Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia per akhir Maret 2026 tumbuh melambat di tengah penurunan utang sektor swasta.

Dalam laporan terbarunya, BI menyebut posisi ULN Indonesia pada akhir kuartal I 2026 mencapai US$433,4 miliar atau sekitar Rp7.660,7 triliun (asumsi kurs Rp17.674 per dolar AS). 

Angkanya tumbuh 0,8 persen secara tahunan (year on year/yoy) atau melambat dibandingkan pertumbuhan kuartal IV 2025 yang sebesar 1,9 persen yoy.

"Perkembangan posisi ULN tersebut dipengaruhi oleh ULN sektor publik dan ULN sektor swasta," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resminya, Senin (18/5).

Ramdan merinci ULN pemerintah pada kuartal I 2026 sebesar US$214,7 miliar atau tumbuh 3,8 persen yoy. Pertumbuhan itu lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 5,5 persen yoy.

Menurut Ramdan, perkembangan ULN pemerintah dipengaruhi aliran modal asing yang masuk ke Surat Berharga Negara (SBN) internasional seiring tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Utang pemerintah digunakan untuk mendukung sejumlah sektor prioritas, antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22,1 persen dari total ULN pemerintah, administrasi pemerintahan dan pertahanan 20,2 persen, jasa pendidikan 16,2 persen, konstruksi 11,5 persen, serta transportasi dan pergudangan 8,5 persen.

"Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel," ujar Ramdan.

Sementara itu, ULN swasta justru menurun. Posisi ULN swasta pada triwulan I 2026 tercatat sebesar US$191,4 miliar, turun dibandingkan posisi triwulan IV 2025 sebesar US$194,2 miliar.

Secara tahunan, ULN swasta kontraksi 1,8 persen yoy. Penurunan terjadi baik pada lembaga keuangan maupun perusahaan nonkeuangan.

Kontraksi ULN lembaga keuangan mencapai 3,6 persen yoy, sedangkan perusahaan nonkeuangan turun 1,3 persen yoy.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian dengan porsi mencapai 80,4 persen dari total ULN swasta.

Lebih lanjut, BI menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat. Hal itu tercermin dari rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) yang turun menjadi 29,5 persen pada kuartal I 2026 dari sebelumnya 30 persen pada kuartal IV 2025.

Selain itu, ULN Indonesia juga masih didominasi utang jangka panjang dengan porsi mencapai 85,4 persen dari total utang luar negeri.

"Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN," ujar Ramdan.

Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran modal masuk asing pada SBN internasional seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa utang luar negeri (ULN) Indonesia pada triwulan I 2026 tumbuh melambat, dengan rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) yang turun menjadi 29,5 persen.

Posisi ULN Indonesia pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 433,4 miliar dolar AS atau secara tahunan (year on year/yoy) tumbuh sebesar 0,8 persen, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan IV 2025 sebesar 1,9 persen.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa perkembangan posisi ULN tersebut dipengaruhi oleh ULN sektor publik dan ULN sektor swasta.

Lebih lanjut, posisi ULN pemerintah pada triwulan I 2026 sebesar 214,7 miliar dolar AS atau tumbuh sebesar 3,8 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan IV 2025 sebesar 5,5 persen (yoy).

Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran modal masuk asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel dengan pemanfaatan yang terus diarahkan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah dan memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,1 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (20,2 persen); jasa pendidikan (16,2 persen); konstruksi (11,5 persen); serta transportasi dan pergudangan (8,5 persen).

Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah.

Sementara itu, posisi ULN swasta pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 191,4 miliar dolar AS, menurun dibandingkan dengan posisi pada triwulan IV 2025 sebesar 194,2 miliar dolar AS, atau secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,8 persen (yoy).

Penurunan posisi ULN terjadi pada kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) dan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations), yang secara tahunan masing-masing tercatat kontraksi sebesar 3,6 persen (yoy) dan 1,3 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 80,4 persen dari total ULN swasta.

ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,6 persen terhadap total ULN swasta.

BI juga mencatat bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Rasio ULN Indonesia terhadap PDB menurun, dari 30,0 persen pada triwulan IV 2025 menjadi 29,5 persen pada triwulan I 2026. ULN Indonesia juga didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,4 persen dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

“Peran ULN juga terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” kata Ramdan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2026 tetap terjaga meski mengalami peningkatan menjadi 437,9 miliar dolar AS, dengan rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 29,8 persen.

Posisi ULN Februari 2026 naik jika dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya yang sebesar 434,9 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN Februari 2026 tumbuh 2,5 persen (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 1,7 persen (yoy).

Direktur Departemen Komunikasi BI Anton Pitono dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu, menyampaikan bahwa peningkatan posisi ULN tersebut terutama didorong oleh ULN sektor publik khususnya bank sentral seiring dengan aliran masuk modal asing ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Lebih lanjut, posisi ULN pemerintah pada Februari 2026 tercatat sebesar 215,9 miliar dolar AS, atau tumbuh sebesar 5,5 persen (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 5,6 persen (yoy). Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh penurunan posisi surat utang.

Berdasarkan sektor ekonomi, penggunaan ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,0 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (20,3%); jasa pendidikan (16,2 persen); konstruksi (11,6 persen); serta transportasi dan pergudangan (8,5 persen).

Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen dari total ULN pemerintah.

Sementara peningkatan ULN Bank Indonesia didorong oleh kenaikan kepemilikan non-residen terhadap instrumen moneter yang diterbitkan oleh bank sentral, sejalan dengan operasi moneter pro-market dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global.

Di sisi lain, posisi ULN swasta pada Februari 2026 tercatat sebesar 193,7 miliar dolar AS, atau secara tahunan tercatat turun 0,7 persen (yoy).

Perkembangan ULN swasta dipengaruhi oleh kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing turun 2,8 persen (yoy) dan 0,2 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 80,3 persen terhadap total ULN swasta.

ULN swasta didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,0 persen terhadap total ULN swasta.

Adapun secara keseluruhan, ULN Indonesia didominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 84,9 persen dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2026 tetap terjaga dengan posisi sebesar 434,7 miliar dolar AS atau secara tahunan tumbuh 1,7 persen (year on year/yoy).

Pertumbuhan ULN tersebut lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada Desember 2025 yang sebesar 1,8 persen (yoy).

“Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh ULN sektor publik,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, ULN Pemerintah pada Januari 2026 tercatat sebesar 216,3 miliar dolar AS atau secara tahunan tumbuh 5,6 persen (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Desember 2025 sebesar 5,5 persen (yoy).

Perkembangan ULN pada Januari 2026 tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung pelaksanaan program dan proyek pemerintah serta aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.

Sebagai salah satu instrumen dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel dengan pemanfaatan yang terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas guna menjaga keberlanjutan fiskal serta memperkuat perekonomian nasional.

Berdasarkan sektor ekonomi, penggunaan ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,0 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (20,3 persen); jasa pendidikan (16,2 persen); konstruksi (11,6 persen); serta transportasi dan pergudangan (8,5 persen).

Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen dari total ULN pemerintah.

Di sisi lain, ULN swasta menurun dari sebesar 194,0 miliar dolar AS pada Desember 2025 menjadi sebesar 193,0 miliar dolar AS pada Januari 2026.

Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,7 persen (yoy) pada Januari 2026, lebih dalam dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 0,2 persen (yoy).

Penurunan posisi ULN swasta tersebut dipengaruhi oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 80,1 persen terhadap total ULN swasta.

ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,2 persen terhadap total ULN swasta.

Ramdan memastikan bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,6 persen pada Januari 2026 dari 29,9 persen pada Desember 2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 85,6 persen dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah menyatakan untuk terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) melaporkan, utang luar negeri (ULN) Indonesia meningkat dari 427,6 miliar dolar AS pada triwulan III 2025 menjadi 431,7 miliar dolar AS pada triwulan IV 2025, dengan rasio ULN terhadap PDB sebesar 29,9 persen.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, memastikan bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Di samping rasionya yang tetap terjaga, BI mencatat bahwa ULN Indonesia didominasi oleh tenor jangka panjang dengan pangsa 85,7 persen dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan Pemerintah juga terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

“Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” kata Ramdan.

Secara lebih rinci, posisi ULN pemerintah pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 214,3 miliar dolar AS, lebih tinggi dibandingkan posisi triwulan III 2025 sebesar 210,1 miliar dolar AS.

Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional seiring tetap baiknya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.

Sebagai salah satu instrumen dalam pembiayaan APBN, ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel dengan pemanfaatan yang terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas guna menjaga keberlanjutan fiskal serta memperkuat perekonomian nasional.

Penggunaan ULN pemerintah difokuskan untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,1 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (19,8 persen), jasa pendidikan (16,2 persen), konstruksi (11,7 persen), serta transportasi dan pergudangan (8,6 persen).

Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah.

Sementara itu, posisi ULN swasta tercatat sebesar 192,8 miliar dolar AS pada triwulan IV 2025, menurun dibandingkan dengan posisi triwulan III 2025 sebesar 194,5 miliar dolar AS.

Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh penurunan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 79,9 persen terhadap total ULN swasta.

ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,3 persen terhadap total ULN swasta.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia mencatat Utang Luar Negeri Indonesia mencapai US$431,7 miliar per kuartal IV/2025 atau sekitar Rp7.196,43 triliun (kurs JISDOR 31 Desember 2025 sebesar Rp16.670 per dolar AS).

Jumlah utang luar negeri itu naik dibandingkan dengan kuartal III/2025 sebesar US$427,6 miliar.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso menjelaskan ULN terbagi ke utang pemerintah dan swasta. ULN swasta menurun dari US$194,5 miliar pada kuartal III/2025 menjadi sebesar US$192,8 miliar per kuartal IV/2025.

Denny menjelaskan angka utang luar negeri swasta itu dipengaruhi oleh penurunan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations).

Berdasarkan sektor ekonomi, pangsa ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,9% terhadap total ULN swasta.

"ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,3% terhadap total ULN swasta," kata Denny.

Utang Pemerintah Naik

Sebaliknya, ULN pemerintah tercatat sebesar US$214,3 miliar atau naik dari periode sebelumnya sebesar US$210,1 miliar.

"Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara [SBN] internasional," jelas Denny dalam keterangannya, Rabu (18/2/2026).

Dia menyebut ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas, yang disebut untuk keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional.

Berdasarkan sektornya, ULN pemerintah dimanfaatkan untuk Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,1% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (19,8%); Jasa Pendidikan (16,2%); Konstruksi (11,7%); hingga Transportasi dan Pergudangan (8,6%).

"Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah," paparnya.

Rasio Utang Luar Negeri Naik

Sejalan dengan itu, rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 29,9% per kuartal IV/2025, naik dibandingkan periode sebelumnya sebesar 29,5%.

Angka tersebut didominasi ULN jangka panjang sebesar 85,7% terhadap total ULN, menurun dari kuartal III/2025 sebesar 86,1%.

"Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," tutup Denny.

Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya,

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada November 2025 turun menjadi 423,8 miliar dolar AS, dengan rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang juga turun menjadi 29,3 persen.

Sebelumnya pada Oktober 2025, ULN Indonesia tercatat sebesar 424,9 miliar dolar AS, dengan rasio ULN terhadap PDB sebesar 29,4 persen. Selain itu, BI juga mencatat struktur ULN November 2025 didominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 86,1 persen dari total ULN.

“Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Ramdan menjelaskan bahwa BI dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian.

Adapun secara lebih rinci, ULN Indonesia pada November 2025 mencatat pertumbuhan sebesar 0,2 persen (year on year/yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 0,5 persen (yoy), dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ULN sektor publik.

Posisi ULN pemerintah pada periode yang sama tercatat sebesar 209,8 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar 210,5 miliar dolar AS.

Secara tahunan, pertumbuhan ULN pemerintah melambat dari 4,7 persen (yoy) pada Oktober 2025 menjadi 3,3 persen (yoy) pada bulan November 2025.

“Perkembangan posisi ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh pergerakan kepemilikan surat berharga negara seiring dengan tetap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global,” kata Ramdan.

Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Ramdan menyampaikan bahwa ULN tetap dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel, dengan pemanfaatan yang terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas guna menjaga keberlanjutan fiskal serta memperkuat perekonomian nasional.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,2 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (19,7 persen); jasa pendidikan (16,4 persen); konstruksi (11,7 persen); serta transportasi dan pergudangan (8,6 persen).

Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah.

Sementara itu, posisi ULN swasta juga mengalami penurunan dari 191,7 miliar dolar AS pada Oktober 2025 menjadi 191,2 miliar dolar AS pada November 2025.

Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,3 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 1,5 persen (yoy).

Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh lebih rendahnya kontraksi ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations), yang tercatat sebesar 0,4 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 80,5 persen terhadap total ULN swasta.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta: Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Oktober 2025 tercatat menurun. ULN Indonesia berada di level USD423,9 miliar, lebih rendah dibandingkan posisi pada September 2025 yang sebesar USD425,6 miliar.

"Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 0,3 persen (yoy) yang terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN sektor publik," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso dalam siaran pers, Rabu, 17 Desember 2025.

Pertumbuhan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan ULN sektor publik.

ULN pemerintah tetap terjaga

ULN pemerintah tercatat tetap terjaga dengan posisi mencapai USD210,5 miliar pada Oktober 2025 atau tumbuh 4,7 persen (yoy).

Perkembangan ini dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional, seiring tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.

Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel.

Pemanfaatannya diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas yang mendorong keberlanjutan serta penguatan perekonomian nasional.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah digunakan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 22,2 persen dari total ULN pemerintah, Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 19,6 persen, Jasa Pendidikan 16,4 persen, Konstruksi 11,7 persen, serta Transportasi dan Pergudangan 8,6 persen.

Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah.

ULN swasta mengalami penurunan

Sementara itu, ULN swasta pada Oktober 2025 tercatat sebesar USD190,7 miliar, menurun dibandingkan posisi pada September 2025 yang sebesar USD192,5 miliar. Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi sebesar 1,9 persen (yoy).

Penurunan ULN swasta terjadi pada kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) yang terkontraksi 4,7 persen (yoy) serta perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang turun 1,2 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,9 persen dari total ULN swasta.

Struktur ULN tetap sehat dan terkendali

"Struktur ULN Indonesia dinilai tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," jelasnya.

Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 29,3 persen pada Oktober 2025.

Selain itu, ULN Indonesia juga didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 86,2 persen dari total ULN.

"Untuk menjaga struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia bersama Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN," tuturnya.

(ANN)

Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia sebesar US$423,9 miliar atau setara Rp7.063,44 triliun (asumsi kurs Rp16.657 per dolar AS) pada Oktober 2025.

Angka tersebut menurun dibandingkan posisi September 2025 yang tercatat US$425,6 miliar atau Rp7.089,38 triliun.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 0,3 persen (year on year/yoy), terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN sektor publik.

"Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Oktober 2025 menurun. Posisi ULN Indonesia pada Oktober 2025 tercatat sebesar US$423,9 miliar, menurun dibandingkan dengan posisi ULN pada September 2025 sebesar US$425,6 miliar," ujar Denny dalam keterangan resmi, Senin (15/12).

Dari sisi pemerintah, ULN pada Oktober 2025 tercatat US$210,5 miliar atau tumbuh 4,7 persen (yoy).

Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional, seiring tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.

"Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel, serta pemanfaatannya terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas yang mendorong keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional," kata Denny.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,2 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (19,6 persen), jasa pendidikan (16,4 persen), konstruksi (11,7 persen), serta transportasi dan pergudangan (8,6 persen).

Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah.

Sementara itu, ULN swasta pada Oktober 2025 tercatat US$190,7 miliar, lebih rendah dibandingkan September 2025 sebesar US$192,5 miliar. Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi 1,9 persen (yoy).

Penurunan terjadi pada kelompok peminjam lembaga keuangan dan perusahaan bukan lembaga keuangan, masing-masing dengan kontraksi 4,7 persen (yoy) dan 1,2 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 80,9 persen terhadap total ULN swasta.

Terkait struktur ULN, Denny menyampaikan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap terjaga.

"Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat 29,3 persen pada Oktober 2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 86,2 persen dari total ULN," ujarnya.

Ia menambahkan, BI bersama pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN.

"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," ujar Denny.

Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia sebesar US$423,9 miliar atau setara Rp7.063,44 triliun (asumsi kurs Rp16.657 per dolar AS) pada Oktober 2025.

Angka tersebut menurun dibandingkan posisi September 2025 yang tercatat US$425,6 miliar atau Rp7.089,38 triliun.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 0,3 persen (year on year/yoy), terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN sektor publik.

"Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Oktober 2025 menurun. Posisi ULN Indonesia pada Oktober 2025 tercatat sebesar US$423,9 miliar, menurun dibandingkan dengan posisi ULN pada September 2025 sebesar US$425,6 miliar," ujar Denny dalam keterangan resmi, Senin (15/12).

Dari sisi pemerintah, ULN pada Oktober 2025 tercatat US$210,5 miliar atau tumbuh 4,7 persen (yoy).

Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional, seiring tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.

"Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel, serta pemanfaatannya terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas yang mendorong keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional," kata Denny.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,2 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (19,6 persen), jasa pendidikan (16,4 persen), konstruksi (11,7 persen), serta transportasi dan pergudangan (8,6 persen).

Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah.

Sementara itu, ULN swasta pada Oktober 2025 tercatat US$190,7 miliar, lebih rendah dibandingkan September 2025 sebesar US$192,5 miliar. Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi 1,9 persen (yoy).

Penurunan terjadi pada kelompok peminjam lembaga keuangan dan perusahaan bukan lembaga keuangan, masing-masing dengan kontraksi 4,7 persen (yoy) dan 1,2 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 80,9 persen terhadap total ULN swasta.

Terkait struktur ULN, Denny menyampaikan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap terjaga.

"Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat 29,3 persen pada Oktober 2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 86,2 persen dari total ULN," ujarnya.

Ia menambahkan, BI bersama pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN.

"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," ujar Denny.

Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 0,3 persen year on year (yoy) yang terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN sektor publik

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Oktober 2025 turun menjadi 423,9 miliar dolar Amerika Serikat (AS), dari posisi bulan sebelumnya yang sebesar 425,6 miliar dolar AS.

“Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 0,3 persen year on year (yoy) yang terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN sektor publik,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, posisi ULN pemerintah pada Oktober 2025 tercatat sebesar 210,5 miliar dolar AS, atau secara tahunan tumbuh 4,7 persen (yoy).

Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional seiring tetap baiknya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang positif di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.

“Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN dikelola secara cermat, terukur dan akuntabel, serta pemanfaatannya terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas yang mendorong keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional,” ujar Ramdan.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,2 persen dari total ULN Pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib (19,6 persen); jasa pendidikan (16,4 persen); konstruksi (11,7 persen); serta transportasi dan pergudangan (8,6 persen).

Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah.

Selanjutnya, posisi ULN swasta tercatat sebesar 190,7 miliar dolar AS pada Oktober 2025, lebih rendah dibandingkan dengan posisi pada September 2025 sebesar 192,5 miliar dolar AS.

Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,9 persen (yoy). Penurunan posisi ULN terjadi pada kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations), yang masing-masing tercatat kontraksi sebesar 4,7 persen (yoy) dan 1,2 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, posisi ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 80,9 persen terhadap total ULN swasta.

Secara keseluruhan, Ramdan menyampaikan bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat 29,3 persen pada Oktober 2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 86,2 persen dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah pun terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tertekan pada perdagangan Selasa (18/11/2025), dibayangi ekspektasi rilis data-data ekonomi Amerika Serikat (AS). MengutipBloomberg, rupiah melemah 15 poin atau 0,09 persen menuju level Rp 16.751 per dolar AS pada penutupan perdagangan Selasa (18/11/2025). Pada perdagangan sebelumnya, rupiah berada di posisi Rp 16.736 per dolar AS.

“Pelaku pasar masih mencari pandangan tentang kebijakan moneter Federal Reserve (Fed) setelah berakhirnya penutupan pemerintah terpanjang dalam sejarah AS, yang menunda publikasi beberapa data ekonomi resmi,” kata Pengamat Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi dalam keterangannya, Selasa (18/11/2025).

Beberapa pembuat kebijakan The Fed, termasuk Presiden The Fed Atlanta Bostic dan Presiden The Fed Kansas City Schmid, diketahui menyuarakan kekhawatiran tentang inflasi atau mengisyaratkan dukungan untuk mempertahankan suku bunga tetap.

“Data penggajian nonpertanian untuk bulan September yang akan dirilis Kamis ini kemungkinan akan menjadi data resmi terbaru di pasar tenaga kerja sebelum pertemuan The Fed pada 10–11 Desember,” lanjutnya.

CMEFedWatchmenunjukkan pasar memperkirakan peluang 42,4 persen untuk penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin, sedangkan peluang 57,6 persen merupakan perkiraan untuk mempertahankan suku bunga.

“Saat ini fokus pasar adalah risalah Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) bulan Oktober yang akan dirilis pada Rabu. Selanjutnya, Biro Statistik Tenaga Kerja AS (BLS) akan merilis angkaNonfarm Payrollsbulan September pada Kamis,” terang Ibrahim.

Di samping itu, tensi geopolitik, terutama di Timur Tengah, turut memberi pengaruh. Secara bersamaan, Ukraina telah meningkatkan serangan pesawat nirawak dan rudal jarak jauh terhadap pembangkit listrik dan infrastruktur di wilayah Donetsk yang dikuasai Rusia dalam beberapa pekan terakhir, dengan tujuan mengganggu logistik militer dan melemahkan kemampuan Moskow mempertahankan perangnya.

Serangan Ukraina semalam yang belum pernah terjadi sebelumnya, telah merusak dua pembangkit listrik tenaga termal, menyebabkan banyak permukiman tanpa listrik.

Selain itu, seorang pejabat senior Gedung Putih mengatakan Presiden AS Donald Trump bersedia menandatangani undang-undang sanksi Rusia selama ia memegang wewenang akhir atas implementasinya.

Trump mengatakan pada Ahad bahwa Partai Republik sedang menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk memberikan sanksi kepada negara mana pun yang berbisnis dengan Rusia, menambahkan bahwa Iran juga dapat diikutsertakan.

Dari dalam negeri, Ibrahim berpendapat sentimen melambatnya Utang Luar Negeri (ULN) yang dirilis Bank Indonesia (BI) memengaruhi pergerakan rupiah pada hari ini.

Tercatat, per Oktober 2025 ULN Indonesia mencapai 424,4 miliar dolar AS atau menurun dibandingkan dengan posisi ULN pada Juli 2025 sebesar 432,3 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN Indonesia terkontraksi 0,6 persen (yoy) pada kuartal III 2025, menurun dibandingkan kuartal II 2025 yang tumbuh sebesar 6,4 persen (yoy).

BI mencatat ULN Pemerintah tumbuh melambat. Posisi ULN Pemerintah pada kuartal III 2025 tercatat sebesar 210,1 miliar dolar AS atau secara tahunan tumbuh 2,9 persen (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan 10,0 persen (yoy) pada kuartal II 2025.

Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh kontraksi pertumbuhan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi. Selanjutnya, berdasarkan sektor ekonomi, ULN Pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 23,1 persen dari total ULN Pemerintah.

Meski begitu, struktur ULN Indonesia dinyatakan tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.