperkirakan dana yang dibutuhkan mencapai Rp1.100 triliun hingga Rp1.200 triliun hingga 2045, mencerminkan skala proyek yang bukan hanya masif, tetapi juga kompleks dari sisi pembiayaan.

AHY menilai investasi jumbo itu sepadan dengan manfaat jangka panjang yang akan diperoleh. Menurutnya, pengembangan jaringan kereta api menjadi kunci untuk menekan biaya logistik, memperkuat mobilitas barang dan manusia, serta mendorong pemerataan ekonomi antardaerah.

“Angkanya memang besar, tetapi ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia. Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBN,” ujarnya di Jakarta beberapa waktu lalu.

Merespons hal itu, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno mendukung rencana pengembangan konektivitas perkeretaapian nasional. Namun, dia mengkritisi sumber pendanaan yang dinilainya akan menjadi persoalan mendasar.

"Boleh saja pemerintah ingin membangun jalur kereta nasional hingga di luar Jawa. Yang harus dipikirkan, anggarannya dari mana?" ujarnya kepada Bisnis, Kamis (23/4).

Menurutnya, proyek kereta penumpang kurang menarik di mata investor swasta sehingga kesepakatan pendanaan akan terasa sulit. Di sisi lain, sambungnya, proyek tersebut tidak bisa berjalan jika hanya mengandalkan anggaran negara. Djoko mendorong pemerintah untuk berfokus pada proyek reaktivasi jalur kereta ketimbang membuka jalur baru.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyampaikan bahwa moda transportasi kereta api menjadi pilihan untuk mengangkut logistik, di tengah ramainya kendaraan berat yang membebani jalan raya.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengungkapkan, melihat kinerja volume logistik yang terus meningkat, dibutuhkan moda transportasi yang mampu mengangkut dalam skala besar secara konsisten.

“Kereta api menjadi salah satu opsi yang dapat dioptimalkan untuk mendukung distribusi nasional yang lebih efisien dan terstruktur,” ujar Anne dalam keterangan resmi, Kamis (23/4/2026).

Per kuartal I/2026, KAI mencatat kinerja angkutan peti kemas mencapai 1.371.036 ton atau tumbuh sebesar 14,57% year on year (YoY) dari periode yang sama sebelumnya, yang mencapai 1.196.600 ton.

Dari sisi operasional, ketepatan waktu keberangkatan angkutan barang turut meningkat ke level 95,97%, sementara ketepatan waktu kedatangan mencapai 91,77%. Angka ini lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu 95,89% untuk keberangkatan dan 87,04% untuk kedatangan.

Dengan tren pertumbuhan volume angkutan dan kebutuhan logistik nasional yang terus meningkat, penguatan moda rel menjadi bagian penting dalam membangun sistem distribusi yang lebih efisien, terukur, dan berkelanjutan.

Adapun, tumbuhnya capaian tersebut sejalan dengan strategi peningkatan kapasitas angkutan.

KAI saat ini mengoperasikan gerbong dengan kapasitas rata-rata 50 ton per gerbong, dan secara bertahap ditingkatkan menjadi 70 ton. Dengan satu rangkaian hingga 60 gerbong, kapasitas angkut dapat mencapai 4.200 ton dalam satu perjalanan.

Kapasitas ini memberikan efisiensi signifikan dalam distribusi barang dalam jumlah besar dalam satu waktu serta menunjukkan potensi kereta api dalam mengurangi ketergantungan terhadap angkutan jalan untuk distribusi jarak jauh.

Berkaca dari situasi angkutan barang terkini, distribusi logistik nasional saat ini masih didominasi oleh angkutan berbasis jalan.

Berdasarkan kajian National Logistics Ecosystem (NLE) oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2024), biaya logistik Indonesia masih berada di kisaran 14,29% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kondisi ini menunjukkan perlunya diversifikasi moda transportasi untuk meningkatkan efisiensi distribusi.

Selain itu, dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas) 2030 oleh Kementerian Perhubungan, pangsa angkutan barang berbasis kereta api ditargetkan mencapai 15% pada tahun 2030, dari posisi saat ini yang masih berada di bawah 5%.

Target ini menggambarkan kebutuhan peningkatan kapasitas dan peran moda rel dalam sistem logistik nasional.

Penguatan angkutan berbasis rel juga berkontribusi dalam menjaga infrastruktur jalan. Perpindahan sebagian distribusi barang ke kereta api dapat mengurangi beban kendaraan berat di jalan raya, sehingga membantu menjaga umur layanan jalan serta menekan biaya perawatan infrastruktur.

Potensi pengembangan terbesar berada di Pulau Jawa sebagai pusat aktivitas ekonomi nasional. Integrasi antara kawasan industri, pelabuhan, dan jaringan rel menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan volume angkutan peti kemas.

Anne menambahkan bahwa penguatan angkutan logistik berbasis rel memerlukan kolaborasi lintas sektor agar dapat berjalan optimal.

“Ke depan, pengembangan logistik berbasis rel perlu didukung oleh integrasi jaringan, peningkatan kapasitas, serta sinergi dengan berbagai pihak. Dengan langkah tersebut, distribusi barang dapat berjalan lebih efisien dan mampu menjawab kebutuhan ekonomi yang terus berkembang,” tutup Anne.

Bisnis.com, INDRAMAYU — Proyek pembangunan underpass di perlintasan kereta api Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, ditargetkan mulai dikerjakan pada pertengahan Mei 2026.

Infrastruktur ini disiapkan sebagai solusi untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi akibat kondisi terowongan yang sempit dan tidak mampu menampung volume kendaraan.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu, Ali Fikri, mengatakan proyek tersebut kini memasuki tahap administrasi berkas sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan.

"Jika tidak ada kendala, pembangunan underpass ini kemungkinan dimulai pertengahan Mei 2026. Saat ini masih dalam proses administrasi," ujar Ali Fikri, Kamis (23/4/2026).

Ia menjelaskan, pembangunan underpass ini tidak hanya ditujukan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas, tetapi juga untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Selama ini, kondisi terowongan yang sempit kerap menyebabkan kendaraan besar tersangkut dan memicu kemacetan panjang.

Menurut Ali, dukungan dari pemerintah daerah hingga pusat telah menguatkan rencana tersebut. Bupati Indramayu, Lucky Hakim, disebut telah menyatakan kesiapan terkait pembebasan lahan serta rekayasa lalu lintas selama proses pembangunan berlangsung.

"Nanti juga akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Bupati, Gubernur Jawa Barat, dan Kementerian Perhubungan terkait bentuk kerja sama proyek ini," katanya.

Dinas Perhubungan, lanjut dia, akan berperan dalam mengatur lalu lintas selama pembangunan agar tidak menimbulkan kemacetan yang lebih parah. Rekayasa lalu lintas akan disesuaikan dengan kondisi lapangan saat proyek berjalan.

Selain aspek teknis, proyek ini juga akan berdampak pada masyarakat sekitar. Berdasarkan data sementara, sekitar 20 rumah warga terdampak pembangunan underpass tersebut. Dari jumlah itu, tujuh rumah berdiri di atas lahan milik pribadi, sedangkan sisanya berada di lahan milik PT Kereta Api Indonesia.

"Sebagai langkah awal, tim gabungan bersama unsur pertanahan akan melakukan pengukuran lahan di lapangan. Setelah itu baru ditentukan besaran ganti rugi," ujar Ali.

Ia menambahkan, perubahan signifikan akan terjadi pada struktur jalan di kawasan tersebut. Jalan akan diperlebar masing-masing 15 meter ke arah kanan dan kiri, serta 50 meter ke arah utara dan selatan. Selain itu, jalur yang sebelumnya hanya satu lajur akan ditingkatkan menjadi dua lajur guna menambah kapasitas kendaraan.

Dari sisi ekonomi, proyek ini diharapkan memberi dampak positif bagi aktivitas perdagangan, khususnya di kawasan Pasar Jatibarang. Kelancaran arus kendaraan dinilai akan mempermudah distribusi barang dan mobilitas pedagang.

Ketua Ikatan Pedagang Pasar Daerah Jatibarang, Hedi Lubis, menyambut baik rencana pembangunan tersebut. Ia menilai keberadaan underpass akan mempercepat pergerakan barang dan pembeli.

"Kami sangat bersyukur jika pembangunan underpass ini segera dilaksanakan. Kalau sudah selesai, akses akan lebih lancar dan tentu membantu aktivitas ekonomi para pedagang," ujar Hedi.

Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang dinilai responsif terhadap persoalan kemacetan yang selama ini menjadi kendala utama di kawasan tersebut.

"Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati karena proyek ini akan sangat membantu para pedagang dalam menjalankan usaha," katanya.

Bisnis.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyalurkan bantuan bahan bakar minyak (BBM) gratis dan paket bahan pokok bagi pengemudi ojek daring (online) di Kota Malang. Langkah ini merupakan bagian dari penguatan jaring pengaman sosial sekaligus apresiasi bagi pekerja sektor informal dalam momentum Hari Kartini.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan tersebut kepada 160 pengemudi ojol dari berbagai platform di SPBU Ciliwung, Purwantoro, Kota Malang, Rabu (22/4/2026). Mayoritas penerima bantuan adalah pengemudi perempuan yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga.

Khofifah menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk meringankan beban biaya operasional harian para pengemudi yang memiliki peran strategis dalam menjaga mobilitas serta distribusi logistik masyarakat.

“Resonansi semangat Hari Kartini sangat kuat di sini. Banyak pengemudi ojol perempuan yang menjadi penguat ekonomi keluarga, bahkan tidak sedikit yang berstatus single parent. Ketangguhan mereka patut kita apresiasi,” ujar Khofifah dalam keterangannya di Malang, Kamis (23/4/2026).

Program berbagi BBM gratis ini dilaksanakan secara bertahap di sejumlah titik di Jawa Timur. Khofifah menekankan bahwa pengemudi ojol merupakan bagian penting dari ekosistem transportasi publik dan distribusi barang yang mendukung perputaran ekonomi daerah.

Melalui bantuan ini, Pemprov Jatim berharap dapat mendorong produktivitas para pengemudi di tengah tantangan ekonomi global dan kenaikan biaya hidup.

“Kami ingin lebih banyak menyapa sekaligus berbagi kebahagiaan. Harapannya, bantuan ini tidak hanya meringankan beban ekonomi, tetapi juga menjadi penyemangat agar mereka tetap produktif,” tambahnya.

Direspons Positif

Tri Hapsari, salah satu pengemudi ojol penerima bantuan, menyatakan bahwa kehadiran negara melalui program BBM gratis sangat membantu efisiensi pengeluaran harian. Ia menyebut para pengemudi dari platform Gojek, Grab, Shopee, hingga Maxim menyambut positif inisiatif ini.

“BBM adalah kebutuhan utama pekerjaan kami setiap hari. Program ini memberikan manfaat nyata bagi kami yang menggantungkan pendapatan di jalanan,” ungkap Tri.

Kegiatan ini mempertegas komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat solidaritas sosial dan memastikan kehadiran pemerintah bagi para pekerja di sektor gig economy.

Gig economy adalah sistem pasar tenaga kerja berbasis kontrak jangka pendek, pekerja lepas (freelancer), dan berbasis platform digital yang menawarkan fleksibilitas waktu. Model ini memungkinkan pekerja mengambil banyak proyek, sementara perusahaan tidak perlu mengikat pekerja sebagai karyawan tetap.

Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan harga bahan bakar nonsubsidi memberikan ujian terhadap penurunan biaya logistik Indonesia yang ditargetkan mencapai angka 12,5% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2029 mendatang.

Kenaikan yang terjadi dalam waktu singkat itu berpotensi memicu kenaikan biaya distribusi dan merambat ke harga barang yang diterima konsumen.

PT Pertamina (Persero) menaikkan sejumlah harga BBM nonsubsidi per Sabtu (18/4/2026). Berdasarkan laman MyPertamina, harga Pertamax Turbo (RON 98) melonjak dari Rp13.100 per liter menjadi Rp19.400 per liter.

Kenaikan juga terjadi pada Dexlite dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter, serta Pertamina Dex dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. Di sektor laut, harga high speed diesel (HSD) B40 naik Rp5.100 sejak awal April 2026 menjadi Rp28.150 per liter untuk wilayah 1.

Kenaikan harga energi tersebut langsung menekan struktur biaya operasional pelaku logistik, terutama pelayaran yang sangat bergantung pada BBM nonsubsidi.

Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto menyebut komponen bahan bakar menyumbang mayoritas biaya operasional. “Yang pasti bila ada kenaikan harga solar industri berpengaruh pada biaya operasional, karena komponennya mencapai 50%–60% dari biaya operasional,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (22/4/2026).

Tekanan biaya ini membuka ruang penyesuaian tarif, meskipun keputusan tetap berada di masing-masing operator.

Sejumlah badan usaha pelabuhan bahkan telah mengajukan kenaikan tarif jasa, seiring lonjakan biaya energi. Namun, pelaku usaha masih menahan diri untuk menaikkan tarif secara luas.

Memei, sapaannya, mengatakan bahwa sebagian besar pelaku pelayaran masih mencermati dampak lanjutan terhadap harga barang dan daya beli masyarakat.

“Masih banyak yang mencermati penyesuaian tarif ini dengan pertimbangan dampak kenaikan harga komoditi yang diakibatkan sehingga menurunkan daya beli masyarakat,” lanjutnya.

Sikap serupa terlihat di sektor logistik darat. Pelaku usaha memilih menahan tekanan biaya melalui efisiensi operasional.

PR Media Relations J&T Cargo Natalia Pangaribuan mengatakan perusahaan melakukan penyesuaian internal untuk menjaga kelancaran distribusi tanpa menaikkan tarif.

“Penyesuaian yang dilakukan lebih pada pengelolaan operasional secara keseluruhan, seperti pengaturan rute, distribusi, dan utilisasi armada agar tetap efisien,” ungkapnya.

Dia menegaskan, hingga saat ini perusahaan masih menjaga stabilitas layanan dan belum melakukan penyesuaian tarif kepada pelanggan.

Di sisi lain, tekanan biaya mulai dirasakan di sektor pelabuhan. Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) Liana Trisnawati mengakui pelaku usaha menghadapi dilema antara menjaga tarif dan menekan biaya.

Menurutnya, penyesuaian tarif di pelabuhan harus melalui kesepakatan dengan pelaku pelayaran, sehingga keputusan belum bisa dilakukan secara seragam di seluruh wilayah.

Kondisi ini mencerminkan tekanan berlapis di sektor logistik, di mana biaya operasional meningkat, tetapi ruang untuk menaikkan tarif masih terbatas.

Di tengah tekanan tersebut, pelaku usaha meminta dukungan kebijakan untuk menjaga keberlanjutan operasional. INSA, misalnya, mengusulkan insentif fiskal, mulai dari penghapusan PPN dan pajak bahan bakar, hingga penjadwalan ulang pinjaman perbankan.

Efisiensi Logistik jadi Penentu

Tekanan biaya logistik ini berpotensi merambat ke harga barang, terutama di jalur distribusi antarpulau yang sangat bergantung pada transportasi laut.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai kenaikan BBM nonsubsidi berpotensi lebih cepat diteruskan ke harga barang melalui jalur laut dibandingkan darat yang masih menggunakan solar subsidi.

“Meskipun dampaknya tidak akan satu banding satu, tetapi tetap nyata dan cenderung lebih cepat terasa di jalur laut,” ujarnya.

Dia menjelaskan biaya pelayaran tidak hanya dipengaruhi bahan bakar, tetapi juga waktu tunggu kapal, waktu sandar, dan berbagai biaya pelabuhan yang masih tinggi. Dalam kondisi saat ini, waktu tunggu kapal di pelabuhan umum masih mencapai 2 hingga 3 hari, sehingga meningkatkan biaya logistik secara keseluruhan.

Dengan struktur logistik Indonesia yang masih berada di kisaran 14%–15% terhadap PDB dan sangat bergantung pada jalur laut, kenaikan biaya energi dinilai berisiko mendorong harga barang, terutama untuk komoditas antarpulau dengan margin tipis.

Josua menilai dampak paling cepat akan dirasakan pada harga pangan dan barang konsumsi sehari-hari.

Di sisi industri, sektor manufaktur berbasis petrokimia, plastik, dan kemasan juga dinilai rentan terhadap kenaikan biaya energi dan logistik.

Lebih jauh, dia menilai intervensi pemerintah diperlukan, tetapi harus difokuskan pada efisiensi sistem logistik, bukan sekadar menahan harga energi.

“Masalah utama logistik kita justru ada pada sistem yang belum terintegrasi, konektivitas pelabuhan-hinterland yang belum optimal, serta waktu tunggu yang masih tinggi,” ujarnya.

Menurutnya, langkah yang lebih efektif adalah menekan biaya pelabuhan, mempercepat integrasi sistem logistik nasional, serta memperbaiki konektivitas dan sinkronisasi distribusi.

Di tengah kondisi tersebut, target penurunan biaya logistik menjadi 12,5% terhadap PDB dinilai semakin sulit dicapai dalam jangka pendek.

“Target itu masih layak sebagai sasaran jangka menengah, tetapi untuk jangka dekat menjadi jauh lebih sulit,” ujarnya.

Dia menilai target tersebut baru realistis jika reformasi pelabuhan, digitalisasi, dan integrasi rantai pasok berjalan konsisten.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan belum memiliki perhitungan resmi terkait jumlah total nilai aset dari barang sitaan yang akan dilelang dalam kegiatan BPA Fair 2026. Hanya saja, Kejagung sudah memiliki perkiraan awal dari jumlah tersebut.

Diketahui, sebanyak 400 barang yang akan dilelang dalam kegiatan BPA Fair 2026 yang digelar pada 18-22 Mei 2026. Barang-barang yang dilelang di antaranya; mobil dan motor mewah, perhiasan, tas mewah, hingga lukisan.

"Terkait dengan nilai yang kami akan jual, saat ini masih dalam proses penilaian karena itemnya banyak," kata Kepala BPA Kejagung Kuntadi dalam konferensi persnya di Kantor BPA, Kebagusan, Jakarta Selatan, Rabu (22/4/2026).





Karena itu, kata dia, BPA saat ini masih menunggu penghitungan resmi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). "Tapi estimasi kami di atas Rp100 miliar untuk yang barang bergerak," ujarnya.

Kendati demikian, Kuntadi menyebut jika akan ada barang yang sedang dalam proses penilaian apakah bisa dilakukan lelang atau tidak dalam BPA Fair 2026 nanti. Dia menyebut, barang ini memiliki nilai yang signifikan.

Hanya saja, Kuntadi belum bisa menyampaikan barang yang dimaksud. Namun, ia berharap barang ini juga bisa masuk ke dalam rangkaian yang turut dilelangkan.

"Nah, terkait dengan barang yang berpotensi memiliki nilai yang tinggi, untuk yang akan kami pajang di BPA Fair 2026 ini ada tas ya, sekitar mungkin puluhan miliar ada. Tapi yang menarik ada lukisan emas, ada mobil sport yang tadi Bapak bisa lihat itu ya," pungkasnya.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Badan Pemulihan Aset akan meluncurkan kegiatan 'BPA Fair 2026' pada 18-22 Mei 2026 mendatang. Dalam kegiatan ini, akan ada sekitar 400 barang rampasan negara akan dilelang secara terbuka bagi masyarakat.

Kepala BPA Kejagung, Kuntadi menyampaikan lewat kegiatan ini, pihaknya ingin menekankan paradigma baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Di mana, penegakan hukum tidak lagi hanya terpaku pada kepastian dan keadilan semata, tetapi juga harus mengejar aspek kemanfaatan nyata bagi masyarakat dan negara.

"KPI dari BPA salah satunya adalah apabila kami mampu memulihkan kerugian yang diderita oleh korban; dalam hal ini kalau korupsi ya negara, kalau pidana umum ya bisa masyarakat," kata Kuntadi dalam konferensi persnya di Gedung BPA Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (22/4/2026).

Kuntadi mengakui selama ini masih banyak pertanyaan di tengah masyarakat mengenai nasib barang-barang yang disita oleh kejaksaan setelah sebuah perkara inkrah atau selesai. Munculnya pertanyaan tersebut, kata dia, menjadi indikator bahwa transparansi dan kebermanfaatan penegakan hukum belum tercapai secara maksimal. "Selama pertanyaan itu masih muncul, berarti kami belum bekerja optimal," ujarnya.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan selama ini, BPA mencatat tingkat keterjualan barang rampasan masih rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur, waktu, dan kanal penjualan aset tersebut.

Lihat video: Lelang Barang Mewah Koruptor Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia



Sehingga, Kuntandi berharap melalui BPA Fair 2026 yang akan digelar secara maraton selama satu minggu penuh, masyarakat akan diberikan edukasi menyeluruh mengenai cara mendapatkan barang kelolaan kejaksaan.

"Rangkaian yang akan kami gelar ini memang kami pilih beberapa barang yang kami harapkan bisa menimbulkan minat dari masyarakat. Ada banyak, ada 400 sekian, 400 sekian item barang yang akan kami tawarkan mulai dari perhiasan, tas mewah, mobil sport di antaranya.

Di sisi lain, Kuntandi memastikan seluruh barang yang disita telah dikelola, dipelihara, dan dijaga nilai ekonomisnya dengan baik. "Sehingga ketika kita jual ke masyarakat barang dalam keadaan baik dan pada akhirnya negara juga mendapatkan benefit yang dari nilai penjualannya dalam keadaan yang harga yang pantas," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wacana pengenaan PPN pada jalan tol mencuat di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pemerintah belum akan menambah pajak baru dalam waktu dekat.

Purbaya mengaku belum mengetahui detail rencana tersebut. Ia menyebut belum menerima laporan resmi terkait wacana PPN tol.

Ia menegaskan, setiap kebijakan pajak harus melalui kajian mendalam sebelum diterapkan. Pemerintah tidak ingin mengambil langkah fiskal tanpa analisis yang matang.

“Saya minta nanti Badan Kebijakan Fiskal menganalisis sebelum ada pajak baru dikenakan,” kata Purbaya, Rabu (22/4/2026).

Purbaya juga menekankan, pemerintah masih berkomitmen menahan penambahan pajak baru maupun kenaikan tarif. Kebijakan tersebut bergantung pada kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat.

“Sebelum ada perbaikan daya beli yang signifikan, sebelum ada perbaikan ekonomi yang signifikan, kita tidak akan menerapkan pajak baru atau menaikkan rate dari pajak yang ada,” kata Purbaya.

Menurut dia, pemerintah akan mempertimbangkan berbagai indikator sebelum mengambil keputusan. Mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga pola konsumsi masyarakat.

“Kita lihat kan macam-macam. Ada pertumbuhan ekonomi, ada survei kelayakan konsumen, ada pembelian segala macam. Tapi kita pastikan itu tidak mengganggu arah ekonomi kalau dijalankan pun,” kata Purbaya.

JAKARTA, KOMPAS.com — KAI Logistik melaporkan total volume pengelolaan angkutan barang mencapai sekitar 3,6 juta ton pada kuartal I 2026.

Capaian ini diraih di tengah dinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian, sekaligus menunjukkan konsistensi perusahaan dalam menjaga kelancaran rantai pasok nasional.

Direktur Utama KAI Logistik, Yuskal Setiawan, mengatakan operasional bisnis sepanjang tiga bulan pertama tahun ini tetap berjalan optimal meskipun bertepatan dengan momentum beberapa hari libur nasional yang berdekatan.

“Pencapaian sebesar 3,6 juta ton tersebut didominasi oleh lini angkutan batu bara dengan volume mencapai 2 juta ton. Kontribusi signifikan lainnya berasal dari layanan pra dan purna BBM/BBK sebanyak 769.000 ton, layanan peti kemas sebesar 663.000 ton, angkutan semen dan limbah B3 sekitar 74.000 ton, serta layanan pengiriman barang ritel sebesar 18.671 ton,” ujar Yuskal dalam keterangan resmi, Rabu (22/4/2026).

Angkutan peti kemas tumbuh 24 persen

Dari seluruh lini bisnis, pertumbuhan paling menonjol tercatat pada layanan angkutan peti kemas. Pada kuartal I 2026, volume angkutan peti kemas mencapai 663.000 ton, meningkat 24 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 535.000 ton.

Peningkatan ini disebut didorong oleh berbagai langkah inovasi strategis yang telah diimplementasikan perusahaan untuk meningkatkan keandalan layanan.

Kinerja tersebut juga sejalan dengan proyeksi Bank Indonesia (BI) yang menempatkan sektor transportasi dan pergudangan sebagai lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi, yakni pada kisaran 10,8 persen hingga 11,6 persen secara tahunan (year-on-year/YoY).

Angka ini melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dan mempertegas peran sektor logistik dalam mendukung konektivitas.

“Pencapaian pada triwulan I ini merupakan bukti nyata dari ketangguhan operasional perusahaan dalam merespons kebutuhan pasar yang dinamis. Kami terus berfokus pada inovasi layanan dan optimalisasi kapasitas angkut untuk memastikan setiap segmen bisnis memberikan kontribusi terukur bagi penguatan rantai pasok nasional, sejalan dengan visi besar perusahaan dalam menyediakan solusi logistik terintegrasi,” kata Yuskal.

Perkuat dukungan ke sektor manufaktur

Sejalan dengan fokus pemerintah dalam memperkuat struktur industri manufaktur yang ditargetkan tumbuh 5,51 persen pada 2026, KAI Logistik memposisikan diri sebagai mitra strategis dalam pemenuhan kebutuhan rantai pasok sektor tersebut.

Saat ini, sekitar 11 persen basis pelanggan KAI Logistik berasal dari industri manufaktur. Untuk mendukung peningkatan kebutuhan distribusi, perusahaan tengah merampungkan rencana penambahan kapasitas angkut pada layanan kereta api peti kemas yang akan segera dieksekusi dalam waktu dekat.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat peran perusahaan dalam mendukung kelancaran distribusi bahan baku maupun barang jadi di sektor industri.

Layanan ritel tumbuh 27 persen

Selain sektor industri, pertumbuhan juga terjadi pada layanan ritel melalui KALOG Express. Pada kuartal I 2026, volume pengiriman ritel tercatat sebesar 18.671 ton, meningkat 27 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 14.649 ton.

Pertumbuhan ini menjadi dasar bagi perusahaan untuk memperluas jangkauan pasar. Sepanjang 2026, KAI Logistik menargetkan penambahan 70 titik layanan ritel baru.

Ekspansi tersebut diharapkan dapat meningkatkan akses layanan logistik bagi masyarakat sekaligus memperkuat jaringan distribusi barang skala kecil dan menengah.

Fokus inovasi dan ekspansi jaringan

Ke depan, KAI Logistik menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat peran sebagai penyedia solusi logistik terintegrasi yang andal dan berkelanjutan.

Strategi yang ditempuh mencakup peningkatan kapasitas angkut, inovasi layanan, serta perluasan jaringan operasional.

“KAI Logistik akan selalu berkomitmen untuk terus memperkuat peran sebagai penyedia solusi logistik terintegrasi yang andal dan berkelanjutan. Melalui peningkatan kapasitas, inovasi layanan, serta perluasan jaringan operasional, perusahaan optimistis dapat menjaga tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026 sekaligus berkontribusi lebih besar dalam mendukung efisiensi distribusi dan daya saing ekonomi nasional,” tutup Yuskal.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang