Bisnis.com, PADANG — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi di Provinsi Sumatra Barat sebesar 1,97% yoy atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 109,77 pada April 2025 menjadi 111,93 pada April 2026.

Kepala BPS Sumbar Nurul Hasanudin mengatakan inflasi yang terjadi secara yoy hingga April 2026 itu, disumbangkan dari komoditas emas perhiasan, daging ayam ras, beras, hingga minyak goreng, yang tercatat terjadi kenaikan harga. Kondisi ini membuat IHK mengalami kenaikan dibandingkan bulan Maret 2026.

“Kalau secara mtm, Sumbar ini mengalami inflasi sebesar 0,39%. Hingga April 2026, deflasi ytd sebesar 0,43%,” katanya dikutip dari data resmi BPS, Senin (4/5/2026).

Dia menjelaskan komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi mtm pada April 2026 angkutan udara, bawang merah, minyak goreng, jengkol, kentang, nasi dengan lauk, hingga laptop/notebook.

Menurutnya adanya angkutan udara yang menjadi penyebab inflasi secara mtm pada April 2026, karena dampak dari adanya kebijakan dari pemerintah menaikkan harga avtur, di mana membuat harga tiket pesawat turut naik.

“Jadi selain adanya angkutan udara, komoditas lain yang andil memberikan inflasi juga pada angkutan umum lainnya , seperti tarif kendaraan travel, angkutan antar kota, kendaraan carter,” jelasnya.

Nurul menjelaskan di Sumbar ini terdapat empat wilayah cakupan IHK, semua wilayah mengalami inflasi yoy. Inflasi yoy tertinggi terjadi di Kabupaten Dharmasraya sebesar 3,44% dengan IHK sebesar 113,81 dan terendah terjadi di Kabupaten Pasaman Barat sebesar 1,03%, dengan IHK sebesar 112,82.

Sementara itu, Kota Bukittinggi mengalami inflasi sebesar 2,48% dengan IHK sebesar 111,80 dan Kota Padang mengalami inflasi sebesar 1,97% dengan IHK sebesar 111,41.

Dihubungi terpisah, Kepala Perwakilan BI Sumbar M. Abdul Majid menjelaskan dengan angka inflasi Sumbar yang masih dalam range target yakni 2,5% hingga 1%, jadi masih kondusif guna menjaga daya beli masyarakat dan memperbaiki pertumbuhan ekonomi yang sempat rendah 3,3% pada 2025.

“Kami menargetkan inflasi Sumbar tetap terjaga sepanjang 2026 ini yakni di angka 2,5% hingga 1%. Sementara kini inflasi Sumbar 1,97%, jadi masih sesuai range target,” tegasnya.

Bisnis.com, PADANG — Bank Indonesia melihat ekonomi Provinsi Sumatra Barat memiliki peluang untuk tumbuh positif pada kuartal I/2026 seiring adanya momen Ramadan dan Idulfitri serta didorong mulai pulihnya penanganan pascabencana.

Kepala Perwakilan BI Sumbar Mohamad Abdul Majid Ikram mengatakan momen Ramadan dan Idulftiri pergerakan ekonomi akan terlihat bagus, terutama di sektor perdagangan dan jasa transportasi.

“Tapi bicara soal sektor perdagangan ini, hal yang perlu dipastikan oleh pemerintah daerah dari sekarang adalah memastikan pasokan dan ketersediaan pangan aman dan cukup, agar inflasi tetap terjaga,” katanya, Jumat (30/1/2026).

Dia menjelaskan bencana alam yang terjadi pada November 2026 lalu, telah memberikan dampak yang cukup parah pada sektor pertanian. Dari data Pemprov Sumbar, total luas lahan pertanian yang terdampak bencana alam 6.713 hektare, yang tersebar di sebagian besar wilayah di Sumbar.

Majid melihat apabila persoalan pasokan dan ketersediaan pangan tidak secepat mungkin diambil langkah-langkah jitu, gejolak inflasi akan sulit dibendung. Tapi, kalau pangan nantinya tidak ada kekurangan pasokan, maka perekonomian Sumbar akan tumbuh positif.

“Kami bersama TPID (tim pengendali inflasi daerah) telah rapat membahas ini. Harapan kami, tentu momen Ramadan dan Idulfitri nanti membuat ekonomi Sumbar bangkit,” ujar dia.

Kemudian hal yang juga menjadi penentu pendorong pertumbuhan perekonomian itu, percepatan pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana alam. Pembangunan hunian sementara maupun tetap akan dapat memberikan pengaruh terhadap perekonomian.

Dimana banyak masyarakat yang kehilangan rumah akibat bencana alam, jalan-jalan banyak yang rusak, baik itu jalan nasional hingga ke jalan kabupaten dan kota, serta kondisi lainnya yang tentunya diharapkan bisa segera pulih.

“Kami dari BI tentu ikut berperan dalam mendorong pemulihan ekonomi ini, yakni salah satunya kami melaksanakan kegiatan UMKM Bangkit. Cara ini kami lakukan, agar UMKM di Sumbar larut dalam kondisi terdampak bencana alam. Jadi kami pun hadir untuk merangkul UMKM,” jelasnya.

Dikatakannya bicara soal bencana, maka Sumbar dapat dilihat seperti kondisi di Jepang. Tapi kondisi di Jepang masih bisa dikendalikan dampaknya terhadap perekonomian.

Oleh karena itu, Majid berencana akan mencoba merancang kesiapan daerah dalam menghadapi bencana, sehingga tidak memberikan dampak yang buruk terhadap perekonomian.

“Sejauh ini yang saya lihat, dan saya juga berharap pemerintah daerah di Sumbar harus melakukan yang namanya APBD cadangan. Ketika terjadi bencana, penanganan dini bisa dilakukan dahulu di daerah, sembari bantuan-bantuan dari pusat datang,” sebutnya.

Menurutnya belajar dari kondisi ke kondisi bencana alam yang melanda Sumbar, hal yang terlihat situasi dan kondisi seperti kelabakan. Jadi, kedepannya perlu bagi pemerintah melakukan APBD cadangan tersebut.

Artinya, apabila dari berbagai kondisi itu bisa dilakukan sebaik mungkin, maka triwulan I/2026 ini ekonomi Sumbar akan menunjukan pertumbuhan yang positif.

“Harapan saya, semua masyarakat Sumbar harus bangkit menghadapi kondisi ini. Kepada perantau Minang, ayo sama-sama membantu Sumbar untuk pulih, dan BI pun tentu akan siap supportsu” tutupnya.

Bisnis.com, PADANG — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatra Barat melaporkan bahwa berdasarkan pemantauan di 4 kabupaten dan kota, inflasi Sumbar Desember 2025 tercatatsebesar 5,15% (year on year/YoY).

Kepala BPS Sumbar Sugeng Arianto mengatakan bahwa inflasi mencerminkan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,90 pada Desember 2024 menjadi 112,41 pada Desember 2025.

“Secara month-to-month [MtM] pada bulan Desember 2025 itu, Sumbar mengalami inflasi sebesar 1,48%. Hingga Desember 2025, inflasi year-to-date [YtD] sebesar 5,15%,” katanya, dikutip dari data resmi BPS, Senin (5/1/2026).

Dia menjelaskan bahwa wilayah yang mengalami inflasi tahunan tertinggi adalah Kabupaten Pasaman Barat sebesar 7,09% (YoY) dengan IHK 115,17. Adapun, wilayah dengan inflasi tahunan terendah adalah Kota Padang yakni 4,66% (YoY) dengan IHK sebesar 111,66 pada Desember 2025.

Sementara itu, Kabupaten Dharmasraya mengalami inflasi sebesar 4,77% dengan IHK sebesar 112,64 dan Kota Bukittinggi mengalami inflasi sebesar 4,99% dengan IHK sebesar 111,69.

Sugeng menyampaikan komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi bulanan pada Desember 2025 adalah bawang merah, cabai rawit, beras, daging ayam ras, kangkung, emas perhiasan, cabai merah, angkutan antar kota, telur ayam ras, buncis, cabai hijau, bayam, ikan gembolo/ikan aso-aso, terong, kacang panjang, tarif kendaraan travel, santan segar, sawi hijau, angkutan udara, dan ikan serai.

“Lalu komoditas yang memberikan andil/ sumbangan deflasi mtm pada Desember 2025 adalah wortel, jengkol, jeruk nipis/ limau, dan ikan tuna,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar, Mohamad Abdul Majid Ikram mengatakan inflasi Sumbar sebenarnya masih berada dalam kondisi yang terkendali, dan hal ini dapat dilihat hingga Juli 2025.

“Tetapi, seiring adanya bencana alam melanda sebagian besar wilayah Sumbar, membuat sejumlah komoditas di pasar jadi naik,” jelasnya.

Menurutnya, cuaca ekstrem yang berlangsung hingga akhir tahun memberikan dampak yang besar terhadap sektor pangan, mulai dari kondisi gagal panen, gangguan distribusi pangan, kondisi tersebut membuat pasokan ke pasar jadi terganggu dan membuat harga naik.

Majid menjelaskan awalnya kenaikan harga pangan dirasakan pada komoditas beras, lalu menyusul komoditas bawang merah, dan berlanjut pada cabai merah, serta adanya kenaikan harga telur ayam, begitupun harga emas yang mengalami tren kenaikan.

“Bencana alam benar-benar membawa dampak yang besar terhadap kondisi inflasi Sumbar hingga penutupan tahun ini,” tegasnya.

Oleh karena itu, ke depan TPID perlu mempersiapkan berbagai langkah pengendalian inflasi, sehingga pangan di Sumbar tetap terkendali apabila sewaktu-waktu menghadapi bencana alam. Dia berharap sinergitas kedepan bisa terus di tingkatkan antar daerah, agar Sumbar masih dalam kondisi terkendali.

Bisnis.com, JAKARTA — Bencana banjir hingga longsor yang menghantam wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada akhir tahun lalu terbukti memukul stabilitas harga barang secara signifikan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tiga provinsi tersebut mengalami tekanan inflasi yang tinggi di atas rata-rata nasional pada Desember 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengungkapkan Aceh tercatat sebagai provinsi dengan inflasi tahunan (year on year/ YoY) tertinggi di Indonesia, yakni menembus 6,71%. Angka ini jauh melampaui inflasi nasional yang berada di level 2,92%.

"Secara tahunan dapat kita lihat bahwa seluruh provinsi mengalami inflasi dan inflasi tertinggi terjadi di Aceh yaitu sebesar 6,71%," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (5/1/2026).

Tak hanya Aceh, Sumatra Barat (Sumbar) mencatatkan inflasi tinggi sebesar 5,15% YoY, menjadikannya salah satu yang tertinggi di Pulau Sumatra. Sementara itu, Sumatra Utara (Sumut) menyusul dengan tingkat inflasi sebesar 4,66% YoY.

Secara bulanan (month on month/MoM), Aceh mengalami inflasi 3,6%. Sementara itu, Sumut sebesar 1,66% dan Sumbar senilai 1,48%.

Sebagai perbandingan, pada bulan sebelumnya atau November 2025, Aceh masih mencatatkan deflasi alias penurunan harga sebesar 0,67% MoM, Sumut deflasi 0,41% MoM, dan Sumbar deflasi 0,24% MoM.

Kondisi di wilayah barat ini kontras dengan wilayah lain yang relatif stabil. BPS mencatat inflasi terendah terjadi di Sulawesi Utara, yang hanya mencatatkan kenaikan harga sebesar 1,23% YoY dan 0,51% MoM.

Sebelumnya, BPS menjelaskan bahwa dampak bencana alam terhadap harga-harga komoditas di wilayah tersebut belum tecermin dalam rilis inflasi November 2025.

Menurutnya, bencana hidrometeorologi di ketiga wilayah tersebut baru terjadi pada akhir periode pencatatan sehingga belum memengaruhi rata-rata harga konsumen secara signifikan pada November 2025.

"Bencana yang terjadi di tiga wilayah saat ini, ini terjadi di pertengahan minggu keempat November. Jadi, tidak terjadi [dampaknya] bulan ini," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (1/12/2025).

Pudji mengungkapkan bahwa dampak bencana, seperti gangguan distribusi logistik dan kerusakan infrastruktur pasar, diproyeksikan baru akan terlihat pada rilis data inflasi bulan depan (Desember 2025).

"Karena kita tahu juga kondisinya mengakibatkan kendala infrastruktur, sehingga pasar tempat pelaksanaan survei IHK juga terkena bencana seperti yang terjadi di Sibolga saat ini," jelasnya.

Oleh karena itu, Pudji menegaskan bahwa potret inflasi akibat guncangan pasokan alias supply shock dari bencana alam di tiga wilayah Sumatra ini baru akan terbaca pada laporan periode berikutnya.

Bisnis.com, BATUSANGKAR — Perubahan cuaca ekstrem sepanjang 2025 membuat petani cabai merah di Nagari Pandai Sikek, Kabupaten Tanah Datar, menghadapi tantangan serius dalam menjaga produktivitas. Di tengah kondisi tersebut, Bank Indonesia Perwakilan Sumatra Barat mengambil peran strategis dalam menjaga stabilitas pasokan cabai, komoditas yang selama ini menjadi penyumbang inflasi tertinggi di Sumbar.

Kelompok Tani Salingka Jarek, binaan BI Sumbar, merasakan langsung dampak fluktuasi cuaca yang sulit diprediksi. Bendahara kelompok, Zikra Lutfi, menjelaskan bahwa awal tahun cuaca masih stabil, namun memasuki April hingga November, kondisi berubah drastis menjadi panas berkepanjangan disertai angin kencang.

“Situasi seperti ini sangat memicu virus gemini, dan itu ancaman paling berbahaya bagi cabai lokal,” ujarnya, Rabu (12/11/2025).

Virus gemini, penyebab daun kuning dan keriting, merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan sering membuat tanaman muda mati sebelum berbuah. Kelompok tani ini menanam sekitar 11.500 batang cabai, tetapi tingkat kerentanan terhadap virus membuat sebagian besar tanaman sulit dipanen optimal.

Meski menghadapi risiko besar, petani tidak berhenti berinovasi. Zikra, yang juga petani milenial Pandai Sikek, bersama anggota lainnya mencoba mengembangkan varietas hibrida seperti Tangguh F1, yang dikenal lebih tahan penyakit. Inisiatif ini murni datang dari petani, namun efektivitas perawatan tanaman meningkat signifikan berkat bantuan mesin semprot dari BI Sumbar, yang memungkinkan penyemprotan pestisida lebih cepat, lebih merata, dan menghemat tenaga.

“Dengan alat dari BI, penyemprotan jauh lebih efisien dan bisa mengurangi risiko hama menyerang,” katanya.

Petani lainnya, Nasrul, menegaskan tingginya biaya bertani cabai. Untuk 3.600 batang saja, modal yang dibutuhkan mencapai Rp7 juta, mencakup plastik mulsa, pupuk, pestisida, serta biaya perawatan. Harga cabai hibrida saat ini berada di kisaran Rp63.000/kg, sementara cabai lokal sekitar Rp70.000/kg. Namun, fluktuasi harga sangat sensitif terhadap pasokan luar daerah.

“Kalau cabai luar Sumbar masuk banyak, harga langsung jatuh. Dampaknya sangat terasa ke petani,” ujarnya.

Melihat kondisi tersebut, BI Sumbar memperkuat tindakan dari hulu hingga hilir untuk menjaga pasokan cabai tetap stabil. Selain memberikan pembinaan kepada kelompok tani binaan, BI juga melakukan pemantauan langsung ke sentra cabai merah di Solok, Tanah Datar, Pesisir Selatan, dan Agam. Kunjungan lapangan ini memungkinkan BI memahami kendala petani secara utuh, mulai dari pola cuaca, serangan penyakit, hingga kemungkinan penurunan pasokan.

Kepala Perwakilan BI Sumbar, M. Abdul Majid Ikram, menjelaskan bahwa cabai merah merupakan komoditas yang memiliki kontribusi dominan terhadap inflasi Sumbar, baik secara bulanan (mtm) maupun tahunan (yoy). Perubahan cuaca yang ekstrem menyebabkan pergeseran siklus tanam dan panen, sehingga ketersediaan pasokan tidak menentu.

“Kami turun langsung bertemu petani agar bisa melihat kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan,” ungkapnya.

Melalui hasil pemantauan tersebut, BI menemukan adanya potensi keterlambatan panen di beberapa kabupaten. Untuk itu, BI mendorong koordinasi intensif dengan pemerintah daerah agar setiap kabupaten melakukan pendataan wilayah pertanian yang akan panen dalam waktu dekat.

“Pendataan ini penting agar pemda punya pedoman jelas bila perlu menambah pasokan dari luar daerah,” jelas Majid.

Langkah ini menjadi semakin penting menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), periode yang selalu memicu lonjakan permintaan pangan. BI berharap melalui pembinaan teknis, dukungan alat produksi, pemantauan lapangan, dan koordinasi kebijakan pasokan, stabilitas harga cabai dapat dijaga hingga penutupan tahun.

“Kami ingin memastikan pasokan aman dan harga cabai tidak kembali menjadi penyumbang terbesar inflasi Sumbar,” tegasnya.

Pendampingan BI memberikan keyakinan baru bagi kelompok tani dalam menghadapi cuaca yang makin tidak menentu. Dengan dukungan peralatan dan monitoring kebijakan pasokan, petani kini dapat merespons ancaman hama lebih cepat, memetakan risiko produksi dengan lebih terukur, serta menata jadwal tanam berdasarkan perubahan pola cuaca.

Sinergi antara inovasi petani dan langkah responsif BI Sumbar memberikan harapan baru bagi keberlanjutan komoditas cabai merah di Ranah Minang. Dalam situasi iklim yang tidak stabil, kolaborasi yang erat antara petani dan BI menjadi fondasi penting untuk menjaga produktivitas, stabilitas harga, dan ketahanan pangan di Tanah Datar dan wilayah Sumatera Barat secara lebih luas.

Bisnis.com, PAYAKUMBUH — Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatra Barat menargetkan peningkatan produktivitas pertanian, terutama padi, melalui program Sekolah Lapang Daun. Program ini diharapkan dapat memperkuat pengetahuan dan keterampilan petani di berbagai daerah di Sumbar.

Kepala Perwakilan BI Sumbar M. Abdul Majid Ikram mengatakan produktivitas padi di wilayah ini masih relatif rendah dibandingkan dengan produksi padi di Pulau Jawa dan Makassar, padahal beras Sumbar dikenal memiliki kualitas premium dan digemari masyarakat lokal.

“Kami melihat ada tren kecenderungan menurun untuk produksi padi di Sumbar. Kalau kita perhatikan, dulu pertanian di Sumbar jadi tulang punggung, dan hal ini menjadi tantangan dan tugas bagi BI juga untuk mengendalikan harga atau inflasi,” katanya di Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Selasa (11/11/2025).

Menurut Majid, inflasi di Sumbar masih dipengaruhi fluktuasi harga pangan, terutama cabai merah yang menjadi penyumbang terbesar inflasi pada Oktober 2025. Ia menilai, peningkatan produktivitas pertanian menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas harga.

“Kenapa muncul ide ini (Sekolah Lapang Daun), jadi cukup unik sebenarnya pertimbangan kami. Karena kalau diperhatikan 2018 NTP (nilai tukar petani) di Sumbar angka 100, kemudian menjadi 160-an di tahun 2025... ternyata yang memiliki andil yang dominan itu, NTP perkebunan, bukan tanaman pangan,” tegasnya.

Majid menjelaskan, kenaikan pendapatan petani 60% dalam 7 tahun terakhir sebagian besar berasal dari sektor perkebunan. Kondisi itu menunjukkan perlunya dukungan lebih besar bagi petani tanaman pangan agar pendapatannya juga meningkat.

“Secara logika, seorang petani yang memiliki lahan kurang dari dua hektar, maka tidak bisa mendapatkan pendapatan yang tinggi. Bagaimana NTP si petani ini bisa naik? Caranya, pemerintah perlu hadir yakni turunkan biaya petani, atau tingkatkan penjualan, serta diiringi dengan peningkatan produksi,” ungkapnya.

Untuk meningkatkan hasil, lanjut Majid, perlu dilakukan perluasan lahan sawah dan penghentian alih fungsi lahan. Petani juga didorong untuk mengadopsi inovasi, seperti sistem mulsa tanpa olah tanah (MTOT) atau yang dikenal sebagai sawah pokok murah.

Sekolah Lapang Daun yang berlangsung pada 11–14 November 2025 melibatkan sejumlah ahli pertanian dan pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Program ini bertujuan memperkenalkan sistem tanam padi yang ramah lingkungan dan efisien.

“Kata petani di Solok Selatan sistem itu telah terbukti, dan mampu meningkatkan produktivitas. Makanya petani yang telah merasakan buktinya itu, kami ajak ikut terlibat memberikan ilmu dan pengetahun ke petani yang hadir pada Sekolah Lapang Daun ini,” kata Majid.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Barat M. Abdul Majid Ikram (tengah) didampingi sejumlah pihak dari Bapenas dan Pemprov Sumbar serta Pemkab Lima Puluh Kota di kegiatan Sekolah Lapang DAUN, Harau, Lima Puluh Kota, Sumbar, Selasa (11/11/2025). Bisnis/Muhammad Noli Hendra

Program MTOT dikembangkan oleh ahli pertanian Sumbar Ir. Djoni bersama petani di Solok Selatan. “Kami dari BI memang tidak memiliki ahli terkait sektor pertanian ini. Makanya kami ajak untuk bisa membagikan ilmu dan pengetahuannya ke petani yang ada di Sumbar... sekolah dengan kata DAUN ini, artinya dari nagari untuk negeri,” ujarnya.

Majid berharap kegiatan ini dapat meningkatkan produktivitas padi di Sumbar sehingga daerah tersebut berperan lebih besar dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Sekitar 70 persen peserta Sekolah Lapang Daun merupakan petani milenial, yang diharapkan dapat menjadi generasi penerus sektor pertanian.

“Melibatkan petani milenial ini memang jadi konsen kami. Para petani saat ini secara usia sudah banyak yang tua... hal ini juga memberikan tantangan bagi petani milenial,” jelasnya.

Kegiatan di Harau ini merupakan pelaksanaan keempat program Sekolah Lapang DAUN. BI berupaya menekankan pembelajaran berbasis praktik langsung agar petani dapat memahami metode MTOT secara nyata.

“Kami tidak ingin memberikan janji, tapi kami langsung memberikan bukti. Sekarang tinggal belajar saja, silahkan lihat secara langsung. Jadi ada dua hal, ada ilmu dan ada prakteknya disaksikan langsung ahli pertaniannya,” kata Majid.

Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar, Afniwirman, menambahkan bahwa sektor pertanian masih menjadi penopang utama ekonomi daerah. Nilai tambah sektor pertanian pada 2023 mencapai Rp41,6 triliun atau 27,8 persen dari total PDRB.

“Artinya, dalam kondisi ini, pertanian menjadi perhatian serius pemerintah. Jadi pertanian masih menjadi aktivitas mendominasi di Sumbar. Tidak hanya menjadi sumber ekonomi, tapi tanaman pangan juga erat kaitannya dengan sosial dan politik. Makanya soal tanaman pangan ini menjadi prioritas oleh Presiden Prabowo,” ujarnya.

Afniwirman menyebut inflasi Sumbar saat ini termasuk tertinggi kelima secara nasional karena harga beras dan cabai yang masih tinggi. Upaya peningkatan produksi menjadi langkah kunci dalam menekan inflasi tersebut.

Ia menilai penggunaan pupuk kimia secara intensif telah menurunkan kualitas tanah, sehingga diperlukan peralihan ke bahan organik. “Makanya, perlu ada gerakan menggunakan bahan organik. Seperti halnya kegiatan Sekolah Lapang Daun ini,” katanya.

Afniwirman menilai penerapan sistem MTOT dapat menjadi alternatif bagi petani kecil karena dapat menekan biaya tanam. Selain itu, metode tersebut cocok untuk lahan di wilayah lereng yang sulit dijangkau alat pertanian.

“Dengan adanya sawah pokok murah ini, kendala itu sudah bisa diatasi. Makanya saya dukung kegiatan Sekolah Lapang DAUN yang dilakukan BI ini,” ucapnya.

Salah satu peserta, Hendri, petani asal Kabupaten Agam, mengatakan petani kini semakin terbuka untuk menerapkan sistem organik. “Saya bahkan sedang memulai untuk mencoba mengolah lahan tanaman bawang merah menggunakan sistem organik ini,” ujarnya.

Hendri berharap pemerintah dapat membantu kemudahan sertifikasi petani organik. “Dari BI kami sangat berterima kasih diberi kesempatan Sekolah Lapang Daun ini. Tapi soal sertifikasi petani organik ini, kami berharap betul Kementerian Pertanian bisa mempermudah prosesnya,” katanya

Bisnis.com, AGAM - Bank Indonesia turun langsung menemui petani tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Agam, Sumatra Barat, untuk mencari tahu penyebab minimnya pasokan pangan ke pasar yang menyebabkan Sumbar mengalami inflasi 4,52% YoY pada Oktober 2025.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar, M. Abdul Majid mengatakan komoditas yang memberikan andil dominan pada inflasi Sumbar ini datang dari cabai merah, bawang merah, hingga komoditas lainnya, baik itu untuk laju inflasi secara bulanan (month to month/mtm) maupun kondisi secara tahunan (year on year/YoY).

“Kami telah turun langsung menemui petani di berbagai daerah, yang menjadi sentra tanaman pangan dan hortikultura di Sumbar. Seperti Kabupaten Solok, Tanah Datar, Pesisir Selatan, dan termasuk ke Kabupaten Agam,” katanya, Kamis (6/11/2025).

Dari hasil pantauan langsung ini, BI menemui para kelompok tani, dan dari sana mendapatkan adanya keluhan petani soal kondisi cuaca yang terjadi berada di luar dugaan, sehingga terjadi pergeseran masa tanam dan masa panen. Hal ini turut berdampak pada hasil panen dan kemudian membuat pasokan ke pasar jadi minim.

“BI telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, agar masing-masing kabupaten dan kota melakukan pendataan di lapangan, kawasan pertanian mana saja yang akan melakukan panen dalam waktu dekat ini. Tujuannya, supaya pemda mempunyai pedoman untuk mengambil kebijakan terkait menambah pasokan dari luar daerah,” jelasnya.

Oleh karena itu, dengan adanya upaya BI untuk turun langsung melihat kondisi yang sebenarnya terjadi di tingkat petani ini, inflasi Sumbar hingga penutupan tahun 2025 ini bisa direda.

“Langkah ini penting dilakukan, mengingat akan ada momen liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang artinya kebutuhan terhadap pangan akan meningkat. Makanya perlu untuk memastikan pasokan dan ketersediaan aman di pasar,” tegasnya.

Kepala Tim Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah (KEKDA) BI Sumbar, Lukman Hakim menambahkan dari hasil pantauan langsung ke kawasan pertanian di Nagari/Desa Canduang Koto Laweh, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, mendapati adanya keluhan petani terkait faktor cuaca.

“Untuk tanaman padi khusus di wilayah Canduang ini sekitar 15 hari lagi rata-rata hamparan sawah akan memasuki masa panen. Kenapa kondisi padi bisa tetap bagus, ternyata petani di Agam sudah banyak menerapkan sistem pertanian sawah pokok murah,” ujarnya.

Kemudian untuk bawang merah, kata Lukman, ternyata kondisi tanaman bawang merah ini terjadi pergeseran masa tanam dan masa panen. Penyebabnya, biasanya jelang penghujung tahun ini tengah terjadi musim hujan, ternyata yang terjadi malah terjadi musim panas.

“Biasanya 2 bulan sekali itu, panen bawang telah dilakukan. Tapi dikarenakan kondisi lagi panas dan hal ini mengancam keberlangsungan tanaman bawang merah, petani harus menunda masa tanam, dan hal ini membuat masa panen pun tidak sesuai rencana petani,” jelasnya.

Akibat dari kondisi panen bawang merah di Sumbar yang tidak stabil dan tidak sesuai dengan rencana, dan diperparah adanya kondisi pertanian di Pulau Jawa yang mengalami gagal panen, membuat kondisi semakin buruk bagi ketersediaan dan pasokan bawang merah ke sejumlah pasar di Sumbar.

“Kondisi membuat harga bawang merah di pasar jadi naik, dan menurut petani kondisi tersebut sudah terjadi sejak Mei 2025,” sebutnya.

Selanjutnya untuk pertanian cabai merah, persoalan yang dihadapi petani hampir sama dengan kondisi tanaman bawang merah. Cuaca panas disertai angin kencang atau dikenal dengan angin selembubu membuat kondisi tanaman cabai merah banyak layu, akibat akar banyak yang goyang bahkan tercabut.

“Kami melihat kondisi dan nasib yang dialami petani di Canduang ini memang terdampak adanya perubahan cuaca,” tegasnya.

Lukman menyampaikan dari kondisi yang ditemukan di tingkat petani ini, akan menjadi catatan penting, untuk dibahas bersama nantinya, bersama Kepala Perwakilan BI Sumbar serta pemerintah daerah.

“Jadi bukan soal kondisi kualitas benihnya, bukan terkendala pupuk juga, tapi soal faktor cuaca yang tak biasa terjadi di penghujung tahun, dan membuat tanaman hortikultura jadi terdampak,” tutupnya.

Selain itu, untuk mendukung optimisme petani ini, BI Sumbar juga turut membantu kelompok petani berupa satu unit becak motor. Dengan adanya becak motor itu, BI berharap adanya kelancaran bagi petani untuk mengangkut hasil panen untuk bisa dijual hingga pasar.

Ketua Kelompok Tani Marapi Millenial Nagari Canduang Koto Laweh, M. Ridha juga mengatakan bahwa kondisi yang dialami petani ini bukan hanya bagi petani di Canduang saja, tapi hampir merata di seluruh daerah di Sumbar. Hal ini dipastikannya, setelah melakukan komunikasi dengan berbagai petani di kabupaten dan kota lainnya di Sumbar, di mana kondisi cuaca benar-benar telah membuat petani jadi merugi.

“Petani Alahan Panjang yang menjadi sentra bawang merah juga mengalami hal yang sama. Jika cuaca terlalu panas, kualitas buah bawang jadi mengecil, tidak ada yang ukuran supernya. Jadi, tonase panen pun jadi turun, sementara dari sisi biaya dan tenaga lebih banyak diberikan pada kondisi cuaca panas,” ujar dia.

Ridha bilang untuk tanaman bawang merah ini, ancaman buruknya itu jika cuaca terlalu panas atau kering, dan apabila cuaca yang terjadi malah lebih sering turun hujan, juga membuat tanaman bawang merah terancam gagal panen.

Menurutnya tanaman bawang ini akan mendapatkan hasil panen yang optimal, bila kondisi cuaca tidak terlalu sering hujan dan durasi panas yang tidak terlalu lama.

“Terkait cuaca kering ini, kami telah melakukan upaya penyiraman secara mandiri yakni satu kali penyiraman per tiga hari. Tapi masalah yang dihadapi sekarang adalah sumber air untuk penyiraman pun cukup jauh untuk didapatkan. Jadi kami benar-benar merasa galau menghadapi kondisi ini,” sebutnya.

Kondisi normal pada tahun 2025 ini terhitung dari Januari - April 2025 saja. Pada awal tahun, cuaca terlihat stabil, terkadang hujan, dan terkadang cuaca panas. Namun, memasuki bulan Mei 2025 hingga sekarang, cuaca yang terjadi tidak menentu, dan bahkan lebih dominan terjadi cuaca panas.

“Kami melihat cuaca tahun ini benar-benar di luar dugaan dan di luar perhitungan,” ungkap Ridha.

Dari kondisi yang demikian, harga bawang merah di tingkat petani terbilang cukup baik yakni Rp22.000 hingga Rp25.000 per kilogram untuk kondisi kecil dan sedang. Sementara untuk bawang ukuran super tidak yang didapatkan oleh petani, karena cuaca panas, pertumbuhan buah bawang merah tidak maksimal.

Di kesempatan yang sama, Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Canduang, Dinas Pertanian Kabupaten Agam, Virgi Astuty menyampaikan kondisi yang dihadapi oleh petani itu, telah disikapi oleh Pemkab. Mulai dari soal tanaman padi yang terbilang sukses untuk dilakukan penyelamatan produktivitas menghadapi kondisi cuaca panas yang berkepanjangan.

“Beruntung petani Canduang telah banyak menerapkan sistem tanam sawah pokok murah, yakni memanfaatkan jerami sebagai wadah penyuburan lahan tanpa harus bergantung pada pupuk kimia. Sistem ini ternyata sangat membantu, dan membuat produksi padi tetap optimal,” kata dia.

Virgi menyatakan khusus untuk persoalan tanaman padi ini, Pemkab Agam sangat memperhatikan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur seperti halnya saluran irigasi. Pemkab Agam telah cukup banyak membangun dan memperbaiki irigasi pertanian, sebagai upaya memastikan kebutuhan air bagi sawah tetap tercukupi.

Diakuinya adanya kondisi lahan yang terdampak cuaca panas ini, sebagian petani ada yang melakukan alih fungsi lahan, dari semula lahan sawah, menjadi menanam bawang merah, cabai merah, hingga ubi jalar. Cara ini dilakukan, agar lahan yang ada itu tidak dibiarkan tidur.

“Sudah hal yang biasa, memang terjadi alih fungsi lahan. Jadi menyesuaikan kondisi cuaca juga. Seperti halnya cuaca panas ini, ada juga petani yang bertanam cabai merah, dan baru memulai bertanam bawang, dengan harapan akhir tahun ini musim hujan terjadi di wilayah Agam,” tutup Virgi.

Bisnis.com, PADANG - Bank Indonesia (BI) menyatakan pemerintah Provinsi Sumatra Barat perlu mengambil langkah jitu agar jelang penutupan tahun 2025 ini kondisi inflasi di Ranah Minang dapat terkendali secara baik

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar M. Abdul Majid mengatakan melihat pada data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Oktober 2025, Sumbar mengalami inflasi yakni 0,40% secara bulanan (mtm) dan 4,52% yoy. Kondisi ini, perlu ditangani secara serius, supaya pada penutupan tahun 2025, inflasi bisa direda.

"Kami sudah minta kepada Pemda di masing-masing kabupaten dan kota dan termasuk Pemprov untuk mendata di lapangan ke daerah-daerah yg akan dan sedang panen cabai merah. Cara ini bisa mengukur kesiapan pasokan cabai merah ke pasar," katanya, Selasa (4/11/2025).

Selain itu, BI Sumbar juga sudah menyampaikan data rencana panen cabe di kluster-kluster pertanian untuk binaan BI. Pendataan tersebut kemudian diharapkan diikuti dengan pembelian cabe untuk operasi pasar.

"Nantinya, BI Sumbar akan support ongkos angkutnya," ujar dia.

Mengingat akan tibanya momen liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, yang artinya kebutuhan terhadap cabai merah akan mengalami peningkatan dari biasanya, Majid menegaskan Pemda perlu mewaspadai kondisi cuaca ekstrem yang diperkirakan BMKG bakal berlangsung hingga Desember 2025.

Dia menyatakan tantangan soal pertanian holtikultura adalah cuaca ekstrem. Informasi dari BMKG belum lama ini telah menyampaikan bahwa sampai dengan Desember 2025 masih terjadi hujan deras di sejumlah wilayah Sumbar.

"Nah, ini yang perlu kami waspadai terhadap tanaman holtikultura, karena hujan deras dapat merontokkan bunga-bunga cabainya. Hal ini berpotensi membuat produksi jadi menurun. Kondisi semacam ini sebaiknya dari perhatian serius Pemda," tegasnya.

Melihat situasi yang demikian, Majid menyatakan optimis inflasi Sumbar bakal sedikit mereda, karena di sentra-sentra cabai merah yakni diJawa, NTB dan Sulsel mulai panen. Hal ini akan memberikan efek psikologis ke seluruh Indonesia bahwa pasokan nasional naik.

Menurutnya, dengan membaiknya pasokan nasional dan diperkuat hasil panen yang optimal, maka pasokan ke pasar akan normal, yang artinya harga cabai merah pun bisa mencapai titik normal.

Oleh karena itu, Pemda di Sumbar perlu serius untuk memastikan bahwa November dan Desember 2025 ini ketersediaan dan pasokan cabai merah di Sumbar cukup dan terkendali.

"Jadi saya memperkirakan inflasi Sumbar ke depan bisa sedikit mereda. Kuncinya, Pemda serius dari sekarang urus pasokan cabai merah itu," ucap Majid.

Kemudian, melihat inflasi bulanan ini, lanjutnya, perkembangan tersebut masih dipengaruhi oleh peningkatan harga cabai merah dan emas perhiasan. Kenaikan harga cabai merah ini dipengaruhi oleh terbatasnya produksi lokal serta kelangkaan pasokan dari luar provinsi.

Sementara itu, peningkatan harga emas perhiasan sejalan dengan penguatan harga emas acuan global. Di sisi lain, laju inflasi yang lebih tinggi dapat tertahan oleh penurunan harga beberapa komoditas pangan, khususnya bawang merah.

Kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mencatatkan inflasi 0,47% (mtm) dengan andil 0,16%. Hal ini disebabkan oleh peningkatan harga cabai merah, ikan cakalang/ikan sisik, dan daging ayam ras.

Dari pantauan BI Sumbar, harga cabai merah naik 21,76% (mtm) dampak terbatasnya pasokan dari sentra produksi lokal Sumbar maupun daerah sekitar, seperti Sumatra Utara dan Aceh, karena musim kering yang terjadi pada masa tanam.

Dikatakannya peningkatan harga ikan cakalang disebabkan oleh hasil tangkapan yang terbatas akibat kondisi cuaca yang kurang mendukung.

Sementara itu, kenaikan harga daging ayam ras dipengaruhi oleh meningkatnya harga pakan ternak. Di sisi lain, harga bawang merah turun 20,58% (mtm) sejalan dengan membaiknya produksi lokal dan stabilnya pasokan dari sentra nasional.

Untuk kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya inflasi sebesar 3,98% (mtm) dengan andil 0,21% yang didorong oleh peningkatan harga emas perhiasan sebesar 13,99% (mtm) sejalan dengan penguatan harga emas global.

Pemangkasan suku bunga The Fed dan instabilitas kondisi geopolitik menjadi penyebab penguatan harga emas. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga juga mendorong inflasi dengan andil 0,03% terhadap inflasi Oktober.

"Kondisi tersebut didorong oleh peningkatan biaya sewa rumah sejalan dengan berjalannya tahun akademik baru, terutama di perguruan tinggi swasta," kata dia.

Upaya TPID Kendalikan Inflasi

Majid mengatakan dalam melakukan pengendalian inflasi ini, koordinasi semua pihak juga semakin dikencangkan. Buktinya, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumbar perlu penguatan strategi stabilisasi harga pangan agar tetap terkendali dan berada dalam rentang sasaran.

Hal yang dilakukan TPID itu yakni menjaga kecukupan pasokan di masing-masing daerah, salah satunya dengan memperkuat kerjasama antar daerah, serta intensifikasi Gerakan Pangan Murah (GPM) kepada masyarakat konsumen di seluruh kabupaten dan kota di lokasi yang tepat sasaran dengan menjual komoditas pemicu inflasi, terutama cabai merah.

Dengan sinergi berbagai pihak yang terus diperkuat, kata Majid, TPID Sumbar optimis program pengendalian inflasi pangan akan berjalan efektif. Komitmen ini akan terus dijaga untuk memastikan inflasi Sumbar tetap terkendali dalam rentang 2,5±1% yoy pada keseluruhan tahun 2025.

Bisnis.com, PADANG — Laju inflasi tahunan di Sumatra Barat mencapai 4,52% pada Oktober 2025. Pemantauan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar di empat kabupaten dan kota menunjukkan bahwa sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga.

Kepala BPS Sumbar Sugeng Arianto mengatakan sejumlah komoditas yang terpantau mengalami kenaikan mencakup cabai merah, emas perhiasan, minyak goreng, santan segar, hingga ikan di pasar.

“Adanya kenaikan harga sejumlah komoditas itu, Sumbar mengalami inflasi YoY [tahunan]sebesar 4,52% atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen [IHK] dari 106,24 menjadi 111,04,” katanya dikutip dari data resmi BPS, Senin (3/11/2025).

Sumbar juga mencatatkan laju inflasi sebesar 0,40% secara bulanan. Sementara laju inflasi sepanjang 2025 mencapai 3,87%.

“Kenaikan harga cabai merah memang menjadi salah satu andil yang menyebabkan Sumbar mengalami inflasi,” ujarnya.

Dari empat kota dan kabupaten yang dipantau, semua wilayah mencatatkan inflasi tahunan. Laju inflasi tertinggi terpantau di Kabupaten Pasaman Barat sebesar 6,67% dengan IHK sebesar 113,33 dan terendah terjadi di Kota Padang sebesar 3,90% dengan IHK sebesar 110,32.

Kemudian, Kabupaten Dharmasraya mengalami inflasi sebesar 4,59% dengan IHK sebesar 111,71 dan Kota Bukittinggi mengalami inflasi sebesar 4,50% dengan IHK sebesar 110,73.

Melihat kondisi di sejumlah pasar di Padang, harga cabai merah rata-rata bertengger di Rp50.000 per kilogram terhitung awal November 2025 ini. Selama Oktober 2025, harga cabai merah pernah mencapai Rp90.000 hingga Rp100.000 per kilogram.

Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Sumbar mengemukakan andil besar harga cabai merah terhadap laju inflasi disebabkan oleh berkurangnya pasokan selama Oktober 2025.

“Perubahan iklim yang melanda di sejumlah wilayah di daerah itu menjadi salah satu penyebab menurunnya produksi cabai merah,” ucap Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar, Afniwirman.

Dia mengemukakan kondisi pasokan yang berkurang telah terjadi sejak 2,5 bulan terakhir. Perkembangan cuaca di sentra produksi tanaman cabai merah di Sumatra Barat memicu gagal panen. Serangan hama turut memperburuk pasokan.

“Kami telah turun ke lapangan, jadi para petani cabai merah ini mengaku kondisi cuaca yang dihadapi pada 2,5 bulan terakhir berada di luar dugaan. Sehingga tanaman cabai yang masih tumbuh tidak bisa menghasilkan buah yang bagus. Parahnya lagi, ada serangan hama,” sebutnya.

Daerah yang menjadi sentra penghasil cabai merah di Sumbar meliputi Kabupaten Solok, Agam, Lima Puluh Kota, Padang Panjang, dan Tanah Datar. Sedangkan kawasan pertanian cabai merah daerah lain seperti Kabupaten Pesisir Selatan, Solok Selatan, Padang Pariaman, hingga Kota Padang tidak menghasilkan produksi dalam volume besar.

Dia menyebutkan meski pemerintah daerah berupaya mencari tambahan pasokan cabai merah dari luar daerah seperti Kerinci, Medan, hingga di Pulau Jawa, pasokan cabai ke Sumbar belum bisa terpenuhi.

“Akibat dari kondisi ini, pasokan cabai merah ke Sumbar sangat sedikit,” jelasnya.

Bisnis.com, PADANG - Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Provinsi Sumatra Barat menyebutkan perubahan iklim yang melanda di sejumlah wilayah di daerah itu menjadi salah satu penyebab menurunnya produksi cabai merah yang kini berdampak kepada inflasi Ranah Minang pada September 2025.

Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar, Afniwirman mengatakan melihat pada kondisi 2,5 bulan terakhir, cuaca yang terjadi di daerah-daerah sentra tanaman cabai merah di Sumbar mengalami gagal panen, dan kondisi ini diperparah adanya serangan hama.

“Kami telah turun ke lapangan, jadi para petani cabai merah ini mengaku kondisi cuaca yang dihadapi pada 2,5 bulan lalu itu, berada di luar dugaan. Sehingga tanaman cabai yang masih tumbuh itu, tidak bisa menghasilkan buah yang bagus. Parahnya lagi, ada serangan hama,” katanya, Rabu (15/10/2025).

Daerah yang menjadi sentra penghasil cabai merah di Sumbar ini, lanjut Afniwirman, Kabupaten Solok, Agam, Lima Puluh Kota, Padang Panjang, dan Tanah Datar. Sedangkan daerah lain seperti Kabupaten Pesisir Selatan, Solok Selatan, Padang Pariaman, hingga Kota Padang, sebenarnya juga ada kawasan pertanian cabai merah, hanya saja tidak dalam jumlah produksi yang luas.

Menurutnya dari sebaran kawasan pertanian cabai merah ini, sebagian besar mengalami gagal panen. Hal ini lah yang membuat pasokan ke pasar-pasar di dalam daerah di Sumbar menjadi sedikit.

Dia menyebutkan meski pemerintah daerah berupaya menjadi mencari tambahan pasokan cabai merah dari luar daerah seperti Kerinci, Medan, hingga di Pulau Jawa, ternyata juga belum bisa memaksimalkan pasokan cabai merah ke Sumbar.

“Akibat dari kondisi ini, pasokan cabai merah ke Sumbar sangat sedikit, dan membuat harga cabai merah naik signifikan. Situasi ini ternyata memiliki andil membuat Sumbar mengalami inflasi 4,22% (yoy) pada September 2025,” jelasnya.

Dari kondisi itu, kata Afniwirman, Dinas PTPH berupaya menyiapkan sejumlah langkah strategi dan solusi, agar persoalan rendahnya pasokan cabai merah ini bisa diatas dengan baik kedepannya.

Menurutnya mengingat tantangan yang dihadapi petani pada 2,5 bulan terakhir ini adalah soal perubahan cuaca yang berada di luar dugaan, Dinas PTPH menilai perlu menghadirkan inovasi yang dapat menjadi pedoman bagi petani, sehingga petani memiliki pedoman yang memberikan peluang yang bagus untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal.

“Soal perubahan cuaca ini memang sulit diterka, karena cuaca ini adalah dorongan perubahan alam. Tapi bukan berarti kondisi ini dibiarkan begitu saja, kami melihat perlu untuk menghadirkan inovasi terkait pembaca perubahan cuaca ini. Kami berencana akan membahas ini bersama Bank Indonesia dan mencari dukungan ke pihak lainnya,” ujar dia.

Kemudian, Afniwirman bilang mengingat Sumbar tidak memiliki kawasan yang tetap sebagai wilayah pertanian cabai merah, perlu juga wilayah pertanian di Ranah Minang ini memiliki sebuah green house.

Dia menyampaikan kehadiran green house bisa membuat pertanian cabai merah lebih tahan dan dapat meningkatkan produktivitas cabai merah di Sumbar.

“Membangun green house ini kami telah menyampaikannya ke DPD RI, agar bisa menarik anggaran APBN untuk membangun sejumlah green house di Sumbar. Soal dimana saja sebaran greenhouse ini, kami telah memiliki pemetaannya,” tegas dia.

Dia menjelaskan green house yang dikenal sebagai bangunan khusus yang berfungsi sebagai tempat bercocok tanam dan membantu tanaman untuk tumbuh optimal sejak pembibitan, penyimpanan hingga proses budidaya, dan hal ini bisa menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan produksi cabai merah.

“Kami berharap dengan adanya kajian terkait kondisi yang telah terjadi itu, kedepan persoalan minimnya pasokan cabai merah ke pasar bisa diatasi,” tutupnya.