JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) angkat bicara terkait nasib ribuan motor listrik dalam proyek pengadaan senilai Rp1 triliun di kasus dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN). Kejagung mengatakan, tidak akan menyita motor-motor tersebut. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi menjelaskan, barang-barang hasil pengadaan tersebut saat ini sudah tersebar di berbagai wilayah.

“Oh, enggak (disita). Jadi gini, kalau barang itu sudah sampai di daerah, sudah digunakan, itu tentu tidak akan kita lakukan penyitaan,” kata Syarief kepada wartawan di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Syarief menjelaskan, penyitaan dilakukan untuk digunakan sebagai sampel. Pihaknya, kata dia, meneliti jejak-jejak dari pengadaan tersebut.

“Jadi tidak perlu semuanya disita. Semuanya adalah bisa digunakan di daerah masing-masing. Yang kita teliti adalah jejak-jejaknya pengadaan itu,” ujar dia.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) RI mengatakan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua eks wakil lainnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung melakukan intervensi dalam pengadaan barang di program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Salah satunya yakni proyek pengadaan motor listrik senilai Rp1 triliun yang dimenangkan oleh vendor yang tidak memenuhi syarat.

“Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan nilai total pengadaan sebesar Rp1.035.515.297.908,02 dan telah dibayarkan ke PT YAT yang tidak memenuhi syarat selaku vendor karena tidak memiliki dealer/bengkel aktif dan terdapat mark up,” kata Plh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mochamad Jeffry dalam keterangannya, Kamis (4/6/2026).

Dadan bersama dua mantan wakilnya itu diduga melakukan intervensi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Akibatnya, pengadaan barang tidak disusun sesuai kebutuhan riil di lapangan dan memicu terjadinya kerugian keuangan negara.

Selain motor listrik, Kejagung juga menemukan adanya rincian mark up pada sejumlah pengadaan barang lainnya yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG secara langsung.

“Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up, pengadaan tablet sebanyak 31.994 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up, pengadaan televisi 75 Inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up,” ujarnya.

Sementara itu, modus lain yang dilakukan para tersangka adalah dengan menunjuk yayasan-yayasan tertentu sebagai Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Yayasan yang ditunjuk diduga merupakan sarana kejahatan yang terafiliasi dengan pejabat BGN.

"Yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG," ungkapnya.

Yayasan-yayasan yang tidak sesuai ketentuan tersebut tetap lolos verifikasi di portal Mitra BGN karena adanya atensi khusus dari para tersangka. Yayasan yang terafiliasi dengan para tersangka ini disebut mendapatkan insentif hingga miliaran rupiah setiap harinya.

“Yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari dan triliunan rupiah setiap tahun,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Inilah beberapa ide jualan di garasi rumah dengan modal kecil yang bisa Anda tiru.

Membuka usaha kecil-kecilan menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan penghasilan tambahan di era sekarang.

Daripada harus menyewa ruko atau tempat dengan biaya mahal. Alangkah baiknya, Anda memanfaatkan garasi rumah untuk tempat usaha.

Akan tetapi, tidak semua usaha bisa dijalankan di garasi rumah. Inilah beberapa ide usaha di garasi rumah yang bisa Anda tiru.

12 Ide Jualan di Garasi Rumah

1. Warung Sembako Mini

Garasi bisa disulap menjadi warung sembako sederhana. Modalnya relatif kecil dan pelanggannya sudah tersedia dari tetangga sekitar.

2. Laundry Kiloan

Usaha laundry kiloan cocok dijalankan dari garasi. Cukup siapkan mesin cuci, pengering, dan setrika untuk memulai.

3. Kedai Kopi atau Minuman Kekinian

Tren minuman kekinian tidak pernah mati. Buka kedai kopi atau es kekinian di garasi bisa menarik pelanggan dari lingkungan sekitar maupun melalui media sosial.

4. Bengkel Motor Kecil

Jika kamu memiliki keahlian mekanik, garasi adalah tempat ideal untuk membuka bengkel motor kecil dengan biaya operasional rendah.

5. Usaha Makanan Rumahan

Jualan nasi bungkus, kue, atau katering harian sangat cocok dijalankan dari garasi yang berfungsi sebagai dapur produksi.

6. Toko Online dengan Gudang Garasi

Manfaatkan garasi sebagai gudang stok barang untuk usaha toko online di marketplace. Praktis dan hemat biaya sewa.

7. Jasa Servis Elektronik

Keahlian memperbaiki gadget atau elektronik rumah tangga bisa dimonetisasi dari garasi dengan peralatan sederhana.

8. Studio Foto Mini

Garasi yang ditata dengan baik bisa menjadi studio foto mini untuk sesi foto produk UMKM atau foto keluarga.

9. Salon atau Barbershop

Dengan investasi peralatan dasar, garasi bisa diubah menjadi salon kecantikan atau barbershop yang menjangkau warga sekitar.

10. Rental Alat atau Kendaraan

Sewakan perlengkapan pesta, alat berkebun, atau kendaraan dari garasi sebagai sumber penghasilan pasif.

11. Kelas atau Les Privat

Jadikan garasi sebagai ruang belajar untuk kelas les privat, bimbingan belajar, atau kursus keterampilan.

12. Toko Preloved dan Thrift Shop

Jual barang bekas berkualitas dari garasi. Tren thrifting sedang booming dan bisa menghasilkan keuntungan besar.

Itulah beberapa ide usaha yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan garasi rumah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di tengah tekanan ketidakpastian global, Asuransi Astra melakukan strategi diversifikasi bisnis. Memasuki usia menjelang tujuh dekade, perusahaan tidak lagi bertumpu pada satu lini bisnis utama, melainkan terus beradaptasi demi menjaga resiliensi dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Direktur Utama Asuransi Astra Maximiliaan Agatisianus menjelaskan fondasi kuat perusahaan dimulai sejak kehadiran produk legendaris mereka, Garda Oto, yang mendapat sambutan baik di ekosistem Grup Astra maupun masyarakat luas. Namun, perusahaan menyadari untuk tetap relevan, mereka tidak boleh terjebak dalam zona nyaman asuransi kendaraan bermotor semata.

Asuransi Astra kemudian, kata Maximiliaan, melancarkan strategi ekspansi ke berbagai lini bisnis komersial. Langkah ini mencakup asuransi aset, properti, alat-alat berharga, hingga merambah sektor asuransi kesehatan. Diversifikasi ini terbukti menjadi penyelamat dan motor penggerak resiliensi perusahaan, terutama saat industri kendaraan bermotor mengalami tekanan berat dalam tiga tahun terakhir.

"Kita bisa bayangkan kalau Asuransi Astra tidak merespons perjalanan ini dengan melakukan diversifikasi. Ketika industri kendaraan bermotor mengalami pressure, bahkan tahun lalu untuk pertama kalinya asuransi kendaraan bermotor di industri mengalami kontraksi atau penurunan. Asuransi Astra tetap bisa stay relevant dan resilien karena kami memiliki diversifikasi di luar sektor auto," ujar Maximiliaan dalam pertemuan bersama media di kantor barunya, Rabu (3/6/2026) lalu.

Selain portofolio bisnis yang seimbang, kunci keberlanjutan Asuransi Astra terletak pada fokus mendalam terhadap pengembangan manusia (people development) dan regenerasi kepemimpinan. Menurutnya, aspek kompetensi, keahlian profesi, serta regenerasi komunitas menjadi pilar utama yang diadopsi dari nilai-nilai profesionalisme Grup Astra.

Faktor pembeda lainnya adalah adaptasi budaya perusahaan yang kuat, yang dikombinasikan dengan inovasi tanpa henti. Berbagai terobosan digital di sektor asuransi kendaraan hingga kesehatan telah diluncurkan demi menjawab kebutuhan pasar yang terus berubah.

Menatap masa depan, Asuransi Astra tidak ingin sekadar berpuas diri menjadi perusahaan yang melegenda. Jika sebuah perusahaan umumnya dikategorikan sebagai legenda saat menyentuh usia satu abad, Asuransi Astra memasang target yang jauh lebih tinggi dan berkelanjutan.

"Kami ingin menjadi the most sustainable general insurance in the industry di Indonesia. Rasa-rasanya tidak hanya 100 tahun, ya. Kita ingin lebih dari 100 tahun. Berbeda dengan manusia yang secara fisik terbatas dan pensiun pada usia 55 atau 60 tahun, perusahaan ini adalah kumpulan insan yang terus berinovasi, serta mampu bertahan dan resilien menghadapi perjalanan ke depan," tegasnya.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta dua eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2025 - 2026. Ketiga tersangka juga diduga melakukan mark up sejumlah pengadaan di BGN .

"Saudara DH bersama-sama dengan saudara SS dan saudara LP dalam melakukan proses pengadaan baik barang dan jasa di BGN secara melawan hukum," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi saat jumpa pers di Kejagung, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Menurutnya, Dadan Cs melakukan intervensi kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), sehingga penyusunan KAK (Kerangka Acuan Kerja) pengadaan barang dan jasa pada BGN untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak disusun sesuai kebutuhan riil di lapangan.

"Adanya mark up harga pengadaan sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG," ujarnya.

Adapun beberapa temuan pengadaan pada BGN yang tidak sesuai;

1. Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar Rp1 triliun.

2. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up.

3. Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up.

4. Pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dengan adanya mark up harga

"Bahwa terhadap perkara tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara," ujarnya.

Selain pengadaan, ketiga tersangka ternyata turut melakukan praktik curang dalam pembangunan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang seharusnya dikelola oleh yayasan pada setiap sekolah. Namun faktanya, yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG turut terafiliasi dengan ketiga tersangka. Semua itu bisa lolos verifikasi karena ada atensi dari ketiga tersangka selaku pejabat BGN.

"Yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah tiap hari, dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi di antaranya dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP," tuturnya.

Akibat tindakan ini, para tersangka disangka melanggar Pasal 603 dan 604 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (dan) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP.

"Bahwa para tersangka tersebut dilakukan saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan."

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menggelar Operasi Patuh Jaya 2026 yang menyasar kendaraan pelanggar lalu lintas. Operasi ini digelar selama dua minggu, terhitung mulai 8-21 Juni 2026.

"Pelaksanaan Operasi Patuh yang akan digelar secara serentak. Ini adalah operasi kewilayahan. Pelaksanaan operasi sendiri akan berlangsung mulai dari tanggal 8- 21 Juni, dengan mengusung tema tentang 'Terwujudnya Kamseltibcarlantas yang berkeselamatan'," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin, Rabu (3/6/2026).

Komarudin menjelaskan, operasi ini dilakukan lantaran fenomena yang saat ini terus berkembang, di antaranya pertumbuhan kendaraan di angka 3 persen.

"Dengan tumbuhnya angka kendaraan sedemikian pesat, maka dibutuhkan tingkat kepatuhan dari para pengendara. Oleh karena itu, pelaksanaan Operasi Patuh selama 14 hari ini, rencananya akan menggelar sebanyak 2.798 personel. Operasi Patuh Jaya di Jakarta sendiri dengan melibatkan unsur TNI, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP," ujar dia.

Komarudin menerangkan, dalam operasi ini pihaknya menyasar 10 target utama, di antaranya kendaraan yang tidak dilengkapi dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau pelat nomor.

"Aturan dengan sangat-sangat tegas, setiap kendaraan mewajibkan terpasangnya TNKB atau pelat nomor, baik depan maupun belakang, semua jenis kendaraan. Untuk roda dua yang biasanya tidak menggunakan TNKB lengkap, depan belakang, ini biasanya kendaraan-kendaraan motor sport, motor-motor besar ataupun moge, dan sebagainya," tutur Komarudin.

Selain itu, ada pula pengendara yang belakangan ini fenomenanya mencopot pelat nomor polisi dengan alasan terjatuh. "Tapi yang terjatuh hanya bagian belakang, depannya enggak. Hanya untuk menghindari tangkapan kamera ETLE."

Komarudin menuturkan, pihaknya akan kembali melakukan penegakan hukum melalui tilang manual untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran kasat mata yakni soal pelanggaran TNKB. Selain itu, Komarudin menyebutkan, target operasi yang kedua yakni kendaraan yang melawan arus.

"Yang kedua, fenomena yang banyak terjadi di Jakarta. Dengan padatnya arus selalu lintas, banyak sodetan-sodetan, banyak u-turn yang digunakan untuk melawan arus, karena malas berputar lebih jauh, dan lain sebagainya. Ini juga menjadi salah satu sasaran ataupun target utama. Kita akan melakukan tindakan tegas kepada pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi mengancam keselamatan pengguna jalan yang lain," jelas Komarudin.

Kemudian yang menjadi target dalam Operasi Patuh Jaya yaitu berkendara dengan menggunakan handphone. "Ini juga fenomena yang sering terjadi. Jadi sibuk merekam situasi di sekitar, tapi lupa bahwa aturan itu justru dendanya lebih besar. Bagaimana mengabaikan keselamatan pengguna jalan lain dengan sibuk buat konten, sibuk merekam-merekam situasi di sekitarnya, menggunakan handphone, ini juga menjadi salah satu pelanggaran yang menjadi atensi serius."

Selanjutnya yang menjadi sasaran juga pengendara yang masih di bawah umur dan pengendara mobil yang tidak menggunakan safety belt.

"Selain itu pengendara motor yang tidak menggunakan helm saat berkendara. Kemudian di bawah pengaruh alkohol dan beberapa pelanggaran lain," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Sumi Rubber Indonesia, produsen ban merek Dunlop di Indonesia, kembali meraih penghargaan dari Astra Daihatsu Motor (ADM) dalam ajang 19th ADM Supplier Awards 2026. Penghargaan tersebut diberikan atas kinerja perusahaan dalam menjaga kualitas produk dan ketepatan pengiriman selama periode penilaian 2025–2026.

Penghargaan Superior Quality & Delivery Award yang diterima Dunlop menjadi salah satu penghargaan bergengsi di antara ratusan pemasok ADM. Capaian ini sekaligus menandai keberhasilan perusahaan mempertahankan penghargaan serupa selama dua tahun berturut-turut.

Presiden Direktur PT Sumi Rubber Indonesia, Takahiko Shiomi, mengatakan penghargaan tersebut menjadi bentuk kepercayaan yang diberikan Astra Daihatsu Motor kepada perusahaan selama bertahun-tahun.

Menurut dia, pencapaian tersebut merupakan hasil kerja seluruh karyawan dalam menjaga kualitas produk dan layanan yang dibutuhkan industri otomotif nasional.

"Menerima penghargaan dari Astra Daihatsu Motor untuk kedua kalinya secara berturut-turut merupakan kehormatan besar bagi seluruh keluarga besar PT Sumi Rubber Indonesia. Pencapaian ini bukan hanya milik tim kami, tetapi juga cerminan dari kepercayaan yang telah Astra Daihatsu Motor berikan selama lebih dari dua dekade," ujar Takahiko berdasarkan rilis yang diterima Republika.co.id.

Dunlop merupakan salah satu pemasok ban original equipment manufacturer (OEM) bagi kendaraan Daihatsu di Indonesia. Sejak 2001, ban produksi perusahaan tersebut digunakan pada berbagai model kendaraan Daihatsu, antara lain Terios, Rocky, Xenia, Gran Max, serta sejumlah model lainnya.

Manajer Quality Assurance PT Sumi Rubber Indonesia, Cecep Alamsyah, menjelaskan penghargaan tersebut tidak terlepas dari penerapan sistem manajemen mutu di seluruh proses produksi, mulai dari penerimaan bahan baku, proses manufaktur, hingga distribusi produk ke pelanggan.

Ia mengatakan perusahaan terus mengacu pada standar global yang diterapkan induk usaha untuk memastikan kualitas produk tetap terjaga dan sesuai kebutuhan pelanggan industri otomotif.

Selama periode penilaian 2025–2026, perusahaan juga mampu mempertahankan pencapaian zero defect yang menjadi salah satu indikator penting dalam industri otomotif yang menuntut standar kualitas tinggi.

Selain menjaga kualitas produk, perusahaan juga melakukan berbagai upaya perbaikan berkelanjutan, termasuk peningkatan akurasi proses kerja, penguatan koordinasi antarunit, serta kepatuhan terhadap prosedur operasional dan standar keselamatan kerja.

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Jakarta ke-499, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadirkan kabar gembira bagi masyarakat, khususnya para wajib pajak kendaraan bermotor.

Sebagai bentuk apresiasi sekaligus upaya mendorong masyarakat kembali tertib administrasi perpajakan, Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2026 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Secara Jabatan untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Melalui kebijakan ini, masyarakat dapat melunasi kewajiban pajak kendaraannya tanpa dikenakan bunga keterlambatan. Menariknya lagi, pembebasan diberikan secara otomatis melalui sistem Pajak Daerah tanpa perlu pengajuan permohonan.

Momentum perayaan ulang tahun Jakarta ini pun menjadi kesempatan yang tepat bagi warga untuk kembali tertib pajak sekaligus turut berkontribusi dalam mendukung pembangunan kota yang semakin maju, modern, dan melayani.

Lalu, bagaimana mekanisme pembebasan sanksi ini?

Pembebasan Denda PKB dan BBNKB Secara Otomatis

Dalam keputusan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administratif untuk jenis:

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Sanksi administratif yang dimaksud berupa bunga akibat keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang.

Artinya, masyarakat yang memiliki keterlambatan pembayaran PKB maupun BBNKB kini memiliki kesempatan untuk melunasi kewajibannya tanpa tambahan beban bunga keterlambatan.

SIDNEY - Pabrikan sepeda motor Austria, KTM, dituduh membatasi daya keluaran model sepeda motor off-road-nya untuk melegitimasi pendaftaran dan pengoperasiannya di jalan raya umum.

MenurutCarscoops, setelah lolos dari ancaman pembubaran permanen pada akhir tahun 2024, KTM tampaknya masih jauh dari terbebas dari masalah.

Baru-baru ini, beberapa laporan investigasi di Eropa mengungkapkan bahwa KTM terlibat dalam praktik bisnis curang dengan menjual kendaraan off-road tetapi mendaftarkannya sebagai kendaraan yang legal untuk jalan raya.

Sebagai contoh, konfigurasi standar KTM 350 EXC-F memiliki mesin silinder tunggal 350cc, menghasilkan daya maksimum 51 tenaga kuda, dan dirancang khusus untuk penggunaan di lintasan balap dan kompetisi, bukan untuk jalan raya umum.

Namun, media berita Eropa, melalui investigasi, menemukan bahwa dealer KTM membatasi output daya KTM 350 EXC-F hingga 15 tenaga kuda untuk memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai kendaraan biasa. Sebelum menyerahkan motor kepada pelanggan, dealer akan "membuka kunci" batas daya ini kembali ke tingkat semula.

Sebuah tim jurnalis dari 10 surat kabar besar Eropa, termasukSpiegeldanManager Magazine, menghabiskan waktu berbulan-bulan menyamar sebagai pelanggan KTM. Apa yang mereka temukan bukanlah kabar baik bagi produsen sepeda motor Austria tersebut.

Menurut laporan, motor off-road KTM tersebut telah dimodifikasi dari pabrik untuk mempermudah proses pendaftaran penggunaan di jalan raya. Kemudian, motor-motor tersebut dikirim ke dealer bersama dengan suku cadang yang diperlukan untuk mengembalikan daya output aslinya.

Pihak dealer akan mengembalikan kendaraan ke kondisi semula, menyempurnakan perangkat lunak, dan mengirimkan kendaraan tersebut kepada pelanggan, sehingga sepeda motor dapat dikendarai di jalan umum menggunakan serangkaian dokumen registrasi palsu.

Seorang reporter menyamar sebagai pelanggan di Pameran Motor Brussels untuk berbicara dengan KTM tentang praktik ini. Seorang perwakilan penjualan tampaknya mengakui bahwa motor-motor tersebut dikirim dengan tenaga terbatas untuk memenuhi peraturan registrasi dan emisi sebelum dimodifikasi. Perwakilan tersebut bahkan menyatakan bahwa "ini sedikit curang."

Seorang dealer KTM lainnya di Austria mengatakan kepada reporterORFbahwa mesin akan rusak dan mengalami malfungsi setelah hanya menempuh jarak 12 mil (sekitar 20 km) dengan daya yang berkurang. Dealer tersebut menambahkan bahwa mesin sepeda motor off-road KTM tidak dirancang untuk承受 batasan ekstrem seperti itu.

Jenis kendaraan ini sering disebut "supermoto" di Eropa. Secara teknis, kendaraan ini tidak legal untuk dikendarai di jalan raya umum, sehinggaSpiegelmencatat bahwa perusahaan asuransi tidak akan memberikan kompensasi jika terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi.

Dewan Internasional untuk Transportasi Bersih (ICCT) melaporkan bahwa sepeda motor KTM yang batas dayanya dilepas dua kali lebih berisik daripada saat batas dayanya masih terpasang. Sepeda motor ini juga diduga mengeluarkan karbon monoksida setara dengan lokomotif diesel, dan tingkat partikulat yang jauh lebih tinggi daripada mobil.

Pihak KTM sendiri menegaskan bahwa semua sepeda motor off-road yang dikirim ke dealer dikirim dalam kondisi legal untuk digunakan di jalan raya, dan mengklaim bahwa modifikasi hanya dilakukan atas permintaan pelanggan. Lebih lanjut, dealer KTM juga dikabarkan telah memberitahu pembeli bahwa setelah pembatasan dicabut, sepeda motor tersebut tidak lagi legal untuk digunakan di jalan raya.

Tentu saja, dealer-dealer ini tidak memiliki cara untuk mencegah pembeli mengendarai sepeda motor yang batas tenaganya telah dihapus.Spiegelmelaporkan bahwa banyak sepeda motor KTM telah dihapus batas tenaganya segera setelah tiba di dealer, jauh sebelum pelanggan memintanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) membuka program pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mulai 1 Juni 2026 sampai 31 Agustus 2026.

Dilansir laman resmi Bapenda DKI Jakarta, bebas pajak dilakukan dalam rangka menyambut HUT DKI Jakarta ke-499. Aturan ini berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2026 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Secara Jabatan untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

"Melalui kebijakan ini, masyarakat dapat melunasi kewajiban pajak kendaraannya tanpa dikenakan bunga keterlambatan," tulis Tim Bapenda, Jumat (29/5/2026).

Pembebasan tersebut berlaku untuk sanksi administratif berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak terutang. Dengan demikian, masyarakat yang menunggak PKB dan BBNKB hanya perlu membayar pokok pajak tanpa tambahan denda bunga.

Nantinya bebas denda pajak diberikan secara otomatis melalui sistem Pajak Daerah tanpa perlu pengajuan permohonan.

Wajib pajak tidak perlu membuat surat permohonan, datang mengajukan penghapusan denda, atau menjalani proses administrasi tambahan.

Pemprov DKI Jakarta menyebut upaya ini agar masyarakat kembali tertib membayar pajak yang sebelumnya terhambat karena beban keterlambatan.

Pemberian insentif juga diharapkan mampu mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan, mempermudah proses administrasi perpajakan daerah, meningkatkan efektivitas pelayanan pajak berbasis digital, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya tanpa tambahan beban bunga.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memiliki kewajiban pajak kendaraan bermotor yang belum terselesaikan. Melalui kebijakan pembebasan sanksi administratif, wajib pajak dapat melunasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tanpa dikenakan bunga keterlambatan.

Kebijakan tersebut berlaku bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang pada periode 1 Juni-31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, masyarakat cukup membayar pokok pajak kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku.

Program ini ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2026 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Secara Jabatan untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Adapun sanksi administratif yang dibebaskan berupa bunga akibat keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang. Warga yang terlambat membayar PKB maupun BBNKB sebelumnya dapat memanfaatkan kebijakan ini untuk kembali tertib administrasi tanpa tambahan beban denda.

Salah satu kemudahan utama dari kebijakan ini adalah mekanisme pembebasan yang dilakukan secara jabatan. Artinya, wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan khusus, membuat surat pengajuan, atau menjalani proses administrasi tambahan untuk memperoleh pembebasan sanksi.

Pembebasan sanksi itu akan terproses secara otomatis melalui sistem Pajak Daerah ketika wajib pajak melakukan pembayaran sesuai periode program. Mekanisme ini diharapkan dapat membuat proses pembayaran menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis bagi masyarakat.

Kebijakan pembebasan sanksi administratif turut menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI dalam meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah. Selain memberikan keringanan bagi wajib pajak, program ini juga mendorong masyarakat untuk kembali menertibkan kewajiban pajak kendaraan bermotor.

Pada saat bersamaan, dengan membayar pajak kendaraan bermotor, masyarakat berkontribusi dalam mendukung pembangunan Jakarta. Pajak daerah yang dibayarkan warga menjadi salah satu sumber penerimaan yang kemudian digunakan membiayai berbagai program pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.

Bapenda DKI Jakarta mengajak masyarakat untuk memanfaatkan periode pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB yang berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Dengan melunasi pokok pajak kendaraan selama periode ditentuka, wajib pajak akan memenuhi kewajibannya dengan lebih ringan, serta ikut ambil peran bagi kemajuan Jakarta.

Melalui kebijakan ini, Pemprov DKI Jakarta berharap masyarakat semakin terdorong untuk membayar pajak tepat waktu dan menjaga tertib administrasi kendaraan bermotor. Kemudahan yang diberikan turut menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah agar pelayanan pajak semakin sederhana, mudah diakses, dan bermanfaat bagi masyarakat.

JAKARTA - Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day ( CFD ) di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman - Jalan MH Thamrin ditiadakan pada Minggu (31/5/2026). CFD ditiadakan karena bertepatan dengan Hari Raya Waisak 2026 atau 2570 BE.

"HBKB Minggu, 31 Mei 2026 ditiadakan, sehubungan dengan Hari Raya Waisak 2570 pada Minggu, 31 Mei 2026," demikian keterangan akun Instagram @dishubdkijakarta, dikutip Sabtu (30/5/2026).

Ditiadakannya CFD ini juga sesuai aturan yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan HBKB.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengimbau kepada masyarakat untuk senantiasa mematuhi aturan lalu lintas yang saat CFD ini ditiadakan serta selalu mengutamakan keselamatan di jalan.

CFD di Bekasi Juga Ditiadakan

Pemerintah Kota Bekasi juga meniadakan sementara kegiatan CFD di Jalan Ahmad Yani, pada Minggu (31/5/2026).

"Kegiatan Car Free Day (CFD) di Jalan Ahmad Yani area GOR Candrabhaga pada Minggu, 31 Mei 2026, ditiadakan sementara," demikian dikutip dari akun Instagram @dishubbekasikota.

Pemkot Bekasi meminta warga untuk memahami peniadaan kegiatan CFD tersebut serta mengajak masyarakat untuk tetap menjaga toleransi.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga toleransi, ketertiban, serta menghormati peringatan hari besar keagamaan yang berlangsung."

JAKARTA - Pengamat hukum kepolisian dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Edi Hasibuan menilai pelibatan anggota TNI dalam membantu memberantas kejahatan jalanan seperti begal di Jakarta dan sekitarnya merupakan langkah yang baik. Namun, pelibatan tersebut harus tetap berdasarkan permintaan resmi dari kepolisian agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

“Kita dukung TNI dilibatkan membantu polisi memberantas begal dan kejahatan jalanan untuk memperkuat keamanan masyarakat. Tetapi pelibatan TNI harus berdasarkan permintaan dari kepolisian. Karena tugas ini bagian dari penegakan hukum,” katanya, Jumat (29/5/2026).

Dosen pascasarjana tersebut menilai, sinergi antara TNI dan Polri memang diperlukan dalam menghadapi ancaman kriminalitas jalanan yang meresahkan masyarakat. Namun, masing-masing institusi tetap harus menjalankan tugas sesuai fungsi dan aturan yang berlaku.

“Kita minta jangan sampai tumpang tindih tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tugas polisi adalah memberantas kejahatan dan menjaga kamtibmas dan penegakan hukum. Sedang tugas TNI adalah pertahanan keamanan negara,” ujarnya.

Lihat video: JAKARTA SIAGA! Polda Metro Jaya Sikat Begal, Kantongi 1.283 Laporan



Anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini menilai keterlibatan TNI dalam membantu pengamanan di lapangan harus bersifat mendukung dan dilakukan dalam kerangka kerja sama yang terkoordinasi dengan kepolisian. Edi menyebut kolaborasi yang baik antara TNI dan Polri dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan jalanan.

“Kehadiran TNI memberantas kejahatan jalanan sangat bagus. Kalau dilakukan sesuai aturan, sinergitas TNI-Polri akan sangat membantu menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat,” kata Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum ini.